PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

JURNAL PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA KLAS I A PADANG (Studi Putusan Perkara Nomor 0288/PDT.G/2013/PDG)

Disusun Oleh :

ARMAN NPM :10.1000.5600.006

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TAMANSISWA PADANG 2015 1

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA KLAS I A PADANG (Studi Putusan Perkara Nomor 0288/PDT.G/2013/PDG)

(Arman, Npm. 1010005600006, Fakultas Hukum, Universitas Tamansiswa Padang, 51 Hal, 2015 )

ABSTRAK Perkawinan merupakan suatu ikatan yang menunjukkan hubungan antara satu pribadi dengan yang lain. Setelah perkawinan terjadi, maka diperoleh harta bersama selama perkawinan berlangsung dan apabila perkawinan berakhir karena perceraian, maka harta tersebut dibagi 2 untuk kedua belah pihak, dalam hal ini perkara nomor 0288/Pdt.G/2013/PA.PDG yang menjadi objek kajian terhadap pembagian harta bersama. Permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah proses penyelesaian sengketa harta perkawinan akibat peceraian di Pengadilan Agama Klas I A Padang? 2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama perkawinan akibat perceraian di Pengadilan Agama Klas I A Padang? 3) Bagaimanakah pelaksanaan putusan hakim dan kendala-kendala dalam pelaksanaan putusan?. Metode penelitian yang penulis gunakan bersifat yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Setelah penulis melakukan penelitian, penulis menemukan kesimpulan. 1) Terhadap proses penyelesaian sengketa harta perkawinan akibat perceraian di Pengadilan Agama Klas I A Padang Perkara Nomor 0288/PDT.G/2013/PA.PDG majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008. 2) Dalam memberikan pertimbangan, Majelis Hakim Pengadilan Agama Klas I A Padang yang memeriksa Perkara Nomor 0288/PDT.G/2013/PA.PDG telah memberikan pertimbangan, namun Majelis Hakim tidak memuat Pertimbangan terhadap asal-usul yang dapat dijadikan sebagai objek gugatan harta bersama, sehingga rumah dan motor suzuki shogun tidak dapat dieksekusi 3) Proses penyelesaian sengketa harta perkawinan akibat peceraian di Pengadilan Agama Klas I A Padang, Hakim harus cermat dalam pembagian harta bersama perkawinan akibat perceraian di Pengadilan Agama Klas I A Padang terhadap Perkara Nomor 0288/PDT.G/2013/PA.PDG dalam meneliti harta-harta yang menjadi objek gugatan dan kemungkinan lain yang terjadi sehingga dapat memberikan kepastian hukum.

i

A. Latar Belakang Masalah Perkawinan merupakan suatu ikatan yang menunjukkan hubungan antara satu pribadi dengan yang lain. Sebuah ikatan perkawinan terjadi karena adanya kecocokan pribadi, psikologis dan fisik antara seorang pria dan seorang wanita. Pengertian dari perkawinan itu sendiri diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha. Perkawinan sebagai jalan untuk dapat mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ini dimaksudkan bahwa perkawinan tersebut hendaknya berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja. Perkawinan ditujukan untuk selama-lamanya, tetapi ada kalanya terjadi hal-hal tertentu yang menyebabkan perkawinan tidak dapat diteruskan, misalnya salah satu pihak berbuat serong dengan orang lain, terjadi pertengkaran terus-menerus antara suami isteri, suami/isteri mendapat hukuman lima tahun penjara atau lebih berat, dan masih banyak lagi alasan-alasan yang menyebabkan perceraian. Adanya perceraian membawa akibat hukum terputusnya ikatan suami isteri. Apabila dalam perkawinan telah dilahirkan anak, maka perceraian juga membawa akibat hukum terhadap anak, yaitu orang tua tidak dapat memelihara anak secara bersama-sama lagi, untuk itu pemeliharaan anak diserahkan kepada salah satu dari orang tua. Dilain pihak akibat perceraian terhadap harta kekayaan adalah harus dibaginya harta bersama antara suami isteri tersebut. Perceraian dalam istilah ahli fiqih disebut talak atau furqah. Talak berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Dalam perceraian, pihak yang ingin melakukan perceraian harus mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan. Dalam hal ini adanya ketentuan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan, semata-mata ditujukan demi kepastian hukum dari perceraian itu sendiri, Pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara perceraian ialah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam. Pasal 37 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masingmasing”. Pada tahun 2013, Pengadilan Agama Klas IA Padang memeriksa perkara terkait pembagian harta bersama, terutama menyangkut pembagian rumah dan benda-benda berharga lainnya yang diakibatkan karena perceraian, yaitu perkara Nomor: 0288/Pdt.G/2013/PA.Pdg. B. Perumusan masalah Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas dapat pula dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah proses penyelesaian sengketa harta bersama perkawinan akibat peceraian di Pengadilan Agama Klas I A Padang Studi Kasus Perkara Nomor 0288/PDT.G/2013/PA.PDG? 1

