Proses Persiapan Penerbitan Obligasi Daerah DKI Jakarta Ir. Windhu Hidranto, MPA Founder/President Director PPP Indonesia
Diklat Jakarta, 26 Mei 2011
Obligasi Daerah Penerimaan APBD/ SILPA
Sumber Pembiayaan Daerah
Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (Swasta) Pinjaman konvesional Pinjaman Daerah
PP 54/2005 & PMK 147/2006 : “Obligasi Daerah adalah pinjaman daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal “ PMK 147/2006 tentang Obligasi Daerah: Proyek harus menghasilkan pendapatan dan memberikan manfaat kepada masyarakat (Tidak dinyatakan harus full-cost recovery)
Obligasi Daerah
KARAKTERISTIK Merupakan salah satu instrumen pinjaman jangka panjang, yang bersumber dari masyarakat merupakan efek yang diterbitkan oleh Pemda dan tidak dijamin oleh Pemerintah Merupakan surat utang yang diperjualbelikan di pasar domestik dan diterbitkan dalam mata uang rupiah Tidak dijamin oleh Pemerintah Pusat
2
Infrastruktur Pelayanan Publik yg Dapat Dibiayai Melalui Obligasi Daerah
Kriteria Pemilihan Proyek Pertimbangan utama utama:: • Keterkaitan langsung dengan RPJMD • Tidak ada kebutuhan utk pembebasan lahan • Tidak ada keperluan utk relokasi • Studi kelayakan sudah ada • Kewenangan utk proyek jelas DKI Jakarta Semua proyek dimungkinkan/siap untuk pelaksanaan mulai 2011/2012 3
Ringkasan Road Map Tahap 1
Tahap 2
Tahap 3
Tahap 4
(-)
(-)
(-)
(-)
Persiapan RPOD oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta -
Pembentukan TPOD Persiapan RPOD
RPOD Terdiri dari: • Studi kelayakan Kegiatan • Kerangka Acuan Kegiatan • Peraturan Daerah tentang APBD tahun yang bersangkutan dan Peraturan Daerah tentang perhitungan APBD 3 (tiga) tahun terakhir • Perhitungan tentang proyeksi Debt Service Coverage Ratio (DSCR) • Surat persetujuan prinsip DPRD
Penilaian RPOD Oleh Kemenkeu-RI
-
Peninjauan RPOD Pengesahan RPOD
Penawaran Umum Oleh Penjamin
Penasehat Transaksi Oleh Adviser
-
Diskusi dengan Penjamin Potensial - Penunjukan Penjamin
-
Prospektus Penilaian Penelitian Pemasaran Penyerahan kpd BAPEPAM -
PENAWARAN UMUM
4
Ringkasan Road Map DPRD
Daerah Tim Persiapan Kepala Daerah
Pertimbangan Mendagri
Pemantauan defisi dan batas kumulatif
Penilaian
Penyusunan RPOD
Persetujuan
Pengajuan usul penerbitan Obligasi Daerah kepada MenKeu
Penelaahan Disclosure
Pembuatan Perda Obligasi Daerah Persiapan pernyataan pendaftaran
Pasar Modal
SKOD
Penentuan kegiatan
Pembentukan TPOD Persetujuan prinsip komisi C DPRD
DEPKEU
Pernyataan Efektif Penatausahaa n dana hasil penerbitan OD
Penawaran Umum
5
Infrastruktur Pelayanan Publik yg Dapat Dibiayai Melalui Obligasi Daerah NO
PROYEK
1
Pengembangan Jaringan Pengolahan Air Limbah Casablanca
2
Pengembangan Terminal Pulo Gebang
3
Pengembangan Rumah Sakit Pasar Rebo
4
Pengembangan Rumah Susun Penjaringan
5
Peremajaan Pasar
6
Pembangunan Ruas Jalan Tol
7
Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
8
Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) 6
Infrastruktur Pelayanan Publik yg Dapat Dibiayai Melalui Obligasi Daerah NO
PROYEK
9
Pembangunan Monorail
10
Pengembangan Akses Jalan Tol Priok
11
Pengembangan Sistem Perpipaan Gas CNG/LNG
12
Electronic Road Pricing (ERP)
13
Pembangunan Mass Rapid Transit (MRT)
14
Pembangunan Perumahan bagi masyarakat miskin
15
Pembangunan Jaringan Air Minum
16
Pembangunan Sarana Olahraga 7
“Tim Persiapan Penerbitan Obligasi Daerah (TPOD) Dalam Rangka Persiapan Penerbitan Obligasi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta” Director: Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Persons-in-charge: 1. 2.
Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta Asisten Perekonomian dan Administrasi Sekda Provinsi DKI Jakarta
Chairman of Team: Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8
“Tim Persiapan Penerbitan Obligasi Daerah (TPOD) Dalam Rangka Persiapan Penerbitan Obligasi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta” Team members 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta 2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta 3. Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi DKI Jakarta 4. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta 5. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta 6. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta 7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta 8. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta 9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta 10. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta 11. Direktur PD Pasar Jaya 9
“Tugas & tanggungjawab Tim Persiapan Penerbitan Obligasi Daerah (TPOD) Dalam Rangka Persiapan Penerbitan Obligasi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta” 1. 2.
3.
Melakukan identifikasi kegiatan-kegiatan prospektif untuk dibiayai melalui obligasi daerah; Melakukan kajian secara lebih komprehensif terhadap kegiatankegiatan yang akan dibiayai dengan obligasi daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2006; Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan dokumentasi yang diisyaratkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2006
10
“Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tentang Pembentukan Tim Persiapan Penerbitan Obligasi Daerah (TPOD) Dalam Rangka Persiapan Penerbitan Obligasi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1091/2009”
11
Pertimbangan Memilih Proyek RSUD Pasar Rebo
Untuk semua proyek:
185
Air Limbah Casablanca
•
Keterkaitan langsung dengan RPJMD
•
Tidak ada keperluan utk pembebasan lahan
•
Tidak ada keperluan utk relokasi
•
Studi kelayakan sudah ada
•
Kewenangan utk proyek jelas DKI Jakarta
253
Rusun Penjaringan
500
Terminal Pulo Gebang
757 0
200
400
600
800
Semua proyek dimungkinkan/siap untuk pelaksanaan mulai 2011/2012
12
KAK Pembangunan Terminal Pulo Gebang & Pengembangan Ruang Trauma Rumah Sakit Pasar Rebo
13
KAK Pembangunan Terminal Pulo Gebang & Pengembangan Ruang Trauma Rumah Sakit Pasar Rebo
14
Proyeksi Manfaat dan Biaya Ekonomi untuk Pengembangan Sistem Jaringan Air Limbah Casablanca (semua angka dalam Rupiah milyar, harga berlaku) TAHUN KETERANGAN 2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Manfaat Ekonomi -
-
54.1
49.8
55.8
58.3
61.0
68.6
71.8
75.2
-
-
25.1
18.7
22.3
22.3
22.3
26.9
26.9
26.9
-
-
29.0
31.2
33.5
36.1
38.8
41.7
44.9
48.3
126.7
103.3
7.9
8.4
8.9
9.5
10.1
10.8
11.5
12.2
126.7
103.3
-
-
-
-
-
-
-
-
- Gaji Pekerja
5.4
5.8
6.1
6.5
6.9
7.4
7.9
8.4
- Biaya Operasional Pemeliharaan
0.4
0.4
0.4
0.5
0.5
0.5
0.6
0.6
2.1
2.2
2.3
2.5
2.7
2.8
3.0
3.2
46.2
41.5
46.9
48.8
50.9
57.9
60.3
63.0
1. Penerimaan Kegiatan 2. Manfaat Kesehatan Biaya Ekonomi 1.
Pemb, Konstruksi
2.
Pengoperasian
3.
