PROSEDUR PELAKSANAAN PEMBAYARAN TABUNGAN HARI TUA (THT) PEGAWAI NEGERI PADA PT. TASPEN (PERSERO) KANTOR CABANG SURAKARTA

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

PROSEDUR PELAKSANAAN PEMBAYARAN TABUNGAN HARI TUA (THT) PEGAWAI NEGERI PADA PT. TASPEN (PERSERO) KANTOR CABANG SURAKARTA

TUGAS AKHIR Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya Progam Diploma III Keuangan Perbankan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh : KUNTO MURTAHIR NIM F3608046

PROGRAM STUDI DIPLOMA III KEUANGAN PERBANKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2011 commit to user i


digilib.uns.ac.id

HALAMAN PERSETUJUAN

Tugas Akhir dengan judul : PROSEDUR PELAKSANAAN PEMBAYARAN TABUNGAN HARI TUA ( THT ) PEGAWAI NEGERI PADA PT. TASPEN ( PERSERO ) KANTOR CABANG SURAKARTA

Surakarta,

Juni 2011

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing Fakultas Ekonomi

Dra. Endang Widowati, M.Si NIP.194806151979032004 commit to user ii


digilib.uns.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN Tugas Akhir dengan judul : PROSEDUR PELAKSANAAN PEMBAYARAN TABUNGAN HARI TUA ( THT ) PEGAWAI NEGERI PADA PT. TASPEN ( PERSERO ) KANTOR CABANG SURAKARTA Telah disahkan oleh Tim Penguji Tugas Akhir Jurusan Diploma III Keuangan Perbankan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta,

Juli 2011 Tim Penguji

1.

Dra. Endang Widowati, M.Si NIP.194806151979032004 Pembimbing

2.

Nurul Istiqomah SE. M.Si NIP.198006012005012021 Penguji

commit to user iii


digilib.uns.ac.id

MOTTO Jangan lihat masa lalumu dengan penyesalan, dan jangan pula lihat masa depanmu dengan penuh ketakutan, tetapi lihatlah sekitar kita dengan penuh kesadaran. ( Kunto murtahir )

Kita menilai diri dari apa yang kita pikir bisa kita lakukan, padahal orang lain menilai kita dari apa yang sudah kita lakukan. Untuk itu apabila anda berpikir bisa, segeralah lakukan. ( Mario teguh )

“ Nikmatilah hidupmu untuk hidup yang lebih baik “

commit to user iv


digilib.uns.ac.id

PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini kupersembahkan kepada : 1.

Orang Tuaku tercinta, terima kasih atas kasih sayang, semoga ini awal yang indah dan harapan yang berkenan dalam setiap do’amu.

2.

Ayahannda yang telah tiada, semoga engkau selalu tersenyum diatas sana.

3.

Kakakku tercinta, terima kasih atas dukungan, do’a dan semangatnya.

4.

Semua sahabat sejatiku, semoga kita sukses, tetap semangat.

5.

Tjah2 kontrakan yang selalu bersama dalam suka duka, sukses buat kita semua.

6.

Teman-temanku seperjuangan Keuangan perbankan, ayo kita tatap masa depan untuk sebuah kebahagiaan.

7.

Almamaterku. commit to user v


digilib.uns.ac.id

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb. Dengan memanjatkan puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, serta dengan usaha yang sungguhsungguh, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul : PROSEDUR PELAKSANAAN PEMBAYARAN TABUNGAN HARI TUA ( THT ) PEGAWAI NEGERI PADA PT. TASPEN ( PERSERO ) KANTOR CABANG SURAKARTA Sungguh suatu kebahagaian dan pengalaman yang sangant berharga bagi penulis atas terselesaikannya tugas akhir ini, karena hal ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Ahli Madya Progam Diploma III Keuangan Perbankan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dengan penuh hormat, tulus dan ikhlas kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung atas terselesainya tugas akhir ini. Ucapan terima kasih penulis hanturkan kepada : 1.

Prof. Dr. Bambang Sutopo, M. Com, Ak, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.

2.

Drs. Kresno Sarosa Pribadi, M.Si, selaku Ketua Jurusan Diploma III Keuangan Perbankan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta. commit to user vi


3.

digilib.uns.ac.id

Drs. Kresno Sarosa Pribadi, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan-arahan dengan baik.

4.

Dra. Endang Widowati, M.Si., selaku Dosen Pembimbing magang dan Tugas akhir atas bimbingan, kesabaran, dan memberikan arahan-arahan dengan baik.

5.

Bapak Akhmad Khumaedi, selaku Kepala Cabang PT Taspen ( persero ) kantor cabang Surakarta yang telah berkenan memberikan ijin untuk kegiatan magang mahasiswa.

6.

Bapak Moch. Muslik, selaku Pembimbing magang mahasiswa di PT Taspen ( persero ) kantor cabang Surakarta atas arahan-arahan serta bimbingannya.

7.

Para Dosen dan Staf Pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang telah membekali penulis berbagai ilmu dan pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.

8.

Seluruh Staf PT Taspen ( Persero ) Kantor Cabang Surakarta, yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

9.

Bapak, ibu, dan seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan baik secara materiil, moril dan spritual.

10. Semua pihak yang telah membantu menyelesaikan tugas akhir ini. 11. Sahabat, teman seperjuangan magang dan teman-teman prodi keuangan perbankan, atas dukungan dan bantuannya. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan yang sangat berarti baik berupa sumbangan pemikiran, moril, secara langsung maupun tidak langsung. Penulis berharap commit to user vii


digilib.uns.ac.id

semoga Allah SWT selalu melimpahkan pahala dan Karunia-Nya atas semua yang telah diberikan pada penulis. Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih banyak kekurangan baik dari penulisan maupun penyajian, maka dari itu penulis memohon maaf apabila ada salah kata dalam penulisan tugas akhir ini. Penulis juga berharap semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi pembaca. Dan semoga tugas akhir ini menjadi awal kesuksesan penulis dalam langkah selanjutnya. Amien. Wassalamu’alaikum Wr. Wb. Surakarta,

2011

Penulis

commit to user viii


digilib.uns.ac.id

DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL ........................................................................................... i ABSTRAK ........................................................................................................... ii HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .................................................. iii HALAMAN PENGESAHAN ............................................................................. iv HALAMAN MOTTO........................................................................................... v HALAMAN PERSEMBAHAN...........................................................................vi KATA PENGANTAR ......................................................................................... vii DAFTAR ISI ........................................................................................................ x DAFTAR GAMBAR ........................................................................................... xii

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ………............................................................................ 1 B. Perumusan Masalah................................................................................. 4 C. Tujuan Penelitian..................................................................................... 4 D. Manfaat Penelitian................................................................................... 5 E. Metode Penelitian……………………………………………………... 5 BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Dana Pensiun………............................................................................... 7 B. Asuransi………………………..............................................................11 C. Tabungan Hari Tua.................................................................................15

commit to user ix


digilib.uns.ac.id

BAB III PEMBAHASAN A. Gambaran Obyek Penelitian.................................................................. 19 1. Sejarah Berdirinya PT Taspen ( Persero )…………………………. 19 2. Struktur Organisasi PT. Taspen ( Persero ) Cabang Surakarta…………………………………………………... 21 3. Sifat dan Pengertian Program Taspen……………………………… 23 4. Kepesertaan Anggota Taspen………………………………………..24 B. Pembahasan Masalah ............................................................................ 41 1. Tata cara dan persyaratan pengajuan santunan pembayaran THT ………………………………………... 41 2. Prosedur Penyelesaian Santunan pembayaran THT………………………………………………………………… 48 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan ........................................................................................... 54 B. Saran ..................................................................................................... 55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

commit to user x


digilib.uns.ac.id

DAFTAR GAMBAR halaman Gambar 3.1 Gambar 3.2 Gambar 3.3 Gambar 3.4

Struktur Organisasi PT Taspen ( Persero ) Kantor Cabang Surakarta ………………………………………. 22 Ilustrasi perhitungan Tabungan Hari Tua ( THT ) PNS ……………………………………………………..40 Ilustrasi Proses pengajuan Klim Peserta…………………………48 Proses Penyelesaian pembayaran Klim Peserta……………………………………………………...53

commit to user xi


digilib.uns.ac.id

ABSTRAK

PROSEDUR PELAKSANAAN PEMBAYARAN TABUNGAN HARI TUA ( THT ) PEGAWAI NEGERI PADA PT. TASPEN ( PERSERO ) KANTOR CABANG SURAKARTA KUNTO MURTAHIR F3608046 PT. TASPEN (PERSERO) sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang Asuransi Sosial bagi Pegawai Negeri Sipil. Salah satu program yang dikelola adalah Tabungan Hari Tua (THT) bagi Pegawai Negeri Sipil dan keluarganya baik pada masa aktif maupun pensiun. Tujuan penulis melakukan pengamatan adalah untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang prosedur pelaksanaan pembayaran program Tabungan Hari Tua (THT) pada PT. TASPEN (PERSERO) Cabang Surakarta. Untuk menyusun Tugas Akhir ini penulis melakukan pengamatan langsung selama menjalani masa magang di kantor PT. TASPEN (PERSERO) Cabang Surakarta yang beralamat di Jalan Veteran No. 305 Surakarta. Sumber data bagi penulis adalah data primer yang penulis dapatkan melalui pengamatan langsung dan data sekunder yang penulis dapatkan melalui penelitian kepustakaan. Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi langsung yaitu dengan mengamati langsung pelayanan di kantor PT. TASPEN (PERSERO) Cabang Surakarta, dokumentasi yaitu dengan mendokumentasikan arsip-arsip bidang kearsipan, surat-surat, buku, laporan kegiatan serta dokumen lainnya yang sesuai, wawancara terhadap pimpinan, karyawan, maupun peserta TASPEN, serta studi pustaka baik buku yang penulis dapatkan dari perpustakaan PT. TASPEN (PERSERO) Cabang Surakarta maupun Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulis melakukan pengamatan selama 1(satu) bulan, penulis menyimpulkan bahwa sebenarnya prosedur pelayanan program Tabungan Hari Tua (THT) sangat mudah dimengerti oleh peserta dan untuk mendapatkan haknya pun sangat mudah dan prosesnya cepat jika segala persyaratan yang dibutuhkan sudah lengkap. Kata kunci : Tabungan Hari Tua

