KOMISI PENYIARAN INDONESIA Lembaga Negara Independen
Panduan Prosedur Administratif Permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran
Lembaga Penyiaran Komunitas Jasa Penyiaran Radio dan Jasa Penyiaran Televisi
Jakarta – 2005 1
KOMISI PENYIARAN INDONESIA Lembaga Negara Independen
KEPUTUSAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA NOMOR : 41/SK/KPI/08/2005 Tentang Panduan Prosedur Administratif Permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Bagi Lembaga Penyiaran Jasa Penyiaran Radio dan Jasa Penyiaran Televisi
Jakarta - 2005
2
Daftar Isi I.
PENDAHULUAN
II.
PANDUAN UMUM
III.
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERIZINAN BAGI LEMBAGA PENYIARAN
IV.
PROSEDUR PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN
V.
VI.
A.
Pengambilan Buku Panduan
B.
Penyerahan Kelengkapan Berkas Pemohon
C.
Verifikasi Administratif
D.
Verifikasi Faktual
E.
Evaluasi Dengar Pendapat KPID
F.
Evaluasi Internal KPID
G.
Forum Rapat Bersama KPI Pusat dan Pemerintah
H.
Masa Uji Coba Siaran
I.
Evaluasi Masa Uji Coba Siaran
J.
Penetapan Izin Penyelenggaraan Penyiaran
PERSYARATAN REKOMENDASI KELAYAKAN A.
Persyaratan Umum
B.
Persyaratan Khusus
LAIN - LAIN A.
DIAGRAM ALUR PROSEDUR ADMINISTRATIF PERMOHONAN IZIN
B.
DIAGRAM POLA PIKIR STUDI KELAYAKAN LEMBAGA PENYIARAN KOMUNITAS
C.
PEDOMAN PENYELENGGARAAN EVALUASI DENGAR PENDAPAT KOMISI
D.
TATA CARA EVALUASI DENGAR PENDAPAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA
E.
PEMBERITAHUAN TENTANG PROSEDUR PERMOHONAN IZIN
F.
DAFTAR ALAMAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT DAN KOMISI
G.
CONTOH FORMAT FORMULIR
PENYELENGGARAAN PENYIARAN
PENYIARAN INDONESIA DENGAN PEMOHON DENGAN PEMOHON
PENYELENGGARAAN PENYIARAN PENYIARAN INDONESIA DAERAH Formulir RK-1
: Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran
o
Formulir RK-3
: Surat Pernyataan Kesanggupan mematuhi P3-SPS
o
Formulir RK-4
o o
Formulir RK-2
: Data dan Informasi Lembaga Penyiaran Pemohon
: Surat Pernyataan Keberadaan dan Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Komunitas
3
I.
PENDAHULUAN
Panduan Prosedur Administratif Permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran bagi Pemohon Lembaga Penyiaran Komunitas Jasa Penyiaran Radio dan Jasa Penyiaran Televisi
ini merupakan panduan bagi Pemohon dalam proses permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP).
Setiap Pemohon yang ingin mengajukan permohonan IPP akan mendapat panduan ini, dan wajib mengerti isi panduan ini sebelum mengajukan permohonannya. Buku Panduan ini dibagi dalam 5 (lima) bagian, yaitu: 1.
Panduan Umum, berisi hal-hal umum yang perlu diketahui berkaitan dengan IPP;
2.
Peraturan perundang-undangan perizinan bagi Lembaga Penyiaran, berisi undang-
undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan KPI serta surat keputusan instansi Pemerintah dan lembaga terkait yang harus diperhatikan dan dipatuhi;
3. 4.
Prosedur Permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran, merupakan uraian tahapan
yang harus dilalui untuk mendapatkan IPP;
Persyaratan Rekomendasi Kelayakan, merupakan uraian persyaratan umum dan persyaratan khusus dalam permohonan IPP, setiap Pemohon harus memahami semua persyaratan tersebut;
5.
Lain – lain, berisi informasi yang perlu diketahui oleh Pemohon.
4
II. 1.
PANDUAN UMUM Hal penting harus diperhatikan : a.
bahwa spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas dan
merupakan kekayaan nasional yang harus dijaga dan dilindungi oleh Negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan citacita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan pasal 33 ayat 3 UUD 1945; b.
bahwa agar segera tercipta satu sistem penyiaran nasional yang diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, maka ditetapkan Prosedur IPP (yang dilengkapi dengan Panduan
Prosedur Administratif Permohonan IPP ini) untuk membantu pelaku industri
penyiaran, baik yang baru maupun yang lama dalam proses penyesuaian diri sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Ketentuan Peralihan Pasal 60; 2.
Panduan
Prosedur Administratif Permohonan
Izin Penyelenggaraan
Penyiaran
merupakan salah satu kegiatan Komisi Penyiaran Indonesia dalam menjalankan
amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. 3.
Setiap lembaga penyiaran wajib memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran
4.
Izin Penyelenggaraan Penyiaran adalah hak yang diberikan oleh Negara kepada
sebelum menyelenggarakan kegiatannya.
lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran dan secara administratif diberikan oleh Negara melalui KPI.
5.
KPI terdiri atas KPI Pusat yang dibentuk di tingkat pusat dan KPI Daerah yang
6.
Prosedur administratif permohonan IPP dimulai dari KPID setempat (daftar alamat
dibentuk di tingkat provinsi.
terlampir). Apabila di daerah provinsi tertentu belum terbentuk KPID, maka
permohonan dan proses selanjutnya diselenggarakan oleh KPI Pusat. 7.
