Prinsip Kehati-Hatian di Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku
La Ode Angga Universitas Pattimura
[email protected]
Abstract Prudential Principle in the Field of Environmental Management in Regional Regulation Spatial Planning of Maluku Province aims to know the essence of prudential principles in Spatial Planning in Maluku Province. This research is a normative juridical research, that is research conducted on legal principles, the value (norm) of concrete law and legal system. The approach used in this research is philosophical approach, conceptual approach, statute approach. The results obtained that the Prudential Principle in Perda RTRW Maluku Province Number 16 Year 2013 is made early prevention, anticipatory prevention, to protection and management of natural resources and environment and spatial arrangement. Philosophical regulation of prudential principles in this Regulation that considering the function of space as a place of human and other living creatures, perform activities, and maintain its survival, basically its availability is not unlimited. In order to realize the safe, convenient, productive and sustainable in spatial planning in Maluku Province, it is necessary to implement a spatial plan that can harmonize the natural and artificial environments capable of realizing the integrated use of natural resources and artificial resources, and can provide protection against Spatial function and prevention of negative impacts on the environment due to space utilization. Keywords: Prudential Principles, Protection of Environmental Management, Regional Regulation Spatial Planning, Maluku Province. Abstrak Prinsip Kehati-Hatian di Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup dalamPeraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku bertujuan untuk mengetahui hakekat prinsip kehati-hatian dalam Rencana Tata Ruang Wilayah di Provinsi Maluku.Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap azas-azas hukum, kaedah-kaedah hukum dalam arti nilai (norma) peraturan hukum konkrit dan sistem hukum.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekaan filosofis (philosophicalapproach), pendekatan konseptual (conseptual approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil yang diperoleh bahwa prinsip kehati-hatian dalam Perda RTRW Provinsi Maluku No. 16 Tahun 2013 dilakukan pencegahan secara dini, pencegahan antisipatif, kehati-hatian (Prudential Principles) terhadap perlindungan dan 134
Rechtidee, Vol. 12, No. 1, Juni 2017
135
pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta penataan ruang. Filosofis pengaturan prinsip kehati-hatian dalam Perda RTRW Provinsi Maluku bahwa mengingat fungsi ruang sebagai tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya, pada dasarnya ketersediaannya tidak tak terbatas. Berkaitan itu untuk mewujudkan rencana tata ruang wilayah Provinsi Maluku yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan perlu dilakukan rencana tata ruang wilayah yang dapat mengharmonisasi lingkungan alam dan lingkungan buatan mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta dapat memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang. Keywords: Prinsip Kehati-hatian, Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah, Provinsi Maluku. Pendahuluan Ketentuan Pasal 28 H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) & (4) UUD NRI 1945 merupakan norma dasar dalam perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Pasal 28 H
diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efesiensi berkeadilan, dan berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan
Ketentuan tersebutmenjadi landasan
Setiap orang berhak hidup sejahtera
filosifis dan yuridis bagi Negara
lahir dan batin, bertempat tinggal dan
Republik
mendapatkan lingkungan yang baik
pengelolaan sumber daya alam dan
dan sehat serta berhak memperoleh
lingkungan
pelayanan kesehatan.
dalamnya penataan ruang.Selanjutnya
Pasal 33 ayat (3) & (4) UUD NRI
Indonesia dalam
hidup
rangka
termaksud
di
penguasaan sumber daya alam dan
1945 menyatakan:
lingkungan hidup diaturdi dalam Pasal
(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. (4) Perekonomian nasional
2 dan Pasal 14 ayat (1) UUPA. Di dalam Pasal 2 UUPA menyatakan Bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di
Rechtidee, Vol. 12, No. 1, Juni 2017
136
dalamnya dikuasai oleh negara dan
Indonesia
diberikan
(1)
kemerdekaannya. Kemudian dari pada
menyelenggarakan
itu untuk membentuk suatu Pemerintah
peruntukkan, penggunaan, persediaan
Negara Indonesia yang melindungi
dan pemeliharaan bumi, air dan ruang
segenap bangsa Indonesia dan seluruh
angkasa
tumpah darah Indonesia dan untuk
kewenangan
Mengatur
dan
:
(2)
untuk:
Menentukan
dan
menyatakan
dengan
mengatur hubungan-hubungan hukum
memajukan
antara orang-orang dengan bumi, air,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
dan ruang angkasa : (3) Menentukan
ikut melaksanakan ketertibaan dunia
dan
yang
mengatur
hubungan-hubungan
kesejahteraan
ini
berdasar
umum,
kemerdekaan
hukum antara orang dan peraturan-
kebangsaan, perdamaian yang abadi
peraturan hukum yang mengenai bumi,
dan keadilan sosial.
air, dan ruang angkasa. Selanjutnya
Pada
dasarnya
setiap
norma
Pasal 14 ayat (1) UUPA menugaskan
hukum yang baik harus mengandung 3
kepada
rangka
(tiga) dasar pokok, yaitu: dasar yuridis,
sosialisme Indonesia, untuk membuat
dasar sosiologis dasar filosofis. Dasar
suatu
yuridis pembentukan Perda RTRW
Pemerintah
rencana
persediaan,
dalam
umum
mengenai
peruntukkan
dan
Provinsi Maluku No. 16 Tahun 2013
penggunaan bumi, air dan ruang
adalah
angkasa serta kekayaan alam yang
UUPPLH dan UUPR; sedangkan dasar
terkandung di dalamnya.
filosofisnya
Kewenangan
negara
UUD
NRI
bahwa
1945,
Perda
UUPA,
RTRW
dalam
Provinsi maluku dibentuk berdasarkan
UUDNRI 1945 sebagai dasar hukum
nilai-nilai Pancasilais, yakni bahwa
tertinggi memiliki nilai luhur yang
penataan
dalam pembukaannya disebutkan: Atas
sumber daya alam harus betul-betul
berkat Rahmat Allah Yang Maha
memperhatikan
Kuasa dan dengan didorongkan oleh
tertuang dalam Pancasila, yaitu nilai
keinginan luhur, supaya berkehidupan
Ketuhanan, nilai Kemanusian, nilai
kebangsaan yang bebas, maka rakyat
Persatuan
ruang
dan
dan
pemanfaatan
nilai-nilai
Kesatuan,
yang
nilai
Rechtidee, Vol. 12, No. 1, Juni 2017
137
Demokratis, dan nilai Keadilan Sosial.
pencegahan
Selain nilai yang terdapat di dalam
perlindungan
Pancasila, pengaturan penataan ruang
lingkungan hidup dan penataan ruang
harus
di
pula
memperhatikan
nilai
Provinsi
dini dan
terhadap pengelolaan
Maluku.Akan
tetapi
kemanfaatan, nilai keseimbangan dan
UUPPLH menghendaki upaya terpadu
nilai kepastian hukum. Dan dasar
itu lebih diutamakan secara preventif.
sosiologisnya adalah adanya kenyataan
Sehubungan hal tesebut UUPPLH di
empiris tentang pemanfaatan ruang
dalam Penjelasan Umum angka 5
oleh masyarakat yang carut-marut,
menyatakan:
satu dengan lainnya saling tumpang tindih
tanpa
memperhatikan
keamanan, kenyamanan, produktivitas, keberlanjutan dan kelestarian sumber daya
alam
dan
sumber
daya
lingkungan hidup. Perlindungan
dan
Pengelolaan
lingkungan hidup termaksud Perda Nomor
16
Tahun
2013
tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku merupakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan, penataan,
pemanfaatan,
pengembangan,
pemeliharaan,
pemulihan, pengendalian
pengawasan, lingkungan
dan hidup
(Husni: 81). Upaya terpadu tersebut dapat dilakukan dengan preventif dan juga
dapat
dilakukan
dengan
Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan.Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain. UndangUndang ini juga mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana.Ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa
Rechtidee, Vol. 12, No. 1, Juni 2017
138
lingkungan hidup di luar pengadilan (Non Litigasi) dan di dalam pengadilan (Litigasi).Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, ataupun hak gugat pemerintah. Melalui cara tersebut diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan.
