Lampiran 2.8. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.8/ VI -BPPHH/ 2012 Tanggal : 17 Desember 2012 Tentang : Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu
STANDAR VERI FI KASI LEGALI TAS KAYU PADA TPT
Prinsip 1 P1. TPT mendukung
Standar Verifikasi Kriteria Indikator 2 3 K1.1 TPT
terselenggaranya perdagangan kayu sah. P2. TPT menerapkan
sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.
1.1.1 TPT memiliki
I jin yang sah.
K2.1 Keberadaan dan
penerapan sistem penelusuran kayu bulat/ kayu olahan
2.1.1 TPT mampu
Verifier 4 Surat ijin TPT dari Kepala Dinas yang membidangi Kehutanan Kabupaten / Kota atau Provinsi
Periksa keabsahan, kelengkapan, kesesuaian antara pemilik ijin TPT dengan Surat I jin TPT.
Memenuhi:
Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai kayu bulat/ kayu olahan dan atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Periksa kelengkapan dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai kayu bulat/ kayu olahan dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Memenuhi:
Bukti Penerimaan kayu bulat/ kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
1. Periksa keabsahan
Memenuhi
a.
membuktikan bahwa kayu bulat/ kayu olahan yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat legal. b.
L2.8 - 1
Pedoman Verifikasi Metode Verifikasi Norma Penilaian 5 6
dokumen angkutan hasil hutan yang sah. 2. Periksa kesesuaian jumlah
batang/ keping dan volume di dalam dokumen
Kelengkapan, kesesuaian dan keabsahan terpenuhi.
Seluruh penerimaan kayu bulat/ kayu olahan dilengkapi dengan dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Seluruh kayu bulat/ kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Prinsip 1
Standar Verifikasi Kriteria Indikator 2 3
Pedoman Verifikasi Metode Verifikasi Norma Penilaian 5 6
Verifier 4
angkutan hasil hutan yang sah dengan catatan/ laporan mutasi pada periode yang sama. 3. Untuk stock kayu bulat/
kayu olahan yang masih terdapat di logpond/ logyard/ gudang, perlu dilakukan pemeriksaan kesesuaian jumlah batang/ keping dan volume kayu dengan catatan/ laporan mutasi c.
Fotocopy sertifikat Legalitas Kayu (SLK) atau sertifikat SPHPL atau sertifikat Pengelolaan Hutan Hal Lestari skema voluntary dari pemilik asal kayu
1.
2.
L2.8 - 2
Periksa keabsahan nama pemilik S-LK atau S-PHPL atau sertifikat pengelolaan hutan hak lestari skema voluntary dari pemilik asal kayu dengan melakukan konfirmasi kepada LVLK/ LP-PHPL atau Lembaga sertifikasi Pengelolaan Hutan Hak Lestari pemberi Sertifikat.
Periksa kebenaran nama pemilik asal kayu pada jual beli/ nota atau kontrak suplai kayu bulat/ kayu olahan dan atau bukti
Memenuhi: Kebenaran dan kesesuaian terpenuhi.
Standar Verifikasi Kriteria Indikator 2 3
Prinsip 1
Verifier 4
Pedoman Verifikasi Metode Verifikasi Norma Penilaian 5 6 pembelian yang dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah dengan fotocopy S-LK/ SPHPL/ S-Pengelolaan Hutan Hak Lestari skema sukarela dari pemilik asal kayu.
d.
P.3. Keabsahan penjualan atau pemindahtanganan kayu bulat/ kayu olahan dari TPT.
K3.1 Adanya
P.4.Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan
K.4.1.
dokumentasi Penjualan dan/ atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
TPT memiliki dokumentasi penjualan dan/ atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan
4.1.1.
Prosedur dan implementasi K3
Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu.
Dokumen yang menunjukan penjualan dan/ atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan
a.
I mplementasi prosedur K3.
L2.8 - 3
Periksa kebenaran dan kesuaian dokumen catatan/ laporan mutasi kayu dengan dokumen pendukung lainnya.
Memenuhi: Catatan/ laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Periksa dokumen yang menunjukan penjualan dan/ atau angkutan bulat/ kayu olahan
Memenuhi:
Pemeriksaan ketersediaan dokumen, personel yang bertanggung jawab dan implementasinya
Memenuhi :
Dokumen yang menunjukan penjualan dan/ atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan
Ketersediaan prosedur K3 dalam kegiatan operasional lapangan
Standar Verifikasi Kriteria Indikator 2 3
Prinsip 1
Verifier 4 b.
c.
K.4.2.
Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
4.2.1.
Kebebasan berserikat bagi pekerja
Ketersediaan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Alat Pelindung Diri (APD) dan jalur evakuasi
Periksa ketersediaan peralatan K3 dan dalam keadaan berfungsi
Memenuhi :
Catatan kecelakaan kerja
Pemeriksaan ketersediaan catatan kejadian kecelakaan kerja dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja
Memenuhi :
1. Periksa keberadaan organisasi serikat pekerja atau dokumen/ pernyataan tertulis mengenai kebijakan kebebasan berserikat
Memenuhi :
Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan / TPT yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
L2.8 - 4
Pedoman Verifikasi Metode Verifikasi Norma Penilaian 5 6
2. Wawancara dengan karyawan dan manajemen
Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik
Tersedia catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3
Terdapat serikat pekerja atau pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
Prinsip 1
Standar Verifikasi Kriteria Indikator 2 3
Verifier 4
Pedoman Verifikasi Metode Verifikasi Norma Penilaian 5 6
4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) / TPT
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP
Periksa dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja yang ditandatangani dan didaftarkan ke instansi yang berwenang
Memenuhi :
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur
Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur
1. Periksa dokumen daftar karyawan
Memenuhi :
2. Uji petik wawancara dengan karyawan di lapangan
Tersedia dokumen KKB atau PP
Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur
Catatan:
‐
Dalam hal suatu verifier tidak sesuai dengan kondisi TPT, maka verifier dimaksud tidak perlu dipenuhi ( Not Applicable).
Direktur Jenderal, ttd I r. Bambang Hendroyono, MM NI P. 19640930 198903 1 001 L2.8 - 5
