Lampiran 2.6. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 Tanggal : 29 April 2016 Tentang : Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA PEMEGANG IUIPHHK KAPASITAS PRODUKSI ≤ 6.000 M3/Tahun DAN IUI DENGAN NILAI INVESTASI ≤ 500 JUTA Prinsip 1 P1. Pemegang izin
usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.
Kriteria 2
Standar Verifikasi Indikator 3
K1.1 Unit usaha dalam
bentuk : (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah
1.1.1 Unit usaha adalah
produsen yang memiliki izin yang sah
Verifier 4
Pedoman Verifikasi Metode Verifikasi Norma Penilaian 5 6
a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan.
1. Periksa keabsahan, kelengkapan, kesesuaian pengurus dalam akta terakhir dan ruang lingkup usahanya. 2. Periksa pendaftaran dan/atau pengesahan dari instansi yang berwenang 3. Periksa kesesuaian KTP dengan izinnya
Memenuhi: Tersedia akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan (khusus PT) atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya atau tersedia copy KTP untuk perorangan.
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri
Periksa Izin Usaha Perdagangan yang diberikan, kesesuaian dengan kegiatan usahanya, serta masa berlakunya.
Memenuhi: Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya atau Tersedia bukti pengurusan perpanjangan dari instansi yang berwenang berupa: a. surat keterangan; atau b. tanda terima. Untuk penilikan: Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
L.2.6. - 1
Prinsip 1
Kriteria 2
Standar Verifikasi Indikator 3
Verifier 4
Pedoman Verifikasi Metode Verifikasi Norma Penilaian 5 6
c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)
Periksa keberadaan HO dan ruang lingkup usahanya.
Memenuhi: Untuk verifikasi awal: Tersedia izin HO yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. atau 1. Tersedia bukti pengurusan dari instansi yang berwenang berupa: a. surat keterangan; atau b. tanda terima. 2. Surat pernyataan tidak keberatan dari masyarakat sekitar lokasi usaha Untuk penilikan: Tersedia izin HO yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. atau Tersedia bukti pengurusan perubahan/perpanjangan/daftar ulang dari instansi yang berwenang berupa: a. surat keterangan; atau b. tanda terima.
d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
Periksa Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang diberikan serta masa berlakunya.
Memenuhi: Untuk verifikasi awal: Tersedia TDP yang sah masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya; atau Tersedia bukti pengurusan perpanjangan tersedia dari
L.2.6. - 2
Prinsip 1
Kriteria 2
Standar Verifikasi Indikator 3
Pedoman Verifikasi Metode Verifikasi Norma Penilaian 5 6
Verifier 4
instansi yang berwenang berupa: a. surat keterangan; atau b. tanda terima. Untuk penilikan: Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. atau Tersedia bukti pengurusan perubahan/perpanjangan daftar ulang dari instansi yang berwenang berupa: a. surat keterangan; atau b. tanda terima. e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
1. Periksa dokumen NPWP,
f. Dokumen lingkungan hidup (UKL –UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
1.
L.2.6. - 3
SKT dan/atau SPPKP. 2. Periksa informasi yang terdapat di dokumen NPWP, SKT, dan/atau SPPKP dan kesesuaiannya dengan dokumen lain. Periksa keabsahan dan kelengkapan dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH) dan catatan temuan penting, termasuk dokumen perubahannya. 2. Periksa kesesuaian laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dengan kondisi di lapangan
Memenuhi: NPWP (9 digit awal), Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan/atau Surat Pengukuhan Pengusahaan Kena Pajak (SPPKP) unit usaha dan sesuai dengan dokumen lainnya. Memenuhi: Untuk Verifikasi awal : 1. Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya (untuk SPPL diperlukan bukti penyerahan ke instansi terkait) atau Terdapat bukti pengurusan dokumen lingkungan hidup dari instansi yang berwenang
Prinsip 1
Kriteria 2
Standar Verifikasi Indikator 3
Verifier 4
Pedoman Verifikasi Metode Verifikasi Norma Penilaian 5 6 merujuk pada catatan temuan penting.