Apa Hakekat Prinsip Kehati-Hatian
Sedangkan yang dimaksud dengan
Mertokusumo, 2009 :29) .Di dalam
prinsip kehati-hatian bisa dilihat dalam
penelitian ini menggunakan beberapa
Penjelasan Pasal 2f UUPPLH tersebut
pendekatan.
menyatakan:
yang
Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup
Di
Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku? Metode Penelitian Penelitian
ini
yang dilakukan terhadap azas-azas hukum, kaedah-kaedah hukum dalam arti nilai (norma) peraturan hukum konkrit dan sistem hukum (Sudikno
Pendekatan-pendekatan
digunakan
dalam
adalah
dampak
(philosophicalapproach),
kegiatan
usaha
karena
dan/atau
keterbatasan
merupakan
penelitian normatif, yaitu penelitian
“Bahwa ketidakpastian mengenai suatu
Bidang
penelitian
pendekaan
filosofis pendekatan
perundang-undangan
(statute
penguasaan ilmu pengetahuan dan
approach),(Terry Hutchinson, 2002:
teknologi bukan merupakan alasan
55)
untuk menunda langkah-langkah
(conseptual approach) (Peter Mahmud
meminimalisasi atau menghindari
Marzuki, 2008 : 93)
ancaman
tehadap
pencemaran
dan/atau
kerusakan
lingkungan
hidup”. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dapat dirumuskan permasalahan:
dan
pendekatan
konseptual
Kerangka Teoritik 1) Teori Negara Kesejahteraan Dalam teori negara kesejahteraan (walfare
state),
tujuan
negara
Rechtidee, Vol. 12, No. 1, Juni 2017
139
dipandang sebagai instrumen untuk
pemenuhan
mencapai
negara tidak dapat diraihnya sendiri.
tujuan
bersama,
yaitu
hak-hak
dasar
kemakmuran dan keadilan sosial bagi
Konsep
seluruh rakyat Indonesia, (CST Kansil
membutuhkan peran negara untuk
dan Chiristine ST. Kansil, 1977: 20).
memperluas
Teori negara kesejahteraan, merupakan
terhadap masalahsosial ekonomi yang
perpaduan antara konsep negara dan
dihadapi oleh banyak orang, (Jimly
negara
Asshiddiqie, 2006 : 223).
kesejahteraan.
Menurut
Burkerns,“Negara hukum (rechtsstaat)
negara
warga
kesejahteraan
tanggungjawabnya
Lahirnya
negara
adalah negara yang menempatkan
sebagai
hukum sebagai dasar kekuasaannya
konsep negara hukum klasik dan
dan
kekuasaan
negara hukum sosialis.Kedua konsep
tersebut dalam segala bentuknya di
dan tipe negara hukum tersebut,
lakukan di bawah kekuasaan hukum”,
memiliki dasar dan bentuk penguasaan
sedangkan
negara atas sumber daya ekonomi
menyelenggarakan
konsep
negara
reaksi
kesejahteraan
terhadap
kesejahteraan menurut: “Bagir Manan
yang
adalah: “Negara atau pemerintah tidak
perbedaan itu dilatarbelakangi dan
semata-mata penjaga keamanan atau
dipengaruhi oleh idiologi atau paham-
ketertiban masyarakat, tetapi pemikul
paham yang dianutnya. Pada negara
utama
untuk
hukum liberalis klasik dipengaruhi
sosial,
oleh paham liberalisme atau negara
tanggung
mewujudkan
jawab
keadilan
berbeda.Secara
gagalnya
kesejahteraan umum untuk sebesar-
hukum
klasik
besarnya
hukum
sosialis
paham
Marxisme,
kemakmuran
rakyat”( Aminuddin, 1999: 9). Teori
Negara
teoretik
sedangkan
negara
dipengaruhi (Abrar
oleh
Saleng,
Kesejahteraan,
2009: 9).Dalam konteks menjawab
digunakan dengan argumentasi bahwa,
Hakekat Prinsip Kehati-Hatian Dalam
pemerintah
sebagai
pemegang
Perlindungan
kekuasaan,
memiliki
tugasdan
Lingkungan
tanggung jawab atas kesejahteraan dan
Dan Hidup
Pengelolaan Di
Bidang
Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang
Rechtidee, Vol. 12, No. 1, Juni 2017
140
Wilayah Provinsi Maluku bertujuan
tidak jauh berbeda dengan metode dan
untuk mengetahui hakekat prinsip
pendekatan ilmu hukum tata negara.
kehati-hatian dalam Rencana Tata
Menurut
B.
Hestu
Cipto
Ruang Wilayah di Provinsi Maluku,
Handoyo Ilmu
negara dipandang berkewajibanuntuk
merupakan cabang dari ilmu hukum
mengatur
yang secara khusus objek kajiannya
undangan
peraturan yang
perlindungan lingkungan konstitusional
perundang-
berpihak
kepada
adalah
meneliti
dan
pengelolaan
peraturan
hidup
sesuaidengan
undangan
Republik
Indonesia
Perundang-undangan
tentang
peraturan yakni
setiap
gejala
perundangkeputusan
tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat
pada Pasal 28 H ayat (1) dan Pasal 33
yang
ayat ayat (3) & (4) UUD NRI 1945.
tingkah laku manusia yang bersifat dan
2) Ilmu Perundang-undangan
berlaku mengikat umum. Dengan kata
Penggunaan teori
yang kedua
dalam penulisan ini adalah ilmu Perundang-undangan.Ilmu Perundangundangan mempelajari berkaitan peraturan
adalah seluk dengan
ilmu
yang
beluk
yang
seperangkat
perundang-undangan yang
dikaji mengenai teknik, materi muatan, asas-asas, bahasa hukum terhadap perancangan
peraturan
perundang-
undangan, karena sebenarnya obyek dari ilmu perundang-undangan adalah merupakan bagian dari ilmu hukum tata negara dalam arti umum, oleh karena itu metode dan pendekatannya
lain
berwenang
ilmu
berorientasi
untuk
mengatur
perundang-undangan kepada
melakukan
perbuatan dalam hal ini pembentukan peraturan
peraturan
perundang-
undangan serta bersifat normatif Ilmu perundang-undangan terbagi: a)
Proses
perundang-undangan
(gezetsgebungsverfahren): meliputi beberapa tahapan dalam pembentukan
perundang-
undangan seperti tahap persiapan, penetapan, pelaksanaan, penilaian dan pemaduan kembali produk yang sudah jadi. b) Metode
prundang-undangan
(gezetsgebungsmethode):
ilmu
Rechtidee, Vol. 12, No. 1, Juni 2017
141
tentang pembentukan jenis norma
Theory berdasarkan suatu pemahaman
hukum yang teratur untuk dapat
bahwa dalam menjawab merumuskan
mencapai
Hakekat Prinsip Kehati-Hatian Dalam
sasarnannya.
Pengacuannya yang
c)
kepada
berhubungan
hal-hal
Perlindungan
dengan
Lingkungan
Dan
Pengelolaan
Hidup
Di
Bidang
perumusan unsur dan struktur
Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang
suatu ketentuan dalam norma
Wilayah Provinsi Maluku bertujuan
seperti
objek
subjek
untuk mengetahui hakekat prinsip
norma,
operator
dan
kehati-hatian dalam Rencana Tata
norma, norma
kondisi norma.
Ruang Wilayah di Provinsi Maluku
Teknik
supaya mendapat hasil yang baik dan
perundang-undangan
(gezetsgebungstechnic):
Teknik
perundang-undangan
maksimal.
mengkaji
hal-hal yg berkaitan dengan teks
Hasil dan Pembahasan
suatu
1.
perundang-undangan
meliputi
bentuk
luar,
bentuk
dalam, dan ragam bahasa dari peraturan perundang-undangan. Teori
perundang-undangan
dalam
Hakekat Prinsip Kehati-hatian Dalam Penataan Ruang Negara Indonesia saat ini sedang
melaksanakan pembangunan di segala bidang kehidupan dalam rangka upaya
penulisan ini digunakan sebagaian
mencapai
alisis
bangsa
dengan
argumentasi
bahwa,
cita-cita
kemerdekaan
Indonesia.Setiap
kegiatan
peraturan perundang-undangan atau
dalam rangka mengisi kemerdekaan
kebijakan
bangsa Indonesia dan pelaksanaan
yang
baik
harus
mencerminkan keberpihakan pembuat
pembangunan
undang-undang
tentunya
terhadap
yang
baikharus
perlindungan
dan
di
harus
segala
bidang,
mempunyai
dasar
hukum sebagai pijakannya, baik dasar
pengelolaan lingkungan hidup.Alasan
filosofis,
penggunaan teori ilmu Perundang-
konstitusionalnya.
