PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, KINERJA MANAJERIAL, DAN PELAPORAN/PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU) Jhony Saputra Program Studi Akuntansi FE UMRAH Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menguji: 1) Pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, 2) Pengaruh kinerja manajerial terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, 3) Pengaruh pelaporan/pertanggungjawaban anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, kinerja manajerial dan pelaporan/pertanggungjawaban anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Jenis penelitian ini digolongkan pada penelitian yang bersifat kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah SKPD pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Pemilihan sampel dengan metode purposive sampling, dengan jumlah responden 77. Hasil penelitian membuktikan bahwa: 1) Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, 2) Kinerja manajerial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, 3) pelaporan/pertanggungjawaban anggaran bepengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan 4) kejelasan sasaran anggaran, kinerja manajerial dan pelaporan/pertanggungjawaban anggaran berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dalam penelitian ini disarankan: 1) Dalam menentukan sasaran anggaran pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebaiknya lebih memperhatikan dan mengutamakan program kerja atau kegiatan yang lebih bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat, 2) Sebaiknya pemerintah Provinsi Kepulauan Riau lebih melakukan pengawasan terhadap kinerja manajerial sehingga perencanaan program kerja yang dibuat dapat berjalan dengan baik sesuai target yang telah ditentukan, 3) Dalam hal pelaporan/pertanggungjawaban anggaran hendaknya menggunakan prinsip transparansi sehingga terciptanya pemerintahan yang baik. 4) Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti masalah yang sama, dianjurkan meneliti pada subjek yang lain, dengan variable-variabel lain yang berpengaruh diperoleh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan bisa mengambil sampel yang lebih luas dan menggunakan metode lain seperti wawancara dan observasi sehingga dapat meningkatkan kualitas data yang diperoleh. Kata Kunci: Kejelasan Sasaran Anggaran, Kinerja Manajerial, Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
1
1. Pendahuluan Penerapan anggaran berbasis kinerja diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Dalam peraturan ini, disebutkan tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Adanya RKA-SKPD ini berarti telah terpenuhinya kebutuhan tentang anggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas. Dimana anggaran berbasis kinerja menuntut adanya output optimal atau pengeluaran yang dialokasikan sehingga setiap pengeluaran harus berorientasi atau bersifat ekonomi, efisien, dan efektif. Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting) merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi dan rencana strategis organisasi, Bastian (2006:171). Anggaran dengan pendekatan kinerja menekankan pada konsep value for money dan pengawasan atas kinerja output. Pendekatan anggaran kinerja disusun untuk mencoba mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolok ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik, Mardiasmo (2009:84). Mardiasmo (2009:20) mengatakan akuntabilitas publik adalah kewajiban seorang pemegang amanah untuk memberikan informasi, pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapan segala aktifitas kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik, sehingga upaya perbaikan secara terus menerus akan mencapai keberhasilan di masa mendatang, Bastian (2006: 275). Reformasi anggaran ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. UU Nomor 17 Tahun 2003 memuat perubahan-perubahan mendasar dalam perencanaan dan penyusunan anggaran, yang salah satunya adalah pendekatan penganggaran berbasis kinerja (performance based budgeting). Konsep penganggaran berbasis kinerja menuntut adanya keterkaitan antara anggaran dengan kinerja. Penganggaran berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan (input) dengan keluaran (output) dan hasil yang diharapkan (outcomes), yang dapat memberikan informasi mengenai kinerja pemerintah yang didasarkan pada efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Rumusan kinerja yang ingin dicapai harus bersifat terukur dan ditetapkan bersama indikator kinerja tertentu untuk mengukur pencapaian kinerjanya (Suluh, 2012). Sejalan dengan semangat akuntabilitas dan transparansi dalam rangka reformasi pengelolaan keuangan pemerintah, dorongan terhadap kebutuhan akan pengukuran kinerja pemerintahaan juga meningkat. Pengukuran kinerja inidiperlukan sebagai informasi mengenai manfaat yang diberikan dari jasa pelayanan publik yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Kinerja secara umum dapat didefinisikan sebagai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program untuk mencapai suatu sasaran, tujuan, misi, dan visi yang telah ditetapkan oleh organisasi. Untuk mengukur kinerja harus ditentukan terlebih dahulu kriteria keberhasilan, yang berupa tujuan atau target
