RechtsVinding Online
UPAYA PEMAJUAN PENYELENGGARAAN PENYIARAN Oleh: Yeni Handayani* Naskah diterima : 22 November 2014; disetujui : 27 November 2014
Fungsi Media Penyiaran Penyiaran merupakan salah satu media
kebudayaan dan juga adat istiadat yang dimiliki
informasi bagi masyarakat untuk memperoleh
oleh
berbagai macam informasi. Salah satu hak
dilestarikan serta menampilkan kebanggaan
dasar warga negara sebagaimana tercantum di
nasional dimata dunia internasional. Tujuan
dalam Pasal 28 F UUD NRI 1945 adalah hak
adanya
memperoleh
ini
memperkokoh keutuhan bangsa, di mana
rangka
guna
masyarakat dapat menjadi lebih saling perduli
bangsa,
selaras
satu sama lain dan meningkatkan sifat
dengan Alenia IV Pembukaan UUD NRI 1945.
patriotisme bangsa. Penyiaran juga diharapkan
Mensejahterakan masyarakat bukan hanya
dapat
dengan membuka lapangan pekerjaan, akan
menyebarluaskan informasi mengenai budaya,
tetapi dengan adanya informasi yang mendidik
pendidikan, dan pariwisata.
informasi.
diselenggarakan mencerdaskan
dalam kehidupan
Penyiaran
masyarakat
di
penyiaran
salah
mempersatu
Indonesia
dapat
satunya
bangsa
untuk
dengan
maka masyarakat dapat belajar dari isi siaran
Kondisi dunia penyiaran pada saat ini
tersebut, sehingga masayarakat menjadi lebih
seperti tidak mempunyai aturan, di mana
cerdas.
berbagai
Penyiaran sebagai salah satu wadah
lembaga
melakukan
penyiaran
pelanggaran
atau
masih
saja
menyiarkan
media informasi mempunyai peranan untuk
informasi yang bersifat subjektif. Aturan yang
membangun pendidikan di Indonesia. Dengan
ada dan berlaku di Indonesia justru dijadikan
adanya kegiatan penyiaran, diharapkan dapat
celah
memajukan pendidikan bangsa dengan melalui
melakukan berbagai macam pelanggaran atau
media televisi atau radio, sehingga dapat
dengan sengaja melakukan pelanggaran. Oleh
menjangkau seluruh daerah yang ada di
karena itu dalam regulasi penyiaran, media
Indonesia.
penyiaran
Penyiaran berperan pula sebagai media penyebarluasan kebudayaan dan pariwisata.
bagi
lembaga
diatur
agar
penyiaran
dapat
untuk
memenuhi
berbagai fungsi, yaitu: a. Media informasi
Indonesia sebagai negara kepulauan, memiliki
Penyiaran dilakukan untuk memberikan
berbagai macam budaya dan objek wisata, baik
informasi kepada masyarakat. Informasi
wisata alam, maupun wisata kota. Dengan
yang diberikan kepada masyarakat ini harus
adanya
dilakukan dengan seimbang dan juga harus
penyiaran
maka
penyebarluasan
1
RechtsVinding Online
bersifat objektif. Pemberitaan ataupun
memberikan
informasi
bermasyarakat dan bernegara dan juga
yang
diberikan
kepada
pengetahuan
dalam
masyarakat harus dapat menjadi informasi
memberdayakan
masyarakat
untuk
yang sebenar-benarnya, bukan informasi
menjunjung tinggi nilai kesatuan dan
yang dibuat untuk meningkatkan rating
persatuan, juga berfungsi sebagai perekat
lembaga penyiaran semata.
sosial, serta dapat mempersatukan bangsa.
b. Pendidikan Dalam meberikan siaran atau melakukan
Penyelenggaraan Penyiaran
kegiatan penyiaran, lembaga penyiaran
Penyiaran di Indonesia diselenggarakan
harus dapat meberikan isi siaran yang
dalam
mendidik
diselenggarakan
masyarakat,
sehingga
dapat
sistem
penyiaran
nasional
oleh
yang
penyelenggara
terciptanya pemerataan pendidikan kepada
penyiaran. Adapun jasa penyiaran meliputi jasa
masyarakat di seluruh Indonesia.
