The President Post THE SPIRIT OF INDONESIA

The President Post THE SPIRIT OF INDONESIA

w w w. t h e p re s i d e n t p o s t . c o m

Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia

Kemendagri, Andalkan Otonomi Daerah Guna Percepat Kesejahteraan Rakyat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai pengatur urusan dalam negeri berbagi kewenangan lewat otonomi daerah dengan harapan kesejahteraan rakyat dapat dengan lebih mudah dan cepat tercapai. Akan tetapi karena telah sekian lama dalam sistem sentralisasi, penyelenggaraan otonomi daerah masih ada yang perlu dibenahi. Walau begitu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi yakin desentralisasi akan berhasil. Menurut Mendagri, dengan memberikan kewenangan daerah untuk mengatur sendiri keuangan dan program-program yang dibutuhkan diharapkan masyarakat setempat menjadi kreatif, inovatif dan akhirnya bisa mandiri dan maju. “Setelah itu hubungan pemerintah pusat dan daerah diharapkan jadi bisa lebih profesional, harmonis dan produktif.” Karena itulah Kemendagri akan terus membuka pintu bagi usulan pemekaran atau pembentukan daerah otonom baru (DOB). Untuk pembahasan tahun 2014, ada 65 usulan DOB. Namun Gamawan mengatakan akan memprioritaskan pembahasan 4 usulan DOB sisa dari 19 usulan sebelumnya. Empat usulan DOB tersebut adalah pembentukan Buton Selatan dan Buton Tengah yang akan dipisahkan dari Kabupaten Buton, serta Muna Barat dan Kota Raha dari Kabupaten Muna. Jika mereka telah memenuhi semua persyaratan yang tertuang dalam Undang-undang No. 78 tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, maka pendirian daerah otonom baru tersebut akan dikabulkan. Pemberlakukan UU No. 78 tersebut berfungsi sebagai koridor agar pembentukan daerah otonom baru masih di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan mengarah ke sistem negara federal. Meski begitu, Gamawan mengakui masih ada beberapa kasus penyalahgunaan wewenang di daerah, karena itu ia terus mengevaluasi dan memperbaiki sistem pengawasannya.

Misalnya, kata Mendagri, sejumlah daerah otonom diindikasikan menggunakan sebagian besar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk belanja pegawai, bahkan ada yang sampai 72%. “Ada daerah yang penduduk miskinnya masih di atas 20%, tapi mobil dan rumah pejabatnya mewah, kantornya megah. Ini tidak benar, tidak sejalan dengan semangat otonomi daerah yaitu membawa dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.” Untuk mengatasi hal tersebut, Kemendagri bekerjasama dengan Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan melakukan evaluasi APBD tiap daerah. Dengan demikian diharapkan penggunaan mendatang bisa lebih terarah. Pembentukan asosiasi pemerintah daerah seperti APPSI (Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia), APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia) dan APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia), juga diharapkan mampu membantu pemerintah pusat dalam memantau jalannya otonomi daerah. Gamawan menyatakan pembentukan tiga asosiasi tersebut bisa memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, selain juga mempermudah koordinasi dan komunikasi yang efektif antar asosiasi dan antar anggotanya. Seperti kementerian lainnya, Kemendagri juga menjalankan tugasnya dengan merancang program-program yang tertuang dalam Renstra (Rencana Strategis) lima tahunan sebagai pedoman satuan kerja. Untuk Renstra tahun 2010-2014 termuat lima prioritas program Kemendageri, yaitu (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; (2) Penanggulangan Kemiskinan; (3) Infrastruktur; (4) Iklim Investasi dan Iklim Usaha; serta (5) Daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik. Sebagai pendukung pelaksanaan program-program tersebut, digunakan pendekatan berupa prinsip-prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, pembangunan berkelanjutan, dan tata pemerintahan yang baik. (tim/berbagai sumber)

For complete information, visit www.thepresidentpost.com or directly scan this QR Code to your destination.

DPD Sebagai Jembatan Kepentingan Daerah Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dibentuk tanggal 1 Oktober 2004 dengan harapan agar aspirasi daerah bisa lebih tersalurkan sehingga pemerataan pembangunan bisa dipercepat. Sayangnya sampai saat ini DPD belum bisa berperan maksimal akibat perundangan yang masih ‘mengekangnya’. Jumlah kursi DPD yang kurang dari sepertiga quorum rapat paripurna MPR, membuatnya tak punya ‘gigi’ untuk lebih berperan dalam menentukan jalannya sidang, apalagi mempengaruhi keputusan yang diambil. Bahkan jumlah anggota DPD yang 132 kurang dari sepertiga anggota DPR yang berjumlah 560. DPD dan DPR sama-sama menyusun rancangan undang-undang (RUU), namun DPD tidak mempunyai kekuatan yang cukup untuk menentukan RUU mana yang akan masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Hal ini disebabkan dalam amandemen UUD 45 tentang pembentukan DPD, lembaga ini hanya “dapat” mengusulkan RUU dan “ikut” membahas. Dengan demikian DPD di subordinasi oleh DPR yang memegang wewenang dalam mengeksekusi kebijakan. Ketika untuk tahun 2014, dari 12 RUU yang diusulkan DPD, DPR hanya mengambil satu RUU saja (tentang kelautan, yang memang sangat bersentuhan dengan daerah), DPD juga tidak bisa berbuat banyak. Ketua DPD Irman Gusman mengatakan bahwa DPD perlu melakukan perjuangan politik yang solid agar di masa sidang berikutnya DPD bisa lebih berperan. Sementara itu Wakil Ketua Panitia Perancang UU DPD Anang Prihantoro menyatakan kekecewaannya. "Kami mohon maaf, perjuangan kami untuk memasukkan RUU di Prolegnas 2014 hanya lolos satu, RUU Kelautan.” Padahal DPR mentargetkan untuk membahas 66 RUU dalam Prolegnas 2014. Anggota DPD M. Syibli Sahabuddin pernah mengungkapkan bahwa dari kajian DPD yang dilakukan bersama 24 perguruan tinggi, ada 84 undang-undang yang tidak dapat dilaksanakan di daerah karena kepentingan daerah kurang terakomodir. Sementara itu dalam menelurkan sebuah undang-undang dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. “Kalau undang-undang tidak tepat sasaran, tentunya menjadi pemborosan,” kata Syibli, yang menambahkan bahwa sampai saat ini keberadaan DPD hanya sebagai penyeimbang kesepakatan antara DPR dan pemerintah.

Hal senada disampaikan oleh Mahmuzar dalam tesis doktoralnya di Universitas Islam Indonesia yang berjudul “Implikasi Keterbatasan Fungsi DPD terhadap Kepentingan Daerah”. Menurut Mahmuzar perundangan yang kurang menyerap aspirasi daerah menyebabkan timbulnya berbagai kasus, misalnya tahun 2008-2010 sempat terlambat mentransfer dana bagi hasil migas kepada daerah penghasil. Tunggakan dananya mencapai Rp6.128 triliun. Akibatnya proses pembangunan di 93 daerah penghasil migas menjadi terhambat. “Ini kurang sesuai dengan prinsip negara demokrasi, dimana negara berkewajiban untuk mendistribusikan kekayaan negara secara adil dan merata,” kata Mahmuzar. Meski tidak memiliki kewenangan yang memadai, DPD tetap berusaha untuk menjalankan fungsinya dengan baik. Agar bisa berfungsi dengan baik, menurut Laode Ida, dibutuhkan anggota-anggota DPD yang berkapasitas. “Orang-orangnya harus mumpuni dan diakui publik, serta independen dan vokal. Anggota DPD juga harus menjadikan dirinya pelaku gerakan sosial dan politik dari segi kualitas, bukan kuantitas atau jumlah.” Menurut Lucius Karus, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), DPD bisa memperkuat perannya dengan membangun opini publik tentang suatu kepentingan di daerah dan menggaungkannya di tingkat nasional. Dengan menyerap aspirasi daerah sebanyak-banyaknya dan memperjuangkannya, paling tidak lewat opini publik, harapan daerah akan peran DPD untuk melahirkan solusi pembangunan yang kongkrit mungkin bisa terlaksana. (ing/berbagai sumber)


Pemimpin Umum/Pemimpin Perusahaan: Pemimpin Redaksi: Rachmat Wirasena Suryo

Redaktur: Inggit Agustina didukung oleh:

Reporter: Yohana Widia Heros Barasakti

Kontributor: Djoko Harismojo Eny Widayati Eka Chandrasari

Marketing dan Iklan: Putri Kenanga

Desainer Grafis: Gregorius A. Andre Nike Andriana

Sirkulasi dan Distribusi: Maman Panjilesmana

Penanggung jawab website: Reza Partakusuma

Alamat Redaksi dan Sirkulasi: Menara Batavia 2nd floor Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126 Jakarta 10220 Ph. (021) 57930347 Fax (021) Email Redaksi: Email Marketing dan Distribusi: Diterbitkan oleh PT Media Prima Nusa www.thepresidentpost.com www.thepresidentpostindonesia.com

ISSUE #1 - 2014 www.thepresidentpost.com

EDISI BAHASA Rp. 20.000

The President Post THE SPIRIT OF INDONESIA Twitter @President_Post

Facebook

The President Post

01.

13

NTT Bangun Pabrik Senilai Rp 4T Pemprov Nusa Tenggara Timur (NTT) terus gencar berusaha menarik minat investor

CULTURE

KARAWANG:

Calon Ibukota Baru? Wacana memindahkan ibukota Jakarta sudah lama digaungkan, sejak Soekarno mengusulkan Palangkaraya sebagai ibukota baru pengganti Jakarta. Ketika Soeharto berkuasa, wacana ini kembali mencuat dengan Jonggol sebagai usulan calon ibukota baru. Setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengunjungi Astana, ibukota Kazakhstan yang baru, wacana kembali bergulir. Tercatat Purwokerto, Palembang, Kuningan, Indramayu, Cirebon, dan Karawang pernah diusulkan menjadi ibukota pengganti. Menurut Yayat Supriatna, pengamat dan penikmat tata kota, ada tiga ide yang diwacanakan terkait rencana kepindahan ibukota. Pertama, tidak pindah ibukota artinya tetap di Jakarta. Sedangkan ke dua, yang pindah hanya pusat pemerintahan saja, dan ketiga pindah semuanya. ”Untuk mengurangi beban Jakarta, bisa saja pindah ke Karawang,” jelas pengajar FATL Usakti (Fakultas Arsitektur Lansekap dan Teknologi Lingkungan Universitas Tri Sakti) dan P4W IPB (Pusat Pengkajian dan Perencanaan Pembangunan Wilayah Institut Pertanian Bogor). Meski demikian, Yayat menganjurkan agar diawali dengan fasilitas pelabuhan dan bandara di Karawang sebagai salah satu infrastruktur ekonomi. “Yang mau kita bangun adalah pusat perdagangan baru. Tinggal fungsi pemerintahannya ditambah,” tuturnya.

22

Jambi Segitiga Emas Kelapa sawit masih menjadi produk unggulan dari perkebunan Jambi

YANG UTAMA, VISI DAN MISI Tentang pindah ibukota atau tidak, sebenarnya merupakan keputusan politik. Ketiga konsep yang disebutkan di atas memiliki konsep makna apa yang harus dilakukan. Bila tidak pindah, harus dipikirkan bentuk revitalisasi, upaya perbaikan untuk kondisi saat ini. “Sebetulnya kalau kita berbicara pindah atau tidak pindah, itu bukan sekedar pindah karena ada masalah. Janganlah kita pindah karena punya masalah yang tidak bisa diselesaikan kemudian cari tempat lain yang mungkin menimbulkan masalah baru,“ jelas Yayat. Menurutnya, pindah atau tidak pindah bukan sekedar membangun ekonomi, tapi juga membangun peradaban kehidupan. Memindahkan ibukota juga menyangkut visi misi suatu bangsa yang selanjutnya diikuti dengan program, dan harus memiliki kesepakatan nasional.

42

Papua Industri Sagu Pohon sagu di hutan Papua diperkirakan mencapai 4.77 juta hektar

Kalimantan dipilih karena terkait dengan visi Indonesia ke depan sebagai negara yang terdiri tak hanya Sumatera, Jawa, dan Bali, walaupun didominasi oleh penduduk yang sebagian besar suku Jawa. Menyangkut visi misi, Yayat memberikan contoh Malaysia dengan Putera Jaya sebagai ibukota baru dengan visi abad 21 sebagai bangsa yang bermartabat, maju, dan diakui secara internasional. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Jokowi berpendapat bahwa Jakarta sesungguhnya merupakan kota yang masih layak huni jika diurus dengan benar, meski membutuhkan waktu 15-20 tahun. Bila Jakarta tidak dipindahkan, Yayat menyarankan agar Jakarta menjadi megapolitan Jabodetabek (Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi), dan pengelolaannya disatukan dalam satu kawasan dengan konsep megapolitan Jabodetabekbonjur (Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi Cirebon Cianjur). Dengan demikian, tidak akan kekurangan areal penunjang. Ibukota tetap di Jakarta, sedangkan fungsi-fungsinya akan dipindahkan ke sekitarnya, di Jabodetabek. (yhn)

Karena hal itulah, Presiden harus membentuk tim teknis agar diberikan rekomendasi, perlu pindah atau tidak, berikut alasannya agar mendapatkan dukungan politik, tambah Yayat. Beberapa waktu lalu dikabarkan bahwa Presiden SBY membentuk tim kecil yang terdiri dari Andrinof A Chaniago, Ahmad Erani Yustika, Mohammad Jehansyah Siregar, Tata Mustasya Pasha dan Ian Suherlan. Menurut Andrinof, tim telah menghasilkan rekomendasi untuk pindah ke Kalimantan. “Kenapa Kalimantan? Karena kita ingin membangun Indonesia, dimulai dengan Kalimantan dengan wilayah yang luasnya 30% dari Indonesia sementara penduduknya hanya 6% saja,” kata Andrinof. Posisi Kalimantan juga dinilai strategis karena letaknya di tengah. Menurut Andrinof, tim telah menghitung segala kemungkinan dan biayanya tidak mahal. Tahun 1957 Bung Karno mencetuskan bahwa Palangkaraya akan dijadikan ibukota. Pada zaman itu, sudah tampak kebutuhan Indonesia untuk ibukota yang lebih besar, lebih maju, lebih modern sebagai representasi Indonesia raya, meski ekonomi Indonesia saat itu miskin.


Dari wacana yang berkembang, Karawang menjadi tempat ideal untuk pemerintahan pusat karena letaknya sangat dekat dengan Jakarta dan sarana penunjangnya cukup tersedia di daerah lumbung padi nasional ini. Saat ini, Karawang merupakan daerah kawasan industri terbesar di Indonesia. Ada Pelabuhan Cilamaya, ada Bandara Internasional Kertajati. Dengan sarana transportasi jalan tol, jarak tempuh dari Jakarta Karawang, hanya butuh dua puluh menit. Selain itu, Karawang masih luas. Ada ribuan hektar lahan kosong yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan sebuah ibukota negara, dan areal itu bukan untuk tanah pertanian. Jadi, tidak akan menggusur lahan sawah sehingga tidak mengancam ketersediaan pangan. Kondisi jalan di Karawang pun rata, tak berliku seperti Jonggol. Yayat menambahkan, untuk membangun Karawang sebagai ibukota baru, pemerintah harus memiliki master plan pembangunan infrastruktur, mana yang utama dan mana yang dimitrakan. Pihak swasta dapat membangun jalan kereta api, MRT, jalan tol, perkantoran, sarana air bersih, zona wilayah industri, kawasan pemukiman baru, dan pengolahan sampah.

01.

02.

BKPM

BAPPENAS

Ketika orang dari desa datang ke kota, umumnya bertujuan untuk bekerja, bukan menetap. Hasil survei yang...Selengkapnya di hal.15

Selain berkontribusi positif terhadap megakota, pertumbuhan tinggi bisnis, investasi, dan penduduk juga sekaligus menambah beban. Megakota berkewajiban menyediakan berbagai jenis layanan infra..Selengkapnya di hal.27

(Badan Koordinasi Penanaman Modal)

hal.4

EDISI PROVINSI

The President Post #ISSUE 001

Website www.thepresidentpost.com

Twitter @President_Post

Facebook The President Post

OPINI The President Post

Kelas Menengah “ Pertumbuhan Peranan Dalam Ekonomi - Bisnis

”

Pertumbuhan kelas menengah terjadi dimana-mana di dunia. Caranya berkembang berbeda-beda; juga dalam menentukan warga yang tergolong kelas menengah. Di Asia pertumbuhannya terkait erat dengan laju pertumbuhan ekonomi.

(sumber: www.static6.com)

LAJU PERTUMBUHAN

Cumulative GDP growth (%): 2000 to 2010

200.0

Menurut Bank Dunia dalam waktu 12 tahun (2000-2012) pertumbuhan Asia jauh lebih pesat daripada pertumbuhan dunia. Lebih-lebih jika dibandingkan dengan negara-negara maju di Eropa maupun di Amerika.

180.0

Perkembangan yang semula tidak disangka, bahwa pertumbuhan ekonomi menghasilkan jumlah kelas menengah dengan sebegitu cepat. Dan dalam jumlah yang sangat besar, walaupun taraf kemampuannya berbeda-beda.

120.0

160.0 140.0

100.0 80.0 60.0


40.0 20.0

PERTUMBUHAN KELAS MENENGAH

High-income

World

Brazil

Thailand

Philippines

Malaysia

Indonesia

India

China

0.0

(sumber: World Bank)

Diakui oleh dunia internasional peranan Asia yang positif dalam menopang ekonomi dunia. Bahwa Asia merupakan wilayah ekonomi yang dinamis. Dipelopori antara lain oleh China dan Korea Selatan. Salah satu sebab penting ialah tumbuhnya kelas menengah yang sangat besar jumlahnya. Yang merupakan SDM yang dinamis dan inovatif; sebagai motor pertumbuhan ekonomi-bisnis. Perkembangan ini terutama terjadi di East Asia. Peta dan arsitektur wilayah tersebut kini sudah jauh lebih maju dan modern. Juga jika dibandingkan dengan banyak wilayah lainnya di dunia. Caranya mengukur Kelas Menengah berbeda-beda sehingga angka-angkanya bervariasi.

Kelas Menengah Asia 2010 China Hong Kong India Indonesia Korea Malaysia Philippines Singapore Thailand Taiwan

Sumber: CLSA Asia-Pacific Markets, ADB

China dan Hongkong mempunyai Kelas Menengah yang paling besar. Dikuti oleh India, Indonesia dan Korea Selatan. Asia memiliki kelas menengah yang akan berjumlah sekitar satu milyar. Sebagian besar akan berkedudukan di China dan India. Indonesia-pun termasuk yang menghasilkan kelas menengah yang besar. Golongan kelas menengah di Asia umumnya terdiri dari warga Asia yang lebih muda; yang baik pendidikannya; yang cukup profesional dan yang berorientasi internasional. Golongan yang sudah maju dapat secara positif menanggapi perkembangan di dunia dengan cepat. Antara lain di bidang elektronika, bidang services, komunikasi, internet dan perdagangan, juga di bidang teknologi termasuk IT.

PERTUMBUHAN INDONESIA $10 - $20 3%

$6 - $10 8%

Di Indonesia-pun ada hubungan yang erat antara laju pertumbuhan dan pertumbuhan kelas menengah. Menurut Bank Dunia tahun 2003 jumlahnya 81 juta dan meningkat sampai 131 juta pada tahun 2010. Setiap tahun 7 juta yang masuk kelas menengah. Perkiraan Bank Nomura dari Jepang sbb: 2004 berjumlah 1,6 juta. Meningkat sampai 50 juta tahun 2011 dan mencapai 150 juta pada tahun 2014. Menurut perkiraan di Indonesia sudah mencapai antara 134 juta -140 juta.

$4 - $6 18%

Ini berarti jumlah yang luar biasa besarnya. Tetapi beberapa angka yang dikeluarkan oleh berbagai sumber (a.l. oleh CLSA) menunjukan bahwa sebagian besar (k.l. 71%) dari kelas menengah di Indonesia masih tergolong “taraf pengeluaran US$2-US$4 per kapita”. Yang berarti masih pada taraf rendah. Belum mencapai taraf standard bisnis yang cukup tinggi.

$2 - $4 71%

Belum jelas apa peranan kelas menengah Indonesia di bidang ekonomi. Pendapat umum masih berbeda-beda. Belum juga diketahui strategi pemerintah. Di Amerika Serikat menurut Presiden Obama kelas menengah yang menumbuhkan ekonomi; bukan golongan yang kaya.

Kelas Menengah Indonesia, (taraf pengeluaran per kapita)

Menurut pendapat informal di Indonesia, 3% dari golongan tersebut telah menguasai asset yang dominan dalam PDB Indonesia. Sedangkan yang terbesar masih dalam keadaan yang masih lemah; terutama dalam kegiatan bisnis. Dilihat dari segi positif keadaan ini dapat berubah dalam waktu relatif singkat. Tergantung pada kemampuan dan tekad Indonesia sendiri. Terutama untuk meningkatkan standard dan mutu kelas menengah di berbagai bidang penting. Termasuk tidak saja di bidang pendidikan, ketrampilan, dan profesionalisme, tetapi juga daya tahannya, keuletan mental dan daya juang para warganya. Juga menyangkut selera dan sifat-sifatnya yang aktif, positif dan produktif, (tidak mengutamakan segi konsumsi dan kemewahan materi saja; seperti yang sering terjadi sekarang).

-Agro Bisnis, Beras Bulog. 01.

Adalah tugas dari pihak pemerintah membentuk lingkungan yang sangat kondusif. Perlu dijaga agar Indonesia tidak menjadi negara yang konsumtif saja; dimanfaatkan oleh negara-negara lain sebagai pasar yang menggiurkan. Menurut Mc Kinsey dan Bank Dunia dalam masa yang akan datang (sekitar 10-15 tahun) Indonesia akan memerlukan 113 juta tenaga terlatih. Yang diperlukan untuk menggerakan dan menumbuhkan ekonomi Indonesia secara solid.

-Tambang minyak Sumatera Selatan 02.

Golongan kelas menengah yang sudah maju merupakan sumber penting untuk menciptakan para managers di bidang usaha. Mengelola dan menyediakan jutaan tenaga terlatih untuk berbagai sektor vital. Serta merupakan gerak potensial untuk membangkitkan UKM, industri kreatif, bidang manufaktur dan supply chain, agro-bisnis, bidang jasa, bidang kelautan dan perikanan dsb. Dan terutama peran mereka untuk turut membangun daerah-daerah, yang begitu luasnya dan sangat potensial. Tanpa kemajuan daerah; lahan pembangunan Indonesia akan terbatas. Sehingga belum tentu akan dapat meraih posisi yang kuat di ekonomi global. Prediksi pengamat dunia: Dilihat dari faktor potensial, Indonesia dapat meraih posisi sebagai negara besar dan kuat – posisi ke-7 di dunia. Tetapi tergantung pada kemampuan, tekad dan pola-pikir (mindset) Indonesia sendiri (A/S).

03.

01.

Argo bisnis, beras bulog.

02.

Industri logistik di Indonesia yang sangat berpotensi.

03.

Bidang jasa yang berkembang pesat di bidang transportasi.





EDISI PROVINSI

hal.5

“ MRT, Upaya Mengurai Kemacetan Jakarta ” Jalan di Jakarta lancar, itu bisa terjadi, tetapi tidak bisa tiba-tiba. Bus Trans Jakarta merupakan sebuah awal upaya mengurai kemacetan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sendiri menargetkan pada 2030 tidak ada lagi kemacetan.

Sedangkan, jalur MRT yang akan dibangun hingga 2030, yaitu MRT Barat-Timur, MRT Utara-Selatan, dan MRT kawasan reklamasi. Jalur bus Trans Jakarta yang akan dibangun oleh Pemprov DKI, yakni sebanyak 38 koridor, serta melewati kawasan reklamasi.

"Target kita tahun 2030 kemacetan di Jakarta benar-benar hilang melalui penyediaan transportasi massal sebanyak-banyaknya," kata Kepala Dinas Tata Ruang DKI Gamal Sinurat di Jakarta.

Bila proses pembangunan berjalan lancar, ibukota Indonesia ini akan segera mempunyai moda transportasi baru, yakni mass rapid transit (MRT). Groundbreaking proyek MRT telah dilakukan pada 10 Oktober 2013.

Menurut Gamal, dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI 2030 dan Perda tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR dan PZ), angkutan umum massal akan menjadi tulang punggung transportasi Jakarta.

Dono Boestami, Direktur Utama PT MRT Jakarta, membeberkan informasi terkait pelaksanaan proyek. “Kami ini adalah PT MRT Jakarta, yakni 100% milik Pemda. Beda dengan Jakarta Monorail di mana 100% swasta.”

"Ada harapan kemacetan dapat dihilangkan secara total di ibu kota karena tersedia berbagai angkutan umum dan sudah saling terintegrasi satu sama lain. Selain itu, pengguna kendaraan pribadi juga mau beralih ke transportasi umum," tutur Gamal. Berdasarkan Perda RDTR tersebut, Pemprov DKI Jakarta akan mengembangkan angkutan massal melalui pembangunan tujuh titik Transit Oriented Development (TOD) secara menyebar di seluruh wilayah Jakarta. Pemprov DKI Jakarta juga akan membangun sebanyak 17 titik park and ride yang terintegrasi dengan angkutan umum ke tengah kota. "Diharapkan para pengendara mobil atau pun motor pribadi dapat memarkir kendaraannya, kemudian melanjutkan perjalanannya dengan menggunakan angkutan umum," ujar Gamal. Ia mengungkapkan Pemprov DKI Jakarta akan mengembangkan empat moda transportasi, yakni Mass Rapid Transit (MRT) yang diintegrasikan dengan monorel, bus Trans Jakarta, dan Kereta Rel Listrik (KRL) Jabodetabek. Jalur monorel yang akan dibangun adalah jalur blue line dan green line.

Terkait dana untuk konstruksi, Dono berujar, total biaya proyek tahap I sekitar 140 miliar yen. “Dari sisi pendanaan sudah lengkap. Kami dapat pendanaan dari pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat berupa pinjaman dari luar negeri.” - Rencana Pembangunan MRT Jakarta (sumber: www.google.com)

Ia pun mengatakan proyek MRT ini merupakan proyek pertama di Indonesia yang mengggunakan sub-loan agreement tiga tingkat. Pertama pemerintah pusat melakukan pengikatan perjanjian kredit dengan JICA sebagai lender. “Kemudian dana dibagi dua, yaitu ada yang berupa hibah murni, itu sebesar 49%, dan pinjaman 51% kepada Pemda DKI," jelasnya. Saat ini bus-bus berukuran sedang juga terus diperbaharui. Jumlah bus Trans Jakarta juga diperbanyak. Kereta api juga ditingkatkan kualitas pelayanannya. Sekarang, MRT sudah mulai dibangun. Untuk tahap I jalur Bundaran HI-Lebak Bulus. Dengan adanya MRT, warga yang tinggal di kawasan Ciputat, Lebak Bulus, Pamulang, dan lainnya, tentu akan terbantu bila bekerja ke arah Sudirman dan Thamrin.


Dono menambahkan, “Dengan adanya MRT, masyarakat mempunyai alternatif moda transportasi yang nyaman dan andal nantinya. Tapi MRT saja, yang hanya 16 km, tidak akan cukup mengatasi kemacetan, perlu terintegrasi dengan moda transportasi lainnya."

DKI JAKARTA Indonesia Bagian Barat

01.

02.

03.

05.

