Kajian Potensi Korupsi APBD Se Provinsi Riau Oleh: Fitra-Riau Potensi 536.775.011.641,30 Milyar Uang Riau Menguapn Menguap Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara perlu dilakukan pemeriksaan oleh satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri, sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 23E Undang-Undang Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melihat dari hasil Audit BKP Perwakilan Propinsi Riau terlihat sangat jelas beberapa keganjalan dan pelanggaran dari kinerja pemerintah dalam hal pengelolaan Anggaran Daerah baik itu Propinsi maupun Kabupaten/Kota se-Riau se Riau pada tahun anggaran 2011. Ketidakpatuhan atuhan terhadap undang-undang undang menyebabkan adanya kerugian Negara, potensi kerugian Negara, adanya kekurangan penerimaan, ketidakhematan/pemborosan dan ketidakefektifan. Bentuk-bentuk bentuk pelanggaran tersebut terjadi disetiap pemerintah daerah baik tingkat I maupun aupun tingkat II, tercatat di Propinsi Riau terdapat terdapat 38 kasus, Kabupaten bengkalis 9 kasus, Kabupaten Inhu 20 kasus, Kabupaten Kuansing 20 kasus, Kabupaten siak 14 kasus, Kota Dumai 4 kasus, Kota Pekanbaru 7 kasus, Kabupaten Kampar 8 kasus, Kabupaten Rohil 14 kasus dan Kabupaten Rohul 5 kasus. Dari banyaknya kasus pelanggaran tersebut yang paling tinggi tingkat pelanggarrannya adalah pada kerugian negara dan pemborosan anggran.
Billions
Prosentase Pelanggaran Keuangan di Prop. Riau 300,00
253,57
250,00 200,00 150,00 100,00 50,00
91,46 43,13 5,38
16,70
23,30
43,55 7,86
12,58
22,77
16,51
-
Berdasarkan asarkan hasil audit audi BPK RI terhitung sebesar Rp: 536.775.011.641,30 nyatanya telah merugikan negara dari berbagai unsur penyalahgunaan anggaran, yang paling banyak penyelewangan terjadi pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Riau yaitu sebesar Rp:
11.707.527.071,21. Kemudian di Dinas pemuda dan olahraga sebesar Rp: 42.125.422.247,80 dan di sekretariat DPRD dan Sekda untuk Perjalanan dinas sebesar Rp: 21.895.257.973,00. Dari temuan BPK tersebut dapat kita simpulkan bahwa kinerja dari Pemerintah daerah Propinsi Riau tidak ada itikat baik dalam hal pengelolaan keuangan, persoalannya bukan adanya kemajuan pada opini hassil audit BPK dan juga tidak sekadar jumlah kasus penyimpangan uang ditemukan. Persoalannya adalah audit BPK hanya sebat sebatas formalitas yang hasinya sedikit sekali yang ditindaklanjuti. Selain itu yang dikhawatirkan opini BPK pun rawan tawar menawar, hasil audit yang diserahkan kepada DPRD juga tidak mendapat perhatian serius dibandingkan keseriusan DPRD dalam membuat Rancang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Badan akuntabilitas keuangan Negara/Daerah Daerah DPRD hanya sebagai alat kelengkapan baru DPR yang belum menunjukan kinerja yang berarti terhadap hasil audit BPK. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Kerugian negara pada umumnya timbul karna beberapa faktor: fakt Pengadaan barang/jasa fiktif Rekanan pengadaan barang/jasa tidak tidak menyelesaikan pekerjaan Kekurangan volume pekerjaan Kelebihan pembayaran Pemahalan harga diatas standar yang ditetapkan (mark ( up) Pembayaran honorarium dan biaya perjalanan dinas ganda Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak Pembebanan biaya tidak sesuai atau melebihi ketentuan
1. 2. 3. 4. 5.
Potensi kerugian Negara timbul karna beberapa faktor: Aset dikuasai pihakk lain Pembelian aset yang berstatus sengketa Aset tetap tidak diketahui keberadaannya Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih Dll.
