PROFIL KEUANGAN DAERAH

1

PROFIL KEUANGAN DAERAH Penyelenggaraan amanat

Pemerintahan

Undang-Undang

adalah

Daerah

sesuai

menyelenggarakan

dengan otonomi

daerah dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, serta azas tugas pembantuan yang merupakan penugasan daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan. Otonomi daerah yang diwujudkan dalam bentuk desentralisasi, diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu pertama Mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa, dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil–hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia dimasing – masing daerah. Manfaat kedua adalah Memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap.

Pelaksanaan otonomi daerah

secara langsung akan berpengaruh terhadap sistem pembiayaan, pengelolaan,

dan

pengawasan

keuangan

daerah.

Daerah

diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiskal (fiscal capacity) agar mampu mencukupi kebutuhan fiskalnya (fiscal need) sehingga tidak mengalami defisit fiskal (fiscal gap), oleh sebab itu pengelolaan keuangan daerah yang efektif menjadi sangat penting. Penyelenggaraan pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti

dengan

berdasarkan

sumber-sumber

pada

peraturan

penerimaan

daerah

perundang-undangan.

yang

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana pengelolaan keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dalam Peraturan Daerah (Perda). Dalam hubungannya dengan RPJMD, APBD merupakan komitmen politik penyelenggara pemerintahan

daerah

setiap

tahunnya

untuk

mendanai 1

pembangunan pada satuan program dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD, sehingga

analisis

mengenai

pengelolaan

keuangan

daerah

dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah. Oleh karenanya, perlu dilakukan analisis pengelolaan keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya, yang pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas ataukemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Tujuan digambarkannya kinerja keuangan daerah adalah untuk mengetahui kondisi keuangan yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah dalam membiayai Pembangunan. Hasil evaluasi terhadap kinerja keuangan periode 5 (lima) tahun terakhir dapat menjadi salah satu informasi bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan keuangan untuk membiayai pembangunan di masa yang akan datang. Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Sesuai dengan amanat Undang–undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka pengelolaan keuangan

daerah

menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari APBD. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah

dan

pembangunan

dari

tahun

ke

tahun

yang

diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini disesuaikan 2

dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik. Secara umum kinerja pemerintah dianggap baik jika pendapatan daerah cenderung meningkat dan peningkatan ini di dorong oleh Pendapatan Asli Daerah. Di sisi lain pendapatan tersebut dapat dialokasikan ke belanja daerah dimana belanja langsung memiliki komposisi yang lebih besar dari pada belanja rutin. Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kapuas Hulu berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah , Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

serta

Peraturan

Daerah

yang

mengatur

tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah. Sejalan dengan pedoman di atas, pengelolaan keuangan daerah

merupakan

perencanaan

keseluruhan

pelaksanaan,

kegiatan

yang

penatausahaan,

meliputi pelaporan,

pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Dalam

rangka

menjamin

konsistensi

tersebut,

maka

penyusunan RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu periode tahun 2016 –2021

harus

menerapkan

penganggaran

berbasis

kinerja

(Performance Based Budgeting), berjangka menengah (Medium Term Expenditure Framework) dan terpadu (Unified Budgeting).

3

Perkembangan pendapatan daerah Kabupaten Kapuas Hulu selama kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2010 sampai dengan tahun 2014 setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini tidak terlepas dari berbagai upaya dan usaha pemerintah daerah dalam mendayagunakan serta mengelola sumber-sumber PAD secara optimal

melalui

SKPD

terkait.

Sumber-sumber

keuangan

Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari 4 (empat) pos penerimaan, yaitu: -

Pendapatan asli daerah.

-

Dana Perimbangan.

-

Lain-lain penerimaan yang sah.

-

Sisa lebih penggunaan anggaran tahun lalu.

a) Analisis Penerimaan Daerah Tahun 2011– 2015 Rata-rata peningkatan penerimaan Kabupaten Kapuas Hulu selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir adalah sebesar 12,13% dengan rincian sebagai berikut: Tabel 1 Total Penerimaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011- 2015

No.

Tahun

1.

2011

852.158.070.753,77

Peningkatan / (Penurunan) 9,63

2.

2012

915.937.541.307,87

7,48

3.