2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama perkawinan akibat perceraian di Pengadilan Agama Klas I A Padang Studi Kasus Perkara Nomor 0288/PDT.G/2013/PA.PDG? 3. Bagaimanakah pelaksanaan putusan hakim dalam Perkara Nomor 0288/PDT.G/2013/PA.PDG dan kendala-kendala dalam pelaksanaan putusan? C. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan 1. Pengertian Perkawinan dan Tujuan Perkawinan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa, “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dari rumusan perkawinan tersebut jelaslah bahwa perkawinan itu tidak hanya merupakan ikatan lahir batin saja, akan tetapi ikatan kedua-duanya. Dalam Komplikasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dinyatakan dalam Pasal 2 KHI, yang berbunyi : “Perkawinan miitsaaqan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah”. Pernikahan atau perkawinan adalah aqad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni, keadaan ini sering disebut keluarga sakinah. Dasar hukum perkawinan antara lain yaitu : a) Hubungan antara wanita dengan pria. b) Perkawinan itu prinsipnya adalah poligami sesuai menurut Q. IV : 3. c) Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. d) Qur’an 24 : 32 (surah Al Nuur) yang berbunyi : Dalam norma hukum Islam mengenal lima kategori hukum yang lazim dikenal dengan sebutan al-ahkam al-khamsah dimana melakukan perkawinan atau pernikahan dapat dibedakan ke dalam lima macam, yaitu : a. Perkawinan yang wajib b. Perkawinan yang sunah c. Perkawinan yang haram d. Perkawinan yang makhruh e. Perkawinan mubah Tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga, atau rumah tangga yang bahagia, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Tujuan perkawinan menurut Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, serta diliputi dengan suasana mawaddah, dan warahmah. 2

2. Asas – Asas Perkawinan Dalam ikatan perkawinan sebagai salah satu bentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dengan wanita, yang mempunyai segi-segi perdata, berlaku beberapa asas di antaranya : a. Asas kesukarelaan b. Asas persetujuan c. Asas kebebasan memilih pasangan d. Asas kemitraan suami istri e. Asas untuk selama-lamanya f. Asas monogami terbuka 3. Pengertian dan Penyebab Perceraian Pernikahan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebuah perkawinan akan berakhir karena perceraian, ketika tujuan dari pernikahan tersebut tidak bisa tercapai. Bagi orang Islam, perceraian lebih dikenal dengan istilah talak. Menurut Sayyid Sabiq, talak adalah: ‫ﻞﺣ ﺑارﻄﺔ اﺰﻟوﺟﺎ واﮭﻧﺎء اﻟﻼﻌﻗﺔ اﺰﻟوﺟﯿﺔ‬ Artinya: melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Menurut HA. Fuad Sa’id yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami dengan isteri karena tidak terdapat kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain seperti mandulnya isteri atau suami dan setelah sebelumnya diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak. Secara garis besar hukum Islam membagi perceraian kepada dua golongan besar yaitu talak dan fasakh. Talak adalah perceraian yang timbul dari tindakan suami untuk melepaskan ikatan dengan lafadz talak dan seumpamanya, sedangkan fasakh adalah melepas ikatan perkawinan antara suami isteri yang biasanya dilakukan oleh isteri. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia sebagai bentuk mempositifkan hukum Islam mengklasifikasi penyebab terjadinya perceraian kepada (1) Kematian salah satu pihak, (2) Perceraian karena talak dan perceraian karena gugat, (3) keputusan Pengadilan. D. Pengertian dan dan Sumber-Sumber Harta Bersama 1. Pengertian Harta Bersama Harta bersama merupakan konsekuensi hukum dari perkawinan. Menurut Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Ini berarti harta bersama mutlak ada dan tak boleh ditiadakan oleh para pihak. Sumber dari harta bersama perkawinan adalah peroleh selama perkawinan. Sejak mulai perkawinan terjadi, suatu percampuran antara kekayaan suami dan kekayaan istri, jikalau tidak diadakan perjanjian apa-apa keadaan yang demikian itu berlangsung seterusnya dan tak dapat diubah lagi selama 3

