PROFIL KECAMATAN KARAWANG TIMUR GAMBARAN UMUM A. Visi Jangka Menengah Kecamatan Karawang Timur Berdasarkan UU Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, telah memberikan perubahan paradigma baru dalam mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang melibatkan semua komponen masyarakat dalam setiap tahapan dan semangat baru dan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Dalam melaksanakan fungsinya Kecamatan Karawang Timur mempunyai visi sebagai berikut : “Mendukung Terwujudnya Kabupaten Karawang Yang Sejahtera Dan Tangguh Ditunjang Dengan Pembangunan Perekonomian Yang Berkesinambungan Dan Berwawasan Lingkungan Berdasarkan Iman Dan Taqwa” Penetapan Visi tersebut didasarkan kepada beberapa pengertian guna mencapai tujuan yang ditetapkan juga telah memperhitungkan potensi yang dapat menunjang keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan dalam bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, kesejahteraan sosial, kependudukan, pertanahan serta pelayanan umum. B. Misi Jangka Menengah Kecamatan Karawang Timur Sedangkan Misi yang diemban oleh Kecamatan Karawang Timur adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas pelayanan umum pemerintah; 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program intensifikasi dan disertifikasi pertanian; 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil, mandiri dan bermoral melalui pendidikan formal dan non formal; 4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka mendukung pelaksanaan good governance; C. Kondisi Umum Kecamatan Karawang Timur Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang adalah salah satu kecamatan dari 30 kecamatan yang ada di Wilayah Kabupaten Karawang merupakan letak pusat pemerintahan Kabupaten Karawang. Luas Wilayah Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang adalah 2.697.980 Ha yang terdiri dari tanah sawah seluas 1.882.790 Ha dan tanah darat seluas 875.190 Ha dengan ketinggian dari permukaan laut kurang lebih 15 m, suhu rata-rata minimal 30 derajat celcius dan maximal 34 derajat celcius. Jarak Kantor Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang ke Kantor Bupati Karawang sebagai pusat pemerintah Kabupaten Karawang kurang lebih tiga km dengan waktu tempuh selama 15 menit. Letak geografis Kecamatan Karawang Timur berada pada sebelah timur Kabupaten Karawang dengan batas-batas wilayah sebagai berikut : Sebelah Utara Kecamatan Majalaya dan Kecamatan Rawamerta; Sebelah Timur Kecamatan Klari; Sebelah Selatan Kecamatan Telukjambe Timur; Sebelah Barat Kecamatan Karawang Barat. Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang membawahi empat Kelurahan dan empat Desa yang terdiri dari : 1. Kelurahan Adiarsa Timur; 2. Kelurahan Karawang Wetan; 3. Kelurahan Palumbonsari; 4. Kelurahan Plawad; 5. Desa Kondangjaya; 6. Desa Warungbambu; 7. Desa Tegalsawah; 8. Desa Margasari. Keadaan penduduk Kecamatan Karawang Timur dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:
Tabel 1 Komposisi Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
KELURAHAN/DESA Adiarsa Timur Karawang Wetan Palumbonsari Plawad Tegalsawah Margasari Kondangjaya Warungbambu Jumlah
L 6.128 12.377 7.789 4.998 2.756 3.809 8.545 5.211 51.613
PENDUDUK P JUMLAH 6.283 12.411 12.830 25.207 9.040 16.829 5.071 10.069 2.746 5.502 3.819 7.628 8.570 17.115 4.513 9.724 52.872 104.485
KEPALA KELUARGA L P JUMLAH 3.367 274 3.641 7.679 138 7.817 4.483 1.118 5.601 3.924 398 4.322 1.532 148 1.680 1.848 115 1.963 5.551 38 5.589 4.828 161 4.989 32.212 2.390 35.602
Sumber : Seksi Kependudukkan Tahun 2014 Tabel 2 Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
U M U R 0 – 5 6 – 11 12 – 17 18 – 23 23 – 29 30 – 35 36 – 40 41 – 50 51 – 60 61 keatas Jumlah
JUMLAH PENDUDUK
KET
16.310 9.023 11.000 11.825 12.002 10.269 9.093 10.556 9.184 5.223 104.485
Sumber : Seksi Kependudukkan Tahun 2014 D. Tugas Pokok Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan pada Daerah Kabupaten Karawang, Kecamatan Karawang Timur mempunyai tugas pokok sebagai berikut : a. Melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani urusan otonomi daerah; b. Sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati; c. Selain tugas pokok, Camat juga menyelenggarakan tugas unsur pemerintahan meliputi : 1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; 3. Mengkoordinasikan pencapaian dan penegakan peraturan perundang-undangan; 4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; 5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan; 6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; 7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan. E. Fungsi Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang mempunyai fungsi : 1. Pelaksanaan pembinaan fasilitas dan penyelenggaraan kegiatan dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, kesejahteraan sosial, kependudukan, pertanahan serta pelayanan umum; 2. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan instansi otonomi dari verifikasi yang ada di wilayah kerjanya. F. Wewenang Kewenangan kecamatan berdasarkan Keputusan Bupati Karawang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Perangkat Daerah Kabupaten Karawang adalah sebagai berikut : a. Bidang Pemerintahan. 1. Pembinaan ideologi Negara kesatuan bangsa dan kemasyarakatan; 2. Pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama, dan antar umat beragama dengan pemerintah;
3. Penciptaan ketahanan nasional dan pengawasan atas kegiatan organisasi untuk kepentingan asing; 4. Pengkoordinasian UPTD/Instansi Tingkat Kecamatan di Wilayah kerjanya; 5. Pemberian rekomendasi penilaian atas kinerja kepala UPTD di wilayah kerjanya; 6. Pelaksanaan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa, Pimpinan dan Anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) di wilayah kerjanya; 7. Melakukan penilaian atas pelaporan pertanggungjawaban Kepala Desa; 8. Fasilitasi penataan Desa/Kelurahan; 9. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa; 10. Penyelenggaraan lomba/penilaian Desa/Kelurahan tingkat kecamatan; 11. Pelaksanaan administrasi kependudukan; 12. Pelaksanaan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya; 13. Pertimbangan pengangkatan Kepala Kelurahan; 14. Pemberian keterangan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas di wilayah kerjanya; 15. Pelaksanaan pembinaan PNS di wilayah kerjanya; 16. Pembinaan terhadap Panitia Pencalonan dan pelaksanaan pemilihan calon kepala desa dan penanggungjawab pemilihan calon kepala desa; 17. Fasilitas penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian terhadap perselisihan sengketa yang terjadi di desa/kelurahan; 18. Pembinaan dan penyelesaian sengketa batas antar desa/ kelurahan; 19. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan dan penertiban pendaftaran penduduk bagi Warga Negara Indonesia (WNI), Warga Negara Asing (WNA) dan catatan sipil serta urbanisasi penduduk di wilayah kerjanya; 20. Pemberian rekomendasi dan perijinan tertentu; 21. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah kelurahan; 22. Penyelenggaraan bidang pertanahan, pencatatan dan pendaftaran hak-hak tanah serta pemberian rekomendasi mutasi hak atas tanah; 23. Penyusunan penataan nama-nama geografi (jalan batas wilayah) 24. Pembinaan dan bimbingan teknis penyusunan data dasar monografi kelurahan/desa; 25. Pengusulan penetapan batas wilayah kecamatan dan kelurahan/desa; 26. Pengusutan penetapan pemekaran kelurahan/desa dan pemberian rekomendasi untuk penetapan perubahan kelurahan /desa; 27. Rekomendasi pengangkatan anggota BPD; 28. Melantik anggota BPD; 29. Rekomendasi penetapan PJS Kepala Desa; 30. Rekomendasi pengangkatan perangkat kelurahan; 31. Penilaian terhadap kinerja Sekretaris Desa; 32. Rekomendasi laporan pertanggungjawaban kepala desa; 33. Rekomendasi pembentukan panitia pemilihan kepala desa; 34. Penilaian terhadap peraturan desa Keputusan Kepala Desa; 35. Rekomendasi tukar menukar (ruislag), sewa gadai, pinjam pakai asset milik desa atau asset pemerintah kabupaten yang ada di desa; 36. Rekomendasi pemekaran/penghapusan desa, dusun, RW dan RT. b. Bidang Ekonomi dan Pembangunan 1. Perencanaan pengkoordinasian pengawasan dan pembinaan pelaksanaan pembangunan di wilayah kerjanya; 2. Fasilitasi pembangunan di bidang prasarana desa/kelurahan dan pengembangan perekonomian desa/kelurahan; 3. Pengkoordinasian pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terhadap terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan; 4. Pembantuan pelaksanaan tugas di bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta intensifikasi di wilayah kerjanya; 5. Pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah tertentu di wilayah kerjanya; 6. Pembinaan dan pengembangan serta pemantauan terhadap perkembangan pendistribusian dan perdagangan, pertambangan dan energy, pengkoperasian, UKM dan golongan ekonomi lemah; 7. Pengkoordinasian program peningkatan produksi pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan; 8. Pengawasan penyaluran dan pengambilan kredit dalam rangka menunjang keberhasilan program peningkatan produksi pertanian;
9.
Pelaksanaan pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan mahluk hidup; 10. Pengawasan perijinan terhadap suatu usaha atau kegiatan di wilayah kerjanya; 11. Pembinaan usaha ekonomi desa dan masyarakat; 12. Pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat.
c.
