PRINSIP LAYANAN PUBLIK DAN PENGENDALIAN MELALUI SISTEM PERIZINAN E-Payment, rekonsiliasi penerimaan negara tersistem
BPJS BPN
LAINNYA
DUKCAP IL
BPLH
Koneksitas Dengan BPPT E-Punishment, penguatan kepatuhan terhadap kewajiban lintas sektor
BPPT DISTARC IP
POS
E-Delivery, layanan terpadu sehingga tanpa kontakifisk
DISYANJ AK
BANK DIRJEN PAJAK
7
Palangkaraya | 13 Desember 2016 |
[email protected]
1
3 Aspek Penyelenggaraan Perizinan 1. Aspek Layanan Publik • • •
3. Aspek Penerimaan Negara •
Standar layanan publik. Good governance. Keterbukaan informasi publik.
AUDIT
•
2. Aspek Pengendalian •
•
• • •
Pemenuhan kewajiban yang diatur oleh undang-undang /aturan sektoral. Pelaksanaan kegiatan perizinan sebagaimana tujuan diberikannya izin. Azas dalam hukum administrasi negara. Layanan publik yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Azas-azas umum pemerintahan yang baik.
•
Penerimaan negara dari penerbitan izin atau layanan lainnya (retribusi). Penerimaan negara berkaitan dengan layanan atau aset negara yang dikelola (royalty atau PNBP). Penerimaan negara dari pajak.
INSTANSI PENERIMAAN NEGARA
INSTANSI PERIZINAN
PELAKU USAHA
Aspek-aspek dalam perizinan, baik itu pengendalian, layanan publik, dan penerimaan negara saling berkaitan. Selama ini penegakan hukum atas masing-masing aspek dilakukan secara terpisah. 2
PEMBENAHAN SISTEM PERIZINAN
Pengembangan Modul Penerimaan Daerah Unit Perizinan Disyanjak & Bank Persepsi
Pencabutan izin pada wajib pajak yang tidak bayar pajak
Perubahan dan pemutakhiran regulasi
Mampu mengakomodir kepentingan dari pihak-pihak terkait
Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan
Stabilitas dan kepastian dalam kemitraan/ kerjasama
Badan Perencanaan Pelaporan data-data keuangan daerah untuk perencanaan
Sekretariat Daerah Pelaporan data-data keuangan daerah untuk pengambilan keputusan Host-to-host Sistem Pajak Daerah Online
SKPD/UPT Integrasi dengan sistem manajemen informasi lainnya, dsb...
Inspektorat/BPK
Masyarakat
Pengawasan dan penyidikan terdahap keuangan daerah
Keterbukaan informasi publik dalam rangka transparansi pembayaran pajak
3
PEMBENAHAN SISTEM PERIZINAN
Contoh Permasalahan Dalam Sistem Penerimaan Daerah Pemkot Bandung – BPHTB Instansi Disyanjak BPN Kota
Kuantitas 47,808 68,955
Nilai 1,233,375,474,000 1,031,815,961,993
Dalam 3 tahun terakhir ditemukan potensi setidaknya selisih transaksi sejumlah 21.147. Jika nilai rata-rata per transaksi sekitar 25 juta rupiah, totalnya 545 milyar rupiah.
Sistem tidak host-to-host antara instansi, sehingga perizinan tidak dapat dijadikan instrumen pengendalian INSTANSI PENERIMAAN NEGARA
INSTANSI PERIZINAN
PELAKU USAHA
4
SINERGI TATA KELOLA MINERBA KANWIL DJP KALIMANTAN SELATAN & TENGAH – DISTAMBEN PROV. KALTENG
Distamben / Pemda • • • • • •
Iuran Tetap Iuran Produksi
IUP RKAB Produksi Penjualan PNBP Cadangan Produksi
data
Jaminan Reklamasi
Aplikasi Penerimaan Negara yang Optimal
DJP • •
Ekstensifikasi Wajib Pajak NPWP Lokasi NOP Intensifikasi Pajak Himbauan Konseling Verfikasi Pemeriksaan Penagihan
Paparan Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah, 2014
PPN PEMDA
PPh
PBB DBH
DAU
DAK 5
MENU DATA
Master File IUP RKAB Produksi
Paparan Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah, 2014
Penjualan Surveyor Perekaman PNBP
6
Pelaku Usaha
Kementerian/ Lembaga Lain
Menteri Provinsi Kabupaten
Minerba One Map One Data Indonesia MOMI-MODI
7
GERAKAN NASIONAL – PENYELAMATAN SDA INDONESIA (GNP-SDA) KOORDINASI DAN SUPERVISI SEKTOR SDA