Gubernur DKI Jakarta

Joko Widodo “Wong Ndeso’ Yang Menang di Metropolitan Jakarta ”

“Lahir di Surakarta pada 21 Juni 1961, Joko Widodo yang lebih dikenal dengan nama julukan Jokowi adalah anak tukang kayu. Rumah petak sekaligus tempat usaha kayu ayahnya di daerah Cinderejo Lor, digusur dan dijadikan pusat jasa travel. ”

Pengalaman pahit ini yang menjadikannya pemimpin yang memahami rakyat. Saat menjadi Walikota Surakarta, ia mampu merelokasi pedagang barang bekas di Taman Banjarsari hampir tanpa gejolak untuk merevitalisasi fungsi lahan hijau terbuka. Lulus SMA, Jokowi melanjutkan kuliah di Fakultas Kehutanan UGM. Setelah lulus kuliah tahun 1985, dirinya merantau ke Aceh dan bekerja di salah satu BUMN. Kemudian ia kembali ke Solo dan bekerja di perusahaan perkayuan. Pada 1998, ia memulai bisnis mebel sendiri dan berhasil mengembangkannya sehingga menjadi eksportir mebel. Ketika mencalonkan diri sebagai walikota Surakarta, banyak yang meragukan kemampuan bapak tiga orang anak ini, bahkan hingga saat ia terpilih pada 2005. Tetapi, di bawah kepemimpinannya, Solo mengalami perubahan pesat. Bagi masyarakat Solo, Jokowi adalah sosok pemimpin yang sangat peduli dengan kehidupan mereka. Di lorong pasar dan jalan-jalan di Kota Solo, Jokowi sering sekali mengobrol dan mendengarkan keluh kesah rakyat tanpa jarak. Tak heran, pada pemilihan Walikota 2010-2015, Jokowi berhasil meraih 90% suara dari total pemilih. Hingga ia diminta oleh Jusuf Kalla untuk mencalonkan diri pada Pilgub DKI tahun 2012 berpasangan dengan Basuki Tjahya Purnama (Ahok). Akhirnya pada 29 September 2012 KPUD DKI Jakarta menetapkan pasangan Jokowi-Ahok sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI masa bakti 2012-2017. "Orangnya ndeso kok luar biasa, bisa menang di Jakarta," ucap Sutarti, tetangga Jokowi. Saat menjadi Gubernur DKI Jakarta, ia juga membuat gebrakan, antara lain penertiban kawasan Tanah Abang dan Pasar Minggu yang terkenal semrawut.

04.

01.

02.

Jakarta bermula dari sebuah bandar kecil di muara Sungai Ciliwung, kemudian menjadi pusat perdagangan internasional. Setelah itu berkembang menjadi wilayah metropolitan Jakarta yang berpenduduk sekitar 11 juta jiwa. Seperti kebanyakan kota metropolitan lainnya, Jakarta juga tak lepas dari problema kemacetan dan yang lebih buruk lagi masalah banjir akibat buruknya sistem drainase. Langkah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) membenahi Waduk Pluit dan Ria Rio dalam upaya pengendalian banjir di wilayah Ibukota mendapat apresiasi positif. Tanpa langkah-langkah itu, Jakarta bisa menghadapi risiko banjir 1,4 kali lebih besar dari banjir sebelumnya.

03.

04.

05.

“ DKI Jakarta Berawal Dari Bandar Kecil Di Muara Ciliwung

”

Pemprov DKI Jakarta juga akan membangun Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) di kawasan tepi Waduk Pluit, yang bertujuan memudahkan pembuangan air menuju laut. Kawasan Waduk Pluit tidak hanya sebagai pengendali banjir, namun juga akan menjadi salah satu tempat wisata unggulan dengan prasarana multi guna. Taman di Waduk Pluit dan Ria Rio menambah ruang terbuka hijau di Jakarta, setelah sebelumnya masyarakat bisa menikmati Taman Menteng, Taman Ayodya di Blok M, Taman Surapati, Monas sebagai Taman terbesar, dan taman-taman lainnya. Selain taman, Jakarta juga kaya akan galeri seni dan museum, mulai dari Museum Nasional yang menyimpan berbagai benda purbakala, Museum Keprajuritan sampai Museum perbangkan Mandiri. Yang relatif baru adalah Museum Tionghoa di Taman Mini Indonesia Indah.

“Daerah Khusus Ibukota Jakarta dulu dikenal dengan nama Sunda Kelapa (sebelum 1527), Jayakarta (1527-1619), Batavia atau Jaccatra (1619-1942), dan Djakarta (1942-1972). Di dunia internasional, Jakarta juga mempunyai julukan seperti J-Town, atau lebih populer lagi The Big Durian karena dianggap kota yang sebanding New York City (Big Apple).”

Semboyan DKI Jakarta: Jaya Raya (Jaya dan Agung)

hal.6

EDISI PROVINSI





“Membangun Waduk Untuk Pertahankan Status Lumbung Padi Nasional” Gubernur Jawa Barat

“Waduk Jatigede diprediksi akan meningkatkan produksi padi di Daerah Irigasi Rentang seluas 90.000 ha”

Ahmad Heryawan “Prioritaskan Pendidikan Murah ”

-Waduk Jatigede, Kabupaten Sumedang (sumber: www.google.com)

“Sebelum terjun ke dunia politik, Ahmad Heryawan aktif mengajar di berbagai perguruan tinggi seperti Ma’had Al Hikmah, Dirosah Isla miyyah Al Hikmah, Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jakarta, dan Pusat Studi Islam Al Manar.”

Pria kelahiran Sukabumi 19 Juni 1966 itu pernah menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Keadilan DPRD DKI Jakarta periode 1999-2004. Pada periode berikutnya, Kang Aher menjadi Wakil ketua DPRD DKI. Tahun 2008, Kang Aher – sapaan akrab Ahmad Heryawan, mulai memimpin provinsi Jawa Barat. Misi Kang Aher adalah menciptakan masyarakat yang memiliki dasar pengetahuan (knowledge) untuk melahirkan dunia dengan wajah baru. Selain itu, Ahmad Heryawan juga memberikan prioritas pada pendidikan murah, sejuta lapangan kerja, kesehatan masyarakat, perbaikan ekonomi masyarakat, dan pembenahan infrastruktur di seluruh wilayah Jawa Barat. Selama memimpin Jawa Barat, alumnus Fakultas Syariah Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA) tahun 1992 ini berhasil meraih beberapa penghargaan sehingga ia memenangi pemilihan gubernur Jawa Barat periode 2013-2018 untuk ke dua kalinya. Di periode ke dua, Kang Aher berpasangan dengan aktor Deddy Mizwar. Pada periode ke dua kepemimpinannya, Kang Aher memprioritaskan pada pembangunan infrastruktur di Jawa Barat agar kesejahteraan masyarakat lebih meningkat. Beberapa proyek yang akan dikerjakan Pemprov Jawa Barat diantaranya adalah normalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum dari hulu hingga Waduk Saguling sepanjang 77 km. Selama ini penanganan DAS Citarum kurang terkoordinasi dengan baik dan seolah-olah berjalan sendiri-sendiri. Selain itu, Pemprov bekerjasama dengan pemerintah pusat akan membangun Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang serta monorel di Bandung.

Sebagai salah satu lumbung padi nasional, Pemprov Jawa Barat memberikan perhatian kepada pembangunan infratruktur di bidang pertanian. Dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Barat 2013-2018, pemprov akan menangani secara terpadu pemulihan kondisi Sungai Citarum. Sungai besar di Jawa Barat ini akan disehatkan kembali secara bertahap dari hulu hingga Waduk Saguling, sepanjang 77 km. Pada 2014, pemulihan akan dilakukan di kilometer nol sampai kilometer 20. Sungai Citarum memiliki peran penting bagi pertanian, khususnya di wilayah Karawang, sentra padi di Jawa Barat. Hampir seluruh wilayah area pertanian Karawang mendapatkan sumber air dari sungai ini. Di samping merevitalisasi DAS Sungai Citarum, Jawa Barat juga tengah membangun Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang. Waduk Jatigede dibangun guna mengatasi krisis air, baik untuk menjamin ketersediaan air irigasi Rentang maupun air baku untuk wilayah Pantura CIAYU (Cirebon dan Indramayu). Salah satu tujuan pembangunan waduk ini adalah untuk mencegah meluasnya lahan kritis di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Cimanuk Cisanggarung. Jatigede merupakan waduk terbesar kedua setelah Waduk Jatilluhur yang dibangun karena ke depan dirasakan semakin berat dalam memenuhi berbagai keperluan seperti pertanian, industri dan bahan baku air minum. Bendungan tersebut mampu menampung 1 miliar m3 air untuk mengairi lahan seluas 90.000 hektar. Pembangunan Waduk Jatigede sendiri dilatarbelakangi fluktuasi debit di Sungai Cimanuk yang besar, di mana Q max mencapai 1.004 m3/detik dan Q min 4 m3/detik. Selain itu, lahan kritis DAS Cimanuk saat ini mencapai 110.000 hektar (31% dari total DAS Cimanuk). Sistem irigasi Rentang yang sepenuhnya mengandalkan pasokan air Sungai Cimanuk juga selalu mengakibatkan

kekeringan pada musim kemarau. Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menyatakan Waduk Jatigede akan diisi air pada 1 April 2014 karena secara teknis sudah siap. Nantinya, waduk ini bisa menyuplai air baku untuk air minum 3.500 liter per detik untuk masyarakat di Kabupaten Cirebon dan Indramayu serta kawasan Balongan, dan penghasil listrik 750 GWH senilai Rp300 milyar/tahun serta meningkatkan produksi pertanian dan perikanan senilai Rp460 milyar/tahun. Selain itu, Waduk Jatigede diprediksi akan meningkatkan produksi padi di Daerah Irigasi Rentang seluas 90.000 ha yang berlokasi di daerah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan sekitarnya. Waduk juga bisa menjadi sarana pengendalian pencemaran dan intrusi air laut. Infratruktur lain yang mendapat perhatian khusus dari Pemprov Jawa Barat adalah pembangunan jalan layang (fly over ) dan monorel di Bandung. Pembangunan jalan layang dan monorel dirasa sudah mendesak mengingat kemacetan yang mulai terjadi di Bandung. Jika tidak ditata sejak awal, Bandung akan menjadi daerah macet seperti halnya Jakarta. Monorel Bandung Raya nantinya akan terintegrasi dengan beberapa kabupaten yang berada di sekitar Kota Bandung, seperti Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kabupaten Sumedang. Proyek ini akan dibangun dalam lima tahap. Tahap pertama, akan dibangun dari Gedebage Kota Bandung ke daerah Tanjungsari, Kabupaten Sumedang. Pembangunan sesi pertama diprediksi selesai 2016. Biaya keseluruhan proyek Monorel Bandung Raya sepanjang 28 km diperkirakan sebesar Rp15 hingga Rp18 triliun. Proyek Monorel Bandung Raya akan dibangun setinggi 8 meter dari atas permukaan tanah. Monorel ini bertujuan untuk mengintegrasikan transportasi daerah di luar Kota Bandung yang dipastikan menjelma menjadi kota metropolitan.

Semboyan Jawa Barat: Gemah Ripah Repeh Rapih (Makmur Sentosa Sederhana Rapi) 01.

JAWA BARAT Indonesia Bagian Barat

02.

03.

04.

01.

02.

Kawasan pantai utara merupakan dataran rendah. Di bagian tengah merupakan pegunungan, yakni bagian dari rangkaian pegunungan yang membujur dari barat hingga timur Pulau Jawa. Titik tertingginya adalah Gunung Ciremay, yang berada di sebelah barat daya Kota Cirebon. Sungai-sungai yang cukup penting adalah Sungai Citarum dan Sungai Cimanuk, yang bermuara di Laut Jawa.

Jawa Barat memiliki alam dan pemandangan yang indah serta memiliki berbagai potensi yang dapat diberdayakan, antara lain menyangkut Sumber Daya Air, Sumber Daya Alam dan Pemanfaatan Lahan, Sumber Daya Hutan, Sumber Daya Pesisir dan Laut serta Sumber Daya Perekonomian.

03.

04.

Jawa Barat dikenal sebagai salah satu ‘lumbung padi’ nasional. Salah satu daerah penghasil beras adalah Kabupaten Karawang. Hasil tanaman pangan Jawa Barat meliputi beras, kentang manis, jagung, buah-buahan dan sayuran, disamping itu juga terdapat komoditi seperti teh, kelapa, minyak sawit, karet alam, gula, coklat dan kopi. Komoditas unggulan hasil pertanian Jawa Barat adalah padi, sayuran dan tanaman hias atau florikultura. Provinsi ini juga menjadi pusat manufaktur termasuk diantaranya elektronik, industri kulit, pengolahan makanan, tekstil, furnitur dan industri pesawat. Juga panas bumi, minyak dan gas, serta industri petrokimia. Jawa Barat masih menjadi pusat industri tekstil modern dan garmen nasional. Provinsi ini menyumbangkan hampir seperempat dari nilai total hasil produksi Indonesia di sektor non Migas.

Lumbung Padi Nasional dan Sumber Produk Non Migas “Jawa Barat merupakan provinsi yang pertama dibentuk di wilayah Indonesia. Provinsi ini memiliki jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Wilayahnya berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Jawa Tengah di timur, Samudera Hindia di selatan, serta Banten dan DKI Jakarta di barat.” For complete information, visit www.thepresidentpost.com or directly scan this QR Code to your destination.





EDISI PROVINSI

hal.7

Gubernur Banten

Ratu Atut Chosiyah “Ratu Atut, Gubernur Wanita Pertama”

“Ratu Atut Chosiyah awalnya memegang jabatan sebagai gubernur menggantikan Djoko Munandar yang dilengserkan di tahun 2005 karena terlibat kasus korupsi. Ratu Atut merupakan gubernur wanita pertama di Indonesia. Di pemilihan gubernur tahun 2006, Atut terpilih dan menjabat gubernur sampai 2011 berpasangan dengan Mohammad Masduki sebagai wakilnya.” - Jalan Tol Serang - Pandeglang (sumber: www.google.com)

Meski sedang dirundung masalah dengan ditangkapnya Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah karena terlibat kasus korupsi, pemerintah provinsi (Pemprov) Banten bertekad akan melaksanakan program pembangunan yang telah direncanakan dimulai tahun 2014 yaitu bandara, jalan tol dan waduk. Menurut Wakil Gubernur Banten Rano Karno, sebelum ia bisa melaksanakan semua program kerja tahun ini, ada sejumlah dokumen yang masih memerlukan tanda tangan Ratu Atut untuk pelimpahan wewenang dalam melaksanakan pembangunan. “Kami menunggu ijin dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) agar Ratu Atut bisa tanda tangan,” katanya beberapa waktu lalu. Bandara Banten Selatan awalnya direncanakan mulai dibangun awal tahun ini di Panimbang, Pandeglang. Bandara senilai Rp2,1 triliun akan dibangun di atas areal seluas 600 hektar untuk menunjang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung. Selain itu bandara juga diharapkan bisa meningkatkan kunjungan turis ke kawasan wisata konservasi alam Taman Ujung Kulon. Pada tahap awal akan dibangun run way sepanjang 2.500 m dan lebar 30 m. Nantinya run way akan diperpanjang menjadi 3.500 m agar dapat mengakomodasi Boeing dan pesawat besar lainnya. Diharapkan pembangunan bandara selesai dan mulai beroperasi di tahun 2016. Selain bandara, Pemprov Banten juga berencana untuk membangun jalan tol yang menghubungkan Serang dan Panimbang, Pandeglang, sepanjang 83 km dengan lebar 14 meter. Studi kelayakan pembangunan tol tersebut telah dilaksanakan, yang menelan biaya Rp1,5 miliar. Jalan tol ini diperkirakan akan menelan dana sebesar US$400-500 juta. Jalan tol ini juga diharapkan akan mendukung pengembangan kawasan pariwisata Tanjung Lesung yang memiliki lahan pantai seluas 1.500 hektar untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata terpadu.

Proyek lain yang akan segera direalisasikan adalah Waduk Karian di Kabupaten Lebak, yang bertujuan untuk menganggulangi banjir yang sering terjadi dan memutus jalan tol Tangerang – Merak. Waduk senilai Rp1,7 triliun tersebut telah ditenderkan akhir tahun lalu dan memunculkan pemenang tender konsorsium Daelim – PT Wijaya Karya, namun kemudian dibatalkan karena dianggap menyalahi prosedur. Menurut Wagub Rano Karno mundurnya pembangunan waduk disebabkan masalah pembebasan lahan. “Di awal 2014 ini kami akan menyelesaikan masalah lahan itu dulu,” katanya dan menambahkan bahwa Pemprov telah menganggarkan dana sebesar Rp28 miliar untuk membebaskan lahan seluas 101 hektar. Waduk Karian akan dibangun di lahan seluas 2.170 hektar dengan pendanaan yang berasal dari pinjaman pemerintah Korea Selatan lewat Korea International Cooperation Agency (KOICA). Waduk berkapasitas 200 juta meter kubik ini diharapkan tidak saja mampu mensuplai air baku untuk Tangerang, Serang dan Cilegon, namun juga Jakarta yang kebutuhan akan air terus meningkat sehingga tidak bias terus mengandalkan Kali Citarum dan Waduk Jatiluhur. Sebelumnya pemerintah juga berencana untuk mulai membangun Jembatan Selat Sunda awal tahun ini. Jembatan sepanjang 29 km tersebut diperkirakan akan menelan biaya sebesar US$10 miliar. Jembatan ini dianggap sebagai jalan keluar mengatasi padatnya lalu lintas penyeberangan Merak – Bakauheni. Rencana ini terus tertunda setelah diketahui bahwa Selat Sunda rawan gempa berkekuatan 8 – 9 skala Richter sehingga diperlukan teknologi yang lebih maju.

Di tahun 2012 Ratu Atut kembali terpilih sebagai gubernur Banten untuk periode 2012-20 17 dan kali ini ia berpasangan dengan Rano Karno. Wanita kelahiran Ciomas, 16 Mei 1962, ini dalam meluncurkan program-programnya diberi nama ‘ratu’ di belakangnya. Misalnya program Gerakan Pembangunan Kecamatan Banten Bersatu yang disingkat dengan Gerbang Ratu. Program ini berupa bantuan keuangan sebesar Rp1 miliar untuk tiap kecamatan sebanyak 154 kecamatan untuk membangun infrastruktur dan program pemberdayaan masyarakat mandiri. Program lainnya diberi nama Gempita Ratu, singkatan dari Gerakan Aksi Membangun Pertanian Rakyat Terpadu, yaitu program pembangunan pertanian di pedesaan. Satu program lagi diberi nama Jamsosoratu, singkatan dari Jaminan Sosial Rakyat Terpadu yang merupakan program jaminan bagi rumah tangga sangat miskin. Dana yang diluncurkan sebesar Rp4,6 miliar dengan target sasaran 2000 rumah tangga. Dalam usianya yang baru 13 tahun terbentuknya Provinsi Banten, banyak kemajuan dialami wilayah ini. Sejumlah indikator menunjukkan kemajuan tersebut. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik dari 67,2% di tahun 2003 menjadi 71,22% di tahun 2012. Laju pertumbuhan ekonomi 6,15%, sedangkan persentase penduduk miskin turun dari 9,22 di tahun 2003 menjadi 5,74% di tahun 2013. Sementara itu pengangguran menurun dari 17,45% di tahun 2003 menjadi 10,1% di tahun 2013, sedangkan pendapatan asli daerah meningkat dari Rp212,39 miliar menjadi Rp3,57 triliun di tahun 2013.

Untuk program pengentasan kemiskinan, Pemprov Banten menggulirkan program gerakan pembangunan kecamatan dengan menggelontorkan dana sebesar Rp154 miliar untuk 154 kecamatan atau Rp1 miliar per kecamatan. Dana ini untuk membangun infrastruktur yang diintegrasikan dengan program pemberdayaan masyarakat, terutama di pedesaan, agar mereka bisa mandiri.

BANTEN Indonesia Bagian Barat

“Banten Prioritaskan Bangun Bandara, Jalan Tol dan Waduk”

Semboyan Banten: Iman Taqwa

Banten Berawal Dari Kota Pelabuhan “Sebelum menjadi provinsi pada tahun 2000, Banten merupakan bagian dari Jawa Barat. Provinsi ini di abad ke 16 pernah menjadi kota pelabuhan yang sangat ramai dengan nama Bantam, di bawah kekuasaan Sultan Agung. Sisa-sisa kejayaannya dapat dilihat di area Banten Lama, terutama Masjid Agung yang telah berdiri sejak abad ke 16.”

01.

Di sekitar Masjid Agung, terdapat makam sultan-sultan Banten dan keluarganya. Makam-makam ini, terutama makam Sultan Maulana Hasanuddin, dianggap keramat dan dikunjungi banyak peziarah di hari-hari tertentu. 01.

02.

03.

04.

05.

Area pantainya yang panjang membuat Banten kaya akan tempat wisata pantai, mulai dari Carita, Sarwana, Tanjung Lesung, Pulau Umang, dan Ujung Kulon yang walau terletak di pinggir pantai dengan beberapa pulau kecil di sekitarnya, area ini lebih dikenal sebagai tempat wisata konservasi badak. Banten juga memiliki tempat wisata khas yang tidak dimiliki oleh provinsi lain, yaitu Kampung Baduy. Dihuni oleh Suku Asli Baduy, tempat ini banyak diminati wisatawan baik dalam maupun luar negeri karena alamnya yang asri dan cara hidup masyarakatnya yang anti-modernisasi. Perkampungan Baduy terbagi menjadi dua bagian, Baduy Luar dan Baduy Dalam. Yang lebih menarik perhatian para wisatawan terutama Baduy Dalam karena tradisinya yang lebih kental dan tidak mengenal listrik. Sedangkan masyarakat Baduy Luar lebih toleran terhadap barang-barang elektronik. Budaya tradisional lain yang dikenal dari Banten adalah seni bela diri yang terdiri dari Pencak Silat, Debus, Rudad, Tari Saman, Tari Cokek, Tari Topeng, dan Lojor.

03.

Dihuni oleh sekitar 10 juta orang, mayoritas penduduk Banten adalah Suku Sunda. Karena itu makanan di sana juga kebanyakan masakan Sunda. Salah satu yang terkenal adalah sate bandeng. Hampir di sepanjang jalan utama di Serang dan Pandeglang dapat ditemui pedagang sate bandeng.

02.


04.

05.

hal.8

EDISI PROVINSI





Gubernur Jawa Tengah

Ganjar Pranowo “Politisi Cerdas Yang Merakyat”

“Ganjar Pranowo dikenal sebagai politisi yang cerdas, percaya diri dan pandai berbicara. Sebelum bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), alumnus Faklutas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta ini menekuni bisnis sebagai konsultan sumber daya manusia. ”

Melalui bisnis tersebut pria kelahiran Karanganyar, 28 Oktober 1968, ini mengasah dan mempertajam kemampuan intelektualnya. Awal 2003, sebagai persiapan menghadapi pemilu 2004, Ganjar diminta memberikan pelatihan bagi kader-kader PDIP. Sebelum menjadi gubernur Jawa Tengah, Ganjar menjadi anggota DPR dari PDIP. Ia menduduki jabatan Wakil Ketua Komisi II untuk urusan dalam negeri hingga 2014, serta panitia angket pengusutan kasus Bank Century. Ganjar maju menjadi calon gubernur Jawa Tengah berpasangan dengan Heru Sudjatmoko. Ganjar dilantik menjadi gubernur Jawa Tengah periode 2013-2018 pada 23 Agustus 2013. Untuk membangun Jawa Tengah, Ganjar mencanangkan ‘Agenda 18’. Dalam program tersebut, Ganjar memprioritaskan pada tiga hal yakni mengentaskan kemiskinan, pengangguran dan pembenahan infrastruktur. Menurut Ganjar, orang miskin butuh pengetahuan, modal dan pendampingan. Dengan ketiga komponen tersebut, ia menyakini kemiskinan tidak akan terjadi. “Dari pendampingan tersebut, akan diketahui kategori bahwa mereka dari warga miskin banget, mandiri mencukupi dan mentas. Sehingga kelompok inilah yang coba kita dampingi agar bisa menyelesaikan persoalan,” terangnya. Soal pembangunan infrastruktur, Ganjar mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) agar meningkatkan anggaran pembangunan jalan. Dengan demikian, kabupaten dan kota bisa merasakan perbaikan fisik secara konkrit. Guna menampung aspirasi warga Jateng, Ganjar rajin melakukan blusukan ke berbagai daerah. Melalui cara ini, ia bisa menampung keinginan warga sekaligus memantau jalannya program pembangunan yang sudah dicanangkan.

JAWA “ TENGAH Indonesia Bagian Barat

Memperbaiki infrastruktur jalan merupakan salah satu prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah dalam membangun wilayahnya. Pemprov mengalokasikan dana senilai Rp2,55 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) Jateng 2014. Anggaran tersebut akan digunakan untuk membangun 102 paket pekerjaan dengan panjang keseluruhan 300 km yang meliputi perbaikan jalan yang rusak serta peningkatan jalan. Total panjang jalan provinsi adalah 2.565,621 kilometer. Sepanjang 2.220,29 km (86,54%) dalam kondisi baik; 338,92 km (13,21%) sedang; dan 6,41 km (0,25%) rusak. Sementara itu, jalan non-status yang masuk tanggung jawab provinsi sepanjang 115,84 km.

-Jalan layang Kalibanteng-Kota Semarang (sumber: www.tender-indonesia.com)

Jateng Prioritaskan Pembangunan Jalan Dan Pembangkit Listrik

”


Meski jalan berkategori rusak hanya 0,25%, pekerjaan tidak hanya menyasar pada bagian tersebut. Banyak sekali jalan berkategori baik dan sedang yang sangat mendesak untuk ditingkatkan. Ada sekitar 800 km jalan yang lebarnya kurang dari enam meter. Pada 2014 sebagian diantaranya akan dilebarkan menjadi enam hingga tujuh meter. Prioritas pekerjaan adalah jalur penghubung pantai utara dan selatan serta jalan-jalan akses menuju tempat pariwisata, diantaranya jalur Ketanggungan-Prupuk-Banyumas, Kendal-Temanggung, Semarang-Surakarta, dan tujuan wisata seperti Lemahabang-Bandungan. Pembangunan jalan lain yang akan digarap di Jateng adalah jalur lintas selatan selatan (JLSS) yang mengubungkan beberapa daerah di Jateng. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berharap, pembangunan JLSS dapat dimulai Januari 2014. Proyek yang dibiayai oleh pemerintah pusat itu memiliki peran penting bagi peningakatan perekenomian di wilayah selatan Jawa Tengah. Untuk meningkatkan akselerasi pembangunan JLSS, Pemprov siap membantu dengan menjaga tanah yang sudah dibebaskan agar siap dipakai saat proyek mulai dikerjakan. Proyek lain yang akan dibangun di Jateng adalah proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2 x 1.000 megawatt (MW) di Batang. Nilai proyek tersebut adalah US$4 miliar atau sekitar Rp48 triliun. Pengoperasian PLTU Batang diprediksi bisa menghemat anggaran negara sekitar Rp40 miliar per hari. Estimasi dana itu adalah untuk menghidupkan listrik berbahan bakar minyak (BBM) untuk memenuhi kebutuhan listrik Jawa dan Bali. PLTU Batang adalah proyek listrik terbesar di Indonesia yang dibuat dengan skema kerja sama pemerintah swasta (PPP). Seharusnya proyek ini sudah mulai dikerjakan namun terpaksa molor karena pembebasan lahan warga belum tuntas. Pengoperasian PLTU Batang diperkirakan mundur dari 2016 menjadi 2018 menyusul belum tuntasnya pembebasan lahan. Pemerintah sudah membentuk tim khusus untuk membebaskan 26 hektar lahan yang belum terlaksana. Bahkan, pemerintah telah mengganti rugi lahan yang hendak dibebaskan kepada masyarakat dengan nilai yang melebihi batas yang ditetapkan oleh independent assessor (penaksir harga tanah independen). PLTU Batang memiliki peran strategis karena menyangkut sistem kelistrikan Jawa-Bali. Pembangkit berkapasitas besar ini akan mempengaruhi pasokan listrik di Jawa-Bali pada tahun 2017-2018. Jika pembangunan PLTU tidak selesai sesuai target, dikhawatirkan akan terjadi krisis listrik di Jawa-Bali. Mengingat pertumbuhan permintaan listrik mencapai 14% per tahun, lebih tinggi dari perkiraan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang meprediksi pertumbuhan sebesar 9%. Untuk mengantisipasi molornya pengoperasian PLTU Batang, pemerintah mempercepat perluasan pembangunan PLTU Cilacap yang berdaya 614 MW. Perluasan PLTU Cilacap akan dibangun bersebelahan dengan pembangkit yang sudah beroperasi. (djo/berbagai sumber)

Semboyan Jawa Tengah: Prasetya Ulah Sakti Bhakti Praja (Berjanji akan berusaha keras dan setia terhadap negara)

01.

02.

01.

02.

03.

06.