g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)
L.2.6. - 4
1. Periksa informasi yang terdapat di dokumen IUIPHHK atau IUI atau IUT dan kesesuaiannya dengan dokumen terkait lainnya serta aktifitas unit usaha; 2. Periksa dokumen perubahan IUIPHHK atau IUI atau IUT, jika mengalami perluasan/pengurangan kapasitas.
berupa: a. surat keterangan; atau b. tanda terima. 2. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting (tidak berlaku untuk SPPL). Untuk penilikan : 1. Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya (untuk SPPL diperlukan bukti penyerahan ke instansi terkait). 2. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting (tidak berlaku untuk SPPL). Memenuhi: 1. Terdapat dokumen IUIPHHK / IUI/IUT yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. 2. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK atau IUI atau IUT. 3. Dalam hal izin industri sedang dalam proses perpanjangan atau perluasan/pengurangan kapasitas, teredia bukti pengurusan dari instansi yang
Prinsip 1
Kriteria 2
Standar Verifikasi Indikator 3
Verifier 4
Pedoman Verifikasi Metode Verifikasi Norma Penilaian 5 6 berwenang berupa: a. surat keterangan; atau b. tanda terima.
h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.
K1.2 Importir kayu dan produk kayu
1.2.1 Importir adalah importir yang memilii izin yang sah.
Dokumen identitas importir.
L.2.6. - 5
Periksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen RPBBI yang dilaporkan ke instansi yang berwenang dengan realisasi pemenuhan bahan baku .
1. Periksa keabsahan dan masa berlaku dokumen importir. 2. Periksa kelengkapan dan kesesuaian informasi yang terdapat di dokumen importir dengan dokumen lainnya. 3. Periksa kesesuaian kelompok industri/produk yang terdapat di dokumen importir dengan realisasi impornya.
Memenuhi: 1. RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. 2. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan. Memenuhi: 1. Tersedia dokumen importir yang sah. 2. Terdapat kesesuaian informasi antara dokumen importir dengan dokumen legalitas lainnya, seperti: akta pendirian perusahaan, IUIPHHK, IUI, TDP, NPWP. 3. Dalam hal dokumen importir sedang dalam proses revisi, tersedia bukti pengurusan revisi dokumen dari instansi yang berwenang berupa: a. surat keterangan; atau b. tanda terima. 4. Realisasi impor sesuai dengan kelompok industri/produk yang terdapat di dokumen importir .
Prinsip 1
Kriteria 2
Standar Verifikasi Indikator 3 1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)
K1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok. Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000 m3/thn.
P2. Unit usaha
mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu
K2.1 Keberadaan dan
penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan
1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.
2.1.1 Unit usaha
mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber
Verifier 4
Pedoman Verifikasi Metode Verifikasi Norma Penilaian 5 6 1. Periksa ketersediaan panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan uji tuntas. 2. Periksa bukti hasil uji tuntas (due diligence) importir. 3. Periksa kesesuaian antara S-LK atau DKP dibandingkan dengan Rekomendasi Impor, Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas.
Memenuhi: 1. Tersedia panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan uji tuntas.
Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
Periksa keberadaan akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok yang sah (diantaranya berita acara/ surat pernyataan/surat keputusan)
Memenuhi: Tersedia akte pembentukan kelompok. atau Tersedia dokumen pembentukan kelompok di atas kertas bermeterai.
Internal audit anggota kelompok
Periksa keberadaan dokumen hasil internal audit anggota kelompok
Memenuhi: Tersedia dokumen hasil internal audit anggota kelompok sebesar 100% anggotanya.
a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.
Periksa kelengkapan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.
Memenuhi: Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.
Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.
L.2.6. - 6
2. Tersedia bukti bukti hasil uji tuntas (due diligence) importir.
3. Kesesuaian antara S-LK atau DKP dibandingkan dengan Rekomendasi Impor, Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas.
Prinsip 1 yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.
Kriteria 2
Standar Verifikasi Indikator 3
hasil olahannya
yang sah.
