PROFIL KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA A. PENDAHULUAN 1. Profil Instansi a. Dasar Pembentukan Instansi Peraturan Daerah Provinsi DIY No. 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi DIY b. Dasar uraian tugas instansi Peraturan Gubernur DIY Nomer 42 Tahun 2008 tanggal 12 Desember 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY c. Pejabat Struktural 1. Nama
: Dra. KARTI PENI MAHANANI, MM
Pangkat/Golongan
: Pembina Tingkat I, IV/b
NIP
: 19630122 198903 2 007
Jabatan
: Kepala Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kota Yogyakarta
2. Nama
: ABD. RAHMAN, SmHk
Pangkat Golongan
: Penata Tingkat I, III/d
NIP
: 19631215 199003 1 005
Jabatan
: Kepala Subagian Tata Usaha
3. Nama
: TOTOK JAKA SUWARTA, SH
Pangkat Golongan
: Penata Tingkat I, III/d
NIP
: 19680507 199403 1 008
Jabatan
: Kepala Seksi Pendaftaran dan Penetapan
4. Nama
: Drs. SUJADI 1
Pangkat Golongan
: Penata Tingkat I, III/d
NIP
: 19580827 198503 1 010
Jabatan
: Kepala Seksi Pembukuan dan Penagihan
d. Sejarah Instansi Pada masa penjajahan Belanda, Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dipungut oleh pemerintah Hindia Belanda di Jakarta. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta. Saat penjajahan Belanda hingga awal kemerdekaan Republik Indonesia jumlah kendaraan masih sangat sedikit sehingga belum merupakan sumber pendapatan yang potensial. Pada perkembangannya dalam rangka perimbangan keuangan pusat dan daerah, beberapa jenis pajak termasuk pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor diserahkan kepada
daerah
sebagai
sumber
pendapatan
daerah
tingkat
I/Provinsi, melalui ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 11968 jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 5 Tahun 1969. Pada saat itu masyarakat wajib pajak apabila akan membayar pajak kendaran bermotor diharuskan mendatangi instansi Kantor 2
Kepolisian, Kantor Pajak dan Kantor PT. Jasa Raharja yang letaknya tidak terdapat dalam satu lokasi. Kondisi demikian mengakibatkan
pengurusan
pembayaran
pajak
kendaraan
bermotor memerlukan waktu lebih lama dan cukup menyulitkan. Atas dasar kondisi lokasi tersebut munculah gagasan untuk melakukan kerjasama guna meningkatkan kemudahan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dengan menyatukan pelayanan dalam satu atap.
Oleh karena itu pada tahun 1976 dibentuk kantor Samsat di seluruh Indonesia dengan diterbitkannya pada Surat Keputusan Bersama Menhankam/Pangab, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan,
dengan
Nomor
Pol.Kep/13/XII/1976,
Nomor
Kep.11963/MK/IV/112/1976 dan Nomor 311 tahun 1976 tentang Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat serta Peningkatan Pendapatan Daerah khususnya mengenai Pajak-pajak Kendaraan Bermotor. Pengurusan pajak kendaraan bermotor melalui Kantor Samsat ini tidak perlu mendatangi tiga tempat baik Kepolisian, Kantor Pajak dan Kantor Asuransi Jasa Raharja, karena pelayanan sudah dilakukan dalam satu kantor bersama yakni Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Pada awal tahun 1978 di Daerah Istimewa Yogyakarta didirikan satu Kantor Samsat darurat berlokasi di Gondolayu Yogyakarta. Kemudian pada tahun 1982 kantor samsat dipindahkan di gedung samsat baru yang representatif di jalan Tentara Pelajar nomor 13 Yogyakarta. Namun karena perkembangan jumlah kendaraan bermotor yang semakin
hari
semakin
meningkat
maka
dianggap
perlu
membentuk kantor Samsat di daerah Kabupaten/ kota. Pada tahun 1984 berdirilah Samsat Kota, Sleman dan Bantul dan pada tahun 1985 didirikan Samsat Kulonprogo dan Gunungkidul kemudian kantor samsat berubah nama menjadi Kantor Pelayanan
3
Pajak Daerah (KPPD) yang menyebar di seluruh kabupaten/ kota di DIY. KPPD DIY di Kota Yogyakarta KPPD
DIY
di
Kota
Yogyakarta
mempunyai
fungsi
sebagai
pelaksana operasional pemungutan pajak daerah di daerah Kabupaten
Kota
Yogyakarta.
Kewenangannya
antara
lain
memungut Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah.
Visi Pelayanan secara professional. Misi 1. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan kepada Wajib Pajak. 2. Meningkatkan kemampuan dan disiplin bagi petugas. 3. Meningkatkan pelayanan dalam registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. 4. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Motto Kepuasan anda adalah kebahagiaan kami. Kebijakan Mutu Manajemen dan seluruh staf Samsat Kota Yogyakarta bertekad memberikan
kepuasan
pelayanan
registrasi
dan
identifikasi
kendaraan bermotor sebagai legalitas dokumen, meningkatkan PAD berdasarkan peraturan yg berlaku dengan disertai upaya perbaikan pelayanan secara terus menerus. Tugas Kantor
Pelayanan
Pajak
Daerah
DIY
di
Kota
Yogyakarta
mempunyai tugas sebagai pelaksana operasional pemungutan pajak daerah, retribusi dan pendapatan lain-lain di wilayah Kota Yogyakarta.