Secara administratif Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 29 Kabupaten dan 6 Kota. Luas Wilayah Jawa Tengah sebesar 3,25 juta hektar atau sekitar 25,04% dari luas pulau Jawa (1,70% luas Indonesia). Luas yang ada terdiri dari 1,00 juta hektar (30,80%) lahan sawah dan 2,25 juta hektar (69,20%) lahan non-sawah.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jateng pada Agustus 2013 mencapai 6,02%, mengalami peningkatan sebesar 0,39% dibanding TPT Agustus 2012 dengan TPT sebesar 5,63%. Setahun terakhir (Agustus 2012 Agustus 2013), semua sektor mengalami penurunan jumlah pekerja, yaitu Pertanian mengalami penurunan jumlah pekerja sebesar 138 ribu orang (2,72%), Industri jumlah pekerjanya berkurang sebesar 253 ribu orang (7,68%), Konstruksi jumlah pekerjanya berkurang sebesar 256 ribu orang (21,25%) dan Sektor Lainnya (Pertambangan dan Penggalian; Listrik, Gas dan Air Minum) jumlah pekerjanya berkurang sebesar 31 ribu orang (26,01%). Sektor Pertanian, Perdagangan, Industri dan Jasa secara berurutan menjadi penampung terbesar tenaga kerja sebesar 87,75% pada bulan Agustus 2013.

Meski terjadi peningkatan pada angka pengangguran namun beberapa sektor ekonomi di Jateng pada Triwulan III 2013 mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan tertinggi adalah sektor konstruksi (3,3%); diikuti sektor listrik, gas dan air bersih (2,9%); keuangan, real estat dan jasa perusahaan (2,7%); dan sektor pengangkutan dan komunikasi (2,1%). Sementara sektor-sektor yang lain mengalami pertumbuhan di bawah 2,0%.

Sektor Ekonomi Tumbuh Tapi Pengangguran Naik “Jawa Tengah (Jateng) secara administratif merupakan sebuah provinsi yang ditetapkan dengan Undang-undang No. 10/1950 tanggal 4 Juli 1950. Jateng diapit oleh dua Provinsi besar, yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur. Letaknya 5o40' dan 8o30' Lintang Selatan dan antara 108o30' dan 111o30' Bujur Timur (termasuk Pulau Karimunjawa).”





EDISI PROVINSI

hal.9

Gubernur DI Yogyakarta

BRM Herjuno Darpito (Sri Sultan HB X) “Pemimpin Yang Merakyat”

-Rencana Pembangunan bandara baru di Yogyakarta (sumber: www.google.com)

Anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) RI GKR Hemas mengharapkan pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto dan Bandara Internasional di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat terwujud dalam waktu dekat. Menurutnya, bandara akan memberikan efek yang luar biasa bagi perkembangan dan kemajuan Kabupaten Kulon Progo. Bandara merupakan pintu masuk keluar daerah bahkan keluar negeri. Bandara akan mendekatkan Kulon Progo dengan dunia luar. Diharapkan pemasaran produk-produk Kulon Progo akan lebih mudah dengan teralisasinya pelabuhan dan bandara.

“Sri Sultan Hamengkubuwono X lahir dengan nama BRM Herjuno Darpito. Lulusan Fakultas Hukum Universitas Gajahmada ini dinobatkan sebagai Hamengkubuwono X, raja Kesultanan Yogyakarta sejak 1989 dengan gelar resmi Sampeyan Dalem ingkang Sinuhun Kanjeng Sultan Hamengku Buwana Senapati-ing-Ngalaga Abdurrahman Sayidin Panatagama Khalifatullah ingkang Jumeneng Kaping Sadasa.”

Suami dari GKR Hemas, ayah dari empat puteri ini aktif dalam berbagai organisasi masyarakat. Ia pernah memegang berbagai jabatan di antaranya Ketua Umum Kadinda DIY, Ketua DPD Golkar DIY, Ketua KONI DIY, Dirut PT Punokawan, Presiden Komisaris PG Madukismo, Ketua Tim Ahli Gubernur DIY. Bersama Surya Paloh, ia mencetuskan pendirian Partai Nasional Demokrat. Setelah Paku Alam VIII wafat, Sri Sultan ditetapkan sebagai Gubernur DIY masa bakti lima tahun, terhitung sejak 1998. Selanjutnya, diangkat kembali untuk masa bakti kedua selama lima tahun. Saat pencalonan gubernur, dukungan rakyat terlihat nyata ketika muncul keraguan pemerintah untuk melantiknya sebagai gubernur DIY. Sekitar enam juta penduduk Yogyakarta turun ke jalan untuk mendukung HB X sebagai Gubernur DIY. Mereka menyelenggarakan Mimbar Maklumat Rakyat. Hasilnya, mendaulat Sultan HB X sebagai gubernur pilihan rakyat, 3 Oktober 1998. Sri Sultan merupakan salah satu dari empat tokoh yang mencetuskan Deklarasi Ciganjur. Sejak terpilih sebagai Gubernur DIY, Sri Sultan dikenal sebagai sosok yang netral di antara berbagai kepentingan partai politk dan pemerintah.

Menurut Gubernur DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) Sultan Hamengku Buwono X dalam RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Pemerintah DI Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo, tidak ada masalah untuk pembangunan bandara. Dengan catatan, harga tanah di lapangan tak melambung dan tetap feasible. Rencananya, total lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan bandara baru Yogyakarta mencapai 637 hektar. Sejak awal rencana pembangunan bandara baru Yogyakarta, Gubernur DI Yogyakarta berharap proyek nasional ini bisa ditangani oleh investor dalam negeri atau perusahaan nasional. Gubernur juga menegaskan agar pembangunan bandara tidak terganggu pabrik pengolahan pasir besi. Menurut Sri Sultan, pembangunan bandara itu harus digeser. Pergeseran lokasi itu sudah disepakati oleh PT Angkasa Pura I dengan pabrik pengolah pasir besi PT JMI. Dengan pergeseran itu, jarak antara pabrik pengolahan pasir besi dan bandara yang baru menjadi tiga kilometer, dari sebelumnya satu kilometer. Penggeseran itu sangat perlu agar partikel debu

dari pabrik pengolahan pasir besi tidak masuk ke mesin pesawat yang sedang landing maupun take off. Sri Sultan menambahkan, PT Angkasa Pura I bersedia menggeser posisi landasan pacu sejauh tiga derajat, sehingga ujung barat landas pacu bergeser ke utara dan ujung timur landas pacu bergeser ke selatan. Selain membangun bandara dan pelabuhan, sebanyak 20 hotel baru akan segera dibangun di Kota Yogyakarta pada periode 2014-2015. Kepala BP2KY (Badan Promosi Parwisata Kota Yogyakarta), Deddy Pranowo Eryono menjelaskan pada tahun 2014 pasti akan terjadi penambahan jumlah hotel di kota Yogyakarta dari 14 hotel baru yang sudah berdiri sejak 2013. Sebanyak 20 hotel baru itu termasuk hotel non bintang dan hotel bintang. Penambahan hotel baru ini diperlukan untuk memenuhi kenaikan permintaan karena banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta. Wisatawan Belanda menjadi wisatawan asing yang paling banyak berkunjung ke Kota Yogya. Diharapkan akan masuk wisatawan asal target pasar baru dari China dan India. Dukungan infrastruktur juga dilakukan dengan pembangunan JJLS (Jalur Jalan Lintas Selatan) di DIY. Sejauh ini, hambatan yang ada karena pembangunan itu harus melewati perbukitan. Menurut Gubernur DIY, satu-satunya solusi yang bisa dilakukan untuk merampungkan hambatan itu dengan membangun terowongan sepanjang delapan kilometer. Sultan mengaku solusi itu membutuhkan biaya yang besar. Karena itu, Pemerintah DIY sudah mengkomunikasikannya dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Hasilnya, terowongan hanya bisa dibangun kalau ada kerja sama dengan investor. Jalan itu direncanakan dapat menjadi jalan alternatif penghubung Jawa Barat dan Jawa Timur. Menurut Sultan, jika JJLS terwujud, harus ada anggaran lagi yang dikeluarkan untuk membuka akses masyarakat dari utara ke arah selatan.

DI YOGYAKARTA

Indonesia Bagian Barat

“ Bandara Dan Pelabuhan Untuk Perekonomian Rakyat ”

Karena hal itu, ia banyak diundang dalam berbagai seminar untuk menjelaskan tentang wawasan kebangsaan. Sri Sultan menerima gelar doctor honoris causa dari ISI (Institut Seni Indonesia) karena kiprahnya dalam seni dan budaya, terutama seni pertunjukan tradisi dan kontemporer.

Gudeg Tujuan Wisata Kedua Di Indonesia “Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah Daerah Istimewa setingkat provinsi di Indonesia. Provinsi ini merupakan peleburan Negara Kesultanan Yogyakarta dan Negara Kadipaten Paku Alaman. Hingga saat ini, Daerah Istimewa ini terkenal di tingkat nasional hingga internasional sebagai provinsi tujuan wisata kedua di Indonesia setelah Bali.”

Semboyan DI Yogyakarta: Amemayu Hayuning Bawana (Mengalir dalam hembusan alam)

01.

06.

01.

02.

03.


04.

02.

05.

Pariwisata merupakan sektor utama penunjang perekonomian bagi DIY. Di provinsi ini, berbagai obyek wisata telah menyerap banyak wisatawan domestik dan mancanegara untuk berkunjung. Bentuk wisata di DIY meliputi wisata MICE (Meeting, Incentive, Convention and Exhibition), wisata budaya, wisata alam, wisata minat khusus dan berbagai fasilitas wisata lainnya, seperti resort, hotel, dan restoran. Berbagai hotel berbintang dan hotel melati tersebar di seluruh DIY. Beragam upacara keagamaan dan budaya dari berbagai agama serta didukung oleh kreativitas seni dan keramahtamahan masyarakat, membuat DIY mampu menciptakan produk-produk budaya dan pariwisata yang menjanjikan. Salah satu makanan yang terkenal hingga mancanegara dari DIY adalah gudeg. Lesehan, angkringan merupakan salah satu bentuk wisata kuliner di DIY. Sektor pariwisata sangat signifikan menjadi motor kegiatan perekonomian DIY yang secara umum bertumpu pada tiga sektor andalan yaitu jasa, perdagangan, hotel dan restoran; serta pertanian. Sektor pariwisata memberi efek pengganda (multiplier effect) bagi sektor perdagangan karena meningkatkan kunjungan wisatawan. Selain itu juga menyerap tenaga kerja dan memberi sumbangan signifikan terhadap perekonomian daerah. Secara geografis, DIY diuntungkan oleh jarak antara lokasi obyek wisata yang terjangkau dan mudah ditempuh. Penduduk DIY mayoritas beragama Islam, selebihnya Kristen, Katolik, Hindu dan Budha. Suku Jawa merupakan suku yang mendominasi, selebihnya beragam suku pendatang ada di provinsi ini.

hal.10

EDISI PROVINSI





Semboyan Jawa Timur: Jer Basuki Mawa Béya (Keberhasilan membutuhkan suatu pengorbanan) -Pelabuhan Gresik di Jawa Timur (sumber: www.lombafotoinvestasi.com)

JAWA TIMUR Indonesia Bagian Barat

“

Jatim Revitalisasi 5 Pelabuhan Untuk Menekan Biaya Transportasi

Mengingat perdagangan memiliki peran penting dalam perekonomian Jawa Timur (Jatim) maka Pemprov mengalokasikan dana Rp44,5 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014 untuk meningkatkan kapasitas pelabuhan guna mendukung perdagangan antarpulau. Proyek pelabuhan ini masuk dalam program pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan prasarana, dan fasilitas transportasi laut. Proyek tersebut meliputi pembangunan pelabuhan di Pulau Gilimandangin senilai Rp1 miliar, Pelabuhan Brondong Lamongan senilai Rp5 miliar, Pelabuhan Boom Banyuwangi senilai Rp10 miliar, Pelabuhan Tanjung Tembaga Probolinggo senilai Rp23 miliar, serta pembangunan pelabuhan laut Pulau Giliraja Sumenep senilai Rp1 miliar. Seperti diketahui, sebagian besar perdagangan antarpulau dilakukan melalui transportasi laut. Selama

Gubernur Jawa Timur

ini, perdagangan antarpulau di Jatim terpusat di Tanjung Perak, Surabaya. Pelabuhan Tanjung Wangi, Tanjung Tembaga dan Pelabuhan Brondong disiapkan untuk melayani perdagangan antarpulau ketika Tanjung Perak tidak lagi bisa menampung. Peningkatan kapasitas pelabuhan itu diperlukan untuk pengembangan ekonomi Jatim dengan meningkatkan perdagangan antarpulau. Saat ini, biaya transportasi mencapai 14,08% dari total penjualan. Padahal, di Jepang, biaya transportasi hanya 4% dari total penjualan. Keberadaan blok-blok pelabuhan ini nantinya diharapkan bisa menurunkan ongkos transportasi sehingga daya jual produk Jatim bisa lebih bersaing. Proyek lain yang digarap Pemprov Jatim adalah pembangunan empat jembatan guna mendukung penyelesaian Jalur Lintas Selatan (JLS) yang sudah dimulai sejak 2002. Dalam APBD 2014, Pemprov menganggarkan dana Rp26 milyar. Empat jembatan yang bakal dibangun yakni Jembatan Banjar di Trenggalek sepanjang 60 m dengan alokasi dana sekitar Rp5 miliar dan

“Soekarwo, biasa dipanggil Pakde Karwo, adalah gubernur yang tegas dan inovatif. Pria kelahiran Madiun, 16 Juni 1950, itu selalu memiliki gagasan progresif untuk memperbaiki birokrasi. Saat menjabat Kepala Dinas Pendapatan Daerah Jawa Timur (Jatim), Pakde Karwo meminta proses pembayaran pajak kendaraan bermotor yang sebelumnya membutuhkan waktu satu atau dua hari, dipangkas menjadi 5-10 menit. Banyak kalangan menilai ide itu tidak masuk akal, tetapi dia bisa membuktikan bahwa gagasan tersebut bisa dilaksanakan dengan memanfaatkan kemajuan informasi teknologi (IT).”

Soekarwo “Memimpin Dengan Gebrakan Progresif”

Ketika menjadi sekretaris daerah provinsi (Sekdaprov) Jatim, Pakde Karwo melontarkan gagasan pelayanan publik. Pameo pelayanan birokrasi yang sebelumnya “Jika bisa diperlambat, mengapa harus dipercepat” diubah menjadi “Pelayanan Publik, Asal Mau Pasti Bisa”. Salah satu kunci pelayanan prima pada masyarakat adalah kepastian waktu, biaya dan persyaratan/prosedur. Bahkan

Dua jembatan lainnya yakni Jembatan Kedungsalam di Kabupaten Malang sepanjang 40 m dengan dana Rp4 miliar dan Jembatan Blater IV Jember sepanjang 40 m dengan dana Rp4 miliar. Dari alokasi empat jembatan yang bakal dibangun dengan konstruksi rangka baja itu, dana yang dikeluarkan sekitar Rp20 miliar. Sedangkan dana sisanya sekitar Rp6 miliar digunakan untuk pengadaan rangka baja. Untuk menyelesaikan JLS hingga tersambung dari Pacitan ke Banyuwangi masih dibutuhkan dana Rp6,17 triliun lagi. Agar pembangunan cepat selesai, maka diperlukan kebijakan khusus dari pusat. Artinya, pengalokasian dana untuk JLS harus mendapatkan prioritas.

kalau menyangkut proses pembayaran harus dihindari orang ketemu orang. Sebaiknya pembayaran dilakukan melalui mekanisme mesin, seperti lewat perbankan, Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atau melalui sistem online lainnya. Lambat laun, reformasi birokrasi yang dirintis Pakde Karwo pun membuahkan hasil.

Ke depan, JLS mempunyai peran penting bagi perekonomian Jatim. JLS dianggap sebagai jalur alternatif untuk mengurai kemacetan yang kerap terjadi di jalur tengah dan pantai utara. Selain itu, JLS juga diharapkan dapat menumbuhkan perekonomian Jatim. Adapun pembangunan fisik JLS dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan untuk membuka lahan dengan dana APBD Jatim, dan pembebasan tanah dari anggaran APBD kabupaten/kota. (djo/berbagai sumber)

-Bintang Hotel Mulia, Jember (sumber: jemberajib.wordpress.com )

Jatim: Provinsi Dengan Banyak Industrial Estate

Alumnus Fakultas Hukum Universitas Airlangga tahun 1979 itu dilantik menjadi gubernur Jatim pada 12 Februari 2009. Ia memegang komitmen mengentaskan kemiskinan dengan memberikan fasilitas dan kemudahan di Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta memberikan fasilitas pada Koperasi.

“Dengan luas wilayah 47.157,72 km2, Jawa Timur (Jatim) mempunyai 229 pulau terdiri dari 162 pulau bernama dan 67 pulau tak bernama, dengan panjang pantai sekitar 2.833,85 km. Batas-batas wilayah provinsi Jatim adalah sebelah utara dengan Laut Jawa, sebelah selatan dengan Samudra Indonesia; sebelah barat dengan Provinsi Jawa Tengah; dan sebelah timur dengan Selat Bali/Provinsi Bali.”

Untuk menarik investor, Pakde Karwo melakukan langkah progresif dengan mendirikan Pusat Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T), yang memotong jalur birokrasi sehingga menjadi lebih cepat. Di samping itu, juga disediakan tanah yang siap untuk investor dan memberikan kecukupan listrik. Ia berpihak pada rakyat miskin namun tetap memberikan kesempatan pada pengusaha untuk mengembangkan investasinya. Di pemilihan Gubernur 2013, Soekarwo kembali terpilih untuk memimpin Jatim. Ia berhasil memenangi pemilu hanya dalam satu putaran karena banyak warga yang mengaku puas terhadap kinerjanya. (djo/berbagai sumber)

04.

02.

01.

03.

04.

03.

Lumajang, Malang Selatan, Blitar sampai Tulungagung belum bisa diselesaikan karena terbentur soal harga. Selain itu, Pemprov juga harus berurusan dengan Perhutani karena sebagaian jalur JLS melewati kawasan hutan. Kendala lainnya adalah minimnya kucuran anggaran dari pemerintah pusat. Tahun 2013, pemerintah pusat hanya memberikan anggaran Rp 200 miliar.

Kendala dalam pembangunan JLS terletak pada pembebasan lahan. Beberapa titik lahan mulai dari Banyuwangi, Jember,

01.

02.

”

Jembatan Wonosari Blitar sepanjang 100 m dengan pendanaan Rp7 miliar.


Jatim dikenal sebagai pusat kawasan timur Indonesia dan memiliki signifikasi tinggi terhadap perekonomian nasional. Jumlah penduduk Jatim 37,9 juta (2012). Sektor perdagangan, industri pengolahan dan pertanian mempunyai peranan penting di provinsi tersebut. Menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi (BPS) Jatim 2012, distribusi persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha adalah perdagangan (30,4%), industri pengolahan (27,11%), dan pertanian (15,42%).

Beberapa industri besar yang berada di Jatim adalah galangan kapal terbesar di Indonesia (PT PAL Surabaya), industri kereta api terbesar di Asia Tenggara (INKA, Madiun), pabrik kertas (Sidoarjo dan Probolinggo), pabrik rokok (Pasuruhan, Surabaya, Malang dan Kediri). Di Gresik terdapat Semen Gresik dan Petrokimia Gresik, sementara di Tuban ada pabrik Semen Indonesia dan Semen Holcim serta kawasan kilang petrokimia.

Pemerintah telah menetapkan 12 kawasan industri estate, diantaranya Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) di Surabaya, Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER) di Kabupaten Pasuruan, Madiun Industrial Estate Balerejo (MIEB) di kabupaten Madiun, Ngoro Industrial Park (NIP) di Kabupaten Mojokerto, Kawasan Industri Jabon di Kabupaten Sidoarjo, serta Lamongan Integrated Shorebase (LIS) di Kabupaten Lamongan.

Sentra industri kecil tersebar di seluruh kabupaten/kota, dan beberapa diantaranya telah menembus ekspor seperti Industri kerajinan kulit berupa tas dan sepatu di Tanggulangin, Sidoarjo. (djo/berbagai sumber)





EDISI PROVINSI

hal.11

Bali Bangun Pusat Gaya Hidup Senilai Rp2 Triliun Gubernur Bali

I Made Mangku Pastika “Penyabit Rumput yang Sukses Jadi Gubernur”

- Rencana Pembangunan Nusa Dua Circle (sumber: www.google.com)

Bali terus menambah fasilitas wisatanya. Kini sedang dibangun proyek terpadu Nusa Dua Circle oleh Graha Cemerlang Group, melalui anak perusahaannya, PT Danau Winata Indah, dan Minor Hotel Group yang berbasis di Thailand. Nilai proyek Nusa Dua Circle yang dibangun di atas lahan seluas 3.23 hektar dengan luas bangunan 85.075 m2 ini hampir mencapai Rp2 triliun.

Manfaat lain dari pembangunan Waduk tersebut yakni untuk mengatasi kekeringan dan penanggulangan banjir di tiga kecamatan di wilayah Kabupaten Buleleng Bali yakni Kecamatan Seririt, Bajar dan Busungbiu. Waduk ini akan menampung aliran sungai Tukad Saba, yang membelah Kecamatan Seririt dan Busungbiu.

Nusa Dua Circle akan terdiri dari Avani Nusa Dua (hotel), Bali Hotel (kondotel) dan Oaks Nusa Dua (apartemen), yang akan selesai pertengahan tahun 2015. Selain hotel, kondotel dan apartemen, di kawasan ini juga akan dibangun galeri seni dan amphi theater untuk menggelar kegiatan seni dan budaya, serta fasilitas gaya hidup lainnya seluas 3.000 m2. Konsepnya seperti Marina Bay Sand di Singapura. Diharapkan, Nusa Dua Circle bisa menjadi ikon baru di Bali.

Seperti diketahui, jika musim hujan sungai Tukad Saba selalu mengakibatkan banjir. Dengan pembangunan waduk, maka air sungai dapat ditampung dan dimanfaatkan pada musim kemarau terutama oleh masyarakat di sekitar waduk. Manfaat lain dari waduk Titab antara lain juga untuk mendorong pariwisata lingkungan, perikanan dan penghijauan.

Nusa Dua Circle akan djadikan sebagai pusat ajang pertemuan, baik untuk bersosialisasi, berpesta, berlibur atau pertemuan bisnis lokal dan internasional. Di tempat ini akan digelar satu atau dua event berskala internasional setiap bulannya. Nusa Dua Circle juga akan dilengkapi fasilitas penunjang seperti Sky Lounge dengan Pool & Bar, Sky Spa dan Gym di top floor yang akan memberikan view laut Tanjung Benoa yang langka, Giant LED TV pertama di Bali, Ballroom berkapasitas hingga 1000 orang untuk wedding dan business event, Amphitheater dengan latar belakang Monumen Perjuangan Kemerdekaan (Margarana), Art Studio & Gallery yang akan menggelar mahakarya seniman dari berbagai pelosok Bali, serta tiga restoran unik yang menyajikan kuliner Continental, Italia dan China. Selain itu Bali juga sedang membangun Waduk Titab di Kabupatan Buleleng. Proyek tersebut bakal selesai pertengahan atau akhir 2014. Waduk berbiaya sekitar Rp650 milyar ini menjadi waduk terbesar di Bali, mengalahkan Telaga Tunjung di Tabanan. Waduk Titab mampu mengairi daerah irigasi seluas 1.794,82 ha. Apabila waduk tersebut selesai, di samping untuk irigasi juga untuk air baku sebesar 350 m3/dt.

02.

03.

04.

05.

Pastika merenda hari-hari masa kecil dengan menjadi ‘tukang arit padang’. Semasa duduk di Sekolah Rakyat – setara SD, sepulang sekolah ia pergi menyabit rumput dan menangkap belut. Ketika Gunung Agung meletus pada tahun 1963, keluarga mangku Pastika pindah ke Bengkulu. Di sini profesinya berubah, dari menjual rumput menjadi ‘asisten’ dagang es, rujak, dan gado-gado. For complete information, visit www.thepresidentpost.com or directly scan this QR Code to your destination.

Bandara ini juga melakukan penerapan 100% HBS (Handling Baggage System), membangun fasilitas-fasilitas pengganti yang dihilangkan akibat adanya perluasan area terminal, serta membangunan area parkir dan gedung serbaguna. Pada sisi udara hanya melakukan penambahan luas Apron yang semula seluas 252.493 M2 menjadi 309.5000 M2 semata-mata untuk menyediakan luasan parkir yang layak untuk pesawat. Sedangkan runway tetap yaitu sepanjang 3.000 m, dengan lebar 45 m.

“Nilai proyek Nusa Dua Circle yang dibangun di atas lahan seluas 3.23 ha dengan luas bangunan 85.075 m2 ini hampir mencapai Rp2 triliun.”

Beberapa gunung yang tidak aktif lainnya mencapai ketinggian antara 1.000 - 2.000 m. Rantai pegunungan yang membentang di bagian tengah Pulau Bali menyebabkan wilayah ini secara geografis terbagi menjadi dua bagian yang berbeda, yaitu Bali Utara dengan dataran rendah yang sempit dari kaki perbukitan dan pegunungan dan Bali Selatan dengan dataran rendah yang luas dan landai. Bali dikenal sebagai daerah tujuan wisata. Wisatawan mancanegara yang datang ke Bali tahun 2012 mencapai 2.888.864 orang. Mayoritas turis yang datang berasal dari Australia, disusul China, Jepang, Malaysia, dan Korea Selatan.

Sejumlah pura, tempat masyarakat Bali yang beragama Hindu bersembahyang, juga merupakan destinasi wisata yang banyak dikunjungi. Upacara dan pakaian khas yang dikenakan menarik bagi wisatawan.

Tahun 2013, Mangku Pastika kembali terpilih menjadi gubernur Bali untuk kedua kalinya. Di periode terakhirnya itu, ia bertekad mengentaskan kemiskinan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai program pro rakyat sudah dirancang, antara lain jaminan Kesehatan Bali Mandara, Sistem Pertanian Terintegrasi, Bedah Rumah, Penuntasan Buta Aksara dan pembangunan bidang pendidikan, Bali Green Province, serta Gerakan Pembangunan Desa Terpadu.

01.

Sektor pariwisata memegang peranan penting bagi perekonomian Bali. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Bali pada triwulan IV 2012 atas dasar harga konstan 2000, sektor perdagangan, hotel dan restoran mencapai Rp2,71 trilyun. Sektor pertanian menempati urutan kedua dengan angka Rp1,54 trilyun. Sektor jasa menempati urutan ketiga dengan angka Rp1,23 trilyun. Sebagian penduduk Bali juga hidup dari perikanan dan tak sedikit pula yang memilih menjadi seniman. Ubud merupakan daerah pusat seni yang terkenal. Namun kebanyakan turis memilih pergi ke pantai yang panjangnya mencapai 529 km. Pantai-pantai yang ramai dikunjungi terutama Sanur, Kuta, dan Tanah Lot.

Karir Mangku Pastika bermula setelah ia lulus dari AKABRI dan menjadi Komandan Peleton 1 Kompi I, Batalyon B, Brimob Polda Metro Jaya. Sejak itu karir dan jabatannya menanjak sampai pada tahun 2005 ia menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Bali, kemudian menjadi Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional. Ia non-aktif setelah maju menjadi calon gubernur Bali pada 2008 dan terpilih menjadi gubernur Bali periode 2008-2013.

Melalui program-program itu, Mangku Pastika bukan sekedar ingin menyejahterakan masyarakat Bali, tetapi menjaga kelestarian lingkungan. Ia berkomitmen untuk menggali, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan Bali sebagai pilar pengembangan pariwisata budaya di Bali. Pastika juga mengembangkan ekonomi produktif berbasis potensi lokal.

Semboyan Bali: Bali Dwipa Jaya (Pulau Bali Jaya)

03.

02.

03.

05.

Daerah Pegunungan Yang Lebih Dikenal Pantainya “Bali dikenal sebagai daerah tujuan wisata. Wisatawan mancanegara yang datang ke Bali tahun

2012 mencapai 2.888.864 orang. Mayoritas turis yang datang berasal dari Australia, disusul China, Jepang, Malaysia, dan Korea Selatan. Sektor pariwisata memegang peranan penting bagi perekonomian Bali. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Bali pada triwulan IV 2012 atas dasar harga konstan 2000, sektor perdagangan, hotel dan restoran mencapai Rp2,71 trilyun. Sektor pertanian menempati urutan kedua dengan angka Rp1,54T. Sektor jasa menempati urutan ketiga dengan angka Rp1,23 trilyun.