penyiaran radio, jasa penyiaran televisi, dan
c. Hiburan
jasa
penyiaran
penyelenggara
Hiburan yang disiarkan oleh lembaga
multipleksing.
penyiaran adalah hiburan yang mendidik,
penyelenggara penyiaran multipleksing adalah
dan tidak terlepas dari norma yang berlaku
penyelenggara
di masyarakat.
mengumpulkan,
d. Kontrol dan Perekat Sosial
Yang
penyiaran
dimaksud
jasa
memancarluaskan
dengan
multipleks
yang
mengusahakan
dan
program-program
siaran
Penyiaran juga berfungsi sebagai perekat
dalam kemasan format digital dari berbagai
sosial,
penyelenggara jasa penyiaran berdasarkan
di
mana
penyiaran
dapat
mempersatukan bangsa.
persyaratan
e. Ekonomi Penyiaran menyebarluaskan
tertentu
kepada
kelompok
khalayak tertentu dan masyarakat luas. berfungsi informasi
untuk mengenai
Penyelenggara penyiaran merupakan berbagai
lembaga
berkaitan
melakukan
Indonesia.
penyiaran. Lembaga-lembaga ini melakukan
di
bidang
berbagai kegiatan yang di atur di dalam
Penyebarluasan budaya dilakukan dengan
Undang-Undang
kegiatan penyiaran
tentang
g. Wahana pencerahan dan pemberdayaan
kegiatan
atau
peningkatan perekonomian yang terjadi di
f. Budaya
berbagai
yang
Nomor
Penyiaran
(UU
32
Tahun
Penyiaran)
2002 dan
mematuhi UU Penyiaran tersebut. Adanya
masyarakat
berbagai penyelenggara ini dapat dibedakan
Penyiaran berfungsi untuk memberikan
menurut jenis dan fungsinya. Penyelenggara
keterangan atau informasi yang benar dan
penyiaran adalah Lembaga Penyiaran yang 2
RechtsVinding Online
terdiri dari Lembaga Penyiaran Publik (LPP),
induk bisa saja mendirikan lembaga penyiaran
Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK), Lembaga
lokal baru, mengakuisisi atau bekerjasama
Penyiaran Swasta (LPS), Komisi Penyiaran
dengan lembaga penyiaran lokal yang sudah
Indonesia (KPI), Lembaga Penyiaran Berbayar
ada.
(LPB),
pemerataan informasi, lembaga penyiaran
dan
Penyelenggaraan
Lembaga
Penyiaran
Penyiaran
Multipleksing
(LPPPM).
Untuk
induk
memastikan
harus
juga
berlangsungnya
membangun
atau
bekerjasama dengan lembaga penyiaran lokal
Dalam
sistem
siaran
di daerah dengan tingkat ekonomi rendah.
atau
pilihan,
Alternatif lain yaitu lembaga penyiaran induk
perusahaan lembaga penyiaran yang berposisi
membayar bagian kecil dari pendapatannya
sebagai induk jaringan dapat memiliki lembaga
sebagai Universal Service Obligation (USO) atau
penyiaran lokal yang merupakan anggota
Public
jaringan. Sehingga dapat dikatakan bahwa
disetorkan ke kas negara dan digunakan
dilihat dari segi kepemilikannya, di setiap
membangun Penyiaran Publik di daerah yang
wilayah siar akan terdapat tiga jenis lembaga
sangat terpencil.
jaringan,
pengaturan
baik
itu
wajib
penyiaran yaitu:
dan
Obligation
Pendapat
1. lembaga penyiaran yang menjadi anggota jaringan
Service
dimiliki
oleh
lembaga
penyiaran induk;
kedua,
(PSO)
jumlah
untuk
lembaga
penyiaran lokal yang dapat dimiliki lembaga penyiaran induk dibatasi pada daya jangkau maksimal 75% total penduduk di Indonesia.