2013

1.081.457.520.226,47

18,07

4.

2014

1.225.466.444.483,32

13,32

5.

2015

1.452.312.446.375,73

18,51

Rata-rata

1.105.466.404.629,43

13,40

Total Penerimaan (Rp)

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015.

Komponen pendapatan asli daerah (PAD) dalam 5 (lima) tahun terakhir masih merupakan komponen terbesar ketiga setelah dana perimbangan dan pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya, namun demikian selalu memiliki perkembangan (trend) yang terus meningkat dari tahun ke tahun.Hal ini dapat dilihat

4

dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama kurun waktu 2011 – 2015 pada tabel berikut ini : Tabel 2 Total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011 – 2015 No.

Tahun

Total PAD (Rp)

1.

2011

24.798.926.783,90


2.

2012

31.525.600.001,35

27,12

3.

2013

31.134.105.914,47

(1,24)

4.

2014

72.989.107.133,41

134,43

5.

2015

69.732.520.195,63

(4,46)

6.

Rata-rata

46.036.052.005,75

35,23


Dalam kurun waktu selama Tahun 2011–2015, pembiayaan penyelenggaraan

pemerintahan

dan

pembangunan

di

Kabupaten Kapuas Hulu masih bergantung pada aliran dana dari pusat (APBN) yang berupa dana perimbangan. Jumlah dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten Kapuas Hulu selama periode Tahun 2011–2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 3 Penerimaan Dana Perimbangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011 – 2015 No.

Tahun

Dana Perimbangan (Rp)

1.

2011

758.227.846.944,00


2.

2012

817.428.186.873,00

7,81

3.

2013

958.423.357.896,00

17,25

4.

2014

1.028.091.938.709,00

7,27

5.

2015

1.109.066.828.126,00

7,88

6.

Rata-rata

934.247.631.709,60

10,80


Secara lebih rinci struktur pendapatan Kabupaten Kapuas Hulu selama Tahun 2011 – 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini : 5

Tabel 4 Jumlah Penerimaan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011 – 2015 NO 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3

1.1.4 1.2 1.2.1 1.2.1.1 1.2.1.2 1.2.1.3 1.2.1.4 1.2.2 1.2.2.1 1.2.2.2 1.2.3 1.2.3.1 1.2.3.2 1.3 1.3.1 1.3.2

U R A I A N PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah 2.192.471.969,63 Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah PENDAPATAN TRANSFER Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Transfer Pemerintah Provinsi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pendapatan Bagi Hasil Lainnya LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

2011

2012

2013

2014

2015

24.798.926.783,90

31.525.600.001,35

31.134.105.914,47

72.989.107.133,41

69.732.520.195,63

7.684.896.553,42

6.492.823.274,95 11.769.684.219,20

5.060.609.619,42 12.046.442.797,70

28.590.607.980,75 25.596.993.702,52

20.024.761.515,61 18.716.318.088,05

4.260.522.299,21

5.841.254.344,12

6.086.859.027,46

5.627.210.004,16

7.082.191.039,11

10.661.035.961,64

7.421.838.163,08

7.940.194.469,89

13.174.295.445,98

23.909.249.552,86

758.227.846.944,00

873.269.873.033,02

1.026.686.086.537,0 0

758.227.846.944,00

817.428.186.873,00

958.423.357.896,00

57.749.561.063,00

53.089.991.873,00

55.180.722.896,00

1.098.082.202.709,0 0 1.028.091.938.709,0 0 46.489.758.709,00

-

-

-

-

600.726.085.881,00 99.752.200.000,00

686.858.835.000,00 77.479.360.000,00

782.050.975.000,00 121.191.660.000,00

873.552.160.000,00 108.050.020.000,00

913.007.845.000,00 146.688.120.000,00

-

37.844.041.000,00

49.269.813.000,00

53.570.402.000,00

166.123.241.000,00

-

37.844.041.000,00

49.269.813.000,00

53.570.402.000,00

166.123.241.000,00

-

17.997.645.160,02

18.992.915.641,00

16.419.862.000,00

41.494.641.413,00

-

17.997.645.160,02 -

18.992.915.641,00 -

16.419.862.000,00 -

41.494.641.413,00

69.131.297.025,87

11.142.068.273,50

23.637.327.775,00

54.395.134.640,91

65.895.215.641,10

-

531.968.273,50

309.727.775,00

291.534.640,91

9.683.061.145,87

-

-

-

1.109.066.828.126 1.109.066.828.126 49.370.863.126,00

6

1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6

3 3.1

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Pendapatan Dana Darurat Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Pendapatan lainnya JUMLAH PENDAPATAN PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN TOTAL PENERIMAAN