Manfaat Ekonomi Bersih (126.7)
(103.3)
ENPV 265.7 EIRR 22.1%
15
Proyeksi Manfaat dan Biaya Ekonomi untuk Pengembangan Terminal Pulo Gebang (semua angka dalam Rupiah miliar, harga berlaku) •* Termasuk front-end fee TAHUN KETERANGAN 2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Manfaat Ekonomi -
-
291,8
308,9
328,6
350,9
373,2
397,0
423,9
450,9
-
-
6,2
6,2
6,2
7,5
7,5
7,5
9,1
9.1
-
-
285,6
302,8
322,4
343,4
365,7
389,5
414,8
441.8
364,4
324,6
19,8
21,0
22,4
23,8
25,4
27,0
28,8
30,6
364,4
324,6
-
-
-
-
-
-
-
-
- Gaji Pekerja
-
-
2,0
2,2
2,3
2,4
2,6
2,8
3,0
3.1
- Biaya Operasional Pemeliharaan
-
-
1,1
1,2
1,3
1,3
1,4
1,5
1,6
1.7
-
-
16,7
17,7
18,8
20,0
21,3
22,7
24,2
25.8
(364,4)
(324,6)
272,0
287,9
306,2
327,1
347,9
370,0
395,2
420,3
1. Penerimaan Kegiatan 2. Manfaat Lingkungan Biaya Ekonomi 1.
Pemb, Konstruksi
2.
Pengoperasian
3.
Manfaat Ekonomi Bersih ENPV (Rp billion) 2.453 EIRR 39,0%
16
Proyeksi Manfaat dan Biaya Ekonomi untuk Pembangunan Rumah Susun di Tanah Pasir (semua angka dalam Rupiah milyar, harga berlaku) •* Termasuk front-end fee TAHUN KETERANGAN 2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Manfaat Ekonomi -
-
59,6
62,9
74,8
74,8
74,8
74,8
74,8
102,5
-
-
19,7
20,8
24,7
24,7
24,7
24,7
24,7
33,8
-
-
39,9
42,1
50,1
50,1
50,1
50,1
50,1
68,6
152,3
317,5
7,7
8,1
8,7
9,2
14,5
10,4
11,1
11,9
152,3
317,5
- Gaji Pekerja
-
-
0,4
0,4
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0.7
- Biaya Operasional Pemeliharaan
-
-
7,3
7,7
8,2
8,8
9,3
9,9
10,6
11.3
-
-
-
-
-
-
4,7
-
-
-
(152,3)
(317,5)
51,9
54,8
66,1
65,5
60,3
64,4
63,7
90,5
1. Penerimaan Sewa 2. Manfaat Subsidi Biaya Ekonomi 1.
Pemb, Konstruksi
2.
Pengoperasian
3.
-
Manfaat Ekonomi Bersih ENPV (Rp milyar) 299,2 EIRR 16,4%
17
Proyeksi Manfaat dan Biaya Ekonomi untuk Pengembangan Rumah Sakit Pasar Rebo (semua angka dalam Rupiah milyar, harga berlaku) •* Termasuk front-end fee TAHUN KETERANGAN 2011
2012
Manfaat Ekonomi
-
1.
PenerimaanFee
2.
ManfaatSubsidi
2015
2016
2017
2018
2019
2020
42,9
48,1
51,2
54,5
58,1
61,8
65,9
-
23,5
26,3
29,5
31,4
33,5
35,7
38,0
40,4
-
14,8
16,5
18,5
19,7
21,0
22,4
23,9
25,4
83,0
21,9
24,5
27,5
29,3
31,2
33,2
35,3
37,6
85,2
1.
Pemb,Konstruksi
85,2
2.
Pengoperasian
-
2014
38,3
Biaya Ekonomi
3.
