20/10/2014
SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL
Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Direktorat Wilayah III
1
PROSEDUR AKUNTANSI PEMDA Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) meliputi rangkaian yang sistematis atas prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain mulai dari: proses pengumpulan data (dokumen sumber), pencatatan transaksi, SIKLUS pengklasifikasian, AKUNTANSI pengikhtisaran, sampai dengan penyusunan laporan keuangan. 2
1
20/10/2014
DOKUMEN SUMBER Dokumen sumber adalah dokumen berisi informasi transaksi keuangan yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pencatatan akuntansi (jurnal/proses input data).
3
CONTOH DOKUMEN SUMBER Dokumen Sumber pengakuan Pendapatan-LO
Dokumen Sumber pengakuan Beban
Contoh : Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Surat Tanda Setoran Nota Kredit/Bukti Transfer Bank Peraturan Presiden tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Contoh : Surat Tagihan, Berita Acara Serah Terima Barang,
2
20/10/2014
CONTOH DOKUMEN SUMBER Dokumen Sumber pengakuan Pendapatan-LRA
Contoh : • Surat Tanda Setoran (STS) untuk Pendapatan Asli Daerah • Nota Kredit/Bukti Transfer Bank untuk Pendapatan Dana Perimbangan.
Dokumen Sumber pengakuan Belanja
Contoh : • Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) GU/LS/NIHIL untuk Belanja Pegawai Barang dan Jasa, dan Belanja Modal
Dokumen Sumber untuk transaksi lainnya
Contoh : • Rekapitulasi Gaji untuk potongan PFK • STS PFK • Berita acara Stock Opname Persediaan • Rekapitulasi penyusutan aset tetap • Rekapitulasi penyisihan piutang • Bukti Memorial penyesuaian akhir tahun • SK Penghapusan Aset Tetap
PENCATATAN TRANSAKSI Proses pencatatan transaksi pada dasarnya adalah mencatat pada buku jurnal berdasarkan dokumen sumbernya. Buku Jurnal yang diselenggarakan antara lain: 1. Buku Jurnal Transaksi, 2. Buku Jurnal Penyesuaian, 3. Buku Jurnal Penutup 6
3
20/10/2014
PENGKLASIFIKASIAN Posting ke Buku Besar dan Buku Pembantu di subsistem masing-masing.
PENGIKHTISARAN Penyusunan kertas kerja mulai dari neraca saldo, jurnal penyesuaian, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan.
PENYUSUNAN LAPKEU Laporan keuangan dapat disusun pada akhir tahun anggaran maupun pada periode tertentu 7
PROSES KEUANGAN POKOK DOKUMEN
CATATAN
LAPORAN Kertas Kerja
JENIS TRANSAKSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
APBD/DPA • • • •
• • •
Buku Jurnal
SP2D SKP DAERAH STS TAGIHAN
Bukti Penerimaan Kas Bukti Pengeluaran Kas Bukti Memorial / Pengakuan Akrual
Laporan Keuangan
Buku Besar
Buku Pembantu • Jurnal Penerimaan Kas (LRA&Akrual) • Jurnal Pengeluaran Kas (LRA&Akrual) • Jurnal Memorial (Akrual)
Kumpulan Akun (Ringkasan dan Rincian)
• • • • • • •
LRA LPSAL LO LPE NERACA LAK CALK
Kebijakan Akuntansi
4
20/10/2014
AKUNTANSI SKPD Diselenggarakan oleh SKPD sebagai entitas akuntansi. Dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD berdasarkan dokumen-dokumen sumber yang diserahkan oleh bendahara penerimaan ataupun bendahara pengeluaran . Transaksi yang dicatat : 1. Pendapatan Asli Daerah (Pajak, Retribusi) 2. Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) 3. Belanja Langsung (dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal. 9
PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI SKPD Kepala SKPD (Pengguna Anggaran/PA) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) Bendahara Pengeluaran Bendahara Pengeluaran Pembantu Bendahara Penerimaan Bendahara Penerimaan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pengurus Barang Pihak ketiga (Wajib Pajak/Wajib Retribusi/Bank/Rekanan/pihak ketiga lainnya)
5
20/10/2014
CONTOH TRANSAKSI Transaksi-transaksi yang terjadi misalnya Akuntasi Pendapatan Pajak-LO : Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi pendapatan Pajak-LO antara lain: Bendahara penerimaan PPK SKPD Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan keuangan Daerah Wajib Pajak Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur pendapatan Pajak-LO antara lain: surat ketetapan pajak daerah (SKP-Daerah), Bukti memorial; bukti transaksi penerimaan kas. 11
KEBIJAKAN PENDAPATAN-LO PENDAPATAN-LO DIAKUI Pendapatan-LO diakui pada saat terbit dokumen penetapan, (sebelum penerimaan kas)
Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima dan terbitnya dokumen penetapan
Pendapatan-LO diakui pada saat terbit dokumen penetapan (setelah penerimaan kas)