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pegawai negeri yang dapat dikatakan sebagai unsur di dalam aparatur negara dan merupakan abdi masyarakat adalah salah satu sumber penting dalam pelaksanaan tugas yang diberikan oleh pemerintah yang khususnya dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan nasional. Berhasil atau tidaknya pegawai negeri dalam mensukseskan pembangunan nasional ditunjang oleh beberapa faktor antara lain dengan adanya kesejahteraan atau jaminan sosial hari tua untuk para pegawai negeri beserta keluarganya. Sejak tahun 1960 pemerintah telah berusaha mulai memikirkan kesejahteraan hari tua bagi para pegawai negeri beserta keluarganya. Usaha tersebut dimulai dengan adanya konferensi kesejahteraan pegawai negeri yang banyak dihadiri oleh semua kepala urusan pepegawaian negeri dari seluruh departemen. Konferensi tersebut diadakan di Jakarta pada tanggal 25 – 26 Juli 1960 di ibukota Jakarta. Didalam konferensi tersebut, keputusannya secara resmi di tuangkan dalam : Keputusan Menteri Pertama Rebuplik Indonesia No. 338 / MB / 1960 yang tertanggal 25 Agustus 1960. Keputusan Menteri Pertama Repubik Indonesia tersebut antara lain menetapkan tentang perlunya pembentukan Jaminan Asuransi Sosial Pegawai Negeri sebagai bekal pegawai negeri dan keluarganya yang akan mengakhiri pengabdiannya commit to user

1


digilib.uns.ac.id

kepada negara. Keputusan Menteri Pertama Repubik Indonesia tersebut kemudian ditingkatkan menjadi Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1963 yang mengatur tentang pembelanjaan kesejahteraan pegawai negeri. Dengan turunnya Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1963 yang menetapkan bentuk jaminan hari tua bagi para pegawai negeri kedalam sebuah tabungan dan asuransi pegawai negeri dengan iuran wajib serta haknya untuk pegawai negeri ditetapkan dan berlaku sejak tanggal 1 Juli 1961. Dengan demikian sejak tanggal 1 Juli 1961 lembaga kesejahteraan pegawai negeri melalui sistem asuransi mulai dilaksanakan. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1963 maka telah dibentuk badan hukum yang menyelenggarakan program Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri ( PN Taspen) yang didirikan sejak tanggal 17 April 1963. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 9 Tahun 1963 tentang 3 ( tiga ) bentuk golongan perusahaan negara maka pada tahun 1970 yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 749 / MK / IV / 1970, maka PN Taspen berubah menjadi Perusahaan Umum ( Perum Taspen ). Selanjutnya berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1981 tentang pengalihan bentuk Perusahaan Umum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri dengan Akte Notaris Ny. Imas Fatimah, SH No. 4 Tahun 1982 yang tertanggal 4 Januari 1982 berubah menjadi perusahaan perseroan ( Persero ), sehingga sebutan Perum Taspen sesuai commit to user

2


digilib.uns.ac.id

dengan Anggaran Dasar diganti menjadi PT. Taspen ( Persero) dan berlangsung hingga saat ini. Pemberian jaminan sosial yang memadai pada masa kerja aktif masih belum menjamin sepenuhnya ketenangan kerja bagi para pegawai negeri yang masih aktif beserta keluarganya. Oleh karena itu, jaminan sosial hari tua bagi para pegawai negeri dan keluarganya mutlak diperlukan mengingat hal tersebut mempunyai kaitan yang sangat erat dengan ketenangan, semangat, dan disiplin kerja para pegawai negeri terhadap tugas-tugas yang diberikan pemerintah kepada para pegawai. Berdasarkan sebab – sebab diatas, untuk mengetahui dan mempelajari upaya apa saja yang dilakukan negara melalui salah satu program yang dikelola oleh PT. Taspen ( Persero) yang khususnya dalam pembayaran Tabungan Hari Tua ( THT ) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri beserta keluarganya. Berdasarkan uraian-uraian diatas maka judul yang tepat adalah : ” PROSEDUR PELAKSANAAN PEMBAYARAN TABUNGAN HARI TUA ( THT ) PEGAWAI NEGERI PADA PT. TASPEN ( PERSERO ) KANTOR CABANG SURAKARTA “

commit to user

3


digilib.uns.ac.id

B. Perumusan Masalah Berdasarkan

uraian

dari

latar

belakang

diatas,

maka

uraian

permasalahannya adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana Tata Cara dan Persyaratan Pengajuan Santunan THT Pegawai Negeri pada PT. Taspen ( Persero ) Kantor Cabang Surakarta ? 2. Bagaimana Prosedur Penyelesaian Santunan pembayaran THT Pegawai Negeri pada PT. Taspen ( Persero ) Kantor Cabang Surakarta terhadap para pegawai ?

C. Tujuan Penelitian Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui Tata Cara dan Persyaratan Pengajuan Santunan Tabungan Hari Tua (THT) Pegawai Negeri pada PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Surakarta. 2. Untuk mengetahui Prosedur Penyelesaian Santunan pembayaran THT Pegawai Negeri pada PT. Taspen ( Persero ) Kantor Cabang Surakarta terhadap para pegawai .

commit to user

4


digilib.uns.ac.id

D. Manfaat Penelitian Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan memberikan manfaat bagi beberapa pihak, diantaranya sebagai berikut : 1. Bagi penulis Mengetahui arti pentingnya prosedur prosedur pembayaran klaim dana pensiun atau tabungan hari tua pada PT. Taspen ( Persero ) cabang Surakarta. 3. Bagi instansi / lembaga ataupun perusahaan Memberikan sumbangan pemikiran tentang prosedur pembayaran tabungan hari tua kepada instansi. 4. Bagi para peneliti lain Memberikan sumbangan pemikiran kepada para peneliti lain yang akan melakukan penelitian dibidang yang sama. E. Metode Penelitian 1. Metode Observasi Metode observasi ini dilakukan dengan cara mengamati sistem kerja dan mengamati komunikasi antara pegawai pada PT. Taspen ( Persero ) cabang Surakarta. 2. Metode Wawancara Metode wawancara ini dilakukan dengan cara tanya jawab kepada pegawai PT. Taspen ( Persero ) cabang Surakarta, sesuai dengan tugas commit to user yang di wawancarai selain masing-masing. Adapun pihak-pihak

5


digilib.uns.ac.id

pegawai PT. Taspen ( Persero ) cabang Surakarta., yaitu nasabah atau para pegawai negeri. 3. Metode Kepustakaan Metode ini dilakukan dengan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan pengertian tabungan pansiun, dana pensiun serta asuransi.

commit to user

6


digilib.uns.ac.id

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. DANA PENSIUN 1. Pengertian Dana Pensiun Dana Pensiun adalah penghasilan yang diterima setiap bulan oleh seorang bekas pegawai yang tidak dapat bekerja lagi, untuk membiayai kehidupan selanjutnya agar tidak terlantar apabila tidak berdaya lagi untuk mencari penghasilan yang lain. Berdasarkan Undang-undang No.43 Tahun 1999 Pasal 10, Pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap Pegawai Negeri yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada Negara. Pada pokoknya adalah menjadi kewajiban setiap orang untuk berusaha menjamin hari tuanya, dan untuk ini setiap Pegawai Negeri Sipil wajib menjadi peserta dari suatu badan asuransi sosial yang dibentuk oleh pemerintah. Karena pensiun bukan saja sebagai jaminan hari tua, tetapi juga adalah sebagai balas jasa, maka Pemerintah memberikan sumbangannya kepada Pegawai Negeri. 2. Latar Belakang Adanya Pensiun

a. Karena batas usia pensiun ; b. Kemauan Sendiri; c. Takdir Misalnya : Sakit, Meninggal dunia; d. Rekturisasi/Dinas; commit to user e. Diberhentikan dengan tidak hormat karena adanya kasus . 7


digilib.uns.ac.id

3. Hak atas pensiun Pegawai Berdasarkan (Undang – undang Nomor : 11 Thn.1969 pasal 9) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berhak menerima pensiun pegawai, jikalau ia pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai :

a. Telah

mencapai

usia

sekurang-kurangnya

50

Tahun

dan

mempunyai masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 Tahun. b. Mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 4 Tahun dan oleh badan / pejabat yang ditunjuk oleh departemen kesehatan berdasarkan peraturan tentang pengujian kesehatan pegawai negeri, dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga karena keadaan jasmani atau rohani yang tidak disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatannya. c. Pegawai negeri yang setelah menjalankan suatu tugas Negara tidak dipekerjakan kembali sebagai pegawai negeri, berhak menerima pensiun pegawai apabila ia diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri dan pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri ia telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 TH dan memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang – kurangnya 10 Tahun. commit to user

8


digilib.uns.ac.id

4. Jenis Pensiun

a. Non Batas Usia Pensiun (Non BUP); b. Batas Usia Pensiun (BUP), PNS yang telah mencapai BUP harus

diberhentikan dengan hormat sebagai PNS; c. Pensiun Janda/Duda; d. Pensiun Anak.

