Prinsip Kriteria Indikator Verifier Metode Verifikasi Norma Penilaian

Lampiran 2.5. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor Tanggal Tentang

: : :

P.8/ VI -BPPHH/ 2012 17 Desember 2012 Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu

STANDAR VERI FI KASI LEGALI TAS KAYU PADA PEMEGANG I UI PHHK DAN I UI

Standar Verifikasi Kriteria Indikator 2 3

Prinsip 1 P1. Pemegang izin

usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.

K1.1 Unit usaha

dalam bentuk : (a)

(b)

I ndustri pengolahan, dan Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah

1.1.1 Unit usaha

pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah

Verifier 4 a. Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir

Periksa keabsahan, kelengkapan, kesesuaian pengurus dalam akte terakhir dan ruang lingkup usahanya.

Memenuhi: Kelengkapan dan keabsahan terpenuhi.

Periksa pendaftaran dan/ atau pengesahan dari instansi yang berwenang b. Surat I zin Usaha Perdagangan (SI UP) atau I zin Perdagangan yang tercantum dalam I UI atau I zin Usaha Tetap (I UT)

L2.5 - 1

Pedoman Verifikasi Metode Verifikasi Norma Penilaian 5 6

Periksa I zin Usaha yang diberikan serta masa berlaku usahanya.

Memenuhi: I zin Usaha yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya atau bukti pengurusan perpanjangan tersedia dari instansi yang berwenang dalam bentuk Surat Keterangan/ Tanda Terima Resmi

Prinsip 1


Verifier 4 c. I zin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)

Periksa keberadaan HO

d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Periksa keabsahan.

e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

1.

Periksa kelengkapan dokumen NPWP (PKP)

2.

Periksa informasi yang terdapat di dokumen NPWP dengan keterangan NPWP dalam dokumen lain.

3.

Periksa 9 (sembilan) nomor digit awal dan kesesuaian dengan Nasional Single Window (NSW ).

L2.5 - 2

Pedoman Verifikasi Metode Verifikasi Norma Penilaian 5 6 Memenuhi: Tersedia izin HO untuk pengurusan izin industri pertama kali sebagai kelengkapan pengajuan izin industri

Memenuhi: TDP yang sah tersedia atau bukti pengurusan perpanjangan tersedia dari instansi yang berwenang dalam bentuk Surat Keterangan/ Tanda Terima Resmi

Memenuhi: NPWP dan PKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya (9 digit awal) atau bukti pengurusan perpanjangan tersedia dari instansi yang berwenang dalam bentuk Surat Keterangan/ Tanda Terima Resmi .

Prinsip 1


Verifier 4 f. AMDAL/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/ Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/ Surat I zin Lingkungan (SI L)/ Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)

Pedoman Verifikasi Metode Verifikasi Norma Penilaian 5 6 1. Periksa keabsahan dan kelengkapan dokumen lingkungan hidup (AMDAL/ UKLUPL/ SPPL/ DELH) dan catatan temuan penting, termasuk dokumen perubahannya. 2. Melakukan pengecekan terhadap kesesuaian laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dengan kondisi di lapangan merujuk pada rekomendasi perubahan RKL terakhir

Memenuhi: 1. Tersedia dokumen

dokumen lingkungan hidup (AMDAL/ UKLUPL/ SPPL) yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya atau bukti pengurusan perpanjangan tersedia dari instansi yang berwenang dalam bentuk Surat Keterangan/ Tanda Terima Resmi. 2. Laporan pengelolaan dan

pemantauan lingkungan sesuai/ merujuk pada rekomendasi perubahan RKL terakhir. g. I zin Usaha I ndustri (I UI ) atau I zin Usaha Tetap (I UT)

1. Periksa informasi yang

terdapat di dokumen I UI / I UT dan periksa kesesuaiannya dengan dokumen terkait lainnya dan aktifitas unit usaha; 2. Periksa dokumen

perubahan I UI / I UT jika mengalami perluasan/ L2.5 - 3

Memenuhi: 1. Terdapat dokumen I UI / I UT. 2. I UI / I UT diterbitkan oleh instansi terkait, sesuai jenis usaha yang dijalankan atau bukti pengurusan

Prinsip 1


Verifier 4

Pedoman Verifikasi Metode Verifikasi Norma Penilaian 5 6 pengurangan kapasitas

1.1.2 Eksportir

produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir produsen.

