SILABUS SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN PROGRAM MGISTER AKUNTANSI FE UNS 2014

SILABUS SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN PROGRAM MGISTER AKUNTANSI FE UNS 2014 2014 Dosen: Kelas IIA

Pengampu Dr. Payamta, M.Si, Ak. CA, CPA. •

IB; IIB

KAP. Jl. Ir. Sutami [email protected]

25

Solo.

Web:

kappayamta.com.

Email:

Dr. Bandi, M.Si, Ak. • R. Asisten Direktur II, Lt2, Gedung Pascasarja. Jl. Ir. Sutami 36A Surakarta. blog: bandi.staff.fe.uns.ac.id Email: [email protected]

Deskripsi Matakuliah Matakuliah ini membahas sistem akuntansi untuk sektor publik , khsusnya sistem akuntansi entitas pemerintahan. Pembahasan dimulai dari tujuan penyusunan sistem akuntansi sektor publik /pemerintahan, dasar hukum, gambaran umum pelaksanaan akuntansi sektor publik, kebijakan akuntansi sektor publik dan kelengkapan-kelengkapan sistem akuntansi sektor publik. Setelah menyelesaikan matakuliah ini diharapkan mahasiswa mendapatkan dasar pemahaman tentang sistem akuntansi yang diterapkan dalam lingkup sektor publik. Metode kuliah Kuliah dilaksanakan dengan metode diskusi untuk itu mahasiswa harus aktif berpartisipasi. Tugas Mahasiswa Selama mengikuti kuliah ini mahasiswa harus mengerjakan tugas-tugas sebagai berikut: 1. Presentasi materi kuliah. Tugas ini adalah tugas kelompok untuk itu mahasiswa akan dibagi dalam kelompokkelompok. Meski tugas ini adalah tugas kelompok tetapi penilian prestasi oleh dosen didasarkan pada kemampuan individual. 2. Pratisipasi kelas Mahasiswa selain presenter diharapkan ikut berpartisipasi dalam diskusi dengan cara berpendapat, bertanya, menyanggah dll. Tugas ini adalah tugas individual. 3. Tugas akhir (Paper/Proposal/Rancangan SI) Di akhir masa perkuliahan mahasiswa diwajibkan menulis sebuah paper dengan tema yang relevan dengan sistem akuntansi pemerintahan atau akuntansi pemerintahan atau karya lain dalam bentuk proposal riset akuntansi pemerintahan, rancangan sistem dan prosedur akuntansi entitas pemerintah atau mini riset atau kajian ilmiah yang memanfatkan data keuangan pemerintah. Tugas ini adalah tugas individual yang wajib dikumpulkan tercetak pada akhir semester. Penilaian Nilai akhir ditentukan berdasar komponen sebagai berikut: 1. Partisipasi Kelas & Penugasan Kelompok 20% 2. Tugas Individu/ Proposal &/ Paper 20% Sumber: Sumber Bahan Ajar Sistem Akuntansi Pemerintahan

3. Ujian I 30% 4. Ujian II 30% Jika salah satu komponen tidak terpenuhi atau terlambat memenuhi penugasan di atas, maka mahasiswa dinyatakan tidak lulus.

Buku acuan 1. BPK RI. 2009. Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah. 2. KSAP. Modul Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan. 2009. 3. Payamta, 2010. Kumpulan Materi Kuliah Sistem Akuntansi Pemerintahan (Dikompilasi). Program Magister Akuntansi FE UNS. 4. Bastian, Indra, 2007. Sistem Akuntansi Sektor Publik, Salemba Empat. (kode: IB) 5. Deddi Nodiawan, dkk. 2008. Akuntansi Pemerintahan. Salemba Empat. (Kode DN). 6. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP PP No. 60 tahun 2008). 7. Kumpulan Artikel yang diarahkan Dosen Pengampu. 8. Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Negara (up date): a. UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara; b. UU No.1/2004 tentang Perbendaharaan Negara; c. UU No.15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; d. UU No.32/2004 tentang Pemerintah Daerah; e. UU No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; f. PP No.23/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; g. PP No.24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; h. PP No.58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; i. PP No.8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. j. Permendagri No. 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2013. k. Permendagri No. 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2014 (up date terbaru). l. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.4/2008 tentang Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). m. Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU). n. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum. Rencana Kuliah SESI KE

1 2

MATERI

KEL.

Penjelasan Silabus Silabus Pengantar Sistem Akuntansi Pemerintahan Modul Akuntansi Sektor Private Versus Akuntansi Sektor Publik/Pemerintahan Perkembangan Akuntansi Pemerintahan di Indonesia Modul KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI

Sumber: Sumber Bahan Ajar Sistem Akuntansi Pemerintahan

Presentasi Pengampu

3

4

5

6

7

8

PEMERINTAHAN • Lingkungan Akuntansi Pemerintahan • Entitas Pelaporan • Dasar hukum Pelaporan Keuangan • Asumsi dasar, Karakteristik, dan prinsip akuntansi • Kendala informasi yang relevan dan handal • Unsur-unsur laporan keuangan TEKNIK AKUNTANSI PEMERINTAHAN: • Sistem dan Kebijakan Akuntansi Sektor Publik • Persamaan dasar Akuntansi • Basis akuntansi & Fokus Pengukuran • Akuntansi anggaran & Akuntansi Komitmen • Anggaran Pemerintah (APBN & APBD) • Anggaran Berbasis Kinerja STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN: Perbandingan • PP No. 24 tahun 2005 (cash toward accrual basic) • PP NOMOR 71 TAHUN 2010 (Accruel basis) • Artikel: Kajian Basis Accurel SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT: 1. Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntansi Pusat 2. Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT: BAGIAN KETIGA • KODE AKUN PEMERINTAH PUSAT • SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTASI BARANG MILIK NEGARA • BENTUK DAN FORMAT LAPORAN KEUANGAN • SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI) • Tugas: contoh laporan keuangan KEBIJAKAN AKUNTANSI & PELAPORAN KEUANGAN - POS POS NERACA • Kebijakan akuntansi Pos=Pos Neraca • Struktur dan Isi Laporan • Akuntansi Aset Lancar • Akuntansi Aset Tidak Lancar • Akuntansi Konstruksi Dalam Pengenjaan • Akuntansi Kewajiban • Akuntansi Equitas • Tugas: contoh laporan keuangan UJIAN MID

Sumber: Sumber Bahan Ajar Sistem Akuntansi Pemerintahan

IB –1 SAP PP 71 TH 2010

DN - Bab 1, 5 IB – 3 Modul

K.1 (K-2)

SAP PP No. 24 Th 2005 PP No. 71 Th. 2010 Jan Husada

K.2 (K-3)

PMK No. 171/PMK.05/2007 Bagian 1 & 2.

K.3 (K-4)

PMK No. 171/PMK.05/2007 Bagian 3, 4 & 5 Lamp.: PMK No. 59/PMK.06/2005 (UPDATE)

K.4 (K-5)

KSAP – 2009 IB - 6 PP. 71 TAHUN 2010 Bultek terkait

K.5 (K-1)

9

10

11

AKUNTANSI ASET TIDAK LANCAR • AKUNTANSI PENYUSUTAN ASET TETAP • AKUNTANSI ASET BERSEJARAH • AKUNTANSI ASET TAK BERUJUD • ARTIKEL – JAN HUSADA • Tugas: contoh laporan keuangan – Aset Tetap LAPORAN REALISASI ANGGARAN LAPORAN ARUS KAS, LAPORAN OPERASIONAL LAPORAN PERUBAHAN EQUITAS DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Kasus: contoh laporan keuangan pemerintah SISTEM PENGANGGARAN DAERAH /APBD • Keuangan daerah • Proses Penyusunan APBD • Pedoman Akuntansi APBD • Penyusunan Anggaran Daerah (APBD) • Struktur APBD SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH (SIKD)

12

13 14

15 16

• Prosedur Akuntansi • Rancangan Formulir dan Contoh Jurnal • Chart of Account • Kebijakan Akuntansi Pemda • Kasus: Analisis laporan keuangan Pemda SIKD & SPIP • Akuntansi Keuangan Pos – Pos Neraca daerah • Neraca untuk Pertama kali • Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum (BLU) Implementasi SPIP dalam Kebijakan manajemen Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tugas: contoh laporan keuangan BLU

SAP – 7 BULTEK TERKAIT ARTIKEL P. 71 TAHUN 2010

Pengampu

KSAP - 2009 IB -7 PP. 71 TAHUN 2010

K.1 (K-2)

BUKU I - SIKAD MODUL

K.2 (K-3)

PP No.58/2005 (terbaru) Permendagri No. 37 Tahun 2012 (terbaru) Permendagri 27 tahun 2013 (terbaru)

BUKU 4 - SIKAD IB - 4

K.3 (K-4)

BUKU 2 - SIKAD IB – 8 SPIP PP No. 60 2008

K.4 (K-5)

SPIP PP No. 60 2008 PP 23 tahun 2005 (BLU)

K.5 (K-1)

Permendagri 4 tahun 2008. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 76/PMK.05/2008

Diskusi Tugas Akhir/ Proposal Tesis UJIAN AKHIR

CATATAN

1. Setiap pertemuan, secara individu mahasiswa wajib membaca materi, dan membuat ringkasan materi kuliah (RMK), dan mengerjakan tugas terkait setiap sesi. 2. Setiap kelompok diskusi wajib membuat RMK dan menyelesaikan tugas sesuai silabus dan menyajikan presentasinya di depan kelas serta memimpin diskusi. Dosen akan Sumber: Sumber Bahan Ajar Sistem Akuntansi Pemerintahan

mengarahkan jalannya diskusi, serta melakukan pengamatan partisipasi setiap mahasiswa. 3. Semua bentuk penugasan baik berupa: RMK individu, tugas individu dan tugas tugas kelompok wajib dikumpulkan dalam bentuk softcopy (CD) secara lengkap pada akhir perkulihanan, bersama dengan tugas paper individu (tugas akhir semester). Selain itu, khusus tugas akhir individu wajib wajib dikumpulkan tercetak. 4. Materi kuliah atau bahan diskusi mingguan wajib diemail paling lambat sehari sebelum kuliah berlangsung, ke alamat: [email protected], kelas B ke alamat: [email protected]

Sumber: Sumber Bahan Ajar Sistem Akuntansi Pemerintahan