Macam-macam BUP ditentukan sebagai berikut : 1) Usia 56 tahun 2) Usia 58 tahun 3) Usia 60 tahun 4) Usia 63 tahun 5) Usia 65 tahun 6) Usia 70 tahun

PNS diberhentikan dengan hormat sebagai PNS karena mencapai BUP, berhak atas pensiun apabila ia telah memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun.

PNS yang akan mencapai BUP dapat dibebaskan dari jabatannya untuk paling lama 1 tahun dengan mendapat penghasilan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku kecuali tunjangan jabatan.

commit to user

9


digilib.uns.ac.id

PNS yang memangku jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 PP No. 32/1979 apabila tidak memangku lagi jabatan tersebut maka sebelum yang bersangkutan diberhentikan sebagai PNS kepada yang bersangkutan diberikan bebas tugas 1 tahun.

5. Dasar Hukum Pemberian Pensiun PNS dan Janda/Duda

a. UU No. 11 tahun 1969, Tentang pensiun pegawai dan pensiun

janda/dudanya PNS ; b. UU No. 8 Tahun 1974 Jo. UU No. 43 Tahun 1999,Tentang Pokok-

pokok kepegawaian ; c. PP No. 7 tahun 1977 , PP No.15 tahun 1985, PP No. 15 tahun

1992, PP No. 15 tahun 1993 , PP No. 6 tahun 1997 dan PP No. 10 tahun 2008; d. PP No. 32 tahun 1979, Tentang pemberhentian Pegawai Negeri

Sipil; e. PP No. 12 tahun 1981, Tentang perawatan tunjangan cacat dan

uang duka ; f. Teknis Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri

Sipil serta Pensiun Janda/Duda sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor

9

tahun

2003

Tentang

Wewenang

Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; commit to user

10


digilib.uns.ac.id

g. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Penetapan

Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda; h. Peraturan Kepala BKN Nomor 3 tahun 2008 Tentang Petunjuk

Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 14 tahun 2008 Tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/ Dudanya.

B. ASURANSI 1. Pengertian Asuransi Dibawah ini merupakan pengertian asuransi dari berbagai sumber : a. Dari Wikipedia: Asuransi adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada tindakan, sistem, atau bisnis dimana perlindungan finansial (atau ganti rugi secara finansial) untuk jiwa, properti, kesehatan dan lain sebagainya mendapatkan penggantian dari kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga yang dapat terjadi seperti kematian, kehilangan, kerusakan atau sakit, dimana melibatkan pembayaran premi secara teratur dalam jangka waktu tertentu sebagai ganti polis yang menjamin perlindungan tersebut. b. Asuransi dalam Undang-Undang No.2 Th 1992 tentang usaha perasuransian. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, commit to user dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian 11


digilib.uns.ac.id

kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ke tiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. c. Definisi Asuransi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), tentang asuransi atau pertanggungan seumurnya, Bab 9, Pasal 246: "Asuransi atau Pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.” 2. Prinsip Dasar Asuransi

Dalam dunia asuransi ada 6 macam prinsip dasar yang harus dipenuhi, dibawah ini adalah 6 macam prinsip tersebut yaitu :

a. Insurable interest adalah hak untuk mengasuransikan, yang timbul dari suatu hubungan keuangan, antara tertanggung dengan yang diasuransikan dan diakui secara hukum. commit to user

12


digilib.uns.ac.id

b. Utmost good faith adalah suatu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap, semua fakta yang material (material fact) mengenai sesuatu yang akan diasuransikan baik diminta maupun tidak. Artinya adalah : si penanggung harus dengan jujur menerangkan dengan jelas segala sesuatu tentang luasnya syarat/kondisi dari asuransi dan si tertanggung juga harus memberikan keterangan yang jelas dan benar atas obyek atau kepentingan yang dipertanggungkan. c. Proximate cause adalah suatu penyebab aktif, efisien yang menimbulkan rantaian kejadian yang menimbulkan suatu akibat tanpa adanya intervensi suatu yang mulai dan secara aktif dari sumber yang baru dan independen. d. Indemnity

adalah

suatu

mekanisme

dimana

penanggung

menyediakan kompensasi finansial dalam upayanya menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan yang ia miliki sesaat sebelum terjadinya kerugian (KUHD pasal 252, 253 dan dipertegas dalam pasal 278). e. Subrogation adalah pengalihan hak tuntut dari tertanggung kepada penanggung setelah klaim dibayar. f. Contribution adalah hak penanggung untuk mengajak penanggung lainnya yang sama-sama menanggung, tetapi tidak harus sama kewajibannya terhadap tertanggung untuk ikut memberikan indemnity.

commit to user

13


digilib.uns.ac.id

3. Manfaat Asuransi Pada dasarnya asuransi dapat memberikan manfaat bagi para tertanggung, diantaranya : a. Rasa Aman dan Perlindungan, polis asuransi yang dimiliki oleh pihak tertanggung akan memberikan rasa aman dari resiko atau kerugian yang mungkin akan timbul. b. Alat Penyeberan Risiko, risiko yang seharusnya ditanggung oleh pihak tertanggung ikut dibebankan juga kepada pihak penanggung dengan imbalan sejumlah premi tertentu yang didasarkan atas nilai pertanggungan. c. Membantu

Meningkatkan

Kegiatan

Usaha,

investasi

yang

dilakukan oleh para investor dibebani dengan resiko kerugian yang bisa di akibatkan oleh berbagai macam sebab. d. Berfungsi sebagai tabungan dan sumber pendapatan, premi yang dibayarkan setiap periode memiliki subtansi yang sama dengan tabungan. Pihak penanggung juga memperhitungkan bunga atas premi yang dibayarkan dan juga bonus ( sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak ).

commit to user

14


digilib.uns.ac.id

C. TABUNGAN HARI TUA 1. Pengertian Tabungan a. Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, “Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan /atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.” b. Menurut para pakar ekonomi bisnis dan keuangan : Tabungan

adalah

bagian

dari

pendapatan

yang

tidak

dikonsumsikan. Jadi disimpan dan akan digunakan di masa yang akan datang. Karena, Pendapatan merupakan faktor utama yang terpenting untuk menentukan konsumsi dan tabungan.

2. Tabungan Hari Tua

Program tabungan hari tua adalah sebuah program jangka panjang di mana peserta berhak mendapatkan manfaat program sebelum mencapai usia pensiun, dan apabila pekerja meninggal dunia maka janda/dudanya beserta anak-anaknya, akan berhak menerima manfaat pekerja tersebut.

Program ini berupa sebuah tabungan wajib. Jadi, program tabungan hari tua ini mirip dengan program tabungan wajib PT Jamsostek untuk pekerja swasta sektor formal dan keluarga mereka. Dengan kata lain, to user program ini adalah commit program pembiayaan sendiri (self-funded)

15


digilib.uns.ac.id

berbentuk iuran pasti (defined contribution) yang mirip dengan program tabungan wajib untuk hari tua yang telah dibentuk di beberapa Negara. Perbedaannya, program ini akan dikelola oleh sebuah perusahaan negara dan bukan oleh perusahaan investasi swasta.

Program tabungan hari tua atau asuransi hari tua sebagaimana yang diatur dalam PP No. 25 Tahun 1981 adalah suatu program asuransi yang terdiri dari asuransi dwiguna yang dikaitkan dengan usia pensiun ditambah dengan asuransi kematian.

Dalam penjelasan pasal 1 PP No. 25 Tahun 1981 tentang pengertian asuransi dwiguna, dijelaskan adalah jenis asuransi yang memberikan jaminan keuangan bagi peserta pada waktu mencapai usia pensiun atau bagi ahli warisnya pada waktu meninggal dunia sebelum mencapai masa pensiun. Menurut pasal 10 ayat 2 PP No.25 Tahun 1981 disebutkan yang berhak mendapat tabungan hari tua adalah :

a. Peserta dalam hal yang bersangkutan berhenti dengan hak pensiun atau berhenti sebelum saat pensiun. b. Istri / suami, anak atau ahli waris peserta yang sah dalam hal peserta meninggal dunia.

commit to user

16


digilib.uns.ac.id

Memperhatikan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa program asuransi sosial pegawai negeri sipil berdasarkan PP No. 25 Tahun 1981 terdiri dari:

1) Program Pensiun. 2) Program Taspen yang pada dasarnya merupakan program berdasarkan PP No. 10 Tahun 1963.

