PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) TENTANG SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (SPKPD) DI YOGYAKARTA

Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) TENTANG SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (SPKPD) DI YOGYAKARTA I. LATAR BELAKANG 1. Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pengelolaan keuangan daerah perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mewajibkan pemerintah daerah dan satuan kerja perangkat daerah selaku pengguna anggaran untuk menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Laporan keuangan yang harus disajikan oleh pemerintah daerah menurut undang-undang dan Standar Akuntansi Pemerintahan adalah neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Untuk itu pemerintah daerah memerlukan sistem informasi akuntansi keuangan yang dapat memberikan informasi keuangan secara lebih komprehensif . Informasi keuangan yang komprehensif ini terdiri dari informasi mengenai posisi keuangan daerah, kondisi kinerja keuangan, dan akuntabilitas pemerintah daerah, mempunyai tugas penting untuk dapat membantu pemerintah daerah dengan cara antara lain membangun sistem akuntansi keuangan berbasis komputer yang dapat menghasilkan informasi yang relevan, cepat, akurat, lengkap dan dapat diuji kebenarannya. 2. Program ini dimaksudkan sebagai panduan dalam pelaksanaan Diklat Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta yang akan ditempatkan di daerah, dalam melaksanakan tugas sebagai pemeriksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pusdiklat Pegawai BPK-RI

1


II. TUJUAN A. Tujuan Kurikuler Umum (TKU) Diklat Teknis Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah bertujuan : Meningkatkan pemahaman dan kemampuan pegawai dalam konsepsi pengelolaan Keuangan daerah dan teknis akuntansi Keuangan daerah yang berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.

B. Tujuan Kurikuler Khusus (TKK) 1

Memahami pengertian dasar keuangan negara beserta ruang lingkupnya serta berbagai kebijakan fiskal dan moneter.

2

Memahami prosedur dan tata cara penyusunan.

3

Memahami sumber-sumber pembiayaan guna membiayai kemungkinan defisit APBN serta memilih sumber-sumber yang memahami tata cara penetapan anggaran belanja pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4

Memahami Sistem Informasi Anggaran yang berlaku.

III. PESERTA Jumlah Peserta Diklat Teknis Sistem Pengelolaan

Keuangan Pemerintah Daerah di

Perwakilan BPI-RI di Yogyakarta sebanyak 152 orang lulusan S-1 Akuntansi (4 kelas). Daftar nama tercantum pada lampiran IA, IB, IC, dan ID.

IV. PENGAJAR/INSTRUKTUR 1. Pengajar/ instruktur dipilih dari para Widyaiswara atau para pegawai, atau para pejabat di lingkungan BPK-RI. 2. Pengajar/ instruktur ditunjuk oleh Kapusdiklat Pegawai setelah mempertimbangkan persyaratan yang diperlukan.


2


3. Persyaratan minimal yang diperlukan bagi seorang pengajar/instruktur adalah sebagai berikut : a.

Persyaratan Umum: 1) Berijazah serendah-rendahnya Sarjana sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan; 2) Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda Tk. 1 Golongan ruang III/a; 3) Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik 1 (satu) tahun terakhir.

b.

Persyaratan Khusus: 1) Mempunyai pengetahuan dan kompetensi sesuai dengan materi yang diajarkan; 2) Mampu mengkaji dan menganalisis materi diklat dan segala informasi berkenaan dengan tujuan pembelajaran dan kompetensi peserta diklat; 3) Dapat memberikan motivasi, bimbingan dan pengarahan kepada peserta diklat; 4) Menggunakan Satuan Acara Pengajaran (SAP) dan Modul yang disiapkan Pusdiklat Pegawai, namun tidak menutup kemungkinan instruktur mengembangkan materi yang diberikan; 5) Mampu mengevaluasi hasil dan proses belajar termasuk memberikan penilaian yang obyektif dalam hal ujian atau latihan/ diskusi; 6) Pejabat struktural/ fungsional dan non pejabat struktural di dalam/ luar BPK yang mempunyai keahlian khusus yang diperlukan sesuai persetujuan Kapusdiklat Pegawai.