Verifier 4
Pedoman Verifikasi Metode Verifikasi Norma Penilaian 5 6
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)
Periksa kesesuaian DPKB dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).
Memenuhi: Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara terdapat: a. DPKB yang telah dicetak dan ditandatangani oleh yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK). b. Label ID Barcode pada kayu bulat.
c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Periksa keabsahan dan kelengkapan dokumen bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Memenuhi : Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
1. Periksa keabsahan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk seluruh kayu yang diterima oleh unit usaha. 2. Periksa kesesuaian jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. 3. Untuk stock bahan baku yang masih terdapat di logpond/logyard/gudang, perlu dilakukan pemeriksaan kesesuaian jumlah
Memenuhi: 1. Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. 2. Hasil stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen 3. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. 4. Kartu tenaga teknis masih
L.2.6. - 7
Prinsip 1
Kriteria 2
Standar Verifikasi Indikator 3
Verifier 4
Pedoman Verifikasi Metode Verifikasi Norma Penilaian 5 6 batang/keping dan volume kayu dengan catatan/ laporan mutasi. 4. Periksa dokumen angkutan hasil hutan yang sah dengan fisik di lapangan secara sampling. 5. Periksa keberadaan dokumen SAL atau dokumen angkutan hasil hutan lanjutan hasil lelang dan Risalah Lelang.
berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. 5. Seluruh kayu lelang dilengkapi dengan dokumen SAL atau dokumen angkutan hasil hutan lanjutan hasil lelang, dengan disertai Risalah Lelang. 6. Unit usaha melakukan pemisahan terhadap bahan baku yang menggunakan dokumen SAL atau dokumen angkutan hasil hutan lanjutan hasil lelang dan Risalah Lelang.
e. Nota dan Dokumen 1. Periksa dokumen angkutan Keterangan (Berita kayu yang sah yang diAcara dari petugas lengkapi dengan dokumen kehutanan atau keterangan (Berita Acara dari Aparat Desa/ dari petugas kehutanan Kelurahan) yang atau dari Aparat Desa/ dapat menjelaskan Kelurahan) yang asal usul untuk menjelaskan asal usul kayu bekas/hasil kayu dimaksud dan DKP. bongkaran/sampah 2. Cek kesesuaian jumlah kayu bukan dari batang/keping & volume di kayu lelang, serta dalam dokumen angkutan DKP. kayu yang sah.
Memenuhi : Seluruh kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang dilengkapi dengan Nota dan dokumen/ Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul kayu dan DKP dimaksud.
f.
Memenuhi : Seluruh kayu limbah industri dilengkapi dengan dokumen Nota untuk kayu limbah.
Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
L.2.6. - 8
Periksa kebenaran dan kesesuaian dokumen Nota kayu limbah industri dengan fisik di lapangan.
Prinsip 1
Kriteria 2
Standar Verifikasi Indikator 3
Verifier 4
Pedoman Verifikasi Metode Verifikasi Norma Penilaian 5 6
g. Dokumen S-LK/ SPHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.
1. Periksa keberadaan S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. 2. Periksa ketersediaan prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. 3. Periksa ketersediaan personel yang bertanggung jawab untuk pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok. 4. Periksa ketersediaan laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Memenuhi : 1. Seluruh pemasok memiliki SLK dan/atau menerbitkan DKP. 2. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. 3. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). 4. Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP
1. Periksa keberadaan dokumen perizinan yang dimiliki pemasok 2. Periksa keberadaan dokumen angkutan untuk seluruh bahan baku yang diterima dari pemasok 3. Periksa keberadaan dokumen S-PHPL/SLK/DKP untuk seluruh bahan baku yang diterima dari pemasok. Periksa keberadaan dokumen laporan mutasi dan/atau laporan persediaan.