Hak-hak yang diperoleh yang mengikuti program Taspen antara lain: a) Bila peserta berhenti karena mencapai usia pensiun maka akan menerima sejumlah uang asuransi hari tua. b) Bila peserta meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun, maka istri/suami/anak yang bersangkutan akan menerima sejumlah uang asuransi hari tua ditambah dengan asuransi kematian. c) Bila peserta berhenti tanpa hak pensiun (keluar) atau bukan karena meninggal dunia, maka menerima uang tunai asuransi. d) Apabila istri/suami dari peserta meninggal dunia, maka ahli warisnya akan menerima asuransi kematian sebesar 100% dari penghasilan terakhir setiap bulan.

commit to user

17


digilib.uns.ac.id

e) Bila anak-anak peserta ada yang meninggal dunia, maka ahli warisnya akan menerima asuransi kematian sebesar 20 % dari penghasilan terakhir setiap bulan dengan ketentuan: 1) Asuransi

kematian

anak

hanya

diberikan

untuk

sebanyak-banyaknya tiga orang anak. 2) Anak dalam hal ini adalah anak pegawai negeri / peserta yang terdaftar pada administrasi kepegawaian, tidak harus tertunjang dalam daftar gaji dan sesuai dengan ketentuan kepegawaian yang berlaku.

commit to user

18


digilib.uns.ac.id

BAB III PEMBAHASAN A. Gambaran Umum Obyek Penelitian 1.

Sejarah Berdirinya PT Taspen (Persero) Pegawai negeri sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat adalah salah satu sumber penting dalam melaksanakan tugas – tugas pemerintah

khususnya

dalam

melaksanakan

tugas–tugas

pembangunan nasional, maka sejak tahun 1960 pemerintah mulai memikirkan dan mengupayakan kesejahteraan hari tua bagi pegawai negeri dan para keluarganya. Usaha – usaha untuk memikirkan kesejahteraan untuk hari tua pegawai negeri dan keluarganya sudah mulai dipikirkan oleh pemerintah sejak tahun 1960.Usaha ini dirintis melalui konferensi kesejah teraan pegawai negeri yang berlangsung pada tanggal 25 sampai 26 Juli 1960, yang dihadiri oleh semua kepala urusan pegawai dari seluruh departemen. Didalam konferensi tersebut, keputusannya secara resmi di tuangkan dalam : Keputusan Menteri Pertama Rebuplik Indonesia No. 338 / MB / 1960 yang tertanggal 25 Agustus 1960. Keputusan Menteri Pertama Repubik Indonesia tersebut antara lain menetapkan tentang perlunya pembentukan Jaminan Asuransi Sosial Pegawai Negeri sebagai bekal pegawai negeri dan keluarganya yang akan mengakhiri pengabdiannya kepada negara. Keputusan Menteri Pertama Repubik commit to user

19


Indonesia

digilib.uns.ac.id

tersebut

kemudian

ditingkatkan

menjadi

Peraturan

Pemerintah No. 9 Tahun 1963 yang mengatur tentang pembelanjaan kesejahteraan pegawai negeri. Dengan turunnya Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1963 yang menetapkan bentuk jaminan hari tua bagi para pegawai negeri kedalam sebuah tabungan dan asuransi pegawai negeri dengan iuran wajib serta haknya untuk pegawai negeri ditetapkan dan berlaku sejak tanggal 1 juli 1961. Dengan demikian sejak tanggal 1 Juli 1961 lembaga kesejahteraan pegawai negeri melalui sistem asuransi mulai dilaksanakan. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1963 maka telah dibentuk badan hukum yang menyelenggarakan program Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri ( PN Taspen) yang didirikan sejak tanggal 17 April 1963. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 9 Tahun 1963 tentang 3 ( tiga ) bentuk golongan perusahaan negara maka pada tahun 1970 yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 749 / MK / IV / 1970, maka PN Taspen berubah menjadi Perusahaan Umum ( Perum Taspen ). Selanjutnya berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1981 tentang pengalihan bentuk Perusahaan Umum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri dengan Akte Notaris Ny. Imas Fatimah, SH No. 4 Tahun 1982 yang tertanggal 4 januari 1982 berubah menjadi perusahaan perseroan ( Persero ), sehingga commit to user

20


digilib.uns.ac.id

sebutan Perum Taspen sesuai dengan Anggaran Dasar diganti menjadi PT. Taspen ( Persero) dan berlangsung hingga saat ini.

Visi dan Misi PT. TASPEN ( Persero ) : VISI : Menjadikan Taspen sebagai pengelola Dana Pensiun dan THT berkelas dunia yang bersih, sehat, dan benar dengan Pelayanan tepat orang, tepat jumlah, tepat waktu, tepat tempat, tepat administrasi. MISI : Mewujudkan hari – hari yang indah bagi peserta melalui pengelolaan Dana Pensiun dan THT Secara Profesional dan Akuntabel dengan berlandaskan etika serta intregitas yang tinggi.

2.

Struktur Organisasi PT. Taspen ( Persero ) Cabang Surakarta Adanya struktur organisasi yang tepat dapat mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Untuk tercapainya struktur organisasi pihak direksi menerbitkan surat keputusan direksi Nomor : Sil – 01/Dir/1991 tentang struktur organisasi PT. Taspen ( persero ) dari tingkat direksi, biro, kantor wilayah sampai pada kantor cabang. Struktur organisasi kantor cabang PT. Taspen ( persero ) Surakarta yang merupakan kantor cabang tipe A, yaitu kantor cabang yang mendasari pasal 5 surat keputusan Direksi seperti diatas yaitu: Bidang personalia dan umum terdiri dari : 1) Seleksi umum 2) Seleksi personalia commit to user

21


digilib.uns.ac.id

a. Bidang pelayanan 1) Seleksi pelayanan klim 2) Seleksi DPP b. Bidang keuangan 1) Seleksi keuangan 2) Seleksi administrasi keuangan c. Bidang sistem informasi Karena struktur organisasi merupakan suatu bentuk kerangka yang mencerminkan tugas dan tanggung jawab dalam menciptakan team work yang kompak, serta mencapai tujuan yang hendak dicapai, maka perusahaan dalam memilih bentuk struktur organisasi PT. Taspen ( Persero ) Cabang Surakarta adalah berbentuk garis, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan berikut : Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT Taspen ( Persero ) Kantor Cabang Surakarta

commit to user Sumber : PT Taspen ( Persero ) 22


3.

digilib.uns.ac.id

Sifat dan Pengertian Program Taspen Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Pegawai Negeri disamping sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat, juga merupakan unsur penting dalam melaksakan tugas – tugas pembangunan nasional. Berhasil tidaknya pegawai negeri melaksanakan

tugas

–

tugas

pemerintah

terutama

dalam

mensukseskan pembangunan nasional ditentukan oleh beberapa faktor jaminan sosial terhadap Pegawai Negeri itu sendiri dan keluarganya. Program Tabungan Hari Tua ( THT ) TASPEN adalah program tabungan Pegawai Negeri Sipil yang dilaksanakan berdasarkan system Asuransi Dwiguna, pelaksanaan program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dan keluarganya. Dalam penjelasan pasal 1 PP NO.25 tahun 1981 tentang pengertian Asuransi Dwiguna dijelaskan bahwa “Asuransi Dwiguna adalah jenis asuransi yang memberikan jaminan keuangan bagi peserta pada waktu mencapai usia pensiun atau bagi Ahli Warisnya pada waktu peserta meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun”. Jadi dengan demikian, yang dimaksud dengan Dwiguna adalah 2 (dua) kegunaan yaitu disatu pihak bila Pegawai Negeri / peserta meninggal dunia pada masa aktif, maka Ahli Warisnya menerima sejumlah hak uang asuransi. Dipihak lain bila Pegawai Negeri tersebut mencapai usia pensiun maka berhak untuk mendapatkan sejumlah uang asuransi.

commit to user

23


digilib.uns.ac.id

Dengan demikian, Program Tabungan Hari Tua ( THT ) TASPEN bukanlah program Tabungan seperti TABANAS, akan tetapi merupakan program Asuransi. Sifat kepesertaannya adalah wajib bagi para Pegawai Negeri, sebagaimana tercantum pada dalam penjelasan pasal 10 Undang – Undang pokok kepegawaian No. 8 tahun 1974 yang berbunyi antara lain : “ pada pokoknya adalah menjadi kewajiban dari setiap orang untuk berusaha menjamin hari tuanya dan untuk setiap pegawai negeri wajib untuk menjadi peserta dari suatu badan asuransi sosial yang dibentuk oleh pemerintah ”. Kepesertaan program TASPEN bagi pegawai negeri / peserta adalah sejak dia diangkat menjadi calon pegawai, pegawai / pejabat Negara. 4. Kepesertaan Anggota Taspen a. Pengertian Yang dimaksud peserta TASPEN adalah 1) Semua Pegawai Negeri Sipil, kecuali Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Pertahanan dan Keamanan. 2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil dari Instansi di lingkungan Departemen Pertahanan dan Keamanan pindah ke Instansi lingkungan Departemen lain, maka hak dan kewajiban dalam rangka asuransi sosialnya akan mengikutinya. 3) Pegawai lain termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) dapat ditetapkan sebagai peserta asuransi sosial dengan peraturan pemerintah tersendiri. commit to user

