Profesional, Konstruktif dan Bermartabat. Sekretariat : Gd. Pramuka Kwarnas Lt.12, Jln. Medan Merdeka Timur No. 6 A, Jakarta10110.Tel: 021-3502150 ext : 1931 Fax : 021-3508030
No. Lamp Hal
: 74/BER/SPPH/XII/2011 Jakarta, 20 Desember 2011 : 1 (satu) Berkas : Permohonan untuk menjadi challenger dalam diskusi panel dengan tema “Menggagas Konsep Ideal Pengelolaan Migas di Indonesia dan Peran Terbaik Pertamina sebagai Perusahaan Energy/Migas Nasional dalam RUU Perubahan Undang-Undang Migas”
Kepada Yth. Ketua Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) di Tempat Dengan hormat, Sehubungan dengan dialektika publik atas rencana revisi Undang Undang Migas, kami selaku Pekerja/pengurus Serikat Pekerja Pertamina Hulu (SPPH) dan anak-anak perusahaan hulu bermaksud mengadakan diskusi panel Nasional dengan tema tersebut diatas. Acara ini dimaksudkan untuk memfasilitasi diskusi guna memberikan pemahaman pekerja Pertamina khususnya, dan Pekerja Perusahaan Migas Indonesia pada umumnya, serta para pemangku kepentingan lainnya agar dapat memahami dan berperan aktif-positif dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan keilmuan dan strategis atas pentingnya dilakukan revisi Undang-undang Migas, serta potensi implikasinya bagi Pertamina dan pengusahaan migas di Indonesia. Mengingat pentingnya acara dimaksud, kami bermaksud mengundang dan memohon kepada Bapak untuk berbagi dan menjadi challenger dalam diskusi dimaksud yang Insyaallah akan dilaksanakan pada: Hari/Tanggal : Kamis, 22 Desember 2011 Waktu : 09.00 – 12.00 WIB Tempat : Gedung Kantor Pusat Pertamina Lt. G, Jl. Medan Merdeka Timur 1A, Jakarta Pusat Audien : Seluruh Stake holder Migas Nasional (DPR RI, Para Pejabat Negara terkait, Para Pengamat Migas, Management & Pekerja Perusahaan Migas di Indonesia). Pembicara : Bpk Yusuf Kalla, Bpk Dahlan Iskan (Menteri BUMN), Bpk Widjajono Partowidagdo (Wakil Menteri ESDM), Bpk Dr. Kurtubi Catatan : Seminar telah didahului dengan Diskusi Panel 2x yang dihadiri oleh Para Pejabat dan Pengamat Migas Nasional pada tgl 1 dan 15 Desember 2011. Terlampir kami lampirkan TOR acara dimaksud. Konfirmasi atas kesediaan dan kehadiran dapat disampaikan kepada panitia penyelenggara, Sdr. Reza Masri (No HP 08111331286/email
[email protected]) atau Sdr. Uky M. Masduki (No. HP. 08176921424/email
[email protected]) Besar harapan kami kiranya Bapak dapat memenuhi undangan kami dan berkenan berbagi dalam suasana silaturahmi yang kondusif. Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan banyak terima kasih. Hormat kami, Atas nama Keluarga Besar Serikat Pekerja Hulu dan Anak Perusahaan Hulu,
Panitia Pelaksana Diskusi Panel & Seminar Rencana Revisi UU Migas
Uky M. Masduki Sekjen SPPH
Reza Masri Koordinator
TERM OF REFERENCE (TOR)
Menggagas Konsep Ideal Pengelolaan Migas di Indonesia dan Peran Terbaik Pertamina sebagai Perusahaan Energy/Migas Nasional dalam RUU Perubahan Undang-Undang Migas
Focused Group Discussion dan Seminar bersama Serikat Pekerja/Pekerja di lingkungan Pertamina, Perusahaan Migas di Indonesia, Praktisi & Pemerhati Industri Migas, Aktivis LSM, Eksekutif di lingkungan Pertamina & BUMN dan Pemangku Kepentingan Lainnya
Keluarga Besar Serikat Pekerja Hulu dan Anak-anak Perusahaan Hulu