2. lembaga penyiaran yang menjadi anggota
Lembaga penyiaran induk diizinkan memiliki
jaringan namun tidak dimiliki oleh lembaga
lembaga penyiaran lokal anggota jaringan
penyiaran induk (disebut juga lembaga
dengan jumlah terbatas, yakni menjangkau
penyiaran afiliasi jaringan);
maksimal 75% total penduduk di Indonesia.
3. lembaga penyiaran yang tidak menjadi anggota jaringan.
penyiaran tersebut hanya dapat diperoleh
Ada dua pendapat lembaga penyiaran yang
mempunyai
Untuk 25% daerah lainnya, siaran lembaga
jaringan
di
melalui
lembaga
penyiaran
lokal
afiliasi
Indonesia.
jaringan yang tidak dimiliki lembaga penyiaran
Pendapat pertama, lembaga penyiaran induk
induk. Untuk memastikan berlangsungnya
dapat memiliki lembaga penyiaran dengan
pemerataan
anggota jaringan di seluruh provinsi di
tersebut, 20% di antaranya harus berada di
Indonesia tanpa batas. Lembaga penyiaran
daerah dengan tingkat ekonomi rendah.
Induk diizinkan memiliki lembaga penyiaran
informasi, dari
Implikasi
apabila
75%
kewajiban
daerah
sistem
anggota jaringan di seluruh provinsi di
siaran jaringan (SSJ) ini dilaksanakan, setiap
Indonesia, tanpa batas. Lembaga penyiaran
lembaga penyiaran yang dikenal sebagai 3
RechtsVinding Online
stasiun
televisi
nasional
harus
lebih dari satu jaringan. Kategori yang ketiga
memililki/mendirikan lembaga penyiaran lokal
yaitu, boleh dengan syarat jaringan yang kedua
di setiap wilayah siar atau mencari mitra di
tidak berada pada peringkat 1 - 4, dihitung dari
setiap wilayah siar yang akan menjadi stasiun
pendapatan iklan secara nasional dan lokasi
afiliasi jaringan dan diperlukan masa transisi
induk jaringan berada pada wilayah lain.
sehingga sistem ini dapat dijalankan secara
Diperlukan masa transisi 3 tahun sehingga
penuh, maksimal 3 tahun.
lembaga penyiaran yang sudah ada harus
Sebuah perusahaan yang berbentuk
bersedia melepas jaringan stasiun atau stasiun
holding company berhak untuk memiliki lebih
yang selama ini dimilikinya, karena jumlahnya
dari satu jaringan lembaga penyiaran, akan
sudah melebihi satu dan dapat melepaskan
tetapi harus terdapat batasan dalam hal
stasiun yang dimilikinya pada perusahan lain.
kepemilikan tersebut. Ada beberapa pendapat
Hal
dari beberapa pakar bahwa ada tiga kategori
keberagaman kepemilikan.
ini
dilakukan
agar
terciptanya
sehingga sebuah perusahaan dapat memiliki
Hal yang berbeda mengenai kepemilikan
lebih dari satu jaringan lembaga penyiaran.
lembaga penyiaran lebih dari satu pada
Kategori pertama yaitu, dapat memiliki lebih
wilayah siar yang sama. Ada perbedaan
dari satu dengan batasan sesuai dengan jumlah
pendapat mengenai kepemilikan lebih dari
kepemilikan, akan tetapi pembatasan jumlah
satu lembaga penyiaran yang berada di
ini akan ditinjau kembali oleh badan regulator
wilayah siar yang sama. Pendapat pertama
penyiaran setiap 5 tahun sekali dengan
yaitu,
mempertimbangkan
industri
lembaga penyiaran di wilayah siar yang sama
penyiaran, keragaman kepemilikan, keragaman
sesuai dengan jumlah kepemilikan, namun
isi dan kompetisi yang berlangsung. Hal ini
pembatasan jumlah ini akan ditinjau kembali
dikarenakan solusi realistis karena melepaskan
oleh badan regulator penyiaran setiap 5 tahun
kepemilikan atas jaringan yang sudah ada akan
sekali dengan mempertimbangkan struktur
memakan biaya sangat mahal dan apabila
industri penyiaran, keragaman kepemilikan,
migrasi ke penyiaran digital berlangsung maka
keragaman isi dan kompetisi yang berlangsung.