2
yang hendak dicapai, dan dituangkan dalam perencanaan kinerja. Rai dalam Suluh (2012) menyebutkan pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang terdiriatas indikator input, output, outcome, benefit, dan impact. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk menguji pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian yang di lakukan oleh Haspiarti (2012), dengan judul Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Pemerintah Kota Parepare) menunjukkan hasil bahwa perencanaan anggaran dan pelaporan/pertanggungjawaban anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintan dan plaksanaan anggaran serta evaluasi kinerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian ini merupakan lanjutan dari penelitian Haspiarti (2012). Perbedaan Penelitian ini dengan penelitian Haspiarti adalah bahwa penelitian ini dilakukan pada tempat yang berbeda, waktu dan responden yang digunakan. 2. TINJAUAN PUSTAKA 1. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Menurut Halim dalam Herawaty (2012), Akuntabilitas publik merupakan pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan informasi dan pengungkapan tersebut, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mau dan mampu menjadi subyek pemberi informasi atas aktivitas dan kinerja keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten dan dapat dipercaya. Pemberian informasi dan pengungkapan kinerja keuangan ini adalah dalam rangka pemenuhan hak-hak masyarakat, yaitu hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk diperhatikan aspirasi dan pendapatnya, hak diberi penjelasan, dan hak menuntut pertanggungjawaban. Menurut Mardiasmo (2009:63), anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu: (1) alat perencanaan, (2) alat pengendalian, (3) alat kebijakan fiskal, (4) alat politik, (5) alat koordinasi dan komunikasi, (6) alat penilaian kinerja, (7) alat motivasi, dan (8) alat menciptakan ruang publik. Bastian dalam Herawati (2011), penyusunan anggaran dapat dikatakan baik apabila memenuhi persyaratan: (1) berdasarkan program, (2) berdasarkan pusat pertanggungjawaban dan (3) sebagai alat perencanaan dan pengendalian. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu tatanan, instrumen, dan metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap - tahap sebagai berikut: 1. Penetapan perencanaan stratejik. 2. Pengukuran kinerja. 3. Pelaporan kinerja. 4. Pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan, Haspiarti (2012). Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penerapan sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung
3
secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan bebas dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme, Riantiarno & Azlina (2011). 2. Kejelasan Sasaran Anggaran Setiap kegiatan organisasi harus dapat diukur dan dinyatakan keterkaitannya dengan pencapaian arah organisasi di masa yang akan datang yang dinyatakan dalam visi dan misi organisasi. Adanya pengukuran tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam bentuk mekanisme evaluasi, maka dapat diketahui kinerja suatu organisasi, Herawaty (2011). Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan melalui kegiatan, program atau kebijaksanaan dalam pemerintahan dibutuhkan pembagian wewenang atau pendelegasian yang tepat. Pergeseran sistem pemerintahan Republik Indonesia dari sentralisasi ke desentralisasi didukung oleh UU Otonomi Daerah yang terdiri dari UU No.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diberlakukan sejak Januari 2001. Menurut Gordon dan Miller (1976) dalam Nazaruddin (1998) berpendapat, desentralisasi itu dibutuhkan karena adanya kondisi administratif yang semakin kompleks. Begitu pula tugas dan tanggungjawab, sehingga perlu pendistribusian otoritas pada manajemen yang lebih rendah, Herawaty (2011). Menurut Locke dan Latham (1984) dalam Samuel (2008), agar pengukuran sasaran efektif ada 7 indikator yang diperlukan: 1. Tujuan, membuat secara terperinci tujuan umum tugas-tugas yang harus dikerjakan. 2. Kinerja, menetapkan kinerja dalam bentuk pertanyaan yang diukur. 3. Standar, menetapkan standar atau target yang ingin dicapai. 