Telihat pada tabel di bawah ini bentuk pelanggaran pengelolaan keuangan di Prop. Riau TA 2011: No Kasus 1 Kelebihan pembayaran Honorarium Perjalanan Dinas Luar Daerah tidak sesuai 2 senyatanya Perjalanan Dinas yang Waktu Pelaksanaannya 3 Bersamaan Dengan Kegiatan Lain dan Tidak Dilakukan Sesuai SPT 4 5
Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Publikasi Memboroskan Keuangan Daerah
Pelaku 8 SKPD 19 SKPD Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD & Sekda Sekretariat DPRD & Sekda
Potensi Kerugian 755.701.800,00 1.030.399.600,00 37.226.800,00 14.500.000,00 619.446.000,00
6 7
8
9 10 11 12
13
14
15
16
17
18
19
Pemberian Biaya Peliputan Kepada Wartawan dan Memboroskan Keuangan Daerah Belanja Dokumentasi Untuk Kegiatan Peliputan Kegiatan Pemerintah Se-Provinsi Provinsi Riau tidak ada bukti yang memadai Realisasi Anggaran Belanja Untuk Fasilitasi Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) tidak tepat sasaran Belanja Makanan dan Minuman Tidak Mempunyai Dasar Hukum Pemberian Uang Transport kepada Tamu-Tamu Tam Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau tidak sesuai ketentuan Terdapat Pemborosan Pengadaan Pakaian Dinas Sejumlah SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau TA 2011 Barangg Hasil Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Olahraga Tidak Dapat Diidentifikasi Pembayaran Atas Pekerjaan YangTidak Dilaksanakan Pada Pengadaan Peralatan Venues dan Peralatan Tanding 39 Cabang Olahraga PON XVIII Berindikasi Merugikan erugikan Keuangan Daerah Pengadaan Kelengkapan Olahraga Kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) XI Berindikasi Merugikan Keuangan Daerah Pengeluaran Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) XI Tahun 2011 Tidak Didukung Dengan Bukti Pertanggungjawaban Yang Memadai Terdapat Kelebihan Pembayaran Tiga Item Pekerjaan Pengembangan Dan Penataan Kawasan Danau Kebun Nopi Kabupaten Kuantan Singingi Yang Berindikasi Merugikan Keuangan Daerah Penambahan Nilai Kontrak Pembangunan Tugu Depan Kantor Gubernur ubernur Riau Tidak Layak Dibayarkan Senilai Terdapat Item Pekerjaan Pemasangan Wheep Hole Dan Tes Mutu Beton Pada Pembangunan Drainase Stadion Utama Dan Kawasan Sekitarnya Tidak Seharusnya Dibayarkan Keterlambatan Pelaksanaan Rehabilitasi Asrama Mahasiswa Dang Merdu Putra Putri Bogor Belum Dikenakan Denda Keterlambatan
Sekretariat DPRD
184.600.000,00
Biro Hubungan Masyarakat
339.801.000,00
Pemprov riau Ketua DPRD, Wakil DPRD, Sekwan Pimpinan & anggota DPRD SKPD
134.891.500,00 534.000.000,00 92.402.600,00 3.781.935.875,00
Dispora
21.816.317.600,00
Dispora
16.741.715.108,80
Dispora
1.056.101.123,00
Dispora
505.736.000,00
Dispora
2.005.552.416,00
PU
161.891.000,00
PU
112.816.000,00
PU
32.208.735,00
20
21 22 23
24
25
26 27
28
28
29
30 31 32 33
Terdapat Perubahan Metode Pemancangan Yang Tidak Sesuai Ketentuan dan Kelebihan Pembayaran Dua Item Pekerjaan Pada Pembangunan Gedung WIP Bandara Sultan SyarifKasim II Hasil Pengadaan Belanja Modal yang Diserahkan Kepada Masyarakat tidak ada ketetapan gubernur Dinas Kesehatan Belum Mencairkan Jaminan Pelaksanaan Denda Keterlambatan Pekerjaan Fisik Pembangunan Rumah Dokter dan Paramedis Puskesmas Lubuk Kandis Kabupaten Indragiri Hulu dan sisa uang muka Kelebihan Pembayaran Pada Tujuh Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Terdapat Kelebihan Pembayaran Pada Paket Pekerjaan Pembangunan