Prosedur Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran diberlakukan secara serentak di
seluruh Indonesia untuk semua Lembaga Penyiaran jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi.
8.
Informasi perihal proses perizinan bisa diakses oleh masyarakat secara terbuka dan transparan melalui KPI.
5
9.
Sebelum memulai proses perizinan, Pemohon harus membaca Panduan ini secara lengkap dan memahami isi Panduan atas: a.
tahapan yang harus dilalui;
c.
semua berkas dan formulir yang harus diisi;
d.
setiap dokumen yang sah atau fotokopi yang harus dilengkapi.
b.
10.
semua persyaratan yang diterangkan dalam Panduan ini;
KPI tidak menjanjikan secara implisit atau eksplisit, bahwa permohonan IPP akan serta merta diluluskan sebelum Pemohon dinyatakan secara resmi menerima sertifikat IPP;
11.
Bahwa semua perubahan yang berkaitan dengan prosedur permohonan IPP akan
12.
Bahwa publik dapat memberikan masukan di setiap proses permohonan IPP mulai
senantiasa diberitahukan ke publik;
dari awal hingga akhir, terutama pada saat Evaluasi Dengar Pendapat antara Pemohon dan KPI;
13.
Bahwa sebelum memperoleh izin tetap penyelenggaraan penyiaran, lembaga
penyiaran radio wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 6 (enam) bulan dan
untuk lembaga penyiaran televisi wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 1
(satu) tahun, dengan memperhatikan semua persyaratan yang telah ditentukan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 34 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran; 14.
Bahwa setelah lulus Masa Uji Coba Siaran, Pemohon akan diberikan IPP untuk
menjalankan usaha jasa penyiaran radio atau televisi secara sah dengan selalu mematuhi peraturan dan perundangan yang berlaku;
15.
Bahwa Pemohon yang lulus dan mendapatkan IPP akan diumumkan ke publik.
6
III. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERIZINAN BAGI LEMBAGA PENYIARAN Dalam mempersiapkan dan mengajukan permohonan IPP Lembaga Penyiaran, beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bawah ini harus dipahami. 1.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran a.
Pasal 13 ayat (1) mengatur mengenai jasa penyiaran, yaitu terdiri atas jasa
b.
Pasal 13 ayat (2) mengatur mengenai penyelenggara jasa penyiaran, yaitu
penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi;
Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, Lembaga Penyiaran Komunitas dan Lembaga Penyiaran Berlangganan;
2.
c.
Pasal 32 mengatur tentang Rencana Dasar Teknik Penyiaran dan Persyaratan
d.
Pasal 33 dan 34 mengatur mengenai Perizinan;
Teknis Perangkat Penyiaran.
Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dan peraturan pelaksanaannya, antara lain: a.
Peraturan
Pemerintah
b.
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum
c.
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2001 tentang Tata Cara
d.
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 3 Tahun 2001 tentang Persyaratan
e.
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tentang
Telekomunikasi;
Nomor
52
Tahun
2000
tentang
Penyelenggaraan
Frekeunsi Radio dan Orbit Satelit;
Penerbitan Sertifikat Tipe Alat dan Perangkat Telekomunikasi; Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
Rencana Induk (Master Plan) Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi
Khusus untuk Keperluan Radio Siaran FM (Frequency Modulation); f.
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 2003 tentang Standardisasi
g.
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 76 Tahun 2004 tentang Rencana Induk
Perangkat Telekomunikasi;
(Master Plan) Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk
Keperluan Televisi Siaran Analog Pada Pita Ultra High Frequency (UHF); h.
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 2005 tentang Sertifikat Alat dan Perangkat Telekomunikasi.
7
3.
Peraturan KPI a.
Nomor 005/SK/KPI/5/2004 tentang Kewenangan, Tugas, dan Tata Hubungan
b.
Nomor 009/SK/KPI/8/2004 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar
c.
Nomor 40/SK/KPI/08/2005 tentang Panduan Pelaksanaan Proses Administratif
Antara KPI Pusat dan KPI Daerah; Program Siaran (P3-SPS);
Permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Jasa Penyiaran Radio dan Jasa Penyiaran Televisi;
d.
Panduan Penilaian Kelayakan Permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Jasa Penyiaran Radio dan Jasa Penyiaran Televisi;
8
IV. PROSEDUR PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN Sebelum mengajukan permohonan IPP, Pemohon harus terlebih dahulu mengetahui bahwa : 1)
alokasi saluran frekuensi / kanal yang diinginkan masih tersedia sesuai peta alokasi frekuensi / kanal yang ditetapkan Pemerintah;
2)
tersedianya sumber daya manusia yang profesional dan sumber daya lainnya
sehingga Lembaga Penyiaran tersebut mampu menyelenggarakan siaran secara berkesinambungan.
Selanjutnya Pemohon harus memperhatikan terhadap hal-hal yang harus dipatuhi di
setiap tahapan. A.
Pengambilan Panduan
1.
Di tahap awal ini, Pemohon menghubungi KPI, kemudian KPI memberikan : a.
Panduan Prosedur Administratif Permohonan IPP bagi Pemohon Lembaga Penyiaran Komunitas Jasa Penyiaran Radio dan Jasa Penyiaran Televisi, yang di dalamnya juga berisi antara lain: 1)
Formulir RK-1 tentang format Surat Permohonan yang diajukan Pemohon untuk memperoleh IPP bagi Lembaga Penyiaran Komunitas Jasa Penyiaran Radio atau Jasa Penyiaran Televisi;
b. 2.
