PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, KINERJA MANAJERIAL, PELAPORAN/ PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN, TRANSPARANSI PUBLIK DAN AKTIVITAS PENGENDALIAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (Pada Pemerintah Kabupaten Lingga ) Fitri Lestari 110462201073 Program Studi Akuntansi FE UMRAH ABSTRAK 2015 Penelitian ini bertujuan untuk menguji kejelasan sasaran anggaran, kinerja manajerial, pelaporan/ pertanggungjawaban anggaran, transparansi publik dan aktivitas pengendalian berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara simultan dan parsial. Sampel penelitian ini adalah pejabat struktural yang terkait dengan penyusunan RKA-SKPD pada SKPD berupa Sekretariat, Dinas dan Badan di Pemerintah Kabupaten Lingga. Teknik sampling dalam penelitian ini adalah puposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Instansi, Sekretaris, Kepala Bagian/ Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Serta Kepala Bagian/ Sub Bagian Keuangan di Sekretariat, Dinas dan Badan di Pemerintahan Kabupaten Lingga. Data dalam penelitian ini adalah data primer. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan langsung kepada responden. Metode analisa yang digunakan adalah model Regresi Linier Berganda. Untuk menguji hipotesis secara simultan dan parsial digunakan Uji F danUji t. Hasil penelitian dan uji hipotesis menunjukkan bahwa secara simultan variabel Kejelasan Sasaran Anggaran, Kinerja Manajerial, Pelaporan/ Pertanggungjawaban Anggaran, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Secara parsial variabel Kejelasan Sasaran Anggaran, Kinerja Manajreial dan Transparansi Publik tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan Pelaporan/ Pertanggungjawaban Anggaran dan Aktivitas Pengendalian berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kata Kunci : Kejelasan Sasaran Anggaran, Kinerja Manajerial, Pelaporan/ Pertanggungjawaban Anggaran, Transparansi Publik, Aktivitas Pengendalian, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
1
PENDAHULUAN Amandemen UUD 1945 menjadi acuan konstitusi dalam penetapan konsep dasar tentang kebijakan otonomi kepada daerah-daerah. Adapun kita ketahui dari UU No. 1 tahun 1945 yang menyatakan Kebijakan Otonomi daerah pada masa ini lebih menitikberatkan pada dekonsentrasi. Kepala Daerah hanyalah kepanjangan tangan pemerintah pusat. Seiring dengan perkembangan demokrasi sekarang maka UU tersebut telah mengalami beberapa kali revisi. Menurut PP No 90 Tahun 2010, dalam rangka mengikuti dinamika perkembangan proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berbasis kinerja, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap mekanisme penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/ Lembaga sehingga menjadi lebih transparan dan akuntabel. Sebagai good governance, publik perlu mengetahui akan kebenaran anggaran yang ada. Agar menepis dari korupsi yang sedang merajalela. Seperti pernyataan World Bank dalam Mardiasmo (2009), mendefinisikan good governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework
bagi tumbuhnya aktivitas usaha.
Sehingga transparansi anggaran diperlukan dan harus diterapkan. Penelitian ini merupakan lanjutan dari penelitian Jhony Saputra (2014). Perbedaannya dengan penelitian sebelumnya, penulis menambahkan dua variabel 2
indenpenden lainnya. Tahun, waktu, responden dan lokasi penelitiannya juga berbeda. TINJAUAN PUSTAKA 1.
Anggaran Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak
dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metoda untuk mempersiapkan suatu anggaran, (Mardiasmo, 2009:60). Sedangkan menurut Bastian (2006:163) anggaran merupakan paket pernyataan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang. 2.