24


digilib.uns.ac.id

b. Masa Kepesertaan Adapun masa kepesertaannya para peserta TASPEN dimulai semenjak yang bersangkutan diangkat sebagai Calon Pegawai / Pejabat Negara sampai dengan saat yang bersangkutan berhenti mencapai batas usia pensiun sebagai pegawai negeri / peserta / Pejabat Negara. Bagi Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, kecuali Pegawai Negeri Sipil HANKAM dan Pejabat Negara.Kepesertaannya dalam Program Asuransi Kematian masih berlanjut sampai dengan saat Peserta / Keluarganya meninggal dunia. Terhadap Ahli Waris Peserta, Hak Asuransi Kematian terbatas hanya bagi peserta yang dinikahi / lahir pada saat peserta masih aktif sebagai Pegawai Negeri. c. Kelompok peserta TASPEN 1) Pegawai Negeri a) Pegawai Negeri Sipil Pusat; b) Pegawai Negeri Sipil Daerah / Otonom; c) Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan ; d) Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan ke BUMN; e) Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan ke swasta ( contoh : sekolah, rumah sakit) ; f) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diperbantukan ke commit to user Perusahaan Daerah;

25


digilib.uns.ac.id

2) Pejabat Negara a) Presiden Dan Wakil Presiden RI ; b) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR RI ; c) Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPA RI ; d) Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan RI; e) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Makamah Agung RI; f) Ketua, Wakil Ketua MPR ; g) Menteri; h) Gubernur Kepala Daerah dan Wakil Gubernur Kepala Daerah; i) Bupati Kepala Daerah / Wakilmadya Kepala Daerah dan Wakil Bupati, Kepala Daerah /

Wakil Walikotamadya

Kepala Daerah ; j) Jaksa Agung RI ; k) Panglima Angkatan Bersenjata RI ; l) Gubernur Bank Indonesia. 3) Pegawai dari BUMN ( ex ICW / IBW ) yang terdiri dari : a) PJKA ; b) Perum Pos Dan Giro ; c) Perum Telekomunikasi ; d) Perum Perhutani ; commit to user

26


digilib.uns.ac.id

e) Perum Listrik Negara ( PLN ); f)

Perum pengerukan ;

g) Perum DAMRI ; h) PT. TABA; i)

PT SODA Indonesia ( persero ) ;

j)

Pegadaian ;

k) PT Inhutani I, II, III ; l)

Perum Garam ;

m) Perum Percetakan Negara ; n) PT TASPEN (PERSERO) (diluar ICW / IBW) o) Perum Pelabuhan I, II, III, dan IV. d. Hak-hak Peserta Hak - hak Peserta ( Pegawai Negeri Sipil / Pejabat Negara / BUMN ) adalah sebagai berikut : 1) Pegawai Negeri Sipil. Hak Tabungan Hari Tua dan Asuransi Kematian bagi Pegawai Negeri dapat dirinci sebagai berikut : a)

Tabungan Hari Tua ( THT ). Hak

Tabungan Hari Tua ( THT ) diberikan dalam hal

peserta : (1) Berhenti karena pensiun ; (2) Meninggal dunia pada masa aktif ; commit to user

27


digilib.uns.ac.id

(3) Berhenti karena sebab sebab lain ( bukan karena pensiun meninggal dunia ) Catatan : Hak Tabungan Hari Tua / TASPEN diberikan dalam hal peserta : (a) Meninggal dunia sebelum pensiun dan memiliki masa iuran kurang dari 6 ( enam ) bulan berturut – turut ; (b) Pensiun dan memiliki masa iuran minimum 6 (enam) bulan berturut – turut ; (c) Berhenti bukan karena meninggal dunia atau bukan karena pensiun dan memiliki masa iuran minimum 6 ( enam ) bulan berturut – turut dan usia minimum 50 tahun, dan jumlah masa iuran berturut – turut ditambah dengan usia minimum 65 tahun. b) Asuransi Kematian (1) Hak Asuransi Kematian dapat diberikan dalam hal : (a) Peserta meninggal aktif ; (b) Peserta meninggal dunia setelah pensiun dan memiliki masa iuran minimum 6 ( enam ) bulan berturut – turut ; (c) Peserta meninggal dunia setelah berhenti bukan commit to user karena pensiun atau bukan kerena meninggal dunia

28


digilib.uns.ac.id

dan memiliki masa iuran minimum 15 ( lima belas tahun ) ; (d) Peserta meninggal dunia setelah berhenti bukan karena pensiun atau bukan karena meninggal dunia dan memiliki masa iuran minimum 6 ( enam ) bulan berturut – turut serta usia minimum 50 tahun, dan jumlah masa iuran berturut – turut ditambah dengan usia minimum 65 ( enam puluh lima ) tahun. (2) Hak asuransi kematian istri / suami peserta diberikan hanya untuk istri / suami yang terdaftar dalam daftar kepegawaian instansi peserta dan yang pernikahannya dilakukan sebelum peserta berhenti sebagai pegawai, dengan ketentuan sebagai berikut : (a) Peristiwa kematian pada saat peserta masih aktif; (b) Peristiwa kematian terjadi setelah peserta berhenti menjadi peserta, diantaranya : i. Karena meninggal dunia atau karena pensiun dan memiliki masa iuran berturut – turut ; ii. Bukan karena meninggal dunia

atau karena

pensiun dan memiliki masa iuran pension minimum 6 (enam bulan) berturut – turut dan usia minimum 50 ( lima puluh ) tahun, dan memiliki commit to user

29


digilib.uns.ac.id

jumlah masa iuran berturut – turut ditambah dengan usia minimum 65 (enam puluh lima ) tahun; iii. Bukan karena meninggal dunia atau bukan karena pensiun dan memiliki masa iuran minimum 15 ( lima belas ) tahun berturut – turut dan usia minimum 50 ( lima puluh ) tahun. (c) Untuk 1 (satu) bulan Takwin Penghasilan hanya berhak atas satu Hak Asuransi Kematian Istri / Suami Peserta. (3) Hak Asuransi Kematian Anak Peserta diberikan untuk Anak – Anak Peserta yang telah terdaftar dalam Daftar Kepegawaian Instansi Peserta dan belum mencapai usia yang ke 21 ( dua puluh satu ), atau apabila Anak – anak tersebut masih sekolah, usianya belum mencapai tahun yang ke 25 ( dua puluh lima ), dan belum pernah menikah, belum mempunyai penghasilan sendiri, dengan ketentuan sebagai berikut : (a) Peristiwa kematian terjadi pada saat peserta masih aktif ; (b) Anak yang lahir dari pernikahan antara pensiunan dan

peserta,

harus

termasuk

dalam

Daftar

Kepegawaian Instansi Peserta ; commit to user

30


digilib.uns.ac.id

(c) Peserta kematian yang terjadi setelah peserta berhenti menjadi peserta, harus sesuai dengan ketentuan – ketentuan yang berlaku dalam hal menjadi peserta ; (d) Apabila anak yang Ibu dan Ayahnya berkedudukan sebagai peserta dan kedua – duanya meninggal dunia bersamaan, maka harus memenuhi ketentuan tersebut dan harus terdaftar ; (e) Asuransi Kematian ( ASKEM ) Anak Peserta hanya diberikan maksimum 3 ( tiga ) orang anak ; (f) Untuk setiap peristiwa kematian hanya berhak satu kali pembayaran Asuransi Kematian ( ASKEM ) ; (g) Dalam hal Istri / Suami kedua – duanya menjadi peserta, maka hak asuransi kematiannya atas dasar penghasilan masing – masing dalam kedudukannya sebagai peserta ; (h) Dalam hal peserta meninggal dunia pada tanggal yang sama dengan tanggal kematian istri / suami atau anak – anaknya, maka untuk semua peristiwa kematian tersebut berhak atas asuransi kematian ; (i) Bagi mereka yang pensiun pada / atau sesudah akhir januari 1975, dan kemudian menjadi tenaga bulanan, maka yang bersangkutan berhak atas commit to user

31


digilib.uns.ac.id

Asuransi Kematian ( ASKEM ) yang diberikan atas dasar penghasilannya sebagai tenaga bulanan ; (j) Bagi istri / suami atau anak – anaknya tenaga bulanan tidak berhak atas Asuransi Kematian ( ASKEM ). (4) Hilangnya Hak Asuransi Kematian (a) Hak asuransi kematian peserta, hilang apabila : i. Pada saat berhenti menjadi peserta bukan karena pensiun atau bukan karena meninggal dunia, usianya belum mencapai 50 ( lima puluh ) tahun ; ii. Pada saat berhenti menjadi peserta bukan karena pensiun atau bukan karena meninggal dunia, usianya sudah mencapai 50 ( lima puluh ) tahun, tetapi masa iurannya kurang dari