1.1.3 Pedagang ekspor atau eksportir nonprodusen yang beranggotakan TDI atau

h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku I ndustri (RPBBI ) untuk I ndustri Primer Hasil Hutan (I PHH).

Periksa kelengkapan dan kesesuaiannya dengan dokumen yang dilaporkan ke instansi yang berwenang.

Memenuhi:

Berstatus Eksportir Terdaftar Produk I ndustri Kehutanan (ETPI K).

1. Periksa keabsahan,

Memenuhi:

kelengkapan dan kesesuaian informasi yang tertera di ETPI K. 2. Periksa kesesuaian

kelompok industri/ produk ETPI K dengan fisik di lapangan.

Berstatus Eksportir Terdaftar Produk I ndustri Kehutanan (ETPI K) non-produsen.

1. Periksa keabsahan, kelengkapan dan kesesuaian informasi yang tertera di ETPI K nonprodusen. 2. Periksa kesesuaian produk

L2.5 - 4

perpanjangan atau penambahan kapasitas tersedia dari instansi yang berwenang dalam bentuk Surat Keterangan/ Tanda Terima Resmi

RPBBI telah dilaporkan ke instansi yang berwenang.

Tersedia dokumen ETPI K yang sah dan sesuai dengan produk yang diekspor atau bukti pengurusan perpanjangan atau revisi ETPI K dari instansi yang berwenang dalam bentuk Surat Keterangan/ Tanda Terima Resmi

Memenuhi: Tersedia dokumen ETPI K non-produsen yang sah dan sesuai dengan produk yang diekspor atau bukti pengurusan perpanjangan


Prinsip 1

Verifier 4

industri rumah/ pengrajin tangga, atau bekerjasama dengan I UI

yang diperdagangkan dengan dokumen ETPI K non-produsen. 3. Periksa kesesuaian keanggotaan TDI atau industri rumah tangga/ pengrajin dengan dokumen terkait Memiliki perjanjian atau kontrak kerjasama dengan I UI atau TDI atau industri rumah tangga/ pengrajin yang telah memiliki S-LK

K1.2

Unit usaha dalam bentuk kelompok bagi pemegang I UI PHHK Kapasitas I zin Produksi s.d 2.000 m 3/ tahun

1.2.1 Akte

pembentukan kelompok


Dokumen akte pembentukan kelompok

1.

2.

Periksa kelengkapan dan keabsahan kontrak kerjasama Periksa keberadaan S-LK I UI atau TDI atau pengrajin/ industri rumah tangga pemasok

1. Periksa keabsahan, kelengkapan, kesesuaian kepengurusan dalam akte terakhir dan ruang lingkup usahanya.

Memenuhi : Tersedia dokumen kontrak kerjasama yang sah dan semua I UI atau TDI atau industri rumah tangga/ pengrajin pemasok memiliki S-LK

Memenuhi: Kelengkapan dan keabsahan terpenuhi.

2. Periksa pendaftaran dan/ atau pengesahan dari instansi yang berwenang NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

1. Periksa kelengkapan

dokumen NPWP 2. Periksa informasi yang

terdapat di dokumen NPWP L2.5 - 5

atau revisi ETPI K nonprodusen dari instansi yang berwenang dalam bentuk Surat Keterangan/ Tanda Terima Resmi

Memenuhi: NPWP atas nama kelompok tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya (9 digit

Prinsip 1


Verifier 4

Pedoman Verifikasi Metode Verifikasi Norma Penilaian 5 6 dengan keterangan NPWP dalam dokumen lain. 3. Periksa 9 (sembilan) nomor

digit awal dan kesesuaian dengan Nasional Single Window (NSW ) P2. karanUnit usaha

mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

K2.1 Keberadaan dan

penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya

2.1.1 Unit usaha

a.

mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.

b.

Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dan atau bukti pembelian dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Periksa kelengkapan dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuhi:

Berita acara serah terima kayu dan / atau bukti serah terima dan atau berita acara pemeriksaan dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Periksa keabsahan dan kelengkapannya

Memenuhi

L2.5 - 6

awal) atau bukti pengurusan perpanjangan tersedia dari instansi yang berwenang dalam bentuk Surat Keterangan/ Tanda Terima Resmi

Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

1.