Undangan
diperlukan dalam rangka memaknai
sebagai
Middle
Range
yuridis
maupun Dasar
dasar filosofis
Rechtidee, Vol. 12, No. 1, Juni 2017
142
hakekat dan arti dibalik perencanaan
pada kaidah penataan ruang sehingga
dan pelaksanaan sesuatu kegiatan,
kualitas ruang wilayah nasional dapat
apakah
terjaga
kegiatan
itu
merupakan
kelanjutannnya
demi
kegiatan fisik ataupun non-fisik, dalam
terwujudnya kesejateraan umum dan
rangka
keadilan
pelaksanaan
pembangunan
guna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Sedangkan dasar
sosial
dengan
landasan
konstitusional UUD NRI 1945. Secara
filosofis
wilayah
bahwa segala kegiatan dalam Negara
Republik
Hukum Indonesia, baik itu berupa
kesatuan wadah yang meliputi ruang
kegiatan
peraturan
darat, ruang laut, dan udara, termasuk
perundang-undangan maupun kegiatan
ruang di dalam bumi, maupun sebagai
Perda Rencana Tata Ruang Wilayah
sumber daya, merupakan Karunia
Provinsi
ALLAH
SWT
merujuk pada dasar konstitusionalnya
Indonesia
yang
agar mempunyai jaminan kepastian
dilindungi,
hukum dan berkeadilan.
berkelanjutan
Maluku,
tentunya
Konsiderans
harus
Kesatuan
ruang
konstitusional diperlukan dalam hal,
pembentukan
Negara
bahwa
Indonesia,
baik
sebagai
Kepada
dan
perlu
Bangsa disyukuri,
dikelola
untuk
Negara
secara
sebesar-besar
UUPR
bagian
kemakmuran rakyat sesuai dengan
menyatakan
bahwa
amanat yang terkandung dalam Pasal
Negara Kesatuan Republik Indonesia
33 ayat (3) UUD NRI 1945, serta
yang merupakan negara kepulauan
makna yang terkandung dalam falsafah
berciri
dan dasar negara Pancasila.
menimbang
Nusantara,
baik
sebagai
kesatuan wadah yang meliputi ruang
Fungsi
ruang
sebagai
tempat
darat, ruang laut, dan ruang udara,
manusia dan makhluk hidup lain,
termasuk
bumi,
melakukan kegiatan, dan memelihara
maupun sebagai sumber daya, perlu
kelangsungan hidupnya, pada dasarnya
ditingkatkan upaya pengeloalaannya
ketersediannya
secara bijaksana, berdaya guna, dan
Berkaitan dengan hal tersebut, dan
berhasil guna dengan berpedoman
untuk mewujudkan ruang wilayah
ruang
di
dalam
tidak
tak
terbatas.
Rechtidee, Vol. 12, No. 1, Juni 2017
143
nasional
yang
aman,
nyaman,
alam.Dengan adanya penataan ruang,
produktif, dan berkelanjutan maka
maka
perlu dilakukan penataan ruang yang
penggunaan dan pemanfaatan sumber
dapat
lingkungan
daya alam (darat, laut/air, dan udara,
alam dan lingkungan buatan, yang
serta kekayaan alam yang terkandung
mampu
di
mengharmonisasi
mewujudkan
keterpaduan
persediaan,
dalamnya)
peruntukkan,
dapat
direncanakan
penggunaan sumber daya alam dan
dengan baik dan benar sehingga
sumber daya buatan, serta yang dapat
pengelolaan
memberikan
sesuai
perlindungan
terhadap
dan
pemanfaatannya
kepentingan
dan
harapan
fungsi ruang dan pencegahan dampak
bersama semua pemanggu kepentingan
negatif terhadap lingkungan hidup
dengan baik.Dengan demikian maka,
akibat pemanfaatan ruang. Keberadaan
peranan
ruang yang terbatas dan pemahaman
konstitusional dalam pelaksanaannya
masyarakat yang berkembang terhadap
pembangunan di segala bidang, baik
pentingnya penataan ruang sehingga
pembangunan fisik maupun non-fisik
diperlukan penyelenggaraan penataan
sangat penting. Terlebih lagi dalam
ruang yang transparan, efektif, dan
pembentukan
partisipatif agar terwujud ruang yang
undangan
aman,
dan
diterima oleh semua pihak yang akan
untuk
dijadikan dasar dan pedoman bagi
keberlanjutan lingkungan hidup dari
pelaksanaan pembangunan di segala
generasi
bidang
nyaman,
berkelanjutan,
produktif, guna
masa kini
dan
generasi
mendatang.
filosofis
peraturan
yang
baik
khususnya
dan
perundangyang
di
dapat
bidang
lingkungan hidup dan penataan ruang.
Penataan kegiataan
nilai-nilai
yang
ruang
merupakan
terstruktur
Nilai-nilai filosofis yang tercermin
dan
dalam sila-sila Pancasila merupakan
sistematis dalam rangka upaya menata
acuan utama, pedoman utama, sebab
dan
nilai-nilai filosofis yang terkandung di
merencanakan
persediaan,
peruntukkan,
penggunaan
dan
dalam Pancasila dan UUD NRI 1945
pemanfaatan
sumber
daya
merupakan kristalisasi dari nilai-nilai
Rechtidee, Vol. 12, No. 1, Juni 2017
144
dan kehendak bangsa Indonesia dari
dasar Keadilan Sosial Bagi Seluruh
sabang sampai marauke. Hubungannya
Rakyat Indonesia. Kelima, dasar ini
dengan pembentukan Perda RTRW
merupakan satu kesatuan yang tak
Provinsi Maluku No. 16 Tahun 2013,
terpisahkan
selain Pancasila sebagai pedoman
lainnya.Nilai-nilai yang terkandung di
utama atau acuan utama juga harus
dalam sila pertama meliputi juga nilai-
berpedoman kepada UUD NRI 1945,
nilai yang terkandung di dalam sila
UUPPLH dan UUPR. Di dalam Pasal
kedua, ketiga, keempat, dan kelima,
28H dan Pasal 33 ayat (3) & (4) UUD
demikianlah pula sebaliknya.
satu
dengan
yang
NRI mengatur mengenai perlindungan
Pancasila pada hakekatnya dapat
dan pengelolaan sumber daya alam
dibedakan atas hakekat Pancasila yang
dan lingkungan hidup. Selanjutnya di
umum
dalam
substansi sila-sila Pancasila, sebagai
Pasal
penjelasannya
2f
UUPPLH
menganut
dan
prinsip
universal
pedoman
yang
merupakan
pelaksanaan
dan
kehati-hatian sebgai implementasi dari
penyelenggaran negara yaitu sebagai
pengaturan SDA dan lingkungan hidup
Dasar Negara yang bersifat umum
di atas.
kolektif serta aktualisasi Pancasila
2.
yang bersifat khusus dan konkrit dan
Pancasila Sebagai Dasar Filsafati dan Cita Hukum (Rechtsidee) Bangsa Indonesia dalam Pembentuakan Peraturan Perundangundangan Pancasila yang berarti lima dasar,
yaitu: dasar Ketuhanan Yang Maha Esa, dasar Kemanusian Yang Adil dan Beradab, dasar
Persatuan Indonesia,
dasar Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmah
Kebijaksanaan
Permusyawaratan/Perwakilan,
Dalam dan
dalam berbagai bidang kehidupan. Hakekat
sila-sila
Pancasila
atau
substansi Pancasila adalah merupakan nilai-nilai, sebagai pedoman negara adalah merupakan norma, adapun aktualisasinya konkrit
merupakan
Pancasila”,
realisasi
(Kaelan
dan
Ahmad Zubaedi, 2007 : 22). Pancasila dikatakan sebagai dasar filosofi
bangsa
dan
negara
mengandung arti bahwa nilai-nilai
Rechtidee, Vol. 12, No. 1, Juni 2017
145
yang terkandung di dalam Pancasila
sebagai suatu dasar filsafat maka sila-
merupakan nilai-nilai filsafati bangsa
sila
Indonesia, nilai-nilai yang hidup dan
kesatuan yang bulat, hirarkis dan
berkembang di kalangan masyarakat
sistematis. Dalam pengertian inilah
bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang
maka sila-sila pancasila merupakan
tertuang di dalam Pancasila merupakan
suatu
kristalisasi
hidup
merupakan suatu sisitem filsafat maka
bangsa Indonesia yang religious, selalu
kelima sila bukan terpisah-pisah dan
menghargai
memiliki
dari
nilai-nilai
harkat
dan
komunalistis,
martabat,
kebersamaan,
musyawarah mufakat, dan berkeadilan sosial.
Pancasila
merupakan
sistem
filsafat.Oleh
makna
suatu
karena
sendiri-sendiri,
melainkan memiliki esensi makna yang utuh. Dasar pemikiran filosofis dari sila-
Nilai-nilai yang terkandung di
sila Pancasila sebagai dasar filsafat
dalam sila pertama sampai dengan sila
negara
kelima merupakan cita-cita, harapan,
berikut.Pancasila
dambaan bagi bangsa Indonesia yang
bangsa
akan diwujudkan dalam kehidupan
Indonesia, mengandung makna bahwa
bersama. Cita-cita bangsa Indonesia
dalam
yang ingin mewujudkan masyarakat
kebangsaan,
yang tata tentrem, karta raharja,
kenegaraan harus berdasarkan nilai-
gemah ripah loh jinawi, dengan
nilai
harapan
dalam
Kerakyatan dan Keadilan. Pemikiran
perbuatan
filsafat kenegaraan bertolak dari suatu
untuk
tingakah
diwujudkan
laku
dan
masyarakat bangsa Indonesia.
adalah
dan
setiap
sebagai
sebagai
filsafat
Negara
aspek
Republik
kehidupan
kemasyarakat
Ketuhanan,
serta
Kemanusian,
pandangan bahwa Negara merupakan
Pancasila sebagai dasar filsafat
suatu persekutuan hidup manusia atau
negara serta sebagai filsafat hidup
organisasi
bangsa Indonesia pada hakekatnya
hidup manusia (legal society) atau
merupakan
masyarakat
suatu
nilai-nilai
yang
bersifat sistematis. Oleh karena itu
kemasyarakatan
hukum.”,
Zubaedi, 2007 : 25).
dalam
(Ahmad
Rechtidee, Vol. 12, No. 1, Juni 2017
146
Eksistensi dari nilai-nilai Pancasila ini
dan kemanusian guna mewujudkan
dalam
nilai
Negara
Indonesia
Kesatuan Republik
adalah,
bahwa
keadilan sosial
bagi
semua
negara
manusia, yang selalu menyelesaikan
merupakan suatu organisasi kesatuan
suatu persoalan dengan demokratis,
bangsa Indonesia yang dibentuk oleh
musyawarah
kelompok manusia yang berdasarkan
hakekatnya akan mampu mewujudkan
pada kodrat dasar manusia yaitu
negara yang berkeadilan sosial bagi
manusia sebagai makhluk Tuhan Yang
seluruh rakyat Indonesia.