V.

KURIKULUM Kurikulum Diklat sebanyak 7 mata pelajaran atau sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) jam pelajaran (JP).


3


Diklat ini diperuntukkan bagi pegawai baru yang akan ditempatkan di kantor Perwakilan BPK di daerah sebagai penunjang untuk melakukan tugas pemeriksaan, maka kurikulum yang akan diberikan adalah sebagai berikut : No

Bahasan

Jumlah Jam Pelajaran (JP)

1.

Pendahuluan

0.5

2

Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

2.5

3

Sistem Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah

6

4

Sistem Pelaksanaan Anggaran

3

5

Pertanggungjawaban pelakanaan APBD

3

6

Kebijakan Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

3

7

Siklus Akuntansi Keuangan Daerah

8

8

Penyusunan Laporan Keuangan

6

9

Review

3

10

Evaluasi

3 JUMLAH

39 JP (5 hari)

Keterangan: Satu jam pelajaran = 45 menit

VI. METODE PEMBELAJARAN Penentuan metode pembelajaran memperhatikan tiga pendekatan kontemporer dalam proses pembelajaran, yaitu systematic approach, experiential learning, dan andragogy (pendidikan orang dewasa). Oleh karena itu untuk mencapai tujuan pembelajaran diklat ini,

proses

pembelajaran

dilaksanakan

dengan

menekankan

pada

metode

laboratorium, yang merupakan kesatuan dari berbagai teknik penyampaian materi melalui ceramah singkat, eksperimen, demonstrasi/ permainan peran, diskusi kelompok, latihan dan studi kasus serta untuk mengetahui pemahaman peserta atas materi yang ada, peserta diberi ujian.


4


VII. PENYELENGGARAAN A. Pelaksanaan 1. Pelaksanaan Program diklat menjadi tanggung jawab Pusdiklat Pegawai BPK, sedangkan Diklat Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah berada pada pegawai yang ditunjuk sebagai panitia. Panitia ini bertanggung jawab dalam : a. Penyampaian materi diklat kepada Peserta dan Instruktur; b. Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan persiapan dan pelaksanaan diklat pegawai antara lain menghubungi pengajar dan instruktur, menyiapkan tempat, alat tulis dan bahan-bahan pengajaran lainnya, serta menunjuk seseorang dalam penerimaan bahan ujian; c. Melakukan kegiatan evaluasi dan pelaporan diklat. 2. Pelaksanaan diklat berlangsung 5 hari (termasuk ujian) atau 39 jam pelajaran yang akan dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2007 s.d. 5 September 2007. 3. Diklat dilaksanakan di Balai Diklat Pegawai BPK-RI di Yogyakarta dan di MMTC. Jl. Magelang Ygyakarta. Jadwal Pelaksanaan Diklat tercantum dalam Lampiran II.

B. TATA TERTIB 1. Tata Tertib Bagi Peserta a. Tata tertib mengikuti pelajaran 1)

Peserta wajib mengikuti seluruh program diklat termasuk ujian;

2)

Peserta harus hadir 15 menit sebelum diklat mata pelajaran yang bersangkutan dimulai. Peserta yang terlambat lebih dari 15 menit tidak diperkenankan memasuki ruang kelas sampai jam istirahat berikutnya;

3)

Semua peserta wajib berpakaian rapi, berseragam (kemeja berwarna putih dan celana panjang/rok berwarna gelap), sopan dan tidak mencolok. Bagi peserta pria diwajibkan memakai dasi setiap hari serta peserta

tidak

diperkenankan

memakai

sandal

selama

diklat

berlangsung; 4)

Setiap peserta wajib menandatangani daftar hadir pagi, siang, dan


5


malam yang disiapkan Panitia Penyelenggara Diklat. Apabila peserta tidak dapat hadir, peserta diwajibkan membuat surat keterangan yang dilampiri dokumen pendukung (jika ada), dan disampaikan kepada Panitia Penyelenggara Diklat; 5)