Anggaran Berbasis Kinerja Anggaran kinerja didasarkan pada tujuan dan sasaran kinerja. Oleh karena
itu anggaran digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Penilaian kinerja didasarkan pelaksanaan value for money dan efektivitas anggaran. Menurut UU No 17 Tahun 2003, sejalan dengan upaya untuk menerapkan secara penuh anggaran berbasis kinerja di sektor publik, perlu pula dilakukan perubahan klasifikasi anggaran sesuai dengan klasifikasi yang digunakan secara internasional. Perubahan dalam pengelompokan transaksi pemerintah tersebut dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja, memberikan gambaran yang objektif dan proporsional mengenai kegiatan pemerintah, menjaga konsistensi dengan standar akuntansi sektor publik, serta memudahkan penyajian dan meningkatkan kredibilitas statistik keuangan pemerintah. 3
3.
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Menurut instruksi presiden No 7 tahun 1999, pengertian akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu tatanan, instrument, dan metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap-tahap sebagai berikut: 1. Penetapan perencanaan stratejik: 2. Pengukuran kinerja 3. Pelaporan kinerja 4. Pemanfaatan
informasi
kinerja
bagi
perbaikan
kinerja
secara
berkesinambungan, Jhony Saputra (2014). 4.
Kejelasan Sasaran Anggaran Menurut Kennis (1979) dalam Suwandi (2013), kejelasan sasaran
anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian tersebut. Menurut Locke dan Latman (1984), dalam Jhony Saputra (2014), agar pengukuran sasaran efektif ada 7 indikator yang diperlukan: 1. Tujuan 2. Kinerja
4
3. Standar 4. Jangka waktu 5. Sasaran prioritas 6. Tingkat kesulitan 7. Koordinasi 5.
Kinerja Manajerial Kinerja adalah gambaran pencapaian suatu kegiatan/program /kebijakan
dalam mewujudkan sasaran/ tujuan, misi, dan visi organisasi. Daftar apa yang ingin dicapai tertuang dalam perumusan penskemaan strategis (strategic planning) suatu organisasi. Secara umum, kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu (Bastian, 2006:274). Menurut Mahoney e. al (1963), yang dikutip oleh Jhony Saputra dalam penelitian Putra (2013), kinerja manajerial adalah kinerja para individu anggota organisasi dalam kegiatan manajerial, yang diukur dengan menggunakan indicator: 1. Perencanaan 2. Investigasi 3. Koordinasi 4. Evaluasi 5. Pengawasan 6. Pemilihan Staff 7. Negoisasi 8. Perwakilan 5
6.
Pelaporan/ Pertanggungjawaban Anggaran Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 mengamanatkan
Pemerintah Daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD dilaksanakan secara periodik yang mencakup: 1. Laporan Realisasi Anggaran SKPD 2. Neraca SKPD 3. Laporan Arus Kas, dan 4. Catatan atas laporan keuangan SKPD 7.
Transparansi Publik Transparansi adalah keterbukaan pemerintah daerah dalam membuat
kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan horizontal accountability antara pemerintah daerah dengan masyrakatnya sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsive terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat (Saleh dan Rochmansjah (2010) dalam Iskandar (2014). Indikator dari transparansi publik yaitu: 1. Transparansi dalam pengelolaan APBD 2. Keterbukaan dalam penerimaan dan penggunaan dana di tiap-tiap SKPD 3. Kemudahan mengakses data 4. Sistem komunikasi organisasi, (Iskandar Saputra:2014).
6
8.
Aktivitas Pengendalian Nordiawan (2008:49), menyebutkan fungsi anggaran dalam manajemen
organisasi sektor publik salah satunya adalah sebagai alat pengendalian, yaitu dengan adanya anggaran organisasi sector publik dapat menghindari adanya pengeluaran yang terlalu besar (overspending) atau adanya penggunaan dana yang tidak semestinya (misspending). Indikatornya adalah: 1.
Harus sesuai prinsip akuntansi
2.
Perekrutan dan Pengembangan SDM
3.
Tugas prosedur dalam pekerjaan
4.
Kesesuaian
5.
Pemisahan tugas
6.
Independen
9.