4. Jangka Waktu, menetapkan jangka waktu yang dibutuhkan untuk pengerjaan. 5. Sasaran Prioritas, menetapkan sasaran yang prioritas. 6. Tingkat Kesulitan, menetapkan sasaran berdasarkan tingkat kesulitan dan pentingnya. 7. Koordinasi, menetapkan kebutuhan koordinasi, Putra (2013). 3. Kinerja Manajerial Kinerja jika dilihat dari bahasa artinya adalah performance yang berarti prestasi. Jadi kinerja merupakan prestasi kerja seorang pegawai. Menurut Mahsun (2006), kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian, pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi, Putra (2013). Menurut Mahoney et. al (1963) dalam Putra (2013) kinerja manajerial adalah kinerja para individu anggota organisasi dalam kegiatan manajerial, yang diukur dengan menggunakan indikator : 1. Perencanaan adalah penentuan kebijakan dan sekumpulan kegiatan untuk selanjutnya dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi waktu sekarang dan yang akan datang. Perencanaan bertujuan untuk memberikan pedoman dan tata cara pelaksanaan tujuan, kebijakan, prosedur, penganggaran dan program kerja sehingga terlaksana sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. 2. Investigasi merupakan kegiatan untuk melakukan pemeriksaan melalui pengumpulan dan penyampaian informasi sebagai bahan pencatatan, pembuatan laporan, sehingga mempermudah dilaksanakannya pengukuran hasil dan analisis terhadap pekerjaan yang telah dilakukan.
4
3. Koordinasi, menyelaraskan tindakan yang meliputi pertukaran informasi dengan orang-orang dalam unit organisasi lainya, guna dapat berhubungan dan menyesuaikan program yang akan dijalankan. 4. Evaluasi adalah penilaian yang dilakukan oleh pimpinan terhadap rencana yang telah dibuat, dan ditujukan untuk menilai pegawai dan catatan hasil kerja sehingga dari hasil penilaian tersebut dapat diambil keputusan yang diperlukan. 5. Pengawasan, yaitu penilaian atas usulan kinerja yang diamati dan dilaporkan atau kemampuan untuk mengarahkan, memimpin, membimbing, menjelaskan segala aturan yang berlaku, memberikan dan menagani keluhan pelaksanaan tugas bawahan. 6. Pemilihan Staff, yaitu memelihara dan mempertahankan bawahan dalam suatu unit kerja, menyeleksi pekerjaan baru, menempatkan dan mempromosikan pekerjaan tersebut dalam unitnya atau unit kerja lainnya. 7. Negoisasi, yaitu usaha untuk memperoleh kesepakatan dalam hal pembelian, penjualan atau kontrak untuk barang-barang dan jasa. 8. Perwakilan, yaitu menyampaikan informasi tentang visi, misi, dan kegiatan-kegiatan organisasi dengan menghadiri pertemuan kelompok bisnis dan konsultasi dengan kantor-kantor lain, Putra (2013). 4. Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran Instansi pemerintah yang berkewajiban menerapkan sistem akuntabilitas kinerja dan menyampaikan pelaporannya adalah instansi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah DaerahKabupaten/Kota. Adapun penanggung jawab penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah pejabat yang secara fungsional bertanggungjawab melayani fungsi administrasi di instansi masing-masing. Selanjutnya pimpinan instansi bersama tim kerja harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan/kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya, Herawaty (2011). Proses pertanggungjawaban anggaran diawali dengan penyusunan laporan keuangan pemerintah. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan disebutkan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, pertama; relevan, yang berarti informasi harus memiliki feedback value, predictive value, tepat waktu dan lengkap; kedua andal, yang berarti informasi harus memiliki karakteristik penyajian jujur, veriability, netralitas; ketiga dapat dibandingkan, berarti laporan keuangan dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain dan keempat dapat dipahami, berarti bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna, Andriani dan Hatta (2011). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 mengamanatkan Pemerintah Daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD dilaksanakan secara periodik yang mencakup : a. Laporan realisasi anggaran SKPD b. Neraca SKPD c. Laporan Arus Kas, dan d. Catatan atas laporan keuangan SKPD 5