Sisi Udara Bandara Pasir Pengaraian Jaminan Pemeliharaan Yang Belum Dicairkan Kelebihan Pembayaran Pada Lima Paket Pekerjaan Peningkatan, Rehabilitasi Dan PerbaikanDaerahIrigasi Kelebihan Pembayaran Pada Dua Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan di Kabupaten Rokan Hulu Pemantauan Pengembalian Investasi Non Permanen Koperasi Wanita (Gender) Kurang Optimal dan Bunga Pinjaman belum di setor ke kas daerah Dua PNS RSUD Arifin Achmad Yang Mendapat Tugas Belajar Masih Memperoleh Tunjangan Beban Kerja (TBK) Terdapat Kelebihan Pembayaran Tunjangan Fungsional dan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kepada Dua Orang Pegawai RSUD Arifin Achmad yang Melakukan Tugas Belajar Aturan Pemberian Uang Jasa Jaga di RSUD Arifin Achmad Belum Mengacu Pedoman Penyusunan APBD TA 2011 Pengadaan Jasa Sewa Gedung Pada Kegiatan Pawai Budaya Provinsi Riau Berindikasi Merugikan Daerah Terdapat Kelebihan Pembayaran Sewa Mobilitas Darat pada Kegiatan POPNAS XI Provinsi Riau Proses Pengadaan Barang/Jasa Empat Kegiatan Pada BAPPEDA Tidak Sesuai Ketentuan yang
PU
37.040.000,00 10.557.683.500,00
Dinas kesehatan
43.304.200,00
Dinas kesehatan
179.156.411,60
PU
51.450.606,26
PU
127.747.877,00
PU
593.565.315,83
PU
33.124.037,12
77.220.000,00 99.827.800,00
52.800.000,00 2.058.775.000,00 31.200.000,00 73.450.000,00 571.606.324,00
Berlaku
34 35
36
Terdapat Kelebihan Pembayaran Makan Minum dan Terdapat Kelebihan Pembayaran Makan Minum serta Kesalahan Klasifikasi Anggaran
180.420.000,00
Bukti Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial Tidak Diyakini Kebenarannya Kendaraan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan Dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) PK) Bandara Tempuling Belum Didukung Bukti Kepemilikan
37
Persediaan Ternak di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan belum dapat di telusur
38
Pertanggungjawaban Belanja pada Sekretariat DPRD Belum Diverifikasi Jumlah
220.000.000,00
4.462.260.000,00 Dinas Peternakan Sekretariat DPRD
1.014.896.666,67 21.039.485.173,0 21.039.485.173,00 91.462.256.069,28
Beberapa kasus yang ditemukan BPK bermodus penggunaan langsung pendapatan Daerah. modus seperti ini ada pada sektor pendapatan misalnya, penggunaan penerimaan daerahbukan pajak secara langsungtanpa melalui mekanisme APBD yang banyak ditemukan di SKPD. Pada sektor belanja, modusnya adalah kelebihan pembayaran dan keterlambatan denda yang belum di setorkan ke kas negara/daerah. Sedangkan pada sektor aset atau barang milik daerah modusnya adalah aset atau barang milik daerah tidak memiliki bukti kepemilikan resmi karna lemanya pengawasan internal. Di Dinas Pekerjaan rjaan Umum yang paling dominan melakukan pelanggaran seperti penerimaan daerah bukan pajak yang belum di setor ke kas daerah, belum lagi dengan mark up harga bahan material dan nilai kontrak yang melebihi ketentuan standar harga. Bahkan yang disayangkan sampai pada tahap pelaksanaan pembangunan infrastruktur juga terjadi pelanggaran. Sangat disayangkan memang APBD Riau yang tergolong sangat besar malah tidak di peruntukan bagi kemakmuran masyarakat. Sehingga banyak pembangunan infrastruktur di indonesia khususnya di Riau hanya pada tahap pembangunan semata belum berbicara masalah pemberian akses dan peningkatan mutu terhadap manfaat dari pembangunan tersebut. Begitu juga di Dinas Kesehatan banyak terdapat pungutan-pungutan pungutan pungutan liar pada RSUD dan Puskesmas yang tidak ada dasar hukumnya. Seharusnya dengan amanat UU No. 36 tahun 2009 yang harus menganggarkan lebih dari 10% untuk urusan Kesehatan, sehingga bisa memudahkan masyarakat dalam hal pelayanan kesehatan. Melihat banyaknya temuan-temuan temuan temuan begitu buruknya pengelolaan keuangan di Prop. Riau. Ada beberapa tawaran solusi yang kami tawarkan agar pengelolaan keuangan daerah semakin baik seperti:
1. Untuk anggaran ggaran perjalanan dinas yang begitu besar, bagaimana pemerintah bisa meminimalisir anggaran tersebut dalam efesiensi peruntukan anggaran tersebut. 2. Pemerintah harus lebih hati-hati hati hati dalam melihat anggaran perjalan dinas yang tidak sesuai dengan hasil dari perjalan tersebut. 3. Mendorong pemerintah supaya lebih memprioritaskan anggaran yang lebih besar untuk kepentingan masyarakat luas dengan program-program program program yang bisa bisa ndinikmati langsung oleh masyarakat. 4. Begitu juga di setiap pemerintah kabupaten dan dan kota harus ada pengawasan yang baik terhadap alokasi anggaran yang buat oleh perangakat pemerintah.
1. Kota Pekanbaru Di Kota Pekanbaru sebagai ibukota dari propinsi Riau yang terlihat beberapa pelanggaran pengelolaan Keuangan yang banyak terjadi pada sebagian SKPD untuk perjalanan dinas yang tidak ada manfaat sama sekali untuk masyarakat sebesar Rp: 1.556.292.500,000 dan tunjangan DPRD yang tidak jelas ketentuannya sebesar Rp: 913.676.000,000. Telihat pada tabel dibawah ini penyelewengan pengelolaan keuangan yang terjadi berdasarkan LKPD Kota Pekanbaru dari LHP BPK: No. 1 2 3
4 5 6
7
Kasus sisa SP2D UP/GU/TU TA 2011 terlambat di seetor piutang penjualan kendaraan dinas tahun 2005 yang belum dilunasi Pembayaran honorarium tim/panitia, PPTK, PPT staf PPTK serta pengadaan barang dan jasa tidak sesuai standar harga mantan anggota dan pimpinan DPRD Kota Pekanbaru priode 2004-2009 2009 belum mengembalikan tunjangan komunikasi insentif dan dana operasional Biaya perjalanan dinas luar daerah tidak sesuai senyatanya kegiatan penyebarluaskan informasi penyelenggara pemerintah daerah pada beberapa media massa memboroskan keuangan daerah pemberian bansos kepada ormas TA 2011 belum sepenuhnya didukung dengan bukti kejelasan identitas penerima/ pemberian fiktif Jumlah
Pelaku
Potensi Kerugian 1.914.616.328,000 39.240.000,000
Dinas PU
37.745.000,000
DPRD Kota PKU
913.676.000,000
3 SKPD
283.447.500,000
1.235.100.000,000 961.000.000,000 5.384.824.828,000
2. Kabupaten Bengkalis Kabupaten yang paling banyak melakukan pelanggaran pengelolaan keuangan yaitu Kabupaten Bengkalis sebesar Rp: 253.572.117.492,09. dan urusan yang paling dominan terjadi penyalahgunaan anggaran pada sektor bantuan Hibah dan Bansos sebesar Rp: 226.219.000.000,00 Terlihat tabel dibawah ini penyalanggunaan pengelolaan keuangan di Kab. Bengkalis:
No Kasus Sisa Uang Persediaan TA 2010 dan TA 2011 Belum 1 Disetor Ke Kas Daerah 2 3 4 5 6 7 8 9
Penggunaan Langsung Dana Klaim Askes PNS pada RSUD Bengkalis Tidak Sesuai Ketentuan Terdapat Perjalanan Dinas yang Tidak Patut Dibayarkan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Bantuan Belum Disampaikan Oleh Penerima Bantuan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Hibah Belum Disampaikan Oleh Penerima Hibah Pengadaan Enam Unit Ambulans Ambula Tidak Sesuai Ketentuan Terdapat Pembayaran Ganda Pengadaan Jasa Konsultan di Bappeda Klaim Jaminan terkait Pemutusan Kontrak Kontra Belum Dicairkan ke Kas Daerah Minimal Terdapat Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Laptop Minimal Jumlah