Penelitian Terdahulu Berbagai penelitian dilakukan sebelumnya yang terkait dengan penelitian
ini yang dilakukan oleh Jhony Saputra (2014), dengan judul Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kinerja Manajerial Dan Pelaporan/ Pertanggungjawaban Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau) menunjukkan hasil bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi
7
pemerintah, kinerja manajerial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas
kinerja
instansi
pemerintah,
pelaporan/pertanggungjawaban
anggaran berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Secara simultan, kejelasan sasaran anggaran, kinerja manajerial dan pelaporan/pertanggungjawaban anggaran pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Iskandar Saputra (2014), melakukan penelitian dengan Judul Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik Dan Aktivitas
Pengendalian
Terhadap
Akuntabilitas
Keuangan
SKPD
pada
Pemerintahan Kabupaten Bintan menunjukkan hasil bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Transparansi Publik tidak berpengaruh secara signifikan Terhadap Akuntabilitas Keuangan SKPD. Sedangkan Aktivitas Pengendalian berpengaruh secara signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan SKPD. Rizka Wahyuni, M. Rasuli dan Volta Diyanto (2014), melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Desentralisasi Dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Kasus Pada SKPD Kota Pekanbaru) menunjukkan hasil bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran dan Akuntabilitas Publik tidak berpengaruh secara parsial terhadap Kinerja Manajerial. Sedangkan Desentralisasi berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial. Nuraini dan Dian Indudewi (2012), melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Dan Sistem
8
Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Brebes menunjukkan hasil bahwa kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Asrida (2012, melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Penerapan Prinsip Akuntanbilitas dan Transparansi Keuangan Terhadap Kinerja Penyusunan Anggaran Pada Pemerintah Kabupaten Bireuen menunjukkan hasil bahwa pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi tidak mempengaruhi kinerja anggaran pemerintah. Diana Sari (2012), melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menunjukkan hasil bahwa besarnya kontribusi pengendalian internal terhadap transparansi laporan keuangan. Donna Kuay Teng Siadari (2012) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Evaluasi Anggaran, Kejelasan Tujuan Anggaran, Partisispas Anggaran, Umpan Balik Anggaran dan Kesulitan Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Kepulauan Riau menunjukkan hasil bahwa Evaluasi Anggaran dan Kesulitan Tujuan Anggaran tidak berpengaruh kinerja aparat pemerintah. Sedangkan Kejelasan Tujuan Anggaran, Partisipasi Anggaran dan Umpan Balik berpengaruh terhadap Kinerja Aparat Pemerintah.
9
10.
Kerangka Pemikiran
10.
Kerangka Pemikiran Kejelasan Sasaran Anggaran (X1)
H1
Kinerja Manajerial (X2)
H2 H
Pelaporan/ Pertanggungjawaban Anggaran (X3)
H3 H4
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)
Transparansi Publik (X4)
H5
Aktivitas Pengendalian (X5)
H6
11.
Pengembangan Hipotesis Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah dapat dilakukan
hipotesis sebagai berikut: H1:
Diduga Kejelasan Sasaran Anggaran Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
10
H2:
Diduga Kinerja Manajerial Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
H3:
Diduga Pelaporan/ Pertanggungjawaban Anggaran Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
H4:
Diduga Transparansi Publik Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
H5:
Diduga Aktivitas Pengendalian Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengendalian
H6:
Diduga Kejelasan Sasaran Anggaran, Kinerja Manajerial, Pelaporan/ Pertanggungjawaban Anggaran, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian
Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah METODELOGI PENELITIAN Definisi Operasional Variabel Definisi operasional variabel merupakan penjelasan mengenai pengertian teoritis variabel sehingga dapat diamati dan diukur dan parameter yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) Menurut Mardiasmo (2009:20), akuntabilitas publik adalah kewajiban pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.