Bagi peserta yang tidak mengisi daftar hadir selama satu hari tanpa penjelasan dianggap membolos dan akan dikenai sanksi berupa pemotongan nilai sebesar 10% dari nilai ujian untuk setiap mata pelajaran yang bersangkutan;

6)

Jumlah minimal kehadiran selama program diklat berlangsung adalah 80 %, atau

apabila ketidak hadiran peserta melebihi 20 % dari

keseluruhan diklat, maka peserta dinyatakan gugur dan tidak berhak memperoleh sertifikat; 7)

Peserta dilarang mengaktifkan hand phone (di-silence) selama proses belajar mengajar;

8)

Peserta wajib memelihara kebersihan ruangan, ketertiban, dan sopan santun;

9)

Peserta wajib memelihara dengan sebaik-sebaiknya buku-buku yang dipinjam dari Perpustakaan BPK dan mengembalikan tepat pada waktunya sesuai dengan peraturan berlaku;

10)

Semua peserta wajib menaati ketentuan-ketentuan penyelenggaraan diklat dari Pusdiklat Pegawai.

b. Tata tertib ujian 1)

Peserta harus hadir 15 menit sebelum ujian mata pelajaran yang bersangkutan dimulai. Peserta yang terlambat lebih dari 15 menit tidak diperkenankan mengikuti ujian;

2)

Peserta wajib mematuhi petunjuk-petunjuk dari Panitia Penyelenggara Ujian;

3)

Peserta dilarang membawa buku, kalkulator ataupun catatan lain pada saat ujian berlangsung, kecuali ditentukan lain;

4)

Peserta wajib menjaga ketenangan dan ketertiban selama ujian


6


berlangsung; 5)

Peserta dilarang mengaktifkan hand phone (di-silence) dan alat komunikasi lainnya selama mengikuti ujian;

6)

Peserta dilarang melakukan segala macam bentuk kecurangan seperti, menyontek atau bekerja sama dengan teman. Apabila peserta terbukti melakukan kecurangan, maka akan dinyatakan gugur pada mata pelajaran yang diujikan.

c.

Tata tertib di wisma 1)

Seluruh peserta diasramakan selama diklat berlangsung;

2)

Peserta wajib berpakaian rapi, sopan dan tidak mencolok selama berada di wisma; Peserta dilarang membuat kegaduhan yang dapat mengganggu penghuni yang lain; Peserta dilarang memasuki kamar peserta lainnya yang berlainan jenis kelamin; Peserta dilarang berada di luar kamar di atas pukul 23.00 WIB;

3) 4) 5) 6)

7) 8) 9)

10) 11)

Peserta dilarang membawa minum-minuman keras, narkoba, binatang peliharaan ataupun hal-hal lain yang dapat membayakan diri sendiri maupun orang lain; Peserta yang menghuni wisma dilarang menerima tamu di dalam kamar wisma; Peserta yang menghuni wisma dan akan meninggalkan wisma harus memberitahukan terlebih dahulu alasan meninggalkan wisma; Waktu makan bagi peserta yang menghuni wisma adalah sebagai berikut: Makan pagi : 06.30 WIB – 07.30 WIB Makan siang : 12.00 WIB – 13.00 WIB Makan malam : 18.00 WIB – 20.00 WIB Peserta yang menghuni wisma wajib memelihara kebersihan, ketertiban, dan sopan santun; Peserta yang menghuni wisma wajib menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku di lingkungan wisma.

2. Tata Tertib Bagi Pengajar / Instruktur


7


a.

Para pengajar/instruktur wajib mematuhi jadwal waktu pelaksanaan diklat yang ditetapkan;

b.

