Prosedur Pengajuan Anggaran Pemerintah Kota Depok Nama : Rini Rosmiati NPM : 40209777 Pembimbing : Dr. Misdiyono
BAB I PENDAHULUAN •
•
•
•
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan merupakan informasi yang dapat digunakan sebagai salah satu pedoman yang substansinya tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan kondisi daerah, yang bersifat dinamis dan senantiasa diperbaharui. Dengan prosedur yang ada dapat mewujudkan apa yang telah menjadi suatu rencana yang telah disusun sedemikian rupa. Oleh karena itu demi terciptanya kesejahteraan masyarakatnya dapat dimulai dengan melaksanakan segala sesuatunya berdasarkan prosedur yang ada yang mampu melayani publik dengan sebaik-baiknya. Dari uraian tersebut diatas, maka Penulis mengangkat judul Laporan Kerja Praktek ini tentang “Prosedur Pengajuan Anggaran Pemerintah Kota Depok”. Tujuan Kerja Praktek : • Mengetahui pengelolaan belanja modal berdasarkan prosedur • Menambah pengetahuan tentang belanja modal Manfaat Kerja Praktek : • Memperdalam pemahaman penulisan berkaitan dengan belanja modal • Memperoleh pengetahuan dan wawasan tentang prosedur belanja modal.
BAB II TEMPAT KERJA PRAKTEK •
•
•
Kota Depok adalah kota yang mengalami perkembangan sangat pesat. Kota Depok harus dapat mengatur dan mengelola pendapatan daerahnya. Untuk menggali potensi pendapatan daerah serta meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah dalam rangka pembiayaan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, oleh karena itu dibentuklah organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Depok. Visi DPPKA Kota Depok : • Menjadi pengelola pendapatan dan keuangan yang akuntabel, transparan, profesiaonal dan taat azas. Misi DPPKA Kota Depok : • Mengoptimalkan pendapatan daerah. • Mengelola keuangan secara akuntabel, transparan, professional dan taat azas. • Meningkatkan kapasitas kinerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
BAB III METODE PRAKTEK Beberapa metode dan teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menyusun laporan kerja praktek ini, antara lain : 1. Metode analisis data, mendokumentasikan data yang diperlukan yaitu berupa laporan belanja modal dan data yang berkaitan dengan data instansi yang berupa data dari modul SPPKD (Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah). 2. Pengamatan langsung, melakukan praktek kerja lapangan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Depok dan mengamati sistem kerja yang berlaku yaitu Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (SPPKD). 3. Wawancara, dengan bertanya langsung kepada subjek penelitian. 4. Studi pustaka, meminta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penulisan Laporan Kerja Praktek (LKP) pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Depok.
BAB IV PEMBAHASAN •
HASIL Prosedur Pelaksanaan Anggaran 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-OPD) 2. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) 3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL-OPD) 4. Anggaran Kas
•
PEMBAHASAN Penatausahaan Penerimaan Penerimaan pendapatan asli daerah antara lain diperoleh dari transaksi: • Pajak daerah • Retribusi daerah • Penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah
Penatausahaan Pengeluaran Sistem dan Prosedur Pengeluaran kas terdiri dari sistem yaitu: 1. Sistem Pengeluaran Kas-Pembebanan Langsung (LS). 2. Sistem Pengeluaran Kas-Pembebanan Uang Tersedia (UP). 3. Sistem Pengeluaran Kas-Pembebanan Ganti Uang Persediaan (GU). 4. Sistem Pengeluaran Kas-Pembebanan Tambahan Uang Persediaan (TU).
Belanja daerah dibedakan menjadi: 1. belanja langsung seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal 2. belanja tidak langsung seperti bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan lainnya.
Akuntansi dan Pertanggungjawaban Jurnal belanja modal Tgl
Uraian
Ref
Belanja Modal …..
Debit
Kredit
Rp … Rp …
Kas Di Bendahara Pengeluaran
Jurnal Korolari Pengakuan Aset Tetap Tgl
Uraian Aset ….. Ekuitas - Diinvestasikan dalam Aset
Tetap
Ref
Debit
Kredit
Rp … Rp …
Laporan Realisasi Anggaran
Dokumen Sumber No
Transaksi Belanja
Dokumen Sumber
Lampiran Dokumen
Sumber 1
Belanja
dengan
mekanisme -
Bukti Pengesahan SPJ
UP/GU/TU
2
Belanja dengan mekanisme LS
-
SPM
-
SPD
-
Bukti transaksi lainnya
-
SP2D
-
SPM
-
Nota Debit Bank
-
SPD
-
Bukti pengeluaran lainnya
-
Berita
acara
terima barang/jasa 3
4
Penerimaan Pajak
Penyetoran Pajak
-
SP2D
-
Bukti potongan pajak
-
Surat setoran
-
Nota kredit
-
Bukti potongan pajak
-
Bukti pengeluaran lainnya
-
SPM
-
SPM
serah
Sistem dan Prosedur Pembuatan Anggaran Kas PPKD
3 hari kerja setelah perda ditetapkan
Menerbitkan Surat Pemberitahuanaan kpd OPD untuk penyusunan Rancangan DPA dan Rancangan Anggaran Kas Surat Pemberitahuan 6 hari kerja setelah surat pemberitahuan diserahkan kepada PPKD untuk diotorisasi
PPKD
Rancangan Anggaran Kas OPD Meneliti Rancangan DPA dan Rancangan Anggaran Kas Anggaran Kas Pemerintah Daerah
Rancangan DPA OPD Rancangan Anggaran Kas OPD Meneliti Rancangan DPA dan Rancangan Anggaran Kas
Rancangan DPA OPD
DPA OPD
Mekanisme Penatausahaan Keuangan SPD
SPP Penelitian Kelengkapan Dokumen dan SPJ
Dokumen disiapkan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk SPP UP/GU/TU dan oleh PPTK untuk SPP-LS barang dan jasa
Bendahara Pengeluaran
PPK-OPD
Pengguna Anggaran
Penerbitan SPM Bendahara Pengeluaran
Penelitian Kelengkapan Dokumen SPM dan SPJ serta pengesahannya
Pengajuan SP2D ke BUD KUASA BUD SP2D
BENDAHARA PENGELUARAN OPD dan atau PIHAK KETIGA
SPJ dan Pengesahan diinput ke SIPKD
BAB V PENUTUP
Kesimpulan : • Belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan untuk memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. • Prosedur pengajuan anggaran (belanja modal) yang dimulai dari perencanaan/penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pertanggungjawaban dilakukan oleh DPPKA sesuai dengan Perda Kota Depok. • Penganggaran, pencatatan dan pelaporan dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. • Dokumen sumber yang digunakan dalam suatu proses pencatatan sampai dengan pertanggungjawaban dan pelaporan bersifat efektif. • Transaksi belanja yang dicatat dan dijurnal berikutnya dilaporkan di neraca dan dipertanggungjawabkan dengan pengakuan aset tersebut pada jurnal korolari. Saran : • Pada setiap bagian membuat backup data • Setiap bagian memiliki tanggung jawab yang sama demi tercapainya tujuan akuntansi