perkawinan. Percampuran kekayaan, adalah mengenai seluruh aktiva dan passiva baik yang dibawah oleh masing-masing pihak ke dalam perkawinan maupun yang akan diperoleh di kemudian hari selama perkawinan. Kekayaan bersama itu oleh undang-undang dinamakan ”gemeenschapp van goederen”. 2. Sumber-sumber Harta Bersama Harta bersama dapat berasal dari harta bawaan atau harta pribadi yang dimaksudkan ke dalam harta bersama melalui perjanjian kawin. Dengan demikian, dapat disebutkan 2 sumber harta bersama perkawinan menurut UUP, yaitu: 1) Harta pencaharian bersama, dan 2) Harta bawaan yang dimaksudkan melalui perjanjian kawin. E.

Pemisahan Harta Bersama Akibat Perceraian Mengenai pembagian harta bersama pasca perceraian, UU Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara tegas merumuskan hukum yang berlaku dalam pembagiannya karena diserahkan pembagian tersebut kepada hukum masingmasing. Hal ini tercantum dalam ketentuan pasal 37 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Pembagian menurut hukum masingmasing ini yang akan menjadi benturan dalam penggunaan hukum yang berlaku yang dikenal dengan conflict of law karena pengaturan harta benda perkawinan dan pembagian harta bersama pasca perceraian menurut hukum agama dan hukum adat berbeda yang memiliki aturan masing-masing. Dalam kenyataannya jika terjadi pembagian harta bersama karena perceraian, masing-masing pihak akan mendapatkan setengah dari harta bersama. Tetapi ketentuan tersebut bukanlah sesuatu yang baku dan keharusan, sebab masing-masing pihak dapat pula dengan kesepakatan membagi harta bersama tersebut menurut kehendaknya sendiri. Dengan kesepakatan itulah mereka terikat dan boleh mengesampingkan peraturan yang ada. PEMBAHASAN A. Proses Penyelesaian Sengketa Harta Perkawinan Akibat Peceraian di Pengadilan Agama Klas I A Padang Studi Kasus Perkara Nomor 0288/PDT.G/2013/PA.PDG 1. Duduk Perkara Awal Penggugat (Tuan Defrizal Bin Jama’an) sebagai suami menggugat istrinya Tergugat (Nyonya Adriani Binti Azhar) dengan surat gugatannya tertanggal 18 Maret 2013 ke Pengadilan Agama Klas 1A Padang. Penggugat adalah suami yang sah dari Tergugat, yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Januari 1989 dan secara resmi telah bercerai di Pengadilan Agama Padang dengan Akta Cerai Nomor 0039/AC/2013/PA.Pdg. Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Defri Irfando yang lahir pada 31 Desember 1989. Penggugat menggugat Tergugat karena harta bersama yang belum dibagi antara Penggugat dengan Tergugat dan saat ini dikuasai oleh Penggugat ataupun Tergugat sedangkan di sisi lain Tergugat sangat membutuhkan sekali penyelesaian 4

