PROSEDUR PENDIRIAN RUMAH IBADAT. Pusat Kerukunan Umat Beragama Sekretariat Jenderal Kementerian Agama R.I

PROSEDUR PENDIRIAN RUMAH IBADAT

Pusat Kerukunan Umat Beragama Sekretariat Jenderal Kementerian Agama R.I

OUTLINE A. Latar Belakang 1. Tinjauan Historis 2. Peraturan Pendirian Rumah Ibadat B. Usulan Pendirian Rumah Ibadat 1. Pedoman Pendirian Rumah Ibadat 2. Izin Pendrian Rumah Ibadat 3. Izin Sementara Pemanfaatan Gedung C. Proposal Pendirian Rumah Ibadat D. Rekomendasi Tertulis 1. Lembaga Berwenang 2. Pertimbangan Rekomendasi E. Perselisihan 1. Bentuk Perselisihan 2. Penyebab Perselisihan 3. Penyelesaian KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

1

A. LATAR BELAKANG 

Masalah pendirian rumah ibadat menjadi salah satu sebab yang dapat mengganggu hubungan antar umat beragama sehingga perlu diatur.



Dalam SKB No. 1 Tahun 1969 terdapat kalimatkalimat yang multitafsir.



SKB No. 1 Tahun 1969 tidak memuat penjelasan syarat pendirian rumah ibadat dan pelayanan terukur untuk meresponi permohonan pendirian rumah ibadat.



PBM dirumuskan oleh wakil majelis-majelis agama tingkat pusat; MUI, PGI, KWI, PHDI dan WALUBI.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

2

1. TINJAUAN HISTORIS •

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 01/BER/mdn-mag/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintah Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya.

•

Banyak kalangan menilai bahwa Keputusan Bersama perlu pada peninjauan (dicabut atau dipertahankan).

•

Kementerian Agama Keputusan Bersama.

•

Munculnya masalah terkait dengan pendirian suatu rumah ibadat di sejumlah wilayah di Indonesia.

•

Rapat bersama antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama dan Jaksa Agung, Kapolri, Menteri Hukum dan HAM, dan sejumlah pejabat lainnya untuk membahas penyempurnaan Keputusan Bersama tersebut (7 September 2005 ).


melakukan

kajian

ulang

terhadap

3

Lanjutan... • Penyelenggaraan rapat-rapat setingkat eselon I Departemen Agama dan Departemen Dalam Negeri kala itu, guna menyusun draf penyempurnaan. Draf ini kemudian dihasilkan Departemen Agama dan Departemen Dalam Negeri dan siap dibahas dengan majelis-majelis agama, yang masing-masing diwakili oleh 2 (dua) orang. (awal Oktober 2005) • Pembahasan draf berlangsung sebanyak sebelas kali, sepuluh kali diantaranya berlangsung mulai Oktober 2005 sampai dengan 30 Januari 2006. • Pembahasan kesebelas (terakhir) dilakukan dengan majelismajelis agama tanggal 21 Maret 2006 dan dihadiri langsung oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri.


4

Lanjutan... 

90 % dari draf yang disiapkan pemerintah mengalami perubahan yang sangat mendasar, baik dari segi substansi maupun formulasi rumusannya, yang disepakati pada 21 Maret 2006 dan ditandatangani oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri pada tanggal yang sama, sebagai Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.



Dengan berlakunya Peraturan Bersama ini, maka Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 01/BER/mdn-mag/1969 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


5

B. USULAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT

Pedoman tentang pendirian rumah ibadat diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 pada Bab IV Pasal 13 s.d Pasal 17.