“

01.

Bandara Internasional Ngurah Rai juga sedang dipersiapkan sebagai The Best Tourism Airport. Pengembangan bandara akan membuat luas terminal internasional meningkat dari 65.846 m2 menjadi 120.000 m2 dengan kapasitas penumpang 16 juta penumpang per tahun. Sementara terminal domestik diperluas dari 13.922 m2 menjadi 65.846 m2 dengan kapasitas penumpang 9,4 juta penumpang per tahun.

“Pria kelahiran 22 juni 1951 di Desa Musi, Penyabangan, Buleleng ini patut diteladani. I Made Mangku Pastika adalah putra ke dua dari enam bersaudara. Bapaknya merupakan guru tari sekaligus guru silat.”

BALI Indonesia Bagian Tengah

hal.12

EDISI PROVINSI





Gubernur NTB

Muhammad Zainul Majdi “Gubernur Muda Sarat Prestasi yang Pernah Jadi TKI”

-Pembangunan Jalan di NTB (sumber: www.google.com)

“Muhammad Zainul Majdi akrab disapa Tuan Guru Bajang merupakan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) masa jabatan 2008-2013. Pria kelahiran Pancor, Selong, 31 Mei 1972 menjabat Gubernur didampingi oleh Wakil Gubernur Badrul Munir.” Sebelumnya, Majdi menjadi anggota DPR RI masa jabatan 2004-2009 dari Partai Bulan Bintang yang membidangi masalah pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, kesenian dan kebudayaan (Komisi X). Pada 2009, bersamaan peringatan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober, Muhammad Zainul Majdi diberi penghargaan sebagai Gubernur Termuda di Indonesia oleh Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI). Pada saat dilantik sebagai Gubernur NTB, 17 September 2008, Majdi berusia 36 tahun tiga bulan 17 hari. Majdi ternyata pernah menjadi “TKI” saat mengambil program Master of Art di Universitas Al Azhar, Kairo, Mesir. “Saya dibayar 6.000 real atau setara Rp12 juta untuk menerjemahkan teks dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia yang saya kerjakan dalam 1,5 bulan,” ujarnya. Peraih gelar Doktor dengan predikat "Martabah EL-Syaraf El Ula Ma`a Haqqutba" atau Summa Cumlaude ini menerima Lencana Ksatria Bhakti Husada Arutala yang merupakan penghargaan atas jasa-jasanya dalam pembangunan Bidang Kesehatan dari Presiden Yudhoyono. Selama di bawah kepemimpinannya, NTB menerima penghargaan The Best Province Tourism Development oleh MetroTV (2010). Di tahun yang sama, Zainul Majdi menerima penghargaandi Bidang Pangan dari Presiden RI atas prestasinya meningkatkan produksi padi. Pada 2011, Majdi meraih penghargaan The Best Dedicated Governor in Developing of MICE Industry. Tahun berikutnya ia dinobatkan sebagai Pembina Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan Terbaik oleh Kementerian Dalam Negeri. Di tahun yang sama, Majdi menerima Bintang Maha Putra Utama dari Presiden karena prestasinya dalam pembangunan bidang koperasi dan usaha kecil.

NUSA TENGGARA BARAT Indonesia Bagian Barat

“ NTB Terus Berbenah Mantapkan Konektivitas ” Nusa Tenggara Barat (NTB) terus berbenah. Provinsi ini menyimpan banyak potensi wisata yang masih dapat dioptimalkan di masa mendatang. Dari sisi infrastruktur, jalan-jalan utama di NTB relatif mulus, bahkan jauh lebih mulus dibandingkan jalur pantai utara Jawa, atau bahkan Jawa bagian selatan. Pembangunan infrastruktur itu dianggarkan dalam APBD NTB pada 2012 sekitar Rp2,3 triliun. Bandingkan dengan APBD Jawa Barat pada 2012 yang sekitar Rp10 triliun. Nyatanya NTB membuktikan diri mampu berbenah. Tak mengherankan jika Pemprov NTB mendapat penghargaan di bidang pengelolaan jalan nasional untuk yang kedua kalinya pada tahun 2013 ini dari Kementerian Pekerjaan Umum. Pemprov NTB dianggap mampu dalam hal kemantapan jalan nasional yang sudah mencapai hingga 100% kemulusan sampai saat ini. Tak hanya itu, dari 1.772,27 km panjang jalan provinsi yang ada, sudah sekitar 66% yang masuk dalam kategori sesuai. Di NTB ada 24,5% jalan provinsi yang belum berstatus mantap saat ini. Gubernur Muhammad Zainul Majdi mengatakan, pasca ditetapkannya NTB bersama Bali dan NTT masuk dalam Koridor V MP3EI, konektivitas transportasi baik darat, laut dan udara di NTB berkembang cukup signifikan. “Dengan adanya konektivitas tersebut makin memantapkan NTB sebagai pintu gerbang pariwisata dan ketahanan pangan nasional,” ujarnya. MP3EI atau Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia yang dimulai

sejak Mei 2012, menjadi andalan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai rumusan penggerak roda perekonomian nasional. Gubernur menjelaskan, beberapa indikator menunjukkan bahwa konsep MP3EI di NTB cukup berhasil. Pertama, akses transportasi

01.

udara, pasca dioperasikannya Bandara Internasional Lombok (BIL) yakni melalui Bandara Selaparang sebelumnya hanya tujuh rute ke NTB baik dalam negeri maupun luar negeri. Sejak BIL dioperasikan,kata Majdi, rute penerbangan meningkat jadi 10, baik dalam dan luar negeri. Yang dulunya hanya dilayani delapan maskapai saja, saat ini sudah 11 maskapai. Penerbangan juga meningkat, dari 26 flight kini menjadi 38 flight per hari. Ditambahkan, pertumbuhan jumlah penumpang melalui BIL juga cukup bagus rata-rata sudah mencapai 20% per tahun.”Ini menunjukkan bahwa perkembangan setelah MP3EI itu sangat signifikan untuk transportasi udara,” imbuhnya. Untuk transportasi laut, kata Majdi, aktivitas bongkar muat barang dan jasa di Pelabuhan Lembar saat ini sudah cukup padat. Pelabuhan Lembar ini menghubungkan NTB dengan Bali melalui Pelabuhan Padangbai. Dalam waktu 50 menit sudah ada penyeberangan kapal. Dari sisi volume barang yang dibongkar di pelabuhan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 908 ribu ton menjadi 3,4 juta ton saat ini. Awalnya, dikhawatirkan ketika BIL operasional, akan berpengaruh pada volume penumpang yang memanfaatkan jasa penyeberangan melalui Pelabuhan Lembar tujuan Padangbai (Bali). Namun faktanya, di Pelabuhan Lembar aktivitas meningkat signifikan juga.

Untuk transportasi udara, Pemprov NTB sedang mengupayakan untuk perpanjangan runway (landasan pacu) BIL dari 2.750 meter menjadi 3.000 meter sehingga dapat didarati pesawat Boeing 747. Sedangkan untuk Bandara Salahudin Bima runway-nya akan diperpanjang dari 1.600 meter menjadi 2.100 meter sehingga dapat didarati pesawat boeing 737. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Ridwan Syah mengatakan, “Kita mengejar untuk membuka rute-rute penerbangan internasional Hongkong, Perth dan Singapura karena demand cukup tinggi.” Sementara itu, Wakil Gubernur NTB H Muh Amin menyebut program MP3EI di wilayah NTB, di sektor pariwisata meliputi pengembangan kawasan wisata Samota dengan nilai investasi Rp7,5 triliun, dan pengembangan usaha wisata bahari Tanjung Menangis dengan nilai investasi Rp300 miliar. Kegiatan di sektor kehutanan yakni pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI), dengan nilai investasi Rp1,84 triliun di Kabupaten Dompu dan Bima. Lalu ada penambahan alat prosesing (sag mill) dengan nilai investasi Rp6 triliun di Kabupaten Sumbawa Barat, dan pembangunan PLTU 20 MW dengan nilai investasi Rp500 miliar di Kabupaten Dompu.

NTB memiliki tiga bandara yakni BIL, Bandara Salahudin Bima dan Bandara Brang Biji Sumbawa Besar. Sementara untuk transportasi laut terdapat delapan pelabuhan.

Gerak pembangunan di wilayah NTB cukup nyata, setelah sejumlah proyek besar diresmikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini. Proyek dimaksud antara lain Bandara Internasional Lombok (BIL) yang diresmikan pada 21 September 2011, setelah sebelumnya meresmikan proyek air bersih.

Lambang Nusa Tenggara Barat 02.


Provinsi NTB juga meraih penghargaan dari pemerintah pusat sebagai salah satu provinsi terbaik pendukung pengembangan koperasi di Tanah Air. Versi Dinas Koperasi dan UKM NTB, sejauh ini sudah terbentuk 3.512 unit koperasi dengan jumlah anggota 628 ribu lebih, dengan total aset sebesar Rp 1,14 triliun yang mengalami peningkatan sebesar 14% dibanding dengan tahun sebelumnya.

03.

Di bidang perkoperasian, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai pengembangan di wilayah NTB sangat signifikan sehingga terpilih menjadi tuan rumah pelaksanaan puncak peringatan Harkopnas ke-66, pada 12 Juli silam. Total nilai usaha koperasi di wilayah NTB telah mencapai Rp1,8 triliun lebih, yang menggambarkan potensi yang menjanjikan, dan perkembangan yang berarti dalam membangun perekonomian masyarakat NTB.

04.

Pemprov NTB juga terus berupaya membenahi destinasi wisata syariah guna mendukung kebijakan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemparekraf) yang sedang mempromosikan sembilan destinasi syariah di Indonesia. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi NTB tengah membenahi destinasi syariah, dan potensi itu cukup besar di Pulau Lombok yang dikenal dengan sebutan Pulau Seribu Masjid. Pengembangan destinasi wisata syariah itu merupakan bagian dari persiapan menjelang peluncuran produk wisata syariah pada 2014.

Potensi Destinasi Wisata Syariah di NTB “Letak geografis NTB dinilai cukup strategis bagi kawasan pertumbuhan ekonomi. Dalam orientasi pembangunan jangka panjang, NTB disebut-sebut sebagai jembatan ekonomi bagi pembangunan kawasan Indonesia Timur.”





EDISI PROVINSI

hal.13


NTT

- Pabrik Kimia, Nusa Tenggara Timur (sumber: www.google.com)

(NUSA TENGGARA TIMUR) Indonesia Bagian Tengah

“ NTT Bangun Pabrik Kimia Senilai Rp4t ” Setelah berhasil menyelenggarakan Sail Komodo 2013, Pemprov Nusa Tenggara Timur (NTT) terus gencar berusaha menarik minat investor. Salah satu hasilnya adalah investasi yang akan dilakukan Mantan Menteri Perumahan Rakyak (Menpera), Suharso Manoarfa. Investasi tersebut berupa pembangunan pabrik kimia senilai Rp4 triliun.

Per April 2013, pencapaian nilai proyek investasi KE Bali-NT tercatat Rp204,3 triliun (infrastruktur Rp68,4 triliun dan sektor riil Rp135,9 triliun). Akan tetapi investasi sektor riil dan infrastruktur untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan yang terendah yaitu 28 proyek dengan nilai investasi Rp17,7 triliun.

Atas rencana tersebut, Gubernur NTT Frans Lebu Raya menyatakan dukungannya. "Ya, beliau berminat melakukan investasi di Kupang. Dulu memang beliau pernah bertanya apa yang bisa dilakukan untuk membangun NTT," kata Gubernur Frans di Kantor Gubernur NTT.

NTT juga disepakati mempunyai potensi untuk mendukung keperluan memenuhi kebutuhan pangan Indonesia, selain juga untuk ekspor. Beberapa komoditas unggulan adalah peternakan sapi, ayam dan babi, tanaman jagung dan singkong, perikanan dan industri garam, serta serangkaian industri olahan makanan seperti tepung ikan.

Sebagai gubernur, lanjut Frans, pihaknya amat mendukung setiap investasi demi kemaslahatan rakyat NTT. "Setiap investasi yang masuk, tentu saya dukung. Kita membutuhkan investasi di daerah ini. Ini masih tahap perencanaan. Nanti timnya akan melihat potensi apakah mendukung, baru mereka akan putuskan," lanjut gubernur. Mantan Menpera, Suharso Manoarfa, pada bulan September lalu mengatakan dirinya telah melakukan pertemuan dengan gubernur guna menyampaikan rencana membangun pabrik di NTT. Ia menjelaskan pabrik dalam bidang kimia itu, adalah yang pertama di Indonesia. Meski demikian, dirinya belum mau menyebutkan produk apa yang akan dihasilkan dengan investasi senilai US$400 juta atau lebih dari Rp4 triliun. Pabrik ini, kata Suharso, akan menyerap tenaga kerja ribuan orang dan tenaga kerja lokal menjadi prioritas. Bahkan bahan baku untuk pabrik juga memanfaatkan bahan baku lokal, seperti kapur dan air laut. "Kita akan berdayakan tenaga kerja lokal," ujarnya. Selain itu, Provinsi NTT juga telah ditetapkan dalam MP3EI dan masuk ke dalam koridor ekonomi Bali-Nusa Tenggara

02.

03.

Program kegiatan lain yang juga dilaksanakan yakni pembangunan terminal Bandar Udara Komodo, perpanjangan landasan pacu, pembangunan rumah sakit dan pengadaan jaringan air bersih. Adapun semua program-program pembangunan tersebut bukan hanya dalam rangka menyongsong Sail Komodo tetapi akan terus dilanjutkan pasca Sail Komodo 2013.

04.

05.

“Latar belakangnya sebagai aktivis lembaga swadaya masyarakat dan anak petani membuatnya dekat dengan rakyat. Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Frans Lebu Raya kini menduduki masa jabatannya yang ke dua untuk periode 2013-2018. Ia dianggap satu-satunya gubernur NTT yang sukses menggulirkan program dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat.”

Lahir di Pulau Adonara 18 Mei 1960, Frans Lebu Raya memulai karir politiknya sebagai wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tahun 1999. Tahun 2003-2008 ia terpilih sebagai wakil gubernur mendampingi Piet Alexander Tallo. Sarjana lulusan Undana Kupang ini akhirnya maju sebagai calon gubernur dalam pemilukada 2008-2013 dan memenangkannya. Gubernur Frans Lebu Raya dikenal karena programnya yang menyentuh rakyat dengan sebutan Desa Mandiri Anggur Merah atau anggaran untuk mensejahterakan rakyat. Melalui program tersebut, desa terpilih akan mendapatkan dana hibah sebesar Rp250 juta untuk mengembangkan perekonomian desa, didampingi oleh tenaga profesional di bidangnya. Dimulai tahun 2010, program tersebut menunjukkan hasil yang signifikan. Oleh karena itu, jika di tahun pertama, hanya satu desa dari satu kecamatan yang mendapatkan dana hibah, di tahun berikutnya diambil satu desa dari tiap 8 desa yang belum mendapatkan sebelumnya. Gubernur mentargetkan tahun 2017 semua desa di wilayahnya sudah mandiri secara ekonomi dan penduduknya hidup lebih sejahtera. Dalam berbagai kesempatan Gubernur sering mengatakan bahwa ia ingin sehati sesuara dengan rakyat dalam membangun NTT baru. “Sederhana tapi sarat makna karena menyentuh langsung hati rakyat, mengajak dan memposisikan mereka sebagai mitra pemerintah membangun NTT baru yang kita cintai bersama.”

01.

Seni budaya NTT juga sangat kaya, mulai dari ratusan bahasa daerah, ratusan bahkan mungkin ribuan jenis tarian rakyat, dan berbagai corak kain tenun yang khas. Masing-masing daerah di NTT memiliki bahasa dan tradisi yang berbeda. Masyarakatnya dominan beragama Katolik yang dipengaruhi budaya Portugis. Pasola Jousting di Pulau Sumba adalah salah satu seni budaya yang menarik. Pasola adalah permainan sekelompok penunggang kuda berkostum aneka warna yang melempar lembing dari atas kuda. Upacara ini diadakan bulan Februari di desa Lamboya dan Kodi, serta bulan Maret di Gaura dan Wanokaka. Upacara diadakan beberapa hari setelah bulan purnama dan bertepatan dengan perayaan nyale yaitu menangkap cacing laut di pantai oleh warga sekitar.

“Menempatkan Rakyat Sebagai Mitra”

Sebelumnya dalam rangka menyambut Sail Komodo 2013, Provinsi NTT telah melaksanakan pembangunan yang difokuskan pada beberapa bidang seperti infrasruktur, pendidikan berupa pembangunan rumah pintar, dan program pemberdayaan masyarakat lainnya, termasuk pembangunan rumah atau bedah rumah sehingga lebih layak dihuni. Untuk perumahan rakyat, pemerintah berencana akan membangun sedikitnya 1.183 rumah di seluruh NTT.

“Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terdiri lebih dari 550 pulau dan didominasi beberapa pulau utama yaitu Flores, Sumba, Timor, Alor, Lembata, Rote, Sabu, Adonara, Solor, Komodo dan Palue. Pulau Timor adalah pulau utama di NTT karena jumlah populasinya yang paling banyak. Di pulau ini juga terdapat ibu kota NTT yaitu Kupang.” 01.

Frans Lebu Raya

Di luar pangan, potensi pariwisata juga besar mengingat keindahan alam dan kekayaan warisan budaya di seputar 550 pulau yang tersebar di wilayah Provinsi NTT. Beberapa ikon pariwisata adalah Pulau Komodo, Danau Kelimutu, Larantuka dan Lamalera, serta Pulau Alor dan Pulau Rote.

Provinsi Kepulauan Yang Kaya Potensi

Topografi tiap pulaunya tidak sama. Ada yang landai dan ada pula yang berupa pegunungan, bahkan gunung berapi. Banyaknya pulau-pulau kecil menjadikan provinsi ini berpotensi dalam pengembangan wisata bahari. Saat ini sudah banyak yang datang ke sana untuk menyelam (diving), surfing dan snorkeling.

Gubernur NTT

02.

03.

04.

04.

Struktur perekonomian Provinsi NTT didominasi oleh sektor pertanian, walau mulai menurun dari tahun ke tahun. NTT memiliki potensi lahan kering seluas 2,4 juta hektar yang sangat cocok untuk pengembangan berbagai komoditas perkebunan. Saat ini lahan kering NTT menghasilkan 14 jenis produk perkebunan, seperti jambu mete, kopi, kelapa, kemiri, coklat, pinang, kapuk, cengkeh, tembakau, vanili, jarak, kapas, lada dan pala. Selain perkebunan, NTT juga memiliki potensi peternakan yang cukup besar dalam beternak sapi, kerbau dan kuda.

Lambang Nusa Tenggara Timur





EDISI PROVINSI

hal.15

BKPM Badan Koordinasi Penanaman Modal

Regional Champions “ Program Sebagai Katalis Peningkatan Investasi

”

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah mencanangkan program Regional Champions untuk menarik lebih banyak lagi investasi langsung, terutama dari luar negeri. Program yang diluncurkan sejak 2011 tersebut, setiap tahunnya menyeleksi provinsi-provinsi yang dianggap paling ideal sebagai tempat tujuan investasi

(sumber: www.static6.com)

PROGRAM REGIONAL CHAMPIONS SEBAGAI KATALIS PENINGKATAN INVESTASI Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah mencanangkan program Regional Champions untuk menarik lebih banyak lagi investasi langsung, terutama dari luar negeri. Program yang diluncurkan sejak 2011 tersebut, setiap tahunnya menyeleksi provinsi-provinsi yang dianggap paling ideal sebagai tempat tujuan investasi Keuntungan bagi provinsi terpilih, selain mendapat penghargaan, mereka juga akan dimasukkan dalam promosi bersama yang dilakukan BKPM dalam menarik investasi. Program ini diharapkan mampu memicu provinsi lain untuk terus memperbaiki diri. Di tahun-tahun sebelumnya, dalam mendorong peningkatan investasi di daerah, BKPM menyelanggarakan ajang Investasi Award yang diberikan kepada provinsi, kota, dan kabupaten yang dianggap paling sukses dalam menarik investor. Di awal peluncuran program, tujuh provinsi terpilih yaitu Aceh, Sumatra Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawsi Utara. Ketujuh provinsi ini dipilih karena dianggap memiliki kemampuan lebih. Sedangkan kriteria yang dipakai untuk menentukan provinsi mana yang layak disebut Regional Champions adalah mereka yang memiliki pertumbuhan ekonomi, tekad dalam melakukan reformasi, kesiapan perangkat daerah terutama dalam hal kemudahan investasi, dan ketersediaan serta kualitas infrastruktur ‘lunak’ dan ‘keras’.

(sumber: World Bank)

01.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Mahendra Siregar, Selasa 1 Oktober 2013, menyatakan, salah satu fokus utama yang akan dikerjakan dalam mengemban jabatan barunya adalah menghitung ulang target investasi yang ditetapkan pemerintah tahun depan.

Setahun kemudian, 2012, Jawa Timur dan Sumatra Selatan lah yang terpilih. Sebagai ‘hadiah’, Jawa Timur dan Sumatra diajak bertemu dengan para investor dari Australia. Menurut Chatib Basri, yang waktu itu menjadi Kepala BKPM, Jawa Timur mendapat predikat tambahan yaitu terbaik dalam hal Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Jawa Timur telah mengembangkan sistem e-tracking, selaras dengan yang telah diterapkan BKPM. Para investor bisa memonitor proses surat perijinan yang sedang mereka lakukan. Monitoring bisa dilakukan lewat komputer atau pun ponsel. “Jika surat berhenti terlalu lama di suatu titik, ia bisa segera melayangkan surat aduan yang akan direspon segera oleh BKPM,” kata Chatib. Untuk nilai investasi Jawa Timur di triwulan III tahun 2012 membukukan investasi sebesar Rp90,03 triliun atau naik 11,34%. Sedangkan nilai investasi di Sumatra Selatan untuk tahun 2012 tercatat Rp13 triliun. Provinsi lain yang dianggap cukup berprestasi, namun masih perlu peningkatan dalam hal Pelayanan Terpadu Satu Pintu terutama dalam hal penerapan sisem e-tracking adalah Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Riau, dan Kalimantan Timur. Total investasi dari provinsi-provinsi tersebut di tahun 2012 mencapi 70% dari total investasi nasional.

02.

Di tahun 2013 Provinsi Jawa Timur kembali memenangkan penghargaan sebagai Regional Champion, ditemani oleh Jawa Barat, dan Kalimantan Timur. Kali ini sebagai ‘hadiah’, perwakilan dari ketiga provinsi tersebut difasilitasi oleh BPKM untuk menghadiri forum promosi investasi di Roma, Italia, bertajuk Forum Regional Investment Opportunities. Data dari BKPM menunjukkan bahwa selama tahun 2013, Jawa Timur berhasil merealisasikan investasi senilai Rp75,6 triliun terdiri dari Rp34,8 triliun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), yang menempatkannya di urutan pertama untuk investasi PMDN, dan US$3,4 miliar atau sekitar Rp40,8 triliun Penanaman Modal Asing (PMA). Sementara itu Jawa Barat membukukan investasi PMA terbesar di Indonesia di tahun 2013 dengan nilai sebesar US$7,1 miliar atau sekitar Rp85,2 triliun. Sementara untuk PMDN, nilainya mencapai Rp9. Dengan demikian secara total, Jawa Barat merealisasikan investasi senilai Rp94,2 triliun. For complete information, visit www.thepresidentpost.com or directly scan this QR Code to your destination.

03.

Menurut Ketua BKPM Mahendra Siregar, secara keseluruhan Jawa masih menjadi tempat tujuan investasi utama, baik untuk PMDN maupun PMA, yang mencapai 57,8% dari nilai total investasi yang mencapai Rp398,6 triliun di tahun 2013. Setelah itu, Sumatra dan Kalimantan yang masing-masing menyumbangkan nilai investasi 13,8%. Sedangkan untuk sektor yang paling diminati PMDN adalah listrik, gas dan air yang masing-masing mencapai Rp18,3 triliun, kemudian diikuti oleh industri makanan, transportasi, penyediaan gudang, dan telekomunikasi dengan nilai investasi Rp8,3. Setelah itu industri logam dasar, barang logam, mesin dan elektronik Rp4,9 triliun, lalu industri kertas, barang dari kertas dan percetakan Rp4,7 triliun. PMA lebih memilih industri alat angkutan dan transportasi senilai US$3,7 miliar atau sekitar Rp44,4 triliun. Disusul kemudian oleh industri logam dasar, barang logam, mesin dan elektronik masing-masing US$3 miliar; listrik, gas dan air US$2 miliar; industri kimia dasar, barang kimia dan farmasi US$1,6 miliar; sedangkan transportasi, gudang dan telekomunikasi US$1,4 miliar. (ing/berbagai sumber)

04.

02.

Infrastruktur Jawa Timur.

03.

Irigasi Komering Sumatera Selatan.

04.

SPAM IKK Candi, Desa Kedung Nguling, Kabupaten Sidoarjo.

hal.16

EDISI PROVINSI




INVESTASI The President Post

Menanti Obligasi Daerah Dengan neraca defisit yang kini dijalankan oleh pemerintah Indonesia mendorong pesatnya perkembangan penerbitan obligasi pemerintah yang membawa konsekuensi peningkatan total utang pemerintah.

Sebagai gambaran di tahun 2007 pemerintah memiliki hutang dalam bentuk surat berharga negara sebesar Rp803 triliun, dalam 6 tahun di akhir 2013 hutang tersebut meingkat 2 kali lipat menjadi Rp1661 triliun. Sebagian hutang ini digunakan untuk menambal defisit APBN untuk transfer ke daerah yang terus semakin besar setiap tahunnya. Sayangnya walaupun terdapat kenaikan transfer dana yang cukup besar namun manfaatnya pada pembangunan daerah relatif kecil. Hal ini terlihat dari laporan penggunaan dana APBD dari berbagai daerah yang umumnya menunjukkan komponen terbesar dari transfer dana tersebut habis untuk pembiayaan gaji pegawai dan biaya operasional administrasi. Porsi pembiayaan pembangunan infrastruktur untuk masing-masing daerah sendiri masih sangat kecil. Kondisi ini secara teoritis akan membuat daerah-daerah sulit untuk berkembang. Berdasar pada Undang-Undang No.33 Tahun 2004 yang diatur lebih lanjut dengan PMK nomor 147/PMK.07/2006 sebenarnya pemerintah daerah dapat mencari pembiayaan untuk kegiatan investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat dalam bentuk obligasi daerah. Ironisnya hingga saat ini belum ada satupun pemerintah daerah yang menerbitkan obligasi daerah meski seharusnya dapat memberikan manfaat bagi pembangunan infrastruktur di daerah seperti pembangunan/pembukaan jalan menuju akses

pengolahan sumber daya alam, pembangunan jalan tol, pembangunan pelabuhan, lapangan terbang, air minum, pusat perbelanjaan, rumah sakit dan lain-lain yang akan menciptakan jaringan kegiatan ekonomi yang sangat luas dan akan menyediakan banyak lapangan kerja di daerah-daerah. Penerbitan obligasi daerah juga mendorong pemerintah daerah untuk secepatnya menerapkan prinsip-prinsip good governance seperti transparansi dan responsibility dalam pengelolaan keuangan daerah. Potensi manfaat obligasi daerah sendiri sangat besar untuk industri pasar modal. Adanya semangat otonomi daerah yang menjadi euforia saat ini diperkirakan akan mendorong minat masyarakat yang tinggi untuk membeli obligasi daerah. Disamping itu bila didukung adanya pemberian berbagai fasilitas yang melekat dalam instrument obligasi daerah seperti misalnya penangguhan pajak, memungkinkan obligasi daerah akan lebih diminati masyarakat dibandingkan dengan minat masyarakat terhadap obligasi korporasi. Tambahan lain yang diperkirakan dapat mendorong peluang keberhasilan penerbitan obligasi daerah yaitu adanya kenaikanyang cukup besar jumlah keluarga mampu atau kelas menengah di Indonesia. Berdasarkan data perbankan dari Bank Indonesia bahwa dana masyarakat yang disimpan dalam perbankan relatif besar, dana pihak ke tiga di bank per oktober 2013 mencapai Rp3500 triliun yang sebagian besar dalam bentuk deposito dan tabungan.