Palangkaraya | 13 Desember 2016 |
[email protected]
KORSUP SDA: 3 PENDEKATAN Evidence Based, Living Documents, Beyond Corruption
1. BASELINE (SHORT TERM) Membangun Sistem Data dan Informasi yang terintegrasi •
•
•
Integrasi data (spasial & non-spasial): • Internal K/L/P terkait • Eksternal dengan data K/L/P & pelaku usaha Integrasi dengan sistem MPN-G2, INSW, Inatrade, Inaportnet, MPD, PTSP dll Pengendalian melalui perizinan SDA One Map One Data
2. STRATEGIC ACTION (MID TERM) Menutup Titik Rawan Korupsi dan Menyelamatkan Kekayaan Negara • • • • •
•
Monitoring compliance pelaku usaha Audit Spasial Perbaikan sistem dan regulasi Koordinasi dan Supervisi permasalahan lintas Deteksi “Special Case”
Target: • Penegakan sanksi bagi pelaku usaha yang tidak comply • Penyelamatan aset dan keuangan negara • Debottlenecking permasalahan lintas • Breakthrough, kebijakan transisi
3. SYSTEMATICAL ACTION (LONG TERM) Mengawal Pelaksanaan Kebijakan Mewujudkan Kedaulatan Pengelolaan SDA • •
Keseusaian dengan UUD 1945 Pasal 33, Nawacita, RPJM, Renstra K/L dll Monitoring pelaksanaan RUEN dan RUED (Energi)
10
10
INSTRUMEN PELAPORAN (FORM A SD G) 1. FORM A: Matriks Rencana Aksi (Pembangunan Sistem Data dan Informasi) 2. FORM B: Matriks Rencana Aksi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan di Sektor SDA oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
3. FORM C: Tabel Monitoring Pelaksanaan Kewajiban Pelaku Usaha 4. FORM D: Tabel Monitoring Progres Penyelesaian Program/Kegiatan yang Terhambat 5. FORM E: Tabel Monitoring Penyelesaiaan Masalah Lintas Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah 6. FORM F: Tabel Monitoring Penyelesaian Kasus-Kasus Khusus sektor SDA 7. FORM G: Tabel Monitoring Program Khusus Pemerintah sektor SDA 11
FORM C Tabel Monitoring Pelaksanaan Kewajiban Pelaku Usaha No
Identitas Pelaku Usaha
Kewajiban Administrasi
Kewajiban Keuangan
(1)
(2)
(3)
(4)
1
PT ABC
2
PT XYZ
3 PT 123 dst…
Kewajiban Teknis
(5) Terpenuhi/Tidak Terpenuhi/Tidak Terpenuhi Terpenuhi/Tidak Terpenuhi Terpenuhi Terpenuhi/Tidak Terpenuhi/Tidak Terpenuhi Terpenuhi/Tidak Terpenuhi Terpenuhi Terpenuhi/Tidak Terpenuhi/Tidak Terpenuhi Terpenuhi/Tidak Terpenuhi Terpenuhi …. …. ….
Diisikan informasi detail antara lain terdiri dari : nomor akta perusahaan, Diisikan secara detail NPWP perusahaan, identitas pelaku usaha yang Persyaratan administrasi Diisikan informasi terkait antara lain terdiri dari: nama sesuai dengan UU dengan kewajiban keuangan perusahaan seperti : pajak perusahaan, alamat, pemilik, Perseroan terbatas Catatan tahun berdirinya, jenis (misalnya : susunan (PPH/PPN/Pajak lainnya); setiap kegiatan usaha, kategori organisasi perusahaan, PNBP; Bea/Cukai, Pajak kolom perusahaan, dan lain-lain lokasi/alamat kantor pusat, Daerah; Retribusi, Jaminan informasi yang relevan modal awal perusahaan, Keuangan, dan lain-lain dengan identitas informasi company profile), kewajiban keuangan lainnya. perusahaan. beneficial ownership dan lain-lain informasi yang relevan dengan persyaratan administrasi.
Kewajiban Sosial
Kewajiban Lingkungan
(6) Terpenuhi/Tidak Terpenuhi Terpenuhi/Tidak Terpenuhi Terpenuhi/Tidak Terpenuhi
….
(7) Terpenuhi/Tidak Terpenuhi Terpenuhi/Tidak Terpenuhi Terpenuhi/Tidak Terpenuhi
….
Kewajiban Lainnya
Keterangan Status Pelaksanaan Kewajiban
(8)
(9) Terpenuhi/Tidak Terpenuhi/Tidak Terpenuhi Terpenuhi Terpenuhi/Tidak Terpenuhi/Tidak Terpenuhi Terpenuhi Terpenuhi/Tidak Terpenuhi/Tidak Terpenuhi Terpenuhi …. ….