Bidang Pendidikan. 1. Fasilitasi penyelenggaraan Taman Kanak-kanak dan pendidikan dasar; 2. Pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan generasi muda keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita; 3. Pelaksanaan penyuluhan program wajib belajar; 4. Penyelenggaraan administrasi serta penetapan pendirian dan penutupan sekolah; 5. Peningkatan peran serta masyarakat di bidang masyarakat; 6. Perencanaan dan pelaksanaan pengadaan, pendistribusian, pendayagunaan dan perawatan sarana dan prasarana pendidikan; 7. Penetapan pelaksanaan petunjuk ijin dan evaluasi penyelenggaraan kursus; 8. Penetapan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan program pendidikan luar sekolah; 9. Pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI); 10. Pemberian ijin penyelenggaraan PAUD/Taman bermain anak; 11. Rekomendasi pendirian SD/MI, SLTP, SLTA swasta; 12. Rekomendasi penghapusan/penggabungan SDN; 13. Rekomendasi pembangunan gedung sekolah baru; 14. Menyelenggarakan rehab ringan gedung SD/MI di bawah Rp.50.000.000,-
d. Bidang Kesehatan. 1. Pembinaan dan pengawasan kegiatan kegiatan program kesehatan masyarakat; 2. Fasilitasi penyelenggaraan sarana dan pelayanan kesehatan; 3. Penyelenggaraan keluarga berencana; 4. Pencegahan dan penanggulangan penyalahan obat, narkotika, psikotropika zat adiktif dan bahan berbahaya; 5. Pembinaan usaha kesehatan yang bersumberdaya masyarakat (UKMD); 6. Pembinaan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas); 7. Pemberian ijin sarana kesehatan dasar swasta; e. Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat. 1. Pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan; 2. Pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 3. Fasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM); 4. Pembinaan Lembaga Adat; 5. Pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi; 6. Pemberian ijin dan pengawasan pengumpulan uang dan atau barang untuk bantuan sosial; 7. Fasilitasi pelaksanaan pemantauan daerah rawan bencana; 8. Pemberian rekomendasi dan pengawasan ijin pendaftaran lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang sosial; 9. Pelayanan penertiban surat keterangan tidak mampu; 10. Fasilitasi pelaksanaan pelayanan masyarakat dalam hal penanggulangan bencana; 11. Fasilitasi dan penanggulangan masalah sosial. f.
Bidang Pertanahan. 1. Pengawasan atas tanah-tanah Negara dan tanah asset pemerintah daerah di wilayah kerjanya; 2. Pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan serta peralihan status tanah dari natah Negara menjadi hak milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3. Pembantuan dalam hal penetapan peruntukan, proses pengalihan dan perubahan status tanah kekayaan desa yang berubah menjadi kelurahan; 4. Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah Negara bebas dan tanah timbul di wilayah kerjanya sebagai bahan masukan bagi Kepala Daerah;
g. Bidang Pekerjaan Umum. 1. Pemeliharaan dan rehab drainase brem dan trotoar di lingkungan pemukiman dan pedesaan;
2. Pengawasan dan pembangunan drainase dan trotoar jalan otonomi; 3. Pengawasan dan pengendalian penggalian jalan trotoar pada jalan umum dan jalan lingkungan yang dilaksanakan oleh instansi pengelola utilitas (PDAM), Listrik dan Telkom; 4. Pengawasan dan pengendalian pembangunan sarana pemerintahan; 5. Pemberian ijin jalan masuk pekarangan termasuk jalan masuk rumah-rumah non komersial di komplek perumahan/pemukiman 6. Pemberian ijin pemasangan billboard, selebaran dan pamphlet, spanduk yang bersipat sosial dan pemberian rekomendasi bagi yang bersifat komersil; 7. Menyelenggarakan jalan poros desa dibawah Rp.50.000.000,8. Menyelenggarakan jalan lingkungan dibawah Rp.50.000.000,9. Menyelenggarakan pembangunan/perbaikan saluran tersier di bawah Rp. 50.000.000,10. Menyelenggarakan pembangunan/perbaikan talang air di bawah Rp.50.000.000,11. Menyelenggarakan pembuatan deeker/gorong-gorong di bawah Rp.50.000.000,12. Menyelenggarakan program imbal swadaya masyarakat dibawah Rp.50.000.000,h. Bidang Tata Ruang. 1. Pendataan dan pembinaan pedagang yang memperoleh legalisasi dengan menggunakan lahan milik pemerintah; 2. Pengawasan dan pengendalian prasarana; 3. Pengawasan dan pengendalian tanah milik pemerintah; 4. Pemberian rekomendasi pelepasan hak atas tanah milik pemerintah; 5. Pemberian ijin peruntukan penggunaan tanah dengan luas lahan sampai dengan 500 m2 diluar kawasan pembangunan perumahan sesuai dengan RT/RW yang diberlakukan; 6. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tanah bekas kali mati dan tanah timbul; 7. Pengawasan dan pemanfaatan bangunan; 8. Pendataan penomoran bangunan; 9. Pemberian ijin mendirikan bangunan sampai dengan luas 200 m2 di atas tanah maximal 500 m2 di luar kawasan pembangunan secara kolektif; 10. Pengusutan dan pembongkaran pelanggaran ijin bangunan dengan luas sampai dengan 200 m2; 11. Pemberian rekomendasi IMB untuk bangunan diatas 200 m2; i.
Bidang Pertanian. 1. Pemberian rekomendasi ijin usaha bidang peternakan, perikanan dan pertanian tanaman pangan (pemberian rekomendasi lokasi usaha); 2. Pendaftaran usaha kecil, meliputi : penggilingan padi/heuler, pengolahan hasil pertanian lainnya, peternakan rakyat, hewan kesayangan, perikanan rakyat, usaha kecil ikan hias, kolam pemancingan; 3. Pendataan harga pasar peternakan, perikanan dan pertanian tanaman pangan; 4. Pemberian rekomendasi ijin usaha sarang burung wallet; 5. Pemberian ijin pemotongan hewan; 6. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian bidang peternakan, perikanan, pertanian tanaman pangan dan hutan rakyat;
j.