harta bersama tersebut untuk kepastian hukum hak bagian Penggugat. Dan hal ini sudah Penggugat sampaikan kepada Tergugat agar harta bersama tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat secara kekeluargaan, namun tidak mendapat tanggapan dari Tergugat. Selama lebih kurang 23 tahun membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama sebagai berikut : - Satu unit bangunan Rumah dengan ukuran 12m x 12.5m (luas 150m2) yang terletak di Jalan Jati Rumah Gadang No. 14 RT.01 RW 03 Kelurahan Jati, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Bangunan Rumah ini ditaksir seharga Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). - Barang-barang dangangan berupa Aset Toko Pakaian FA Collection yang terletak di jalan Raya Andalas No.52, Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, ditaksir seharga Rp.50.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). - 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Shogun, warna putih dengan nomor Polisi BA 6632 TM, tercatat atas nama Defrizal, ditaksir seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio, warna krem, dengan nomor Polisi BA 4384 AW, tercatat atas nama Defrizal ditaksir seharga Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario, warna putih, dengan nomor Polisi BA 5824 TM, tercatat atas nama Adriani ditaksir seharga Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) - Uang julo-julo yang dikelola dan atau dijalankan oleh Tergugat sejak tahun 2003 sampai sekarang, sebanyak Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) 2. Gugat Intervensi Pihak Ketiga/Pelawan Bahwa, Pelawan letah mengajukan Intervensi terhadap salah satu objek sengketa yaitu sebagai berikut : 1. Bahwa berdasarkan gugatan harta bersama yang diajukan Penggugat asal dan sekarang Tergugat Intervensi/Terlawan I dalam perkara perdata nomor 0288/Pdt.G/2013/PA.Pdg terhadap mantan istrinya (Tergugat asal) dan sekarang Tergugat Intervensi/Terlawan II. 2. Bahwa dalam gugatan Penggugat asal, sekarang Tergugat Intervensi, telah mendalilkan bahwa salah satu dari harta bersama itu adalah : semua aset dalam toko pakaian FA. Collection yang terletak di Jalan Raya Andalas Nomor 53 Kelurahan Andalas Kecamatan Padang Timur, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. 3. Bahwa pernyataan Tergugat Intervensi (Penggugat asal) mempunyai kaitan dengan Penggugat Intervensi, dan Penggugat Intervensi mempunyai kepentingan karena harta bersama yang dimaksud “semua asset dalam toko pakaian FA. Collection bukanlah harta bersama tergugat Intervensi, sedangkan pihak Tergugat (Adriani binti Azhar) hanyalah selaku yang menjalankan usaha atau operasional. Dan ini dibuat berdasarkan surat perjanjian kerjasama antara Penggugat Intervensi dengan Tergugat Intervensi (Tergugat Asal) dengan bukti terlampir. 5

4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, perlunya Pihak Penggugat Intervensi turut campur dalam perkara yang sedang berjalan ini, karena penggugat Intervensi memiliki kepentingan sendiri dalam perkara ini. Permohonan Penggugat Intervensi kepada Majelis Hakim adalah sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi 2. Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi adalah benar. 3. Menyatakan harta yang digugat dalam gugatan harta bersama khususnya, semua aset dalam toko FA. Collection yang terletak di Jalan Raya Andalas No. 53 Kelurahan Andalas Kecamatan Padang Timut, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, bukan harta bersama Tergugat Intervensi melainkan kepunyaan Pengggugat Intervensi (Intervenient) 4. Menyatakan gugatan Penggugat asal tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) 5. Membebankan biaya perkara kepada pihak Tergugat Intervensi (Penggugat asal). Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Agama No.0288/Pdt.G/2013/PA.PDG adalah : A. Dalam gugatan asal 1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian 2. Menetapkan sebagai harta bersama antara penggugat dengan tergugat yaitu : 1. Satu unit bangunan Rumah dengan ukuran 12m x 12.5m (luas 150m2) yang terletak di Jalan Jati Rumah Gadang No. 14 RT.01 RW 03 Kelurahan Jati, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, 2. 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Shogun dengan nomor Polisi BA 6632 TM 3. 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio dengan nomor Polisi BA 4384 AW 3. Menetapkan antara Penggugat dan Tergugat berhak atas masing-masing seperdua bagian dari harta bersama tersebut di atas. 4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat seperdua bagian harta bersama tersebut, dan apabila tidak dapat dilakukan secara natural, maka akan dilaksanakan dengan cara pelelangan di muka umum. 5. menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya Dalam Gugat Intervensi 1.Mengabulkan gugatan Pelawan. 2.Menyatakan gugatan Pelawan adalah benar. 3.Menyatakan aset dalam toko FA. Collection yang terletak di Jalan Raya Andalas Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, bukan harta bersama Tergugat Intervensi melainkan kepunyaan Penggugat Intervensi/Pelawan. 4.Menyatakan gugatan Penggugat Asal, tentang aset toko pakaian FA. Collection, ditolak. Dalam Gugatan Asal dan Gugatan Intervensi - Membebankan biaya perkara kepada pihak Penggugat (Penggugat asal) sebesar Rp. 2.616.000,00 (dua juta enam ratus enam belas ribu rupiah). 6