Memenuhi 1. Paling tidak pemasok memiliki SIUP. 2. Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan 3. Seluruh penerimaan bahan baku kayu berasal dari pemasok adalah benar dari sumber yang telah memiliki SPHPL atau S-LK (sesuai hasil uji silang/cross check dengan SILK) atau dilengkapi dengan DKP yang benar. 4. Laporan mutasi dan/atau
L.2.6. - 9
Prinsip 1
Kriteria 2
Standar Verifikasi Indikator 3
Verifier 4
Pedoman Verifikasi Metode Verifikasi Norma Penilaian 5 6 rekaman persediaan sesuai dengan dokumen pendukung
Dokumen pendukung RPBBI
Periksa kelengkapan dokumen sumber bahan baku di dalam RPBBI
Memenuhi RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.
a.
Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
Periksa keabsahan dan kelengkapan dokumen PIB.
Memenuhi : Dokumen PIB sesuai dengan dokumen impor lainnya.
b.
Bill of Lading (B/L)
Periksa keabsahan dan kelengkapan dokumen B/L.
Memenuhi : Dokumen B/L sesuai dengan dokumen impor lainnya.
c.
Packing List (P/L)
Periksa keabsahan dan kelengkapan dokumen P/L.
Memenuhi : Dokumen Packing List sesuai dengan dokumen impor lainnya.
d.
Invoice
Periksa keabsahan dan kelengkapan dokumen Invoice
Memenuhi : Dokumen Invoice sesuai dengan dokumen impor lainnya.
e.
Deklarasi
1. Periksa kelengkapan dokumen deklarasi 2. Periksa penerapan uji tuntas (due diligence).
Memenuhi: Dokumen Deklarasi sesuai dengan hasil uji tuntas (due diligence).
f.
Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)
Periksa keabsahan dan kelengkapan dokumen bukti pembayaran bea masuk.
Memenuhi: Tersedia bukti pembayaran bea masuk yang absah dan lengkap untuk impor kayu dan produk turunannya yang dikenakan bea masuk.
i.
2.1.2
Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
L.2.6. - 10
Prinsip 1
Kriteria 2
Standar Verifikasi Indikator 3
2.1.3
Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
Verifier 4
Pedoman Verifikasi Metode Verifikasi Norma Penilaian 5 6
g.
Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Periksa keabsahan dan kelengkapan dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES)
Memenuhi: Tersedia dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) yang absah dan lengkap untuk jenis dan produk kayu yang dibatasi perdagangannya.
h.
Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
Periksa penggunaan kayu dan produk turunannya.
Memenuhi: Terdapat bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
Memenuhi: 1. Periksa keberadaan tally sheet/ rekaman/laporan 1. Tersedia tally sheet/ produksi. rekaman/laporan produksi. 2. Periksa ketelusuran tally 2. Tally sheet/laporan awal sheet/rekaman/laporan produksi dapat memberikan awal produksi terhadap asal informasi ketelusuran asal usul bahan baku. usul bahan baku.
b. Laporan produksi hasil olahan.
1. Periksa kesesuaian hasil
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
1. Periksa kesesuaian jenis produk dengan izin usaha industri auditee. 2. Periksa dan bandingkan
L.2.6. - 11
produksi dengan catatan/laporan mutasi kayu. 2. Hitung rendemen dari laporan produksi. 3. Bandingkan perhitungan rendemen dengan standar rendemen industri. 4. Pengecekan rendemen apabila terjadi penyimpangan dari standar
Memenuhi : 1. Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu. 2. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen
Memenuhi: 1. Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee
Prinsip 1
Kriteria 2
Standar Verifikasi Indikator 3
Verifier 4
Pedoman Verifikasi Metode Verifikasi Norma Penilaian 5 6 realisasi produksi dengan kapasitas produksi yang diizinkan.
2.1.4
Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).
2. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan
d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
1. Periksa prosedur dan laporan pemisahan hasil produksi kayu lelang 2. Periksa pemisahan hasil produksi kayu lelang. 3. Periksa pembubuhan tanda V-Legal pada hasil produksi kayu lelang
Memenuhi: 1. Tersedia prosedur dan laporan pemisahan hasil produksi kayu lelang. 2. Terdapat pemisahan hasil produksi yang berasal dari hasil lelang 3. Tidak terdapat tanda V-Legal pada hasil produksi kayu lelang
e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
Periksa kebenaran dan kesuaian dokumen catatan/laporan mutasi kayu dengan dokumen pendukung lainnya.