2)
Formulir RK-2 tentang format Data dan Informasi Lembaga Penyiaran
3)
Formulir RK-3 tentang format Pernyataan Kesanggupan mematuhi Pedoman
4)
Formulir RK-4 tentang format Pernyataan Keberadaan dan Penyelenggaraan
Pemohon;
Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS); Lembaga Penyiaran Komunitas Pemohon;
Buku Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS).
Pemohon harus memperhatikan beberapa hal di bawah ini: a.
Panduan Permohonan IPP dapat diambil di: 1)
KPID yang telah terbentuk di setiap provinsi (Daftar Alamat KPID, terlampir)
2)
KPI Pusat di Jakarta
9
b.
Semua formulir dalam buku panduan tersebut adalah contoh format. Berkas asli untuk Surat Permohonan dan lainnya yang diajukan ke KPI dibuat/diketik oleh Pemohon dengan identitas Lembaga Penyiaran Pemohon.
c.
KPI akan membantu setiap Pemohon yang berkonsultasi atau mengklarifikasi segala hal yang terkait dengan dan tata cara pengajuan permohonan IPP.
B.
Penyerahan Kelengkapan Berkas Pemohon
1.
Setelah lengkap berkas permohonan, kemudian diserahkan kepada KPI setempat.
2.
Surat Permohonan berikut lampiran-lampirannya dibundel rapi dan diserahkan
3.
Pada waktu berkas permohonan Pemohon diterima KPI, KPI mengeluarkan tanda
4.
C.
dalam rangkap 2 (dua), satu asli dan satu fotokopi.
terima sementara atas penerimaan berkas dari Pemohon.
Apabila surat permohonan telah masuk dan diberi tanda terima, Pemohon berhak
setiap waktu menanyakan kepada KPI tentang kelangsungan proses permohonan. Verifikasi Administratif
Verifikasi Administratif adalah tahapan pemeriksaan administratif oleh KPI tentang dokumen dan persyaratan administrasi yang harus dilengkapi oleh Pemohon pada saat mengajukan permohonannya. 1.
Dalam hal setelah selesai dilakukan verifikasi administratif oleh KPI setempat,
ternyata berkas tersebut belum lengkap sebagaimana disyaratkan, maka KPI
memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon untuk segera melengkapi berkas
permohonannya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak Pemohon menerima pemberitahuan tertulis tersebut, yang ditunjang dengan pemberitahuan lisan (telepon); 2.
Apabila persyaratan dan kelengkapan permohonan tidak dipenuhi dalam jangka
waktu tersebut di atas, maka Pemohon dianggap membatalkan permohonannya atau mengundurkan diri;
3.
Apabila berkas permohonan telah dinyatakan lengkap, maka Pemohon akan menerima Tanda Terima Resmi berkas permohonan IPP.
10
D.
Verifikasi Faktual
Verifikasi Faktual adalah tahapan dimana KPI memeriksa kesesuaian seluruh data
administratif berkas permohonan Pemohon dengan kondisi yang ada di lapangan.
Anggota KPI yang bertanggungjawab atas perizinan mengkoordinasikan verifikasi faktual dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1.
Pelaksanaan verifikasi dikoordinasikan dengan Pemohon; waktu dan tempat
pelaksanaan di lapangan harus diberitahukan sebelumnya.
2.
Pemohon wajib berada di tempat dan mendampingi Anggota KPI saat pelaksanaan
3.
Verifikasi faktual dilakukan dengan cara :
E.
verfikasi faktual berlangsung.
a.
Mencocokkan dokumen fotokopi dengan dokumen aslinya
b.
Mencocokkan kesesuaian antara uraian tertulis/tergambar dengan kenyataan
c.
Mewawancarai pemilik, pemegang saham dan/atau karyawan.
fisik di lapangan
Evaluasi Dengar Pendapat KPI
Evaluasi Dengar Pendapat adalah tahap dimana Pemohon mempresentasikan Studi Kelayakannya dihadapan Anggota KPI dan unsur masyarakat yang diundang. 1.
KPI
berkoordinasi
pelaksanaannya;
dengan
Pemohon
perihal
waktu,
tempat,
dan
tata
cara
2.
Pelaksanaan Evaluasi Dengar Pendapat dapat dilakukan untuk beberapa Pemohon
3.
Pemohon secara sendiri atau bersama-sama dengan Pemohon lainnya bertanggung
sekaligus pada tempat yang sama dengan waktu bergiliran;
jawab penuh atas pembiayaan penyelenggaraan Evaluasi Dengar Pendapat di bawah koordinasi KPI setempat. Hal yang harus disiapkan Pemohon adalah :
4.
a.
tempat
b.
konsumsi
c.
peralatan presentasi
d.
Studi Kelayakan dan dokumen presentasi
Undangan Evaluasi Dengar Pendapat ini disampaikan kepada Pemohon dan pihak-
pihak yang diperlukan dalam proses Evaluasi Dengar Pendapat. KPI menyiapkan dan
mendistribusikan undangan kepada unsur-unsur masyarakat (DPRD setempat, akademisi,
tokoh
masyarakat,
pakar
ekonomi
provinsi/kabupaten/kota, balai/loka monitor)
media,
pihak
pemerintah
11
5.
Pemohon harus hadir sesuai dengan waktu yang ditetapkan;
6.
Dengan melampirkan surat kuasa, Pemohon dapat menunjuk secara resmi seseorang
atau beberapa orang untuk mendampingi Pemohon saat menjelaskan Studi Kelayakannya;
7.
Semua berkas milik Pemohon terbuka untuk umum pada saat Evaluasi Dengar Pendapat dilaksanakan. Sebelum dan setelah Evaluasi Dengar Pendapat, berkas milik Pemohon bersifat tertutup untuk umum dan dijaga kerahasiaannya oleh KPI;
8.
