PROGRESS PELAKSANAAN PILOT BDC PER 31 DESEMBER 2016 A. Gambaran Umum Program ICDD Phase 3 telah memfasilitasi penguatan peran Pemerintah Daerah dalam rangka menjalin kemitraan, yang akan mensinergikan antara usaha produktif yang dikembangkan KSM dengan kebijakan dan produk unggulan yang dikembangkan Pemerintah Daerah, serta upaya pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman di perkotaan. Program tersebut diperkenalkan dengan nama “Pusat Pengembangan Bisnis” atau “Business Development Center” (BDC), yang mana pada tahun 2015 telah dibentuk kelembagaannya di 15 Kota/kabupaten sebagai pilot program. Program ini bertujuan : 1. Meningkatkan kapasitas Pemda dalam melaksanakan Pilot BDC untuk mengembangkan usaha KSM yang berkelanjutan di wilayahnya. 2. Mewujudkan BDC sebagai simpul jaringan usaha dan sarana pengembangan KSM yang mencakup pemasaran, produksi, sumber daya manusia (SDM), pembiayaan serta menjadi penghubung usaha dalam pengembangan ekonomi lokal. 3. Mewujudkan jejaring usaha usaha antara kelompok masyarakat dengan dunia usaha dan kelompok peduli (stakeholders) lainnya. B. Pelaksanaan Pilot Business Development Center (BDC) 1. Seleksi dan Penetapan lokasi Pilot BDC Kegiatan seleksi kabupaten/kota lokasi BDC sudah selesai dilakukan dalam 2 tahap seleksi yaitu: Waktu No Tahapan Kegiatan Pelaksanaan 1 Mapping tahap pertama dilakukan di 100 Kab/Kota yang Okt–Des 2014 menjadi dampingan P2KKP di wilayah I. Aspek-aspek yang dinilai secara umum pada seleksi tahap awal ini meliputi: a. Potensi Produk Unggulan Daerah b. Potensi KSM dampingan PNPM Mandiri Perkotaan c. Kinerja PNPM Mandiri Perkotaan d. Dukungan Kebijakan Pemda e. Potensi dukungan Kelompok Peduli (stakeholders) Mapping tahap pertama ini mendapatkan 50 Kab/kota dengan nilai ranking tertinggi dari 100 kab/kota yang dinilai. 2 Mapping tahap kedua dilakukan di 50 Kab/Kota hasil Januari–April penilaian pada mapping tahap pertama. Aspek-aspek yang 2015 dinilai pada seleksi tahap kedua ini adalah aspek Kapasitas Usaha (economic mapping) pada potensi KSM yang mendukung produk unggulan daerah di masing-masing kab/kota, yang meliputi aspek: a. Jumlah pelaku usaha dan tenaga kerja. b. Rata-rata jumlah pelaku usaha terhadap produk unggulan daerah. c. Total omzet pelaku usaha per bulan di Kab/Kota.
No
Tahapan Kegiatan
Waktu Pelaksanaan
d. Rata-rata persentase keuntungan dari omzet per bulan. e. Jangkauan pemasaran lintas kecamatan, kabupaten dan provinsi. Mapping tahap kedua ini mendapatkan 15 Kab/Kota yang menjadi calon lokasi pilot BDC. Menindak lanjuti hasil seleksi, sudah dilakukan penetapan 15 Kabupaten/Kota sebagai lokasi BDC melalui tahapan sebagai berikut: Waktu No Tahapan Kegiatan Pelaksanaan 1 Permintaan dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah 8 Mei 2015 terhadap kegiatan Pilot BDC di 15 Kab/Kota calon lokasi BDC melalui melalui surat Direktur Bangkim No. UM.01.11-CK/261 tertanggal 8 Mei 2015 perihal dukungan Pemerintah Daerah terhadap Kegiatan Pilot Business Development Center (BDC). 2 Dukungan dan komitmen Pemda melalui surat minat Mei - Juli (komitmen) pelaksanaan kegiatan Pilot BDC yang diajukan 2015 oleh 15 walikota/bupati kepada Direktur Bangkim Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPERA. 3
Penetapan 15 kabupaten/kota lakasi BDC melalui surat 9 Sept 2015 Direktur Bangkim No. LP.06.02-CK/717 tertanggal 9 September 2015 perihal Pelaksanaan Percontohan Business Development Center (Pilot BDC) Tahun 2015, dengan rincian kabupaten/kota sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
2.
Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat Kota Jambi, Provinsi Jambi Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan Kota Pagar Alam, Provinis Sumatera Selatan Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung Kota Metro, Provinsi Lampung Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.
Pelaksanaan Feasibility Study (FS)
2
Kegiatan FS dilakukan oleh tim studi kelayakan yang bertugas di masing-masing kota/kab (di 15 Kota/Kab). Struktur organisasi tim studi kelayakan di masing-masing kota/kab terdiri dari: 1 orang TA Local Economic Development (LED), 1 orang Sub TA Kelembagaan, 1 orang Sub TA Data dan Informasi. Tim studi kelayakan dikoordinir oleh Konsultan Manajemen dan Evaluasi (KME). Kegiatan FS sudah selesai dilaksanakan pada bulan Agustus – Oktober 2015, dengan tahapan kegiatan sebagai berikut: Persiapan yang meliputi: TOR FS, Instrumen FS, Presentasi desain FS dan Rekrutmen Tim FS; Pelatihan pembekalan Tim FS dan mobilisasi Tim FS ke lapangan (15 kab/kota); Pelaksanaan kajian di lapangan (koordinasi, survey KSM, FGD, indept interview, pengumpulan data skunder dan verifikasi data lapangan); Presentasi awal hasil FS; Workshop daerah (15 kabupaten/kota) untuk masukan akhir hasil FS; Penyusunan laporan akhir hasil FS. Hasil dari FS ini adalah berupa dokumen laporan yang berisi laporan hasil FS, profil potensi ekonomi kota dan rencana bisnis (business plan) untuk masing-masing 15 kota/kabupaten lokasi BDC. 3. Pelaksanaan TOT Pembentukan dan Pengelolaan BDC bagi TA KMW dan Korkot Dalam rangka menyiapkan tim pemandu dan pendamping di tingkat konsultan (TA KMW dan Korkot) yang memiliki kemampuan dalam memfasilitasi pembentukan dan pengelolaan BDC di 15 kabupaten/kota lokasi BDC maka dilaksanakan kegiatan TOT Pembentukan dan Pengelolaan BDC yang sduah dilaksanakan pada tanggal 25–29 Agustus 2015 yang bertempat di Hotel Ibis Jakarta. 4. Pembentukan Kelembagaan BDC Pembentukan kelembagaan BDC sudah dilaksanakan di 15 kabupaten/kota pada bulan September sampai Desember 2015, meliputi capaian kegiatan sebagai berikut: Lokakarya pembentukan BDC sudah dilaksanakan di 15 kabupaten/kota dengan hasil sudah terbentuknya kelembagaan BDC dan struktur Komite BDC di 15 kabupaten/kota; Sudah diterbitkan SK Walikota/Bupati perihal pembentukan BDC dan struktur Komite BDC di 15 kabupaten/kota; Sudah adanya Rekening bank Komite BDC di 15 kabupaten/kota, dengan ketentuan ditandatangani oleh 3 orang perwakilan anggota Komite BDC, terdiri dari 3 unsur (Pemda, BKM, KSM/Kelompok Peduli), yang salah satunya menjabat sebagai Ketua Komite BDC; Sudah tersusunnya Rencana Kerja Komite BDC di 15 kabupaten/kota; AD/ART BDC sudah selesai disusun dan disahkan Komite BDC di 15 kabupaten/kota. 5. Penyiapan Pengelola dan Rencana Operasional BDC Dalam menyiapkan pelaksanaan operasional BDC, pada bulan Januari - April 2016 sudah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut: 3
Rekrutmen Pengelola BDC (Manajer, Bag. Keuangan dan Bag. Adm) sudah selesai di 15 kabupaten/kota. Pelatihan Pengelolaan BDC bagi Komite dan Pengelola BDC sudah selesai di 15 kabupaten/kota. Pembukaan rekening Pengelola BDC sudah selesai di 15 kabupaten/kota (100%). Penyusunan rencana usaha dan kegiatan pengelolaan BDC (tahun pertama) sudah selesai di 15 kabupaten/kota. 6.