Bila obligasi daerah mampu memberikan imbal hasil yang menarik dan mampu menarik 5% dari DPK tersebut maka sudah terkumpul dana sebesar Rp175 triliun yang dapat dipergunakan untuk pengembangan infrastruktur daerah. Jumlah ini sudah lebih dari cukup untuk awal perkembangan obligasi daerah selain itu dana tersebut juga menambah kapitalisasi pasar modal kita yang saat ini ada di Rp4.200 triliun. Edukasi bagi masyarakat investor juga perlu secara intensif dilakukan agar memahami risiko obligasi daerah tersebut apabila diterbitkan. Beberapa fakta seperti obligasi daerah tidak dijamin oleh pemerintah perlu ditekankan. Berikutnya pemerintah perlu berkolaborasi dengan pemangku kepentingan seperti Otoritas Jasa Keuangan untuk mengatur strategi yang perlu diterapkan agar daerah-daerah di Indonesia dapat segera menerbitkan obligasi daerah. Obligasi daerah sebagai instrumen baru yang akan diperkenalkan diyakini memiliki nilai yang sangat strategis sehingga sudah selayaknya pemerintah pusat proaktif untuk mendorong pemerintah daerah yang potensial untuk segera menerbitkan obligasi daerah. Dengan wilayah yang sangat luas dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia serta kondisi sumber daya yang sangat beragam, maka diperkirakan penerbitan obligasi daerah akan semakin mempercepat pemerataan pembangunan daerah-daerah di seluruh Indonesia.




Gubernur Aceh

Zaini Abdullah “Mantan Petinggi GAM Yang Kharismatik”



EDISI PROVINSI

hal.17

Serambi Mekah Di Ujung Utara Sumatera “Tsunami 2004 mengingatkan ganasnya bencana yang terjadi di kota Serambi Mekah ini. Nanggroe Aceh Darussalam pernah menjadi kota mati setelahnya, sebelum akhirnya dibangun kembali. Hanya lima masjid yang tetap kokoh berdiri saat bangunan di sekeliling luluh lantak karena tsunami. Kelima masjid itu adalah Masjid Raya Baiturrahman, Masjid di daerah Ulelee, Masjid di daerah Khaju, Masjid Lhoknga, Mesjid kecil di daerah Ulele.”

02.

“Sebelum menjabat sebagai Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Aceh ke 17, masa bakti 2012-2017, Zaini Abdullah adalah petinggi dari GAM (Gerakan Aceh Merdeka). Dokter keluarga lulusan Universitas Sjukhus Huddinge, Stockholm-Swedia, ini diusung oleh Partai Aceh. Ia diusung bersama wakilnya, Muzakir Manaf, mantan Panglima GAM yang saat ini menjabat sebagai Ketua Partai Aceh.”

Zaini bergabung dalam GAM untuk menentang kesewenang-wenangan pemerintah pusat terhadap Aceh. Dalam masa konflik antara Aceh dan pemerintah pusat, ia sempat berganti warga negara menjadi warga negara Swedia. Pada akhirnya ia kembali menjadi warga negara Indonesia karena tugas yang diembannya selama lima tahun untuk memimpin Aceh.

01.

03.

03.

Ia terlibat di GAM karena cita-citanya untuk pembebasan dan kesejahteraan rakyat Aceh. Sebelum terlibat di GAM dan menjadi Gubernur Aceh, profesi dokter telah menjadi bagian hidupnya. Di mata masyarakat, ia dijuluki sebagai sosok yang karismatik. Kekhasan dalam tampilannya sehari-hari sebagai tokoh masyarakat adalah berkacamata, berjenggot dengan rambut yang semakin memutih. Zaini selalu mengenakan jas warna hitam, berkemeja putih, dan dalam berbagai acara ia mengenakan baju koko berwarna putih. Bagi sejumlah orang, ia adalah tokoh yang berperan dalam perjuangan dan perdamaian Aceh. Saat ini, Zaini Abdullah dituntut mundur oleh para aktivis dan mahasiswa yang tergabung dalam Karam (Koalisi Rakyat Aceh Menggugat). Perilaku birokrasi di Aceh dinilai bertolak belakang dengan semangat negeri syariah sebagai salah satu keistimewaan Aceh. Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf dikatakan gagal mewujudkan perubahan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh. Karena yang menikmati uang APBA (Anggaran Pendapatan Belanja Aceh) 2013 adalah orang-orang di sekeliling Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh

04.

01.

02.

03.

Aceh dianggap sebagai pintu masuknya agama Islam di Indonesia, karena itu penduduknya menerapkan kehidupan berdasarkan Islam secara lebih konservatif dibandingkan provinsi lainnya. Walau begitu ada juga penduduk Aceh yang memeluk agama lain.

Provinsi ini kaya akan gas alam, yang menurut sejumlah analis cadangannya merupakan yang terbesar di dunia. Perusahaan penghasil gas alam yang beroperasi di Aceh diantaranya British Petroleum dar Inggris dan ExxonMobil dari Amerika Serikat.

04.

05.

Sebagai penunjang kegiatan perekonomian, ada sebelas bandar udara di Aceh. Pendukung lainnya adalah jalan negara, jalan kabupaten, dan jalan provinsi. Untuk transportasi laut tersedia lima belas pelabuhan. Juga didukung dengan sepuluh kawasan industri dan fasilitas listrik dan telekomunikasi. Penduduk Aceh terdiri dari berbagai suku. Suku asli diantaranya Gayo, Alas, Tamiang, Simeuleu, Kluet, dan Aneuk Jamee. Sedangkan suku pendatang diantaranya Jawa, Minang, Palembang, Makassar dan lain-lain.

Sementara itu komoditi unggulan dari sektor pertanian meliputi kelapa sawit, kakao, karet, kopi, kelapa, cengkeh, dan nilam. Pada sub sektor perikanan, komoditi yang diunggulkan berupa perikanan tangkap, budidaya jaring apung, budidaya keramba, budidaya kolam, budidaya laut, budidaya sawah, dan budidaya tambak. Sedangkan pada sektor pariwisata, yang diunggulkan adalah wisata alam, wisata adat, dan budaya.

Semboyan Aceh: Pancacita (Lima Cita-Cita)

ACEH

-Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Maloy (sumber: www.google.com)


“Aceh Bangun Moda Transportasi Kereta Api”


Pasca tsunami di Aceh pada 2004 lalu, berbagai perbaikan dan pembangunan telah dilakukan di Aceh. Hal tersebut merupakan hasil kerja sama masyarakat bersama pemerintah yang dibantu NGO (Non Government Organization), serta BRR (Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi). Infrastruktur sudah membaik, investasi memadai, listrik yang sebelumnya sering hidup mati bisa dikurangi dan terus diantisipasi. Masyarakat di pesisir kawasan tsunami juga sudah merasakan pembangunan tersebut.

Selain kereta api, pemerintah Provinsi Nanggroe Darusalam juga bergiat pada proyek jalan bebas hambatan (high grade highway). Sumber dana kedua proyek tersebut bukan berasal dari APBA (Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh), melainkan dari dana MP3EI. Menurut Abubakar, proyek jalan bebas hambatan tersebut merupakan bagian dari dua proyek infrastruktur program MP3EI. Proyek satunya adalah pembangunan pelabuhan.

Untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terpencil terhadap pelayanan moda transportasi kereta api, pada 2013, Kemenhub (Kementerian Perhubungan) menyediakan angkutan KA (Kereta Api) Perintis. Jenis moda kereta api terbaru ini pertama kali telah diuji coba di sejumlah wilayah Nanggroe Aceh Darussalam. Menurut Menteri Perhubungan EE Mangindaan, untuk mewujudkan moda transportasi perintis darat ini, Kemenhub mengalokasikan dana sebesar Rp1,38 miliar.

Jalan bebas hambatan dimaksud akan mirip seperti jalan tol, tetapi tidak bisa disebut jalan tol. Sedangkan untuk dana proyek yang rencananya sudah diplot dari APBA tahun 2012, dialihkan untuk melanjutkan pelaksanaan program jalan tembus lintas tengah dan program-program mendesak lainnya. Dana program kereta api juga dianggarkan untuk pembangunan pelabuhan laut.

Jalur Krueng Mane-Bungkah-Kueng Geukuh menjadi rute perintis pertama yang dibuat pemerintah. KA Perintis diharapkan akan menjamin keberlangsungan dan percepatan pembangunan KA Aceh di masa datang, terutama untuk pencapaian terget MP3EI( Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia).

Selain membangun jalan bebas hambatan (high grade highway), Pemerintah Aceh juga berupaya mempercepat pembangunan ekonomi dengan melalui pembangunan di bidang pertanian dan migas. Dalam percepatan pembangunan tersebut, pemerintah berencana mengembalikan Aceh sebagai lumbung pangan.

Dengan kehadiran KA perintis, masyarakat Aceh diharapkan bisa lebih mengenal moda transportasi ini dan menyukainya sehingga mereka mempunyai lebih banyak pilihan dalam bertransportasi.

Aceh pernah menjadi produsen besar untuk hewan ternak sapi serta kedelai. Pemerintah juga akan mengalokasikan lahan seluas tiga hektar per kepala keluarga. Lahan itu diperuntukkan bagi perkebunan karet rakyat untuk sepuluh ribu kepala keluarga pertama. Tujuan pemberian lahan itu agar rakyat bisa berkebun di kebun sendiri. Pemerintah juga telah menetapkan untuk membangun kilang minyak kapasitas 300.000 barel per hari (bbl/d) di lokasi Arun Lhokseumawe.

Selain kereta perintis, Kemehub juga akan mengembangkan pembangunan jaringan kereta Aceh mulai tahun 2014 hingga 2016 dengan jalur Bireung-Lhoksemauwe sepanjang 65 km, dan Langsa-Batas Sumut sepanjang 32 km. Sedangkan pada 2017 hingga 2020 akan dibangun jalur Lhoksemauwe-Langsa sepanjang 166 km. Selanjutnya pada 2021 hingga 2025 dibangun jalur Bireun-Sigli sepanjang 107 km, dan Sigli-Banda Aceh sepanjang 120 km. Abubakar Karim, Ketua Bappeda Provinsi Aceh berharap agar proyek ini dapat menjadi Railway Trans Sumatera.

Pada 2014, Pemprov Aceh juga akan membangun bendungan raksasa Krueng Keureuto dengan dana dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Bendungan senilai Rp1 triliun ini dimaksudkan untuk mengatasi banjir yang setiap tahun melanda Aceh Utara, terutama daerah pesisirnya.

hal.18

EDISI PROVINSI





Semboyan Sumatera Utara: Mar Sipature Hutana Be (Berlomba lomba membangun daerah)

-Sumut Lima Besar Swasembada Beras Nasional (sumber: www.pkssumut.or.id)

SUMATERA UTARA Indonesia Bagian Barat

“


Provinsi Sumatera Utara saat ini sedang bergiat untuk meningkatkan bidang pertanian dan ketahanan pangan. Peningkatan ini diharapkan dapat mempertahankan swasembada pangan yang telah dicapai Sumatera Utara pada 2012 dan 2013 dengan mempertahankan posisinya di lima besar lumbung beras Indonesia. Tak hanya surplus beras, Sumatera Utara juga berhasil mempertahankan prestasi swasembada jagung. Untuk mendukung hal itu, diharapkan dengan ketersediaan sumber daya lahan dan air, kemajuan teknologi, serta dukungan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pertanian, maka produksi padi di Sumatera Utara dapat ditingkatkan melalui kegiatan pencetakan areal sawah baru, meningkatkan luas panen dan meningkatkan produktivitas lahan. Pada tahun 2014 diharapkan pertumbuhan produksi beras menjadi 10 juta ton.

Gubernur Sumatera Utara

Gatot Pujo Nugroho “Putera Jawa Pertama Pimpin Sumatra Utara”

Membangun Dan Mempertahankan Swasembada Pangan di Sumatera Utara

Untuk mendukung percepatan swasembada beras di Sumatera Utara, Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara terus mempromosikan pengurangan konsumsi beras sebesar 1,5% per tahun dengan menggalakkan diversifikasi pangan melalui penggalian potensi pangan lokal dan penggalian kearifan lokal. Selain itu, Pemerintah Sumatera Utara juga telah melakukan penyusunan Peta Kerawanan Pangan untuk mengetahui lokasi dan faktor penyebab terjadinya kerawanan pangan, juga intervensi hasil penyusunan melalui pemberian bantuan dan Penguatan Usaha Kelompok untuk kategori rawan dan agak rawan pangan. Berbagai usaha tersebut juga telah didukung dengan pengembangan teknologi pertanian seperti kegiatan SRI (System Of Rice Intensification) pada 2013. Kegiatan SRI itu juga mengaplikasikan teknologi pengelolaan air serta pemanfaatan teknologi organik.

“Bila pada beberapa generasi terdahulu Sumatera Utara selalu dipimpin oleh para putera daerah dari Bumi Andalas, tak demikian ketika Gatot Pujo Nugroho dilantik sebagai Gubernur Sumatera Utara ke tujuh belas. ”

Laki-laki kelahiran Magelang ini merupakan anak ke dua dari lima bersaudara. Gatot tumbuh besar di komplek prajurit TNI di Magelang. Selain terbiasa dididik dengan disiplin tinggi khas keluarga tentara, Gatot dan saudara-saudaranya juga tumbuh dalam suasana keluarga yang religius. Kedua orangtuanya, termasuk kakek nenek dari kedua orangtuanya itu, dikenal sebagai tokoh agama dan panutan di lingkungannya masing-masing. Sejak kecil Gatot dekat dan berminat tinggi dengan keislaman. Sejak SD, Gatot sudah terbiasa menjaga sholat lima waktu. Teman-teman sepermainannya menjulukinya “Kyai” karena kedekatannya dengan hal-hal berbau keislaman.

01.

02.

03.

04.

05.

Selanjutnya untuk pengembangan organik telah dikembangkan rumah kompos sebanyak enam unit serta APPO (Alat Pencacah Pupuk Organik) sebanyak enam unit. Kegiatan itu bertujuan untuk mengembangkan pupuk organik dengan memanfaatkan sisa pertanaman ataupun kotoran ternak yang ada. Selain berusaha meningkatkan swasembada beras, ketahanan pangan pada 2014, Sumatera Utara juga melaksanakan berbagai pembangunan infrastruktur. Pada 2014, dalam RAPBD (Rancangan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah), sebaran pembiayaan infrastruktur ada di wilayah pantai barat dan timur, serta dataran tinggi. Pada tahun 2013, melalui Dinas Bina Marga, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berhasil merealisasikan berbagai program pembangunan, termasuk peningkatan, dan pemeliharaan periodik jalan sepanjang 161,50 km. Dinas Bina Marga juga telah melakukan pembangunan dan penggantian jembatan sepanjang 308 m.

Julukan ”Kyai” itu masih sering ia terima hingga studinya di STM (Sekolah Teknik Menengah) yang akhirnya menjadi cita-citanya. Setamat STM, Gatot juga bercita-cita untuk menjadi tentara. Tapi karena keterbatasan biaya, memaksa Gatot mengurungkan kedua cita-citanya itu.

Selain itu, provinsi ini juga dikenal kaya dengan gas alam di daerah Tandam, Binjai. Ada juga minyak bumi di Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat. Juga ada penambangan biji dan peleburan alumunium di Kuala Tanjung, Kabupaten Asahan.

“Sumatera Utara yang dikenal dengan obyek wisata Danau Toba-nya ini merupakan provinsi ke empat terbesar setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Karena terletak dekat Selat Malaka (Malaysia) dan Singapura, provinsi ini berada di kawasan jalur perdagangan internasional. ”

Setelah pemecatan Syamsul Arifin sebagai gubernur, Gatot diangkat sebagai gubernur untuk masa bakti lima tahun oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi pada 2013. (yhn/berbagai sumber)

04.

01.

Sungai-sungai yang berhulu di pegunungan sekitar Danau Toba juga merupakan sumber daya alam potensial sebagai sumber daya PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air). Yang terkenal adalah PLTA Asahan sebagai pembangkit listrik terbesar di Sumatera. Topografi wilayah ini terdiri dari daerah pantai, dataran rendah dan dataran tinggi serta pegunungan Bukit Barisan yang berada di tengah-tengah dari utara ke selatan. Sama seperti provinsi lain, Sumatera Barat dikenal dengan suku yang multietnis. Suku asli adalah suku Batak, Nias, dan Melayu. Beragam agama ada di provinsi lain, termasuk kepercayaan seperti Konghucu, Parmalim, dan animisme. (yhn/berbagai sumber)

02.

03.

Penanganan berbagai kendala ini membutuhkan waktu yang menyebabkan kontraktor harus menunggu. Kendala juga berasal dari keterbatasan keberadaan AMP (Asphalt Mixing Plant) yang bersertifikasi. Dengan keterbatasan tersebut, kontraktor terkadang harus antri untuk menerima layanan perusahaan penyedia AMP sebagai pihak ketiga. (yhn/berbagai sumber)

Tanaman Pangan Dan Perkebunan Primadona Sumatera Utara

Selanjutnya, Gatot menjadi wakil Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin. Gatot diangkat menjadi penjabat (Pj.) Gubernur Sumatera Utara karena Syamsul Arifin ditahan. Ia berstatus tersangka, dalam kasus korupsi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), Kabupaten Langkat.

Perkebunan tersebut tersebar di Deli Serdang, Langkat, Simalungun, Asahan, Labuhanbatu, dan Tapanuli Selatan. Sumatera Utara juga dikenal sebagai penghasil komoditas holtikultura (sayur-mayur dan buah-buahan); misalnya jeruk medan, jambu deli, kol, tomat, kentang, dan wortel yang dihasilkan di Kabupaten Karo, Simalungun, dan Tapanuli Utara. Produk holtikultura tersebut telah diekspor keluar negeri.

Diharapkan pada lima tahun kedepan terhitung sejak 2013, realisasi jalan mantap di Sumatera Utara terlaksana, seperti yang diharapkan Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho. Pada 2013 adalah langkah awal untuk mewujudkan target 95% jalan mantap di provinsi ini. Untuk mewujudkan hal tersebut, berbagai kendala perlu diatasi, salah satunya kendala yang dihadapi para kontraktor menyangkut hambatan berupa utilitas publik seperti tiang listrik yang berada di area jalan, pipa air minum yang dangkal sehingga memerlukan koordinasi dengan pihak terkait.

-Panen padi (sumber: margind.com)

Keterlibatan Gatot di PKS (Partai Keadilan Sejahtera) berawal dari dakwah di Masjid Dakwah USU (Universitas Sumatera Utara). Intensitas kegiatannya di partai semakin tinggi seiring waktu. Puncaknya ketika Gatot menduduki jabatan sebagai Pelaksana Harian (PLH) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Sumatera Utara pada 2005.

Perkebunan merupakan industri andalan sebagai penyangga perekonomian di Sumatera Utara. Perkebunan tersebut dikelola oleh perusahaan swasta dan negara dengan yang menghasilkan karet, cokelat, teh, kelapa sawit, kopi, cengkeh, kelapa, kayu manis, dan tembakau.

”





EDISI PROVINSI

hal.19

Untuk mendukung pengembangan sektor kepariwisataan di Sumatera Barat, pemerintah daerah setempat bersama empat kota di Sumatera Barat melakukan promosi bersama. Penandatanganan perjanjian kerja sama tersebut telah dilakukan pada awal Januari 2014. Seperti yang diungkapkan Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno, bahwa pembangunan dunia kepariwisataan di Sumatera Barat merupakan sesuatu yang harus mendapatkan perhatian. Hal ini mengingat uniknya potensi alam provinsi ini dibandingkan dengan provinsi lain. Pengembangan sektor pariwisata ini bertujuan untuk memajukan pertumbuhan ekonomi yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Melalui usaha tersebut, diharapkan para wisatawan betah dan mengunjungi semua lokasi wisata di provinsi ini. Saat ini, konsentrasi tempat kunjungan para wisatawan masih berada di Kota Bukit Tinggi, Padang, Padang Panjang dan Kota Sawah Lunto. Pengembangan dan pembangunan sektor kepariwisataan ini membutuhkan fasilitas transportasi, penginapan serta pusat wisata kuliner. Pembangunan infrastruktur di lokasi obyek wisata juga diperlukan. Selain sektor pariwisata, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga memprioritaskan pembangunan jalan tol yang sudah dimulai sejak 2013. Pembuatan jalan tol Padang-Pekanbaru ini merupakan bagian dari program MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia). Jalan ini akan terkoneksi dengan jalan tol Trans Sumatera. Biaya pembangunan jalan tol bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara). Proyek infrastruktur lainnya di provinsi ini juga meliputi rencana perluasan dan optimalisasi pembangunan Pelabuhan Teluk Bayur. Perluasan Teluk Bayur diharapkan bisa menekan ongkos operasional serta menjadi jalur logistik perdagangan. Selain itu, Teluk Bayur juga bisa menjadi pelabuhan utama dalam mendistribusikan barang-barang saat terjadi bencana di daerah Sumatera Barat atau Pulau Sumatera. Pembangunan infrastruktur itu juga diharapkan bisa mendukung perkembangan sektor pariwisata di Sumatera Barat, diantaranya sektor wisata bahari atau kelautan. Selain itu juga untuk menarik para investor berinvestasi di Sumatera Barat. Tak hanya jalan tol, Pemerintah Sumatera Barat juga memberikan prioritas pada pembangunan Jembatan Kelok 9. Jembatan ini menjadi landmark untuk kepentingan pariwisata. Selain itu diharapkan juga dapat memberikan pengalaman seeing beautiful panoramic scene kepada pengguna jalan dan tidak merusak area hutan dan habitat (wildlife) di sekitarnya. Dukungan infrastruktur juga diberikan pada Kabupaten Solok Selatan. Pada awal Januari 2014, Gubernur Irwan Prayitno meresmikan jembatan baru di Nagari Sitapuih. Pembangunan jembatan itu menghabiskan dana sebesar Rp17,3 miliar dan dana itu dikucurkan dari dana APBD Sumatera Barat. Jembatan yang diberi nama “Golden Bridge” atau “Jembatan Emas”, diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat Solok Selatan. Pembangunan jembatan ini merupakan salah satu bentuk perhatian serius pemerintah Provinsi Sumatera Barat terhadap kemajuan pembangunan di Kabupaten Solok Selatan. Jembatan itu sekaligus menjadi hadiah di hari jadi Solok Selatan ke 10 yang jatuh pada tanggal 7 Januari 2014. Gubernur Sumatera Barat berharap agar Solok Selatan sebagai daerah otonomi mampu membangun daerah sesuai dengan potensi dan keinginan masyarakat. Diharapkan Solok Selatan setahap demi setahap mampu sejajar dengan daerah lain di Sumatera Barat bahkan Indonesia.

-Wisata

SUMATERA BARAT Indonesia Bagian Barat

“Sumatera Barat Membangun Pariwisata”

Menikmati Wisata Di Ranah Minang “Nama Provinsi Sumatra Barat, diambil dari sebutan Hoofdcomptoir van Sumatra's westkust ketika zaman VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie). Sebutan itu adalah sebutan untuk wilayah di kawasan pesisir barat Sumatera. ”

01.

Kuliner, Sumatera Barat (sumber: wisata.kompasiana.com )

Gubernur Sumatera Barat

Irwan Prayitno “Putra Asli Ranah Minang”

“Namanya sempat menjadi kontroversi saat bursa pencalonan Gubernur Sumatera Barat tahun 2005. Ia diduga bukan berasal dari Ranah Minang, karena namanya berbau Jawa dan tempat lahirnya di Yogyakarta. Padahal gelarnya dari salah satu suku di kota Padang, yaitu suku Tanjung adalah Datuak Rajo Bandaro Basa.”

03.

Sebagai aktivis Islam, pada pagi subuh, politisi PKS (Partai Keadilan Sejahtera) ini sudah bertemu dengan masyarakat melalui berbagai ceramah yang diberikan. Setelah itu, dilanjutkan dengan tarbiyah. Ayah dari sepuluh orang anak, satu cucu dan suami dari Nevi Zuairina ini dipercaya menjadi Pembina IKAMPAWIRA (Ikatan Kekeluargaan Masyarakat Pauh Sembilan Wilayah Utara).

05.

02.

01.

02.

03.

04.

Meski merupakan daerah rawan gempa, Sumatra Barat merupakan salah satu tujuan wisata di Indonesia. Berbagai danau ada di provinsi ini. Danau Singkarak merupakan salah satu danau terluas ke dua di Sumatera dan ke sebelas di Indonesia. Danau lainnya yaitu Danau Talang dan Danau Kembar, nama lain untuk Danau Diatas dan Danau Dibawah. Fasilitas wisata di provinsi ini cukup baik, juga sering diadakan berbagai festival dan event internasional. Beberapa kegiatan internasional diselenggarakan untuk menunjang pariwisata Sumatera Barat, seperti lomba balap sepeda Tour de Singkarak, event paralayang Event of Fly for Fun in Lake Maninjau, serta kejuaraan selancar Mentawai International Pro Surf Competition.

Ia juga menjadi Dewan Pengarah Pengurus Pusat Gebu (Gerakan Ekonomi dan Budaya) Minang. Sebagai bakti pada kota asalnya, Datuak Irwan menjadi Pembina Badko IKK (Badan Koordinasi Ikatan Keluarga Kota) Padang. Selain menjadi Gubernur Sumatera Barat masa bakti 2010-2015, Irwan Prayitno juga seorang guru besar. Aktivitas kependidikan dan konsentrasi pada manajemen dan sumber daya manusia, merupakan ranah ilmu yang dikuasainya. Ia produktif menulis berbagai buku seputar kedua hal tersebut. Termasuk menulis buku yang berhubungan dengan Islam. Sejak dirinya menjabat sebagai Gubernur Sumatera Barat, sudah ada tujuh puluh lima penghargaan yang diterimanya dari berbagai kalangan. Anak dari pasangan Djamrul Djamal dan (Alm) Sudarni Sayuti ini merupakan Gubernur Sumatera Barat ke dua puluh. Ibunya berasal dari Kuranji, Padang. Sedangkan ayahnya berasal dari Simabur, Tanah Datar. Irwan adalah anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) RI untuk dua masa bakti, 2004–2009 dan 2009-2014 dari PKS daerah pemilihan Sumatera Barat I.

Provinsi ini memiliki hampir semua jenis obyek wisata alam seperti laut, pantai, danau, gunung dan ngarai. Wisata budaya juga merupakan salah satu obyek wisata, diantaranya Festival Tabuik, Festival Rendang, permainan kim, dan seni bertenun. Selain itu ada juga wisata kuliner. Fasilitas pariwisata di Sumatera Barat juga didukung dengan akomodasi wisata, seperti hotel dan agen perjalanan, serta kereta api wisata yang beroperasi pada waktu tertentu.

Provinsi Ranah Minang ini terletak di pesisir barat bagian tengah pulau Sumatra yang terdiri dari dataran rendah di pantai barat dan dataran tinggi vulkanik yang dibentuk oleh Bukit Barisan. Iklim di provinsi ini secara umum adalah tropis dengan suhu udara yang cukup tinggi, yaitu antara 22,6°C sampai 31,5°C. Provinsi ini juga dilalui oleh garis khatulistiwa.