Memenuhi: Catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
a. Dokumen S-LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu
Periksa kepemilikan S-LK atau Memenuhi : DKP yang dimiliki penyedia Auditee dapat menunjukan jasa (pihak lain). salinan S-LK yang dimiliki penyedia jasa (pihak lain). atau Dalam hal penyedia jasa adalah IRT/Pengrajin, auditee dapat menunjukan DKP yang diterbitkan penyedia jasa (pihak lain).
b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dgn pihak penyedia jasa (pihak lain)
Periksa kontrak jasa yang dibuat di atas kertas bermeterai.
Auditee dapat menunjukan surat kontrak jasa yang dibuat di atas kertas bermeterai.
c. Berita acara serah
Periksa dokumen berita acara
Memenuhi:
L.2.6. - 12
Prinsip 1
Kriteria 2
Standar Verifikasi Indikator 3
Verifier 4 terima kayu yang dijasakan.
Pedoman Verifikasi Metode Verifikasi Norma Penilaian 5 6 serah terima kayu yang dijasakan antara auditee dengan penyedia jasa.
Seluruh bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan berita acara serah terima antara auditee dengan penyedia jasa.
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
Periksa penerapan pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
Memenuhi : 1. Perusahaan penyedia jasa menerapkan pemisahan terhadap produk auditee yang dijasakan. 2. Perusahaan penyedia jasa mendokumentasikan catatan pemisahan.
e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
1. Periksa pendokumentasian bahan baku serta pendokumentasian proses produksi produk auditee yang dijasakan. 2. Periksa pendokumentasian ekspor produk auditee (hasil penjasaan) apabila ekspor dilakukan di tempat industri penyedia jasa.
Memenuhi: 1. Tersedia dokumentasi bahan baku serta pendokumentasian proses produksi produk auditee yang dijasakan. 2. Dalam hal ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa: a. Tersedia dokumen invoice auditee untuk ekspor produk auditee (hasil penjasaan); dan b. Tersedia dokumen ekspor auditee (seperti Dokumen V-Legal) untuk produk auditee (hasil penjasaan).
L.2.6. - 13
Prinsip 1 P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.
Kriteria 2
Standar Verifikasi Indikator 3
K3.1 Perdagangan atau
pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
K3.2 Pengapalan kayu
olahan untuk ekspor.
3.1.1 Unit usaha meng-
gunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik 3.2.1 Pengapalan kayu
Verifier 4 Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Pedoman Verifikasi Metode Verifikasi Norma Penilaian 5 6 Periksa dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.
Memenuhi : Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
a.
Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
Periksa kesesuaian antara input bahan baku dengan laporan hasil produksi (laporan hasil produksi sendiri dan/atau hasil produksi melalui jasa subkontrak) dan laporan pemasaran ekspor.
Memenuhi: Produk hasil olahan kayu yang dieskpor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri, kecuali untuk produk yang diekspor melalui jasa subkontrak.
b.
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Periksa keabsahan dan kelengkapan dokumen PEB.
Memenuhi: Dokumen PEB dengan dokumen ekspor lainnya.
c.
Packing list (P/L)
Periksa keberadaan dan kelengkapan dokumen Packing List (P/L).
Memenuhi: Dokumen P/L dengan sesuai dengan dokumen PEB.
d.
Invoice
Periksa keberadaan dan kelengkapan dokumen Invoice.
Memenuhi: Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB.
e.
Bill of Lading (B/L)
Periksa keabsahan dan kelengkapan dokumen Bill of Lading (B/L).
Memenuhi: Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB.
f.
Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen
1. Periksa keabsahan dan kelengkapan Dokumen VLegal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan
Memenuhi: 1. Tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen
olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
L.2.6. - 14
Prinsip 1
Kriteria 2
Standar Verifikasi Indikator 3
Verifier 4
g.
