SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH Magister Akuntansi UNS
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH BANDI
KEUANGAN NEGARA KEUANGAN Dilaksanakan
UU 17/2003 Keuangan
Pelaksana BENDAHARA
UU 1/2004 Perbendaharaan
DILAPORKAN/ Dipertanggung jawabkan
UU 15/2004 Pemeriksaan
PELAPORAN KEUANGAN • PA • KPA
Pelaksana BENDAHARA
UU 1/2004 Perbendaharaan
PP 71/2010 Standar Akuntansi
LAPORAN KEUANGAN
PP 8/2006 Pelp. Keuangan
Sistem Akuntansi •PMK 233/2011 •PMK 171/2007 •PMK 59/2005
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH (SiAP) • UU 1 psl 7 ayat 2 huruf o) – Menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara
Sistem Akuntansi Pemerintah
Laporan Keuangan
Sistem Akuntansi •PMK 233/2011 •PMK 171/2007 •PMK 59/2005
PENDAHULUAN • Indonesia adalah negara hukum • Negara hukum bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik (Wikipedia.org, 2014) • Keuangan Negara dilaksanakan berdasarkan pada hukum/ peraturan perundang-undangan
DASAR HUKUM • UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, • UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan • UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. • PMK No. 233/PMK.05/2011 • PMK No. 171/PMK.05/2007 • PMK No.59/PMK.06/2005
PENDAHULUAN • PMK No. 171/PMK.06/2007: Pengaturan Fungsi Menteri Keuangan sebagai Kuasa BUN yang belum banyak diatur dalam PMK No.59/PMK.06/2005
• Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Penyusunan LK sebagai akibat hasil temuan BPK terhadap LKPP • Penyesuaian Sistem dan Prosedur terhadap peraturan-peraturan perundangan yang mempengaruhi Sistem Akuntansi
FUNGSI MENTERI KEUANGAN UU 1/ 2004 ps 51: 1. Menteri Keuangan selaku BUN menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk pembiayaan dan perhitungannya. (SABUN) 2. Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pendapatan dan belanja (SAI) 3. Akuntansi digunakan untuk menyusun LKPP sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN 1. Presiden selaku kepala pemerintahan memberikan kuasa kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan (UU 17 pasal 6 ayat 2 huruf a). 2. Melaksanakan Fungsi Bendahara Umum Negara (UU 17 pasal 8 huruf f) 3. Menyusun Laporan Keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN (UU 17 pasal 8 huruf g). 4. Menetapkan sistem Penerimaan dan pengeluran kas negara (UU 1 pasal
7 ayat 2 huruf d)
5. Menempatkan uang negara dan mengelola/menatausahakan investasi (UU 1 pasal 7 ayat 2 huruf h) 6. Melakukan pinjaman dan memberikan jaminan atas nama pemerintah (UU 1 pasal 7 ayat 2 huruf j) 7. Melakukan pengelolaan utang dan piutang negara (UU 1 pasal 7 ayat 2 huruf l)
KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN 8. Menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara (UU 1 pasal 7 ayat 2 huruf o) 9. Menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik negara (UU 1 pasal 7 ayat 2 huruf q) 10. Menunjuk pejabat Kuasa Bendahara Umum Negara (UU 1 pasal 7 ayat 2 huruf s). 11. Menteri Keuangan/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Negara/Daerah menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya. (UU 1 pasal 51 ayat 1)
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA PRESIDEN Pemegang kekuasaan PKN
MENTERI………
MENTERI……
MENTERI KEUANGAN
PENGGUNA ANGGARAN
PENGGUNA ANGGARAN
PENGGUNA ANGGARAN
UTANG DAN HIBAH
PENERUSAN PINJAMAN
INVESTASI
SUBSIDI BELANJA LAIN-LAIN
MENTERI KEUANGAN
SELAKU PENGELOLA FISKAL (BUN DAN PENGGUNA ANGGARAN BAPP)
TRANSFER KE DAERAH
BADAN LAINNYA
TRANSAKSI KHUSUS
PENYUSUNAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH Business Process (Reforms, Regulation, Chart of Accounts)
GOV’T F/S Acct. Standards (Development & Dissemination)
Acct. Systems (Building)
Institutional Arrangement
IT Support (Selection & Adoption)
Personnel (Capacity Building)
Spending Ministries FS
STANDAR & SISTEM AKUNTANSI Standar Akuntansi Input Transaksi - Keuangan - Kekayaan - Kewajiban
Process Proses Akuntansi - Analisa Transaksi - Jurnal / Entries - Posting
Output Lap. Keuangan - LRA - Neraca - LAK - CaLK
-Relevan -Andal -Dpt dibandingkan
-Dpt dipahami
SISTEM AKUNTANSI
Formulasi Prosedur Transaksi
Bagan Akun Standar
Pengaturan Kelembagaan
Hardware Dan Software
Personil Terampil
KERANGKA UMUM SAPP SAPP
DJKN
SA-BUN 999
SAI
SAK
SIMAKBMN
SAKUN
SiAP
SAUP&H 01,02
SAU
061,096, 097,101 102 Utang yang diteruspinjamkan
SA-IP 03
099
SA-PP 04
098
SA-TD 05
070,071
SA-BL
Kemayoran, Bungkarno, TMII
Piutang Penerusan Pinjaman (RDI/RPD?)
