PROFIL SATPOL PP KABUPATEN BINTAN TAHUN 2014
A. Gambaran Umum. Satuan Pamong Praja Kabupaten Bintan sebagai satuan perangkat kerja daerah yang memiliki tipe A, yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dengan satu orang Sekretaris dan beberapa Bidang kerja yang membantu Bupati. Secara historis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan, sebelumnya memiliki nomenklatur yakni Kantor Hansip (Pertahanan Sipil) sebagaimana diatur pada ketentuan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Ketenteraman dan Ketertiban Kabupaten Kepulauan Riau. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun 2005, tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Riau. Direvisi dan
diterbitkan lagi Peraturan
Daerah Kabupaten Bintan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan. Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja kemudian direvisi dan diterbitkan lagi Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan, kemudian dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 tahun 2012 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana
29
daerah Kabupaten Bintan, sehingga Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan yang mempunyai fungsi dan struktur penanggulangan bencana berada pada Satpol PP perlu diubah dan disesuaikan dengan Permendagri Nomor 40 Tahun 2011, sehingga terbitlah Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2012 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan. B. Visi, Misi dan Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan. 1. Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan mempunyai Visi yaitu “Bintan Tenteram, Aman dan Tertib”, Makna dari visi Satpol PP Kabupaten Bintan Bintan Tenteram dan Tertib, yaitu dimana seluruh penduduk Kabupaten Bintan dimasa depan hidup berdasarkan peraturan perundangan terutama perda yang berlaku dan terciptanya ketenteraman hidup bermasyarakat dan bernegara, mendapatkan perlindungan dan hak yang pasti sesuai hukum. Kondisi ini bermakna tercipta dan terpeliharanya ketertiban dan ketenteraman bagi seluruh lapisan masyarakat, dunia usaha tumbuh dan berkembang sehingga berdampak terhadap peningkatan Penghasilan Asli Daerah (PAD). 2. Misi. Selanjutnya misi dari pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan adalah untuk dapat mewujudkan visi dari pada Bintan Tenteram dan Tertib, maka ditetapkan 2 (dua) misi utama dalam
30
pembangunan ketenteraman dan ketertiban di Kabupaten Bintan, yaitu sebagai berikut : a. Mengendalikan
keamanan,
ketenteraman
dan
ketertiban
masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah. Misi ini bermakna bahwa ketentraman, keamanan dan ketertiban umum merupakan kebutuhan masyarakat Kabupaten Bintan dan ini adalah salah satu tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan untuk menjamin terkendalinya suasana yang kondusif dalam kehidupan masyarakat secara merata dan menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Bintan, berkaitan dengan hal tersebut tentunya melalui pemberdayaan personil Satpol PP dalam upaya penegakan dan pengawasan pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten Bintan, yang cakupannya adalah fasilitas umum/sosial, gedung milik pemerintah daerah, lokasi kegiatan pejabat, acara-acara penting, sumber PAD dan aset daerah lainnya, termasuk pula kawasan-kawasan objek vital. b. Mengembangkan Kapasitas Penegak Hukum Misi ini bermakna bahwa dalam menciptakan ketentraman, keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Bintan yang cukup luas serta menjamin kondisi yang kondusif dalam kehidupan masyarakat maupun penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Daerah maka Satuan Polisi Pamong Praja berupaya mengoptimalkan sumber daya aparatur yang profesional
31
dan memiliki kapasitas yang memadai dibandingkan dengan wilayah kerja yang luas dan jumlah penduduk Kabupaten Bintan. c. Membina masyarakat untuk ketahanan dan perlindungan Misi ini mengandung makna tercipta dan terpeliharanya ketentraman dan ketertiban tidak semata berdasarkan hasil kerja keras Satuan Polisi Pamong Praja, tetapi sangat dipengaruhi oleh kontribusi positif sebagai sektor dan yang paling dominan adalah partisipasi masyarakat. Masyarakat
sangat
menentukan
dalam
upaya
menciptakan
dan
memelihara ketentraman dan ketertiban,oleh karena itudalam upaya menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan berupaya mengoptimalkan hal tersebut melalui pemberdayaan petugas Linmas dalam rangka membantu pelaksanaan tugas untuk menciptakan ketentraman, keamanan dan ketertiban umum di Kabupaten Bintan. 3. Tujuan, Sasaran dan Strategi . Adapun tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan dalam rangka mewujudkan visi “Bintan Tenteram dan Tertib” adalah : a. Tercipta dan terpeliharanya ketenteraman dan ketertiban umum dalam masyarakat serta menegakkan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaan lainnya secara berdaya guna dan hasil guna. b. Terwujudnya aparat polisi pamong praja yang profesional, handal dan berwibawa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
32
c. Terwujudnya
kondisi
yang
kondusif
bagi
penyelenggaraan
pemerintahan daerah dan pelaksanaan aktivitas masyarakat. C. Uraian tugas dan Fungsi Satpol PP Kabupaten Bintan. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 dalam pasal 4 menjelaskan tugas dan fungsi yang dilaksanakan sebagai berikut : 1. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. 2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada poin 1, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi : a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta perlindungan masyarakat; b. Pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah; d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat; e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Sipil Daerah dan aparatur lain;
33
f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan g. Pelaksanaan tugas lainnya, seperti : 1) Mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hokum daerah; 2) Membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat Negara dan tamu Negara; 3) Pelaksanan pengamanan dan penertiban asset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; 4) Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Bupati; 5) Membantu
pengamanan
dan
penertiban
penyelenggaraan
keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala missal; dan 6) Pelaksanaan tugas pemerintahan umum yang diberikan Bupati sesuai prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Selanjutnya dapat juga dijelaskan tentang wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan yang terdapat dalam pasal 5 sebagai berikut : 1. Menertibkan dan menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum.