50.507.735.880,00

-

-

-

-

-

-

-

8.940.500.000,00

10.610.100.000,00

23.327.600.000,00

-

65.597.6000.000

-

-

852.158.070.753,77

915.937.541.307,87

78.748.680.196,62 78.748.680.196,62

84.629.164.780,01 84.629.164.780,01

1.081.457.520.226,4 7 60.112.330.975,00 60.112.330.975,00

10.329.000.000,00 1.225.466.444.483,3 2 82.088.721.027,35 82.088.721.027,35

297.615.641,10 1.452.312.446.375,7 3 116.344.101.079,20 116.344.101.079,20

78.748.680.196,62

84.629.164.780,01

60.112.330.975,00

82.088.721.027,35

116.344.101.079,20

930.906.750.950,39

1.000.566.706.087,8 8

1.141.569.851.201,4 7

1.307.555.165.510,6 7

1.568.656.547.454,9 3

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015

7

Dilihat dari perbandingan antara target dengan realisasi penerimaan setiap tahunnya diketahui bahwa persentase perbandingan total realisasi penerimaan dengan total target penerimaan Kabupaten Kapuas Hulu menunjukkan angka yang fluktuatif dari tahun ketahun, hal ini dapat dilihat dari tabel berikut ini: Tabel 5 Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011 – 2015 No. 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3

1.1.4 1.2 1.2.1

1.2.1.1 1.2.1.2

1.2.1.3 1.2.1.4

URAIAN PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah PENDAPATAN TRANSFER Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus

2011

2012

2013

2014

77,69

86,16

94,69

-

100,00

138,88

2015

64,92 120,67 48,18 106,21 51,49 127,18

67,27

64,48

90,60

100,00

100,00

100,00

92,26

97,53

68,65

97,81

91,17

193,69

100,16

98,09

68,31

95,61 1.727,27

100,31

74,90

100,00

99,71

112,36 139,69

-

-

-

-

100,22

0,00

100,00

100,00

100,00

100,01

886,51

100,00

100,00

96,65

8

1.2.2 1.2.2.1 1.2.2.2 1.2.3 1.2.3.1 1.2.3.2 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5

1.3.6

3 3.1

Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Transfer Pemerintah Provinsi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pendapatan Bagi Hasil Lainnya LAIN-LAIN 13,25 PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Pendapatan Dana Darurat Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Pendapatan 13,25 lainnya JUMLAH 98,91 PENDAPATAN PEMBIAYAAN Penerimaan 100,00 Pembiayaan Total 100,00 Penerimaan

100,00

100,00

100,00

-

-

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

-

100,00

100,00

-

-

-

-

100,17

100,00

99,46

103,47

100,00

-

-

-

-

136,45

-

-

-

100,00

-

-

-

-

100,00

100,00 100,00

100,17

100,00

99,46 100,45

91,64

182,88

100,31 100,12

100,00

100,01 100,77

100,00

100,00

100,01 100,77

100,00

100,00


Komposisi penerimaan dalam APBD Kabupaten Kapuas Hulu selama 5 (lima) tahun terakhir bervariasi, tidak terdapat pos penerimaan yang secara konsisten dapat mempertahankan kontribusinya dalam komposisi 9

penerimaan dalam APBD Kabupaten Kapuas Hulu. Kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 6 Komposisi Sumber Penerimaan APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011 – 2015 No 1 1.1

U R A I A N PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah 1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 1.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan 1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak

2011 91,54 2,66

2012 91,54 3,15

2013 94,73 2,73

2014 93,72 5,58

2015 92,58 4,45

0,24 0,83 0,46

0,65 1,18 0,58

0,44 1,06 0,53

2,19 1,96 0,43

1,28 1,19 0,45

1,15

0,74

0,70

1,01

1,52

81,45

81,70

83,96

78,63

70,70

6,20

5,31

4,83

3,56

3,15

1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) 1.2.1.3 Dana Alokasi Umum 1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus 1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya 1.2.2.1 Dana Otonomi Khusus 1.2.2.2 Dana Penyesuaian 1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi 1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 1.2.3.2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 1.3.1 Pendapatan Hibah 1.3.2 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 1.3.3 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1.3.2 Pendapatan Dana Darurat 1.3.3 Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi 1.3.4 Pendapatan lainnya JUMLAH PENDAPATAN

-

-

-

-

64,53 10,72 -

68,65 7,74 3,78

68,51 10,62 4,32

66,81 8,26 4,10

58,20 9,35 10,59

-

3,78 1,80

4,32 1,66

4,10 1,26

10,59 2,65

-

1,80 -

1,66 -

1,26 -

2,65

7,43

1,11

2,07

4,16

4,20

1,04

0,05 -

0,03 -

0,02 -

5,43

-

-

-

0,96

1,06

2,16

-

4,18

0,96 91,54

1,06 91,54

2,16 94,73

93,72

0,02 92,58 10

3 3.1

PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN Total Penerimaan

8,46 8,46

8,46 8,46

5,27 5,27

6,28 6,28

7,42 7,42

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00


b) Analisis Belanja Daerah Tahun 2011–2015 Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa belanja menurut kelompok belanja terdiri dari : 1) Belanja tidak langsung, yaitu belanja yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung ini terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tak terduga. 2) Belanja langsung, yaitu belanja yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung ini terdiri dari belanja pegawai, barang dan jasa, serta belanja modal. Komposisi belanja langsung dan belanja tidak langsung pembangunan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu selama 5 (lima) tahun terakhir (2011– 2015) dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 7 Komposisi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Dalam APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011 – 2015 No.

Tahun

Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung

Total Belanja

1

2011

(Rp) 352.787.657.628,00

% 42,31

(Rp) 481.116.630.456,59

% 57,69

833.904.288.084,59

2

2012

418.495.514.552,00

45,20

507.306.650.404,00

54,80

925.802.164.956,00

3

2013

484.946.893.249,00

46,34

561.464.100.769,00

53,66

1.046.410.994.018,00

4

2014

535.367.784.389,00

45,80

633.530.021.237,47

54,20

1.168.897.805.626,47

5

2015

697.907.663.221,00

49,09

723.667.529.594,00

50,91

1.421.575.192.815,00


11

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2011–2015) jumlah anggaran dan realisasi belanja tidak langsung dalam APBD Kabupaten Kapuas Hulu menunjukkan angka yang fluktuatif sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 8 Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Dalam APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011–2015 No

Tahun

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

1

2011

290.383.086.830,00

331.990.870.890,59

114,33

2

2012

373.586.698.263,74

393.792.383.766,00

105,41

3

2013

488.020.204.136,00

457.274.953.799,00

93,70

4

2014

543.612.378.422,00

511.293.672.989,00

94,05

5

2015

747.904.896.704,54

697.907.663.221,00

93,32


Seperti halnya dengan anggaran dan realisasi belanja tidak langsung, angka belanja belanja langsung selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2011 – 2015) menunjukkan angka yang fluktuatif dari tahun ke tahun, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 9 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Dalam APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011–2015 No

Tahun

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

1

2011

576.976.851.120,00

501.914.652.342,00

86,99

2

2012

557.103.766.705,00

531.923.676.759,00

95,48

3

2013

632.573.426.892,00

589.161.622.719,00

93,14

4

2014

713.379.848.264,00

657.604.132.637,00

92,18

5

2015

770.741.354.480,00

723.667.529.594,00

93,89


12

c) NERACA KEUANGAN Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas (perusahaan, pemerintah pusat, pemerintah daerah) yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan Neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintahan daerah (seperti Kepala daerah dan Kepala Bagian Keuangan serta Kepala dinas), pihak legislatif daerah maupun para Kreditur/Pemberi Pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu. Elemen utama neraca pemerintah daerah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Setiap elemen utama neraca tersebut diturunkan dalam sub-sub rekening yang lebih terinci. 1) Aset Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (i) aset lancar, (ii) investasi jangka panjang, (iii) aset tetap, (iv) dana cadangan, dan (v) aset lainnya. Pada tahun 2015, Kabupaten Kapuas Hulu memiliki aset senilai Rp 2.433.403.710.026,17 dengan nilai asset terbesar berasal dari aset tetap sebesar Rp 2.191.992.735.842,06 Aset Lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi. Aset lancar untuk Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2015 mencapai Rp 123.828.336.967,05. Investasi jangka panjang dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi atau manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang untuk Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2015 sebesar Rp 89.710.663.803,58. 13

Investasi jangka panjang ini didominasi oleh investasi permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Daerah. 2) Kewajiban Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau

tanggungjawab

untuk

bertindak

di

masa

lalu.