Dalam proses penyelesaian sengketa Harta Perkawinan Akibat Peceraian di Pengadilan Agama Klas I A Padang khususnya dalam Perkara Nomor 0288/PDT.G/2013/PA.PDG, Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut melakukan beberapa proses seperti amanat yang terdapat di dalam Kitab UndangUndang Hukum Acara Perdata dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 dilakukan upaya perdamaian/mediasi, namun dalam perkara ini upaya mediasi gagal, sehingga majelis hakim melanjutkan kembali proses persidangan dengan agenda pemeriksaan perkara dengan Penggugat membacakan gugatannya. Sesuai dengan asas audi et alteram partem dimana Majelis Hakim harus mendengarkan kedua belah pihak dalam pemeriksaan perkara, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memberikan jawaban. Dalam memeriksa perkara, Majelis Hakim harus bersikap netral dan memperhatikan fakta-fakta yang terjadi di persidangan sebelum memberikan pertimbangan. B. Pertimbangan Hakim Dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Klas I A Padang Studi Kasus Perkara Nomor 0288/PDT.G/2013/PA.PDG 1. Dalam Gugatan Asal Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dengan Tergugat dalam jawab-menjawab dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan tergugat, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut : 1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Padang secara sah. 2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mengumpulkan harta dan belum dibagi antara Penggugat dengan Tergugat. Majelis hakim yang memeriksa perkara Nomor: 0228/Pdt.G/2013/PA.PDG mendapatkan kesimpulan bahwa memang telah diperoleh harta bersama selama perkawinan berlangsung, namun untuk mendapatkan kepastian harta-harta apa saja yang diperoleh tersebut, Majelis Hakim harus melakukan beberapa tahapan pembuktian baik dengan pembuktian alat bukti surat serta saksi. Dalam menentukan benda-benda atau barang yang dijadikan sebagai harta bersama, maka Majelis Hakim harus melakukan Pemeriksaan setempat atau sidang di tempat. Pertimbangan-pertimbangan yang telah diambil oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor: 0228/Pdt.G/2013/PA.PDG telah melakukan kajiaan terlebih dahulu dengan objektivitas dan integritas yang dimilikinya sehingga majelis hakim telah memberikan pertimbangan yang adil dalam memutuskan perkara Nomor: 0228/Pdt.G/2013/PA.PDG. 2. Dalam Gugatan Intervensi Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Terlawan II telah membenarkan tanggapannya bahwa Tergugat/Terlawan II hanya sebagai pengelola toko pakaian FA. Collection dan dengan berdasarkan alat bukti berupa fotokopi sah surat perjanjian bagi hasil, maka majelis sepakat berpendapat Pelawan telah dapat membuktikan gugatannya dengan meyakinkan karenanya gugatan Pelawan dapat dikabulkan. 7