Bidang Perhubungan. 1. Pengawasan rambu-rambu lalu lintas di lingkungan jalam pemukiman dan jalan umum; 2. Penetapan pangkalan operasi kendaraan bermotor (ojek) sebagai kendaraan penumpang/umum perintis dan kendaraan tidak bermotor di wilayah kerjanya; 3. Pengelolaan penyelenggaraan perparkiran di jalan dan tempat umum pada kegiatan-kegiatan tertentu; 4. Pemberian ijin tempat-tempat parkir yang memakai garasi yang disewakan;
k.
Bidang Industri, Perdagangan dan Koperasi. 1. Pencatatan, pendataan, penyuluhan, monitoring dan pengawasan sektor formal dan koperasi; 2. Pengaturan lokasi/tempat IKDK non formal; 3. Pemberian surat keterangan domisili usaha industri maupun perdagangan dan pendirian koperasi; 4. Pemberian rekomendasi atas usulan bantuan modal usaha kecil dan koperasi;
l.
Bidang Kepariwisataan dan Budaya. 1. Membantu pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana kepariwisataan; 2. Membantu pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan promosi kepariwisataan; 3. Membantu pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap semua kegiatan usaha kepariwisataan.
m.
Bidang Lingkungan Hidup. 1. Pendataan dan pengawasan perusahaan baik yang sudah maupun belum mempunyai alat pengendalian dampak lingkungan; 2. Penyuluhan, pengawasan dan pengkoordinasian pengelolaan sampah; 3. Pendataan dan pengawasan perusahaan yang menimbulkan dampak lingkungan; 4. Pemberian ijin penyimpangan sementara limbah (TPS).
n. Bidang Tenaga Kerja. 1. Minitoring pelaksanaan UMR; 2. Proses penetapan tenaga kerja; 3. Pengawasan penyaluran tenaga kerja. o. Bidang Ketentraman dan Ketertiban. 1. Pembinaan ketentraman dan ketertiban serta kemasyarakatan; 2. Membantu pendataan penggunaan alat pemadam kebakaran pada semua jenis unit bangunan; 3. Pembentukan satuan relawan kebakaran (SATLAKAR) di setiap kecamatan; 4. Pembinaan pedagang kaki lima (PKL), becak dan ojek; 5. Pendataan dan pengawasan penertiban perijinan; 6. Pemberian ijin keramaian umum dan pertunjukan (daya dibawah 10.000 watt); 7. Fasilitas komunikasi ormas dan parpol dalam rangka kesatuan bangsa; 8. Penertiban pemasangan spanduk, billboard, pamphlet dan selebaran yang bersifat sosial dan yang bersifat komersial; 9. Fasilitas penyelenggaraan operasi penegakan ketentraman dan ketertiban umum; 10. Pelayanan penertiban surat keterangan serba guna; 11. Pembinaan rekomendasi keterangan kelaluan baik; 12. Penertiban surat ijin tempat usaha (SITU) bagi pengusaha kecil; 13. Membantu pengawasan dan penegakan peraturan daerah; 14. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan kesatuan pollisi pamong praja dan perlindungan masyarakat (LINMAS) di wilayah kerjanya 15. Penegakan dan pelaksanaan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah; 16. Penertiban HO untuk heuleur dibawah 60 PK. p. Bidang Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan. 1. Pengusulan mutasi rotasi dan formasi perangkat Kecamatan, Dinas/Instansi termasuk guru di tingkat kecamatan; 2. Penelitian DP3 Dinas/Badan/Lembaga dalam lingkup kecamatan; 3. Pelantikan jabatan yang diangkat di lingkungan kecamatan dan kelurahan termasuk perangkat lainnya; 4. Pengusulan, pemberhentian sementara personil dan pemberian penghargaan untuk pegawai di lingkungan kecamatan; 5. Pengadaan barang inventaris kecamatan dan kelurahan/desa dibawah Rp.50.000.000,6. Pengusulan penghapusan barang kecamatan dan kelurahan/desa. q. Bidang Perimbangan Keuangan. 1. Penyampaian surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) PBB kepada wajib pajak untuk perkotaan dan pedesaan; 2. Monitoring pembayaran PBB dari masyarakat ke Bank tempat pembayaran (TP) untuk buku 1 s/d 5; 3. Mengelola anggaran rutin dan pembangunan. r.
Bidang Kependudukan. 1. Pelayanan penyelenggaraan administrasi dan pendaftaran penduduk; 2. Pelayanan penertiban Kartu Keluarga (KK); 3. Pelayanan penertiban Kartu Tanda Penduduk (KTP); 4. Rekomendasi surat keterangan ahli waris; 5. Pelayanan penertiban kartu identitas penduduk musiman; 6. Pelayanan penertiban surat keterangan domisili; 7. Pelayanan penertiban surat keterangan pindah.
s.
Bidang Hukum. 1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan dari produk hukum daerah;
2. Rekomendasi penilaian atas peraturan desa, keputusan kepala desa dan keputusan Kepala Badan Musyawarah Desa (BPD). t.
Bidang Kearsipan. 1. Pembinaan kearsipan di desa / kelurahan; 2. Retensi/pemusnahan kearsipan sesuai dengan ketentuan.