Semboyan Sumatera Barat: Tuah Sakato (Manfaat Kesepahaman)

hal.20

EDISI PROVINSI






RIAU Indonesia Bagian Barat

“

-PLTA Koto Panjang atau Pembangkit Listrik Tenaga Air Koto Panjang (sumber: www.riausupport.blogspot.com)

Air dan Listrik Untuk Riau

Pada 2014, Pemerintah Provinsi Riau menargetkan beberapa prioritas pembangunan dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) 2014 yang mengacu pada RKP (Rencana Pembangunan Pemerintah) 2014 Nasional. Beberapa prioritas itu meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia; percepatan dan perluasan infrastruktur; pemantapan ekonomi daerah; pengembangan kebudayaan dan pariwisata; pemantapan birokrasi tata kelola yang bersih dan produktif serta peningkatan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi; pembangunan daerah perbatasan dan terisolir; pemantapan pengendalian lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Semboyan Riau: Bumi Bertuah Negeri Beradat

Salah satu pembangunan yang terkait adalah investasi penyediaan air bersih di Provinsi Riau. Sejauh ini, tingkat pelayanan air bersih perkotaan di provinsi ini merupakan yang ke dua terendah di Indonesia dan terendah di Pulau Sumatera. Karena hal itulah, Pemerintah Provinsi Riau menggandeng perusahaan nasional dengan investasi di atas Rp300 miliar. Kerja sama sudah dilakukan dan sedang dalam proses pengkajian. Salah satunya dengan membuat peta jaringan wilayah distribusi di Kota Pekanbaru. Direncanakan, PD Pembangunan akan menerapkan sistem zona dalam implementasi awal. Diharapkan dari hasil kajian dari pihak investor sesuai dengan Amdal (Analisis

Mengenai Dampak Lingkungan). Selain itu, harga air yang disalurkan tidak membebani masyarakat. Tak hanya mengusahakan air bersih, saat ini pembangunan Proyek PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) di Riau dengan kapasitas 2x110 MW di Kecamatan Tenayan Raya sudah mencapai 73%. Pembangunan ini diprediksi selesai pada Desember 2014. Menurut Deputi Manager Hukum dan Humas PT PLN (Persero) WRKR (Wilayah Riau Kepulauan Riau), Sarno, tahap pertama proyek PLTU sedang dalam tahap pengerjaan peralatan. Unit 1 diperkirakan selesai pada Oktober 2014, sedangkan Unit 2 pada Desember 2014. Diharapkan kedua unit selesai pada akhir 2014 dan transmisinya sedang dibangun sehingga bisa dilakukan uji coba. Proses ini penting mengingat tenaga listrik yang dihasilkan cukup besar. Dijelaskan lebih lanjut bahwa pembangunan transmisi PLTU tersebut mengarah ke Gardu Induk Teluk Lembu dan Gardu Induk Garuda Sakti melalui Gardu Induk Pasir Putih. Masing-masing akan membutuhkan tower sejumlah 21 unit dan 165 unit. Sejauh ini, pihaknya telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah daerah karena terdapat beberapa titik tower yang melewati tanah milik pemerintah setempat.

”

Pemerintah daerah telah mendukung penuh pembangunan transmisi itu. Perihal kepemilikan tanah tersebut oleh PT PLN hanya tinggal menetapkan teknis peralihan kepemilikan sesuai dasar hukum. Dengan beroperasinya PLTU Riau, hal itu membantu sistem kelistrikan Sumatera Bagian Tengah, khususnya Riau. Setelah uji coba dan COD (Comersial Operasional Date) beroperasi, listrik langsung disalurkan ke masyarakat dan masuk ke interkoneksi Sumatera. PLN memperkirakan pertumbuhan pasokan listrik di wilayah Provinsi Riau dan Kepulauan Riau hanya 8% per tahun, sedangkan pertumbuhan kebutuhan listrik mencapai 14% per tahun. Untuk meningkatkan infrastruktur, Pemerintah Provinsi Riau akan melanjutkan sisa pembangunan Jembatan Siak IV pada tahun ini. Hal ini terkait dengan berakhirnya KSO (Kontrak Kerja Sama) pembangunan Jembatan Siak IV pada 2013. Selain di tingkat kota, pelaksanaan pembangunan di Riau juga dilakukan di tingkat kabupaten, seperti di Kabupaten Kepulauan Meranti. Di kabupaten ini, secara makro telah memantapkan tiga bidang prioritas kebijakan pembangunan pada tahun anggaran 2014. Ketiganya menyangkut pembangunan dan pengembangan infrastruktur, percepatan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia). (yhn/berbagai sumber)

Gubernur Riau

Djohermansyah Djohan “Birokrat Yang Rendah Hati” -Perayaan Imlek 2565 Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Kabupaten Kepulauan Meranti (sumber: merantionline.com)

IMLEK Meriah Di Riau

01.

02.

“Namanya pernah disebut-sebut sebagai calon Gubernur Aceh untuk masa bakti 2012-2017. Ayah dari dua anak, suami dari Yannidiarti ini ditugaskan sebagai Plt. Gubernur Riau mengisi kekosongan kepala daerah Riau. Ia mengemban tugas ini hingga Gubernur Riau hasil Pemilukada 2013, Annas Maamun, dilantik. Pelantikan molor disebab hasil Pemilukada disengketakan.” Saat masih menjadi pejabat teras di Kemendagri, figur Djohermansyah Djohan dikenal sederhana. Ia memilih tinggal di Perumahan Dosen Kompleks IIP, Jakarta, daripada tinggal di perumahan mewah pejabat. Menurutnya, ia merasa nyaman tinggal di lingkungan kampus. Ia merasa sudah menyatu dan tenang dengan sekeliling.

“Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi kaya di Indonesia. Provinsi yang terletak di jalur perdagangan dan pelayaran internasional “Selat Malaka” ini merupakan daerah strategis untuk investasi. Riau memiliki hampir semua kekayaan alam, seperti minyak bumi, batubara, emas, timah dan bahan tambang lainnya. Juga terhampar kekayaan hutan, perkebunan dan pertanian.”

01.

03.

04.

05.

04.

Meski sudah 36 tahun di dunia pemerintahan, tugas sebagai Plt. Gubernur Riau adalah hal baru yang diembannya. Karena hal itu, ia memiliki agenda mengunjungi beberapa kabupaten / kota di Riau yang belum pernah ia singgahi. Ia senang menyapa rakyat Riau. Ia menuturkan bahwa penugasan dirinya itu ibarat pejabat pusat yang turun gunung. Dengan tugasnya saat ini, ia berharap dukungan dari seluruh stake holder serta DPRD (Dewan Perwakilan rakyat Daerah), instansi pemerintah, hingga pers untuk kelancaran pemerintahan di Riau. Ia bertekad untuk menciptakan tata pemerintahan yang transparan dan akuntabilitas.

01.

05.

Djohermansyah mengawali karirnya di pemerintahan dengan menjadi Kasie (Kepala Seksi) Perekonomian Desa Subdit PMD Pemko Padang Panjang, Sumatera Barat. Sebelum menjadi Plt. Gubernur Riau, Djohermansyah adalah Dirjen Otda Kemdagri (Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri). Hingga saat ini, ada empat penghargaan penting yang diraih selama kariernya, yaitu : Sarjana Adhi Praja Nugraha dari Menteri Dalam Negeri (1984), Bintang Jasa Utama dari Presiden RI (1999), Satya Lencana Karya 20 tahun (1999) dan Satya Lencana Karya 30 tahun (1999). (yhn/berbagai sumber)

02.

03.

Riau juga memiliki peluang wisata potensial yang bisa dikembangkan maksimal. Provinsi ini memiliki berbagai wisata religi, budaya, dan sejarah, salah satunya adalah Perayaan Imlek yang menjadi tradisi di Kota Selat Panjang. Hampir setiap tahun perayaan Imlek di kota ini dirayakan sangat meriah, bahkan menjadi perayaan yang paling meriah di Provinsi Riau. Puluhan ribu orang dari dalam dan luar negeri, seperti Singapura, Malaysia, Hongkong, China, Taiwan berdatangan di Kota Selat Panjang untuk memeriahkan Imlek. Perayaan Imlek di Riau juga melibatkan seni budaya dari provinsi lain. Umumnya pembukaan perayaan dilakukan dengan menggotong tandu patung dewa yang diarak berkeliling kota, diikuti atraksi tarian liong (naga), dan barongsai (singa) yang diiringi Reog Ponorogo. Berbagai pulau juga menjadi obyek wisata di Riau. Umumnya, pulau-pulau tersebut memiliki pemandangan yang indah. Juga terdapat TNBT (Taman Nasional Bukit Tiga Puluh) yang memiliki ekosistem hutan hujan tropika dataran rendah. Berbagai jenis flora dan fauna langka dan dilindungi ada di taman ini. Riau kaya dengan pantai, tanjung, air terjun, danau, juga berbagai teluk. Suku Sakai, Talang Mamak, Suku Laut, Kualam Bonai, Akit merupakan suku asli di provinsi ini, selebihnya adalah suku pendatang. Agama mayoritas adalah Islam, selebihnya, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Riau beriklim tropis basah. (yhn/berbagai sumber)





EDISI PROVINSI

hal.21

Gubernur Kepulauan Riau

Muhammad Sani “Dari Anak Petani Menjadi Birokrat Tulen”

-Jembatan Tengku Fisabilillah (sumber: id.wikipedia.org)

KEPULAUAN RIAU “Tokoh yang terkenal dengan Gerakan Empat Azam ini memulai karir politiknya dari nol. Laki-laki kelahiran Kundur, Kepulauan Riau ini menyandang berbagai jabatan penting, mulai dari camat, sekretaris daerah, bupati, walikota, wakil gubernur hingga menjadi Gubernur Kepulauan Riau masa bakti 2010-2015. ”


“

Infrastruktur Untuk Menjembatani Pulau Besar Dan Pulau Kecil

”

Muhammad Sani adalah potret anak petani yang berhasil menggumuli hidup dalam keterbatasan yang kemudian bersinar. Ia dikenal sebagai figur yang sabar, ulet serta tulus dalam bekerja. Ia menyadari hanya dengan banyak bekerja, belajar dan membangun hubungan baik dengan sesama, hidup akan terangkat dari kubangan kemiskinan.

Beragam perencanaan pembangunan di provinsi Kepulauan Riau menjadi prioritas pada 2014 dan tahun selanjutnya. Muhammad Sani, Gubernur Kepulauan Riau menegaskan bahwa ada delapan bidang pembangunan yang telah diselaraskan dengan rencana pembangunan kabupaten/kota di provinsi itu. Arah kebijakan pembangunan itu antara lain difokuskan pada bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang kelautan dan perikanan, bidang pariwisata, bidang UKM (Usaha Kecil dan Menengah), bidang perhubungan (conectivity), bidang infrastruktur (jalan, listrik, air dan migas), bidang sosial dan pengentasan kemiskinan. Pada 2014, DPRD Kepulauan Riau juga menyetujui kelanjutan pembangunan Jembatan I Dompak dengan anggaran sebesar Rp200 miliar. Anggaran total yang dibutuhkan mencapai Rp409,830 miliar. Pembangunan jembatan tersebut telah dimulai pada 2007 bersamaan dengan jembatan II dan III yang membelah Laut Dompak. Untuk Jembatan Dompak I, Gubernur minta agar jembatan tersebut dibangun bercirikan Melayu. Jembatan tersebut menghubungkan kota Tanjung Pinang dengan pusat pemerintahan di Pulau Dompak.

Ketika memimpin Kota Administratif Tanjung Pinang, kota itu tumbuh menjadi kota perdagangan dan jasa serta tujuan wisata yang banyak diminati. Saat memimpin Karimun, ia juga berhasil memajukan Karimun. Daerah yang mulanya terbatas dari segi infrastruktur berubah menjadi daerah yang maju di berbagai sektor.

Selain membangun Jembatan Dompak, Pemerintah Kepulauan Riau juga akan membangun Jembatan Batam-Bintan. Menurut Gubernur, pembangunan jembatan ini merupakan salah satu upaya untuk mempermudah konektivitas antardaerah di Kepulauan Riau yang terdiri dari sejumlah pulau. Technical assistance jembatan tersebut dapat selesai pada 2014. Pembangunan jembatan diharapkan dapat dilakukan pada 2016. Rencananya, Jembatan Babin (Batam-Bintan) sepanjang 6,7 km akan menyambungkan Pulau Batam dan Bintan dan dua pulau yang terletak di antaranya, yaitu Pulau Tanjung Sauh dan Pulau Buau. Pada 2014, diharapkan pembangunan peti kemas Batu Ampar juga selesai. Pembangunan pelabuhan itu diperlukan untuk meningkatkan kapasitas sebelum Pelabuhan Tanjung Sauh selesai. Pembangunan pelabuhan ini diharapkan selesai pada 2014.

Perjuangan dan pengabdiannya yang tak kenal lelah tersebut berbuah manis. Karena prestasi itu, ia dianugerahi Satya Lencana Bintang Melati (2003) dan Satya Lencana Pembangunan (2004) oleh Presiden Republik Indonesia. Selain itu, ia juga dianugerahi Satya Lencana Karya Satya 30 tahun (1995), Pin Emas dari Menteri Agama RI (2003), Penghargaan Lencana Melati (2003), Manggala Karya Kencana (2009), Bintang Tanda Jasa Pratama (2009). Dari Malaysia, ia memperoleh Anugerah Sri Gemilang Presiden Pengakap (Pramuka) Melaka – Malaysia pada tahun 2007 dan penganugerahan Gelar Tun Perak oleh DMDI Melaka–Malaysia tahun 2008. Peraih gelar Setia Amanah oleh LAM Kepri Datok ini dalam autobiografinya berjudul “Untung Sabut”, meyakini bahwa tidak ada orang yang dapat menghindari takdirnya. (yhn/berbagai sumber).

Pada 2017, diharapkan prasarana serta sarana perkeretaapian akan disediakan di Batam. Hal ini untuk mendukung pulau tersebut sebagai kawasan industri. Untuk tahap awal, dibangun lintasan yang memiliki panjang 37,3 km. Lintasan sepanjang 17,7 km akan menghubungkan Batam Center, Batu Aji, dan Tanjung Uncang. Sedangkan 19,6 km lintasan lainnya akan menyambungkan Bandara Hang Nadim dengan Batu Ampar. Pembangunan prasarana perkeretaapian yang meliputi pekerjaan konstruksi dan pengadaan lahan dilakukan pada 2014-2016. Selain membangun jembatan, disetujui juga kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Provinsi Kepri di Batu 8 dengan dana yang dianggarkan sebesar Rp40 miliar dari total anggaran sebesar lebih dari Rp91 miliar.

Semboyan Kepulauan Riau: Berpancang Amanah Bersauh Marwah (Memperjuangkan mandat, memegang teguh tradisi)

Di wilayah tersebut, masyarakat sangat membutuhkan pembangunan pelabuhan, akses jalan, kantor pemerintah, sekolah dan gedung kesehatan yang memadai. Kesenjangan pembangunan itu tampak dari kesenjangan pembangunan ekonomi di kawasan hinterland yang sangat jauh tertinggal jika dibandingkan kawasan mainland. Dengan kondisi Kabupaten Karimun sebagai daerah kepulauan, infrastruktur utama yang dibutuhkan masyarakat adalah pelabuhan. Selain pelabuhan, sarana transportasi juga dibutuhkan untuk mengangkut anak-anak ke sekolah dari pulau ke pulau. (yhn/berbagai sumber)

Negeri Segantang Lada, Negeri Segantang Wisata

-Resort di Pulau Bintan,Kepulauan Riau (sumber:www.dianhark.blogspot.com)

Pada 2014, Ketua Komisi A DPRD Karimun, Zulfikar menilai pentingnya perhatian dari Pemerintah Kepulauan Riau untuk pembangunan kawasan pulau-pulau kecil atau hinterland. Menurutnya, kawasan tersebut sebagian besar masih miskin dan minim infrastruktur. Selama ini, perhatian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap masyarakat di kawasan pulau-pulau kecil itu masih kurang dibandingkan dengan masyarakat yang menetap di pulau besar atau mainland.

“Kepulauan Riau merupakan provinsi baru hasil pemekaran dari Provinsi Riau. Kawasan dengan hamparan ribuan pulau ini dijuluki juga dengan sebutan "negeri segantang lada". Pulau-pulau yang berserak dari Selat Malaka hingga Laut Cina Selatan itu merupakan salah satu aset wisata.”

01.

01.

02.

02.

01.

02.

03.

04. 03.

04.

05.


05.

Hamparan keindahan itu terdapat di kawasan pulau serta kawasan pantai dan laut di berbagai kabupaten dan kota. Beberapa jenis kegiatan bahari yang berkembang antara lain wisata selam, berenang dan pemancingan. Sebagai gerbang wisata mancanegara ke dua setelah Pulau Bali, tak hanya pantai dan bahari yang menjadi obyek wisata. Cagar budaya, makam-makam bersejarah, tarian-tarian tradisional serta berbagai acara khas daerah memperkaya potensi obyek wisata. Di Tanjung Pinang, ada Pulau Penyengat yang menjadi pulau bersejarah. Di pulau ini ada masjid bersejarah dan makam Raja Haji Fisabililah, serta Raja Ali Haji. Kepulauan Riau memiliki peluang pasar yang besar, karena terletak pada jalur lalu lintas transportasi laut dan udara yang strategis dan terpadat pada tingkat internasional. Selain sektor pariwisata, potensi lain adalah sumber daya mineral, termasuk minyak bumi dan gas. Juga pertanian dan peternakan mengingat tanahnya yang subur. Kondisi wilayah yang terdiri dari 96% lautan itu sangat mendukung untuk pengembangan usaha budidaya perikanan. Perairan Kepulauan Riau juga berpotensi sebagai media transportasi internasional dan transportasi domestik. Secara umum, kondisi iklim di provinsi ini beriklim tropis. Musim kemarau dan musin hujan berubah setiap setengah tahun. Secara demografi, Melayu merupakan suku asli yang mendominasi, selebihnya berbagai suku lain seperti Jawa, Tionghoa, Minangkabau, Batak, Bugis dan Banjar. Islam merupakan agama yang mendominasi. (yhn/berbagai sumber)

hal.22

EDISI PROVINSI





Gubernur Jambi

Hasan Basri Agus “Sosok Gubernur Yang Kaya Akan Penghargaan”

“Hasan Basri Agus memenangi pemilukada provinsi Jambi 2010 dan dilantik sebagai Gubernur Jambi ke 12 untuk memegang jabatan tersebut sampai tahun 2015. Sosoknya yang ingin selalu memberikan yang terbaik menjadikannya Gubernur yang seringkali menerima penghargaan.”

Lahir di Sungai Abang, Sarolangun, Jambi, 60 tahun lalu atau tepatnya tanggal 31 Desember 1953, Gubernur Hasan Basri Agus waktu kecil, menurut sejumlah temannya, memang sudah terlihat jiwa kepemimpinannya. Ia juga selalu memberikan perhatian kepada mereka yang kekurangan. Sepertinya bakat kepemimpinan Gubernur Hasan Basri Agus didapat dari kakek dan ayahnya yang semasa hidup mereka pernah menjabat sebagai kepala desa. Bahkan ayah Gubernur yang bernama Agus bin Demat sempat menjabat Kepala Desa Sungai Abang selama 32 tahun. Karirnya dimulai dari bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di Dinas Kesehatan Provinsi Jambi di tahun 1975. Perlahan namun pasti, jabatan yang disandangnya terus meningkat; mulai dengan Sekwilcam (sekretaris wilayah camat), Kasubag (kepala sub bagian), kemudian menjadi Camat, Kepala Kantor Catatan Sipil, sampai Sekda (sekretaris daerah) Kota Jambi, Bupati Sarolangu dan Gubernur Jambi. Sebagai Gubernur, Hasan Basri Agus terus berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat yang dipimpinnya. Gubernur percaya kualitas SDM sangat menentukan masa depan. Ia juga dikenal sangat memperhatikan hak-hak masyarakat setempat dan membela dengan sungguh-sungguh ketika ada perselisihan lahan antara penduduk suku anak dalam dan sebuah perusahaan kelapa sawit. Ketekunan dan kesungguhannya telah mengantarkan Gubernur Hasan Basri Agus ke berbagai penghargaan. Bahkan ia pernah menerima penghargaan sebagai pegawai negeri sipil RI teladan. Di bulan September 2013 Gubernur menerima Pena Emas dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) karena dianggap berjasa dalam pengembangan pers dan tidak pernah mencederai pers. Penghargaan lain yang diterima di tahun 2013 diantaranya Anubhawa Sasana Desa dari Menteri Hukum dan HAM Amit Syamsuddin sebagai wujud apresisasi akan keberhasilan Gubernur dalam menjadikan Jambi sebagai wilayah yang sadar hukum. Dari Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, ia juga menerima perhargaan terbaik pertama dalam penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah.

JAMBI

- Perencanaan Pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung (sumber: www.google.com)


“

Jambi Fasilitasi Pengembangan Segitiga Emas Indonesia-Malaysia-Singapura


”

Provinsi Jambi sedang membangun pelabuhan seluas 4.200 hektar di Ujung Jabung, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pelabuhan tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di area Segitiga Emas Indonesia-Malaysia- Singapura (IMS-GT/Indonesia-Malaysia-Singapore Growth Triangle). Saat ini pembangunan dalam tahap pembebasan lahan dan infrastruktur pendukung. Pemerintah daerah (Pemda) setempat telah mengucurkan Rp28 miliar untuk tahap pembangunan 2013. Dari anggaran tersebut, Rp8 miliar dipergunakan untuk pembebasan lahan, sedangkan sisanya Rp20 miliar dipakai untuk pembangunan akses jalan menuju ke pelabuhan dari Desa Simpang, Muarojambi, sepanjang 138 km. “Proyek ini merupakan cita-cita rakyat Jambi untuk membuat provinsi ini bangkit dan maju ke depan,” kata Gubernur Hasan Basri Agus belum lama ini. Ia menambahkan proyek pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung yang telah dimulai sejak 2012, diperkirakan akan selesai di tahun 2020 dan menelan biaya Rp4,5 triliun. Dalam pembangunannya, pelabuhan akan dibagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama yang akan dikerjakan sebagai skala prioritas adalah pelabuhan untuk bongkar muat crude palm oil (CPO), karena kata Fauzi Anshori, Ketua Bappeda Provinsi Jambi, kebutuhan akan fasilitas tersebut sudah sangat mendesak. “Dua bagian selanjutnya adalah pelabuhan untuk penumpang dan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal).” Dengan adanya Pelabuhan Ujung Jabung, diharapkan nantinya juga akan mendorong produksi pertanian, perkebunan dan kehutanan di Jambi. Menurut Wakil Gubernur (Wagub) Jambi Fachrori Umar, sejauh ini masih banyak lahan yang belum dimanfaatkan secara optimal di provinsi tersebut. “Lahan itu bisa dikembangkan menjadi hutan produksi, pertanian tanaman pangan dan perkebunan.” Saat ini kelapa sawit masih menjadi produk unggulan dari perkebunan Jambi. Luas area perkebunan sawit menduduki urutan ke dua setelah karet (sekitar 575 ribu hektar), namun produksinya menduduki urutan pertama yaitu rata-rata 1,3 juta ton per tahun. Sementara itu ada 33 pabrik pengolahan kelapa sawit yang beroperasi di Jambi, yang dimiliki oleh 26 perusahaan swasta. Kapasitas terpasang tercatat mampu mengolah kelapa sawit sebanyak 1,65 ton per tahun. Sebagian produk CPO diekspor ke Amerika dan Eropa, sebagian lagi dipasarkan ke beberapa kota lain dan sisanya diolah menjadi minyak goreng dan produk turunannya seperti margarine, gliserin, lemak khusus, shortening, lilin dan sabun. Produk bernilai tambah ini juga telah diekspor ke berbagai negara di dunia, termasuk Jepang, Amerika, Korea dan India. Menurut Wagub Fachrori, Jambi membutuhkan lebih banyak lagi perusahaan yang bisa mengolah CPO menjadi produk bernilai tambah. Tak jauh beda dengan CPO, produk karet Jambi juga diekspor ke Amerika, Eropa, dan juga Jepang. Karet telah menjadi penyumbang devisa terbesar ke dua setelah migas ke provinsi tersebut, dengan total ekspor sekitar 128 ribu ton per tahun senilai lebih dari US$432 ribu. Kini Jambi memiliki 9 pabrik pengolahan karet mentah menjadi crumb rubber dengan kapasitas produksi 365 ribu ton per tahun, tetapi pemanfaatan baru mencapai 243 ribu ton per tahun. Komoditas andalan sebagai sumber devisa masih minyak dan gas yang menyumbang 39% dari total nilai ekspor. Produk tambang unggulan lainnya adalah batubara dengan potensi cadangan sebesar 1,5 miliar ton, sementara kapasitas produksi saat ini 5 ton per tahun. Selain itu Jambi juga kaya akan batu gamping, marmer, batu granit dan pasir kuarsa. Sampai saat ini transportasi komoditas ke luar daerah dilakukan melalui tiga pelabuhan kecil yaitu Muara Sabak (44%), Talang Duku (41%), dan Kuala Tungkal (15%).

-Danau Kerinci, Jambi (sumber: www.google.com)

Dengan Masyarakatnya Yang Terbuka dan Alam Yang Kaya Ada berbagai versi tentang asal-muasal nama Jambi. Salah satunya berasal dari nama penguasa saat itu yaitu Ratu Selaras Pinang Masak, yang berhubungan dengan kerajaan Majapahit di Jawa. Pinang dalam bahasa Jawa disebut Jambe. Konon dari situlah lahirnya kata Jambi.

01.

Semboyan Jambi: Sepucuk Jambi Sembilan Lurah

01.

02.

03.

04.

05.

Jambi secara resmi ditetapkan sebagai provinsi pada tanggal 6 Januari 1957, yang kemudian diperingati sebagai hari ulang tahun provinsi tersebut. Dalam perjalannya, provinsi ini awalnya hanya terdiri dari 5 kabupaten dan 1 kota, dan kini telah mengalami pemekaran menjadi 9 kabupaten dan 2 kota. Terletak di tengah Sumatra, wilayah Jambi berbatasan dengan provinsi Riau di Utara, Kepulauan Riau di Timur, Sumatra Selatan di Selatan dan Sumatra Barat di sebelah Barat. Luas wilayah mencapai 50.000 km2 atau sekitar 5 juta hektar area darat dan 3.000 km2 atau sekitar 300.000 hektar area perairan. Topografinya sangat beragam, mulai dari ketinggan 0 m di atas permukaan laut (dpl) sampai 1.000 m dpl.

02.

03.

Iklim di provinsi Jambi memiliki curah hujan sedang dan lembab (97%) dengan intensitas rata-rata 3.030 mm. Panjang penyinaran matahari penuh rata-rata 4,2 jam per hari, sedangkan suhu rata-rata 27°C untuk dataran rendah dan 22°C untuk dataran tinggi. Penduduk Jambi yang berjumlah 3,2 juta jiwa mayoritas memeluk agama Islam dan lebih dari sepertiganya adalah usia produktif antara 20-50 tahun. Mayoritas angkatan kerja (47%) terserap di sektor pertanian, perkebunan dan perikanan. Sebanyak 26% bekerja di perdagangan, dan 13% di bidang jasa. Masyarakat Jambi dikenal sebagai tipikal orang melayu yang sederhana, egaliter dan terbuka. Hal ini tercermin pada motif-motif batik tradisional Jambi yang umumnya simpel, berdiri sendiri dan tak berangkai. Keterbukaan masyarakat Jambi dapat dilihat dari cukup banyaknya pendatang dari berbagai daerah dan suku.

04.

05.





EDISI PROVINSI

hal.23

Semboyan Bengkulu: Sekundang Setungguan Seio Sekato (Seberat apapun pekerjaan jika dikerjakan bersama-sama akan terasa ringan juga) Pelabuhan Bencoolen (sumber: www.ciputranews.com)

“

BENGKULU Indonesia Bagian Barat

Bengkulu Bangun Pelabuhan Internasional dan Rel Kereta

”


Pemprov Bengkulu tengah menggenjot pengembangan Pelabuhan Pulau Baai agar menjadi pelabuhan bertaraf internasional. Pemerintah pusat pun mendukung rencana tersebut dengan merencanakan pembangunan rel kereta api dari Pelabuhan Pulau Baai menuju Muara Enim, Sumatera Selatan, yang diprediksi menghabiskan dana puluhan triliun rupiah.

Pembangunan rel itu menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS). Karena dengan status KPS atau “Public Private Patnership” maka pemerintah bertanggungjawab menyediakan lahan. Pembangunan rel tersebut dalam rangka pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3I).

Pengembangan Pelabuhan Pulau Baai juga dilakukan oleh PT Pelindo I selaku operator pelabuhan. Pengembangan pelabuhan dilakukan dengan cara pengerukan alur masuk minimal 12 m LWS atau titik air terendah serta dilakukan perpanjangan break water atau pemecah ombak, sehingga operasional pelabuhan dapat dioptimalkan.

dilalui kendaraan berat dan angkutan peti kemas. Karena itu, ruas jalan Bengkulu - Lubuklinggau, akan ditingkatkan dari kelas III menjadi kelas II dengan standar lebar bahu jalan kiri kanan masing-masing 2 m dan lebar badan jalan 7 m atau dikenal dengan rumus 2-7-2 dengan muatan sumbu terberat (MST) dari 8 ton menjadi 10 ton.