Diisikan informasi yang terkait dengan kewajiban Diisikan informasi yang lainnya seperti divestasi, terkait dengan Diisikan informasi yang renegosiasi, aksi korporasi kewajiban sosial seperti Diisikan informasi terkait dengan (akusisi, merger dll), terkait dengan aspek corporate social keberadaan dokumen pembangunan terknis seperti syarat- responsibilities, lingkungan hidup, izin smelter/pengolahan, penggunaan tenaga syarat teknis, lingkungan, reklamasi, kewajiban dari sektor Penggunaan komponen kerja dalam negeri, pascatambang, lainnya seperti dalam negeri, penyelesaian konflik, ketertiban, keamanan, (perhubungan, akses publik terhadap pelaksanaan alih keselamatan, dan lain- perdagangan, industri, teknologi, dan lain-lain lokasi dan informasi, lain informasi yang ketenagakerjaan, kominfo, informasi yang relevan pemenuhan hak-hak relevan dengan aspek riset dan dikti, pariwisata, masyarakat, dan laindengan aspek teknis. lingkungan. kebudayaan, kelautan, lain informasi terkait BPN/ATR, dan lain-lain dengan aspek sosial. informasi yang relevan dengan kewajiban lainnya.
….
Diisikan status pelaksanaan kewajiban, permasalahan tidak terpenuhinya kewajiban, langkahlangkah untuk pemenuhan kewajiban dan informasi lainnya yang relevan.
12
Proses Pembelajaran Kajian Sektor
T/L Hasil Kajian
• 1 unit K/L • Rencana aksi 1 sektor
• Pengembangan • Rencana Aksi Lintas Sektor
Koordinasi & Supervisi • Rencana Aksi multi sektor/lintas pihak • Lokus: K/L/P • Keterlibatan CSO
GNP-SDA • 3 Step: • Baseline • Strategic • Systematic • Focus: triggering point • Compliance • Masalah Lintas
13
HASILNYA?? Yang Sudah Compliance terpetakan Database pelaku usaha Problem/penyebab kebuntuan diidentifikasi dan dibuka ke publik Penegakan aspek administratif upaya mendorong compliance
Yang Belum Pemenuhan kewajiban non-adm Pengunaan semua instrumen lintas sektor Gakkum yang tegas
Aliran data lintas K/LP
Verifikasi lintas dan atar K/L/P Informasi ke publik mui dibangun
BUKA KOTAK PANDORA
Pemulihan kerusakan dan pengrusakan
PR masih banyak
MENGENDALIKAN ISI KOTAK
14
TANTANGAN • • • • • • • •
Akumulasi permasalahan menumpuk Eskalasi dampak Intensitas korban banyak Semua jadi korban Kesenjangan melebar Kooptasi segala lini Intoleransi terhadap situasi Waktu semakin singkat 15
NEXT LEVEL • • • • • • •
CnC tahap 2 – 3 – dstnya Gakkum menyeluruh SATGAS Perspektif Baru terorisme lingkungan Kebijakan transisi Tekanan dari berbagai sudut Infiltrasi kebijakan View Level proxy war 16
PR BERSAMA • Reposisi Peran : pre-emptive repressive • Evolusi Peran : contra collaborative • Mendorong kolaborasi, membangun kepercayaan; membangun solusi bersama, aksi nyata, check & balance, konsisten sekaligus tegas dalam penegakan hukum 17
ARAHNYA KEMANA??? • • • • • • •
Korupsi saja??? Rehabilitasi ??? Pemenuhan Kewajiban ??? Keberlanjutan ??? Competitiveness ??? Kemakmuran ??? Kedaulatan ??? 18
APA SELANJUTNYA
19
3 Persoalan Bangsa 1. Orang serakah bersatu 2. Pemerintah lemah 3. Masyarakat membiarkan
3 Vs 3 3 Solusi Bangsa 1. Orang baik harus bersatu 2. Perjuangan yang konsisten 3. Berfikir ke dalam sebelum menyalahkan orang lain
20
21 21
“KORUPSI DI SEKTOR SUMBER DAYA ALAM, TIDAK HANYA PERSOALAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA, TETAPI MERUPAKAN KEGAGALAN NEGARA DALAM MENGELOLA SDA UNTUK MENSEJAHTERAKAN RAKYATNYA”
TERIMA KASIH Fighting corruption is not just good governance. It's self-defense. It's patriotism. Joe Biden BERSAMA KPK BERANTAS KORUPSI
22
Aplikasi Distamben – SINERGI TATA KELOLA MINERBA Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah
23
SKEMA APLIKASI SINERGI TATA KELOLA MINERBA KANWIL DJP KALIMANTAN SELATAN & TENGAH – DISTAMBEN PROV. KALTENG Laporan Pemegang IUP
IUP
Monografi IUP (Sebaran IUP Per Kabupaten / Satker Penerbit)
RKAB Laporan Produksi Laporan Penjualan PNBP Cadangan Produksi
Paparan Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah, 2014
Master File IUP (Pemilik, Alamat, CP, dll)
Informasi Laporan Produksi, Penjualan, & Fluktuasi Harga
database Informasi Laporan Cadangan Tambang
Aplikasi Informasi Pemenuhan Kewajiban Pembayaran Iuran Tetap, Iuran Produksi, & Jaminan Reklamasi
Laporan Kemendag, DJBC, Syahbandar, dan Surveyor
Informasi tersaji dalam satu Portal
24
MENU MONITORING
Seberan IUP Cadangan Produksi Realisasi PNBP
Paparan Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah, 2014
Evaluasi
25
MENU DATA – MASTER FILE IUP
Paparan Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah, 2014
26
KOORDINASI DAN SUPERVISI OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH - DKI JAKARTA 2016