Seluruh kayu dari hutan Negara dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan untuk penerimaan kayu bulat dokumen anguktan yang sah telah dimatikan oleh petugas yang berwenang.

2.

Seluruh kayu yang

Prinsip 1


Verifier 4

Pedoman Verifikasi Metode Verifikasi Norma Penilaian 5 6 berasal dari hutan hak dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. 3.

c.

d.

Kayu impor dilengkapi dokumen Pemberitahuan I mpor Barang (PI B) dengan keterangan asal usul kayu. Bahan baku impor dilengkapi dengan dokumen asal negara pemanenan kayu yang dibuat oleh eksportir asal bahan baku

Periksa keabsahan, kelengkapan dan kesesuaian antar dokumen mencakup:

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

1. Periksa keabsahan

L2.5 - 7

1. Pemberitahuan I mpor

Barang (PI B) dari Ditjen Bea dan Cukai. 2. Packing List (P/ L).

Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan berita acara serah terima kayu dan/ atau bukti serah terima dan/ atau berita acara pemeriksaan.

Memenuhi: Seluruh kayu impor dilengkapi dokumen impor, daftar kayu impor dan dokumen deklarasi dari eksportir (negara asal kayu) tentang asal negara pemanenan kayu.

3. Bill of Lading (B/ L). 4. Dokumen deklarasi dari

eksportir (negara asal kayu) tentang asal negara pemanenan kayu.

dokumen angkutan hasil hutan yang sah yang mencakup tanda-tanda

Memenuhi: 1. Seluruh penerimaan

bahan baku kayu didukung dengan

Prinsip 1


Verifier 4

Pedoman Verifikasi Metode Verifikasi Norma Penilaian 5 6 legalitas meliputi nomor seri, penerbit, P3KB, tandatanda sekuritas dokumen (SKSKB) dan specimen tandatangan untuk seluruh kayu yang diterima oleh unit usaha. 2. Periksa kesesuaian jumlah

batang/ keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah dengan LMKB/ LMKO pada periode yang sama. 3. Untuk stock bahan baku

yang masih terdapat di logpond/ logyard/ gudang, perlu dilakukan pemeriksaan kesesuaian jumlah batang/ keping dan volume kayu dengan catatan/ laporan mutasi. (metode sampling kayu bulat hutan alam merujuk pada peraturan yang berlaku). 4. Periksa dokumen angkutan

hasil hutan yang sah dengan fisik di lapangan secara sampling.

L2.5 - 8

dokumen angkutan hasil hutan yang sah 2. Hasil uji petik stock

bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen

Prinsip 1


Verifier 4

e.

e.

f.

Kayu bekas/ hasil bongkaran dilengkapi Nota dan Dokumen Keterangan yang dapat menjelaskan asal usul kayu dimaksud Kayu bekas/ hasil bongkaran, kayu hanyut atau hasil memungut dari sungai dan/ atau pantai dilengkapi Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten) yang dapat menjelaskan asal usul kayu dimaksud Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri

L2.5 - 9


Periksa dokumen Nota dan Dokumen Keterangan yang dapat menjelaskan asal usul kayu dimaksud.

Memenuhi : Seluruh kayu bekas/ hasil bongkaran dilengkapi dengan Nota dan Dokumen/ Keterangan yang dapat menjelaskan asal usul kayu dimaksud.

Memenuhi : a.

Periksa dokumen angkutan kayu yang sah yang dilengkapi dengan dokumen keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten) yang menjelaskan asal usul kayu dimaksud.

b.

Cek kesesuaian jumlah batang/ keping dan volume di dalam dokumen angkutan kayu yang sah

Periksa kebenaran dan kesesuaian dokumen Nota kayu limbah industri dengan fisik di lapangan.

Seluruh kayu bekas/ hasil bongkaran/ kayu hanyut atau memungut dari sungai dan/ atau pantai dilengkapi dengan Nota dan dokumen/ Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten) yang dapat menjelaskan asal usul kayu dimaksud.

Memenuhi : Seluruh kayu limbah industri dilengkapi dengan dokumen

Prinsip 1


Verifier 4

Pedoman Verifikasi Metode Verifikasi Norma Penilaian 5 6 Nota

g.

h.

a.

Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

i.

Dokumen LMKB/ LMKBK/ LMHHOK

Periksa kebenaran dan kesuaian dokumen LMKB/ LMKBK/ LMHHOK dengan dokumen pendukung lainnya.

Memenuhi:

Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT)

Periksa kelengkapan SK RKT sumber bahan baku di dalam RPBBI jika sumber bahan baku berasal dari I UPHHK Hutan Alam/ Hutan Tanaman

Memenuhi

Periksa keberadaan tally sheet/ rekaman/ laporan awal produksi dan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.

Memenuhi:

1. Periksa kesesuaian hasil

Memenuhi :

Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.

ii. Laporan produksi hasil olahan.

produksi dengan LMHHOK. 2. Hitung rendemen dari

laporan produksi. 3. Bandingkan perhitungan

rendemen dengan standar rendemen industri. 4. Pengecekan rendemen L2.5 - 10

Dokumen LMKB/ LMKBK/ LMHHOK sesuai dengan dokumen pendukung.

RPBBI didukung dokumen SK RKT yang lengkap dan sesuai jika sumber bahan baku berasal dari I UPHHK Hutan Alam/ Hutan Tanaman

Tally sheet/ rekaman/ laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.

1. Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK 2. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen

Prinsip 1


Verifier 4

Pedoman Verifikasi Metode Verifikasi Norma Penilaian 5 6 apabila terjadi penyimpangan dari standar Periksa dan bandingkan realisasi produksi dengan kapasitas produksi yang diizinkan oleh instansi yang berwenang.

Memenuhi:

i. Dokumen kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain

Periksa keberadaan kontrak kerjasama atau kontrak jasa, yang dibuat di atas kertas bermaterai.

Memenuhi :

ii. Dokumen perizinan/ legalitas perusahaan jasa/ kerjasama pengolahan dalam hal kerjasama dilakukan dengan industri lain

Periksa keabsahan dokumen perizinan/ legalitas dari perusahaan jasa/ kerjasama pengolahan

Memenuhi :

iii. Ada segregasi/ separasi produk yang dikerja samakan/ dijasakan

Periksa penerapan segregasi/ separasi produk pada perusahaan jasa/ kerja sama

Memenuhi :

iii. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

b.

Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)

L2.5 - 11

Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

Pemegang izin dapat menunjukan surat kontrak kerjasama atau kontrak jasa, yang dibuat di atas kertas bermaterai

Pemegang izin dapat menunjukan keabsahan dokumen perijinan/ legalitas dari perusahaan jasa/ kerjasama pengolahan

Menerapkan segregasi/ separasi produk pada perusahaan jasa/ kerja sama

Prinsip 1


Verifier 4 iv. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa/ kerjasama.

i.

Keabsahan perdagangan atau pemindahtangana n kayu olahan.

K3.1 Pengangkutan

dan perdagangan antar pulau.

3.1.1 Pelaku usaha

yang mengirim kayu olahan antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).

3.1.2 Pengangkutan

kayu olahan yang menggunakan kapal harus kapal yang

a.

Dokumen PKAPT

Periksa pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa/ kerjasama

Memenuhi:

1. Periksa keabsahan PKAPT

Memenuhi:

2. Periksa kesesuaian

1. Terdapat dokumen

informasi yang tersedia di dalam dokumen PKAPT dengan dokumen perizinan/ legalitas lainnya

b.

a.

Menerapkan pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa/ kerjasama

PKAPT yang sah bagi pengirim. 2. I nformasi yang terdapat

di dalam dokumen PKAPT sesuai dengan dokumen perizinan lainnya.

Dokumen Laporan PKAPT

Periksa keberadaan laporan PKPAT

Memenuhi:

Dokumen yang menunjukan identitas kapal.

Periksa informasi bendera kapal di dokumen surat izin berlayar (SI B) / port clearance atau konosemen (surat muat kapal) .

Memenuhi:

L2.5 - 12


Terdapat laporan PKAPT yang disampaikan kepada instansi yang berwenang

Setiap kapal pengangkut kayu adalah kapal berbendera I ndonesia.

Prinsip 1

Standar Verifikasi Kriteria Indikator 2 3 berbendera I ndonesia dan memiliki izin yang sah.