Pelaku
Potensi kerugian 6.938.667.099,00
Dinas kesehatan 4 SKPD
1.509.948.685,00 75.458.050,00 226.219.000.000,00 5.088.505.141,00
Dinas kesehatan
68.400.000,00 68.805.000,00 13.498.408.485,84 104.925.031,25 253.572.117.492,09
3. Kabupaten Siak Untuk Kabupaten Siak penyalahgunaan dalam pengelolaan anggaran banyak terjadi pada beberapa SKPD yaitu ada 11 SKPD sebesar Rp: 875.150.600,00 yang paling besar terjadinya penyalahgunaan anggaran terdapat pada Pemberian Belanja Hibah Kabupaten Siak Tidak Sesuai Ketentuan dan Membebani Keuangan Daerah sebesar Rp: 36.988.141.000,0 dan Pengeluaran Belanja Bantuan Sosial Kabupaten Siak Tidak Tepat Sasaran sebesar Rp: 1.032.363.000,00. Terlihat pada tabel dibawah ini kasus penyalahgunaan pengelolaan keuangan di Kabupaten Siak.
No. Kasus Pelaku Terdapat Sisa Uang Persediaan Per 31 Desember 1 2011 Belum Disetorkan ke Kas Daerah Terdapat Pajak per 31 Desember 2011 Belum Disetor 2 keKas Negara Pemungutan Retribusi Peredaran Hasil Hutan 3 Bertentangan dengan Peraturan yang Lebih Tinggi Pembayaran PPH dan PPN Pengadaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas TA 2011 Memboroskan Keuangan 4 Daerah Minimal Terdapat Kelebihan Pembayaran Honor Panitia 5 Pelaksana Kegiatan pada Empat SKPD 4 SKPD Terdapat Kelebihan Pembayaran pada Kegiatan 6 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas Terdapat Kelebihan Pembayaran Honorarium pada Tim Majelis Pertimbangan Dan Sekretariat Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan 7 Barang Daerah Kabupaten Siak Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Pada Tujuh SKPD 8 Kabupaten Siak Tidak Sesuai Kondisi Senyatanya 7 SKPD Pemberian Belanja Hibah Kabupaten Siak Tidak Sesuai 9 Ketentuan dan Membebani Keuangan Daerah Pengeluaran Belanja anja Bantuan Sosial Kabupaten Siak 10 Tidak Tepat Sasaran Rekanan Pekerjaan yang Putus Putu Kontrak Belum Dikenakan Denda Keterlambatan dan Jaminan 11 Pelaksanaan Belum Dicairkan Per 31 Desember 2011 Terdapat Tunggakan Pajak dan Retribusi Retribus Daerah termasuk Denda PT Siak Timber Belum Dilunasi per 31 12 Desember 2011 Utang Jangka Pendek TA 2010 Tidak Dapat 13 Direalisasikan pada TA 2011 Terdapat Indikasi Kelebihan Pembayaran Laston Lapis Aus (AC-WC) WC) dan Lapis Peresap pada Paket Pekerjaan 14 Pemeliharaan Berkala Jalan SMA Bunga Raya Jumlah
Potensi Kerugian 383.188.063,00 314.873.334,91 2.041.098.512,00 33.367.859,28 281.225.000,00 38.000.000,00
10.775.000,00 593.925.600,00 36.988.141.000,00 1.032.363.000,00 902.551.868,00 147.303.234,13 337.143.000,00 21.319.224,00 43.125.274.695,32
4. LKPD Kabupaten Indragiri Hulu No. Kasus 1
Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) Tahun Anggaran 2011 Terlambat Disetor ke Kas Daerah dan Belum Disetorkan
Pelaku
Potensi kerugian
6.219.165.557,00
2
3
4 5 6
7
Sistem tem Pembagian Hasil Dana Bergulir Tidak Menguntungkan dan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Berpotensi Menanggung Kredit Macet dari Dan Bergulir yang Tidak Tertagih Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas Tidak Mempunyai Dasar Hukum dan Digunakan Langsung
10 11 12 13
14
15
16
314.489.985,00
Terdapat Kelebihan Pembayaran Honorarium Narasumber Kegiatan Sosialisasi Pemungutan BPHTB Pada Dinas Pendapatan Daerah