27
A. 1 2 3 4. 5 6 B. 1. 2. 3. C.
D. 1. 2. 3. E. 1. 2. 3.
Latar Belakang Penerimaan Pajak Daerah DKI Jakarta menjadi salah satu sumber untuk pembiayaan APBD DKI Jakarta Beberapa Permasalahan terkait dengan pengelolaan pajak daerah : wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban, potensi penerimaan belum tergali secara optimal, ketiadaan data yang lengkap dan bisa diandalkan untuk kegiatan perencanaan, pengawasan dan penegakan sanksi yang belum optimal, kelemahan aspek regulasi dan kelembagaan, dll Peluang terjadinya kerugian keuangan negara dan celah terjadinya tindak pidana korupsi jika tidak dilakukan perbaikan secara sistematis Peluang untuk meningkatkan penerimaan dari pajak daerah jika dilakukan perbaikan secara sistematis untuk peningkatan fiscal capacity daerah Kebutuhan akan transparansi dan akuntablitas pengelolaan anggaran daerah Tanggungjawab untuk pengelolaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Sasaran dan Tujuan Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah, Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolan Penerimaan Daerah : Mendorong dipenuhinya kewajiban wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak daerah Membangun Database Wajib Pajak Daerah dan Kewajiban Yang Harus Dibayarkan Mendorong Perbaikan Tata Kelola Pajak Daerah Secara Sistematis melalui perbaikan kebijakan, penguatan kelembangan dan pengembangan sistem data dan informasi Ruang Lingkup 13 Mata Pajak Daerah Di DKI Jakarta: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB); 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB); 4. Pajak Air Tanah (PAT); 5. Pajak Hotel; 6. Pajak Restoran; 7. Pajak Hiburan; 8. Pajak Reklame; 9. Pajak Penerangan Jalan (PPJ); 10. Pajak Parkir; 11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); 12. Pajak Rokok; 13. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Agenda Kegiatan Pelaksanaan 3 Bentuk Rencana Aksi: Pemenuhan Kewajiban Wajib Pajak Daerah di Provinsi DKI Jakarta Yang Masih Terutang Penyempurnaan Data dan Informasi Terkait Pajak Daerah di Provinsi DKI Jakarta Perbaikan Sistem Tata Kelola Pajak Daerah di Provinsi DKI Jakarta Pelaksana Kegiatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Instansi Terkait KPK 28
I
PENDATAAN
1 2 3 4
Pendataan Semua Wajib Pajak Pendataan Potensi Penerimaan Pajak Konsolidasi Data Wajib Pajak dan Potensi Penerimaan Pajak Penggunaan Database Wajib Pajak
II PENAGIHAN 1
Inventarisasi Permasalahan Terkait Dengan Kepatuhan Pelaksanaan Kewajiban Wajib Pajak Daerah Rapat koordinasi penyusunan Langkah-langkah dan Pembentukan Tim Gabungan Untuk Mendorong Kepatuhan Pelaksanaan Kewajiban Wajib Pajak Daerah Pelaksanaan Penagihan Kewajiban Wajib Pajak yang Terutang Evaluasi Pembayaran Kewajiban Wajib Pajak Terutang Pemberian Sanksi Bagi Wajib Pajak Yang Tidak Melaksanakan Kewajiban
2
3 4 5
III SISTEM 1 2 3 a b c
d
Harmonisasi Kebijakan Terkait Pajak Daerah Penguatan Kelembagaan Terkait Pajak Daerah Pengembangan Sistem Data dan Informasi Penyempurnaan Database Wajib Pajak Daerah, Potensi Penerimaan Pajak Daerah dan Penerimaan Riil Pajak Daerah Integrasi Sistem Pajak Daerah dengan Sistem Penerimaan Daerah Lainnya (Modul Penerimaan Daerah) Integrasi Sistem Penerimaan Daerah DKI Jakarta Dengan Sistem yang ada di SKPD dan PTSP Lainnya di Lingkungan DKI Jakarta Integrasi Sistem Modul Penerimaan DKI Jakarta dengan Modul Penerimaan Negara 29