konsep
Apabila
berubah
struktur
menjadi
memiliki
satu
dapat
diperbolehkan
migrasi
ke
kepemilikan
penyiaran
digital
jaringan dengan izin multi-saluran siaran.
berlangsung maka kepemilikan lebih dari satu
Kategori kedua yaitu boleh dengan batas
lembaga penyiaran tidak relevan lagi, karena
maksimal 30%. Perhitungan 30% merujuk
penyiaran terjadi melalui izin multi saluran-
kepada realita yang ada pada saat ini. Hal ini
siaran bagi setiap penyelenggara jaringan
dikarenakan
melalui
kondisi
riil
saat
ini
tidak
memungkinkan pemaksaan larangan pemilikan
penyelenggaraan
multipleksing.
Pendapat kedua mengatakan boleh akan tetapi 4
RechtsVinding Online
dengan batas maksimal 30%, dan pendapat
keduanya
haruslah
ketiga mengatakan tidak boleh memiliki
Dengan bentuk hierakhis koordinatif tersebut
kepemilikan lebih dari satu di wilayah siar yang
maka KPI di tingkat pusat harus melakukan
sama. Pendapat ketiga ini akan membawa
koordinasi dengan KPI daerah secara teratur
implikasi bahwa adanya lembaga penyiaran
dalam
yang harus bersedia untuk melepas stasiun
wewenang. Untuk sumber anggaran, KPI Pusat
yang selama ini dimilikinya, karena jumlahnya
didukung oleh sebuah sekretariat jenderal
sudah melebihi dari satu.
yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan
menjalankan
hierarkis
fungsi,
koordinatif.
tugas,
dan
Belanja Negara (APBN) dan KPI Daerah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
didukung oleh sebuah Sekretariat yang dibiayai
KPI merupakan lembaga negara yang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
diamanatkan oleh UU Penyiaran dan bersifat
(APBD). Dalam melaksanakan tugasnya, KPI
independen yang berada di tingkat pusat dan
dibantu
di tingkat provinsi. KPI dibentuk karena
kebutuhan.
oleh
tenaga
ahli
sesuai
dengan
pengelolaan sistem penyiaran merupakan
Anggota KPI di tingkat pusat berjumlah 9
ranah publik dan harus dikelola oleh sebuah
(sembilan) orang dan perwakilan di setiap
badan independent yang bebas dari campur
provinsi berjumlah 7 (tujuh) orang. Masa
tangan
jabatan anggota KPI adalah 5 (lima) tahun, dan
pemodal
maupun
kepentingan
kekuasaan.
dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali
Tugas dan wewenang KPI yang diatur
masa jabatan, di mana dalam 5 (lima) tahun ini
dalam UU Penyiaran merupakan wujud peran
KPI maupun KPI yang berada di daerah dapat
serta masyarakat di bidang penyiaran. KPI
menyelesaikan permasalahan dalam bidang
berkedudukan di ibukota Negara dan memiliki
konten, sehingga tidak terjadi putus di tengah
perwakilan di setiap provinsi. KPI berfungsi
jalan.
untuk mewakili kepentingan masyarakat dalam
Sebagai salah satu regulator dalam
penyiaran dan mengatur penyiaran Indonesia.
bidang penyiaran maka KPI mempunyai hak
Dalam penyelenggaraan penyiaran, peranan
dan kewajiban. KPI berhak untuk mencabut
dan keberadaan KPI yang berada di daerah
izin siaran, mengevaluasi izin dan konten
sangat penting terutama terkait dengan
penyiaran, memberikan sanksi teguran baik
pengawasan program siaran dan dalam rangka
secara lisan maupun tertulis. KPI berkewajiban
evaluasi terhadap program siaran untuk
untuk
kepentingan proses perizinan. KPI Pusat
laporan kepada masyarakat dari berbagai
dengan KPI yang berada di daerah adalah satu
peristiwa yang terjadi dalam dunia penyiaran.