Pembangunan rel kereta api Bengkulu-Muara Enim Sumatera Selatan sepanjang 230 km itu diprakarsai oleh sebuah konsorsium yang terdiri dari enam perusahaan yakni PT Hanwha S&C, PT Dohwa Engineering, PT Bara Alam Utama, PT True North Bridge dan PT Coalindo Adhi Nusantara, dengan PT Mandela Resources.

Rel kereta api akan melintasi tujuh kabupaten dan kota. Untuk Provinsi Bengkulu yakni Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kepahiang dan Seluma. Sedangkan untuk Provinsi Sumatera Selatan akan melintasi Kabupaten Empat Lawang, Lahat dan Muara Enim.

Guna mendukung pengembangan Pelabuhan Pulau Baai sebagai pelabuhan bertaraf internasional, Pemprov Bengkulu pun mulai merancang pembangunan infrastruktur pendukung, diantaranya perbaikan akses jalan menuju pelabuhan. Pemprov akan melebarkan jalan dari Bengkulu menuju Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Peningkatan jalan nasional ruas Bengkulu-Lubuklinggau, sepanjang 124 km, meliputi pekerjaan pelebaran dan pelurusan badan jalan membutuhkan dana sebanyak Rp 665 miliar.

Jalan tersebut perlu diluruskan agar jarak tempuh Bengkulu - Lubuklingga, dari selama ini tiga jam menjadi dua jam. Pelurusan jalan dilakukan dengan pemotongan tebing serta mengurangi tikungan tajam. Dengan demikian, berbagai komoditas ekspor non migas yang dihasilkan beberapa kabupaten daerah tetangga Bengkulu dapat dikapalkan melalui pelabuhan Pulau Baai.

Setiap perusahaan pun memiliki peran masing-masing. Diantaranya PT Hanhwa sebagai kontraktor, PT Coalindo Adhi Nusanta sebagai pemasaran batubara, PT Dohwa sebagai teknik pembangunan, PT True North Bridge sebagai konsultan finansial dan PT Bara Alam Utama sebagai pengguna jalur untuk mengangkut batubara yang diproduksi.

Rel kereta api tersebut akan berfungsi sebagai sarana angkutan batubara dan komoditas lainnya sehingga membuka keterisolasian Bengkulu dari wilayah Sumatera bagian timur. Beroperasinya rel tersebut juga akan menjadikan Pelabuhan Pulau Baai sebagai pintu ekspor bagi komoditas asal Bengkulu dan Sumatera Selatan.

Jalan nasional ini mendesak untuk dilakukan pelebaran dan pelurusan karena merupakan jalan pengumpan utama lintas barat - lintas tengah menuju Koridor Ekonomi Sumatera (lintas timur) yang dapat

Gubernur Bengkulu

Sungai Suci, Bengkulu (sumber: eldiaryakbar.wordpress.com)

Junaidi Hamsyah

Bengkulu: Provinsi Kaya Sungai

“Gubernur Yang Sebelumnya Tak Masuk Hitungan”

“Junaidi Hamsyah dilantik menjadi gubernur ke-10 Provinsi Bengkulu periode 2010-2015 pada 12 Desember 2012, menggantikan Agusrin M. Najamudin yang diberhentikan dari jabatannya sebagai gubernur karena tersandung kasus korupsi.” Ia dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 48/P Tahun 2012 tentang Pengangkatan Junaidi Hamsyah sebagai Gubernur Bengkulu Definitif, dan Kepres 40/P tahun 2012 tentang Pemberhentian Agusrin dari jabatan Gubernur Bengkulu periode 2010-2015 pada 12 April 2012. Sebelumnya, pria kelahiran 4 Februari 1970 ini menjabat sebagai wakil gubernur, mendampingi Agusrin. Junaidi harus menjadi Pelaksana Tugas (plt) gubernur Bengkulu setelah Agusrin tersandung kasus melanggar hukum.

“Pada awalnya Bengkulu adalah salah satu Karisidenan di Provinsi Sumatera Selatan. Baru pada tahun 1968, Bengkulu menjadi provinsi sendiri, terlepas dari Sumatera Selatan. Letaknya di sebelah barat pegunungan Bukit Barisan dan memanjang dari perbatasan Provinsi Sumatera Barat sampai ke perbatasan Provinsi Lampung sepanjang lebih kurang 567 km.”

Junaidi dilirik Agusrin menjadi wagub berkat popularitasnya sebagai dai. Alumnus Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Raden Fatah (sekarang IAIN Bengkulu) ini, selain menjadi guru agama di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Bengkulu, juga menjadi penceramah agama di berbagai tempat.

01. 04.

02.

01.

03.

04.

02.

03.

Mengingat pembangunan jalan Bengkulu - Lubuk Linggau membutuhkan dana besar (sekitar Rp665 miliar) maka pembangunan jalan dilakukan secara bertahap. Pada tahun 2014, Pemprov Bengkulu menyediakan dana di APBD sebesar Rp60 milyar. (djo/berbagai sumber)

Bahkan, tahun 2005, suami dari Honiarty itu terpilih sebagai Mubalik Teladan tingkat provinsi Bengkulu. Saat menjadi mubalik, Junaidi melanjutkan studi pascasarjana di Magister Manajemen Pendidikan di Universitas Bengkulu dan lulus tahun 2009. Sebenarnya, nama Junaidi tak masuk dalam bursa pencalonan gubernur dan wagub. Dari 21 nama yang kemudian disaring menjadi 9 nama, Junaidi tak pernah masuk daftar. Namun, tiga hari menjelang penutupan pendaftaran, Junaidi tetap diminta oleh Agusrin untuk mendampingi dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bengkulu. Setelah dilantik menjadi gubernur, Junaidi mencanangkan empat prioritas pembangunan yaitu infrastruktur dasar, ketahanan pangan, pendidikan dan kesehatan. Pada awal kepemimpinanya, beberapa program digeber yakni pembenahan struktur pemerintahan, percepatan serapan anggaran, perbaikan jalan dan irigasi, serta kesehatan. (djo/berbagai sumber)

Provinsi ini berbatasan dengan Sumatera Barat di utara, sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan, sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia dan Provinsi Lampung, dan sebelah barat berbatasan dengan Samudera Indonesia. Luas wilayah Provinsi Bengkulu 19.919,33 km2 dengan jumlah penduduk 1,77 juta (BPS, 2012).

Bengkulu merupakan wilayah daratan dengan topografi yang berupa pegunungan dan berbukit-bukit, dan berada pada ketinggian antara 791-2.500 m di atas permukaan laut. Wilayah ini memiliki kurang lebih 120 sungai. Iklim daerah Bengkulu termasuk tropis lembab, dengan curah hujan tidak merata yang beragam antara 2.236-4.581 milimeter setiap tahun. Suhu udara beragam antara 22°C - 33°C.

Sampai tahun 2012, sektor pertanian masih memiliki andil paling besar terhadap pertumbuhan ekonomi Bengkulu dengan menyumbangkan 30,39%, disusul sektor jasa dengan 22,22%. Perdagangan, hotel dan restoran menempati peringkat ketiga dengan menyumbang 20,42%.

Oleh sebab itu, pengambil kebijakan terus memberikan perhatian yang serius terhadap ketiga sektor ini, terutama sektor pertanian yang masih menjadi andalan di Provinsi Bengkulu. Perhatian juga difokuskan pada sektor perdagangan, hotel dan restoran di mana pertumbuhan yang cukup signifikan hanya terjadi di Kota Bengkulu, tidak merata pada kabupaten-kabupaten lainnya. Sedangkan tingginya andil sektor jasa sangat dipengaruhi oleh subsektor jasa pemerintahan umum, karena peningkatan belanja pegawai sebagai akibat terjadinya pertambahan jumlah PNS. (djo/berbagai sumber)

hal.24

EDISI PROVINSI



Twitter @President_Post 01.

02.

05.

02.

06. 01.

03.

04.

03.

04.

Anda dapat berkeliling mengunjungi Sungai Musi, Jembatan Ampera, Pulau Kemaro, Danau Ranau, dan Kota Pagaralam. Di sini pula tersaji aneka ragam tradisi serta budaya yang unik dan menarik.

05.

07.

Panorama air terjun terdapat di Kabupaten Muara Enim dan Lahat. Wisata budayanya meliputi Bukit Serelo, Gunung Dempo, Rumah Limas, pemukiman suku terasing Anak Dalam dan Kubu. Wisata sejarahnya antara lain situs Sri Wijaya, museum di Palembang, kompleks Pemakaman di Bukit Siguntang serta Benteng Kuto Besak.

06.

Provinsi Sumsel telah menerapkan program sekolah dan berobat gratis. Program ini terbukti mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) setiap tahun, bahkan di atas rata-rata nasional.

07.


Terbentang di kaki bukit jajaran Gunung Bukit Barisan yang megah, Provinsi Sumsel relatif datar namun sangat subur karena banyak sungai membelah daratan dan bermuara ke laut. Perkebunan kopi dan teh tersebar di seluruh area, namun kekayaan yang berlimpah dari provinsi ini berasal dari cadangan minyak, gas alam, batu bara, timah dan kuarsa.

Secara administratif Provinsi Sumsel terdiri dari 11 Kabupaten dan 4 Kota, dengan Palembang sebagai ibukota. Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi Kabupaten dengan luas wilayah terbesar yaitu 16.905,32 hektar, diikuti oleh Kabupaten Musi Banyuasin dengan luas 14.477 hektar.

Di samping itu, provinsi ini banyak memiliki tujuan wisata yang menarik untuk dikunjungi berupa gunung-gunung dengan flora dan fauna yang beragam, seperti Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS); sungai, danau, garis pantai yang sangat panjang.

Peningkatan juga terlihat pada Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata-rata Lama Sekolah, dan Pengeluaran per Kapita. Peningkatan terjadi di semua kabupaten/kota, yang menunjukkan bahwa pembangunan daerah semakin merata. (eny/berbagai sumber)

Gubernur Sumatra Selatan

Alex Noerdin "Bertekad Jadi Pelopor Pendidikan Inklusif"

-Fasilitas Produksi di Blok Rimau yang dioperasikan oleh PT Medco E&P Indonesia di Sumatera Selatan (sumber: www.skkmigas.go.id)


SUMATERA SELATAN Indonesia Bagian Barat

“Diusung oleh Partai Golkar, Demokrat, dan Bulan Bintang, Alex Noerdin memenangi Pemilukada 2013 dan menjadi Gubernur Sumsel untuk yang ke dua kalinya. Kali ini Alex didampingi oleh Ishak Mekki, yang sebelumnya adalah Bupati Ogan Komering Ilir.”

Lahir di Palembang, tanggal 9 September 1950, bapak tiga orang anak ini sejak dulu aktif berorganisasi. Organisasi yang ia ikuti atau ia pimpin cukup beragam mulai organisasi di bidang kepemudaan/kemasyarakatan, organisasi keolahragaan sampai organisasi politik. Pada organisasi kepemudaan/kemasyarakatan, Alex menjadi pengurus di Pemuda Panca Marga setempat beberapa periode dengan berbagai jabatan. Ia juga sangat aktif dan sukses memimpin berbagai organisasi cabang olahraga mulai dari karate-do, judo, menembak, billiar, renang, catur, bola basket, hingga sepak bola.

Sumsel Dirikan Lab Geothermal

Beberapa jabatan strategis berhasil diraihnya, di antaranya adalah Ketua DPD INKAI Sumatera Selatan, Wakil Ketua POSSI, Wakil Ketua PB PRSI, Ketua Bidang Dana PB PABSI, Ketum Perbakin Sumatera Selatan Sementara dalam organisasi politik, sebelum diamanahi sebagai Ketua DPD Partai Golkar Propinsi Sumatera Selatan, Alex pernah menjadi Juru Kampanye dan Pengajar Karakterdes Golkar Kodya Palembang dan Wakil Sekretaris DPD Golkar Kodya Palembang.

“Setara dengan 404 juta barel, menempatkannya pada posisi ke 6 daerah dengan cadangan minyak bumi terbesar di Indonesia.”

Sebagai anak pejuang kemerdekaan Noerdin Pandji, darah pejuang mengalir dalam dirinya. Terutama dalam hal pendidikan, Alex tak pernah berhenti mengejar ilmu bahkan ke luar negeri. Pendidikan merupakan hal utama baginya dan hal ini tercermin dalam program pembangunan yang ia rancang. Program pendidikan gratis tidak saja untuk anak usia sekolah normal, tapi juga bagi mereka yang berkebutuhan khusus. Menurut Alex, semua anak berhak untuk mendapatkan pendidikan, karena itu program pendidikan inklusif kini sedang ia genjot.

-Tambang minyak Sumatera Selatan

Sumatera Selatan diberkahi dengan cadangan panas bumi (geothermal) yang cukup berlimpah. Tak kurang dari 14% cadangan panas bumi Sumatera terdapat di provinsi ini. Karena itu sudah waktunya Sumsel mempunyai laboratorium geothermal agar pemanfaatannya bisa maksimal. Laboratorium didirikan oleh PT Sucofindo dan diresmikan oleh Gubernur Sumsel Alex Noerding Oktober 2013 lalu. Laboratorium ini diharapkan bisa membantu para investor untuk lebih efisien dalam eksplorasi dan penambangan sumber energi tersebut. Gubernur juga mengatakan bahwa pihaknya siap membantu untuk pendirian laboratorium lain yang lebih terpadu dalam hal pertambangan. Salah satu investor yang tertarik untuk mengembangkan panas bumi di Sumsel adalah Hitay Holding Company yang berasal dari Turki. Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal Sumsel, Hitay akan berinvestasi sebesar Rp2 triliun sampai Rp3 triliun. Selain panas bumi, Sumsel juga kaya akan batu bara. Cadangan sumber energi fosil ini mencapai 18,13 miliar ton. Sampai saat ini PT Bukit Asam dan PT Bukit Kendi baru mengelola cadangan 5,06 miliar ton saja. Masih ada 13,07 miliar ton yang sedang menunggu investor untuk ditambang. Provinsi ini juga memiliki cadangan minyak bumi yang tidak kecil, yaitu setara dengan 404 juta barel, menempatkannya pada posisi ke 6 daerah dengan cadangan minyak bumi terbesar di Indonesia. Blok perminyakan antara lain berada di Lematang, Ogan Komering, dan Rimau yang dikelola diantaranya oleh Pertamina, Conoco Philips, Talisman, dan Medco. Minyak bumi yang sudah ditambang sampai sekarang baru setengahnya; dan dengan pertumbuhan produksi sebesar 10% per tahun, cadangan minyak bumi tersebut diperkirakan baru akan habis dalam waktu 60 tahun. Satu lagi sumber energi yang dimiliki Sumsel adalah gas alam yang mencapai 7.238 BSCF (billion standard cubic feet),

sementara yang sudah dimanfaatkan baru 2.247 MMSCF (million standard cubic feet; 1 MMSCF setara dengan 28.000 ton). Salah satu perusahaan yang sudah memanfaatkan cadangan gas tersebut adalah PT Medco LPG Kaji yang beroperasi di lapangan Kaji-Semoga di Blok Rimau, Sumsel. Beroperasi sejak 2004 dengan kapasitas produksi 73.000 ton Liquefied Petroleum Gas (LPG) per tahun, perusahaan ini menghasilkan 36.054 ton LPG, 107.210 barel kondensat, dan 2.499 MMCF lean gas. Dengan cadangan energi sebesar itu, tak heran jika Pemprov Sumsel berupaya mengembangkan daerahnya sebagai salah satu lumbung energi bagi kebutuhan energi nasional. Program ini diharapkan bisa lebih cepat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Langkah lain yang diambil Pemprov untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi adalah menjadikan kawasan Tanjung Api-Api di Kabupaten Banyuasin sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Di kawasan ini sedang dibangun fasilitas pengolahan komoditi pertanian andalan seperti karet dan kelapa sawit untuk mengasilkan produk bernilai tambah. Kawasan yang akan dikembangkan seluas 17.000 hektar dengan nilai investasi sebesar Rp17 triliun. Akses jalan sepanjang 70 km dari Palembang telah disiapkan. Proses perijinan bagi investor juga telah dipermudah. Nantinya di area ini juga akan dibangun stasiun kereta api. Sementara itu Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api juga telah diresmikan pengoperasiannya bulan Desember lalu. Dengan demikian jarak tempuh dari Sumsel ke Pulau Bangka yang sebelumnya makan waktu sampai delapan jam, kini cukup tiga jam saja. Harga tiket kapal feri juga bisa dipangkas setengahnya. Karena itu pengoperasian pelabuhan ini dipastikan akan memperlancar arus barang dan jasa. (eny/berbagai sumber)

Semboyan Sumatera Selatan: Bersatu





EDISI PROVINSI

hal.25

Tahun 2014, Provinsi Lampung menetapkan tujuh prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan sampai ke tingkat pemerintah kabupaten/kotamadya. Yang pertama adalah infrastruktur dan konektivitas antar-wilayah; lalu revitalisasi pertanian; memperluas dan memeratakan kesempatan kerja, kesehatan dan pendidikan; pengembangan inovasi teknologi; pariwisata dan kebudayaan; sumber daya alam; dan reformasi birokrasi. Untuk infrastruktur, Lampung masuk dalam proyek pembangunan jalan tol Trans-Sumatra yang akan dibangun mulai dari Lampung hingga Aceh. Jalan sepanjang 2.017 km tersebut akan menghubungkan delapan kota besar, delapan bandara pengumpul, serta enam pelabuhan internasional. Pembangunan ini diperkirakan membutuhkan pembebasan lahan dengan lebar jalan 60 meter. Pembangunan jalan tol Trans-Sumatera ruas Provinsi Lampung rencananya akan dimulai pada Juli 2014. Ini dilakukan menyusul penandatanganan kesepakatan antara PT Lampung Jasa Utama dan PT Hutama Karya untuk pengerjaannya. Sedangkan ground breaking pembangunan jalan tol itu sudah dilakukan pada permulaan September 2013. Nantinya, jalan tol tersebut akan memiliki empat ruas yang termasuk dalam prioritas pembangunan pertama seperti, ruas Bakauheni--Terbanggi besar sepanjang kurang lebih 150 km. Juga ruas Palembang--Indralaya sepanjang kurang lebih 22 km. Selanjutnya ruas Pekanbaru--Kandis--Dumai sepanjang kurang lebih 135 km. Sedangkan di wilayah Lampung Selatan, akan dilaksanakan pembangunan dua ruas jalan tol yaitu : ruas jalan Muara Putih-Karang Anyar-Sidodadi Asri sepanjang 37,6 km dan ruas jalan Kertosari – Jatibaru – Batas Bandara Lampung sepanjang 33,3 km. Pembangunan ruas jalan Muara Putih-Karang Anyar-Sidodadi Asri dilakukan untuk mendukung distribusi komoditas perikanan, perkebunan, dan peternakan dari Lampung Selatan dan ke seluruh daerah di Lampung, dan juga di luar Provinsi Lampung. Sementara untuk Karang Anyar sebagai sentra industri dan sentra bahan baku industri peternakan, didirikan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pembibitan Sapi Ongole yang merupakan satu-satunya di Indonesia. Karena itu perlu dukungan ketersediaan akses transportasi yang memadai. Pembangunan ruas jalan ke dua yakni Kertosari-Jatibaru–Batas Bandar Lampung bertujuan untuk meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi di Lampung Selatan. Pembangunan infrastruktur jalan tersebut diharapkan dapat mendukung pembangunan suprastruktur. Di bidang pertanian, perkebunan dan peternakan, Pemprov Lampung menganggarkan Rp60-an miliar setiap tahunnya untuk program revitalisasi. Bekerja sama dengan Fakultas Pertanian Universitas Lampung, para petani kini dapat menikmati layanan Klinik Pertanian Keliling. Dengan demikian masalah hama dan penyakit tanaman serta hewan ternak lebih cepat diatasi. Selain itu juga ada kerjasama dengan China untuk mengembangkan padi hibrida dan industrialisasi pembenihannya. Sektor pertanian merupakan salah satu penyumbang terbesar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Lampung yaitu 36,29%. Hal ini disebabkan daerah ini memiliki komoditas strategis kualitas ekspor seperti kopi, lada, kakao dan kelapa sawit. Produksi kopi di Lampung mencapai 142.000 ton per tahun dari area tanaman kopi seluas 163.000 hektar. Provinsi ini tiap tahunnya mengekpor 140.000 ton kopi, terutama jenis Robusta, ke berbagai negara. Agroindustri di provinsi ini juga berkembang dengan baik. Agroindustri berskala besar yang ada di Lampung diantaranya industri gula oleh Sugar Group, Gunung Madu, dan PTPN Bunga Mayang; industri pengalengan buah nenas oleh Great Giant Pineapple Co., industri pengolahan sawit dan tapioka oleh Bumi Waras Group dan Alam Raya Group, serta perusahaan penghasil buah tropis NTF. Di industri perudangan ada Bratasena dan Dipasena, sedangkan dalam penggemukan sapi ada Santori dan Great Giant Livestock Co. (yhn/berbagai sumber)

LAMPUNG -Tanjungkarang Pusat, Lampung (sumber: www.fajarsumatra.com)


Semboyan Lampung: Sang Bumi Ruwa Jurai (Rumah Tangga yang Agung)

01.

“

Lampung Prioritaskan Pembangunan 7 Sektor

02.

”

05.

Gubernur Lampung

Sjachroedin Zainal Pagaralam “Mengeluarkan Lampung Dari Status Daerah Miskin”

03.

04.

“Figurnya tampak tegas, bersemangat ketika menyampaikan pidato tanpa teks yang disampaikan pada almameter sekolahnya di Tanjung Karang. Pentingnya kedisiplinan dan nilai-nilai moral positif mendominasi pesan dalam pidatonya.” Komjen Pol. (Purn.) Sjachroedin Zainal Pagaralam, atau yang akrab disapa Bang Oedin, merupakan putera daerah kelahiran Tanjung Karang, 7 Februari 1947. Bang Oedin menjadi Gubernur Provinsi Lampung pada masa bakti 2004-2009 dan 2009-2014. Bang Oedin adalah putera keempat H. Zainal Abidin Pagaralam (alm), Gubernur Lampung ke dua, periode 1967-1973. Ayah dari empat anak ini dikenal sebagai figur yang tidak primordial atau sukuisme. Jiwa dan semangat pada kecintaannya terhadap Provinsi Lampung tertanam sejak remaja. Hal ini karena didikan dan gemblengan ayahnya. Sejak terpilih menjadi Gubernur Lampung, prioritas perhatiannya meliputi penanggulangan kemiskinan, pembangunan, infrastruktur, pendidikan, agama, kesehatan, kesejahteraan sosial, pertanian dan perkebunan, ketenagakerjaan, serta pembangunan koperasi usaha kecil dan menengah. Tak luput dari perhatiannya adalah menjaga ketertiban dan keamanan yang stabil untuk para investor di Lampung. Sebelum kepemimpinannya, Provinsi Lampung merupakan daerah termiskin ke tiga di Indonesia. Berkat kerja keras, komitmen, dan dukungan seluruh lapisan masyarakat di Provinsi Lampung, serta dukungan dunia usaha dan swasta, termasuk pemerintah pusat dan kabupaten/kota, Bang Oedin telah menghantar kehidupan rakyat Lampung ke arah yang lebih baik. Belum lama ini, Bang Oedin menerima penghargaan dari PB PWRI (Pengurus Besar Persatuan Wredatama Republik Indonesia), berkat perhatiannya yang intens pada para pensiunan anggota PWRI Lampung. Keberhasilannya membawa Lampung ke lebih sejahtera membuat banyak masyarakat yang mendorongnya untuk mencalonkan diri menjadi presiden dalam Pemilu 2014. “Saya menjadi Presidennya PWRI Lampung saja,” tanggapnya. (yhn/berbagai sumber)


Lampung Kaya Akan Potensi Ekowisata Hutan “Sebagai salah satu gerbang di Pulau Sumatera, Provinsi Lampung dengan ibukota Bandar Lampung, merupakan provinsi yang berdiri sejak 13 Februari 1964 berdasarkan UU No. 14 Tahun 1954. Salah satu gerbang ke provinsi ini adalah Pelabuhan Bakauheni.”

01.

02.

03.

04.

05.

Lampung yang dikenal sebagai salah satu area transmigrasi di Indonesia, memiliki penduduk dengan beragam suku, yaitu Jawa, Sunda, Batak, Melayu, Lampung (Sebatin dan Pepadun). Penduduk asli Lampung berasal dari keturunan Batak, Banten, dan Cina. Keberagaman di Lampung juga diperkaya dengan keberagaman agama penduduknya, yang meliputi Islam, Kristen Protestan, Katolik, Budha dan para penganut kepercayaan.

Provinsi ini merupakan daerah beriklim tropis, dengan ciri-ciri cukup panas dan banyak turun hujan. Dengan luas 3.528.835 ha, Lampung memiliki potensi sumber daya alam yang sangat beraneka ragam, mulai sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pertambangan, pariwisata, dan kehutanan.

Kawasan hutan mencapai 1.004.735 ha atau sekitar 30,43% dari luas wilayah provinsi. Dalam rangka mendukung pembangunan berwawasan lingkungan yang berkesinambungan, produksi kehutanan kini lebih diarahkan kepada hasil hutan non kayu dan potensi ekowisata. Saat ini Universitas Lampung sedang mengembangkan 1.000 hektar hutan mangrove di Desa Marga Sari, Lampung Timur, untuk dijadikan kawasan ekowisata. Sejumlah menara untuk mengamati burung telah didirikan di sana.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan tersebut telah berjalan dengan baik. Mereka membudidayakan udang dan kepiting, sebagaian masyarakat juga memproduksi terasi, ikan asin, dodol, serta keripik dengan bahan baku utama daun mangrove.

Provinsi ini juga dikenal sebagai penghasil jagung, ubi kayu, dan dedak halus. Saat ini Lampung juga memiliki pabrik etanol berbahan tebu terbesar di Indonesia. (yhn/berbagai sumber)

hal.26

EDISI PROVINSI





-Pulau Belitung, Bangka Belitung (sumber: http://tebejowo.com/)

BANGKA BELITUNG

Gubernur Bangka Belitung

Rustam Effendi


“Amanat Dari Pendahulu”

“Program Satam Emas Ditingkatkan Dua Miliar Per Satu Kecamatan” Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) telah melancarkan program Satam Emas. Program ini dimaksudkan untuk memperkecil kesenjangan antara desa dan kota. Program Satam Emas dimulai tahun 2013 dengan memberikan modal kerja sebesar Rp1 miliar untuk satu kecamatan. Pada tahun bersangkutan Pemprov Babel telah mengucurkan Rp47 miliar untuk 47 kecamatan. Untuk tahun 2014, program ditingkatkan menjadi Rp2 miliar per kecamatan. Kepala Bappeda dan Statistik Bangka Belitung, Nazalyus, berharap agar melalui program ini, pemerataan pembangunan di Bangka Belitung dapat dipercepat. Sasaran utama pemberian dana tersebut adalah penguatan modal bagi UMKM (Usaha Menengah Kecil dan Mikro), serta untuk kegiatan strategis kecamatan. Dana bantuan tersebut diharapkan dapat digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal kabupaten dan kota dalam melaksanakan pembangunan. “Menggantikan Eko Maulana Ali yang meninggal karena sakit, Rustam Effendi resmi dilantik Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menjadi Gubernur ke empat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) pada 26 Agustus 2013 untuk masa bakti 2012-2017.” Sebelum meninggal dunia, Gubernur Eko Maulana Ali sempat menitipkan pesan pada Rustam Effendi yang waktu itu menjadi wakilnya. Pesan yang disampaikan melalui telepon seluler pada akhir Juli 2013 itu mengatakan agar Rustam Effendi dapat menjaga Babel.

Pada tahun 2014, diharapkan kehadiran investor dapat mendukung pembangunan di Bangka Belitung. Saat ini, salah satu penanam modal yang sudah beroperasi adalah pabrik chip yang berbasis di Jerman. Sebagai pendukung para investor dalam menanamkan modal, Pemprov Babel telah menyiapkan sejumlah infrastruktur pendukung. Pembangunan PLTU (Pembangunan Listrik Tenaga Uap) telah dilakukan sejak Juli 2008, dan telah beroperasi pada Juli 2011. Pembangunan yang menghabiskan biaya sebesar Rp410,13 miliar dan US$29,7 juta atau total sekitar Rp686 miliar, berlokasi di Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka.