Maha Esa, pada hakekatnya bertujuan untuk
mewujudkan
harkat
dan
dan
mufakat
yang
Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat
negara
Indonesia
pada
martabat manusia sebagai makhluk
hakekatnya merupakan sumber dari
yang berbudaya atau makhluk yang
hukum
beradab,
selalu
Sebagai sumber hukum dasar, maka
berusaha untuk mewujudkan persatuan
Pancasila merupakan suatu hukum
dan kesatuan agar terdapat keserasian
dasar dan cita-cita hukum serta cita-
dan keharmonisan dalam kehidupan
cita moral yang luhur yang oleh
bermasyarakat. Terwujudnya persatuan
pendiri negara yang mewakili seluruh
dan kesatuan dalam suatu negara akan
bangsa Indonesia pada tanggal 18
melahirkan rakyat sebagai bangsa yang
Agustus Tahun 1945 dinyatakan secara
hidup dalam suatu wilayah negara
yuridis formal sebagai dasar negara.
tertentu,
haruslah
Menurut penjelasan UUD NRI 1945,
mendasarkan pada nilai-nilai bahwa
pembukaan merupakan pokok-pokok
rakyat
yang terkandung dalam pasal-pasal
berakhlak
yang
sehingga
merupakan
satu
kesatuan.
dasar
UUD
maka
suatu
pasal-pasal di dalam Batang Tubuh
persatuan dalam suatu negara yang
UUD NRI 1945 merupakan penjabaran
tangguh. Dengan demikian, maka akan
normatif tentang pokok-pokok pikiran
terwujudnya suatu masyarakat yang
yang terkandung di dalam pembukaan
tabah dan kuat atas dasar kerakyatan
UUD NRI 1945.Pokok-pokok pikiran
mewujudkan
1945
Indonesia.
Dengan adanya persatuan dan kesatuan akan
NRI
negara
tersebut.Artinya
Rechtidee, Vol. 12, No. 1, Juni 2017
147
itu merupakan suasana kebatinan UUD
hakekatnya merupakan sumber dari
NRI 1945 dan merupakan cita hukum
hukum
yang menguasai konstitusi baik yang
Sebagai sumber hukum dasar, maka
tertulis maupun yang tidak tertulis.
Pancasila merupakan suatu hukum
Dengan
produk
dasar dan cita-cita hukum serta cita-
hukum dan penegakkan hukum di
cita moral yang luhur yang oleh
Indonesia haruslah didasarkan pada
pendiri negara yang mewakili seluruh
pokok pikiran yang ada di dalam UUD
bangsa Indonesia pada tanggal 18
NRI 1945 termasuk pembentukan
Agustus Tahun 1945 dinyatakan secara
UUPA, UUPPLH, UUPR maupun
yuridis formal sebagai dasar negara,
Perda RTRW Provinsi Maluku No. 16
yang selanjutnya ditentukan lagi di
Tahun 2013 acuan utamanya adalah
dalam pembukaan UUD NRI 1945
Pancasila, UUD NRI 1945. Pancasila
berkedudukan sebagai pokok kaidah
itu merupakan cita hukum. Pancasila
negara yang fundamental. Oleh karena
dapat merupakan penguji kebenaran
itu, maka Pancasila dalam sistem dan
hukum positif sekaligus menjadi arah
struktur hukum Indonesia dikatakan
hukum
sebagai
demikian
positif
semua
tesebut
untuk
dasar
negara
sumber
Indonesia.
hukum.
Sebagai
dikritalisasikan dalam bentuk norma
sumber hukum tentunya, bahwa nilai-
yang imperatif untuk mencapai tujuan
nilai Pacasila
negara. Dari sini dapat dimengerti
hukum negara Indonesia, dalam arti
bahwa cita hukum harus dibedakan
norma-norma dan nilai-nilai
dari konsep tentang hukum: yang
terkandung di dalam sistem hukum
pertama terletak di dalam ide dan cita,
negara Indonesia harus mencerminkan
sedangkan yang kedua merupakan
nilai-nilai Pacasila.
suatu kenyataan yang bersumber dari
Dari
cita tersebut, (Moh.Mahmud MD,
Pancasila
2011 : 52).
(Rechtsidee)
Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filosofi
negara
Indonesia
pada
mewarnai cita-cita
sudut
pandang
menjadi bangsa
yang
hukum,
cita
hukum
ini,
artinya
Pancasila menjadi dasar dan tujuan setiap hukum di Indonesia.Oleh sebab
Rechtidee, Vol. 12, No. 1, Juni 2017
148
itu, setiap hukum yang lahir di
(1Gustav Radbruch dalam Hamid S.
Indonesia harus berdasarkan kepada
Attamimi, 1989 : 309).
Pancasila yang memuat konsistensi isi
“Cita Hukum (Rechtsidee) tidak hanya
mulai dari yang paling atas sampai
berfungsi sebagai tolak ukur yang
yang
hirarkinya.
bersifat regulatif yaitu untuk menguji
Hukum-hukum di Indonesia juga harus
apakah suatu hukum positif adil atau
ditujukan untuk mencapai
tujuan-
tidak, melainkan sekaligus berfungsi
tujuan negara sebagaimana tertuang di
sebagai dasar yang bersifat konstitutif
dalam pembukaan UUD NRI 1945,
dan menentukan bahwa tanpa cita
(Proseding Sarasehan Nasional, 2011 :
hukum
21).
maknanya
Cita-cita hukum (Rechtsidee) menurut
Koesnoe, 1995 : 80).
Rudolf
paling
rendah
Stammler
adalah
(Rudolf
positif
akan
sebagai
kehilangan
hukum”,
(M.
M. Koesnoe mengatakan: (M.
Stammler, 1995 : 129).
Koesnoe, 1995 : 80).
“Konstruksi pikir yang mengarahkan
“Nilai-nilai
hukum pada cita-cita yang diinginkan
falsafah hidup bangsa Indonesia.Dari
oleh
hukum
falsafah hidup tersebut terbentuklah
berfungsi sebagai bintang pemandu
cita hukum (rechtsidee). Karena nilai
(leistrern) untuk mencapai apa yang
tersebut
dicita-citakan.
hukum
menjadi cita hukum, maka ia memiliki
mengandung prinsip yang berlaku
hakikat imperatif yang mewajibkan.
sebagai norma bagi keadilan atau
Inilah yang kemudian membentuk
ketidakadilan
konsep
masyarakat.
Citra
Cita
hukum,
dengan
Pancasila
memiliki
hukum
merupakan
keutamaan
yang
dan
kategoris.
demikian cita hukum secara serentak
Selanjutnya dikatakan bahwa: “Cita
memberikan
yaitu
hukum dari alam nilai. Alam nilai itu
dengan cita hukum dapat diarahkan
sendiri merupakan dunia idea-idea
hukum positif menuju hukum yang
tentang apa yang dianggap mulia serta
adil”.
luhur, oleh karena itu bersifat harus
Gustav
manfaat
Radbrach
ganda
mengatakan:
yang menuntut penghormatan dan
Rechtidee, Vol. 12, No. 1, Juni 2017
149
ketaatan kepadanya. Dunia nilai-nilai
pengertian tentang hukum, (Stammler,
itu kemudian ditangkap, diolah dan
1995
diramu oleh falsafah hidup masyarakat
mengandung arti pada hakekatnya
hukum. Dari unsur-unsur konsep-
hukum sebagai aturan tingkah laku
konsep ini, ditarik asas-asas hukum”,
masyarakat berakar pada gagasan,
(M. Koesnoe. 1995 : 80).
rasa, karsa, cipta dan pikiran dari
Moh.
Mahfud
MD
mengatakan,
:
246-247)Cita
masyarakat itu sendiri.