70.030.000,00
Terdapat Kelebihan Pembayaran Honorarium Tim Bantuan Hukum di Sekretariat Daerah
17.300.000,00
Terdapat Kelebihan Pembayaran Honorarium Tim Pengantar Dan Penjemputan Jamaah Haji Di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Biaya Pemeliharaan Untuk Kendaraan Pinjam Pakai Dibebankan Pada Anggaran Bagian Umum Sekretariat Daerah
SEKDA
Terdapat Pembayaran Biaya Transportasi Ganda
Dinas Pertambanga n & Energi
30.000.000,00
Realisasi Kegiatan Kajian Potensi Sumber-Sumber Sumber Penerimaan PAD Pada Dinas Pendapatan Daerah Memboroskan Keuangan Daerah
Dinas Pendapatan Daerah
196.374.400,00
8
9
7.359.452.795,00
Pembayaran Biaya Langsung Personil Pada Kegiatan Penyusunan Database Statistik Kehutanan Tidak Layak Dibayarkan dan Belum Dipertanggung Jawabkan Terdapat Pembayaran Ganda Biaya Perjalanan Dinas Pendataan ndataan Peserta Seleksi Tilawatil Quran (STQ) Pembayaran Biaya Publikasi Pada Enam Media Memboroskan Keuangan Daerah Realisasi Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Belum Dipertanggungjawabkan Dan Bantuan Sosial Tidak Sesuai Peruntukan Realisasi Belanja Hibah Digunakan Untuk Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pejabat Publik Dan Struktural Di Lingkungan Pemkab Indragiri Hulu Denda Keterlambatan Pada Enam Paket Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olahraga Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya, Dan Pariwisata Tidak Ditagih Jaminan Pelaksanaan Dua Kontrak Pengadaan Konstruksi Sarana dan Prasarana Olahraga Pada Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya, Dan Pariwisata Tidak Dicairkan dan Disetorkan ke Kas Daerah
56.075.000,00 238.032.000,00
126.220.000,00 36.650.000,00 418.500.000,00
5.506.375.000,00
210.000.000,00
16.112.322,46
227.294.950,00
17
Terdapat Kelebihan Pembayaran Pada Empat Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan
18
Terdapat Kelebihan Pembayaran Pada Beberapa Item Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Rengat
19
20
77.765.444,32 195.402.617,02
Terdapat Beberapa Item Pekerjaan Yang Tidak Layak Dibayarkan Pada Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Kantor Bupati Indragiri Hulu Tujuh Kegiatan pada Bappeda Litbang Tidak Jelas dan Tidak Memberikan Manfaat Sehingga Memboroskan Keuangan Daerah
195.983.832,81 1.788.030.978,00
Jumlah
23.299.254.881,61
5. LKPD Kabupaten Kuansing No. Kasus
Pelaku
Potensi Kerugian
1
Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan Dipertanggungjawabk (UYHD) Tahun Anggaran 2011 Terlambat Disetor Ke Kas Daerah
2
Penerimaan Dari Hasil Penjualan Pelet Ikan Tahun 2011 Pada Dinas Perikanan Tidak Memiliki Dasar Hukum dan Digunakan Langsung Untuk Operasional
114.307.000,00
3
Pendapatan Dari Penjualan Air Minum Pada BPAM Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Digunakan Langsung
112.904.000,00
4
Pembayaran Honor Gandadan Pembayaran Uang Transportasi Pada Bagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Melebihi Standar
42.480.000,00
Pembayaran Biaya Pelatihan Sertifikasi Manajemen Aset/Barang Daerah Pada Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Melebihi Standar
30.350.000,00
5
6 7 8
Pembayaran Honor dan Uang Transportasi Empat Kegiatan Pada Bagian Pelayanan Pelayanan Pertanahan Sekretariat Daerah Melebihi Standar Pembayaran Honorarium Dua Kegiatan Pada Dinas Pendapatan Daerah Melebihi Standar Pembayaran Honorarium Instruktur dan Uang transportasi Pada Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pada BKD Melebihi Standar