SA-BSBL 06
SA-TK 99
062,069
Jasa Perbendahar aan; PFK; Koreksi kesalahan
Pengelolaan Fungsi Bendahara Umum Negara (PMK171/PMK.05/2007) MENTERI KEUANGAN
Selaku Pimpinan Departemen Keuangan (PA)
Selaku Bendahara Umum Negara (SA-BUN)
UA-BUN
Dilaksanakan oleh Setjen Depkeu (SAI)
Pengelola BAPP
Pengelola Barang (DJKN) SIMAK-BMN
“BUN” (SiAP)
Pengelola Utang Pemerintah dan Hibah
Pengelola Investasi Pemerintah
Pengelola Penerusan Pinjaman
Pengelola Transfer ke Daerah
Pengelola Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain
Pengelola Badan Lain
Pengelola Transaksi Khusus
Dilaksanakan DJPU
Dilaksanakan DJKN
Dilaksanakan DJPBN
Dilaksanakan DJPK
Dilaksanakan DJA
Dilaksanakan DJPBN
Dilaksanakan Masing-masing Eselon I Depkeu
SA-UPH 061,096,097, 101,102
SA-IP 099
SA-PP 098
SA-TD 070,071
SA-BSBL 062,069
SA-BL
SA-TK
Lender vs BUMN/ Pemda (Utang) (Piutang)
N A P aeIirP SB m Sie-asln cae N K bA n A B ain n U a-B P -ySm nlse H yIh A T B iu eB aT jfr P aP u n B D A rLK aneu rP d kjg H U 9 tIrs 9 a9 u N n a9 LP K a m n9 atoen 9 aU .9 e n i.k S P t .Irnn 9 0 M oD H 0 9 ui3 n a S 0 5 n o -9 kai 4 6 b n 1dtaleeb g sje9 b asU ra iar l9 itah dm D ng nah o 9 iaN P .n nsi ag e0 id K lD m a oH e2 eN ni r P ab id E laL na N M h tn D a A hL N
Satker Penerusan pinjaman ke BUMN
Satker PNBP Keuangan
DESIGN BABUN
Satker Koreksi dan Pengembalian
Satker PFK
Satker Jasa Perbendaharaan
Satker Penerusan Hibah dan Pinjaman Ke PEMDA
UNIT AKUNTANSI BUN 1) UABUN SAPP
2) UAPBUN SiAP
10) UAK BUN-P
3) UAPBUN SA-UPH
4) UAPBUN SA-IP
5) UAPBUN SA-PP
6) UAPBUN SA-BSBL
7) UAPBUN SA-TD
8) UAPBUN SA-TK
11) UAK BUN-D
Ket. UABUN = Unit Akuntansi Bendahara Umum Negara UAPBUN = Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara UAKBUN-P = Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat UAKBUN-D = Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara Daerah
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11)
DJPBN Dit. APK DJPBN Dit. APK DJPU Dit. EAS DJPBN Dit. PDI DJKN DJA Dit. Anggaran III DJPK Dit. DP& PHKD Masing- masing Eselon I DJPBN Dit. APK DJPBN Dit. PKN DJPBN KPPN
9) UAPBUN SA-BL
HUBUNGAN SAPP DENGAN SISTEM LAIN P P E E R L R E A T N K A PC S N EA G N G A G S U A N N W P G AP SA JN A A G N W G A A B R A A N N
RKA-K/L
Bagan Akun Standar
DIPA
APBN
SPM
SP2D
MPN
SA-BUN
SAK
SIMAK-BMN
PELAPORAN KEUANGAN BABUN MENKEU LKPP
BABUN (999) UABUN
SEKJEN (999.0x) UAPBUN
DJA (999.0x) UAPBUN
DJPB (999.0x) UAPBUN
DJPK (999.0x) UAPBUN
DJKN(999.0x) UAPBUN
BKF(999.0x) UAPBUN
DJPU(999.0x) UAPBUN
Satker UAKPABUN
Satker UAKPABUN
Satker UAKPABUN
Satker UAKPABUN
Satker UAKPABUN
Satker UAKPABUN
Satker UAKPABUN
Satker UAKPABUN
Satker UAKPABUN
Satker UAKPABUN
Satker UAKPABUN
Satker UAKPABUN