11
Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) Suhartono dan Mochammad (2006), dalam Nuraini dan Dian Indudewi (2012) menyebutkan kejelasan sasaran anggaran mencerminkan sejauhmana sasaran anggaran dinyatakan secara spesifik, jelas dan dapat dipahami oleh mereka yang yang bertanggungjawab untuk mencapainya. Kinerja Manajerial (X2) Kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Daftar apa yang ingin dicapai tertuang dalam perumusan penskemaan strategis (strategic planning) suatu organisasi. Secara umum, kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu (Bastian, 2006). Pelaporan/ Pertanggungjawaban Anggaran (X3) UU No 1 Tahun 2004 tentang pembendaharaan negara dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum di bidang administrasi keuangan negara. Dalam undang-undang Perbendaharaan Negara ini ditetapkan bahwa Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara , termasuk investasi dan kekayaan negara yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Transparansi Publik (X4) Transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup akurat dan tepat waktu tentang kebijakan publik dan proses pembentukannya. Dengan ketersediaan informasi seperti itu, masyarakat dapat ikut sekaligus mengawasi sehingga kebijakan publik yang muncul bisa memberikan hasil yang optimal bagi
12
masyarakat, serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya menguntungkan salah satu kelompok masyarakat saja. Keterbukaan dan transparansi juga dalam arti masyarakat atau sesame aparatur pemerintah dapat mengetahui atau dilibatkan dalam perumusan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dengan pengendalian pelaksanaan kebijaksanaan publik yang terkait dengan kegiatan di pemerintah ( Diana Sari, 2012). Aktivitas Pengendalian (X6) Menurut COSO (1994) dalam Diana Sari
(2012), aktivitas
pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan diambil untuk menghadapi risiko-risiko yang terkait dalam mencapai tujuan satuan usaha (entitas). Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel Penelitian NO 1.
2.
3.
Variabel Kejelasan Anggaran
Kinerja Manajerial
Pelaporan/ Pertanggungjawaban Anggaran
Indikator a. Tujuan b. Kinerja c. Standar d. Jangka Waktu e. Sasaran Prioritas f. Tingkat Kesulitan g. Koordinasi a. Perencanaan b. Investasi c. Koordinasi d. Evaluasi e. Pengawasan f. Pemilihan Staff g. Negoisasi h. Perwakilan a. Laporan Realialisasi Anggaran SKPD b. Neraca SKPD 13
Skala
Likert
Likert
Likert
c. Catatan Atas Keuangan SKPD
4.
5.
6.
Transparansi Publik
Aktivitas Pengendalian
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Laporan
a. Transparansi Dalam Pengelolaan APBD b. Keterbukaan Dalam Penerimaan dan Penggunaan Dana di Tiap-Tiap SKPD c. Kemudahan Mengakses Data d. Sistem Komunikasi Organisasi a. Harus Sesuai Prinsip Akuntansi b. Perekrutan dan Pengembangan SDM c. Tugas Prosedur Dalam Pekerjaan d. Kesesuaian e. Pemisahan Tugas f. Independen a. Penetapan Perencanaan Stratejik b. Pengukuran Kinerja c. Pelaporan Kinerja d. Pemanfaatan Informasi Kinerja Bagi Perbaikan Kinerja Secara Berkesinambungan
Likert
Likert
Likert
Lokasi Penelitian Lokasi penelitian dilakukan pada 24 SKPD berupa Dinas dan Badan di Kabupaten Lingga. Alasan hanya memilih SKPD berupa Dinas dan Badan karena Dinas dan Badan
instansi pemerintah daerah memiliki fungsi yang lebih
kompleks dalam proses perencanaan sampai dengan pengendalian mengenai anggaran yang akan mempengaruhi akuntabilitas kinerja intansi pemerintah
14
daerah. Selain itu, penulis juga ingin menciptakan keseragaman dalam pengumpulan data dan waktu yang tersedia. Populasi Dan Sampel Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pejabat struktural pemerintah di 43 SKPD kabupaten Lingga. Dalam penelitian ini, peneliti hanya menyebarkan kuesioner ke SKPD berupa Sekretariat, Dinas dan Badan dengan alasan karena SKPD berupa Sekretariat, Dinas dan Badan memiliki fungsi yang lebih kompleks dalam proses perencanaan sampai dengan pengendalian mengenai anggaran yang akan mempengaruhi kinerja aparat pemerintah daerah. Selain itu, penulis ingin menciptakan keseragaman dalam pengumpulan data dan waktu yang tersedia. Pada penelitian ini menggunakan purposive sampling. Kriteria penentuan pejabat struktural yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah kepala dinas, sekretaris, kepala bagian/ kepala sub bagian perencanaan dan evaluasi, serta kabag/ kepala sub bagian keuangan (www.linggakab.go.id).