Pencairan dan Pemanfaatan BLM BDC Tahap I a) Pencairan BLM BDC Tahap I Pencairan BLM BDC Tahap I sebesar 1,5 Milyar per kabupaten/kota (75 % dari Rp. 2 Milyar) sudah selesai dicairkan melalui rekening Komite BDC di 15 kabupaten/kota pada bulan November sampai Desember 2015. b) Pemanfaatan BLM BDC Tahap I Untuk bisa memanfaatkan dana BLM ada 6 persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu : (1) Dokumen Business Plan Hasil FS; (2) Pengelola BDC sudah direkrut; (3) Pelatihan Pengelolaan BDC sudah dilaksanakan; (4) AD/ART sudah disahkan; (5) Ada Dokumen Rencana Usaha dan Kegiatan BDC 1 Tahun; dan (6) Ada Rekening Bank Pengelola BDC. Status 31 Desember 2016, BLM BDC sudah disalurkan dari rekening Komite BDC ke rekening Pengelola BDC di 15 Kabupaten/Kota sebesar total sebesar Rp. 12,836,777,500,- (57%). Dari dana yang sudah disalurkan Komite kepada Pengelola BDC tersebut, sebesar total Rp. 6,167,454,190,- (48%) sudah dimanfaatkan oleh Pengelola BDC untuk mendukung biaya operasional dan kegiatan BDC. Progress pemanfaatan BLM BDC Tahap I per tanggal 31 Desember 2016 secara rinci sebagai berikut: No
Provinsi
1 2 3
Sumatera Utara Sumatera Barat Jambi
4
Sumatera Selatan
5
Lampung
6 7
Banten Kalimantan Barat
8
Jawa Barat
Total
8
Progress Pemanfaatan BLM BDC Tahap I Disalurkan dari Komite ke Pemanfaatan oleh Pengelola Kota/ Kabupaten Cair ke Komite BDC Pengelola BDC BDC Rp Rp % Rp % Kota Medan 1.500.000.000 751.000.000 50,1% 220.443.650 29,4% Kota Pariaman 1.500.000.000 1.290.650.000 86,0% 696.327.850 54,0% Kota Jambi. 1.500.000.000 750.000.000 50,0% 225.392.975 30,1% Kota Palembang 1.500.000.000 949.902.500 63,3% 324.402.050 34,2% Kota Pagaralam 1.500.000.000 794.000.000 52,9% 748.480.317 94,3% Kota Bandar Lampung 1.500.000.000 750.000.000 50,0% 222.488.000 29,7% Kabupaten Pringsewu 1.500.000.000 1.107.840.000 73,9% 1.095.330.840 98,9% Kota Metro 1.500.000.000 929.000.000 61,9% 244.562.500 26,3% Kabupaten Tangerang 1.500.000.000 753.285.000 50,2% 305.859.993 40,6% Kota Pontianak 1.500.000.000 750.000.000 50,0% 286.200.600 38,2% Kota Bandung 1.500.000.000 761.000.000 50,7% 262.639.350 34,5% Kota Tasikmalaya 1.500.000.000 752.500.000 50,2% 542.633.050 72,1% Kabupaten Pangandaran 1.500.000.000 1.000.100.000 66,7% 478.952.300 47,9% Kabupaten Bogor 1.500.000.000 750.000.000 50,0% 284.504.200 37,9% Kabupaten Garut 1.500.000.000 750.000.000 50,0% 229.236.515 30,6% 15 22.500.000.000 12.839.277.500 57% 6.167.454.190 48%
4
Bentuk kegiatan BDC meliputi: fasilitasi pengembangan usaha KSM (diantaranya pemasaran, pengembangan produksi dan kualitas produk KSM), penguatan kapasitas serta kegiatan advokasi kebijakan. Jumlah KSM dan Anggota KSM yang fasilitasi BDC per tanggal 31 Desember 2016 secara rinci sebagai berikut:
No
KOTA / KABUPATEN
JUMLAH KELURAHAN
1 KOTA MEDAN 2 KOTA PARIAMAN 3 KOTA JAMBI 4 KOTAPAGAR ALAM 5 KOTA PALEMBANG 6 KOTA BANDAR LAMPUNG 7 KOTA METRO 8 KABUPATEN PRINGSEWU 9 KABUPATEN TANGGERANG 10 KOTA PONTIANAK 11 KOTA BANDUNG 12 KABUPATEN BOGOR 13 KOTA TASIKMALAYA 14 KABUPATEN GARUT 15 KABUPATEN PANGANDARAN JUMLAH TOTAL
7.