Diakhir pelaksanaan Evaluasi Dengar Pendapat, KPI mengeluarkan Berita Acara yang
ditandatangani oleh : a.
Anggota KPI yang memimpin acara Evaluasi Dengar Pendapat
b.
Pemohon
c.
2 (dua) orang saksi yang mewakili unsur masyarakat/undangan yang hadir
Satu tembusan Berita Acara diberikan kepada Pemohon. 9.
Fotokopi berita acara Evaluasi Dengar Pendapat dapat diberikan kepada pihak-pihak
F.
Evaluasi Internal KPI
yang membutuhkan.
Evaluasi Internal KPI adalah Rapat Pleno KPI yang diselenggarakan setelah evaluasi dengar pendapat.
Dalam evaluasi internal ini diputuskan apakah :
G.
1)
Permohonan IPP Pemohon mendapat rekomendasi kelayakan dan dapat
2)
Permohonan IPP Pemohon ditolak, dan kepada pemohon yang bersangkutan
diteruskan ke tahap selanjutnya, atau
akan diberikan surat pemberitahuan penolakan.
Forum Rapat Bersama KPI Pusat dan Pemerintah
Forum Rapat Bersama antara KPI Pusat dan Pemerintah merupakan tahap lanjut proses permohonan IPP Pemohon setelah dikeluarkannya rekomendasi kelayakan. 1.
Forum Rapat Bersama adalah suatu wadah koordinasi antara KPI dan Pemerintah di tingkat
pusat
khusus
perihal
penyelenggaraan penyiaran. 2.
permohonan
izin
dan
perpanjangan
izin
Forum Rapat Bersama diselenggarakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung setelah pihak Pemerintah menerima Rekomendasi Kelayakan KPID atau KPI Pusat dan Studi Kelayakan (Proposal Akhir) Pemohon yang telah dievaluasi KPID atau KPI Pusat.
12
3.
Rapat dilaksanakan secara tertutup, bersifat bebas, jujur, dan adil. Peserta Rapat
terdiri dari wakil KPI dan wakil Pemerintah cq. Departemen yang bertanggungjawab di bidang penyiaran dan telekomunikasi.
4.
5.
Materi Forum Rapat Bersama adalah rekomendasi Kelayakan KPI Pusat atau KPID beserta Studi Kelayakan (proposal akhir). a.
KPI Pusat menyiapkan materi yang terkait dengan Rekomendasi Kelayakan yang
b.
Pemerintah menyiapkan materi terkait master plan frekuensi di wilayah siaran
dilengkapi dengan usulan alokasi frekuensi / kanal yang diajukan Pemohon.
yang diajukan Pemohon.
Forum rapat bersama ini mempunyai wewenang untuk menyepakati hal teknis dan
nonteknis; tetapi khusus untuk hal nonteknis tidak membatalkan rekomendasi kelayakan yang diajukan oleh KPI.
6.
Pemerintah akan melakukan validasi data/pengecekan ulang terhadap usulan alokasi frekuensi/kanal berdasarkan master plan, atau alokasi frekuensi lintas perbatasan
(cross border) antar kabupaten/antarkota antar provinsi atau antarnegara, dengan
melakukan pengukuran (clearance frekuensi). 7.
Hasil Forum Rapat Bersama dituangkan dalam bentuk Berita Acara Rapat dan
ditandatangani oleh semua peserta Forum Rapat Bersama. Berita Acara tersebut berisikan antara lain :
H.
a.
Kesepakatan alokasi frekuensi / kanal untuk Pemohon;
b.
Kesepakatan pembentukan Tim Evaluasi Masa Uji Coba Siaran di tingkat provinsi, dengan jangka waktu uji coba siaran yang telah ditetapkan bersama;
Masa Uji Coba Siaran
Masa Uji Coba Siaran adalah tahap yang harus dilalui setelah Pemohon mendapatkan
alokasi frekuensi dan sebelum memperoleh izin tetap penyelenggaraan penyiaran. Masa Uji Coba Siaran paling lama 6 (enam) bulan untuk penyiaran radio dan paling lama 1 (satu) tahun untuk penyiaran televisi. 1.
Setelah adanya kesepakatan dalam Forum Rapat Bersama terhadap alokasi frekuensi/kanal untuk Pemohon dan waktu pelaksanaan uji coba siaran, KPI akan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Pemohon untuk melaksanakan uji coba siaran dalam jangka waktu yang ditentukan.
2.
Masa Uji Coba Siaran digunakan termasuk untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur, monitoring penggunaan frekuensi yang sudah ditetapkan, pelaksanaan uji coba siaran dan evaluasi penyelenggaraan uji coba siaran.
13
3.
Tim Evaluasi Uji Coba Siaran terdiri dari : a.
Unsur KPID/KPIP, yang ditegaskan dalam surat internal KPI, yang bertugas
b.
Wakil
mengevaluasi aspek-aspek kelayakan Pemohon; dan Pemerintah,
yang
ditetapkan
oleh
Pemerintah,
yang
bertugas
mengevaluasi rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran;
4.
Tim Evaluasi Uji Coba Siaran mulai bekerja paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja
5.
Pemohon harus memperhatikan bahwa :
setelah Berita Acara Forum Rapat Bersama ditandatangani.
a.
Masa Uji Coba Siaran Pemohon dimulai paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja
setelah adanya kesepakatan disetujuinya permohonan Pemohon dan dengan diterbitkannya Pemohon;
berita
acara
Forum
Rapat
Bersama
tentang
Permohonan
b.
bahwa Masa Uji Coba Siaran tidak dapat diperpanjang;
c.