Pancasila dengan fungsi konstitutifnya
Arif
menentukan
Sudharta, 2008 : 181).
dasar
suatu
tatanan
hukum
Sidharta
mengatakan:
(Arief
hukum yang memberi arti dan makna
“Cita hukum dibentuk dalam pikiran
bagi hukum itu sendiri sehingga tanpa
dan sanubari manusia sebagai produk
dasar yang diberikan oleh pancasila itu
berpadunya
hukum akan kehilangan arti dan
keyakinan, keagamaan, dan kenyataan-
makna sebagai hukum. Sedangkan
kenyataan yang diproyeksikan pada
dengan fungsi regulatifnya pancasila
proses pengkaidahan perilaku warga
menentukan apakah hukum positif
masyarakat
sebagai produk itu adil ataukah tidak
keadilan, hasil guna dan kepastian
adil, (Moh. Mahfud MD, 2011 : 54).
hukum. Dalam dinamika kehidupan
Selanjutnya secara spesifik Stammler
masyarakat,
mengidentifikasi cita hukum sebagai
mempengaruhi dan berfungsi sebagai
kemauan yuridis, yaitu kemauan yang
asas
mendorong
(guilding
setiap
orang
untuk
pandangan
yang
hukum
cita
hidup,
mewujudkan
hukum
yang
principle),
akan
mempedomani norma
kritik
membentuk peraturan-peraturan bagi
(kaidah evaluasi) dan faktor yang
masyarakat
memotivasi
dalam
hukum
dalam
pembentukan,
positif.Kemauan yuridis merupakan
penemuan, penerapan dan penemuan
kemauan dasar dan syarat bagi seluruh
prilaku hukum. Dengan dirumuskan
hukum
perilaku hukum akan memudahkan
positif.
Kemauan
yuridis
bersifat transidental yaitu berfungsi
penjabaran
ke
dalam
berbagai
sebagai prinsip terakhir dari segala
perangkat aturan kewenangan dan
Rechtidee, Vol. 12, No. 1, Juni 2017
150
aturan perilaku serta memudahkan
Hamid
terjaganya
bahwa: (Hamid S. Attamimi: 33).
konsistensi
dalam
penyelenggaraan hukum”. Berangkat
dari
berbagai
pemahaman tantang cita hukum di atas, maka dapat ditarik pengertian bahwa sebagai suatu ukuran yang berisikan nilai-nilai, maka cita hukum tunduk
pada
falsafah
mendasarinya.Setiap
cita
yang hukum
memiliki rumusan nilai yang berbeda. Rumusan nilai
cita
hukum
yang
berdasarkan pancasila akan berbeda dengan rumusan nilai cita hukum yang orientasinya
liberalisme
S
Attamimi
mengatakan
“Kelima sila dalam Pancasila dalam kedudukannya sebagai cita hukum rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara positif merupakan “bintang pemandu” yang memberikan pedoman dan bimbingan dalam semua kegiatan, memberi isi kepada setiap peraturan perundang-undangan, dan secara negatif merupakan kerangka yang membatasi ruang gerak isi peraturan perundang-undangan tersebut. Terhadap isi peraturan perundang-undangan, sila-sila tersebut baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, baik tunggal maupun berpasangan merupakan asas hukum umum”.
dan
sosialisme. Dengan demikian rumusan cita hukum negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 sebagai dasar konstitusionalnya. Ini berarti bahwa cita hukum bangsa Indonesia harus mencerminkan nilainilai Ketuhanan, nilai Kemanusian, nilai Persatuan, nilai Kerakyatan, dan Permusyawaratan, serta nilai Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagi bangsa Indonesia falsafah hidup Pancasila merupakan asas kerohanian negara, norma dasar, cita hukum, dan sumber hukum, (M. Noor Syam: VI).
Pernyataan di atas menunjukan bahwa Pancasila merupakan pedoman yang memberikan arah, member isi bagi setiap
pembentukan
peraturan
perundang-undangan.Ini berarti bahwa nilai-nilai
dan norma-norma
yang
tertuang di dalam berbagai peraturan perundang-undangan bangsa Indonesia harus mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Pancasila hukum,
juga
fundamental
selain
sebagai
merupakan
cita norma
negara
(Staatsfundamentalnorm), karena itu
Rechtidee, Vol. 12, No. 1, Juni 2017
151
sila-sila Pancasila baik secara sendiri-
yang tak dapat dipisahkan, saling
sendiri
bersama-sama
menjiwai satu dengan yang lainnya.
merupakan norma dasar atau norma
Sila Ketuhanan mengandung semangat
yang tertinggi bagi berlakunya semua
Kemanusian yang adil dan beradab,
norma hukum. Dalam kedudukan ini
sila Kemanusian mencerminkan nilai
Pancasila disebut juga sebagai sumber
Ketuhanan
hukum. Degan demikian hukum yang
mengandung semangat sila Kerakyatan
dibangun
yang
dan Purmusyawaratan, sila kerakyatan
yang
dan permusyawaratan mencerminkan
berdasarkan pada UUD NRI 1945,
nilai sila Persatuan, Kemanusian, dan
yaitu:(Jimly Asshiddiqie: 206-207):
persatuan, dan mengandung semangat
a.
Keadilan Sosial, dan sila Keadilan
maupun
adalah
berparadigma
b.
c.
d.
e.
hukum
Pancasila
Mencerminkan religiusitas Ketuhanan segenap warga negara melalui keyakinan segenap bangsa warga terhadap Tuhan Yang Maha Esa; Mencerminkan prinsip-prinsip humanitas yang berkeadilan dan berkeadaban atau sila kemanusian yang adil dan beradab; Menjamin dan memperkuat prinsip nasionalitas kebangsaan Indonesia melalui sila persatuan Indonesia; Memperkuat nilai-nilai sovereinitas kerakyatan melalui sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalaam permusyawaratan perwakilan; Melembagakan upaya untuk membangun solidaritas sosialitas yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
Antara sila yang satu dengan sila yang lainnnya merupakan satu kesatuan
social
dan
Kemanusian
mencerminkan
nilai
dan
sila
Ketuhanan, Kemanusian, Persatuan, dan Kerakyatan dan Permusyawaratan. Dengan
demikian,
pembentukan
maka
peraturan
dalam
perundang-
undangan hendaknya mencerminkan sila-sila
Pancasila.Terlebih
lagi
dikatakan bahwa Pancasila adalah sumber dasar pembentukan hukum di Indonesia.Sebagai
sumber
hukum,
maka peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia harus mencerminkan nilai-nilai di dalam sila-sila
Pancasila.Pancasila
menempati posisi yang utama dalam pembentukan hukum negara Indonesia, sehingga
jika
terdapat
adanya
Rechtidee, Vol. 12, No. 1, Juni 2017
peraturan
152
perundang-undagan
nilai-nilai fundamental Pancasila dan
bertentangan dengan nilai-nilai luhur
UUD NRI 1945 sebagai norma dasar
Pancasila, maka peraturan perundang-
(grundnorm).
undangan itu harus dirubah atau
pembentukan Perda RTRW Provinsi
dibatalkan.
Maluku
Hal ini sesuai dengan pendapat
Selanjutnya
sebagai
pelaksanakan
dari
Undang-undang
Hans Kelsen dalam teori hirarki
Penataan
peraturan perundang-undangan.Beliau
bertentangan dengan UUPA, UUPPLH
mengatakan
dan UUPR.
bahwa
perundang-undangan rendah
tidak
peraturan yang
boleh
lebih
bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan
3.
Ruang
peraturan
tidak
boleh
Hakekat Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perda RTRW Sama
seperti
ruang
wilayah
yang lebih tinggi. Hal ini sesuai
negara lain, ruang wilayah negara
dengan asas hukum (adagium) yang
Indonesia juga merupakan karunia
mengatakan “Lex superior derogate
Allah SWT sebagai wadah atau tempat
legi inferiori”. Senada dengan itu
keberlangsungan hidup manusia dan
Undang-undang No. 12 Tahun 2011
makluk lainnya. Oleh karena itu,
tentang
Peraturan
manusia diharapkan dapat melindungi
Perundang-undangan mengatur dengan
dan mengelola ruang wilayah negara
jelas
peraturan
tersebut dengan baik dan bertanggung
perundang-undangan sebagai pedoman
jawab agar secara optimal bermanfaat
bagi
peraturan
untuk keberlanjutan dan kelangsungan
negara
hidup manusia yang berkualitas. Yang
Pembentukan
tentang
hirarki
pembentukan
perundang-undangan
Indonesia, mulai dari pembentukan
dimaksudkan
Undang-undang
manusia yang berkualitas di sini
sampai
pada
pembentukan Perda. Dengan demikian, maka jelas
adalah
dengan
“kehidupan
bahagia”,
yang
kehidupan
yang
penuh
didasari
pada
bahwa pembentukan Undang-undang
keserasian,
keselarasan,
Penataan Ruang harus mencerminkan
keseimbangan,
baik
dalam
dan hidup
Rechtidee, Vol. 12, No. 1, Juni 2017
153
manusia
secara
pribadi,
dalam
kepentingan
nasional
maupun
hubungan dengan manusia lain, dalam
internasional.Secara ekosistem kondisi
hubungannya dengan alam, dan Sang
alamiahnya pun sangat khas karena
Pencipta.