15 ( lima

belas ) tahun berturut – turut ; iii. Pada saat berhenti menjadi peserta bukan karena pensiun atau bukan karena meninggal dunia, usianya sudah mencapai 50 ( lima puluh ) tahun, dan mempunyai masa iuran berturut – turut lebih dari 6 ( enam ) bulan, tetapi jumlah masa iuran berturut – turut ditambah usia kurang dari 65 ( enam puluh lima ) tahun ; commit to user

32


digilib.uns.ac.id

iv. Pada saat berhenti menjadi peserta karena pensiun dan memiliki masa iuran kurang dari 6 ( enam ) bulan berturut – turut. (b) Hak Asuransi Kematian Istri / Suami atau Peserta , hilang pada saat : i. Janda / Duda menikah lagi ; ii. Peserta berhenti menjadi peserta menurut ketentuan – ketentuan tersebut diatas ; iii. Peserta berhenti menjadi peserta karena meninggal dunia , pada masa aktif dan memiliki masa iuran kurang dari 6 ( enam ) bulan berturut – turut. (c) Hak Asuransi Kematian Anak Peserta hilang, apabila anak peserta tersebut : i. Mencapai usia ke 21( dua puluh satu ), atau anak tersebut masih bersekolah dan mencapai usianya yang ke 25 ( dua puluh lima ) tahun ; ii. Pernah menikah ; iii. Mempunyai penghasilan sendiri ; iv. Meninggal

dunia

setelah

peserta

berhenti

menjadi peserta menurut ketentuan – ketentuan pada ayat ( 1 ) dan ( 2 ) huruf ( c ). commit to user

33


digilib.uns.ac.id

2) Pejabat Negara. a) Tabungan hari tua ( THT ) Tabungan hari tua ( THT ) diberikan dalam hal : (1) Berhenti karena habis masa jabatannya ; (2) Meninggal dunia pada masa aktif ; (3) Berhenti karena sebab – sebab lain. b) Asuransi kematian ( ASKEM ) Asuransi kematian diberikan dalam hal : (1) Peserta meninggal dunia pada masa aktif (2) Istri / suami atau anak peserta meninggal sepanjang masa aktif. 3) Pegawai Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) Tabungan hari tua ( THT ) dan Asuransi kematian ( ASKEM ) diatur tersendiri dengan surat keputusan atau SK Direksi tersendiri. e. Kewajiban Peserta PT TASPEN ( PERSERO ) yang ditunjuk Pemerintah selaku Penyelenggara untuk dapat memenuhi kewajibannya dalam menjamin dan meningkatkan kesejahteraan peserta , membutuhkan dana agar dapat dikelola sesuai dengan Prinsip – prinsip Asuransi. Dana yang menjadi bahan pengelolaan diperoleh dari Iuran Peserta Program Tabungan Hari Tua ( THT ) / TASPEN. Karena sifat commit to user

34


digilib.uns.ac.id

kepesertaan program asuransi sosial bagi pegawai negeri ini adalah wajib. Adapun kewajiban Peserta TASPEN adalah sebagai berikut : 1) Membayar iuran wajib yang dipotong secara langsung dari penghasilan tetap setiap bulannya. Pelaksanaan pemungutan dan penyetoran iuran – iuran dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 56 tahun 1974 dan No. 8 tahun 1977 dan ditetapkan sebagai berikut : a) Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara yang gajinya dibayar melalui dan atas beban Anggaran Belanja Negara , dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan. b) Bagi pegawai lainnya, termasuk Pegawai Perusahaan Negara, dilakukan oleh instansi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. 2) Memberikan keterangan yang tepat mengenai data jati diri beserta anggota keluarganya. Sesuai dengan perkembangan perekonomian Negara dan Sistem Penggajian yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil, maka besar iuran yang merupakan prosentase tertentu dari penghasilan pegawai berubah – ubah sejak keberadaan

PT TASPEN

(PERSERO).

commit to user

35


digilib.uns.ac.id

Adapun perkembangan besar iuran, adalah sebagai berikut : a) Juli 1961 s/d Desember 1967 : 7 % dari gaji pokok ( PP. No. 9 / 1963 ); b) Januari 1968 s/d Desember 1968 : 3,5 % dari gaji pokok (Keppres. No. 122 / 1968) ; c) Januari 1969 s/d Maret 1970 : 3% dari gaji pokok (Keppres. No. 36 / 1969) d) April 1970 s/d Desember 1974 : 1, 25 % dari penghasilan (Keppres. No. 22 / 1970) e) Januari 1975 s/d Maret 1977 : 3,25 % dari penghasilan (Keppres. No. 56 / 1975) f) April 1977 s/d sekarang : 3,25 % dari penghasilan (Keppres. No. 8 / 1977) Yang dimaksud penghasilan dalam Keppres. No. 8 Tahun 1977 tersebut diatas, ialah : Gaji pokok + Tunjangan istreri +Tunjangan anak.

commit to user

36


digilib.uns.ac.id

f. Masa Iuran Jumlah Masa Iuran dihitung sejak pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri/Pegawai Bulanan/Pegawai Negeri Sipil/Pejabat Negara sampai dengan berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil, dengan ketentuan sebagai berikut : 1) Pegawai Negeri a) Bila pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri, Pegawai Bulanan/Pegawai Negeri Sipil sebelum 1 Juli 1961, maka masa iuran dihitung sejak 1 Juli 1961; b) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat di ropinsi Irian Jaya, maka masa iurannya dihitung sejak tanggal 1 Januari 1971; c) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat di Propinsi Timor Timur, maka masa iurannya dihitung sejak tanggal 1 April 1979; d) Ketentuan cara perhitungan masa iuran diatas berlaku juga bagi Pegawai Honor Daerah dan Pegawai Perusahaan Negara/Perusahaan Jawatan/ Perusahaan Umum/ Perusahaan Terbatas (PT) yang diikuti dengan pembayaran/penyetoran iuran sampai dengan berhenti; e) Masa iuran dihitung dalam tahun dan apabila masa iuran tidak merupakan bilangan bulat, maka masa iuran adalah bilangan bulat ditambah dengan bagian pecahan (bulan). commit to user

37


digilib.uns.ac.id

2) Pejabat Negara a) Masa iuran dihitung dalam tahun dan apabila masa iuran tidak merupakan bilangan bulat, maka masa iurannya adalah bilangan bulat ditambah dengan bagian pecahan (bulan). b) Bila kepesertaan Pejabat Negara terjadi dalam satu kali masa jabatan, maka iuran dihitung sejak mulai menjadi peserta sampai saat berhenti menjadi peserta 3) Pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Diatur didalam ketentuan tersendiri.

g. Perhitungan Hak Peserta

Rumus perhitungan hak peserta berhenti dengan Hak Pensiun adalah :

Apabila kematian terjadi setelah Januari 2001 dan Peserta Pensiun atau Meninggal Dunia sebelum Januari 2001, maka P2 sama dengan Penghasilan saat Pensiun atau Meninggal Dunia.

( 0,60 * MI1 * P1 ) + ( 0,60 * MI2 ( P2 - P1 ))

Keterangan :

MI1 = Masa iuran sejak menjadi peserta sampai dengan berhenti

MI2 = Masa iuran sejak Januari 2001 sampai dengan berhenti

commit to user

38


P1

digilib.uns.ac.id

=

Penghasilan terakhir yang dikonversi ke Tabel Gaji Pokok

PNS 1997 (Terdiri dari Gaji Pokok +

Tunjangan Istri + Tunjangan

Anak )

P2

=

Penghasilan pada / setelah bulan Januari 2001

berdasarkan Tabel Gaji Pokok PNS 2001 ( Terdiri dari Gaji Pokok + Tunjangan Isteri + Tunajangan Anak ).

* Peserta

: 2 * ( 1 + 0,1 B/12 ) *P2

* Istri / Suami

: 1,50 * (1 + 0,1 C/12 ) * P2

* Anak

:

0,75 * ( 1 +0,1 C/12 ) * P2

- Rumus Santunan Hak Peserta yang berhenti karena keluar adalah :

( Faktor1 * P1 ) + ( Faktor2 * ( P2-P1))

Dimana faktor adalah suatu nilai konstanta yang ditetapkan Direksi PT. Taspen (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.