4
Fungsi Kantor
Pelayanan
Pajak
Daerah
DIY
di
Kota
Yogyakarta
mempunyai fungsi : 1. Penyusunan program Kantor; 2. Pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) , retribusi dan pendapatan lain-lain; 3. Pelaksanaan pendataan dan penetapan pajak daerah, retribusi dan pendapatan lain-lain; 4. Pelaksanaan pelaporan dan penagihan pajak daerah, retribusi dan pendapatan lain-lain; 5. Penyiapan bahan kebijakan penyelesaian sengketa pajak; 6. Pelaksanaan ketatausahaan; 7. Pelaksanaan
evaluasi
dan
penyusunan
laporan
program
Kantor; 8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Jabatan Struktural KPPD DIY di Kota Yogyakarta, terdiri dari : 1. Kepala KPPD DIY di Kota Yogyakarta 2. Subbagian Tata Usaha; 3. Seksi Pendaftaran dan Penetapan; 4. Seksi Pembukuan dan Penagihan; 5. Kelompok Jabatan Fungsional. Tugas Subbagian Tata Usaha Melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja. Fungsi Subbagian Tata Usaha 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Penyusunan program Subbagian Tata Usaha; Penyusunan program Kantor; Pengelolaan kearsipan; Pengelolaan keuangan; Penyelenggaraan kepegawaian; Penyelenggaraan kerumahtanggaan; 5
7. 8. 9. 10.
Penyelenggaraan kehumasan; Pengelolaan barang; Pengelolaan kepustakaan; Pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi; 11. Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Kantor; 12. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha. Tugas Seksi Pendaftaran dan Penetapan Melaksanakan pendataan dan penetapan pajak daerah, retribusi dan pendapatan lain-lain. Fungsi Seksi Pendaftaran dan Penetapan 1. Penyusunan program Seksi Pendaftaran dan Penetapan; 2. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran wajib pajak; 3. Pengelolaan berkas arsip pajak daerah; 4. Pelaksanaan pendataan subyek dan obyek pajak daerah, retribusi dan pendapatan lain-lain; 5. Penyelenggaraan
pemeriksaan,
verifikasi
dan
perhitungan
penetapan pajak daerah, retribusi dan pendapatan lain-lain; 6. Penyiapan data pertimbangan keberatan pajak daerah; 7. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Pendaftaran dan Penetapan. Tugas Seksi Pembukuan dan Penagihan Melaksanakan pelaporan dan penagihan tunggakan pajak daerah, retribusi dan pendapatan lain-lain. Fungsi Seksi Pembukuan dan Penagihan 1. Penyusunan program Seksi Pembukuan dan Penagihan; 2. Pelaksanaan
pencatatan
penerimaan
pembayaran
pajak
daerah, retribusi dan pendapatan lain-lain; 3. Pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi penerimaan pajak daerah, retribusi dan pendapatan lain-lain; 4. Pelaksanaan
pembukuan
penerimaan
pembayaran
pajak
daerah, retribusi dan pendapatan lain-lain; 5. Pelaksanaan
pelaporan
penyelenggaraan
penerimaan
dan
piutang pajak daerah, retribusi dan pendapatan lain-lain; 6
6. Pelaksanaan penagihan pada wajib pajak; 7. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Pembukuan dan Penagihan. Evaluasi Pelaksanaan 1. Penanganan Aduan Masyarakat: -
Loket Aduan dan Informasi
-
Kotak Saran
-
Email:
[email protected]
-
Telpon : 0274 562936
2. Forum Evaluasi : Setiap
6
bulan
sekali
mengundang
semua
stakeholder
(pelanggan, masyarakat, unsur POLRI, JR, 3. Survey Kepuasan Masyarakat: setiap 6 bulan 4. Survey Mutu Pelayanan 5. Audit Internal : setiap 6 bulan 6. Rapat Tinjauan Manajemen: setiap 6 bulan 7. Audit External dari lembaga Audit ISO: setiap 1 tahun Sumberdaya Manusia Jumlah Personil PNS : 28
Golongan IV/b III/d III/c III/b III/a II/c II/b II/a I/b
: 1 orang : 4 orang : 3 orang : 11 orang : 1 orang : 4 orang : 1 orang : 1 orang : 1 orang
Pendidikan S2 S1 Sm SLTA SLTP SD
: : : : : :
1 orang 5 orang 4 orang 13 orang 3 orang 1 orang
7
2. Jumlah kegiatan No 1
Unit Pengolah
Jumlah Kegiatan
KPPD DIY di Kota Yogyakarta
26
Nama Kegiatan 1.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik
3.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
4.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
7.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
8.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor
9.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan 11. Penyediaan Makanan dan Minuman 12. Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 13. Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian 14. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung Tempat Kerja 15. Penyediaan Retribusi Sampah 16. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 17. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 18. Pengadaan Mebeleur 19. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 20. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 21. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 22. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 23. Pemeliharaan Arsip Kendaraan Bermotor 24. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak 8
25. Pelayanan KesamsatanKPPD Kota Yogyakarta 26. Pendataan Potensi dan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor KPPD Kota Yogyakarta
9