Kepala SKPD menyusun dan melaporkan arus kas secara periodik kepada kepala daerah, laporan tersebut disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan. Penelitian Terdahulu Berbagai penelitian telah dilakukan sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini yang di lakukan oleh Haspiarti (2012), dengan judul Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Pemerintah Kota Parepare) menunjukkan hasil bahwa perencanaan anggaran dan pelaporan/pertanggungjawaban anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintan dan plaksanaan anggaran serta evaluasi kinerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Herawaty (2011), melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Jambi. Secara parsial yang memiliki pengaruh negatif yaitu variabel variabel X1 (Kejelasan sasaran anggaran) dan X2 (Pengendalian akuntansi). Variabel yang mempunyai pengaruh positif yaitu variabel sistem pelaporan (X3). Suluh (2012), melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Karakteristik Penganggaran Terhadap Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Kota Malang dihasilkan bahwa Hanya varibel kejelasan sasaran anggaran yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja pelaksanaan anggaran pemerintah, sedangkan variable lainnya seperti partisipasi penganggaran, kesulitan sasaran anggaran, umpan balik anggaran dan evaluasi anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja pelaksanaan anggaran pemerintah. Penelitian ini merupakan lanjutan dari penelitian Haspiarti (2012). Perbedaan Penelitian ini dengan penelitian Haspiarti adalah bahwa penelitian ini dilakukan pada tempat yang berbeda, waktu dan responden yang digunakan. Kerangka Pemikiran Untuk mempermudah alur pemikiran yang ada maka penulis memberikan model pemikiran sebagai berikut: Kejelasan Sasaran Anggaran (X1)
H1
Kinerja Manajerial (X2)
H2
H3 Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran (X3)
H4
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran
6
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)
Hipotesis Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah dapat dilakukan hipotesis sebagai berikut: H1: Diduga Kejelasan Sasaran Anggaran Berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. H2: Diduga Kinerja Manajerial Berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. H3: Diduga Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran Berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. H4: Diduga Kejelasan Sasaran Anggaran, Kinerja Manajerial, dan Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran, dan secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 3. Metode Penelitian Definisi Operasional Variabel Definisi operasional variabel merupakan penjelasan mengenai pengertian teoritis variabel sehingga dapat diamati dan diukur dan parameter yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) Menurut Halim dalam Herawati (2012), Akuntabilitas publik merupakan pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) Setiap kegiatan organisasi harus dapat diukur dan dinyatakan keterkaitannya dengan pencapaian arah organisasi di masa yang akan datang yang dinyatakan dalam visi dan misi organisasi. Adanya pengukuran tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam bentuk mekanisme evaluasi, maka dapat diketahui kinerja suatu organisasi. Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan melalui kegiatan, program atau kebijaksanaan dalam pemerintahan dibutuhkan pembagian wewenang atau pendelegasian yang tepat. Pergeseran sistem pemerintahan Republik Indonesia dari sentralisasi ke desentralisasi didukung oleh UU Otonomi Daerah yang terdiri dari UU No.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diberlakukan sejak Januari 2001. Kinerja Manajerial (X2) Kinerja jika dilihat dari bahasa artinya adalah performance yang berarti prestasi. Jadi kinerja merupakan prestasi kerja seorang pegawai. Menurut Mahsun (2006), kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian, pelaksanaan suatu kegiatan /program /kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi, Putra (2013). Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran (X3) Laporan Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah (LAKIP) adalah pejabat yang secara fungsional bertanggungjawab melayani fungsi administrasi di instansi masing-
7
masing. Selanjutnya pimpinan instansi bersama tim kerja harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan/kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya, Herawaty (2011).
Tabel 1 Definisi Operasional Variabel Penelitian No. Variabel 1. Kejelasan Sasaran Anggaran
2.
3.
4.
Kinerja Manajerial
Indikator
Pelaporan / Pertanggungjawaban Anggaran Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Tujuan Kinerja Standar Jangka Waktu Sasaran Prioritas Tingkat Kesulitan Koordinasi Perencanaan Investigasi Koordinasi Evaluasi Pengawasan Pemilihan Staff Negosiasi Perwakilan Laporan realisasi anggaran SKPD Neraca SKPD Catatan atas laporan keuangan SKPD Penetapan perencanaan stratejik. Pengukuran kinerja. Pelaporan kinerja. Pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan.