I. Latar Belakang Tahun 2011 ini kita menandai genap 10 tahun berlakunya Undang-Undang Migas no. 22/2001. Undang-undang ini disusun beberapa saat setelah reformasi politik dengan semangat menghapuskan monopoli baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta yang dianggap sebagai salah satu akar pemicu krisis ekonomi tahun 1998. Dalam proses penyusunannya kemudian disinyalir terjadi penumpangan interst berbagai pihak termasuk asing yang akhirnya menghasilkan suatu Undang-Undang yang secara masif mengubah tatanan industri migas nasional antara lain melalui pengkerdilan perusahaan migas nasional dan segmentasi proses pengambilan keputusan di lingkunagn otoritas migas nasional. Meski terdapat beberapa aspek positif dari pemberlakukan Undang-Undang ini, antara lain dorongan transformasi Pertamina, namun kelemahan-kelemahan utama Undang-Undang tersebut dengan cepat terbukti memberikan implikasi negatif terhadap perkembangan industri migas nasional. Penurunan produksi minyak mintah yang sangat cepat, penurunan kegiatan eksplorasi, ketidakpastian proses pengambilan keputusan antara lain menjadi dampak utama penerapan UU migas. Struktur industri yang didadasarkan pada UU Migas saat ini tidak lagi relevan. UU No. 22/2001 dibangun dengan semangat liberalisme yang sedang menjadi kecenderungan sosial ekonomi politik di akhir tahun 1990an akibat runtuhnya sosialisme dan di Eropa Timur. Sementara saat ini justru terlihat bahwa model penguasaan migas oleh negara melaui Perusahaan Migas/Energy Nasional(NOC) justru menjadi kunci keberhasilan negara-negara penghasil migas utama. Konsep unbundling yang merupakan gagasan utama yang mendasari penyusunan UU migas yang berlaku saat ini telah tidak saja memecah penguasaan industri oleh Pertamina, yang menjadi tujuan utama UU, namun juga mengakibatkan kekurangpaduan fungsi berbagai unsur negara pada industri. Berbagai kelemahan tersebut telah menimbulkan semangat untuk melakukan pembaharuan atas UU Migas. Hal ini telah digagas dan dibicarakan oleh bebagai pemangku kepentingan baik di DPR, Kementerian terkait, serta BUMN-BUMN energi. Namun demikian, dari diskursus yang terjadi di ruang publik, masih belum terlihat tujuan besar dari berbagai wacana perbaikan UU ini. Sementara sebenarnya perubahan ini harus dilakukan secara matang agar dapat memberikan kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyat yang merupakan pemilik sesuangguhnya dari kekayaan sumber daya migas yang diatur oleh UU ini. Sektor hulu merupakan sektor tulang punggung utama industri untuk menjamin ketersediaan pasokan dalam jumalh yang memadai bagi perkeonomian negara. Negara-negara penghasil migas utama dunia memiliki sektor hulu yang sangat kuat yang dicerminkan oleh penguasaan NOC mereka atas cadangan serta produksi domestik yang kemudian menjadi fondasi bagi ekspansi secara internasional. Petrobras, Petronas, CNOOC, StatOil merupakan beberapa contoh utama keberhasilan penguasaan negara di sektor hulu melalui NOC. Beberapa negara penghasil migas baru seperti Kazakhstan dan Angola juga telah mulai mengikuti jejak beberapa NOC utama melalui penguasaan domestik dan ekspansi internasional. Indonesia sebagai salah satu negara awal di industri migas perlu menentukan arah pengelolaan migasnya sebelum sama sekali terlambat. Apabila penguatan peran NOC merupakan jawabannnyaseperti begitu banyak contoh di negara lain, maka arah kebijakan yang ditempuh, termasuk perubahan peraturan perundang-undangan , seharusnya mencerminkan hal tersebut. Pekerja Pertamina, sebagai NOC Indonesia, perlu bersiap diri apabila amanah besar tersebut terwujud melalui perubahan kerangka kebijakan yang perlu di[persiapkan bersama.