G. Struktur Organisasi Dan Pejabat Struktural. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, jumlah PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang terdapat di Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang per 30 Desember 2014 adalah sebanyak 18 orang dengan komposisi menurut tingkat pendidikan, fungsi/jabatan dan golongan sebagai berikut : a. Struktur organisasi Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang pada Keputusan Bupati Karawang Nomor 7 Tahun 2007, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Kabupaten Karawang dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3 Komposisi Jabatan Struktural Kecamatan Karawang Timur NO. 1. 2. 3. 4.
JABATAN STRUKTURAL Eselon Eselon Eselon Eselon
JUMLAH 1 1 4 2 8
III.a III.b IV.a IV.b Jumlah :
Sumber :Sekretariat Tahun 2014 Susunan organisasi kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Karawang Nomor 57 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Karawang terdiri dari : 1. Camat; 2. Sekretaris Kecamatan, membawahkan : 1) Sub.Bagian Umum, Program dan Pelaporan; 2) Sub.Bagian Kepegawaian dan Keuangan; 3. Seksi Pemerintahan; 4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban; 5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan; 6. Seksi Kesejahteraan Sosial; 7. Seksi Kependudukan; 8. Kelompok Jabatan Fungsional b. Sumber Daya Aparatur pegawai Kecamatan Karawang Timur sebagian berpendidikan SLTA dan komposisi pegawai Kecamatan Karawang Timur berdasarkan tingkat pendidikan per 30 Desember 2014 dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 4 Komposisi Pegawai Kecamatan Karawang Timur Berdasarkan Tingkat Pendidikan NO 1 2 3 4 5 6
PENDIDIKAN SD SLTP SLTA Sarmud/Akademi Strata 1 ( S1 ) Strata 2 ( S2 ) JUMLAH
I 1 1
GOLONGAN II III 1 4 4 1 4 1 5 10
JUMLAH IV 2 2
2 8 1 6 1 18
Sumber : Sekretariat Tahun 2014 Selanjutnya untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang didukung pula oleh tenaga Kontrak Kerja sebanyak 2 (dua) orang dan tenaga Sukarelawan (Sukwan) sebanyak 3 (tiga) orang.
RENCANA KERJA A. Program/Kegiatan Kec. Karawang Timur Tahun 2015. Berdasarkan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karawang 2011 – 2016 serta memperhatikan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Kecamatan Karawang Timur pada tahun 2014 memiliki empat Urusan Wajib, sembilan Program dan 27 Kegiatan, yaitu : I. Urusan Wajib Pemerintahan Umum terdiri atas program : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; 4. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan; II. Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan politik Dalam Negeri terdiri atas program : 1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan; 2. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan; III. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri atas program : 1. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan; 2. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa; IV. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak terdiri atas program : 1. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan; Sedangkan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Karawang Timur tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat; 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik; 3. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK); 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; 7. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; 8. Penyediaan Makanan dan Minuman; 9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keLuar Daerah; 10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah; 11. Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran; 12. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor; 13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor; 14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional; 15. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya; 16. Inventarisasi dan Pengelolaan Barang; 17. Sosialisasi Sistim Pendaftaran Tanah; 18. Pengendalian Keamanan Lingkungan; 19. Pembinaan dan Monitoring dan Kewilayahan; 20. Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama; 21. Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN); 22. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan; 23. Pembinaan Perangkat Desa/Kelurahan; 24. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan; 25. Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rohani; 26. Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tingkat Kecamatan; 27. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN); B. Capaian Kinerja Tahun 2014. Secara umum kinerja kegiatan Kecamatan Karawang Timur tahun 2014 dinilai baik, Kecamatan Karawang Timur melaksanakan 28 kegiatan yang dibelanjai oleh APBD Kabupaten Karawang 2014. Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 sebagai berikut : 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat; 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik; 3. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK); 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; 7. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
Penyediaan Makanan dan Minuman; Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah; Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran; Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor; Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional; Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; Pengendalian Keamanan Lingkungan; Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK); Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama; Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN); Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan; Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan; Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN); Pengembangan Desa Siaga Gebyar Pelayanan Lapangan Terpadu Keliling