Majelis hakim yang memeriksa perkara Nomor: 0228/Pdt.G/2013/PA.PDG berpendapat bahwa FA Collection adalah harta yang dimiliki oleh Penggugat Intervensi dan Tergugat Konvensi berdasarkan Surat Perjanjian Kerja. Seharusnya majelis hakim juga memeriksa modal yang besarnya mencapai Rp. 50.000.000,(Lima Puluh Juta Rupiah) atas nama Adriani binti Azhar (Tergugat Konvensi) diperoleh selama perkawinan atau merupakan harta milik pribadi dari Tergugat Konvensi. C. Pelaksanaan Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor 0288/Pdt.G/2013/PA.PDG dan Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Putusan Putusan Hakim perkara Nomor: 0228/Pdt.G/2013/PA.PDG diterima oleh kedua belah pihak dan telah mendapatkan kekuatan hukum yang tetap (In kracht van gewisjde) sehingga dalam pelaksanaan putusan atau eksekusi dapat dilaksanakan tanpa adanya kendala-kendala yang berarti. Hal ini dalam gugatan asal yang diajukan oleh Penggugat majelis Hakim memutuskan: 1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian 2. Menetapkan sebagai harta bersama antara penggugat dengan tergugat yaitu : 1) Satu unit bangunan Rumah dengan ukuran 12m x 12.5m (luas 150m2) yang terletak di Jalan Jati Rumah Gadang No. 14 RT.01 RW 03 Kelurahan Jati, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, 2) 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Shogun, nomor Polisi BA 6632 TM 3) 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio, nomor Polisi BA 4384 AW 3. Menetapkan antara Penggugat dan Tergugat berhak atas masing-masing seperdua bagian dari harta bersama tersebut di atas 4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat seperdua bagian harta bersama tersebut, dan apabila tidak dapat dilakukan secara natural, maka akan dilaksanakan dengan cara pelelangan di muka umum. 5. menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya Dalam Gugatan Intervensi, Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Nomor 0288/Pdt.G/2013/PA.PDG memutuskan: 1. Mengabulkan gugatan Pelawan 2. Menyatakan gugatan Pelawan adalah benar 3. Menyatakan aset dalam toko FA. Collection yang terletak di Jalan Raya Andalas Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, bukan harta bersama Tergugat Intervensi melainkan kepunyaan Penggugat Intervensi/Pelawan. 4. Menyatakan gugatan Penggugat Asal, tentang aset toko pakaian FA. Collection, ditolak. Dalam Gugatan Asal dan Gugatan Intervensi 8

Membebankan biaya perkara kepada pihak Penggugat (Penggugat asal) sebesar Rp. 2.616.000,00 (dua juta enam ratus enam belas ribu rupiah. Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Nomor 0288/Pdt.G/2013/PA.PDG hanya mengabulkan sebagian gugatan penggugat dan mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan oleh pelawan (Penggugat Intervensi). Dalam pelaksanaan eksekusi, terjadi permasalahan dimana tidak semua objek eksekusi dapat dieksekusi, seperti: 1) Satu unit bangunan Rumah dengan ukuran 12m x 12.5m (luas 150m2) yang terletak di Jalan Jati Rumah Gadang No. 14 RT.01 RW 03 Kelurahan Jati, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, dengan batas-batas sepadan tanah sebelah barat dengan tanah Ita, sebelah Utara dengan Bandar, sebelah timur dengan tanah Yurni, sebelah selatan dengan Jalan Jati Rumah Gadang. 2) 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Shogun dengan nomor Polisi BA 6632 TM. Kendala yang dialami pada saat eksekusi dikarenakan rumah yang menjadi objek eksekusi terletak di tanah kaum milik Penggugat dan motor Suzuki Shogun tidak dapat ditemukan pada saat pelaksanaan eksekusi, sehingga eksekusi tidak dapat dilaksanakan. Terkait dengan gugatan intervensi yang diajukan oleh penggugat intervensi tidak mengalami kesulitan dalam proses eksekusi. PENUTUP A. Kesimpulan Setelah melakukan pembahasan dan analisis terhadap permasalahan yang telah dikemukakan dalam skripsi ini, maka kesimpulan yang dapat diberikan penulis terdiri atas tiga hal. 1. Terhadap proses penyelesaian sengketa harta perkawinan akibat peceraian di Pengadilan Agama Klas I A Padang Perkara Nomor 0288/PDT.G/2013/PA.PDG majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi. Majelis hakim juga telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak (Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi) yang berperkara disertai kesempatan yang sama kepada Penggugat Intervensi dalam membuktikan dalil-dalil gugatan dan bantahan terhadap gugatan yang dikemukakan oleh para pihak 2. Dalam memberikan pertimbangan, Majelis Hakim Pengadilan Agama Klas I A Padang yang memeriksa Perkara Nomor 0288/PDT.G/2013/PA.PDG telah melakukan pertimbangan yang tepat, namun tidak teliti karena Majelis Hakim tidak memuat Pertimbangan terhadap asal-usul uang dengan nominal Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) yang ditanamkan oleh Tergugat Konvensi terhadap perjanjian kerja FA Collection diperoleh selama perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi atau bukan, sehingga 9