kesatuan, oleh karenanya hubungan di antara
Dalam rangka menjalankan fungsinya, KPI
memberikan
penjelasan
maupun
5
RechtsVinding Online
memiliki kewenangan (otoritas) menyusun dan
masyarakat
mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang
penyiaran.
menghubungkan antara lembaga penyiaran,
Dalam
terhadap
penyelenggaraan
menjalankan
fungsinya,
pemerintah dan masyarakat. Prinsip diversity
mempunyai kewenangan untuk:
of content dan diversity of ownership menjadi
a. memberikan
landasan
bagi
dirumuskan
oleh
setiap
kebijakan
yang
KPI.
Peraturan
yang
b. membuat penyiaran;
kegiatan penyiaran, mulai dari tahap pendirian,
c. menyusun
pertanggungjawaban
dan
penyelenggaraan
penyiaran;
dikeluarkan oleh KPI mencakup semua proses
operasionalisasi,
izin
KPI
peraturan
dan
penyelenggaraan
menetapkan
Standar
Program Siaran;
evaluasi. Dalam melakukan semua ini, KPI
d. mengawasi penyelenggaraan penyiaran;
berkoordinasi
dan
e. memberikan
lembaga negara lainnya, karena spektrum
pelanggaran
pengaturannya
standar program siaran; dan
dengan
yang
pemerintah
saling
berkaitan.
Koordinasi dengan pemerintah, dikarenakan
sanksi
administratif
peraturan
penyiaran
atas dan
f. melakukan koordinasi dan/atau kerjasama
adanya kewenangan yudisial dan yustisial
dengan
apabila terjadi pelanggaran tindak pidana.
Penyiaran, dan masyarakat.
Tugas dari KPI adalah sebagai berikut:
pemerintah,
Penyelenggara
Sekarang, KPI bukan merupakan badan
a. menjamin masyarakat untuk memperoleh
regulator tunggal dalam dunia penyiaran. Hal
informasi yang layak dan benar sesuai
ini dikarenakan yang mengeluarkan peraturan
dengan hak asasi manusia;
pelaksanaan undang-undang sebagian besar
b. menjamin masyarakat untuk menerima isi siaran yang sehat dan bermartabat; c. menciptakan
tatanan informasi nasional
pemanfaatan
rekomendasi kanal
sementara
KPI
dan Standar Program Siaran (P3-SPS) yang memuat ketentuan mengenai isi siaran. KPI
dalam
frekuensi
pemerintah,
mengeluarkan Pedoman Perilaku Penyiaran
yang adil, merata, dan seimbang; d. memberikan
adalah
hal
memiliki kewajiban mengawasi penerapan P3-
untuk
SPS yang dilakukan oleh lembaga penyiaran
penyiaran sesuai dengan konteks sosial; e. membangun iklim persaingan yang sehat
dan
dapat
memberikan
sanksi
terbatas
(menegur dan meminta penghentian acara
antar Penyelenggara Penyiaran dan industri
sementara
dan
permanen)
terhadap
terkait; dan
pelanggaran dari P3-SPS. KPI terlibat dalam
f. mewadahi, meneliti, dan menindaklanjuti
proses perizinan lembaga penyiaran, KPI
aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi
menerima permohonan, melakukan evaluasi, mengeluarkan rekomendasi, serta terlibat 6
RechtsVinding Online
dalam
Forum
dengan
Terdapat hubungan hierarkis antara KPI
pemerintah. Keputusan final mengenai izin
Pusat dengan KPI Daerah. Bahwa KPI Daerah
dikeluarkan pemerintah.
bukan hanya perwakilan KPI Pusat di daerah.