8.054.846.468,00
78.220.000,00 125.450.000,00
56.080.000,00
9 10
Pembayaran Honor dan Uang transportasi Melebihi Standar Pada Dua Kegiatan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Penggunaan Biaya Pemungutan PBB Melebihi Standar
86.550.000,00 202.533.400,00
Pembayaran Honorarium Kegiatan Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Melebihi Standar
75.945.000,00
Pembayaran Honorarium Tim Sekretariat Koordinasi Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Pemilukada Pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Melebihi Standar
16.650.000,00
13
Pembayaran Honorarium dan Uang Transportasi Lima Kegiatan Pada Dinas Pendidikan Melebihi
22.650.000,00
14
Pembayaran Uang Saku Pada Kegiatan Pengembangan dan Pengoperasiaan Siak Secara Terpadu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Melebihi Standar
27.020,000,00
Biaya Langsung Personil Perencanaan Pembangunan Jaringan Distribusi Listrik Desa Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Dibayarkan Ganda
31.500.000,00
Jaminan Pelaksanaan naan Empat Kontrak Pengadaan Bibit Karet Pada Dinas Perkebunan Yang Diputus Kontrak Tidak Dicairkan dan Disetorkan Ke Kas Daerah
70.928.425,00
11
12
15
16 17 18
19 20
Pembayaran Biaya Publikasi Pada Empat Media Cetak Memboroskan Keuangan Daerah Pembayaran Uang transportasi Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Melebihi Standar
344.403.500,00 71.617.200,00
Pembayaran Uang transportasi Pada Kegiatan Pekan Pek Nasional KTNA Bagian Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah Melebihi Standar Realisasi Belanja Bantuan Tidak Sesuai Peruntukan jumlah
36.267.000,00 7.130.956.660,00 16.704.638.653,00
6. LKPD Kota Dumai No. Kasus 1 Pengadaan barang yang tidak jelas peruntukannya 2 Investasi non permanen tidak dapat tertagih
Pelaku Dinas PU
3
Perjalanan dinas luar daera dan luar propinsi yang berindikasi tidak dilaksanakan
4
Laporan LPJ penggunaan belanja hibah dan bansos belum disampaikan penerima bantuan
1.025.000.000,00
Jumlah
7.855.253.901,00
7. LKPD Kabupaten kampar
Pemko Dumai
Potensi Kerugian 159.451.000,00 6.576.760.301,00 94.042.600,00
No. Kasus sisa uang persediaan TA 2009 belum disetorkan ke 1 kas daerah 2
Pelaku
150.000.000,00
kekurangan penetapan pajak penerangan jalan non PLN TA 2011, kekurangan penerimaan dan denda keterlambatan pembayaran
357.244.068,00
3
belanja publikasi penyebarluaskan informasi penyelenggaraan pemerintah pada media massa
4
Bantuan Hibah belum ada laporan pertanggungjawaban penggunaannya
5
realisasi belanja pada kecamatan XIII XI koto kampar tahun2011 belum di pertanggungjawabkan
6
kelebihan pembayaran pada paket pekerjaan pembangunan dermaga rakit
7
belanja perjalanan dinas luar daerah dan luar propinsi tidak sesuai senyatanya 2 SKPD
8
Potensi Kerugian
Pemda Kampar
95.500.000,00 38.311.872.750,00 226.660.475,00 4.344.748.430,00
pengelolaan penyertaan modal pada koperasi belum tertib dan pengembalian penyertaan modal belum disetor ke kas daerah Jumlah
19.218.200,00
46.100.165,00 43.551.344.088,00