Karena pejabat
struktural tersebut berperan serta melakukan dalam pembuatan RKA-SKPD. Pengukuran Variabel Variabel-variabel penelitian ini diukur dengan menggunakan skala likert. Skala likert’s digunakan untuk mengukur tanggapan atau respons seseorang tentang obyek sosial. Sumber Data Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa jawaban dari responden terhadap item-item pertanyaan yang terdapat
15
dalam 6 instrumen peneitian, yaitu kejelasan sasaran anggaran, kinerja manajerial, pelaporan/pertanggungjawaban, transparansi publik, aktivitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Metode Analisis Data Metode analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. 1.
Statistik Deskriftif
2.
Uji Kualitas Data 1. Uji Validitas 2. Uji Reliabilitas
3.
Uji Asumsi Klasik 1. Uji Normalitas 2. Uji Multikolonieritas 3. Uji Heteroskedastisitas
4.
Uji Hipotesis 1. Regresi Linier Berganda 2. Uji Koefisien Determinasi 3. Uji F 4. Uji t
Berikut ini adalah persamaan yang digunakan dalam penelitian:
Y= a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + b4 X4 + b5 X5 + e
16
Keterangan: Y
= Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
a
= Konstanta
b
= KoefisienRegresi
X1
= Kejelasan Sasaran
X2
= Kinerja Manajerial
X3
= Pelaporan/ Pertanggungjawaban
X4
= Transparansi Publik
X5
= Aktivitas Pengendalian
e
= Standar error
Hasil dan Pembahasan Sampel dalam penelitian ini berjumlah 80 responden. Dari 80 (100%) kuesioner yang disebarkan, 50 (63%) kuesioner yang diterima kembali oleh peneliti, 30 (37%) tidak kembali. Lalu dari kuesioner yang diterima 50 (100%), 46 (92%)
kuesioner dapat diolah, 4 (8%) tidak dapat diolah oleh peneliti
dikarenakan kuesioner yang diberikan tidak diisi secara lengkap oleh responden. 1.
Uji Validitas Secara keseluruhan variabel-variabel penelitian mempunyai nilai korelasi
(r-hitung) yang lebih besar dari r-tabel yaitu 0,2907 kecuali untuk pertanyaan 17
variabel Kinerja Manajerial yaitu KM2. Item/ butir pertanyaan variabel-variabel penelitian yang valid dapat digunakan pada analisis selanjutnya, sementara item/ butir pertanyaan yang tidak valid harus dibuang atau tidak digunakan dalam analisis selanjutnya (Sufren & Yonathan:59). 2.
Uji Reliabilitas Tabel 4.9 Uji Reliabilitas Data Variabel
Alpha
Batas
Cronbach
Reliabilitas
0,783
0,6
Reliabel
Kinerja Manajerial
0,848
0,6
Reliabel
Pelaporan/
0,698
0,6
Reliabel
Transparansi Publik
0,742
0,6
Reliabel
Aktivitas
0,760
0,6
Reliabel
0,844
0,6
Reliabel
Kejelasan Sasaran
Keterangan
Anggaran
Pertanggungjawaban Anggaran
Pengendalian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sumber: Hasil Pengolahan Data
18
Jawaban kuesioner penelitian tersebut dinyatakan reliabel karena masingmasing pertanyaan dijawab secara konsisten. Berdasarkan hasil pengujian data bahwa nilai cronbach alpha dari masing-masing variabel yang diteliti lebih besar dari 0,6. 3.