jelas bahwa uang tersebut murni bukan harta yang dapat dijadikan sebagai objek gugatan harta bersama. 3. Dalam pelaksanaan putusan Perkara Nomor 0288/PDT.G/2013/PA. PDG tidak terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaan putusan dikarenakan para pihak setuju dengan putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Klas 1A Padang serta proses pelaksanaan putusan terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi dilaksanakan dengan lelang dimuka umum, sehingga hasil yang diperoleh jelas dan transparan, dan terhadap Putusan atas Gugatan Intervensi yang diajukan oleh Penggugat Intervensi dikembalikan berdasarkan Perjanjian Kerja antara Penggugat Intervensi dan Tergugat Konvensi B. Saran Setelah penulis melakukan penelitian, penulis memberikan saran terhadap pelaksanaan proses perceraian harta bersama yang didalamnya terdapat gugatan Intervensi, dianataranya: 1. Terhadap proses penyelesaian sengketa harta perkawinan akibat peceraian di Pengadilan Agama Klas I A Padang Studi Kasus Perkara Nomor 0288/PDT.G/2013/PA.PDG penulis menyarankan agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mendengarkan kedua belah pihak dengan cermat dan teliti. 2. Pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama perkawinan akibat perceraian di Pengadilan Agama Klas I A Padang terhadap Perkara Nomor 0288/PDT.G/2013/PA.PDG harus lebih cermat dalam meneliti harta-harta yang menjadi objek gugatan dan kemungkinan lain yang terjadi, seperti peralihan sejumlah uang dengan melakukan kerjasama dengan pihak lain atas nama salah satu pihak. 3. Pelaksanaan putusan hakim dalam Perkara Nomor 0288/PDT.G/2013/PA.PDG dan kendala-kendala dalam pelaksanaan putusan sebaiknya proses pelelangan diawasi dan dilakukan oleh Pengadilan Agama Klas 1A Padang, tidak dibiarkan secara natural dilakukan oleh kedua belah pihak dan dalam proses eksekusi Majelis Hakim harus benar-benar mengetahui bahwa objek yang dimohonkan untuk dieksekusi benar-benar hak milik para pihak bukan milik kaum atau milik ketiga agar proses eksekusi berjalan lancar.

10

DAFTAR PUSTAKA A. Buku Abdul Manan, 2001, Problematika Perceraian Karena Zina dalam Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama, dalam Jurnal Mimbar Hukum, al-Hikmah & DITBINBAPERA, Jakarta.No 52 Th XII. Daud Ali, 2005, Hukum Islam, Grafindo Persada, Jakarta. Kamal Mukhtar, 2004, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Bulan Bintang, Jakarta. Marnasse Malo dan Sri Trisnongtias, 1997, Metode Penelitian Masyarakat, Pusat Antara Universitas Ilmu Ilmu Sosial Unversitas Indonesia, Jakarta. Rifyal Ka’bah, 2008, Permasalahan Perkawinan, dalam Majalah Varia Peradilan, No 271 Juni 2008, IKAHI, Jakarta. Sayyid Sabiq, Fiqhusunnah, Darul Fikri, Beirut, Jilid II. Soemiyati, 2003. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), Liberty, Yogyakarta. Sudarsono, 2005, Hukum perkawinan Nasional, Rineka cipta, Jakarta. B. Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Komplikasi Hukum Islam.

11