Kegiatan tersebut bernuansa dalam 4 (empat) Urusan Wajib dan 14 (empat belas) Program yaitu : I. Urusan Wajib Pemerintahan Umum terdiri atas program : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur; 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; 5. Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah; 6. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan; 7. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa; 8. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga; 9. Program Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial; 10. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan; II. Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan politik Dalam Negeri terdiri atas program : 1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan; III. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri atas program : 1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan; 2. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa; IV. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak terdiri atas program : 1. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan; PROGRAM DAN KEGIATAN STRATEGIS A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2015. Memperhatikan Renja Kabupaten Karawang Tahun 2014 bahwa program dan kegiatan pembangunan tahun 2015 masih terfokus pada empat sektor prioritas pembangunan yaitu : 1. Pembangunan Sektor pendidikan; 2. Pembangunan Sektor kesehatan; 3. Pembangunan ekonomi kerakyatan; 4. Pembangunan infrastruktur wilayah, untuk mendorong pertumbuhan sektor-sektor lainnya di Kabupaten Karawang. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka program dan kegiatan pembangunan Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang merupakan program dan kegiatan pendukung untuk mencapai visi dan misi jangka menengah kecamatan yaitu : 1. Meningkatkan kualitas pelayanan umum pemerintah; 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program intensifikasi dan disertifikasi pertanian; 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil, mandiri dan mermoral melalui pendidikan formal dan non formal; 4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka mendukung pelaksanaan Good Govermance. POTENSI DAERAH / KECAMATAN A. Potensi Umum 1. Batas Wilayah Letak Geografis Kecamatan Karawang Timur berada pada sebelah timur Kabupaten Karawang dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara : Kecamatan Majalaya & Kecamatan Rawamerta Sebelah Selatan : Kecamatan Telukjambe Timur Sebelah Timur : Kecamatan Klari Sebelah Barat : Kecamatan Karawang Barat
2. Luas Wilayah Luas Wilayah Kecamatan Karawang Timur = 2.697,980 Ha, yang terdiri dari : - Tanah Sawah seluas : 1.882,790 Ha - Tanah Darat seluas : 875,190 Ha 3. Iklim Dengan permukaan tanahnya yang berada pada ketinggian 15 meter di atas permukaan laut, suhu rata-rata minimum 27 °C dari suhu rata-rata minimum 33 °C - Curah Hujan : ( mm ) Januari 210 Februari 164 Maret 63 April 161 Mei 165 Juni 60 Juli 180 Agustus 9 September 0 Oktober 17 Nopember 175 Desember 150 1.354 Rerata 96,8 - Kelembaban :
BB ( Bulan Basah ) 7 BL ( Bulan Lembab ) 2 BK ( Bulan Kering ) 2 Sumber : UPTD Pertanian Kec.Karawang Timur
mm/thn mm/thn mm/thn
4. Topograpi Jarak Kecamatan Karawang Timur ke Ibu Kota Kabupaten Karawang = + 2 KM, lama jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten dengan kendaraan bermotor + 10 menit, lama jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten dengan berjalan kaki + 30 menit. B. Jumlah Penduduk Tabel 1 Komposisi Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
KELURAHAN/DESA Adiarsa Timur Karawang Wetan Palumbonsari Plawad Tegalsawah Margasari Kondangjaya Warungbambu Jumlah
L 6.128 12.377 7.789 4.998 2.756 3.809 8.545 5.211 51.613
PENDUDUK P 6.283 12.830 9.040 5.071 2.746 3.819 8.570 4.513 52.872
JUMLAH 12.411 25.207 16.829 10.069 5.502 7.628 17.115 9.724 104.485
KEPALA KELUARGA L P JUMLAH 3.367 274 3.641 7.679 138 7.817 4.483 1.118 5.601 3.924 398 4.322 1.532 148 1.680 1.848 115 1.963 5.551 38 5.589 4.828 161 4.989 32.212 2.390 35.602
Sumber : Seksi Kependudukkan Tahun 2014 Tabel 2 Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
U M U R 0 – 5 6 – 11 12 – 17 18 – 23 23 – 29 30 – 35 36 – 40 41 – 50 51 – 60 61 keatas Jumlah
JUMLAH PENDUDUK
Sumber : Seksi Kependudukkan Tahun 2014 1. Pendidikan
16.310 9.023 11.000 11.825 12.002 10.269 9.093 10.556 9.184 5.223 104.485
KET
Jumlah lembaga pendidikan umum dari keagamaan yang ada di wilayah Kecamatan Karawang Timur dapat dilihat dari tabel berikut : Tabel 7 Lembaga Pendidikan Umum dan Keagamaan NO 1. 2. 3. 4. 5. 6.
JENIS TK PAUD SD SMP/MTs SMA/MAN Swasta SMK JUMLAH
JUMLAH SEKOLAH MURID 11 594 56 2.095 33 12.448 6 3.326 6 3.437 3 1.958 106 23.553
GURU
KET 55 197 560 139 187 131
2. Agama Kehidupan beragama terutama toleransi antar umat islam di Wilayah Kecamatan Karawang Timur berjalan dengan baik yang dibuktikan dengan banyaknya pengajian-pengajian di Majelis Ta’lim, Mesjid dan Mushola baik bulanan, mingguan maupun pengajian sehari-hari yang dilakukan oleh anakanak sehingga kehidupan perilaku seseorang dalam bermasyarakat menuju perkembangan yang lebih maju dan seimbang dengan didukung oleh keagamaan dan peribatan. a. Sarana Peribadatan antara lain : - Mesjid Jami = 92 buah - Musholla = 125 buah - Majlis Ta’lim = 136 buah - Pondok Pesantren = 6 buah b. Pemeluk Agama yang ada di Kecamatan Karawang Timur sebagai berikut : - Agama Islam = 94.761 Orang - Agama Kristen = 3.079 Orang - Agama Katholik = 2.192 Orang - Agama Budha = 992 Orang - Agama Hindu = 82 Orang - Agama Konghucu = 37 Orang c. Kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di Wilayah Kecamatan Karawang Timur antara lain : - Pengajian Al-Hidayah di Aula Kantor Kecamatan Karawang Timur ; - Menghadiri Acara Karawang Berdzikir, Berdoa dan Ceramah di Komplek Islamic Centre Karawang ; - Jum’at Keliling Bupati Karawang di Kecamatan Karawang Timur berlokasi di Masjid Al-Huda Desa Warungbambu ; 3. Mata Pencaharian Sebagian besar kehidupan masyarakat Kecamatan Karawang Timur adalah sebagai Petani/Buruh Tani namun seiring berkembangnya Industri/Pabrik-pabrik di Kabupaten Karawang, maka banyak juga diantaranya yang menjadi buruh/karyawan pabrik juga banyak yang berusaha di bidang perdagangan/wiraswasta/home industri serta di bidang usaha jasa. Pedagang : 1.599 orang Pegawai Negeri : 1.436 orang Petani : 5.430 orang Pegawai Swasta : 7.446 orang Buruh Tani : 8.829 orang Pengrajin : 265 orang Peternak : 325 orang Montir : 38 orang Dokter : 15 orang Bidan : 25 orang Lain-lain : 435 orang C. Potensi Perekonomian Kondisi Perekonomian Masyarakat di Kecamatan Karawang Timur dapat dilihat dari fasilitas-fasilitas perekonomian yang ada, sebagimana dalam tabel berikut
No. 1.