Gambar 3.2 Ilustrasi perhitungan Tabungan Hari Tua ( THT ) PNS Sumber : PT Taspen ( Persero )

commit to user

39


digilib.uns.ac.id

B. PEMBAHASAN 1. Tata Cara dan Persyaratan Pengajuan Santunan THT a. Santunan Tabungan Hari Tua (THT) 1) Santunan atas peserta pensiun Yang bersangkutan mengajukan permintaan pembayaran ke Kantor

Cabang

Utama/

Kantor

Cabang

PT

TASPEN

(PERSERO) dengan mengisi Formulir Akt. 1 TASPEN yang disyahkan oleh Instansinya dengan Lampiran sebagai berikut : a) Salinan atau fotocopy SK Pemberhentian dengan Hak Pensiun yang disyahkan oleh Instansinya. b) Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Gaji Sementara (SKPPS), yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Daftar Gaji dan disyahkan oleh Kepala Instansinya. commit to user

40


digilib.uns.ac.id

c) Fotocopy SK. Pengangkatan Pertama sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Kartu Peserta TASPEN. Catatan : (1) Dengan

ditugaskan

PT

TASPEN

(PERSERO)

menyelenggarakan pembayaran pensiun, khususnya peserta TASPEN kelompok Pegawai Negeri Sipil / Daerah otonom dan Pejabat Negara, Pemberian Uang Tabungan Hari Tua dapat dilakukan bersamaan dengan Pembayaran Pensiun Pertama. (2) Dalam hal Peserta berhenti karena Pensiun kemudian Meninggal Dunia sedangkan Tabungan Hari Tua (THT)-nya belum pernah dibayarkan, maka pengajuan Hak- nya dapat dilakukan oleh : (a) Isteri/ Suami syah terdaftar dalam Daftar Kepegawaian (tercantum dalam SK. Pensiun maupun SKPP); (b) Anak syah dari Peserta yang terdaftar dalam Daftar

Kepegawian

Almarhumah/

Peserta,

Instansi apabila

Almarhum/ Istri

telah

Meninggal Dunia terlebih dahulu. (c) Orangtua Almarhum/ Almarhumah, apabila status Peserta bujangan; commit to user

41


digilib.uns.ac.id

(d) Apabila orangtua Almarhum/ Almarhumah tidak ada/ Meninggal dunia, maka Tabungan Hari Tua (THT) dapat dibayarkan kepada Ahli waris yang lain. Persyaratan lain yang perlu dilampirkan, ialah : i.

Pengisian Formulir Akt. 3;

ii.

Surat Keterangan Kematian yang disyahkan dari Lurah/ Kepala Desa atau dari Rumah Sakit / Puskesmas.

Persyaratan yang perlu dilampirkan, ialah : i.

Pengisian Formulir Akt. 3

ii.

Surat Keterangan Kematian dari Lurah/ Kepala Desa atau Rumah Sakit/ Puskesmas;

iii.

Surat Keterangan Ahli waris yang syah dari Pengadilan Negeri/ Pengadilan Agama.

2) Santunan Atas Peserta Meninggal Dunia Janda/ Duda/ Ahli Waris mengajukan permintaan pembayaran ke Kantor Cabang Utama / Kantor Cabang PT TASPEN (PERSERO) dengan mengisi Formulir Akt. 2 TASPEN yang disyahkan oleh Instansinya disertai dengan lampiran berikut ini : a) Mengisi Formulir Akt. 3 TASPEN, yang menjelaskan commit to Almarhumah user kematian Almarhum/ serta hubungan keluarga

42


digilib.uns.ac.id

dengan Ahli Waris yang disyahkan serendah- rendahnya Lurah/ Kepala Desa setempat. b) Fotocopy Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Gaji Sementara (SKKPS) yang dibuat oleh Pejabat Instansi yang berwenang. c) Kartu Peserta TASPEN (KPT) atau Salinan Fotocopy SK Pengangkatan Pertama menjadi Pegawai. 3) Santunan Atas Peserta Keluar Yang bersangkutan mengajukan permintaan pembayaran ke Kantor Cabang Utama/ Kantor Cabang PT TASPEN (PERSERO) dengan mengisi Formulir Akt. 1 TASPEN yang disyahkan oleh Instansinya, disertai dengan lampiran : a) Salinan atau Fotocopy SK Pemberhentian yang disyahkan oleh Instansinya. b) Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Gaji Sementara (SKPPS) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat

Daftar

Gaji

dan

disyahkan

oleh

Kepala

Instansinya. c) Salinan atau SK Pengangkatan Pertama Pegawai Negeri atau Kartu Peserta TASPEN. Catatan : Dalam hal Peserta berhenti karena Keluar, kemudian to user Meninggal commit Dunia sedangkan Tabungan Hari Tua (THT)-

43


digilib.uns.ac.id

nya belum pernah dibayarkan, maka pengajuan Hak-nya dapat dilakukan oleh : (1) Isteri/

Suami

Kepegawaian

syah

terdaftar

(tercantum

dalam

dalam SK.

Daftar Pensiun

maupun SKPP); (2) Anak syah dari peserta yang terdaftar dalam Daftar Kepegawaian Instansi Almarhum/ Almarhumah/ Peserta; (3) Orangtua Almarhum/ Almarhumah, apabila status peserta bujangan; (4) Apabila orangtua Almarhum/ Almarhumah tidak ada/ meninggal dunia, maka Tabungan Hari Tua (THT) dapat dibayarkan kepada Ahli Waris yang lain. b. Santunan Asuransi Kematian 1) Hak Atas Asuransi Kematian 2) Yang berhak untuk memperoleh Hak Asuransi Kematian (ASKEM) ialah peserta atau Ahli Waris dari peserta, apabila salah satu keluarga Peserta meninggal dunia. Ketentuan mendapatkan Asuransi Kematian, adalah sebagai berikut : a) Isteri / Suami yang meninggal dunia dimaksud adalah commit user Isteri / Suami yang to syah dan terdaftar pada Instansi Peserta.

44


digilib.uns.ac.id

b) Bagi Isteri dan Suami yang kedua- duanya Pegawai Negeri/ Peserta TASPEN, salah satu diantaranya meninggal dunia, maka

santunan

Uang

Kematian

dibayarkan

dalam

kedudukannya sebagai Peserta. c) Yang dimaksud dengan Anak yang meninggal dunia dalam hal ini adalah Anak Pegawai Negeri Sipil/ Peserta TASPEN yang terdaftar pada Administrasi Kepegawaian di Instansi Peserta, dan dengan tanpa tertunjang dalam Daftar Gaji dengan ketentuan, sebagai berikut : (1) Anak tersebut lahir dari pernikahan yang syah dengan peserta, dan belum berusia 21 tahun; (2) Bagi anak peserta yang meninggal dunia pada usia 21 tahun atau kurang dari 25 tahun harus melampirkan Surat Keterangan Sekolah/ Perguruan Tinggi, Surat Keterangan Belum Menikah (SKBM) dan belum mempunyai penghasilan sendiri yang disyahkan oleh serendah- rendahnya Lurah / Kepala Desa setempat. (3) Santunan Asuransi Kematian hanya diberikan untuk 3 (tiga) kali peristiwa kematian. 3) Keluarga Peserta Meninggal Dunia Pada Masa Aktif Apabila keluarga peserta meninggal dunia pada masa aktif, kepada peserta dibayarkan santunan uang Asuransi Kematian yang diajukan ke Kantor Cabang Utama/ Cabang PT TASPEN commit to user

45


digilib.uns.ac.id

(PERSERO) dengan mengisi formulir Akt. 4 TASPEN disertai lampiran : a) Surat Keterangan Kematian dari serendah- rendahnya Lurah

/

Kepala

Desa

setempat

dari

Rumah

Sakit / Puskesmas. b) Salinan Surat Keputusan Kepegawaian yang dimiliki oleh Peserta sebelum terjadi peristiwa kematian ( SK Kenaikan Pangkat, Golongan / Gaji Berkala ) yang disyahkan oleh Instansinya. c) Bagi Kematian Isteri/ Suami Peserta, melampirkan salinan/ fotocopy

Surat

Nikah

yang

disyahkan

serendah-

rendahnya oleh Lurah/ Kepala Desa setempat. 4) Keluarga Pensiunan Meninggal Dunia Apabila keluarga Pensiunan ( Isteri/ Suami yang dinikahi sebelum pensiun dan anak yang dilahirkan sebelum pensiun ) kepada yang bersangkutan dibayarkan santunan Uang Asuransi Kematian yang diajukan ke Kantor Cabang Utama/ Kantor PT TASPEN (PERSERO) dengan mengisi formulir Akt. 5 disertai lampiran : a)

Surat Keterangan Kematian dari serendah- rendahnya Lurah

/

Kepala

Desa

setempat

dan

Rumah

Sakit / Puskesmas. commit to user b) Fotocopy SK Pensiun yang bersangkutan. 46


5)

digilib.uns.ac.id

Besarnya Santunan Uang Asuransi Kematian Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 112/ KMK.011/1987 dan Nomor: 113/KMK.011/1987 tanggal 4 Maret 1987 tentang Besarnya Hak / Uang Asuransi Kematian ditetapkan sebagai berikut : a) Peserta meninggal dunia, ahli warisnya menerima hak sebesar 200% dari penghasilan terakhir sebulan. b) Isteri / Suami peserta meninggal dunia, peserta menerima haknya sebesar 150% dari penghasilan terakhir sebulan. c) Anak peserta meninggal dunia, peserta menerima haknya sebesar 75% dari penghasilan terakhir sebulan.

Gambar 3.3 Ilustrasi Proses pengajuan Klim Peserta Sumber : PT Taspen ( Persero )

2.