Uji Normalitas Tabel 4.10 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual
N
46
Normal Parametersa,b Most Extreme Differences
Mean Std. Deviation Absolute Positive Negative
Kolmogorov-Smirnov Z Asymp. Sig. (2-tailed)
0E-7 2,54960434 ,102 ,102 -,076 ,689 ,729
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. Dari hasil pengujian kolmogorov-smirnov menunjukkan bahwa nilai asymp.sig. (2-tailed) dalam penelitian ini memiliki nilai lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa persamaan regresi untuk masing-masing model berdistribusi normal.
19
4. Uji Multikolonieritas Tabel 4.11 Coefficients Model
Unstandardized Coefficients
B
Std. Error 5,640
a
Standardiz ed Coefficient s
t
Sig.
Beta
(Constant) 17,208 3,051 Kejelasan Sasaran -,105 ,146 -,080 -,718 Anggaran Kinerja Manajerial ,005 ,071 ,007 ,071 1 Pelaporan/ pertanggungjawaban -,980 ,410 -,293 -2,388 Anggaran Transparansi Publik ,092 ,099 ,110 ,928 Aktivitas Pengendalian 1,160 ,176 ,874 6,597 a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Collinearity Statistics
Toleranc e
VIF
,004 ,477
,805
1,243
,944
,903
1,107
,022
,658
1,519
,359 ,000
,708 ,564
1,413 1,775
Sumber: Output SPSS 20 Dari tabel 4.11 diatas dapat dilihat bahwa untuk variabel independen, angka VIF dibawah 10 dan hasil tolerance dibawah 0,10. Dengan demikian dapat dinyatakan model regresi tidak dapat multikolonieritas. 5.
Uji Heterokedastisitas
20
Dari hasil tampilan gambar 4.3 diatas menunjukkan bahwa titik-titik tersebar secara acak baik diatas maupun dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y. Hal ini berarti bahwa model regresi tidak terjadi heterokedastisitas. 6.
Uji Hipotesis Coefficients
Model
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
B (Constant)
a
Std. Error
17,208
5,640
-,105
,146
,005
t
Sig.
Beta 3,051
,004
-,080
-,718
,477
,071
,007
,071
,944
-,980
,410
-,293
-2,388
,022
,092
,099
,110
,928
,359
1,160
,176
,874
6,597
,000
Kejelasan Sasaran Anggaran Kinerja Manajerial 1
Pelaporan/ Pertanggungjawaban Anggaran Transparansi Publik Aktivitas Pengendalian
a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Sumber: Data primer yang diolah, 2015 Pembahasan 1.
Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) Pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas
kinerja
instansi pemerintah diperoleh dengan nilai t-hitung -0,718 < t-tabel -2,021 dengan taraf signifikan 0,477 > 0,05. Dengan demikian Ha ditolak dan H0 diterima. Oleh
21
karena itu dapat disimpulkan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kejelasan sasaran anggaran di pemerintah Kabupaten Lingga sudah bisa dinyatakan secara jelas dan spesifik. Ini terlihat dari jawaban responden yang mayoritas menjawab setuju pada item pernyataan kuesioner. Namun pada satu item pernyataan yaitu item 6, rata-rata jawaban responden menjawab netral (3). Ini menunjukkan bahwa responden masih belum bisa memenuhi sifat menantang, tetapi layak. Seperti dijelaskan dalam salah satu fungsi anggaran menurut Nordiawan dan Hertianti Ayuningtyas (2010:70) yaitu anggaran sebagai alat motivasi. Anggaran akan menjadi alat motivasi yang baik jika memenuhi sifat “menantang, tetapi masih mungkin dicapai” maksudnya adalah suatu anggaran itu hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi, dan jangan terlalu mudah sehingga terlalu mudah dicapai. 2.
Pengaruh Kinerja Manajerial (X2) Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) Pengaruh kinerja manajerial terhadap akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah diperoleh dengan t-hitung 0,071 < t-tabel 2,021 dengan taraf signifikan 0,944 > 0,05. Dengan demikian Ha ditolak dan H0 diterima. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kinerja manajerial tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa semakin meningkatnya kinerja manajerial tidak selalu menyebabkan meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
22
3.