Jenis Perusahaan Bank Negara
Banyaknya 9
Keterangan
No. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
Jenis Perusahaan Bank Swasta BPR Koperasi KUD Huller Toko Pabrik/Gudang Pabrik Tahu Show Room Pabrik Roti Warung Mini Market/Toserba Pasar Swalayan Pasar Tradisional Rumah Makan Limbah/Rongsokan Dealer
Banyaknya 16 7 8 2 19 1.445 35 13 22 7 1.601 34 3 1 32 61 7
Keterangan
Indomaret, Alfamart Hipermart, Robinson, Carefour
D. Potensi Kelembagaan Kecamatan Karawang Timur membawahi Lembaga Pemerintahan sebagai berikut : - Pemerintahan Desa empat Desa yaitu : 1. Desa Tegalsawah ; 2. Desa Margasari ; 3. Desa Warungbambu ; 4. Desa Kondangjaya. - Pemerintahan Kelurahan empat Kelurahan yaitu : 1. Kelurahan Karawang Wetan ; 2. Kelurahan Adiarsa Timur ; 3. Kelurahan Palumbonsari ; 4. Kelurahan Plawad. - BPD : ada di empat Desa jumlah anggota 42 Orang. - Lembaga Kemasyarakatan 1. LPM ada disetiap Desa/Kelurahan jumlah anggota ada 88 Orang dan 1 DPC LPM Kecamatan. 2. RT dan RW : jumlah RW 90 Orang dan RT yang ada di Kecamatan Karawang Timur 407 Orang. 3. Tim Penggerak PKK Desa ada di tiap Desa/Kelurahan dan 1 Tim Penggerak PKK Kecamatan. 4. Karang Taruna ada di setiap Desa/Kelurahan. 5. Kelompok Tani se Kecamatan Karawang Timur ada 47 kelompok. 6. Majlis Ta’lim se Kecamatan Karawang Timur ada 136 kelompok. E. Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan Di Kecamatan Karawang Timur peran serta masyarakat dalam pembangunan dapat dilihat dalam pelaksanaan Musyarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dari mulai tingkat Dusun (Musrenbang Dus), tingkat Desa/Kelurahan dan Musrenbang tingkat Kecamatan yang pelaksanaannya dimulai sekitar bulan Januari s/d Maret setiap tahun. Hasil dari Musrenbang tersebut sudah tertuang dalam dokumen Musrenbang Desa/Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan setiap tahun. F. Kondisi Kesehatan / Keluarga Berencana 1. Kondisi Kesehatan Dalam rangka menunjang angka kesehatan masyarakat yang baik, diperlukan dukungan sarana dan prasarana kesehatan dan untuk jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut :
Fasilitas Kesehatan Masyarakat Praktek No. 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Rs.Swasta /Bersalin/ PKM/Pust 3 3 1 1 2 7
Kelurahan/Desa 2 Karawang Wetan Palumbonsari Adiarsa Timur Plawad Kondangjaya Tegalsawah Margasari Warungbambu Jumlah
Balai Pengobat an/Klinik 4 5 5 4 4 1 1 3 23
Praktek Dokter
Mantri
Bidan
Paraji
5 3 3 1 4 6 1 1 1 20
6 1 1 1 1 1 1 6
7 11 20 6 4 7 2 3 5 58
8 1 4 1 3 1 2 3 1 16
Pos Yandu 9
120
Sumber : Laporan Tahunan Kelurahan/Desa 2014 2. Keluarga Berencana Pelayanan KB di Kecamatan Karawang Timur berjalan sesuai program yang diharapkan pemerintah dengan melaksanakan kegiatan : a. Pelayanan IUD dan Implant serta pelayanan MOW, MOP di Kodim. b. Pembentukan Kesepakatan Pelayanan KB Kesehatan Tingkat kabupaten. c. Pembinaan R/R PPKBD dan terbentuknya Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Lansia, Bina Keluarga Remaja dan UPPKS. d. Rapat-rapat evaluasi pelaksanaan program Keluarga Berencana. Jumlah pasangan usia subur di Kecamatan Karawang Timur : 26.067 orang dengan akseptor sampai akhir Desember 2014 dapat dilihat dari tabel berikut : Perkembangan Keluarga Berencana No. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Subyek PUS Peserta KB Baru IUD MOW MOP Implant Suntik Pil Kondomg Jumlah Peserta KB Aktif IUD MOW MOP Implant Suntik Pil Kondomg Jumlah Ibu Hamil CU / PUS
Jumlah 26.067 201 57 8 278 1.777 1.511 193 4.025 2.271 1.199 100 600 9.580 5.154 255 19.159 591 71.75 %
Rekapitulasi Gerakan Sayang Ibu No. 1.