Pemohon wajib membuat laporan perkembangan (progress report) setiap bulan
d.
selama masa uji coba siaran; bahwa
selama
Masa
Uji
Coba
Siaran,
Lembaga
Penyiaran
tidak
boleh
menyelenggarakan siaran iklan niaga, kecuali iklan layanan masyarakat. Ketentuan ini tidak berlaku bagi penyelenggara Lembaga Penyiaran yang sedang
menyesuaikan sebagaimana diatur dalam pasal 60 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. e.
bahwa selama Masa Uji Coba Siaran, Pemohon harus mematuhi Pedoman
f.
bahwa jika Uji Coba Siaran tidak kunjung dilaksanakan selama 6 (enam) bulan
Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS);
berturut-turut untuk penyiaran radio dan 1 (satu) tahun berturut-turut untuk penyiaran televisi, atau melanggar P3-SPS, maka persetujuan penetapan IPP-nya otomatis batal.
6.
Masa Uji Coba Siaran berakhir setelah Lembaga Penyiaran Pemohon : a.
dinyatakan lulus oleh Tim Evaluasi Uji Coba Siaran karena telah memenuhi
b.
dinyatakan tidak lulus oleh Tim Evaluasi Uji Coba Siaran karena :
kriteria yang ditetapkan, atau
1)
Melanggar penggunaan frekuensi radio dan/atau wilayah jangkauan siaran
2)
Tidak melakukan kegiatan siaran lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut
yang ditetapkan;
tanpa pemberitahuan kepada KPI;
14
I.
3)
Dipindahtangankan kepada pihak lain;
4)
Melanggar ketentuan rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis
5)
Melanggar ketentuan mengenai standar program siaran setelah adanya
perangkat penyiaran; atau
putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
Evaluasi Masa Uji Coba Siaran
Evaluasi
Masa
Uji
Coba
Siaran
adalah
tahapan
penyelenggaraan penyiaran Pemohon dievaluasi. 1.
dimana
pelaksanaan
uji
coba
Penilaian yang dilakukan dalam masa uji coba siaran meliputi : a.
aspek-aspek kelayakan Pemohon; dan
b.
rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran;
Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penetapan lulus Masa Uji Coba Siaran tersebut akan diatur dengan Peraturan KPI;
2.
Evaluasi Masa Uji Coba Siaran menghasilkan berita acara yang berisi antara lain
pernyataan Pemohon lulus/tidak lulus dalam masa uji coba siaran.Berita Acara Evaluasi Masa Uji Coba Siaran ditanda-tangani oleh Tim Evaluasi Uji Coba Siaran;
J.
Penetapan Izin Penyelenggaraan Penyiaran
1.
Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) diberikan bagi lembaga penyiaran yang telah
2.
3.
4.
dinyatakan lulus dalam masa uji coba siaran;
IPP diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah laporan tentang
kelulusan dalam Masa Uji Coba Siaran diterima.
IPP berlaku selama 5 (lima) tahun untuk jasa penyiaran radio, dan berlaku selama 10
(sepuluh) tahun untuk jasa penyiaran televisi, dan dapat diperpanjang;
Pemohon menanggung biaya IPP dengan besaran sesuai peraturan perundangan dan
ketentuan yang berlaku, dan dibayarkan ke kas Negara.
_______) sebesar: Rp _________ dst dsk dll dsb lain lain
15
V. PERSYARATAN REKOMENDASI KELAYAKAN A. 1.
Persyaratan Umum Lembaga Penyiaran Komunitas didirikan oleh komunitas tertentu, berbadan hukum
Indonesia, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah,
luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya. Badan hukum yang dimaksud adalah perkumpulan atau koperasi yang bidang
usahanya hanya penyelenggaraan jasa penyiaran radio atau televisi komunitas, dan bersifat tidak komersial. 2.
Lembaga Penyiaran Komunitas diselenggarakan: a.
tidak untuk mencari laba atau keuntungan atau tidak merupakan bagian
b.
untuk mendidik dan memajukan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan,
perusahaan yang mencari keuntungan semata; dan
dengan melaksanakan program acara yang meliputi budaya, pendidikan, dan informasi yang menggambarkan identitas bangsa.
3.
4.
Lembaga Penyiaran Komunitas merupakan komunitas nonpartisan yang keberadaan organisasinya: a.
tidak
mewakili
b.
tidak terkait dengan organisasi terlarang; dan
c.
tidak untuk kepentingan propaganda bagi kelompok atau golongan tertentu.
internasional;
organisasi
atau
lembaga
asing
serta
bukan
komunitas
Lembaga Penyiaran Komunitas didirikan dengan persyaratan : a.
Pengurus/Dewan Penyiaran Komunitas (DPK) dan Pelaksana Penyiaran Komunitas
b.
Akta pendirian perkumpulan yang dibuat di hadapan notaris harus menjelaskan
(PPK) serta sumber daya manusianya berkewarganegaraan Indonesia;
tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kelembagaan, serta kriteria dan proses pemilihan DPK/PPK; atau
c.
Akta pendirian koperasi yang dibuat dihadapan notaris harus menjelaskan
bahwa bidang usahanya hanya jasa penyiaran radio komunitas atau televisi komunitas, dan bersidat tidak komersil;
d.
Dana awal pendirian diperoleh dari kontribusi komunitasnya dan menjadi milik komunitas tersebut;
16
e.