2013
-GajiPekerja
-
-
15,0
16,8
18,8
20,0
21,3
22,7
24,2
25,8
-BiayaOperasional
-
-
6,4
7,2
8,1
8,6
9,1
9,7
10,4
11,0
Pemeliharaan
-
-
0,5
0,5
0,6
0,7
0,7
0,7
0,8
0,8
(85,2)
(83,0)
16,4
18,4
20,6
21,9
23,4
24,9
26,5
28,2
Manfaat Ekonomi Bersih ENPV(Rpmilyar) EIRR
102,8 15,9%
18
Persiapan Penerbitan Obligasi Daerah Di DKI Jakarta KELAYAKAN PROYEK
Manfaat Ekonomi dinilai melalui EIRR (Economic Internal Rate of Return): Air Limbah Casablanca
22,1%
Terminal Pulo Gebang
39,0%
Rusun Penjaringan
16,4%
RSUD
15,9%
Semua kegiatan yang diusulkan memiliki manfaat ekonomi yang tinggi Namun semua kegiatan yang diusulkan tidak memberikan pengembalian biaya secara penuh (not full cost recovery) karena merupakan pelayanan umum (public service) Dibutuhkan Subsidi dari DKI Jakarta 19
Kelayakan Proyek Semua Proyek Layak secara Ekonomis… Manfaat Ekonomi (EIRR)
…tapi tidak Layak secara Finansial
Manfaat Keuangan (FIRR)
Layak Tidak Layak
Manfaat Ekonomi (EIRR) tiap proyek
Air Limbah Casablanca
22,1%
Terminal Pulo Gebang
39,0%
Rusun Penjaringan
16,4%
RSUD
15,9%
Subsidi DKI Jakarta
>15%
<5%
20
Perkembangan Terakhir Tahun 2010
Tahun 2011
Pembuatan Studi Kelayakan bagi ke 4 proyek (Perumahan, Terminal Pulogebang, PD PAL, RS Pasar Rebo)
Izin prinsip dari DPRD
Pembuatan Kerangka Acuan Kegiatan bagi ke 4 proyek
Pembentukan Perda tentang Persetujuan Obligasi Daerah
Penghitungan DSCR
Pembentukan Perda tentang Pengelolaan Obligasi Daerah
Perda APBD tahun yang bersangkutan dan Peraturan Daerah tentang perhitungan APBD 3 (tiga) tahun terakhir
Pembentukan Pergub tentang Petunjuk Teknis Pengelolan Obligasi Daerah
Draft Perda tentang Persetujuan Obligasi Daerah
Pembentukan panitia lelang untuk penunjukan pihakpihak yang terkait ( cth: akuntan publik, konsultan hukum, penilai, dll)
Draft Perda tentang Pengelolaan Obligasi Daerah
Pembentukan Pergub tentang Pembentukan Satuan Kerja Obligasi Daerah
Draft Pergub tentang Tata Cara Pengelolan Obligasi Daerah
Persiapan dokumen-dokumen untuk disampaikan kepada Bapepam
Draft Pergub tentang Penambahan Bidang di BPKD
pembentukan Perda tentang Dana Cadangan
Diskusi awal dengan Komisi C mengenai penerbitan Obligasi daerah
Persiapan SDM di bidang akuntansi , legal , managemen
21
Langkah Selanjutnya Perangkat Perundang-undangan yang diperlukan…. 1
Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Obligasi Daerah
2
Peraturan Daerah tentang Persetujuan Penerbitan Obligasi Daerah
3
Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Obligasi Daerah
4
Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah
5
Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis tentang Pengelolaan Obligasi Daerah
6
Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Satuan Kerja/ UPT Pengelola Obligasi Daerah
22
Draft Kerangka Acuan Kerja (KAK) Penyusunan Naskah Akademis & Rancangan (Pergub ttg SKOD & Perda ttg Persetujuan Penerbitan Obligasi Daerah)
23
Draft KAK Penyusunan Naskah Akademis & Rancangan Perda ttg Penyertaan Modal Pemda pada PD/BUMD dan KAK Identifikasi Proyek
24
Draft KAK Analisa Resiko Fiskal & KAK Kajian Potensi Pasar
25
Draft Surat Permohonan Persetujuan Prinsip DPRD
26
Draft Surat Persetujuan Prinsip DPRD
27
Draft Surat Persetujuan Prinsip DPRD
28
Draft Nota Dinas Persiapan Penerbitan Obligasi Daerah BPKD
29
Draft Nota Dinas Persiapan Penerbitan Obligasi Daerah
30
Email:
[email protected] Mobile: +62-856-850-4151 Website: www.pppindonesia.co.id
31