Para pengajar/instruktur wajib menggunakan modul diklat (Buku Peserta, Buku Instruktur, Rencana Pembelajaran, bahan presentasi, dan bahan-bahan pembelajaran lainnya) yang telah disediakan dan ditentukan oleh Pusdiklat;

c.

Para

pengajar/instruktur

diwajibkan

untuk

memberitahukan

kepada

Pusdiklat/Panitia Penyelenggara apabila: 1) Tidak akan menggunakan sebagian dari yang ditentukan dalam modul diklat yang telah ditetapkan; 2) Menggunakan materi tambahan selain yang telah ditentukan dalam modul diklat dan menyampaikan materi tersebut kepada Pusdiklat/Panitia Penyelenggara sebelum hari pelaksanaan diklat; 3) Terdapat hal-hal yang ditentukan dalam modul diklat yang tidak dapat diajarkan. d.

Dalam keadaan yang memaksa sehingga berhalangan hadir untuk mengajar, pengajar/instruktur wajib memberitahukan dengan surat kepada Panitia Penyelenggara Diklat selambat-lambatnya sehari sebelumnya;

e.

Para pengajar/instruktur tidak diperkenankan menunjuk atau menguasakan kepada

pihak

lain untuk

mengajar

tanpa

persetujuan dari Panitia

Penyelenggara Diklat; f.

Para pengajar/instruktur wajib membubuhkan tanda tangan pada daftar hadir, termasuk daftar hadir peserta;

g.

Penyampaian materi pelajaran tidak menyimpang dari SAP dan silabus yang ditentukan;

h.

Para pengajar/instruktur wajib menjaga kerahasiaan soal/bahan ujian, jawaban soal dan nilai hasil ujiannya;

i.

Para pengajar/instruktur wajib berpakaian rapi (safari atau kemeja berdasi);

J

Para pengajar/instruktur turut menjaga kedisiplinan dan menumbuhkan partisipasi aktif dari para peserta selama diklat berlangsung;

k.

Lembar jawaban ujian yang telah disampaikan kepada pengajar untuk dikoreksi harus dikembalikan kepada Panitia Penyelenggara beserta kunci jawabannya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah lembar jawaban ujian dimaksud diterima oleh pengajar.


8


3.

Tata Tertib bagi Petugas Penyelenggara a.

Para petugas penyelenggara wajib mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan untuk pelaksanaan diklat;

b.

Para petugas penyelenggara wajib berpakaian rapi pada saat berada di lingkungan kelas selama berlangsungnya diklat.

c.

Para petugas penyelenggara wajib memelihara ketertiban pelaksanaan diklat;

d.

Para petugas penyelenggara wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan diklat dengan tertib;

e.

Para petugas penyelenggara wajib mengingatkan dan atau menegur peserta diklat apabila terbukti tidak menaati tata tertib yang telah ditentukan;

f.

Para petugas wajib menegur peserta diklat apabila terbukti melakukan kecurangan pada saat ujian berlangsung. Apabila hal tersebut tidak diindahkan maka petugas berhak melakukan tindakan seperti : mengambil kertas jawaban sampai kepada mengeluarkan siswa dari ruang ujian, dan menuangkannya dalam Berita Acara;

g.

Para petugas penyelenggara segera melaporkan kepada Penangung jawab Diklat dan atau pimpinan Pusdiklat setiap ada perubahan dari program yang telah ditetapkan.

VIII.

PENILAIAN DAN PENGHARGAAN

A. Penilaian 1. Pengertian Penilaian Yang dimaksud dengan penilaian di sini adalah pengukuran kemampuan daya serap atau penguasaan materi setiap peserta diklat atas pengetahuan yang telah diterimanya. Penilaian ini dimaksudkan sebagai dasar penentuan lulus tidaknya setiap peserta diklat. Nilai dinyatakan dengan angka 0 s.d 100. 2. Pemberi Nilai


9


Yang berwenang memberikan penilaian atas prestasi peserta diklat adalah: a. Para pengajar dalam bidang penguasaan materi dan atau para instruktur dalam bidang pelatihan simulasi studi kasus (bila terdapat 2 orang pengajar). b. Bagian Evaluasi dalam bidang kedisiplinan, yang meliputi kehadiran, kerapihan, sikap dan ketaatan. 3.

