PROSEDUR PEROLEHAN PERIZINAN PENYIARAN RADIO SWASTA LOKAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PENYIARAN NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN (Studi Pada Radio Most FM Medan)
SKRIPSI
Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Oleh
PRATIWI ARIHTA SEBAYANG NIM : 100200211 DEPARTEMEN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2014
PROSEDUR PEROLEHAN PERIZINAN PENYIARAN RADIO SWASTA LOKAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PENYIARAN NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN (Studi Pada Radio Most FM Medan)
Oleh
PRATIWI ARIHTA SEBAYANG NIM : 100200211
Disetujui Oleh Departemen Hukum Administrasi Negara
SURIA NINGSIH, SH., M.Hum NIP. 196002141987032002
Pembimbing I
Pembimbing II
Suria Ningsih, SH., M.Hum NIP. 196002141987032002
Amsali Sembiring, SH, M. Hum NIP. 197104301997022001
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2014
ABSTRAK PROSEDUR PEROLEHAN PERIZINAN PENYIARAN RADIO SWASTA LOKAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PENYIARAN NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN (Studi Pada Radio Most FM Medan) Pratiwi Arihta Sebayang* Suria Ningsih** Amsali Sembiring ** Manusia sebagai homo socius diberikan kemampuan untuk berkomunikasi dalam mengatasi lingkungannya. Tidak hanya dalam lingkaran kecil kekerabatan, tapi meluas hingga pemanfaatan potensi alam raya. Tata cara komunikasi yang dilakukan manusia memiliki riwayat tumbuh kembang yang panjang dan beraneka ragam, sejak zaman prasejarah hingga era teknologi satelit dewasa ini. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Pengaturan Tentang Penyiaran di Indonesia Berdasarkan Undang – Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran?Bagaimanakah aspek-aspek yang harus dipenuhi dalam Prosedur Perolehan Perizinan Penyiaran Radio Swasta Khususnya Pada Radio MOST FM Medan Berdasarkan Undang – Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran?Bagaimana Hambatan Dalam Perolehan Perizinan Penyiaran Radio Swasta Lokal di Kota Medan Khususnya Pada Radio MOST FM Medan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Pengaturan Tentang Penyiaran di Indonesia Berdasarkan Undang – Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran yaitu Pasal 13 Ayat (1) mengatur mengenai jasa penyiaran, yaitu terdiri atas jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi, Pasal 13 ayat (2) mengatur mengenai penyelenggara jasa penyiaran, yaitu Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, Lembaga Penyiaran Komunitas dan Lembaga Penyiaran Berlangganan;Pasal 32 mengatur tentang Rencana Dasar Teknik Penyiaran dan Persyaratan Teknis Perangkat Penyiaran. Pasal 33 dan 34 mengatur mengenai Perizinan. Aspek-aspek yang harus dipenuhi dalam Prosedur Perolehan Perizinan Penyiaran Radio Swasta Khususnya Pada Radio MOST FM Medan Berdasarkan Undang – Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran antara lain Tahap Pertama: Pembentukan Bahan Hukum, Tahap kedua: Membuat Permohonan dan Studi Kelayakan, Tahap Ketiga: Proses Verifikasi, Tahap Keempat: Proses Evaluasi Dengar Pendapat. Tahap Kelima: Rekomendasi Kelayakan, Tahap Keenam: Proses Forum Rapat Bersama, Tahap Ketujuh: Masa Uji Coba Siaran, Tahap Kedelapan: Penetapan Izin Penyelenggaraan Penyiaran, Tahap,Kesembilan: Penyelenggaraan Penyiaran dan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran. Hambatan Dalam Perolehan Perizinan Penyiaran Radio Swasta Lokal di Kota Medan Khususnya Pada Radio MOST FM Medan, hambatan-hambatan yang berasal dari KPI Kota Medan, Hambatan yang pertama adalah kurangnya dokumen oleh pihak pemohon untuk mendirikan stasiun radio, tetapi oleh pihak pemohon tetap saja memaksa atau nekat untuk membuat stasiun radio. Hambatan-hambatan yang berasal dari pemohon izin penyelenggaraan penyiaran. Hampir tidak ada hambatan yang berarti dari para pemohon izin penyiaran mengenai pelaksanaan pelayanan perizinan penyiaran hanya ada beberapa hal antara lain :Hambatan yang pertama yaitu untuk badan hukum, struktur organisasi Hambatan yang kedua adalah kalau ada pejabat yang penting dalam proses pengurusan perizinan terutama perizinan penyiaran tidak berada di tempat atau sedang keluar untuk kepentingan tertentu, maka waktu yang harus ditunggu oleh pemohon terlalu lama. KPI bekerja belum optimal Kata Kunci : Perolehan Perizinan Penyiaran Radio *Mahasiswa ** Dosen Pembimbing I, Ketua Departemen Hukum Administrasi Negara **Dosen Pembimbing II, Dosen Fakultas Hukum USU
KATA PENGANTAR Penulis seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Skripsi ini berjudul Prosedur Perolehan Perizinan Penyiaran Radio Swasta Lokal Berdasarkan Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (Studi Pada Radio Most FM Medan) Di dalam menyelesaikan skripsi ini, telah mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 1. Bapak Prof. Dr. Runtung Sitepu, SH, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan. 2. Bapak Prof. Dr. Budiman Ginting, SH, M.Hum selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 3. Bapak Syafruddin, SH, MH, DFM selaku pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 4. Bapak Dr. OK. Saidin, SH., M.Hum selaku pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 5. Ibu Suria Ningsih, SH, M.Hum selaku Ketua Departemen Hukum Administrasi Negara dan sekaligus Dosen Pembimbing I penulis yang telah memberikan saran dan petunjuk dalam pengerjaan skripsi ini.