6

1. PEDOMAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT  Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluannyata berdasarkan komposisi jumlah penduduk di wilayah Kelurahan/Desa.  Pendirian rumah ibadat memperhatikan kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum dan mematuhi peraturan perundangundangan.  Bila keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wil. Kelurahan/Desa tidak terpenuhi, komposisi jumlah penduduk digunakan batas wil. Kecamatan atau Kabupaten/Kota atau Provinsi  Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung. KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

7

Lanjutan... 1. Daftar nama dan KTP pengguna rumah ibadat minimal 90 orang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah. 2. Dukungan masyarakat setempat minimal 60 orang yang disahkan oleh Lurah/Kades. 3. Rekomendasi tertulis Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. 4. Rekomendasi tertulis FKUB Kabupaten/Kota. 5. Bila persyaratan poin (1) terpenuhi dan persyaratan poin (2) belum terpenuhi, maka Pemda berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat. KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

8

2. IZIN PENDIRIAN RUMAH IBADAT 

Memahami situasi dan kondisi lingkungan dan masyarakat sekitar dengan mengedepankan kearifan bahwa rumah ibadat yang akan dibangun akan bermanfaat untuk agamanya serta masyarakat di sekitarnya



Menjaga kerukunan umat beragama dan tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum serta mematuhi peraturan perundang-undangan.



Membuat daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengguna rumah ibadat dan disahkan oleh lurah/camat di wilayah rumah ibadat akan dibangun.



menunjukkan bukti dukungan pembangunan rumah ibadat dari sekelompok agama lain dengan menunjukkan KTP sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) orang dan disahkan oleh lurah/camat di wilayah di mana rumah ibadat akan dibangun.


9

Lanjutan... 

Memperoleh rekomendasi tertulis dari Kementerian Agama Kabupaten/Kota.



Memperoleh rekomendasi tertulis FKUB Kabupaten/Kota.



Menulis surat permohonan izin pendirian rumah ibadat dan proposal pembangunan rumah ibadat kepada Bupati/Walikota setempat dengan melampirkan bukti-bukti persyaratan yang diperlukan.



Menyerahkan surat permohonan izin pendirian rumah ibadat dan proposal pembangunan rumah ibadat kepada bupati/walikota untuk memperoleh IMB rumah ibadat.


kepala

kantor

10

3. IZIN SEMENTERA PEMANFAATAN GEDUNG  Pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara dari Bupati/Walikota.  Mengacu pada peraturan bangunan gedung.

perundang-undangan

tentang

 Pemeliharaan kerukunan umat beragama dan ketertiban masyarakat dengan: a. Izin tertulis pemilik bangunan. b. Rekomendasi tertulis Lurah/Kades. c. Laporan tertulis kepada FKUB Kabupaten/Kota. d. Laporan tertulis kepada Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

11

C. PROPOSAL PENDIRIAN RUMAH IBADAT Latar Belakang Menjelaskan latar belakang perlunya pendirian rumah ibadat dengan gambaran kondisi sosial masyarakat terkait pelayanan keagamaan. Dasar Hukum Menuliskan dasar hukum terkait serangkaian regulasi dan perturan perundang-undangan dan aturan teknis administratif pendirian rumah ibadat. (Salah satunya adalah PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006). Tujuan Menjelaskan tujuan-tujuan didirikannya rumah ibadat yang sekiranya dapat menunjang kualitas pengamalan agama umat beragama yang mengacu kepada Pancasila dan UUD 1945 terkait kehidupan agama dan keagamaan warga negara. KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

12

Lanjutan... Nama dan Lokasi Rumah Ibadat Menuliskan dengan jelas nama rumah ibadat yang akan didirikan berikut lokasi (alamat) yang jelas dan bila perlu mencantumkan nama dan nomor telpon panitia. Kondisi Rumah Ibadat Menjelaskan kondisi rumah ibadat yang sudah ada dan kondisi rumah ibadat yang akan didirikan serta berbagai dukungan baik sosial, moral dan finansial bagi kemungkinan kelancaran pendirian rumah ibadat. Dukungan Administratif dan Teknis Menjelaskan dukungan definitif yang telah diperoleh panitia terhadap pendirian rumah ibadat (90 orang pengguna rumah ibadat 60 orang dukungan dari warga sekitar dengan bukti-bukti Kartu Identitas Penduduk yang dilampirkan dan persyaratan teknis ini seperti telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung.