Nilai Batas Lulus Nilai Tertimbang (NT) batas lulus bagi setiap peserta Diklat Auditor Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah adalah 65,00 (enam puluh lima) dengan ketentuan sebagai berikut : Nilai ujian (NPR) untuk seluruh mata pelajaran serendah-rendahnya 65,00.

4.

Pengumuman Lulus atau Tidak Lulus a.

Berdasarkan NPR dari masing-masing mata pelajaran dan NT yang diperoleh setiap peserta, Kepala Pusdiklat Pegawai menyampaikan laporan secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal BPK, yang kemudian akan menetapkan lulus tidaknya peserta diklat dengan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal.

b.

Pengumuman tentang lulus atau tidak lulusnya peserta akan dilaksanakan oleh Balai Diklat Pegawai.

B. Penghargaan Kepada setiap peserta yang dinyatakan lulus diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) dan peserta yang tidak lulus diberikan Sertifikat keikutsertaan dalam diklat.

IX. PEMBIAYAAN Pembiayaan untuk penyelenggaraan Diklat Auditor Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah di Yogyakarta dibebankan pada DIPA Pusat Pendidikan dan


10


Pelatihan Pegawai BPK Tahun Anggaran 2007.

X.

PENUTUP Program ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaaan Diklat Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah di Yogyakarta. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan yang ada di dalam program ini supaya ditaati dan dilaksanakan sebagai mana mestinya oleh pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan diklat ini agar tujuan diklat dapat tercapai. Program ini berlaku sejak Diklat Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah dimulai.


11

Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Lampiran I A

DAFTAR NAMA PESERTA DIKLAT SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (SPKPD) KELAS A T.A. 2007 No.

Nama

NIP

Unit Kerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

. 38


12


Lampiran I.B

DAFTAR NAMA PESERTA DIKLAT SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (SPKPD) KELAS B T.A. 2007 No.

Nama

NIP

Unit Kerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 . . . . . 38


13


Lampiran I.C

DAFTAR NAMA PESERTA DIKLAT SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (SPKPD) KELAS C T.A. 2007 No.

Nama

NIP

Unit Kerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 . . . . . 38


14


Lampiran I.D

DAFTAR NAMA PESERTA DIKLAT SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (SPKPD) KELAS D T.A. 2007 No.

Nama

NIP

Unit Kerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 . . . . . 38


15


Lampiran II JADWAL DIKLAT SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI YOGYAKARTA T.A. 2007

AUDITOR AHLI

Jumat 31-Agust-07

JP

MATA PELAJARAN

INSTRUKTUR

Pendahuluan Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah 08:30 – 17:00

9 Sistem Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah

Sabtu 01-Sept-07

Sistem Pelaksanaan Anggaran 08:00 – 16:00

9

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kebijakan Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Senin 03-Sept-07

Selasa 04-Sept-07

08:00 – 16:00

9

08:00 – 16:00

9

Siklus Akuntansi Keuangan Daerah

Penyusunan Laporan Keuangan Review

Rabu 05-Sept-07

08,00 s/d selesai

Evaluasi Penutupan

Keterangan : Satu jam pelajaran Senin s/d Rabu & Sabtu Jum’at


: 45 menit Istirahat I Istirahat II Istirahat III Senam Istirahat I Istirahat II Istirahat III

10:00 – 10:15 (Coffee Break) 12:00 – 13:00 (Ishoma) 14:45 – 15:00 (Coffee Break) 06:30 – Selesai 10:00 – 10:15 (Coffee Break) 11:45 – 13:15 (Ishoma) 15:00 – 15:15 (Coffee Break)

16

PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) TENTANG SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (SPKPD) DI YOGYAKARTA

Recommend Documents