BERSAMAAN
PENERIMAAN KAS DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
12
6
20/10/2014
Flowchart Pengakuan Pendapatan Asli Daerah-LO Sebelum Kas Diterima DISPENDA/DPPKAD
PPK – SKPD 1
Buku Besar Piutang
Pembuatan SKP-D
Buku Besar Pendapatan-LO
SKP-D SKP-D
1
Pencatatan dalam Buku Jurnal
Penyusunan Neraca Lajur
Buku Jurnal : Piutang dan Pendapatan LO
Laporan Keuangan
Posting
Flowchart Pelunasan Pendapatan Asli Daerah-LO Oleh WP WP
Berdasar SKP-D, WP melakukan pembayaran
Bendahara Penerimaan
1
Kas
Kas Membuat Bukti Penerimaan Kas
Kas Daerah
1
Kas
Membuat Nota Kredit
1 Bukti Penerimaan
2
Nota Kredit
2
PPK – SKPD
2 Bukti Penerimaan / Nota Kredit
Pencatatan dalam Buku Jurnal Buku Jurnal: - Kas di Bendahara Penerimaan - Piutang - Perubahan SAL --Pendapatan LRA
Buku Besar: - Kas di Bendahara Penerimaan - Piutang - Perubahan SAL --Pendapatan LRA
Penyusunan Neraca Lajur
Laporan Keuangan
Pencatatan dalam Buku Besar
7
20/10/2014
LAPORAN KEUANGAN SKPD 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA); 2. Neraca; 3. Laporan Operasional (LO); 4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan 5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
15
AKUNTANSI PPKD - Akuntansi yang diselenggarakan oleh PPKD - Sistem akuntansi pada PPKD dilaksanakan oleh Fungsi Akuntansi berdasarkan dokumen-dokumen sumber. - Mencatat : 1. Pendapatan (Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah), 2. Belanja Tidak Langsung (Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, dan Belanja Tidak Terduga) 3. Pembiayaan 16
8
20/10/2014
PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI PPKD Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD)/BUD Fungsi Akuntansi PPKD Pihak ketiga (Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Lainnya/Wajib Pajak/Wajib Retribusi/Penerima Hibah-Bansos/pihak ketiga lainnya) Bank Kas Daerah
CONTOH TRANSAKSI Transaksi-transaksi yang terjadi misalnya Akuntasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus-LO Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi pendapatan DAK-LO antara lain Kementerian Keuangan, PPKD, Fungsi Akuntansi PPKD, Kas Daerah Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur pendapatan DAK-LO antara lain: Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana alokasi Khusus (yang diterbitkan tiap tahun); Nota kredit dari Bank 18
9
20/10/2014
Flowchart Pengakuan Pendapatan Dana Transfer-LO Sebelum Kas Diterima Pemerintah Pusat/Provinsi
Fungsi Akuntansi pada PPKD Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota 1
Pembuatan Perpres/PMK/Pergub Transfer
Buku Besar Piutang Buku Besar Pendapatan - LO
Perpres/PMK/ Pergub Transfer Perpres/PMK/ Pergub Transfer Pencatatan dalam Buku Jurnal
1
Penyusunan Neraca Lajur
Buku Jurnal: Piutang dan Pendapatan LO
Laporan Keuangan
Posting
Flowchart Transfer Pendapatan Dana Transfer-LO Pemerintah Pusat/Provinsi Pemerintah Pusat/Provinsi melakukan transfer ke pemda
Kas Daerah 1
Kas
Kas Membuat Nota Kredit
1 Nota Kredit
2
PPK - SKPD 2
Buku Besar Piutang, Perubahan SAL, dan Pendapatan - LRA
Nota Kredit
Pencatatan dalam Buku Jurnal
Buku Jurnal : Piutang, Perubahan SAL, dan Pendapatan - LRA
Penyusunan Neraca Lajur
Laporan Keuangan
Posting
10
20/10/2014
LAPORAN KEUANGAN PPKD 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA); 2. Neraca; 3. Laporan Operasional (LO); 4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan 5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
21
KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI Sebab koreksi: 1. Keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran 2. Kesalahan perhitungan matematis 3. Kesalahan dalam penerapan standar dan kebijakan akuntansi 4. Kesalahan interpretasi fakta 5. Kecurangan 6. Kelalaian 22
11
20/10/2014
KELOMPOK KOREKSI KESALAHAN 1. KESALAHAN YANG BERULANG DAN SISTEMIK 2. KESALAHAN YANG TIDAK BERULANG a. Pada periode Berjalan b. Pada periode Sebelumnya: 1) LK periode Sebelumnya belum terbit 2) LK periode Sebelumnya sudah terbit: a) Mempengaruhi Kas b) Tidak mempengaruhi Kas 23
KOREKSI KESALAHAN 31 Desember 2013
LK 2013
LK 2014
Koreksi
LK tahun Sebelumnya
LK tahun Berjalan
12
20/10/2014
KELOMPOK KOREKSI KESALAHAN 1. KESALAHAN YANG BERULANG DAN SISTEMIK (Contoh : Kelebihan/ Kekurangan Pembayaran Pajak yang dilakukan secara self assesment) mengoreksi pendapatan pajak saat kas masuk/keluar.