5 6 8 5 3 9 6 3 24 9 24 4 12 6 5 129
JUMLAH KSM 8 6 9 5 4 15 8 12 38 23 29 6 13 7 29 212
JUMLAH ANGGOTA KSM
JUMLAH ANGGOTA KSM YANG SUDAH DIFASILITASI BDC
28 30 12 35 20 92 35 60 233 107 130 35 75 45 54 991
8 22 12 28 20 38 10 42 39 34 37 6 15 9 54 374
JUMLAH TENAGA KERJA 35 30 17 6 21 22 34 118 205 79 82 72 33 28 74 856
Pelatihan Penguatan BDC Dalam rangka meningkatkan kapasitas pengelolaan BDC, maka sudah dilaksanakan pelatihan penguatan (lanjutan pengelolaan BDC) dengan peserta terdiri dari konsultan pendamping BDC (TA PPMK, TA MK, Korkot/Askot Mandiri) dan pelaksana BDC untuk 15 kabupaten/kota ( meliputi Pengurus inti Komite BDC serta Manajer, Staf Keuangan dan Tenaga Ahli Pengembangan Usaha Pengelola BDC) pada tanggal 31 Oktober sampai dengan 5 November 2016 yang bertempat di Hotel Ibis Jakarta. Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan pelatihan tersebut, diantaranya adalah: a) Terbangunnya pemahaman peserta tentang konsep, arah pengembangan BDC dan sistem perdagangan yang berkeadilan; b) Peserta dapat menjalankan kelembagaan BDC sesuai dengan peran dan fungsinya; c) Peserta dapat melakukan analisis keuangan dan usaha BDC secara berkala; d) Tersusunnya Rencana Kerja dan strategi pengembangan BDC ke depan.
C. Lesson Learned dan Isu Strategis BDC Pembelajaran dan Isu strategis selama pelaksanaan pilot BDC, diantaranya sebagai berikut:
5
1. Pedoman/POB Pilot BDC seharusnya sudah final disusun dan disahkan sejak program mulai dilaksanakan di lapangan, sehingga dapat menjadi landasan/acuan yang pasti bagi seluruh pihak yang terlibat sejak awal. 2. Proses mapping (seleksi) kabupaten/kota dalam mendapatkan lokasi BDC tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada Tim Korkot tetapi perlu pengendalian yang lebih intensif dan verifikasi data lapangan secara langsung oleh KMW dan KMP, sehingga menghasilkan data dan hasil seleksi yang lebih objektif dan akurat. 3. Pelaksanaan feasibility study (FS) masih lemah dalam pemetaan dan analisis pasar berdasarkan data primer potensi pasar/buyer yang riil berada di lingkungan kab/kota lokasi BDC, sehingga rekomendasi dan business plan yang dihasilkan dari FS masih normatif hanya berupa asumsi-asumsi potensi pasar yang berdasarkan data sekunder dan belum menggambarkan potensi pasar yang riil dari produk-produk unggulan KSM. 4. Sosialiasi program Pilot BDC kepada Pemda, BKM, KSM dan stakeholders lainnya harus dilakukan lebih intensif sejak awal program dengan media sosialisasi yang lebih tepat, sehingga pemahaman Pemda, BKM, KSM dan stakeholders lainnya lebih baik sejak awal persiapan, perencanaan, pelaksanaan sampai pengembangan program. 5. Dari sisi perkembangan kelembagaan BDC: a) Soliditas dan keaktifan Komite BDC masih kurang dan belum merata; b) Kapasitas Komite dan Pengelola BDC masih belum memadai. 6. Dari sisi perencanaan kegiatan dan usaha BDC, diantaranya adalah: a) Ada produk KSM yang potensial dikembangkan di luar produk unggulan hasil FS, tapi secara umum BDC belum berani mengembangkannya; b) Business plan yang ada belum bisa menjawab seluruh kebutuhan riil dan potensi produk KSM; c) Data base KSM belum optimal. 7. Dari sisi perkembangan kegiatan usaha, diantaranya adalah: a) Pengelola BDC belum optimal dalam memfasilitasi pengembangan usaha KSM; b) Penjualan produk KSM masih relatif rendah. 8. Dari sisi peran PEMDA dan stakeholder lainnya, diantaranya adalah: dukungan SKPD belum optimal. 9. Dari Sisi Peningkatan kapasitas, diantaranya adalah: belum memiliki strategi pengembangan kapasitas KSM. 10. Konsultan pendamping BDC (KMW, Korkot dan Tim Fasilitator) harus memiliki kapasitas yang memadai, lebih kreatif dan lebih intensif dalam melakukan pendampingan dan penguatan baik di level BDC dan Pemda maupun di level KSM. D. Kesimpulan dan Rekomendasi 1.