Satker UAKPABUN
Satker UAKPABUN
PELAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAG MENKEU LKPP
UAPA/B
Eselon I UAPPA/B-E1
Eselon I UAPPA/B-E1
Eselon I UAPPA/B-E1
Eselon I UAPPA/B-E1
Eselon I UAPPA/B-E1
Eselon I UAPPA/B-E1
Eselon I UAPPA/B-E1
Satker UAKPA/B
Satker UAKPA/B
Satker UAKPA/B
Satker UAKPA/B
Satker UAKPA/B
Satker UAKPA/B
Satker UAKPA/B
Satker DK/TP UAKPA/B
Satker DK/TP UAKPA/B
Satker DK/TP UAKPA/B
Satker DK/TP UAKPA/B
Satker DK/TP UAKPA/B
Satker DK/TP UAKPA/B
Satker DK/TP UAKPA/B
Satker BLU UAKPA
Satker BLU UAKPA
Satker BLU UAKPA
Satker BLU UAKPA
Satker BLU UAKPA
Satker BLU UAKPA
Satker BLU UAKPA
PROSES AKUNTANSI SAPP Transaksi Aset
Transaksi Realisasi
Anggaran
Transaksi Piutang
Transaksi Persediaan
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
SIMAK-BMN
Transaksi BLU
Transaksi Lainnya
SAK
LK K/L
ASET (SIMAK-BMN) DJKN
BPK GL SAI GL SAPP
RKA-K/L DIPA LKPP
MENTERI KEUANGAN SELAKU PENGELOLA FISKAL LK BUN
Budget (APBN)
GL SA-BUN SA-BUN
SiAP SAKUN
MENTERI SELAKUSA-TD BUN SA-IP SA-PP SAUP KEUANGAN SAU
SA-BSBL
SA-BL
Transaksi Realisasi, Anggaran dan Non Anggaran
SA-TK
ALUR KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT KEMENTERIAN/LEMBAGA SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
LK- K/L
Satker UAKPA 21.952
Wilayah UAPPA/B-W
1.486
Eselon I UAPPA/B-E1 282
Satker BLU
K/L UAPA/B
LRA NERACA CALK
73
LKPP
38 KONSOLIDASI
SIAP
KPPN/PKN 179
DPR
LRA NERACA ARUS KAS CALK
DJPBNDAPK 1
Kanwil DJPBN 30
BUN
SA BUN SA-BL
S-AUP & H
SA-IP
SABSBL
SATK
SATD LK-BUN
MENTERI KEUANGAN SEBAGAI BENDAHARA UMUM NEGARA
LRA NERACA ARUS KAS CALK
BEPEKA
REKONSILIASI REALISASI ANGGARAN ANTARA COO VS CFO SAI
KEMENTERIAN NEGARA /LEMBAGA SEBAGAI COO Satker UAKPA 21.952
Wilayah UAPPA/B-W
1.486 Satker BLU
Eselon I UAPPA/B-E1
K/L UAPA/B
282
73
38
SIAP
KPPN/PKN 178
DJPBNDAPK 1
Kanwil DJPBN 30 PKN
MENTERI KEUANGAN SEBAGAI CFO
1
SA BUN SA-BL
S-AUP & H
SA-IP
SABSBL
MENTERI KEUANGAN SEBAGAI COO - BAPP
SATK
SATD
KORELASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DENGAN PERTANGGUNGJAWABANNYA APROPRIASI
APBN
Apakah semua aprosiasi sudah dijatah (allotment) DIPA
PENJATAHAN Apakah semua Allotment/DIPA sudah dipertanggungjawabkan
PELAKSANAAN
JURNAL ENTRY
BAS PENGAWASAN
REVIU
PERTANGGUNGJAWABAN
LAPORAN KEUANGAN
PEMERIKSAAN
AUDIT LKPP
Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) • Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN) yang menghasilkan Laporan Arus Kas (LAK) dan Neraca KUN • Bertindak selaku penyedia data CFO untuk dilakukan rekonsiliasi dengan COO (K/L dan BUN) • KPPN selaku UAKBUN-D dan Dit.PKN selaku UAKBUN-P; • Kanwil DJPBN selaku UAP-BUN; • Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (DAPK) selaku UA-BUN .