6. Bapak Amsali Sembiring SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing II Penulis yang telah memberikan pengarahan dalam proses pengerjaaan skripsi ini. 7. Seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu khususnya dalam bidang hukum. 8. Kedua orang tua penulis Ayahanda Adil Yustus Sebayang, BA dan Ibunda Yennike br Sembiring Meliala yang selalu memberikan dukungan baik secara moril maupun material sehingga terselesaikanya skripsi ini. 9. Saudara Saudara kandung saya Andi Tuahta Sebayang, S.E., Elisa Karina Sebayang, S.E., Edward Adiputra Sebayang, S.T dalam support pengerjaan skripsi ini walaupun berada jauh di luar kota. 10. Teman-Teman
stambuk
2010,
Senior,
Alumni
Fakultas
Hukum
Universitas Sumatera Utara yang telah mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis selama masa perkuliahan sampai selesainya penulisan skripsi ini. 11. Direktur, Karyawan, Teman Teman Penyiar di Radio MOST FM Medan atas dukungan dan pengertiannya selama mengerjakan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga penulisan skripsi ini masih memiliki banyak kekeliruan. Oleh karena itu penulis meminta maaf kepada pembaca skripsi ini karena keterbatasan pengetahuan dari penulis. Besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.
Medan, Juli 2014 Hormat Saya
Pratiwi Arihta Sebayang
DAFTAR ISI
ABSTRAK
................................................................................................... i
KATA PENGANTAR ....................................................................................... ii DAFTAR ISI
................................................................................................... v
BAB I
PENDAHULUAN ................................................................... 1 A. Latar Belakang ................................................................... 1 B. Perumusan Masalah ........................................................... 7 C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .......................................... 8 D. Keaslian Penulisan ............................................................. 9 E. Tinjauan Kepustakaan ......................................................... 10 F. Metode Penelitian ............................................................... 13 G. Sistematika Penulisan ........................................................ 14
BAB II
PENGATURAN TENTANG PENYIARAN DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG PENYIARAN NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN? A. Peraturan Perundang-Undangan tentang Perizinan Bagi Lembaga Penyiaran ............................................................... 16 B. Kelembagaan Dalam Perundang-Undangan Perizinan ......... 18
BAB III
ASPEK-ASPEK YANG HARUS DIPENUHI DALAM PROSEDUR PEROLEHAN PERIZINAN PENYIARAN RADIO SWASTA KHUSUSNYA PADA RADIO MOST FM MEDAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PENYIARAN NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN ............................. 22 A. Kelembagaan ........................................................................ 22 B. Mekanisme Perizinan ............................................................ 26 C. Penyerahan Kelengkapan Berkas Pemohon .......................... 40
D. Verifikasi Administratif ........................................................ 43 E. Verifikasi Faktual .................................................................. 46 F. Evaluasi Dengar Pendapat KPI ............................................. 48 G. Forum Rapat Bersama KPI Pusat dan Pemerintah ................ 47 H. Sanksi Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Reklame ................. 51 BAB IV
HAMBATAN DALAM PEROLEHAN PERIZINAN PENYIARAN RADIO SWASTA LOKAL DI KOTA MEDAN KHUSUSNYA PADA RADIO MOST FM MEDAN A. Hambatan dalam Pemberian Perizinan Radio Swasta Lokal Di Kota Medan .................................................................... 58 B. Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Hambatan Perizinan radio Swasta di Kota Medan ........................... 60
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN ................................................... 61 A. Kesimpulan .......................................................................... 61 B. Saran...................................................................................... 62
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