menempati
Secara
geografis
ruang
posisi
silang
di
wilayah Indonesia yang terdiri dari
khatulistiwa antara dua benua dan dua
ruang daratan, ruang lautan, dan ruang
samudera dengan cuaca, musim, dan
udara beserta seluruh sumber daya
iklim tropis.
alam yang terkandung di dalamnya merupakan
aset
besar
Harus
disadari
bahwa
setiap
bangsa
manusia dan makhluk hidup lainnya
Indonesia yang harus dimanfaatkan
membutuhkan ruang sebagai wadah
secara
dan
terkoordinir,
seefektif
terpadu,
mungkin
dan
pusat
kegiatannya,
sementara
dengan
ketersediaan wadah dan pusat kegiatan
politik,
tersebut sangat terbatas dan bahkan
ekonomi, sosial, budaya, pertahanan
tidak pernah bertambah luas, maka
keamanan,
serta
pemanfaatan
pertahanan
kemamanan,
memperhatikan
kelestarian
faktor
kelestarian,
kemampuan
serta
lingkungan
hidup.
ruang
tersebut
perlu
diatur dengan sebaik-baiknya agar tidak
terjadi
pemborosan
dan
penurunan kualitas ruang.Oleh karena
Semua
pertimbangan-
itu,
kehadiran
berbagai
kebijakan
pertimbangan tersebut dimaksudkan
penataan ruang harus dimaknai sebagai
agar
bangsa
upaya untuk mengatur pemanfaatan
Indonesia itu semaksimal mungkin
ruang berdasarkan besaran kegiatan,
dapat
jenis kegiatan, fungsi lokasi, kualitas
sumber
menopang
pembangunan mencapai
kekayaan
terlaksananya
nasional
masyarakat
untuk adil
dan
ruang,
dan
estetika
lingkungan.Kebijakan penataan ruang
makmur.Perhatikan peta ruang wilayah
tersebut
meliputi
Indonesia, ruang wilayah Indonesia
nasional, ruang wilayah provinsi, dan
berbentuk kepulauan dengan letak dan
ruang wilayah kabupaten/kota.Masing-
posisi yang sangat strategis, baik bagi
masing
ruang
ruang
wilayah
wilayah
tersebut
Rechtidee, Vol. 12, No. 1, Juni 2017
154
merupakan subsistem ruang menurut
dalam satu kesatuan sistem maka
batasan administrasi belaka, karena
diperlukan
secara alamiah ketiga wilayah tersebut
perundang-undangan
merupakan suatu kesatuan dan tidak
memberi dasar yang jelas, tegas, dan
dapat
satu
menyeluruh dalam upaya pemanfaatan
kesatuan wilayah ruang yang utuh
ruang.Tentu saja Peraturan Perundang-
maka
undangan
dipilahpilah.
dalam
pengelolaan
Sebagai
kadar-kadar salah
tertentu
satu
bagian
perangkat
yang
tersebut
prinsip-prinsip
peraturan dapat
mencermingkan
dalam
(subsistem) jelas akan berpengaruh
seperti
pada subsistem yang lain, yang pada
berkelanjutan
akhirnya
sehingga dapat menekan perusakan
akan
mempengaruhi
prinsip
UUPPLH, kehati-hatian,
dan
keterpaduan,
subsistem ruang secara keseluruhan.
dan pencemaran lingkungan hidup.
Oleh karena itu, pengaturan ruang
4.
menuntut sistem
dikembangkannya keterpaduan
utamanya.Ini
berarti
sebagai
suatu ciri
perlu adanya
suatu kebijaksanaan nasional penataan ruang yang dapat memadukan berbagai kebijaksanaan
pemanfaatan
ruang.Seiring dengan maksud tersebut, maka pelaksanaan pembangunan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, harus seuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Uraian di atas mengisyaratkan bahwa untuk menjamin tercapainya tujuan penataan ruang baik pada tataran perencanaan, pengendalian
pemanfaatan pemanfaatan
dan ruang
Hakekat Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perda RTRW Provinsi Maluku No. 16 Tahun 2013 Hasil kajian dan analisis terhadap
Perda RTRW Provinsi Maluku terdapat nilai-nilai dalam
filosofis
pengaturan
yang
terdapat
penataan
ruang
adalah tertuang di dalam Pasal 4 tentang Asas-asas yang menyatakan: Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Maluku
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 disusun berasaskan:
a)
Keserasian,
Keterpaduan; keselarasan
b) dan
keseimbangan; c) Keberlanjutan; d) Keberdayagunaan gunaan;
e)
dan
keberhasil
Keterbukaan;
f)
Rechtidee, Vol. 12, No. 1, Juni 2017
155
Kebersamaan
dan
Kemitraan;
g)
satu dengan lainnya saling tumpang
Perlindungan yang mengandung nilai-
tindih
nilai filosofis.
keamanan, kenyamanan, produktivitas,
Pada
dasarnya
setiap
norma
tanpa
keberlanjutan dan kelestarian sumber
hukum yang baik harus mengandung 3
daya
(tiga) dasar pokok, yaitu: dasar yuridis,
lingkungan hidup.
dasar filosofis, dan dasar sosiologis. Dasar
yuridis pembentukan Perda
memperhatikan
alam
dan
sumber
daya
Dari semua asas tersebut, ditinjau secara
filosofis,
maka
(a)
asas
RTRW Provinsi Maluku adalah UUD
keserasian, keselarasan, keseimbangan
NRI 1945, UUPA, UUPPLH dan
(b) asas keberlanjutan (c), dan asas
UUPR; sedangkan dasar filosofisnya
kepastian hukum dan keadilan yang
adalah bahwa Perda RTRW Provinsi
mengandung nilai-nilai filosofis. Asas
Maluku dibentuk berdasarkan nilai-
keselarasan,
nilai
keseimbangan, adalah bahwa penataan
Pancasilais,
penataan
ruang
yakni dan
bahwa
pemanfaatan
ruang
keserasian,
diselenggarakan
dengan
sumber daya alam harus betul-betul
mewujudkan keserasian antara struktur
memperhatikan
yang
ruang dan pola ruang, keselarasan
tertuang dalam Pancasila, yaitu nilai
antara kehidupan manusia dengan
Ketuhanan, nilai Kemanusian, nilai
lingkungannya,
Persatuan
nilai
pertumbuhan dan perkembangan antar
Demokratis, dan nilai Keadilan Sosial.
daerah serta antara kawasan perkotaan
Selain nilai yang terdapat di dalam
dan kawasan perkotaan dan kawasan
Pancasila, pengaturan penataan ruang
pedesaan.
harus
pula
nilai-nilai
dan
Kesatuan,
memperhatikan
nilai
Asas
tersebut
keseimbangan
menghendaki
kemanfaatan, nilai keseimbangan dan
adanya keserasian, keselarasan, dan
nilai kepastian hukum. Dan dasar
keseimbangan dari berbagai subsistem
sosiologisnya adalah adanya kenyataan
dalam perencanaan, pemanfaatan dan
empiris tentang pemanfaatan ruang
pengelolaan ruang, sehingga akan
oleh masyarakat yang carut-marut,
dapat meningkatkan kualitas ruang
Rechtidee, Vol. 12, No. 1, Juni 2017
156
wilayah yang ada. Di dalam Penjelasan
dan udara, serta ruang bawah tanah)
Umum angka 5 alinea kedua UUPR
adalah merupakan wadah manusia dan
dijelaskan sebagai berikut:
makhluk hidup lainnya untuk tempat
“Penataan ruang yang didasarkan pada karakteristik, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan subsistem. Hal itu berarti akan dapat meningkatkan kualitas ruang yang ada. Karena pengelolaan subsistem yang satu berpengaruh pada subsistem yang laindan pada akhirnya dapat mempengaruhi system wilayah ruang nasional secara keseluruhan, pengaturan penataan ruang menuntut dikembangkannya suatu system keterpaduan sebagai ciri utama. Hal itu berarti perlu adanya suatu kebijakan nasional tentang penataan ruang yang dapat memadukan berbagai kebijakan pemanfaatan ruang. Seiring dengan maksud tersebut, pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan, baik oleh Pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah, harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pemanfaatan ruang oleh siapa pun tidak boleh bertentangan dengan rencana tata ruang”.