Subyek Ibu Bersalin
2.
Ibu Nipas
3.
Mati
4.
Anak Lahir
N/R Normal Resti Normal Resti Normal Resti
UPTD Puskesmas Plawad Adiarsa 928 1.514 231 379 928 1.824 231 1 995 1.477 160 260
Jumlah 2.442 610 2.203 231 1 2.472 420
PRODUK UNGGULAN DAERAH / KECAMATAN Produk Unggulan di Kecamatan Karawang Timur Berada di 3 Desa dan 4 Kelurahan. No 1.
2.
3.
Desa/Kelurahan Kondangjaya
Warungbambu
Margasari
Nama/Merk - Roti Ani - Roma - Aroma - Trijaya - Ro.os - Wee Bee Brownies - Amira Snack
Adiarsa Timur
Roti
- Surabaya
Roti
- Brokies -
Roti Meubeler Makaroni Pengrajin Tahu Pengrajin Tempe Pengrajin Tas
- Nok Uus
5.
Karawang Wetan
Peyek
- Solo
-
4.
Jenis Usaha/ Produk Roti dan Tepung Panir Roti Roti Roti Tahu Roti Brownies
- She shelter - Chery - Yans Presto - Yuli - Orchid - Berkah Lestari - Restu Sehati
Pengrajin Tahu Aneka Makanan Ringan Distro Pengrajin bros
Roti Bandeng Presto Roti Roti Mie Basah Krupuk Kue Kering
- Citra Mutiara -
Oncom Dompet
Alamat Jl.Raya Kebun Mas Rt/Rw.02/05 Krajan III Krajan II Bendasari Kadongdong Peundeuy Bumi Karawang Permai B.3 Bumi Karawang Permai B.8/27 Pengrajin Mebeler Krajan III Bumi Karawang Permai C17.15 Krajan II Krajan II Tamelang Barat Maja Timur Rawagabus Selatan Tamelang Barat Babakan Tengah dan Gorowong Babakanjati
Babakanjati Babakanjati Cinangoh Jl.Wera Gg.Garuda No.33 Johar Timur Johar Timur Jl.Otista No72 Gg.Rajawali 2 Jl. Adiningrat Johar Jl.Singadireja Johar Guro II Rt.07/12 Cinangoh Barat (belakang Ramayana) Jl.Tanggul Lubangsari
-
6.
Palumbonsari
-
Pengrajin Batu Akik Aneka Bumbu bumbuan Telor Asin
Karees
Pengrajin Bakul Kaos Karawang
Citeureup Lamaran
- Heras Genggerong 7.
Plawad
-
Telor Asin
Tanjung
- Fathi Food Center -
Fiza dan Martabak Mini Pengrajin Biola Pengrajin Keset Meubeler Batako Tahu Pembuatan Cuka Ranginang Rangining Pengrajin Kue Basah
Tanjung
-
Karang Tengah Krajan Karang Tengah Tanjung Kedungsalam Kedungsalam Kedungsalam Krajan Krajan
8.
Tegalsawah
-
Telor Asin Pengrajin Oncom
Benggol Krajan
DATA HASIL KEGIATAN ATAU PEMBANGUNAN DATA CAPAIAN KINERJA KECAMATAN KARAWANG TIMUR DARI TAHUN 2012 S/D 2014 NO
URAIAN KEGIATAN
1 1.
2 Penyediaan surat menyurat. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. Penyediaan komponen instanlansi listrik/ penerangan bangunan kantor. Penyediaan peralatan rumah tangga. Penyediaan makanan dan minuman. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah. Penyediaan jasa pelayanan perkantoran. Penggandaan perlengkapan gedung kantor. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional. Penggandaan pakaian dinas beserta perlengkapannya. Inventarisasi dan pengelolaan barang. Sosialisasi sitem pendaftaran tanah. Pengendalian keamanan lingkungan. Pembinaan dan monitoring kewilayahan. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama. Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa/kelurahan. Pembinaan perangkat desa. Kegiatan pembinaan organisasi perempuan. Peningkatan kesejahteraan jasmani dan rohani. Penanggulangan kemiskinan daerah tingkat kecamatan. Pelayanan administrasi terpadu kecamatan. Terselenggaranya Pemeliharaan Gedung Kantor Penertiban Alat Peraga Kampanye Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam kehidupan bernegara
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.
2012 3 100
TAHUN 2013 4 100
2014 5 100
90
89
93,42
100
100
99,11
100
100
99,9
100
100
100
100 100 100
100 100 100
99,9 100 60
100
100
69,8
100 100
100 100
100 100
100
100
95,56
100 100 100 100 100
100 100 100 100 100
97 100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100 100 100
100 100 100
100 -
100
100
-
100 -
100 -
100 100 100
-
-
100
KET 6
Dalam %