3.1.3 PKAPT mampu

membuktikan bahwa kayu yang dipindahtangan kan berasal dari sumber yang sah

K3.2 Pengapalan kayu

olahan untuk ekspor.

3.2.1 Pengapalan

kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

Verifier 4 b.

a.

b.

a.

b.

I dentitas kapal sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Periksa kesesuaian identitas kapal dengan yang tercantum dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuhi:

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Periksa keabsahan dan kelengkapannya untuk pemuatan PKAPT

Memenuhi:

I dentitas permanen batang (apabila dalam bentuk kayu bulat)

Periksa keabsahan dan kelengkapannya.

Memenuhi:

PEB


Memenuhi:

Periksa keberadaan dan kelengkapannya.

Memenuhi:

Packing list

L2.5 - 13

Pedoman Verifikasi Metode Verifikasi Norma Penilaian 5 6 I dentitas kapal sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Jenis, jumlah, volume, asal dan tujuan kayu sesuai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan dan DHH.

Kayu bulat yang diangkut memiliki ciri fisik dan sesuai dengan dokumen angkutan.

Kesesuaian dokumen PEB dengan dokumen ekspor lainnya.

Kesesuaian dokumen P/ L dengan dokumen ekspor lainnya.

Prinsip 1


Verifier 4 c.

d.

I nvoice

B/ L

Pedoman Verifikasi Metode Verifikasi Norma Penilaian 5 6 Periksa keberadaan dan kelengkapannya

Memenuhi:


Memenuhi:

Kesesuaian dokumen invoice dengan dokumen ekspor lainnya.

Perusahaan angkutan laut dilengkapi dengan Bill of

Lading. e.

f.

g.

h.

Dokumen lisensi ekspor (V-Legal)

Periksa realisasi ekspor dengan ketentuan lisensi ekspor.

Memenuhi:

Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis

Periksa realisasi ekspor dengan ketentuan pengaturan jenis produk yang diatur ekspornya.

Memenuhi:

Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.


Memenuhi:

Dokumen lain yang relevan (diantaranya:


Memenuhi:

L2.5 - 14

Realisasi ekspor sesuai dengan dokumen lisensi.

Realisasi ekspor sesuai dengan pengaturan jenis produk yang diatur ekspornya.

Telah membayar kewajiban bea keluar untuk ekspor produk kayu tertentu/ yang dikenakan bea keluar.

Melengkapi dokumen CI TES


Prinsip 1

Verifier 4


CI TES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya

j.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi industri pengolahan

K.4.1.

K.4.2.

Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

4.1.1.

4.2.1.

Prosedur dan implementasi K3

Kebebasan berserikat bagi pekerja

i. I mplementasi prosedur K3.

Pemeriksaan ketersediaan dokumen, personel yang bertanggung jawab dan implementasinya

Memenuhi :

ii. Ketersediaan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Alat Pelindung Diri (APD) dan jalur evakuasi

Periksa ketersediaan peralatan K3 dan dalam keadaan berfungsi

Memenuhi :

iii. Catatan kecelakaan kerja

Pemeriksaan ketersediaan catatan kejadian kecelakaan kerja dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja

Memenuhi :

1. Periksa keberadaan organisasi serikat pekerja atau dokumen/ pernyataan tertulis mengenai kebijakan kebebasan berserikat

Memenuhi :

Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan L2.5 - 15

atau ketentuan lainnya untuk jenis dan produk kayu yang dibatasi perdagangannya.

Ketersediaan prosedur K3 dalam kegiatan operasional lapangan

Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik

Tersedia catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3

Terdapat serikat pekerja atau pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk

Prinsip 1


Verifier 4


serikat pekerja

2. Wawancara dengan karyawan dan manajemen

membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP

Periksa dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja yang ditandatangani dan didaftarkan ke instansi yang berwenang

Memenuhi :

4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur

Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur

1. Periksa dokumen daftar karyawan

Memenuhi :

2. Uji petik wawancara dengan karyawan di lapangan

Tersedia dokumen KKB atau PP

Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur

Direktur Jenderal, ttd I r. Bambang Hendroyono, MM NI P. 19640930 198903 1 001 L2.5 - 16

Prinsip Kriteria Indikator Verifier Metode Verifikasi Norma Penilaian

Recommend Documents