tinggal,
Nilai keserasian, keselarasan dan keseimbangan ini penting diwujudkan dalam
penataan
ruang
karena
mengingat bahwa ruang (darat, laut
mengembangkan
keturunannya, tempat mencari nafkah, tempat memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya
baik
keberlanjutan
kebutuhan
fisik
kehidupannya,
dan
tempat melakukan berbagai macam aktivitas
untuk
kehidupannya,
keberlanjutan
dan
pada
tanalah
manusia akan dikembalikan
atau
dikuburkan jika sudah meninggal. Di lain
pihak
kemampuan
ketersediaan ruang
pada
dan
dasarnya
terbatas, (Arba, 2012 : 128). Prinsip harmonisasi dan keseimbangan sejalan dengan tujuan hukum menurut teori hukum timur. Teori hukum timur tidak menempatkan “kepastian” tetapi hanya menekankan pada tujuan hukum yaitu: “keadilan adalah keharmonisan, dan keharmonisan adalah kedamaian”, (Achmad Ali, 2009 : 212). Menurut teori hukum timur ini, bahwa hukum tidak
bertujuan
untuk
mencapai
kepastian hukum, akan tetapi keadilan, akan
tetapi
keadilan,
yaitu
keharmonisan dan kedamaian. Dengan
Rechtidee, Vol. 12, No. 1, Juni 2017
157
keadilan
akan
keharmonisan
akan
menciptakan
kemampuan dan daya dukung sumber
mewujudkan
daya
alam
yang
tersedia
dan
kedamaian. Dengan demikian, maka
lingkungan hidup. Prinsip utamanya
kehidupan bersama akan bisa berjalan
adalah bahwa sumber daya alam dan
dengan baik dengan saling hormat
lingkugan hidup yang ada sekarang ini
menghormati hak dan kewajiban yang
bukan hanya milik kita sekarang saja
melekat pada masing-masing subyek
akan tetapi juga milik anak cucu dan
hukum.
umat manusia yang akan datang. Oleh
Keharmonisan dalam penyedian,
karena itu pemanfaaatan ruang dan
peruntukkan dan penggunaan ruang
sumber
dan
memperhatikan
sumber
daya
alam
sangat
daya
wajib
kelestarian
daya
dalam
keberkelanjutan lingkungan hidup.
upaya
mengharmonisasikan menyeimbangkan
antara
berbagai
adalah bahwa Perda RTRW Provinsi
tanah dan sumber daya alam sehingga
berlandaskan
pemanfaatannya
peraturan
tidak
saling
merugikan satu dengan lainnya.
bahwa
Asas keberlanjutan adalah bahwa
diselenggarakan
Provinsi
Maluku
diselenggarakan
dengan
hukum/ketentuan
perundang-undangan Rencana
penataan
dilaksanakan
dan ruang
dengan
mempertimbangkan
rasa
keadilan
menjamin
masyarakat serta melindungi hak dan
kelestarian dan kelangsungan daya
kewajiban semua pihak secara adil
dukung dan daya tamping lingkungan
dengan jaminan kepastian hukum dan
dengan memperhatikan kepentingan
keadilan hukum.
generasi menghendaki
dengan
dan
Sedangkan asas kepastian dan keadilan
Maluku
RTRW
lingkungan
dan
kepentingan yang berhubungan dengan
Perda
dan
sumber
diutamakan.Penataan ruang dilakukan rangka
alam
alam
mendatang.Asas bahwa
ini
Kepastian hukum dan keadilan
perencanaan
ibarat dua mata pedang, yang kadang-
Parda RTRW Provinsi Maluku harus
kadang
dipersoalkan
betul-betul
ilmuan
hukum,
memperhatikan
di
sebab
kalangan seringkali
Rechtidee, Vol. 12, No. 1, Juni 2017
mengutamakan
kepastian
158
hukum
hukum ini didasarkan pada fakta
mengabaikan keadilan, dan sebaliknya
(Tatsachen), bukan suatu rumusan
mengejar
mengabaikan
tentang penilaian yang nanti akan
kepastian hukum. Menegakkan hukum
dilakukan oleh hakim, seperti kemauan
setinggi-tingginya justru mengabaikan
baik,” “Kesopanan.” Ketiga, bahwa
keadilan,
fakta itu harus dirumuskan dengan
keadilan
memperjuangkan
penegakkan
keadilan,
sesungguhnya
justeru
kepastian
yang
mengabaikan hukum.Padahal
cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan samping
dalam juga
pemaknaan,
mudah
di
dijalankan.
sesungguhnya secara filosofi kedua hal
Hukum positif itu tidak boleh sering
ini adalah tujuan dan fungsi utama
diubah-ubah.”
hukum itu. Gustav
Selanjutnya Fuller (1971) juga Radbruch
mengatakan:
mengemukakan delapan asas yang
(Gustav Radbruch, 1989 : 135), bahwa
harus
berbicara tentang kepastian hukum
apabila tidak dipenuhi, maka gagahlah
adalah berbicara tentang bagian dari
hukum sebagai hukum. Kedelapan
cita hukum (idée des Recht). Beliau
asas
mengatakan, “cita hukum ditopang
berikut:(
oleh
137),
kehadiran
tiga
(Grunwerten),
nilai
yaitu
(Gerechtigkeit),
dasar
keadilan kemanfaatan
(Zweckmaeszigkeit)
dan
kepastian
hukum (Rechtssickerkeit).” Ada empat hal yang berhubungan dengan
makna
kepastian
hukum:
(Gustav Radbruch, 1989 : 136), “Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya ia adalah perundang-undangan (gesetzliches Rechts).Kedua, bahwa
dipenuhi
tersebut Gustav
oleh
hukum
adalah Radbruch,
dan
sebagai 1989:
1) Suatu sistem hukum terdiri peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesaat untuk hal-hal tertentu, 2) Peraturan tersebut diumumkan kepada publik, 3) Tidak berlaku surat, karena akan merusak integritas sistem, 4) Dibuat dalam rumusan yang dimengerti umum, 5) Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan,
Rechtidee, Vol. 12, No. 1, Juni 2017
159
6) Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bias dilakukan, 7) Tidak boleh sering berubah-ubah, 8) Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan seharihari. Istilah
kepastian
hukum
menurut
Anton M. Moelino memiliki makna perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap
warga
dihubungkan Soedikno
yang
dengan
tindakan
yustisiabel
sebagai terhadap
sewenang-wenang, seseorang
jika
pendapat
Mertokoesoemo
“perlindungan
berarti
negara
akan
yang
dalam keadaan tertentu”, (Anton M. dan
Soedikno
Prinsip keadilan dalam penataan ruang yaitu bahwa penataan ruang harus selalu menjunjung tinggi rasa keadilan agar ruang wilayah yang tersedia dapat dimanfaatkan secara adil memenuhi
kepentingan
pemerintah maupun masyarakat pada umumnya.Persoalan
Rawls, 2006 : 3). “Keadilan sebagai suatu feirness suatu teori keadilan yang menjeneralisasikan dan mengangkat konsep tradisional tentang
keadilan,
kontrak
sosial
ke
level
abstraksi yang lebih tinggi. Tatanan masyarakat digantikan oleh situasi awal yang melibatkan batasan-batasan prosedural terutama pada argument yang dirancang untuk memunculkan sesuatu
persetujuan
awal
tentang
prinsip-prinsip keadilan” Selanjutnya
John
Rawls
mengatakan: “Keadilan adalah kebijakan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran.
Mertokoesoema, 2002 :131-132).
untuk
Jhon Rawls mengatakan bahwa: (Jhon
dapat
memperoleh sesuatu yang diharapkan
Moelyono,
atau pandangan yang berbeda-beda.
di
kalangan ilmuan mempunyai pendapat
Suatu teori betapapun elegan dan ekonomisnya,
harus
ditolak
atau
direvisi jika ia tidak benar; demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil.
Setiap
orang
memiliki
kehormatan berdasar pada keadilan sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak bisa membatalkannya. Atas dasar
Rechtidee, Vol. 12, No. 1, Juni 2017
160
ini keadilan menolak jika lenyapnya
mengandung
kebebasan bagi sejumlah orang dapat
mencapai
dibenarkan oleh hal-hal yang lebih
memperoleh kedudukan yang sama
besar yang didapatkan orang lain.
pada saat akan memulai aktivitasnya
Keadilan
membiarkan
yang merupakan fundamental bagi
pengorbanan yang dipaksakan pada
subyek untuk memasuki perhimpunan
segelintir orang oleh sebagian besar
yang mereka kehendaki. Keadilan
keuntungan
orang
tidak hanya sekedar konsep moral,
banyak. Karen itu, dalam masyarakat
melainkan mempersoalkan mekanisme
yang adil kebebasan warga negara
pencapaian dan bagaimana hukum
dinggap mapan; hak-hak dijamin oleh
turut upaya pencapaian tersebut.
keadilan tidak tunduk pada tawar
Aristoteles memaknai keadilan sebagai
menawar
kebajikan yang bersangkutan pada
tidak
yang dinikmati
politik
atau
kalkulasi
asas,
manusia
kepentingan
untuk
hendaknya
kepentingan sosial”, (John Rawls,
perhubungan
2006 : 34).
Keadilan dikelompokkan menjadi dua,
Keadilan
sebagai
fairness
dengan
manusia.
yaitu keadilan umum dan keadilan
dimulaidengan salah satu pilihan yang
khusus, (O. Notohamidjojo, 1998:
sangat umum yang bisa dibuat orang
94) Keadilan umum atau keadilan
bersama-sama, yakni dengan pilihan
legal yaitu menuntut perbuatan sesuai
prinsip pertama dari konsep keadilan
dengan undang-undang Negara yang
yang mengatur kritik lebih lanjut serta
harus ditunaikan demi kepentingan
reformasi
umum.Sedangkan
Maka,
setelah
keadilan,
dapat
yaitu guna mewujudkan kebijakan
menganggap bahwa kita memilih suatu
seperti kebijaksanaan dan keberanian.
konstitusi dan Undang-undang untuk
Keadilan khusus bukan dikuasai oleh
menegakkan hukum, dan lain-lain,
motif sosial, melainkan merupakan
kesemuanya sesuai dengan prinsip
ukuran perbuatan dalam perhubungan
keadilan
sesama manusia lain. Ukuran keadilan
memilih
institusi. konsepsi
sebelumnya
disepakati.