8. LKPD Kabupaten Pelalawan no. Kasus pinjaman kepada tujuh koperasi tahun 2001 dan 2002 dan 1 tunggakan bungan pinjaman minimal belum di setir ke kas daerah terdapat penggunaan langsung pendapatan retribusi 2 pelayanan kesehatan pada RSUD selasih tahun 2011 yang di gunakan untuk pembayaran jasa pelayanan medik penggunaan langsung gsung PAD yang sah yang di gunakan untuk 3 biaya operasional BPAB pengeluaran belanja tak terduga yang tidak didukung bukti 4 pertanggungjawaban pengeluaran belanja hibah dan belanja bansosyang tidak 5 didukung bukti pertanggungjawaban yang lengkap belanja publikasi pada 14 media cetak dan media online 6 yang memboroskan keuangan daerah belanja perjalanan dinas luar daerah tidak sesuai kondisi 7 senyatanya belanja modal tahun 2011 pada kantor camat bandar sei 8 kijang terindikasi tidak dilaksanakan
Pelaku
Potensi Kerugian 4.484.500.000,00 1.927.808.970,00
8 UPTD BPAB
938.073.500,00 1.473.185.000,00 1.651.500.000,00 646.500.000,00
23 SKPD
1.409.280.250,00 50.569.000,00
Jumlah
12.581.416.720,00
9. LKPD Kabupaten Rokan Hilir No 1
kasus sisa uang persediaan TA 2010 belum disetorkan ke kas daerah
Pelaku
Potensi Kerugian 253.145.126,00
2
pembayaran biaya publikasi pada empat media cetak memboroskan keuangan daerah
1.594.400.000,00
3
pelaksanaan kegiatan pembangunan sistem informasi objek pajak tahun 2011 tidak sesuaoi ketentuan
380.000.000,00
4
pembayaran honorarium orarium non PNS untuk pekerjaan kantor pada kegiatan pendapatan objek pajak tahun 2011 tiak layak dibayar
218.300.000,00
5 6
7 8 9
belanja hibah dan belanja bantuan sosial belum ada laporan pertanggungjawaban pekerjaan pembangunan pasar desa rantau bais kec. Tanah putih mengalami keterlambatan dan belum dikenakan denda terdapat kelebihan pembayaran pada pekerjaan pembangunan dermaga ditpolair polda riau dan dermaga jl. Udang panipahan pelaksanaan jalan pelajar/ jl. Kepenghuluan bangko tidak sesuai kontrak terdapat kelebihan pembayaran pada pekerjaan pengerasan beton jalan komplek perumahan DPRD arealareal kota baru batu 5
11.326.342.990,00
135.088.800,00 PU PU PU
10
perencanaan pembangunan jembatan parit Atmo-bagan Atmo dan pembangunan jembatan muka kantor bupati jalan pesisir muara sei rokan tidak mengikuti standar berlaku
PU
11
Pakeet pekerjaan hotmix jalan sisingamangaraja dan pelebaran komplek pasar baru tidak sesuai kontrak
PU
12 13 14
biaya konsultan pengawas tidak layak dibayarkan pembayaran termin kedua pembangunan water boom dinas pariwisata tidak didasar pada test dan commissioning biaya perjalanan dinas luar daerah tidak sesuai kondisi senyatanya
PU
37.058.359,00 16.015.341,00 18.995.134,00
38.183.750,00 36.602.385,00 114.400.000,00
Dinas pariwisata
1.853.597.556,00
beberapa SKPD
489.481.400,00
jumlah
16.511.610.841,00
10. LKPD Kabupaten Rokan Hulu No. Kasus
Pelaku
potensi kerugian
bendaharan pengeluaran SKPD terlambat menyetorkan sisa kas tahun 2011 dan kekurangan kas tahun 2010 1 pada kecamatan tambusai utara belum diselesaikan pajak yang telah dipungut bendahara belum disetorkan 2 ke kas negara penerimaan dari jamkesmas dan jampersal dan dari PT. Askes digunakan langsung untuk belanja operasional 3 pelayanan kesehatan investasi dana bergulir belum dibayarkan hingga batas 4 waktu jatuh tempo dengan pengembalian minimal majelis tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi belum menjalankan tugas sesuai ketentuan dan kerugian negara/daerah belum bel di setorkan kekas 5 negara jumlah
107.464.230,00 122.628.551,00 Dinas Kesehatan
2.368.968.407,00 8.149.568.802,00
Pemkab
12.019.789.482,00 22.768.419.472,00