Kesimpulan Pelaksanaan Pilot BDC di 15 kabupaten/kota secara umum sudah berjalan sesuai dengan ketentuan dan tahapan kegiatan yang sudah diatur dalam POB Penyelenggaraan Pilot BDC, dengan ringkasan kegiatan sebagai berikut: a) Tahap persiapan, sudah dilakukan kegiatan-kegiatan, meliputi:
6
Kegiatan seleksi kabupaten/kota untuk menetapkan 15 kabupaten/kota yang menjadi lokasi pilot BDC; Sosialisasi awal BDC di 15 kabupaten/kota yang menjadi lokasi BDC; Kegiatan Feasibility Study (FS). b) Tahap perencanaan dan penyiapan kelembagaan BDC, meliputi: Pembentukan kelembagaan BDC: (1) Lokakarya pembentukan kelembagaan BDC dan struktur Komite BDC; (2) Penerbitkan SK Walikota/Bupati perihal pembentukan BDC dan struktur Komite BDC; (3) Pembukaan rekening bank Komite BDC; (4) Penyusunan Rencana Kerja Komite BDC; (5) Penyusunan AD/ART BDC. Menyiapkan pelaksanaan operasional BDC: (1) Rekrutmen Pengelola BDC (Manajer, Bag. Keuangan dan Bag. Adm); (2) Pelatihan Pengelolaan BDC bagi Komite dan Pengelola BDC; (3) Pembukaan rekening Pengelola BDC; (4) Penyusunan rencana usaha dan kegiatan pengelolaan BDC (tahun pertama). c)
Tahap Pencairan dan Pemanfaatan BLM PPMK Pencairan BLM BDC Tahap I sebesar 1,5 Milyar per kabupaten/kota (75 % dari Rp. 2 Milyar) sudah selesai dicairkan melalui rekening Komite BDC di 15 kabupaten/kota, sementara pemanfaatan BLM sudah tersalurkan dari rekening Komite BDC ke rekening Pengelola BDC di 15 Kabupaten/Kota sebesar total sebesar Rp. 12,836,777,500,- (57%) dan sudah dimanfaatkan oleh Pengelola BDC sebesar total Rp. 6,167,454,190,- (48%).
d) Tahap Pengelolaan BDC Serangkaian kegiatan sudah dilakukan oleh Pengelola BDC berdasarkan rencana kerja dan rencana usaha BDC meliputi: fasilitasi pengembangan usaha KSM (diantaranya pemasaran, pengembangan produksi dan kualitas produk KSM), penguatan kapasitas serta kegiatan advokasi kebijakan. 2.
Rekomendasi Untuk meningkatkan kinerja BDC ke depan, maka berikut beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti: a) Perlu kajian lebih lanjut terhadap potensi produk unggulan lainnya dan Review Business plan; b) Menjadikan 4 indikator kesehatan keuangan (likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan aktifitas) sebagai penilaian kinerja dan aktifitas BDC; c) Menyiapkan strategi pengembangan kapasitas bagi komite, pengelola, pemda dan KSM; d) Melaksanakan fasilitasi pengembangan usaha KSM secara optimal; e) Mengaktifkan Kegiatan-kegiatan belajar internal BDC secara periodik; f) Mapping seluruh KSM potensial di kota/kab sebagai data base KSM; g) Memastikan tim pendamping melakukan pengendalian dan pengembangan kapasitas BDC sesuai tugas dan fungsinya untuk menjamin keberlanjutan BDC; h) Menindaklanjuti inisiasi pengembangan asosiasi BDC dan jaringan pemasaran online antar BDC.
7