Skala
Likert
Likert
Likert
Likert
Jenis Penelitian Berdasarkan rumusan masalah, maka jenis penelitian ini tergolong pada penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif berguna untuk menganalisis pengaruh antara satu variabel dengan variabel lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa jauh variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Penelitian ini menjelaskan pengaruh kejelasan sasaran anggaran, kinerja manajerial dan pelaporan/pertanggungjawaban anggaran sebagai variabel independen dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai variabel dependennya.
8
Populasi, Sampel dan Responden Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) dalam lingkup Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau. Adapun teknik dalam pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu yaitu yang di pilih hanya berkaitan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Dimana yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah seluruh SKPD yang ada di Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari 36 SKPD. Responden dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas, Sekretaris, Kabid, Kabag, Kasubbag dan Kasi dari setiap SKPD berdasarkan kriteria yang berjumlah 5 SKPD, sehingga responden berjumlah 77 orang. Jenis dan Sumber Data Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data subyek (Self-Report Data). Data subyek adalah jenis data penelitian yang berupa opini, sikap pengalaman atau karakteristik dari seseorang atau kelompok orang yang menjadi subyek penelitian (responden). Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber yang asli (tidak melalui perantara). Data primer dikumpilkan secara khusus oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan yang telah terstruktur dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dari para responden. Teknik Pengumpulan Data Penelitian ini dilakukan dengan metode survey, semua populasi dijadikan sampel berdasarkan kriteria. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menyerahkan langsung kuesioner kepada responden dan memintanya kembali pada tanggal yang dijanjikan oleh responden. 4. Operasionalisasi Variabel Operasional variable dapat dilhat pada Tabel 1. Pengujian Validitas dan Reliabilitas Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner, oleh karena itu untuk mengukur handal atau tidaknya kuesioner digunakan analisis validitas dan reliabilitas. Instrumen yang valid dan reliabel dalam mengumpulkan data sangat diperlukan untuk mendapatkan hasil penelitian yang juga valid dan reliabel. Instrumen valid dilakukan untuk mengetahui apakah instrumen alat ukur telah menjalankan fungsi ukurannya (Wijaya, 2012:116). Instrumen yang reliabel dilakukan untuk mengetahui tingkat kestabilan suatu alat ukur (Wijaya, 2012:115). Metode Analisa Data Penelitian ini melakukan uji asumsi klasik atas data sekunder, yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal apakah tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Uji Multikolinearitas yaitu situasi adanya korelasi variabel-variabel bebas antara yang satu dengan yang lainnya. Uji Heteroskedastisitas yaitu untuk
9
menunjukkan bahwa varians variabel tidak sama untuk semua pengamatan. Pengujian hipotesis diuji dengan menggunakan uji koefisien determinasi, uji T dan uji F. Berikut ini adalah persamaan yang digunakan dalam penelitian: Y = a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + e
Keterangan : Y = Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah a = Konstanta b = KoefisienRegresi X1 = Kejelasan Sasaran X2 = Kinerja Manajerial X3 = Pelaporan/Pertanggungjawaban e = Standar error Hasil dan Pembahasan Hasil penelitian ini memperlihatkan persamaan regresi sebagai berikut: Y = 22,870 + 0,644KSA + 0,042KM - 0,96PPA Dari persamaan regresi diatas terlihat ada beberapa variabel yang berpengaruh positif yaitu variabel X1 (kejelasan sasaran anggaran) dan X2 (kinerja manajerial). Pengaruh positif berarti bahwa apabila variabel ini naik satu tingkat maka variabel dependen akan naik satu tingkat. Dan variabel yang berpengaruh positif yaitu variabel X3 (pelaporam/pertanggungjawaban anggaran).Pengaruh negatif berarti bahwa apabila variabel ini naik satu tingkat maka variabel dependen akan turun satu tingkat. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dimana semua variabel peneliti sebelumnya mempunyai pengaruh positif. Apabila dilihat dari signifikansi maka variabel yang tidak signifikan ada satu variabel yaitu variabel pelaporan/ pertanggungjawaban anggaran. Berdasarkan penelitian terdahulu bahwa kejelasan sasaran anggaran, kinerja manajerial berpengaruh secara positif dan signifikan baik secara simultan maupun secara persial terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian terdahulu. Hasil pengolahan data memperlihatkan bahwa besarnya pengaruh variabel independen hanya sebesar 0,137 yang artinya 13,7% variabel dependen akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat dijelaskan oleh variabel independen kejelasan sasaran anggaran, kinerja manajerial dan pelaporan/pertanggungjawaban anggaran. Sedangkan sisanya sebesar 86,3 di jelaskan oleh variabel lain. 5. Kesimpulan dan Saran Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Hasil analisis menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. 2. Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja manajerial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
10
3. Hasil analisis menunjukkan bahwa pelaporan/pertanggungjawaban anggaran bepengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. 4. Hasil analisis menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran, kinerja manajerial dan pelaporan/pertanggungjawaban anggaran berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Saran Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti dapat memberikan saran–saran sebagai berikut : 1. Dalam menentukan sasaran anggaran pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebaiknya lebih memperhatikan dan mengutamakan program kerja atau kegiatan yang lebih bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat. 2. Sebaiknya pemerintah Provinsi Kepulauan Riau lebih melakukan pengawasan terhadap kinerja manajerial sehingga perencanaan program kerja yang dibuat dapat berjalan dengan baik sesuai target yang telah ditentukan. 3. Dalam hal pelaporan/pertanggungjawaban anggaran hendaknya menggunakan prinsip transparansi sehingga terciptanya pemerintahan yang baik. 4. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti masalah yang sama, dianjurkan meneliti pada subjek yang lain, dengan variable-variabel lain yang berpengaruh diperoleh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan bisa mengambil sampel yang lebih luas dan menggunakan metode lain seperti wawancara dan observasi sehingga dapat meningkatkan kualitas data yang diperoleh. DAFTAR PUSTAKA Andriani, Wiwik dan Hatta, Ermataty. (2012). Analisi Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Pusat (Studi Pada Politeknik Negeri Padang), (online), Volume 7 No.2. Anjarwati, Mei. (2012).Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, (online), Volume 1 No. 2. Bastian. 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga. Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis Multivariat dengan program SPSS. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro. Haspiarti. (2012). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Parepare). Skripsi. UNHAS. Sulawesi Selatan. Herawati, Netty. (2011). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran , Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Jambi, (online), Volume 13 No. 2. Kurniawan, Albert. 2009. Belajar Mudah Untuk Pemula. Yogyakarta: Media Kom. Lampiran 2 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Ringkasan APBD Menurut Organisasi dan Urusan Pemerintahan. Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta:ANDI. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Priyanto. 2010. Paham Analisa Data Statistik dengan SPSS. Yogyakarta: Media Kom.
11
Putra, Deki. (2013). Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang), (online), Volume 1 No. 1. Riantiarno, Reynaldi dan Azlina, Nur. (2011). Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang), (Online), Volume 3 No. 3. Suluh, Alfons Redemptus Benedik. (2012). Pengaruh Karakteristik Penganggaran Terhadap Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Lingkup Wilayah Kerja KPPN Malang), (online), Volume 1 No. 2. Supranto, J. 2009. Statistik: Teori dan Aplikasi. Edisi 7. Jakarta: Erlangga. Supranto. 2007. Teknik Sampling Untuk Survey dan Eksperimen. Jakarta: Rineka Cipta. UU No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara dan beberapa peraturan pemerintah lainnya digunakan sebagai dasar petunjuk pelaksanaan anggaran. UU No. 17 tahun 2003 tentang perubahan sistem penganggaran dari tradisional budget menjadi penganggaran berbasis kinerja. UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem perencanaan pembangunan nasional. Wijaya, Toni. 2012. Cepat Menguasai SPSS 20 Untuk Olah Data dan Inteprestasi Data. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. Yulius, Oscar. 2010. Compas IT Creatif SPSS 18. Yogyakarta: Panser Pustaka. http://samianstats.wordpress.com/tag/skala-likert.
12