Keadilan merupakan fairness yang
khusus
adalah
keadilan
kesamaan
khusus
atau
Rechtidee, Vol. 12, No. 1, Juni 2017
161
proposionalitas.Aristoteles membagi 2
berdaya guna, berhasil guna, dan
(dua) macam keadilan yaitu: keadilan
tepat guna untuk meningkatkan
distributif (justitia distributive) dan
kualitas sumber daya manusia;
keadilan
kumunikatif
(justitia
4.
commutative).
ruang
Kegiatan penataan ruang sebagai salah
satu
penataan,
Mewujudkan perlindungan fungsi
bagian
dari
penyedian,
5.
Mewujudkan kepentingan
daya
keamanan.
diarahkan
serta
terhadap lingkungan;
pemanfaatan, dan penggunaan sumber agararia
mencegah
menanggulangi dampak negative
kegiatan,
peruntukkan,
dan
untuk
keseimbangan kesejateraan
dan
menciptakan pemanfaatan ruang yang
Hal ini selaras dengan pemikiran
berkelanjutan
Thomas Aquina yang mengatakan
dan
berwawasan
lingkungan yang berlandaskan pada
bahwa
wawasan nusantara dan ketahanan
pembentukan hukum adalah untuk
nasional, mengatur pemanfaatan ruang
menjadikan setiap orang, baik sebagai
kawasan budidaya secara baik, dan
anggota masyarakat maupun sebagai
pemanfaatan ruang yang berkualitas.
warga negara hidup secara baik.
Sasaran akhir dari pemanfaatan ruang
Tatanan hukum itu tidak lain adalah
secara berkualitas untuk:
perintah yang berasal dari akal dan
1.
Mewujudkan kehidupan bangsa
kehendak penguasa yang diberikan
yang cerdas, berbudi luhur dan
kepada
sejahtera;
Aquina, dalam E. Sumaryono, 2009:
Mewujudkan keterpaduan dalam
87).
2.
3.
“sasaran
utama
bawahannya”,
(Thomas
penggunaan sumber daya alam
Hakekat
dan sumber daya buatan dengan
kehati-hatian
memperhatikan
Provinsi Maluku No. 16 Tahun 2013
keberadaan
pengaturan
dari
dalam
Perda
prinsip RTRW
sumber daya manusia;
yaitu guna melakukan pencegahan
Meningkatkan sumber daya alam
secara dini, pencegahan antisipatif,
dan sumber daya buatan secara
kehati-hatian
(Precautionary
Rechtidee, Vol. 12, No. 1, Juni 2017
162
Principle) terhadap perlindungan dan
merencanakan
pengelolaan sumber daya alam dan
peruntukkan,
lingkungan
pemanfaatan
hidup
ruang.Filosofis
serta
penataan
pengaturan
persediaan, penggunaan sumber
dan
daya
alam.
prinsip
Dengan adanya penataan ruang, maka
kehati-hatian/asas kehati-hatian dalam
persediaan, peruntukkan, penggunaan
Perda RTRW Provinsi Maluku adalah:
dan pemanfaatan sumber daya alam
bahwa mengingat fungsi ruang sebagai
(darat,
tempat manusia dan makhluk hidup
kekayaan alam yang terkandung di
lain,
dan
dalamnya) dapat direncanakan dengan
memelihara kelangsungan hidupnya,
baik dan benar sehingga pengelolaan
pada dasarnya ketersediannya tidak tak
dan
terbatas.
Berkaitan
kepentingan dan harapan bersama
tersebut,
dan
melakukan
kegiatan,
dengan
untuk
hal
mewujudkan
laut/air,
dan
udara,
pemanfaatannya
semua pihak dengan
serta
sesuai
baik.Dengan
rencana tata ruang wilayah Provinsi
demikian maka, peranan nilai-nilai
Maluku
filosofis dan konstitusional dalam
yang
aman,
nyaman,
produktif, dan berkelanjutan maka
pelaksanaannya
perlu dilakukan rencana tata ruang
segala bidang, baik pembangunan fisik
wilayah yang dapat mengharmonisasi
maupun
non-fisik
lingkungan
Terlebih
lagi
alam
dan
lingkungan
pembangunan
sangat
dalam
di
penting.
pembentukan
buatan, yang mampu mewujudkan
peraturan perundang-undangan yang
keterpaduan penggunaan sumber daya
baik yang dapat diterima oleh semua
alam dan sumber daya buatan, serta
pihak yang akan dijadikan dasar dan
yang dapat memberikan perlindungan
pedoman
terhadap fungsi ruang dan pencegahan
pembangunan di segala bidang.
bagi
pelaksanaan
dampak negatif terhadap lingkungan hidup
akibat
pemanfaatan
ruang.
Penataan ruang merupakan kegiataan yang terstruktur dan sistematis dalam rangka
upaya
menata
dan
Simpulan Penataan
Ruang
adalah
merupakan salah satu instrument dari penerapan prinsip kehati-hatian yang
Rechtidee, Vol. 12, No. 1, Juni 2017
163
bertujuan
untuk
pencegahan
dini
kegiatan.Dengan
dari adanya
sebuah penataan
ruang, maka persediaan, peruntukkan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam (darat, laut/air, dan udara, serta kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya)
Konstitusi RI.
melakukan
dapat
direncanakan
Attamimi, Hamid S., (1989)Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggraan Pemerintahan Negara, (Studi Analisis Terhadap Kepres yang berfungsi pengatur dalam Kurun Waktu Pelita-Pelita), Disertasi, Universitas Indonesia.
dengan baik dan benar sehingga pengelolaan sesuai
dan
kepentingan
pemanfaatannya dan
harapan
bersama semua pihak dengan baik. Daftar Pustaka Buku dan Artikel Ali, Achmad, (2009) Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicalprundence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence),Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Arba, (2012) Rencana Tata Ruang Wilayah Yang Berbasis Lingkungan Hidup (Studi Di Provinsi Nusa Tenggara Barat),Malang :Program Doktor Universitas Brawijaya. Asshiddiqie ,Jimly, (2006) Perihal Undang-Undang di Indonesia, Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepanitraan Mahkamah
Hutchinson, Terry, (2002)Reseaching and Writing in Law, Canberra: Lawbook Co. Kaelan dan Zubaedi, Ahmad, (2007) Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi, Yogyakarta, Paradigma Koesnoe, M., (1995) Perumusan dan Pembinaan Cita Hukum dan Asas-asas Hukum Nasional,Jakarta :Majalah Hukum Nasional, No. 2., BPHN. Marzuki, Peter Mahmud, (2008)Penelitian Hukum,Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Mertokusumo,Sudikno, (2009) Penemuan Hukum, Yogyakarta: Liberty MD,
Moh.Mahmud, (2011) Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Rajawali Pers, Jakarta.
Rechtidee, Vol. 12, No. 1, Juni 2017
Proseding Sarasehan Nasional 2011, (2011) Implementasi Nilai-nilai Pancasila Dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia, Kerjasama Mahkamah Konstitusi RI dengan UGM, Yogyakarta,2-3 Mei. Rahardjo, Satjipto, (2007) Mendudukan Undang-Undang Dasar, Studi Pembahasan dan Optik Ilmu Hukum Umum, Semarang: Badan Penerbit Undip. Rahardjo, Satjipto, (2006)Hukum Dalam Jagat Ketertiban, Jakarta: UKI Prees. Rawls, John, (2006) Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara (Penterjemah Uzair Fauzan, Heru Prasetyo), Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Stammler, Rudolf, dalam Theo Hujebers, (1995) Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Yogyakarta. Stammler, (1995) dalam badan Pembinaan Hukum Nasional dar Masa ke Masa,Jakarta : BPHN Depatemen Kehakiman RI. Sudharta, Arief, (2008) Konsep Diskriminatif Dalam Prespektif Filsafat Hukum, dalam Butirbutir Pemikiran Hukum Memperingati 70 Tahun Prof.
164
Dr. Arief Sudharta, Bandung : Refika Adhitama. Syam, M. Noor, (2000)Penjabaran Filsafat Pancasila Dalam Filsafat Hukum (Sebagai Landasan Pembinaan Sistem Hukum Nasional) Malang :Laboratorium Pancasila IKIP. Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 No. 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2034. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun No. 4739). Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5059. Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku
Rechtidee, Vol. 12, No. 1, Juni 2017
165
Tahun 2013-2033, (Lembaran Daerah Tahun 2013 No. 16).