Kewajiban

memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Jumlah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2015 adalah sebesar Rp 23.703.177.269,77. Kewajiban jangka pendek, yang diharapkan harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan sebesar Rp 15.284.397.020,04. 3) Ekuitas Dana Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan dalam Dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang. Nilai ekuitas dana Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2015 mencapai Rp 2.409.700.532.756,40.

14

Tabel 10 Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Uraian Pemerintah Daerah

Tahun Anggaran 2011

2012

2013

2015

2014

ASET ASET LANCAR Kas di Kas Daerah Kas di Bendahara Pengeluaran Kas Lainya di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Piutang Pajak Piutang Bagi Hasil Provinsi Piutang Retribusi Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Piutang Lainnya Penyisihan Piutang Persediaan Jumlah Aset Lancar

82.755.341.585,01 1.878.703.783,00

58.512.672.650,88 2.094.944.706,00

80.903.207.227,35 1.193.801.304,00

115.896.054.809,20 452.805.748,00

98.730.632.165,93 126.209.641,00

-

11.817.000,00

-

-

0

122.991.000,00

177.223.975,00

-

6.064.094,00

0

197.684.313,77 280.809.529,00 -

247.793.964,36 5.776.257,40 64.766.086,00

235.654.396,45 3.646.533.445,57 17.996.200,00

773.112.352,00 11.579.282.627,00 947.520.975,05 614.553.800,00

421.316.394,45 9.598.401.384,00 2.158.520.523,05 449.167.070,00

689.429.642,00

786.129.634,00

391.766.400,00

3.860.795.064,00

6.086.066.355,50 92.011.026.208,28

6.347.272.746,25 68.248.397.019,89

6.607.588.657,00 92.996.547.630,37

6.658.626.758,00 140.788.816.227,25

3.860.003.064,00 (2.824.643.235,38) 11.308.729.960,00 123.828.336.967,00

865.379.500,00 865.379.500,00

2.793.682.396,00 2.793.682.396,00

1.118.776.000,00 1.118.776.000,00

972.626.000,00 972.626.000,00

INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Non Permanen Dana Bergulir Jumlah Investasi Permanen

Non

15

Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Penyertaan Modal pada PT. Bank Kalbar Penyertaan Modal pada PDAM Kab. Kapuas Hulu Penyertaan Modal pada BUMD PD. Uncak Kapuas Penyertaan Modal pada PT. Uncak Kapuas Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Investasi Permanen Lainnya

19.606.000.000,00

24.106.000.000,00

34.106.000.000,00

44.106.000.000,00

54.106.000.000,00

21.182.000.000,00

23.182.000.000,00

23.444.096.258,40

48.945.174.296,00

17.312.758.766,58

454.363.211,00

1.204.363.211,00

1.055.813.721,00

389.169.158,00

9.416.905.036,00 8.000.000.000,00

41.242.363.211,00

48.492.363.211,00

58.605.909.979,40

93.440.343.454,00

42.107.742.711,00

51.286.045.607,00

59.724.685.979,40

94.412.969.454,00

74.103.010.112,50

78.422.448.534,50

79.306.684.144,50

246.279.279.835,19

Peralatan dan Mesin

164.710.084.503,75

199.991.775.962,25

209.816.393.505,73

230.898.696.781,87

Gedung dan Bangunan

645.615.909.806,26

765.041.598.280,98

808.952.966.841,08

899.626.789.592,25

Jumlah Investasi Panjang ASET TETAP

Jangka

89.710.663.803,00

89.710.663.803,00 249.962.987.442,89

Tanah

269.424.818.251,29 951.885.701.444,21 2.049.057.450.064,34 Jalan, Irigasi dan Jaringan