Sistem Akuntansi Utang (SA-UP) • SA-UP dilaksanakan oleh oleh DJPU dengan Kode BA. 999.01 • Transaksi dalam SA-UP mencakup • Penerimaan pembiayaan utang jangka panjang dalam dan luar Negeri • Pembayaran cicilan pokok utang • Pembayaran bunga dan biaya utang
Sistem Akuntansi Hibah (Sikubah) • Sikubah dilaksanakan oleh DJPU dengan BA. 999.02 • Pendapatan Hibah dan Belanja Hibah dicatat oleh Menteri Keuangan sebagai BUN (dilaksanakan oleh DJPU) • Belanja yang didanai dari Hibah dicatat oleh Kementerian Negara/Lembaga • Pendapatan Hibah yang diterima langsung oleh K/L dicatat melalui mekanismen SPM Pengesahan
Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah (SA-IP) • SA-IP dilaksanakan oleh DJKN dengan kode BA 999.03 • Transaksi SA-IP mencakup : • Penyertaan Modal Pemerintah pada BUMN • Penyertaan Modal Pemerintah pada Lembaga Keuangan Internasional • Dana bergulir yang dikeluarkan oleh APBN • Menghasilkan Laporan Neraca dan LRAPembiayaan dan CaLK
Sistem Akuntansi Penerusan Pinjaman (SA-PP) • SA-PP dilaksanakan oleh DJPBN dengan kode BA 999.04 • Transaksi SA-PP mencakup : • Penyaluran Pinjaman kepada BUMN (RDI) • Penyaluran Pinjaman kepada Pemda (RPD) • Menghasilkan Laporan Neraca dan LRAPembiayaan dan CaLK
Sistem Akuntansi Transfer ke Daerah (SA-TD) • SA-TD dilaksanakan oleh DJPKdengan kode BA 999.05 • Transaksi SA-TD mencakup : • Transfer Dana Bagi Hasil • Transfer Dana Perimbangan • Menghasilkan Laporan Neraca dan LRA dan CaLK
Sistem Akuntansi Belanja Subsidi dan Lain-Lain (SA-BSBL) • SA-BSBL dilaksanakan oleh DJA dengan kode BA 999.06 • Transaksi SA-BSBL mencakup : • Belanja Lain-Lain • Belanja Subsidi • Menghasilkan Laporan Neraca dan LRA dan CaLK
Sistem Akuntansi Transaksi Khusus • Menangani transaksi berupa : • Penerimaan dan Pengeluaran Jasa Perbendaharaan, Jasa Giro KPPN/BUN, Koreksi Pembukuan, Transaksi PFK, • Keanggotaan dengan lembaga internasional yang dikelola oleh BKF atau Setjen Depkeu • Dicatat oleh masing-masing unit E1 lingkup Depkeu dengan kode BA. 999.99
REFERENSI
• UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, • UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan • UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. • PMK No. 171/PMK.05/2007 • PMK No.59/PMK.06/2005 • ftp://ftp1.perbendaharaan.go.id/.../01_MATERI%20S..