Prosedur Penyelesaian Santunan pembayaran THT a. Penyelesaian Pembayaran Langsung 1) Tabungan Hari Tua (THT) a) Peserta yang berhak atas Hak Tabungan Hari Tua (THT) sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengajukan SPP Santunan dan menyampaikan langsung SPP tersebut melalui Loket Penerimaan KCU / KC yang telah disediakan. commit to user

47


digilib.uns.ac.id

b) SPP yang diterima, diperiksa langsung oleh Petugas Loket mengenai kelengkapan persyaratan dan keabsahannya, yaitu : (1) Apabila Memenuhi Syarat (MS), SPP tersebut diberi Lampiran Lembar Penelitian SPP. (2) Apabila Tidak Memenuhi Syarat (TMS), SPP tersebut dikembalikan ke Peserta/ Ahli Warisnya untuk dilengkapi kemudian, dan pemberian catatan tentang syarat- syarat yang harus dipenuhi. (3) Terhadap SPP yang telah Memenuhi Syarat (MS), dilampirkan Lembar Penelitian SPP untuk kemudian diisi kolom- kolom berikut di bawah ini, yaitu : (a) Nomor Register. (b) Tanggal Penerimaan. (c) Nomor Induk Pegawai (NIP) (d) Nama Peserta. (e) Tanggal Lahir (4) Melakukan pengecekan SPP melalui Kartu PMK/ file PMK, yaitu dimana : (a) SPP terlebih dahulu harus dicek ke file/ Kartu PMK dan Askem. Hal ini diperlukan untuk menghindari terjadinya Dobel Pembayaran. (b) Apabila SPP tersebut sudah pernah diajukan maka Petugas file / Kartu PMK tersebut tidak perlu commit to user

48


digilib.uns.ac.id

membubuhkan parafnya pada kolom paraf Petugas file/ Kartu PMK yang tersedia di dalam lebmar Penelitian, tetapi cukup memberikan keterangan pada kolom catatan, seperti berikut ini : i. Sudah pernah diajukan pada tanggal : ……….. ii. Nomor Voucher : …………. iii. P / M / K Askem : …………. (c) Apabila SPP belum pernah diajukan, maka petugas file / Kartu PMK / Askem memberikan parafnya pada kolom yang tersedia pada lembar Penelitian untuk diproses lebih lanjut. (d) Terhadap SPP baru, yang berhak THT-nya telah dibayarkan

(Tedib),

dibuatkan

lebih

maka dahulu,

Kartu untuk

PMK

harus

kemudian

memasukkannya ke dalam file / Kartu PMK / Askem sesuai jenis kejadiannya. (e) Setelah berkas SPP dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), kemudian dikirimkan ke Bidang / Seksi Teknik untuk : ad.1. Dilakukan perhitungan besarnya jumlah hak THT/SP4/Askem (untuk Kasus Normal dengan Komputerisasi, dan untuk Kasus Tidak Normal secara Manual) commit to user

49


digilib.uns.ac.id

ad.2. Melakukan penelitian tentang kebenaran data hasil transfer dari lembar Penelitian SPP ke Voucher Perhitungan. ad.3. Petugas Bidang / Seksi Teknik membubuhkan parafnya atas kebenaran perhitungan dan Kepala Seksi Teknik membubuhkan tanda tangannya sebagai tanda menyetujui. ad. 4. Setelah

disetujui

Kepala

Seksi

Teknik,

selanjutnya diteruskan kepada Kepala Kantor Cabang / Bidang Teknik untuk diotosisir. ad. 5. Seterusnya, Voucher Pembayaran dan berkas kelengkapan

persyaratan

dikembalikan

ke

Petugas Bidang / Seksi Teknik untuk dibuatkan Kartu PMK pada hari itu juga. ad.6. Kemudian, Voucher berikut kelengkapan SPP dikirimkan ke Bidang / Seksi Keuangan. (f) Setelah Voucher dan kelengkapan SPP yang diterima dari bidang / Seksi Teknik, kemudian oleh Bidang / Seksi Keuangan dilakukan : ad. 1. Pengadministrasian Pembukuan untuk setiap hasil perhitungan klim, baik yang akan dibayarkan maupun setelah dibayarkan nanti. commit to user

50


digilib.uns.ac.id

ad. 2. Pengesahan pembayaran dengan membubuhkan tanda tangan pada Voucher pembayaran Klim, untuk kemudian dibayarkan kepada Peserta disertai dengan : ad.a.

Menunjukkan Kartu Identitas Diri atau Keterangan- keterangan Jati Diri lainnya yang dapat dipakai sebagai pengganti, misalnya: Kartu Tanda Penduduk / SIM

ad.b.

Membubuhkan tanda tangan / cap tiga jari tengah tangan kiri.

2)

Asuransi Kematian (ASKEM) Proses

penyelesaian

pembayaran

santunan

Asuransi

Kematian sama seperti yang dilakukan pada penyelesaian pembayaran Santunan Tabungan Hari Tua (THT).

Gambar 3.4 Proses Penyelesaian pembayaran Klim Peserta Sumber : PT Taspen ( Persero )

commit to user

51


digilib.uns.ac.id

BAB IV PENUTUP A. KESIMPULAN Dibawah ini merupakan kesimpulan dari uraian – uraian yang telah dijelas dimuka, antara lain : 1.

Latar belakang berdirinya PT. TASPEN karena adanya motivasi untuk memberikan jaminan hari tua pada pegawai negeri pada waktu mereka telah purna tugas yang bertujuan menjamin ketenangan kerja disaat pegawai negeri mengabdi pada masyarakat.

2.

PT. TASPEN adalah BUMN yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan

kegiatan

Asuransi

Sosial

Pegawai

Negeri,

Asuransi Kematian ( ASKEM ), dan Dana Pensiun. commit to user

52


3.

digilib.uns.ac.id

Program – program yang dikelola oleh PT. TASPEN antara lain : tabungan hari tua ( THT ), asuransi kematian ( ASKEM ), dan dana pensiun.

4.

Tata cara pengajuan klim, cara penyelesaian pembayaran peserta dan perhitungan hak peserta telah ditetapkan melalui surat keputusan yang telah ditetapkan.

5.

PT. TASPEN hanya melayani Tabungan Hari Tua ( THT ) dan dana pensiun pertama ( secara tunai ) sedangkan pembayaran setiap bulannya dilakukan oleh kantor – kantor bayar yang ditunjuk yaitu bank – bank dan kantor pos.

6.

Berikut adalah Tata Cara Pengajuan Klim THT, yaitu : Yang bersangkutan mengajukan permintaan pembayaran ke Kantor Cabang Utama / Kantor Cabang PT TASPEN (PERSERO) dengan mengisi Formulir Akt. 1 TASPEN yang disahkan oleh Instansinya dengan Lampiran sebagai berikut : a. Salinan atau fotocopy SK Pemberhentian dengan Hak Pensiun yang disyahkan oleh Instansinya. b. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Gaji Sementara (SKPPS), yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Daftar Gaji dan disyahkan oleh Kepala Instansinya. c. Fotocopy SK. Pengangkatan Pertama sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Kartu Peserta TASPEN. commit to user

53


7.

digilib.uns.ac.id

Prosedur pelaksanaan pembayaran Tabungan Hari Tua ( THT ) Pegawai Negeri pada PT. Taspen ( Persero ) Kantor Cabang Surakarta adalah sebagai berikut : a.

Peserta yang berhak atas Hak Tabungan Hari Tua (THT) sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengajukan SPP Santunan dan menyampaikan langsung SPP tersebut melalui Loket Penerimaan yang telah disediakan.

b.

Setelah SPP diterima, akan dilakukan pengecekan oleh petugas PT Taspen ( persero ) mengenai kelengkapan persyaratan dan keabsahannya

c.

Setelah pengecekan selesai dan data SPP dinyatakan valid oleh bidang / seksi tenik dan keuangan, maka pembayaran Tunjangan Hari Tua ( THT ) dapat dilakukan dengan pelaksanaan yang sesuai dengan prosedur PT Taspen ( Persero )

B. SARAN Penulis telah menyadari sepenuhnya bahwa pengetahuan yang di punyai oleh penulis terbatas, namun tidak ada salahnya jika penulis berusaha menyampaikan saran – saran kepada perusahaan tempat penulis melakukan penelitian. Adapun saran – saran yang penulis sampaikan sebagai berikut : 1. Sebaiknya

PT.

TASPEN

harus

dapat

mempertahankan

dan

meningkatkan kemampuan karyawan dalam menjalankan tugas dan commit to user

54


digilib.uns.ac.id

penuh tanggung jawab serta pengembangan mental, sehingga kewibawaan karyawan tetap terpelihara. 2. Sebaiknya PT. TASPEN dapat menambah produk - produk pelayanan pada peserta, seperti jaminan kecelakaan kerja dan lain lain yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai, agar citra taspen selaku perusahaan asuransi social yang handal tetap tersandang. 3. Sebaiknya PT. TASPEN harus dapat memberikan penerangan pada peserta tentang cara dan syarat pengajuan klim serta mempermudah peserta yang ingin mengurus dan mendapatkan haknya yang lebih baik.

commit to user

55

PROSEDUR PELAKSANAAN PEMBAYARAN TABUNGAN HARI TUA (THT) PEGAWAI NEGERI PADA PT. TASPEN (PERSERO) KANTOR CABANG SURAKARTA

Recommend Documents