KPI
Rapat
Bersama
merupakan
badan
regulator
KPI Daerah bukan sekadar kantor perwakilan.
pernyiaran independen tertinggi. Pemerintah
KPI
hanya memiliki kewenangan dalam hal teknis
pengaturan
dan infrastuktur, pemerintah menetapkan
Hubungan KPI Pusat dengan KPI Daerah
alokasi frekuensi yang dapat dimanfaatkan
bersifat
untuk penyiaran, namun keputusan tentang
memang merupakan supraordinat KPI Daerah,
siapa yang berhak menggunakan frekuensi
namun KPI Pusat harus melibatkan KPI Daerah
tersebut
Pemerintah
dalam proses pengambilan keputusan. Peran
teknis
KPIP lebih bersifat koordinatif atas KPI Pusat -
dapat
KPI Daerah.
adalah
KPI.
mengawasi/memonitor penggunaan
aspek
frekuensi.
KPI
Daerah
tetap penyiaran
merupakan di
lembaga
setiap
hierarkis-konsultatif.
KPI
daerah.
Pusat
mengeluarkan peraturan pelaksanaan UU
KPID tetap tidak berhak menetapkan
seperti P3SPS. KPI merupakan badan tunggal
ketentuan sendiri di luar kebijakan yang sudah
dalam
Penyelenggaraan
digariskan KPI Pusat. KPI Daerah sepenuhnya
Penyiaran. Untuk mencegah agar kekuasaan
dipilih oleh DPRD dan bertanggungjawab pada
KPI tidak menjadi tak terbatas, harus ada
DPRD. Panitia Seleksi anggota KPI Daerah
mekanisme
diambil
adalah KPI Pusat yang mengajukan nama calon
keputusan-
sebanyak dua kali jumlah anggota yg kemudian
keputusan KPI berisikan sanksi terhadap
dipilih DPRD. Anggaran KPI Daerah datang dari
lembaga penyiaran dan dalam hal perizinan.
APBN dan APBD. Prinsip desentralisasi dan
pemberian
lembaga
Izin
banding yang dapat
penyiaran
terhadap
Pemerintah seharusnya tidak memiliki
otonomi daerah. Hubungan keduanya tetap
kewenangan terlalu jauh dalam mengatur
hierarkis, namun lebih bersifat koordinatif.
media massa mengingat media massa adalah
Dalam
pilar demokrasi. Apabila pemerintah memiliki
terhadap kewenangan KPI maka perlu diatur
kewenangan
bahwa
dikhawatirkan dimanfaatkan
mengatur
media
kewenangan pemerintah
penyiaran, itu
akan untuk
rangka
KPI
memberikan
dapat
penguatan
memberikan
sanksi
administratif berupa teguran atau peringatan; menghentikan;
memberi
melanggengkan kekuasaannya. Di negara-
adminsitratif;
dan
negara demokratis, penyiaran diatur oleh
penyelenggaraan
badan regulator penyiaran independen yang
pelaksanannya
bersifat quasi-yudisial.
pengadilan.
sanksi mencabut
penyiaran, harus
melewati
denda izin yang proses
7
RechtsVinding Online
Pengawasan Masyarakat Masyarakat
juga
sebagai
pengawas
terhadap isi siaran. Isi siaran yang disiarkan
sasaran diadakannya penyiaran. Masyarakat
oleh berbagai lembaga penyiaran perlu diawasi
menikmati
berbagai
oleh masyarakat, sehingga masyarakat tidak
lembaga
dapat dirugikan oleh isi siaran yang dilakukan
informasi
yang
salah
berperan
satu
dan
merupakan
dapat
menggunakan diberikan
oleh
penyiaran melalui program-program yang
lembaga
disiarkan.
masyarakat
Perlunya
perlindungan
kepada
penyiaran. ini
Bentuk
dapat
pengawasan
dilakukan
dengan
masyarakat dari berbagai siaran yang dapat
melaporkan/pengaduan kepada KPI terhadap
merugikan masyarakat tersebut maka dibentuk
isi siaran yang dianggap merugikan masyarakat
pengaturan mengenai penyiaran. Masyarakat
tersebut.
*
Penulis adalah Perancang Peraturan Perundang-Undangan Bidang Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia, Deputi Perundang-Undangan Sekretariat Jenderal DPR RI.
8