Pengaruh Pelaporan/ Pertanggunjawaban Anggaran (X3) Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) Pengaruh
pelaporan/
pertanggumgjawaban
anggaran
terhadap
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diperoleh dengan t-hitung -2,388 > 2,021 dengan taraf signifikan 0,022 < 0,05. Dengan demikian Ha diterima dan H0 ditolak. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pelaporan/ pertanggungjawaban anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan rata-rata jawaban responden yang menjawab setuju. Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lingga telah menyampaikan pertanggungjawaban berupa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD dilaksanakan secara periodik yang mencakup Laporan Realisasi Anggaran SKPD, Neraca SKPD, Laporan Arus Kas dan Catatan atas laporan keuangan SKPD sesuai yang diamanatkan peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005. 4.
Pengaruh Transparansi Publik (X4) Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) Pengaruh transparansi publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah diperoleh dengan t-hitung 0,928 < t-tabel 2,021 dengan taraf signifikan 0,359 > 0,05. Dengan demikian Ha ditolak dan H0 diterima. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa transparansi publik tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Responden setuju jika pengumuman pengelolaan APBD kepada masyarakat dapat meningkatkan transparansi. Namun mereka tidak setuju jika
23
pengumuman APBD bisa didapat setiap waktu dan pengumuman kebijakan APBD mudah didapatkan. APBD adalah salah satu sumber untuk pembiayaan penyelenggaraan program organisasi perangkat daerah. Itu berarti dalam penyusunan RKA-SKPD menggunakan dana dari APBD. Hal yang menyebabkan kurang setuju responden dan bersikap netral karena RKA SKPD merupakan usulan anggaran dimana rencana anggaran tersebut belum tentu dapat terwujud semuanya. Menurut Asrida (2012) memberikan informasi secara terbuka dan terlalu awal kepada masyarakat dikuatirkan dapat menimbulkan salah persepsi masyrakat terhadap kredibilitas aparatur pemerintah. 5.
Pengaruh Aktivitas Pengendalian (X5) Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) Pengaruh aktivitas pengendalian terhadap akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah diperoleh dari t-hitung 6,597 > t-tabel 2,021 dengan taraf signifikan 0,000 < 0,05. Dengan demikian Ha diterima dan H0 ditolak. Oleh karena itu aktivitas pengendalian berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sesuai dengan teori Mardiasmo (2009:64) yang menyatakan bahwa sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Aktivitas pengendalian juga dibutuhkan untuk menghindarinya adanya pengeluaran anggaran yang terlalu besar atau adanya penggunaan yang tidak semestinya seperti yang disebutkan Nordiawan (2008:49). Dengan menerapkan
24
prinsip aktivitas pengendalian maka anggaran bisa digunakan dengan semestinya dan bisa dimanfaatkan dengan optimal. 6.
Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kinerja Instansi Pemerintah, Pelaporan/ Pertanggungjawaban Anggaran, Transparansi Publik Dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, kinerja manajerial, pelaporan/
pertanggungjawaban anggaran, transparansi publik dan aktivitas pengendalian terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diperoleh dengan nilai F lebih besar dari 4 dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05. Dengan demikian bahwa Ha diterima dan H0 ditolak. Oleh karena itu kejelasan sasaran anggaran, kinerja manajerial, pelaporan/ pertanggungjawaban anggaran, transparansi publik dan aktivias pengendalian secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. PENUTUP Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis data sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1.
Kejelasan sasaran anggaran, kinerja manajerial dan transparansi publik secara parsial tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pengaruh yang ditunjukkan adalah kurang artinya kejelasan sasaran anggaran, kinerja manajerial dan transparansi publik masih kurang atau tidak memberi dampak terhadap akuntabilitas kinerja instansi
25
pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tidak tergantung pada kejelasan sasaran anggaran, kinerja manajerial dan transparansi publik. Sedangkan pelaporan/ pertanggungjawaban anggaran dan aktivitas pengendalian berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.. 2.