Mendapat persetujuan secara tertulis dari paling sedikit 51% (limapuluh satu per
seratus) dari jumlah penduduk dewasa atau paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) orang dewasa dalam wilayah jangkauan siaran komunitasnya, dan dikuatkan dengan rekomendasi persetujuan dari aparat pemerintah setingkat kepala desa/lurah setempat.
5.
Lembaga Penyiaran Komunitas dilarang menerima bantuan dana awal mendirikan
6.
Lembaga Penyiaran Komunitas dilarang melakukan siaran iklan dan/atau siaran
7.
dan dana operasional dari pihak asing.
komersial lainnya, kecuali iklan layanan masyarakat.
Lembaga Penyiaran Komunitas jasa penyiaran radio atau jasa penyiaran televisi masing-masing hanya dapat menyelenggarakan 1 (satu) siaran dengan 1 (satu) saluran siaran pada 1 (satu) cakupan wilayah siaran;
8.
Setiap Pemohon IPP Lembaga Penyiaran Komunitas, baik yang sudah/belum
mempunyai stasiun radio/televisi yang sudah/belum bersiaran serta sudah/belum mempunyai izin resmi dari instansi manapun harus memenuhi syarat: a.
9.
Bertanggungjawab secara hukum atas seluruh kegiatan lembaga penyiarannya
jika IPP telah diterima;
b.
Bertanggungjawab selama proses permohonan IPP berlangsung, termasuk saat
c.
Bukan narapidana dan/atau yang sedang dicabut hak perdatanya;
dilaksanakan Evaluasi Dengar Pendapat dengan KPI;
Saat melengkapi berkas Studi Kelayakan, setiap Pemohon harus melampirkan: a.
Fotokopi berkas rekomendasi yang dimiliki. Berkas rekomendasi ini bisa berupa
surat rekomendasi Camat/Kepala Desa/Lurah dan lain-lain;
b.
Fotokopi akte pendirian komunitas ybs. dan perubahannya (jika ada perubahan);
c.
Fotokopi bukti dukungan tertulis sedikitnya 51% (lima puluh satu per seratus) dari jumlah penduduk dewasa, atau paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) orang dewasa dalam wilayah jangkauan siaran komunitasnya;
d.
Surat keterangan kepemilikan dana awal pendirian bukan dari donasi asing.
Surat keterangan ini dibubuhi materai secukupnya serta ditandatangani oleh
segenap Dewan Penyiaran Komunitas, dan dilampiri fotokopi KTP ybs. 10.
Berkas Studi Kelayakan, dibuat dalam 2 (dua) bundel, satu asli dan satu fotokopi
pada saat penyerahan permohonan Izin Penyelenggaran Penyiaran untuk keperluan verifikasi
administratif
saja.
Pada
saatnya
kemudian,
Pemohon
wajib
menggandakan berkas tersebut lebih banyak, sesuai jumlah yang diperlukan untuk Evaluasi Dengar Pendapat.
17
B. 1.
Persyaratan Khusus Tahap Pengajuan Studi Kelayakan Melengkapi berkas sesuai persyaratan administratif yang ditentukan dan telah dibundel rapi menjadi satu serta difotokopi sesuai kebutuhan pada saat akan dilakukan Evaluasi Dengar Pendapat: 1)
SURAT PERMOHONAN IPP, dibuat sesuai format contoh (Formulir RK-1);
2)
DATA DAN INFORMASI Lembaga Penyiaran Pemohon yang telah diisi lengkap
3)
SURAT PERNYATAAN bermeterai tentang kesediaan mematuhi P3-SPS (format
4)
SURAT PERNYATAAN bermeterai tentang keberadaan dan penyelenggaraan
5)
STUDI KELAYAKAN berupa data, informasi dan rencana kerja yang berisi antara
(format Formulir RK-2);
Formulir RK-3);
Lembaga Penyiaran Komunitas Pemohon (format Formulir RK-4);
lain uraian tentang : i.
ii.
Aspek Pendirian Lembaga Penyiaran 1.
Latar Belakang, visi, misi, maksud, dan tujuan
2.
Gambaran umum rencana kerja 1 (satu) tahun ke depan
Aspek Legalitas 1.
Dukungan / persetujuan tertulis minimal 51 % atau 250 orang dari
2.
Proses pendirian, pemilihan pengurus organisasi Lembaga Penyiaran
jumlah penduduk dewasa di daerah dalam jangkauan siarannya;
Komunitasnya termasuk pemilihan pelaksana bidang siaran dan teknik;
3.
Penjelasan ada tidaknya media cetak dan elektronik yang sudah dimiliki;
iii.
Aspek Program Siaran 1.
Identifikasi komunitas di daerah Lembaga Penyiaran Komunitas
2.
Pola Acara Siaran;
3.
Jadwal Program Siaran;
4.
Materi Siaran;
berada;
18
iv.
Aspek Teknis 1.
Usulan saluran frekuensi/kanal yang diinginkan dan kontur
2.
Gambar tata ruang dan peta lokasi studio, gambar tata ruang dan
3.
Daftar inventaris sarana dan prasarana yang akan digunakan,
diagramnya;
peta lokasi stasiun pemancar;
termasuk peralatan produksi dan transmisi, jumlah dan jenisnya serta perhitungan biaya investasinya;
v.
vi.
2.
3.
4.
Spesifikasi teknik dan sistem peralatan yang akan digunakan beserta
5.
Peta wilayah jangkauan dan peta wilayah layanan siaran;
diagram blok sistem konfigurasinya;
Aspek Keuangan 1.
Kondisi keuangan, menggambarkan perencanaan keuangan 1 (satu)
2.