1.162.496.142.449,0 1

1.292.751.626.869,01

1.511.354.631.670,01

1.755.529.306.894,63

12.674.603.646,99

20.224.290.146,99

20.982.659.146,99

29.827.072.901,79

58.989.234.972,80

27.235.010.254,80

45.328.012.748,80

60.472.318.195,80

31.137.461.362,60 Aset Tetap Lainnya Konstruksi Pengerjaan

dalam

59.228.883.261,92

16

Akumulasi Penyusutan

Jumlah Aset Tetap DANA CADANGAN Dana Cadangan Jumlah Dana Cadangan ASET LAINNYA Tunggakan UUDP dan UYHD Tagihan Penjualan Angsuran Tuntutan Ganti Rugi Penyisihan Tuntutan Ganti Kemitraan dengan pihak ketiga Aset Tak Berwujud Amortisasi Asset tak Berwujud Aset Lain-lain Kas yang telah ditetapkan penggunaannya Kas Yang Belum jelas Statusnya Jumlah Aset

(1.309.833.050.461,58)

-

-

-

2.118.588.985.491,3 1 -

2.383.666.750.048,53 -

2.675.741.348.057,11 -

1.912.800.413.739,95 -

768.825.998,00 202.397.424,00

689.015.814,00 9.000.000,00

1.146.498.476,00 -

473.155.998,00 -

(1.418.704.565.985,18)

2.191.992.735.842,06

305.316.504,00 (284.316.504,00) -

161.753.240,00

254.777.973,00

-

2.961.212.014,00

7.648.889.214,00

4.660.213.214,00

4.964.970.264,00

5.267.550.264,00 (3.940.344.432,98)

18.553.751.566,94 -

18.415.257.566,94 -

18.126.986.594,09 -

18.716.894.037,09 -

25.552.641.583,47

-

-

-

-

2.275.193.941.413,5 3

2.530.125.108.510,36

2.852.651.057.923,97

2.172.157.219.720,29

8.287.346,00

4.759.478,00

2.433.403.710.026,17

KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Bunga Utang Pada Pihak Ketiga Utang Perhitungan Pada Pihak Ketiga

17.373.778,00

32.142.504,00

17

Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Propinsi Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya Bagian Lancar Utang Dalam Negeri- Lembaga Keu. Bank Pendapatan diterima dimuka Utang Jangka pendek lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Pendek KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang Dalam NegeriPemerintah Pusat Jumlah Kewajiban Jangka Panjang JUMLAH KEWAJIBAN EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Pendapatan Yang Ditangguhkan Cadangan Piutang Cadangan Persediaan Dana yang belum dapat ditetapkan statusnya Dana yang Harus Disediakan untuk Pemb. Utang Jangka Pendek Jumlah Ekuitas Dana Lancar EKUITAS DANA INVESTASI

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.671.232,88 15.278.725.787,16 15.284.397.020,04

6.945.383.990,80

781.928.361,00

1.100.740.325,00

4.981.829.228,00

-

-

-

-

38.418.780.249,73

38.418.780.249,73

38.418.780.249,73

23.418.780.249,73

8.418.780.249,73

38.418.780.249,73

38.418.780.249,73

38.418.780.249,73

23.418.780.249,73

8.418.780.249,73

45.381.538.018,53

39.232.851.114,73

39.527.807.920,73

28.405.368.955,73

23.703.177.269,77

84.633.824.596,01

60.575.474.852,88

82.088.721.077,35

116.344.101.079,20

123.211.772,00

177.223.975,00

108,00

6.064.094,00

1.167.923.484,77 6.086.066.355,50 -

1.104.465.941,76 6.347.272.746,25 -

4.291.950.442,02 6.607.588.657,00 -

17.775.264.818,05 6.658.626.758,00 -

(6.962.757.768,80)

(770.111.361,00)

(1.100.740.325,00)

(4.981.829.228,00)

85.048.268.439,48

67.434.326.154,89

91.887.519.959,37

135.802.227.521,25

18

Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Diinvestasikan dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Dana yang Harus disediakan untuk Pemb. Utang Jangka Panjang Jumlah Ekuitas Dana Investasi EKUITAS DANA CADANGAN Diinvestasikan dalam Dana Cadangan Jumlah Ekuitas Dana Cadangan JUMLAH EKUITAS DANA JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