II. Tujuan Melakukan rangkaian diskusi guna membangun sumbangan pemikirian bagi wacana perbaikan Undang-Undang Migas terutama yang berkaitan dengan sektor hulu III. Format Kegiatan, Waktu dan Tempat a. Diskusi Panel /Focus Group Discussion#1 Tanggal: 1 Desember 2011 Tempat: Auditorium Gedung Kwarnas Tema: Konsep Ideal Pengusahaan Migas di Indonesia Tujuan: Menggali konsep-konsep ideal dan praktik pengelolaan migas untuk dapat diterapkan di Indonesia Alternatif Pembicara: Konsultan Profesional, Praktisi Industri, Pengamat, Akademisi. Saat ini telah dihubungi Bpk. Pri Agung Rakhmanto dan Bpk. Joi Surya Dharma (konfirm) Audiens: Manajemen Hulu dan anak perusahaan hulu, Pengurus SP dan Pekerja di lingkungan hulu Pertamina, Tim Pertamina untuk Revisi UU Migas Jumlah audiens: 20-50 orang b. Diskusi Panel /Focus Group Discussion #2 Tanggal: 15 Desember 2011 Tempat: PT Pertamina EP, Gedung Standard Chartered Tema: Progress Status Perkembangan Pembahasan Rencana Revisi UU Migas Tujuan: mendapatkan informasi mengenai perkembangan terakhir pembahasan UU Migas untuk mengetahui kontribusi ide kepada rencana tersebut. Alternatif Pembicara: Anggota DPR Komisi VII (Terkait RUU), Pengamat Migas, Ketua Tim RUU Migas Pertamina. Jumlah audiens: 20-50orang c. Seminar Nasional Tanggal: 22 Desember 2011 Tempat: Auditorium Gedung Utama Lt. G Kantor Pusat Pertamina Tema: Penegasan Peran Pertamina sebagai Perusahaan Migas/Energy Nasional dalam Pengelolaan Industri Migas Nasional Tujuan: Mendiskusikan garis besar perubahan yang diperlukan dalam rencana revisi UU Migas terutama yang berkaitan dengan peran Pertamina sebagai Perusahaan Migas/Energy NasionalIndonesia. Moderator : : Bpk Bobby Rizaldy (Komisi VII DPR RI) Pembicara : a. Negarawan/ Politisi Senior : Bpk Jusuf Kalla Tema: Filosofi Kenegaraan dalam Perjuangan Kedaulatan Energi dan Pengelolaan Energi Nasional untuk Kesejahteraan Rakyat serta Kewibawaan NKRI dimata Dunia. b. Wakil Menteri ESDM : Bpk Widjajono Partowidagdo Tema : Kedaulatan Energi Nasional dan Arah Kebijakan serta Keberpihakan Pemerintah kepada Pertamina dalam dalam Pengelolaan Migas Nasional kedepan.
c. Menteri BUMN : Bpk Dahlan Iskhan Tema: Peran Serta Ideal Pertamina dan Blue print masa depan Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara dalam Pengelolaan Migas Nasional. d. Pengamat Migas Senior : Dr Kurtubi Tema : Kedaulatan Energy Nasional dan Peran Ideal masa depan Pertamina dalam Pengelolaan Migas/energy Nasional. Jumlah audiens: 150-200 orang
IV. Rundown Acara Seminar Seminar ini akan diselenggarakan dengan agenda kegiatan sebagai berikut : No Waktu Subject 1 08.00-09.00 Persiapan dan Registrasi Peserta 2 09.00-09.30 Pembukaan 3 09.30-09.50 Presentasi Panelis Pertama 4 10.00-10.20 Presentasi Panelis Kedua 5 10.30-10.50 Presentasi Panelis Ketiga 6 11.00-11.20 Presentasi Panelis Keempat 7 11.30-11.50 Diskusi 8 12.30-13.30 Penutupan
V. Peserta/audience a. FGD 1 dan 2 Insyaallah akan diikuti oleh : 1. Jajaran Manajemen Pertamina Korporat; 2. Jajaran Komisaris Pertamina; 3. Jajaran Manajemen Direktorat Hulu; 4. Jajaran Direksi Para Anak Perusahaan Hulu; 5. Jajaran Serikat Pekerja Pertamina Hulu dan Anak-anak Perusahaan Hulu; 6. Ketua FSPPB; 7. Tim Perubahan RUU Migas Pertamina 8. Pekerja Pertamina b. Seminar ini Insyaallah akan diikuti oleh : 1. Peserta FGD diatas, ditambah dengan ; 2. Jajaran Kementrian ESDM; 3. Jajaran kementrian BUMN; 4. Jajaran BPMIGAS dan BPH Migas; 5. Jajaran Pengamat Migas di Indonesia; 6. Jajaran Manajemen Perusahaan Migas di Indonesia; 7. Pekerja/Pengurus Serikat Pekerja Perusahaan Migas di Indonesia; 8. Para Sekretaris Perusahaan Migas di Indonesia; 9. Masyarakat Umum; 10. Wartawan
VI. Hasil Keluaran yang diharapkan Seluruh pihak terkait mendapatkan pencerahan atas: 1. Konsep ideal pengelolaan Migas 2. Perkembangan diskursus perubahan undang-undang migas 3. Dampak dan Perubahan UU Migas bagi Pertamina sebagai NOC Indoensia 4. Peran Pekerja dalam upaya perbaikan industri migas nasional VII. Lain-lain Seluruh isi diskusi akan didokumentasikan dalam kertas kerja yang akan disusun oleh Tim dan akan disampaikan kepada Stake Holder yang mempunyai peran dalam persetujuan RUU Migas yang baru.
Jakarta, 23 Nopember 2011 Keluarga Besar SP Hulu dan Anak Perusahaan Hulu