Perencanaan pendapatan selama 1 (satu) tahun ke depan;
tahun;
Aspek Manajemen 1.
Penjelasan struktur organisasi dan alokasi pekerjaan;
2.
Penjelasan Sumber Daya Manusia (SDM), keahlian dan perekrutannya;
3.
Langkah manajemen, analisa dan program tindak lanjut kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.
Tahap Evaluasi Dengar Pendapat KPI 1)
Mempresentasikan Studi Kelayakan yang dibuat pada Evaluasi Dengar Pendapat
2)
Memenuhi penilaian yang diberikan KPI dalam Evaluasi Dengar Pendapat KPI,
dengan KPI;
dengan pertimbangan atas beberapa aspek tersebut diatas beserta turunannya.
Tahap Evaluasi Internal KPI 1)
Memenuhi penilaian kelayakan yang diberikan KPI dengan berpedoman pada Panduan Penilaian Kelayakan Permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Jasa Penyiaran Radio dan Jasa Penyiaran Televisi;
2)
Usulan alokasi frekuensi/kanal yang diajukan oleh Pemohon masih tersedia
sesuai dengan peta alokasi frekuensi yang ditetapkan Pemerintah, dan masih memungkinkan untuk diterima.
19
VI. LAIN - LAIN A. DIAGRAM ALUR PROSEDUR ADMINISTRATIF PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN
B. DIAGRAM POLA PIKIR STUDI KELAYAKAN LEMBAGA PENYIARAN KOMUNITAS C. PEDOMAN PENYELENGGARAAN EVALUASI DENGAR PENDAPAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DENGAN PEMOHON
D. TATA CARA EVALUASI DENGAR PENDAPAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DENGAN PEMOHON
E. PEMBERITAHUAN TENTANG PROSEDUR PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN
F. DAFTAR ALAMAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT DAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH G. CONTOH FORMAT FORMULIR
20
Prosedur Administratif Perizinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal/Swasta/Komunitas/Berlangganan Jasa Penyiaran Radio dan Televisi
Komisi Penyiaran Indonesia
Pemohon Prosedur dimulai dari sini
KPID Surat Permohonan
1
KPI Pusat & Pemerintah 2a
Verifikasi Administratif
Surat Resmi KPID ke KPIP (Rekomendasi Kelayakan/ Ketidaklayakan)
Verifikasi Faktual
7a
Diterima
2bx
3
2b
Surat Pemberitahuan KPIP ke Pemerintah
Evaluasi Dengar Pendapat (terbuka)
Dikembalikan untuk dilengkapi
7b
Studi Kelayakan Evaluasi Internal KPID (tertututup)
Surat Pemberitahuan (tidak layak)
Surat Pemberitahuan (layak)
Pemberitahuan Ketidaklayakan 5ax
9
4
Layak
5a
Rekomendasi Kelayakan
Diterima
6b 8a
5b
8b 8c
6a
8-RM
Kompilasi Nasional
5c
5bx
Kompilasi Daerah
Pelaksanaan Masa Uji Coba Siaran
Forum Rapat Bersama KPI dan Pemerintah
Ditolak
Tidak Layak
Media/ Masyarakat
5-RM
Rilis Media
Surat Pemberitahuan (Penolakan Forum Rapat Bersama)
8ay
Surat Penolakan Forum Rapat Bersama dari KPIP ke KPID
8ax
Surat Masa Uji Coba Siaran dari KPIP ke Pemohon
8by
Surat Masa Uji Coba Siaran dari KPIP ke KPID
8bx
Surat Persetujuan IPP dan Masa Uji Coba Siaran
Surat Penolakan
10 Surat Pemberitahuan (Pembatalan Alokasi Frekuensi dan Operasional Siaran)
Evaluasi Masa Uji Coba Siaran
11b
Penetapan Izin Penyelenggaraan Penyiaran
11a
12 IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN
Komisi Penyiaran Indonesia
15
Surat dari KPID ke Pemohon perihal IPP (lampiran: IPP)
14
Surat dari KPIP ke KPID perihal IPP
13
Komisi Penyiaran Indonesia
13-RM
(lampiran: IPP)
IPP
IPP
21
27 Mei 2005
Prosedur Administratif Perizinan Lembaga Penyiaran Publik, Swasta, Komunitas, Berlangganan
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11, 12, 13 TAHUN 2005 TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK, TVRI DAN RRI
Frekuensi UHF/VHF atau Frekuensi Satelit (belum diatur rinci)
Frekuensi AM (belum diatur rinci)
Frekuensi FM
(RANCANGAN) PERATURAN PEMERINTAH TENTANG LEMBAGA PENYIARAN SWASTA, KOMUNITAS, BERLANGGANAN Supply vs Demand (alokasi frekuensi tidak cukup untuk peminat lembaga penyiaran TERUTAMA LPK, LPS)
Prosedur Administratif Perizinan di KPI
Penyerahan STUDI KELAYAKAN ke KPI
VERIFIKASI ADMINISTRATIF atas studi kelayakan
VERIFIKASI FAKTUAL (sinkronisasi studi kelayakan dengan fakta di lapangan)
EVALUASI DENGAR PENDAPAT & EVALUASI INTERNAL KPI
FORUM RAPAT BERSAMA KPI PUSAT DAN PEMERINTAH
MASA UJI COBA SIARAN
Penyerahan IZIN PENYELENGGARA AN PENYIARAN
22
Komisi Penyiaran Indonesia
TATA CARA EVALUASI DENGAR PENDAPAT KPI DENGAN PEMOHON 1. Setiap Peserta wajib menjaga ketertiban dan mendukung kelancaran Evaluasi Dengar Pendapat antara Komisi Penyiaran Indonesia dengan Pemohon.