34
2. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah. 3. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat. 4. Melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah. 5. Melakukan tindakan administrative terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati. Dalam Pasal 7 menjelaskan tentang kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan Yaitu : 1. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama dan hak azasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat. 2. Menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja. 3. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketenteran dan ketertiban umum. 4. Melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana.
35
5. Menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan atau Peraturan Bupati. D. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP Kabupaten Bintan. Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan, terdiri dari, yaitu : a. Kepala b. Sekretaris yang terdiri dari : 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2) Sub Bagian Keuangan 3) Sub Bagian Penyusunan Program c. Bidang Penegakan Perundang-undangan & Pengembangan Kapasitas, terdiri dari : 1) Seksi Pengawasan dan Penyidikan 2) Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Manusia d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terdiri dari : 1) Seksi Operasi dan Pengendalian 2) Seksi Kerjasama e. Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari : 1) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat 2) Seksi Bina Potensi Masyarakat f. Kelompok Jabatan Fungsional
36
Adapun Tata Kerja dari organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan, terdiri dari, yaitu : (1) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas operasional di bidang
penegakan,
penertiban,
pengamanan
dan
penyuluhan,
diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan kewenangannya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik secara vertical maupun horizontal. (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan mengambil langkah-langkah yang di perlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (4) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja mengikut dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. (5) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas-tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi. (6) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja bertanggung jawab memimpin dan berkoordinasikan bawahannya masingmasing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanan tugas.
37
(7) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi pada Satuan Polisi Pamong Pamong Praja mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu. (8) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut. E. Fasilitas dan Peralatan. Sebagaimana fungsi dan tugas pokok yang diemban Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan, merupakan tergolong tugas yang sangat berat, terutama dalam menghadapi masyarakat atau kelompok dimasyarakat yang kurang mematuhi atau melanggar ketentuan baik Peraturan Daerah maupun Keputusan Kepala Daerah, disamping tugas-tugas lainnya dalam melaksanakan pengamanan seluruh aset daerah yang tersebar didalam wilayah kerjah Pemerintahan Kabupaten Bintan. Diharapkan dengan potensi yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Satuan Polisi
Praja Kabupaten Bintan, maka
keberadaan berbagai sarana dan prasarana dalam menunjang tugas dilapangan atau dimasyarakat perlu tersedia secara maksimal mungkin, sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk mengetahui sarana dan prasarana yang ada di Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan, dalam rangka pelaksanaan tugas baik secara rutinitas maupun bersifat non rutinitas yang menjadi tugas dan tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengemban fungsi baik
38
terhadap kelangsungan pembangunan, pemerintah serta sosial kemasyarakatan dalam wilayah kerja Kabupaten Bintan, perlu ditopang sarana dan prasarana yang memadai, untuk jelasnya keberadaan sarana dan prasarana pendukung yang ada dapat dilihat sebagaimana tabel berikut : Tabel II.1 Sarana dan Prasarana Kerja Yang Dimiliki Satpol PP Kabupaten Bintan No
Jenis Sarana dan Prasarana Kerja
Jumlah
1 Kendaraan Roda 4 5 buah 2 Kendaraan Roda 2 9 buah 3 Komputer 9 pcs 4 Laptop 5 buah 5 Meja kerja 50 buah 6 Kursi kerja 60 buah 7 Sofa 1 paket 8 Lemari arsip 12 buah 9 Filling cabinet 5 buah 10 Printer 10 pcs 11 Faximile 1 pcs 12 Mesin tik 1 pcs 13 Meja computer 6 buah 14 Alat penghancur kertas 1 pcs 15 Ac 9 buah 16 Baju anti huru hara 30 pasang 17 Tongkat Fleksibel 30 buah 18 Perisai Plastik 30 buah Sumber : Kantor Satpol PP Kabupaten Bintan Tahun 2014. Dari Tabel di atas, terlihat bahwa jumlah sarana dan prasarana yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan. Dari berbagai jenis sarana yang dibutuhkan dalam pekerjaan baik secara administratife maupun dilapangan, ternyata dapat digolongkan sarana dan prasarana masih kurang mencukupi didalam mendukung pelaksanaan tugas baik dalam pengamanan,
39
penyelenggaraan serta melaksanakan ketertiban dimasyarakat dalam rangka kelangsungan Pemerintahan Kabupaten Bintan. Pusat Pemerintahan Kabupaten Bintan yang telah pindah ke Bintan Bunyu, lokasi kantor yang jauh dari tempat tinggal staf Satpol PP juga memberikan andil dalam mempengaruhi kinerjanya. Struktur organisasi Satpol PP Kabupaten Bintan, dapat di lihat pada gambar dibawah ini : Struktur organisasi
40