Pedoman Verifikasi Metode Verifikasi Norma Penilaian 5 6
V-Legal.
Dokumen V-Legal. 2. Periksa kesesuaian Dokumen V-Legal dengan dokumen PEB dan dokumen invoice. 3. Periksa Dokumen V-Legal terkait dengan hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. 4. Periksa lokasi stuffing produk yang diekspor.
V-Legal. 2. Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice. 3. Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. 4. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee dan/atau industri penyedia jasa. 5. Dalam hal stuffing produk yang diekspor tidak dilakukan di lokasi industri auditee dan/atau industri penyedia jasa, maka tersedia dokumen relevan yang membuktikan bahwa produk yang diekspor adalah barang milik auditee.
Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis
1. Periksa realisasi ekspor
Memenuhi: 1. Realisasi ekspor sesuai dengan pengaturan jenis produk yang diatur ekspornya.
dengan ketentuan pengaturan jenis produk yang diatur ekspornya. 2. Periksa lokasi verifikasi teknis oleh surveyor.
2. Seluruh pemeriksaan
verifikasi teknis oleh surveyor dilakukan di lokasi industri auditee dan/atau industri penyedia jasa.
h.
Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. L.2.6. - 15
Periksa keabsahan dan kelengkapan bukti pembayaran bea keluar.
Memenuhi: Terdapat bukti pembayaran bea keluar untuk produk kayu yang
Prinsip 1
Kriteria 2
Standar Verifikasi Indikator 3
Pedoman Verifikasi Metode Verifikasi Norma Penilaian 5 6
Verifier 4
dikenakan bea keluar. i.
K.3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan
K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal
4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3
Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
a. Pedoman/prosedur K3.
b. Implementasi K3
L.2.6. - 16
Periksa keabsahan dan kelengkapan dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.
Memenuhi: Terdapat dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) yang absah dan lengkap untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
1. Periksa keberadaan Tanda V-Legal pada produk hasil olahan atau pada dokumen /lampiran dokumen atau pada kemasan. 2. Periksa keberadaan pembubuhan Tanda V-Legal pd produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Memenuhi : 1. Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk atau kemasan atau dokumen/ lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. 2. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan)
1. Periksa ketersediaan dokumen pedoman/ prosedur K3. 2. Periksa ketersediaan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.
Memenuhi : Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 (beserta surat penunjukkannya).
1.
Periksa ketersediaan dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri (APD) yang berfungsi dengan baik.
Memenuhi : 1. Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa). 2. Tersedia tanda/jalur evakuasi.
Prinsip 1
Kriteria 2
Standar Verifikasi Indikator 3
Pedoman Verifikasi Metode Verifikasi Norma Penilaian 5 6
Verifier 4 2.
K.4.2. Pemenuhan hakhak tenaga kerja.
Periksa ketersediaan tanda/jalur evakuasi.
c. Catatan kecelakaan kerja
Periksa ketersediaan catatan kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya .
Memenuhi : Tersedia catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
1. Periksa keberadaan organisasi serikat pekerja atau Periksa keberadaan dokumen/pernyataan tertulis mengenai kebijakan kebebasan berserikat. 2. Wawancara dengan karyawan dan manajemen terkait kebebasan berserikat bagi pekerja.
Memenuhi : 1. Terdapat serikat pekerja atau Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. 2. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja
Periksa keberadaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja; serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
Memenuhi : Tersedia dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar
Pekerja yang masih di bawah umur
1. Periksa dokumen daftar karyawan. 2. Wawancara (uji petik)
Memenuhi : Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.
L.2.6. - 17
Prinsip 1
Kriteria 2
Standar Verifikasi Indikator 3
Verifier 4
ketentuan).
Pedoman Verifikasi Metode Verifikasi Norma Penilaian 5 6 dengan karyawan terkait pekerja yang masih di bawah umur.
atau Ditemukan pekerja di bawah umur tetapi telah memenuhi ketentuan.
DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI, ttd IDA BAGUS PUTERA PARTHAMA Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA TEKNIK IMAM SETIOHARGO
L.2.6. - 18