13

Lanjutan... Kepanitiaan Menyebutkan dengan jelas organisasi dan identitas nama-nama personil yang duduk sebagai panitia pembangunan rumah ibadat dengan jelas berikut asal organisasi yang diwakilinya, dan bila perlu mencantumkan pula alamat dan nomor telpon masing-masing personil yang turut andil dalam kepanitiaan. Pembiayaan Menyebutkan dan menjelaskan sumber-sumber pembiayaan untuk mendanai pembangunan rumah ibadat, termasuk menyebutkan nama sponsor bila memang diperlukan. Nama dan Lokasi Rumah Ibadat Menuliskan dengan jelas nama rumah ibadat yang akan didirikan berikut lokasi (alamat) yang jelas dan bila perlu mencantumkan nama dan nomor telpon panitia. KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

14

D. REKOMENDASI TERTULIS 1) Lembaga berwenang pemberi rekomendasi tertulis atas pendirian rumah ibadat adalah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) tingkat Kabupaten/Kota (bukan FKUB tingkat Provinsi). 2) Pertimbangan Pemberian Rekomendasi:  Ketua FKUB Kabupaten/Kota telah menerima surat permohonan pemberian rekomendasi tertulis yang dilampirkan persyaratan-persyaratan teknis dan administratif dari panitia pembangunan rumah ibadat.  Ketua FKUB memperlajari surat permohonan, apakah persyaratan-persyaratan pendirian rumah ibadat sudah sesuai dengan PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006.  Ketua FKUB mengundang pihak pemohon untuk melakukan presentasi dan klarifikasi terhadap usulan rekomendasi berikut dengan persyaratanpersyaratannya.


15

Lanjutan... 





FKUB melakukan pengecekan lapangan dan mencari informasi tentang keberatan atau dukungan warga sekitar terhadap rencana pembangunan rumah ibadat yang diusulkan. Rapat pleno FKUB yang membahas keseluruhan aspek yang menjadi pertimbangan dalam pemberian rekomendasi tertulis secara komprehensif dengan prinsip musyawarah dan mufakat. Ketua FKUB mengeluarkan keputusan dan rekomendasi tertulis terhadap usulan pendirian rumah ibadat. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari kesimpulan akhir rapat pleno anggota FKUB setelah dilakukan sejumlah langkah-langkah penting dan pertimbangan dari berbagai sisi secara komprehensif.


16

E. PERSELISIHAN Perselisihan pendirian rumah ibadat diatur dalam Pasal 21 dan 22 yang dipandang sangat efektif dalam penyelesaian perselisihan rumah ibadat.


17

1. BENTUK PERSELISIHAN 







Penolakan warga masyarakat sekitar atau masyarakat sewilayah karena sejumlah alasan. Protes warga masyarakat sekitar atau masyarakat sewilayah karena digunakannya fasilitas umum sebagai rumah ibadat. Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan berbagai alasan. Pengerusakan rumah ibadat


18

2. PENYEBAB PERSELISIHAN 

Tidak adanya komunikasi yang baik antara panitia pembangunan rumah ibadat dengan masyarakat dan FKUB.



Tidak adanya kesepakatan antara pemerintah setempat dengan warga sekitar tentang kejelasan wewenang penggunaan fasilitas-fasilitas umum ataupun fasilitas sosial untuk difungsikan sebagai rumah ibadat.



Lokasi pembangunan satu rumah ibadah dianggap tidak tepat karena sebagian besar anggota umat dari rumah ibadat tersebut adalah tidak bermukim di wilayah di mana suatu rumah ibadat akan dibangun.



Adanya alih-alih rekayasa agar tampak anggota umat telah memenuhi apa yang menjadi persyaratan dalam PBM.



Tidak mematuhi aturan (PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006)


19

3. PENYELESAIAN 

Perselisihan rumah ibadat diselesaikan dengan cara-cara yang adil, tidak memihak dan keterlibatan aktif pihak pemerintah dan masyarakat secara bersama untuk melakukan dialog dan musyawarah.



Keterbukaan dan komitmen semua pihak yang berselisih untuk bertekad pada penyelesaian dan perdamaian serta ketenteraman umat beragama



Mediator: Pemerintah Daerah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) POLRI Badan Intelejen Negara dan Komunitas Intelijen Daerah Kementerian Agama RI


20

Terima Kasih


PROSEDUR PENDIRIAN RUMAH IBADAT. Pusat Kerukunan Umat Beragama Sekretariat Jenderal Kementerian Agama R.I

Recommend Documents