42.107.742.711,00

51.286.045.607,00

59.724.685.979,40

94.412.969.454,00

2.118.588.985.491,3 1

2.383.666.750.048,53

2.675.741.348.057,11

1.912.800.413.739,95

22.486.187.002,94

26.923.915.834,94

24.188.476.257,09

24.155.020.299,09

(38.418.780.249,73)

(38.418.780.249,73)

(38.418.780.249,73)

(23.418.780.249,73)

2.423.457.931.240,74

2.721.235.730.043,87

2.007.949.623.243,31

-

-

-

-

-

-

2.490.892.257.395,63

2.813.123.250.003,24

2.143.751.850.764,56

2.409.700.532.756,40

2.530.125.108.510,36

2.852.651.057.923,97

2.172.157.219.720,29

2.433.403.710.026,17

2.144.764.134.955,5 2 2.229.812.403.395,0 0 2.275.193.941.413,5 3

19

Selanjutnya

untuk

melihat

kondisi

keuangan

daerah

lebih

lanjut

berdasarkan data-data yang ada di Neraca Daerah dapat dilakukan analisis rasio keuangan daerah. Analisis tersebut untuk melihat kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi kewajiban daerah yang menjadi beban pembangunan. Analisis rasio keuangan tersebut antara lain rasio lancar yaitu

untuk

mengukur

seberapa

jauh

ekuitas

dana

lancar

bisa

dimanfaatkan untuk memenuhi kewajiban lancar. Selanjutnya rasio quick yaitu untuk melihat kemampuan perbandingan antara aset lancar dikurangi persediaan dalam memenuhi kewajiban lancar daerah. Rasio total hutang terhadap ekuitas yaitu untuk membandingkan besaran ekuitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah terhadap kewajiban daerah. Analisis tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut : Tabel 11 Analisis Rasio atas Neraca Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Tahun Anggaran Uraian 2011 2012 2013 2014

No

2015

1

Rasio Lancar (current ratio) (%)

28,23

83,85

83,84

13,21

810,16

2

Rasio quick (quick ratio) (%)

26,90

77,90

76,04

12,34

646,78

3

Rasio total hutang terhadap total ekuitas (debt to equity ratio) (%)

0,01

0,01

0,02

0,02

0,63

a. Rasio Lancar (Current Ratio) Rasio lancar merupakan perbandingan jumlah aset lancar dengan kewajiban lancar pada neraca daerah. Rasio lancar pada neraca daerah Kabupaten Kapuas Hulu periode 2011 – 2015 menunjukan nilai yang positif. Hal tersebut menunjukkan bahwa beban keuangan pemerintah daerah atas kewajiban yang harus dipenuhi adalah tidak menjadikan beban. 20

b. Rasio Quick (Quick Ratio) Merupakan perbandingan antara kas dan setara kas dengan kewajiban lancar pada neraca daerah. Rasio quick pada neraca daerah Kabupaten Kapuas Hulu periode 2011 – 2015 menunjukan nilai yang positif. Hal tersebut menunjukan bahwa beban keuangan pemerintah daerah atas kewajiban lancar dapat ditanggung oleh kemampuan kas pemerintah daerah. c. Rasio Total Hutang terhadap Total Ekuitas (Debt to Equity Ratio) Merupakan perbandingan antara total hutang dengan total ekuitas yang

dimiliki

oleh

pemerintah

daerah

dalam

neraca

daerah.

Berdasarkan rasio total hutang terhadap total ekuitas neraca daerah Kabupaten Kapuas Hulu 2011 – 2015 bernilai <1 sehingga kemampuan ekuitas pemerintah daerah untuk menjamin hutang pemerintah daerah tidak menjadikan beban. Berdasarkan dari analisis atas Rasio Lancar dan Rasio Quick keuangan daerah Kabupaten Kapuas Hulu maka Pemerintah Daerah mempunyai kemampuan yang baik dalam memenuhi kewajiban lancarnya. Demikian halnya dari Rasio total kewajiban terhadap total ekuitas dapat dilihat bahwa keuangan daerah tidak terbebani oleh kewajiban yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah.

21

PROFIL KEUANGAN DAERAH

Recommend Documents