25
KELOMPOK KOREKSI KESALAHAN
2. KESALAHAN YANG TIDAK BERULANG a. Pada periode Berjalan mengoreksi akun ybs
26
13
20/10/2014
KELOMPOK KOREKSI KESALAHAN 2. KESALAHAN YANG TIDAK BERULANG b. Pada periode Sebelumnya 1) LK periode Sebelumnya belum terbit: Jika mempengaruhi kas, koreksi pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja maupun akun pendapatan-LO atau akun beban periode yang bersangkutan
27
KELOMPOK KOREKSI KESALAHAN 2. KESALAHAN YANG TIDAK BERULANG (lanjutan) b. Pada periode Sebelumnya 2) LK periode Sebelumnya sudah terbit : a) Mempengaruhi posisi Kas: 1) Koreksi kesalahan atas Belanja Jika menambah kas - Pembetulan pada akun Pendapatan Lainlain-LRA Jika mengurangi kas - pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih (SAL) 2) Koreksi atas Perolehan Aset selain Kas ttp menambah kas - Pembetulan pada akun Kas dan akun Aset yang bersangkutan !!!!! 3) Koreksi kesalahan atas Beban Pengurangan Beban -- Pembetulan pada akun Pendapatan Lain-lain-LO Penambahan Beban -- pembetulan pada akun Ekuitas 28
14
20/10/2014
KELOMPOK KOREKSI KESALAHAN KESALAHAN YANG TIDAK BERULANG (lanjutan) b. Pada periode Sebelumnya 2) LK sudah terbit : a) Mempengaruhi posisi Kas (lanjutan): 4) Koreksi kesahan atas Pendapatan LRA - Pembetulan pada akun Kas dan akun Saldo Anggaran Lebih (SAL) 5) Koreksi kesalahan atas Pendapatan LO - Pembetulan pada akun Kas dan akun Ekuitas 6) Koreksi atas Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan -- Pembetulan pada akun Kas dan akun Saldo Anggaran Lebih (SAL). 7) Koreksi kesalahan atas Pencatatan Kewajiban -Pembetulan pada akun Kas dan Kewajiban yang bersangkutan. 29
KELOMPOK KOREKSI KESALAHAN KESALAHAN YANG TIDAK BERULANG (lanjutan)
b. Pada periode Sebelumnya 2) LK periode Sebelumnya sudah terbit b) Tidak Mempengaruhi Kas Pembetulan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.
30
15
20/10/2014
AKUNTANSI KONSOLIDASI Menggambarkan proses penggabungan seluruh laporan keuangan entitas akuntansi SKPD dan laporan keuangan entitas akuntansi PPKD. Laporan keuangan yang digabung meliputi LRA, LO, LPE, Neraca, dan CaLK.
31
SKEMA PENGGABUNGAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH LKPD EP PEMDA KEPALA DAERAH
BLUD sbg EP
EA = Entitas Akutansi EP = Entitas Pelaporan AKUNTANSI KONSOLIDASI PENGGABUNGAN PD PPKD
LAP KEU BLUD EA BLUD
LAP KEU SKPD EA SKPD
LAP KEU SKPD EA SKPD
LAP KEU PPKD EA PPKD
16
20/10/2014
PROSEDUR PENGGABUNGAN LAPORAN KEUANGAN SKPD DAN PPKD Penggabungan Neraca Awal Pemda Penggabungan Neraca Akhir Pemda Penggabungan Laporan Realisasi Anggaran Pemda Penggabungan Laporan Operasional Pemda Penggabungan Laporan Perubahan Ekuitas Pemda Penyusunan Laporan Arus Kas Pemda Penyusunan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemda Penyusunan CALK
33
LAPORAN AKUNTANSI KONSOLIDASI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Laporan Realisasi Anggaran; Laporan Perubahan SAL; Laporan Operasional; Neraca; Laporan Perubahan Ekuitas; Laporan Arus Kas; dan Catatan atas Laporan Keuangan
34
17
20/10/2014
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
35
18