2. Dalam pelaksanaan Evaluasi Dengar Pendapat, Anggota KPI yang memimpin
jalannya Evaluasi Dengar Pendapat memberikan kesempatan kepada Pemohon
Izin Penyelengaraan Penyiaran (IPP) untuk memaparkan visi, misi, dan kelayakan lembaga penyiarannya kepada hadirin selama 30 (tigapuluh) menit.
3. Anggota KPI yang memimpin jalannya Evaluasi Dengar Pendapat memberikan kesempatan kepada hadirin untuk mengajukan pertanyaan, kritik, keberatan, dan
sanggahan terhadap paparan Pemohon secara lisan atau tertulis; dengan durasi waktu tanya-jawab selama kurang lebih 60 (enam puluh) menit.
4. Anggota KPI yang memimpin jalannya Evaluasi Dengar Pendapat dapat melarang masuknya pihak yang tidak diundang, serta dapat mengeluarkan peserta yang membuat kegaduhan, keonaran dan berperilaku melanggar tata nilai kesopanan.
5. Anggota KPI yang memimpin jalannya Evaluasi Dengar Pendapat di akhir acara meminta Pemohon untuk menandatangani berkas Berita Acara
6. Berita Acara tersebut juga disaksikan dan ditandatangi oleh anggota KPI serta unsur masyarakat.
7. Seluruh proses Evaluasi Dengar Pendapat direkam secara tertulis, audio, dan audio visual oleh tim notulensi dan dokumentasi (Sekretariat KPI).
8. Perubahan atas peserta dan tata cara Evaluasi Dengar Pendapat ditetapkan oleh Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia.
Komisi Penyiaran Indonesia – Juli 2005
23
Komisi Penyiaran Indonesia
PEMBERITAHUAN TENTANG PROSEDUR PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN Mekanisme pemberitahuan kepada publik tentang prosedur permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran dilakukan setidaknya melalui: 1. Situs resmi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI); 2. Koran dan majalah 3. Radio dan televisi 4. Bulletin internal KPI 5. Papan pengumuman di kantor KPI dan KPID Pelaksanaan pemberitahuan ke publik ini dilaksanakan oleh KPI yang biayanya dibebankan dalam anggaran KPI.
24
DAFTAR ALAMAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT
KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH
No.
1.
KPI / KPID
KOMISI PENYIARAN
INDONESIA PUSAT
ALAMAT
Gedung Sekretariat
Negara BAPETEN, lantai
NOMOR TELEPON
NOMOR FAX
[021] 6340713
[021] 6340667
[0651] 22146
[0651] 22146
[061] 4515813
[061] 4515813
[0751] 39196
[0751] 39196
6, Jl. Gajah Mada No. 8
[021] 6340679
Jakarta Pusat 10120 2.
NANGGROE ACEH
DARUSSALAM
Gedung Dinas Infokom Provinsi NAD
Jl. Sultan Mahmudsyah, Banda Aceh
3.
SUMATERA UTARA
Jl. H.M Said No. 27 Medan 20235
4.
SUMATERA BARAT
5.
SUMATERA
Jl. Kapten Anwar Sastro
JAWA BARAT
Jl. Diponegoro No. 12
6.
SELATAN
Jl. Veteran No. 93
Padang
No. 1016 - Palembang
[0711] 357101
[0711] 357101
[022] 4265078
[022] 4265078
Jl. Tumpang Raya No. 84
[024] 8447803
[024] 8447803
Badan Informasi Daerah,
[0274] 373444
[0274] 374022
[031] 3522636
[031] 3531008
Tut Wuri Handayani Wisma P3GIPA Bandung
7.
JAWA TENGAH
8.
YOGYAKARTA
Semarang
Jl. Brigjen Katamso Kompleks THR
Yogyakarta 55152 9.
JAWA TIMUR
Jl. Rajawali No. 6-8 Surabaya 60176
25
No.
KPID
10.
BALI
11.
KALIMANTAN BARAT
ALAMAT
NOMOR TELEPON
NOMOR FAX
Jl. Melati No. 18
[0361] 221616
[0361] 221618
Kantor Badan Infokom
[0561] 732771
[0561] 732771
Pontianak 78116
[0561] 7070346
Denpasar Renon 80233
Jl. Sutan Syahrir No. 5
12.
KALIMANTAN
Jl. Belitung Darat No. 45
SELATAN
Banjarmasin 70128
13.
SULAWESI UTARA
Kantor Dinas Kominfo Sulawesi Utara
[0361] 235149
Flexi :
[0561] 732690
[0511] 3352667
[0511] 3351187
[0431] 850761
[0431] 850875
Jl. 17 Agustus - Manado 14.
GORONTALO
Jl. Aloei Saboe No. 30
[0435] 825097
[0435] 825097
15.
SULAWESI TENGAH
BTN Polonagaua
[0451] 462243
[0451] 462243
[0401] 395687
[0401] 395714
[0411] 453613
[0411] 453613
Gorontalo
Blok DI No. 10 Kelurahan
Donggalakodi, Palu 16.
SULAWESI
TENGGARA
Kantor Pengelola Data Eleketronik Prov.
Sulawesi Tenggara Kompleks Bumi Anduonohu
17.
SULAWESI SELATAN
Kantor Gubernur
Sulawesi Selatan - Jl.Jend. Urip Sumohardjo No. 269 - Gedung A, lt. 4 Makassar
18.
KEPULAUAN RIAU
--
[0778] 477529
[0778] 477529
26