Kejelasan
sasaran
pertanggungjawaban pengendalian
angggaran, anggaran,
kinerja transparansi
manajerial, publik
pelaporan/
dan
aktivitas
secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Keterbatasan Penelitian Peneliti menyadari adanya keterbatasan dalam penelitian ini yaitu: 1.
Sampel dalam penelitian ini hanya mengambil dari beberapa SKPD saja, sehingga hasilnya belum menyeluruh.
2.
Pengumpulan data hanya menggunakan instrumen kuesioner tanpa melakukan wawancara.
3.
Pemahaman peneliti yang masih terbatas mengenai teori penyusunan daftar kuesioner dari teori mungkin mempengaruhi responden dalam pengisian kuesioner.
Saran Untuk penelitian selanjutnya: a.
Dipenelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas sampel yang digunakan dalam penelitian sehingga hasil penelitian lebih menyeluruh.
26
b.
Pengumpulan data tidak hanya dilakukan dengan penyebaran kuesioner, tetapi bisa juga ditambahkan dengan wawancara agar hasilnya lebih akurat.
c.
Penelitian selanjutnya diharapkan agar seluruh responden dapat mengisi kuesioner yang diberikan sehingga jawaban hasil penelitian juga dapat menyeluruh.
DAFTAR PUSTAKA Asrida. (2012). Pengaruh Penetapan Prinsip Akuntanbilitas dan Transparansi Keuangan Terhadap Kinerja Penyusunan Anggaran Pada Pemerintah Kabuoaten Bireuen, Volume 1 No 1, Fakultas Ekonomi Universitas Almuslim Bireuen Aceh. Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga. Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penertiban Universitas Diponegoro. Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta. Andi. Nordiawan, Deddi. 2008. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat. Nordiawan, Deddi dan Hertianti, Ayuningtyas. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
27
Nuraini, dan Dian Indudewi. (2012). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Brebes, Volume 11 No 4. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Kerja Daerah Kabupaten Lingga. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/ Lembaga. Renyowijoyo, Muindro. 2010. Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non Laba. Jakarta: Mitra Wacana Media. Sangadji, E. M., dan Sopiah. 2010. Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian. Yogyakarta. Andi Offset. Saputra, Iskandar. (2014). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada SKPD
Di Pemerintahan Kabupaten Bintan, Skripsi.
Fakultas Ekonomi UMRAH Tanjungpinang. Saputra, Jhony. (2014). Pengaruh Kejelasan sasaran Anggaran, Kinerja Manajerial, dan Pelaporan/ Pertanggungjawaban Anggaran terhadap
28
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau), Fakultas Ekonomi UMRAH Tanjung Pinang. Sari, Diana. (2012). Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Seminar Nasional Akuntansi dan Bisnis. Siadari, Donna Kuay Teng. (2012) Pengaruh Evaluasi, Kejelasan Tujuan, Partisipasi, Umpan Balik dan Kesulitan Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah (Studi Kasus Provinsi Kepulauan Riau), Skripsi. Fakultas Ekonomi UMRAH Tanjungpinang. Sufren & Yonathan Natanael. (2014). Belajar Otodidak SPSS Pati Bisa. Jakarta: Gramedia. Suliyanto. 2005. Metode Riset BISNIS. Yogyakarta: Andi OFFSET. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Beberapa PeraturanPemerintah
Lainnya
Digunakan
Sebagai
Dasar
petunuk
Pelaksanaan Anggaran. UU. No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Wahyuni,
Rizka
dkk.
(2014).
Pengaruh
Kejelasan
Sasaran
Anggaran,
Desentralisasi Dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Manajerial
29
Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Kasus Pada SKPD Pemerintah Kota Pekanbaru) Vol 1 No 2, Fakultas Ekonomi Universitas Riau. WWW.LINGGAKAB.GO.ID
30