Eko Maulana juga berpesan kepada Rustam agar meneruskan pembangunan di provinsi yang dipimpinnya. Pesan serupa juga disampaikan melalui Noerhary Astuti, isteri Eko Maulana.

PLTU tersebut dibangun di atas lahan seluas kurang lebih 30 hektar. Sebagai pelaksana pembangunan adalah konsorsium PT Truba Alam Manunggal Engineering Tbk bersama China Shanghai (Group) Corporation for Foreign Economic & Technologycal Corporation (SFECO). Sebagai bahan bakar, PLTU Babel menggunakan batubara berkalori rendah sebanyak 223.200 ton. Pengoperasian PLTU Babel dengan batubara telah menghemat biaya operasional sekitar Rp1,8 miliar per hari. Pemprov Babel juga fokus untuk merealisasikan rencana pembangunan jembatan Trans Sumatera. Pembangunan jembatan ini bermula dari Tanjung Si Api-api, disambungkan ke Pulau Bangka dan berakhir di Pelabuhan Ketapang, Kota Pangkal Pinang. Selain akan menghubungkan Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, meningkatkan perekonomian warga dan kunjungan wisatawan di Bangka Belitung, juga menarik para investor menanamkan modal di Babel. Pantai Babel tidak mengecewakan, demikian juga hasil budidaya lautnya. Pantainya indah penuh dengan batu-batu besar, juga pasir putih, laut biru yang tenang dan tidak bergelombang. Biasanya, para turis memanfaatkan keindahan pantai Babel untuk menyelam sambil menikmati keindahan terumbu karang dan ikan-ikan laut. Keindahan laut Bangka Belitung dapat dilihat dengan mata telanjang. Setelah menyelam atau berenang, banyak tempat beristirahat sejenak untuk menikmati santapan ikan laut atau udang dan cumi-cumi. Buah tangan dari Babel yang merupakan hasil laut juga sudah dikenal masyarakat, seperti kerupuk ikan, pempek, dan lain-lain. Babel juga terkenal akan industri kerajjinan timahnya. Sebagai penghasil timah terbesar di Indonesia, kini Babel penuh dengan lubang-lubang besar bekas tambang. Pemerintah beserta perusahaan tambang dan masyarakatnya sedang berupaya untuk menghijaukan kembali lahan-lahan bekas tambah tersebut.

Provinsi Ratusan Pulau

Pertemanan antara Rustam Effendi dengan Eko Maulana tak hanya setahun atau dua tahun, tetapi sudah dua belas tahun. Kedekatan keduanya tampak dari ekspresi Rustam Effendi saat menghadiri pemakaman Eko Maulana pada akhir Juli 2013 lalu. Ia yang biasanya tampak tegas, harus dipapah oleh Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya menuju mobil dinasnya. Usai dilantik menjadi Gubernur Bangka Belitung, Rustam Effendi mengunjungi makam Eko Maulana Ali di Taman Makan Pahlawan Pawitralaya. Ia merasa sangat kehilangan sosok seorang sahabat sekaligus guru. Ia minta doa restu pada almarhum untuk melanjutkan kepemimpinan yang pernah dijalaninya. Mengunjungi makam menjadi prioritas Rustam karena almarhum memiliki jasa besar untuknya dan Bangka Belitung. Mendagri berharap agar Rustam Effendi bisa menjalankan roda pemerintahan seperti yang telah dijalankan Eko Maulana Ali selama setahun empat bulan. Ia juga berharap agar RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) yang ditetapkan Eko Maulana Ali dan Rustam Effendi dan telah dilaksanakan selama setahun, bisa dilaksanakan secara konsisten.

01.

02.

04.

03.

Semboyan Bangka Belitung: Serumpun Sebalai (Dari Darah yang Sama, Dari Tempat yang Sama)

01.

02.


Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) tak hanya dikenal dengan pantai indah yang landai dan dihiasi hamparan batu granit, tapi juga sebagai penghasil timah. Provinsi ini memiliki dua pulau utama, yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung, serta berbagai pulau kecil di seputarnya, seperti P. Lepar, P. Pongok, P. Mendanau dan P. Selat Nasik. Dari total 470 buah pulau, hanya 50 pulau yang berpenghuni. Babel yang beriklim tropis dipengaruhi angin musim. Sepanjang tahun mengalami bulan basah selama tujuh bulan, dan bulan kering selama lima bulan terus-menerus. Pulau ini terdiri dari rawa-rawa yang terdapat hutan bakau, daratan rendah, bukit-bukit dan pada puncak bukit terdapat hutan lebat. Rawa di Babel tidak begitu berbeda dengan rawa di Pulau Sumatera.

05.

04.

Masyarakat beragam suku dan agama ada di Bangka Belitung. Suku Melayu adalah suku asli. Suku lainnya yang tinggal di sana adalah Jawa, Sunda, Bugis, Banten, Banjar, Madura, Palembang, Minang, Aceh, Flores, Maluku, Manado dan 30% merupakan keturunan China. Mayoritas warga keturunan China di sini merupakan keturunan langsung dari buruh yang bekerja di tambang timah pada jaman penjajahan Belanda. Mayoritas penduduk di Babel beragama Islam. Selebihnya Budha, Kong Hu Cu, Kristen, Kristen Katolik, dan Hindu. Sumber daya alam lainnya berasal dari sektor pertanian dan perikanan. Potensi perikanan juga cukup besar, termasuk perikanan budidaya air payau dan air tawar. Sektor lain yang menunjang adalah perkebunan. Lada dan karet merupakan komoditi unggulan dari provinsi ini. Lavda putih merupakan komoditi ekspor unggulan Babel. Kabupaten Bangka Selatan merupakan pusat penghasil beras untuk Babel dan daerah tujuan para transmigran.





EDISI PROVINSI

hal.27

BAPPENAS The President Post

Indonesia Negara Maju “ Menuju Dengan MP3EI dan KSPPN ” Sebagai negara berkembang, sudah semestinya jika Indonesia ingin meningkatkan statusnya menjadi negara maju. Untuk itu pemerintah, melalui Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah merancang rencana induk yang dinamakan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3EI.

Dengan penerapan MP3EI, diharapkan di tahun 2025 Indonesia sudah bisa masuk dalam golongan negara-negara maju dengan pendapatan per kapita mencapai US$14,250 – US$15,500. Sementara produk domestic bruto (PDB) diharapkan mencapai US$4 – US$4.5 triliun. Hal tersebut bisa dicapai jika pertumbuhan ekonomi 6,4% - 7,5% per tahun dan inflasi yang saat ini mencapai 6,5% turun menjadi 3%. Tiga strategi utama telah digariskan dalam penerapan MP3EI.

02.

Memperkuat Konektivitas Nasional Yang dimaksud dengan konektivitas nasional adalah kemampuan Indonesia dalam mengelola mobilitas manusia, benda abiotik (misalnya hasil industri) dan biotik (hasil pertanian, peternakan dan perikanan), jasa dan keuangan, serta informasi. Pembangunan ini tidak saja memperhatikan konestivitas antar wilayah dalam negeri, tapi juga mempertimbangkan peta Indonesia di konektivitas lintas dunia.

01.

Meningkatkan Ekonomi.

Potensi

Wilayah

Dengan

Koridor

Menguatnya konektivitas nasional diharapkan mampu memaksimalkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan akses dari pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang, serta mempercepat pemerataan pembangunan. Komponen yang terkandung dalam pembangunan penguatan konektivitas ada empat, yakni sistem logistik nasional, sistem transportasi nasional, pengembangan wilayah, serta teknologi informasi dan komunikasi.

Setiap wilayah memiliki keunggulan dan potensi masing-masing. Dengan mengidentifikasi keunggulan dan potensi inilah dibentuk koridor-koridor ekonomi agar pembangunan bisa dititikberatkan kepada keunggulan dan potensi bersangkutan. Dengan demikian pemerataan pembangunan diharapkan bisa lebih cepat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Hasil identifikasi menetapkan Sumatra sebagai koridor pusat produksi dan pengolahan sumber daya alam serta sumber energi. Jawa merupakan koridor penyedia jasa dan pendorong industri nasional, sedangkan Kalimantan adalah pusat produksi dan pengolahan hasil tambang serta sumber energi. Sulawesi ditetapkan sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, minyak dan gas, serta hasil tambang. Sementara itu Bali dan Nusa Tenggara merupakan pintu masuk pariwisata dan penyangga bahan pangan. Sedangkan Maluku dan Papua ditetapkan sebagai pusat pengembangan pengadaan pangan, perikanan, energi, dan hasil tambang. Penetapan koridor ekonomi tersebut dilengkapi dengan pemberian insentif baik fiskal maupun non-fiskal, kemudahan perijinan dan pelayanan publik baik dari pemerintah pusat maupun daerah.

03.

Meningkatkan SDM dan IPTEK Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, mesin pertumbuhan ekonomi akan sangat tergantung pada produk inovasi. Karena itulah sumber daya manusia yang berpengetahuan sangat dibutuhkan. Dengan demikian perlu digalakkan pendidikan tinggi, baik akademik, vokasi, maupun profesi, yang mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan. Selain melalui pendidikan tinggi, peningkatan sumber daya manusia juga dilakukan melalui pengembangan pendidikan menengah kejuruan, pusat-pusat pelatihan kerja dan sertifikasi profesi. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dilakukan dengan meningkatkan jumlah dan kapasitas lembaga-lembaga riset. Dari sinilah inovasi yang berujung pada peningkatan produktivitas akan memicu pertumbuhan ekonomi.


Agar pelaksanaan MP3EI berjalan efektif, dibentuklah Komite Percepatan Perluasan Pembanguan Ekonomi Indonesia (KP3EI) pada 20 Mei 2011, yang diketuai oleh Presiden. Komite bertugas dalam hal koordinasi, pemantauan dan evaluasi, serta memecahkan masalah atau mencari jalan keluar saat ada hambatan. Rencana pembangunan Telkom Landmark Tower, Jakarta. (sumber: www.woodsbagot.com)

Pendanaan Proyek MP3EI untuk program pembangunan tahun 2011 – 2014 diperkirakan akan menelan biaya Rp755 triliun. Pemerintah menyediakan Rp544 triliun, sedangkan sisanya Rp211 triliun didapatkan dari skema Public Private Partnership (PPP). Potensi pendanaan lain adalah dari investasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), swasta, dan pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk anggaran 2014 – 2017, tercatat 40 proyek yang akan dikerjakan dengan kebutuhan dana sekitar Rp337 triliun. Dari 40 proyek tersebut, 10 merupakan proyek di Jawa dengan nilai investasi Rp113 triliun, 12 di Sumatra dengan nilai investasi Rp111 triliun, 7 di Sulawesi senilai Rp61 triliun, 5 di Kalimantan senilai Rp41 triliun, 3 di Bali-Nusatenggara senilai Rp41 triliun, dan 2 proyek di Papua – Maluku senilai Rp3 triliun. Kenapa proyek di Indonesia Bagian Timur lebih sedikit, menurut Lucky Eko Wiryanto, Deputi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, hal itu disebabkan proyek di Indonesia Bagian Timur sangat tergantung pada dana APBN dan BUMN. “Sedangkan di Indonesia Bagian Barat sebagian besar didanai oleh skema kerjasama pemerintah swasta (KPS). -SBY Resmikan Proyek MP3EI di Kaltim. (sumber: www.tribunnews.com)

-Kawasan Perkotaan Sumbang 80% Total GDP Indonesia (sumber: www.bisnis.com)

Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perkotaan Nasional (KSPPN) Seiring dengan percepatan dan perluasan pembangunan yang sedang dilaksanakan, diharapkan akan memunculkan kota-kota baru dan mengembangkan kota-kota kecil yang sudah ada. Agar kota-kota tersebut layak huni, berkeadilan, produktif dan tahan terhadap perubahan iklim, Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) telah merancang Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perkotaan Nasional.

Diperkirakan di tahun 2025, 68% penduduk di Indonesia akan tinggal di perkotaan. Hal ini perlu diantisipasi dengan berbagai perangkat perundangan dan program-program penunjang, seperti program pengendalian kota besar dan metropolitan, program pengembangan keterkaitan antar kota, program pengembangan kota kecil dan menengah dan program pengembangan tata ruang.

CS-DNM-Giro Bisa Berhadiah-Print Ad 32x54cm.ai

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

2/28/14

2:58 PM





EDISI PROVINSI

hal.29

KALIMANTAN BARAT Indonesia Bagian Barat

- Jalan Trans Kalimantan Poros Selatan (http://pustaka.pu.go.id/)

“Trans Kalimantan, Instrumen Kemajuan Kalimantan Barat” Pada 2014, ada berbagai pembangunan yang sedang digalakan Pemerintah Kalimantan Barat. Berbagai pembangunan itu di antaranya jalan Trans Kalimantan Poros Selatan yang direncanakan selesai pada 2014. Pembangunan jalan itu merupakan bagian dari proyek MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia). Jalan Trans Kalimantan merupakan penghubung berbagai kota di Kalimantan yang akan berfungsi maksimal bila didukung dengan pembangunan jembatan yang dapat menghubungkan wilayah yang dipisahkan sungai-sungai besar, seperti Sungai Kapuas, Sungai Barito, dan Sungai Mahakam. Secara umum, meski dapat melaju mulus dengan transportasi darat di Kalimantan, tetapi di beberapa kota masih harus dilalui dengan cara menyeberangi sungai dengan kapal feri. Pembangunan Jembatan Tayan sepanjang 1.420 m dibagi menjadi dua bentang. Untuk jembatan I sepanjang 280 m dan jembatan II sepanjang 1.140 meter. Kedua jembatan itu melintasi Sungai Kapuas dan diharapkan dapat meningkatkan fungsi lintas selatan Kalimantan menjadi maksimal. Sebagai sarana infrastruktur, Jembatan Tayan akan meningkatkan pelayanan transportasi darat yang akan berimbas pada pengembangan wilayah, perkembangan ekonomi, sosial dan budaya. Sebagai sarana pendukung lain juga akan dibangun dan diperbaiki puluhan jembatan kecil yang berfungsi untuk menyeberangi sungai dan rawa. Puluhan jembatan itu direncanakan selesai pada tahun 2014. Selain membangun infrastruktur jalan dan jembatan, di Kalimantan Barat juga akan dibangun smelter pengolahan bauksit. Sejumlah investor menyatakan berminat membangun smelter

pengolahan bauksit di provinsi ini. Selain Antam dan PT Harita, ada Grup Milenium yang juga berminat membangun smelter. Pembangunan Terminal Baru Bandara Supadio juga diharapkan selesai pada 2014. Anggaran biaya yang digunakan untuk proyek ini sebesar Rp93 miliar. Program pengembangan terminal tersebut mengacu pada surat Kementrian Perhubungan. Pembangunan terminal baru tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan peningkatan keselamatan penerbangan di Bandara Supadio.

Cornelis M.H. “Birokrat Yang Mencetak Lahan Sawah”

Selain membangun berbagai sarana infrastruktur di perkotaan, Ketua DPP Hipmi (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia), Raja Sapta Oktohari menyebutkan tentang pentingnya pembangunan kawasan perbatasan. Hal ini tidak bisa dilakukan secara parsial, tetapi harus dilakukan secara komprehensif. Yang terutama adalah infrastruktur jalan, setelah itu energi (listrik), kemudian pengairan dan menyusul berbagai hal lain yang menyangkut kesejahteraan masyarakat perbatasan. Menurut Raja, kondisi infrastruktur dan kesejehteraan masyarakat di kawasan perbatasan sebagai beranda depan Indonesia sangat berdampak pada investasi, meski tidak secara langsung. Ia menambahkan bahwa seharusnya kondisi infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan menjadi etalase bagi Indonesia di hadapan negara lain. Misalnya wilayah Entikong dan Kuching. Karena hal itulah, Pemerintah Indonesia diharapkan melihat perbatasan sebagai beranda depan. Jika perbatasan dianggap sebagai beranda belakang, maka pemerintah akan kesulitan untuk memonitor keterlambatan pembangunan kawasan perbatasan milik Indonesia dibanding dengan kondisi di negara-negara tetangga yang memiliki prioritas membangun kawasan perbatasan.

Wisata Sungai Di Provinsi Seribu Sungai “Provinsi dengan julukan Seribu Sungai ini memang memiliki ratusan sungai besar dan kecil. Julukan ini tepat dengan kondisi geografis Kalimantan Barat. Hingga kini, sungai-sungai itu masih menjadi urat nadi dan jalur utama transportasi daerah pedalaman.”

01.

Gubernur Kalimantan Barat

“Pada 2012, ia pernah menerima penghargaan dari MURI (Museum Rekor Indonesia) karena berhasil mencetak lahan sawah baru seluas 17.000 hektar. Rekor ini dibuat sejak dirinya menjadi Gubernur Kalimantan Barat ke sepuluh tahun 2013.”

Pada tahun yang sama, ia juga meluncurkan buku berjudul “Jejak Langkah Sang Orator di Rumah Betang Raya Dori’ Mpulor, Kabupaten Sanggau”. Buku ini ditulis oleh Aju dan Nur Iskandar dengan pengantar Megawati Soekarnoputri. Sejak kepemimpinan Cornelis M.H. sebagai Gubernur Kalimantan Barat, lahan persawahan di provinsi ini menjadi semakin luas. Dari 500.000 hektar menjadi 517.000 hektar. Program pencetakan sawah baru itu sebagai salah satu komitmen nyata Pemerintah Kalimantan Barat mendukung ketahanan pangan nasional untuk mendukung program pemerintah pusat. Menurut Kartius, Mantan Kepala Biro Aset Setda Kalimantan Barat, keputusan MURI memasukkan nama Cornelis sudah melalui hasil rapat Dewan Pertimbangan. Pihak MURI menilai bahwa Cornelis layak menerima penghargaan tersebut. Sejauh ini, belum ada gubernur di Indonesia yang menerima penghargaan MURI. Cornelis adalah politisi partai berlambang banteng, PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan). Sebelumnya, ia merupakan kader Partai Golkar. Saat ini merupakan masa bakti periode kedua sebagai orang nomer satu di Kalimantan Barat, 2013-2018. Karir politiknya dimulai nyaris dari nol. Ia mulai dari staf di Kantor Camat Kecamatan Mandor, kemudian menjadi Camat Menyuke (Darit). Ayah dua puteri, suami dari Frederika ini sempat menjadi Kepala Sub Dinas (Kasubdin) Pengawasan Dinas Pertambangan Provinsi Kalimantan Barat, hingga kemudian memutuskan mengikuti pilkada Kabupaten Landak dan terpilih menjadi Bupati selama dua periode. Laki-laki kelahiran Sanggau ini merupakan putera daerah asli Dayak dan memeluk agama Katolik.

02.

Semboyan Kalimantan Barat: Akcaya (Tak kunjung binasa)

06.

01.

02.

03.

04.

05.

Salah satu sungai yang terkenal adalah Sungai Kapuas sebagai sungai terpanjang. Ada juga Sungai Landak. Kedua sungai ini melintasi Kalimantan Barat dan diabadikan sebagai logo Kota Pontianak, ibukota Kalimantan Barat. Ibukota yang dilintasi garis khatulistiwa di Pontianak Utara ini memiliki visi menjadikan Pontianak sebagai kota dengan pariwisata sungai. Selain itu, kota ini juga menjadi obyek wisata kuliner. Pariwisata di Kota Pontianak didukung oleh keanekaragaman budaya penduduknya, yaitu Dayak, Melayu, dan Tionghoa. Suku Dayak memiliki Gawai sebagai pesta syukur. Pada suku Tionghoa, ada Imlek sebagai pesta tahun baru, Cap Go Meh, serta Cheng Beng atau Kuo Cie. Sepanjang tahun, curah hujan merata di provinsi ini, dan puncak hujan terjadi pada bulan Januari dan Oktober. Iklim di Kalimatan Barat tergolong tropik basah. Suku Dayak dengan berbagai rumpun dan nonrumpun, adalah suku asli. Selebihnya ada beragam suku lain. Demikian juga dengan agama. Islam merupakan agama mayoritas, selebihnya ada beragam agama lain.

Selain dialiri ratusan sungai, daratan Kalimantan Barat merupakan dataran rendah dengan sedikit perbukitan yang menghampar dari Barat ke Timur sepanjang Lembah Kapuas serta Laut Natuna/Selat Karimata. Sebagian daerah daratan ini berawa-rawa bercampur gambut dan hutan mangrove. Sedangkan daratan lainnya lebih banyak berupa hutan, padang, semak belukar/alang-alang. Areal hutan terluas terletak di Kabupaten Kapuas Hulu, sedangkan padang/semak belukar terluas berada di Kabupaten Ketapang.


hal.30

EDISI PROVINSI






- Jembatan Kahayan, Palangkaraya (sumber: www.google.com)

KALIMANTAN TENGAH Indonesia Bagian Barat

02.

01.

“Proyek Pembangunan Hijau Di Bumi Tambung Bungai” Langkah pertumbuhan dan percepatan ekonomi di Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui proyek MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) tak melupakan sisi keselamatan lingkungan. Lukita Dinarsyah Tuwo, Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas menyampaikan bahwa percepatan pertumbuhan perekonomian harus sejalan dengan pembangunan hijau yang berkelanjutan. Bersama sejumlah pejabat dari GGGI (Global Green Growth Institute) yang terdiri Costa Rica, Denmark, Ethiopia, Kiribati, dan Norwegia, pemantauan kondisi hutan di Kalimantan Tengah terus dilakukan. Selama ini, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah bekerja sama dengan GGGI dalam menyusun konsep pembangunan hijau. Hasil kerja sama ini akan dijadikan pilot project dan akan dikembangkan untuk provinsi lain. Pentingnya kepedulian terhadap keselamatan lingkungan juga menjadi bagian dari CSR (Corporate Social Responsibilty). Penegasan hal tersebut digelar dalam acara 'Kalimantan CSR Summit 2013'. Forum ini merupakan forum pertemuan para pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat yang peduli terhadap upaya penyelamatan lingkungan di Pulau Kalimantan. Isu pemanasan global telah menjadi keprihatinan bersama, sehingga Kalteng bertekad mengedepankan prinsip membangun tanpa merusak lingkungan. Saat ini, percepatan pembangunan di Kalteng diwujudkan maksimal dalam pembangunan rel kereta api sebagai bagian dari proyek MP3EI. Pembangunan yang dimulai pada Oktober 2013 tersebut membutuhkan estimasi anggaran pembangunan sebesar Rp30 triliun. Jaringan rel kereta api sepanjang 480 km tersebut diperuntukan untuk angkutan batubara. Rel tersebut akan melintas mulai dari Kabupaten Murung Raya kemudian ke Kabupaten Barito Utara, Barito Selatan, Barito Timur, dan bermuara di Pelabuhan Batanjung, Kabupaten Kapuas. Rel kereta api tersebut akan menghubungkan Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.

Fungsi pembangunan rel kereta api diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan, serta ekspor impor barang. Diharapkan pembangunan rel kereta api ini dapat membantu serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Murung Raya, serta dapat mengurangi jumlah pengangguran. Pembangunan jalur kereta api ini tak hanya dibiayai oleh APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), tapi juga dana hibah dari Pemerintah Pusat.

03.

Proyek pembangunan jalan Trans Kalimantan juga melintasi Kalimantan Tengah, provinsi yang oleh masyarakatnya disebut sebagai Bumi Tambung Bungai. Proyek ini juga merupakan bagian dari proyek MP3EI. Rencananya, proyek ini akan selesai pada tahun 2014. Pengaspalan dan penyediaan bahu jalan sudah dilakukan. Selain membangun jalan, Kalteng juga akan memiliki bandara berskala internasional yang rencananya akan dibangun di Sebui, Kabupaten Kotawaringin Barat. Meski tak termasuk dalam proyek MP3EI, pembangunan bandara tersebut dinilai layak mengingat mobilitas penduduk yang terus meningkat. Pembangunan bandara internasional tersebut terus dimantapkan, mengingat sarana transportasi udara kian diminati oleh masyarakat lokal, sementara arus pengunjung dari daerah lain dan luar negeri juga meningkat. Kabupaten Kotawaringin Barat serius membangun bandara itu untuk mendukung pembangunan sektor pariwisata dan perkebunan. Diharapkan, dengan kehadiran bandara internasional tersebut, investor juga akan tertarik untuk berbisnis di Kotawaringin Barat. Dengan demikian, hal tersebut dapat mendukung pertumbuhan daerah. Alokasi anggaran untuk master plan dan studi kelayakan pembangunan telah dilakukan.

04.

Bumi Tambung Bungai Yang Kaya Akan Hutan Primer “Dari sisi geografis, bagian utara wilayah ini berbatasan dengan Pegunungan Muller Swachner. Sedangkan pada bagian selatan berbatasan dengan dataran rendah dan rawa. Kalimantan Tengah juga berbatasan dengan Kalimantan Timur, Selatan dan Barat, serta Laut Jawa. ” 01.

Untuk mendukung pembangunan bandara tersebut, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat akan membangun jalan alternatif lewat Pasir Panjang untuk membuat jarak jangkau ke bandara menjadi lebih dekat.

02.

“Proyek MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) Pembangunan yang dimulai pada Oktober 2013 tersebut membutuhkan estimasi anggaran pembangunan sebesar Rp30 triliun. ”

03.

04.

05.

Gubernur Kalimantan Tengah

Agustin Teras Narang

05.

Provinsi yang memiliki sebutan Bumi Tambung Bungai ini merupakan provinsi terluas keempat di Indonesia yang memiliki 80% kekayaan hutan. Vegetasi tropis mendominasi wilayah ini. Dari sisi topografi, Kalimantan Tengah beriklim tropis lembab dan dilintasi oleh garis ekuator. Hutan belantara mendominasi daerah ini. Selebihnya adalah sungai-sungai dan danau, serta daratan. Dengan lahan yang didominasi hutan, Kalimantan Tengah memiliki 25% hutan primer yang tersebar dari luas wilayahnya. Area perkebunan didominasi oleh kelapa sawit. Perkebunan karet dan rotan merupakan sumber daya alam lainnya yang tersebar di seluruh daerah, terutama di Kabupaten Kapuas, Katingan, Pulang Pisau, Gunung Mas dan Kotawaringin Timur. Mayoritas penduduk di Katingan bermata pencaharian sebagai petani dan penambang. Penambangan yang dilakukan pada umumnya masih tradisional. Hasil tambang utama berupa emas dan puya (pasir zirkon) yang berwarna merah. Hasil pertambangan lainnya adalah batubara, emas, zirkon, besi, tembaga, kaolin, batu permata dan lain-lain. Potensi perikanan air tawar di Kalimantan Tengah sangatlah besar. Hal itu dikarenakan wilayah perairan air tawar tergolong luas. Dayak merupakan suku asli dari provinsi ini. Selebihnya, suku pendatang lain yang terdiri dari suku Banjar, Jawa, Sunda, Batak, Bugis, Ambon, Padang, dan lainnya. Sedangkan salah satu bahasa dominan adalah bahasa Melayu. Keberagaman agama juga terjadi di Kalimantan Tengah, seperti yang ada di provinsi lain. Sebagai agama asli adalah agama Hindu Kaharingan.

“Agustin Teras Narang merupakan Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) ke 12. Putera daerah kelahiran Banjarmasin ini memulai karirnya di bidang politik setelah lulus dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia setelah menempuh pendidikan dari 1974 sampai 1979. Pada awal 1980-an, ia sudah aktif di berbagai organisasi sosial kemasyarakatan, juga organisasi pemerintahan. ”

“Negarawan Yang Mantan Pengacara” Suami dari Moenartining ini memulai langkah politiknya dengan bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sebelum terjun ke dunia politik, profesinya adalah pengacara. Ia pada akhirnya menjadi wakil rakyat dari daerah pemilihan Kapuas, Kalimantan Tengah. Ayah tiga anak ini dikenal sebagai tokoh yang diakui banyak kalangan telah berhasil menerapkan program pemerataan pembangunan, khususnya terkait pengentasan kemiskinan dan pengembangan daerah di Provinsi Kalteng. Ia juga dikenal sebagai tokoh lingkungan yang sangat peduli terhadap kelestarian sumber daya dan alam di sekitar Kalteng. Karena hal itu, ia banyak menerima penghargaan dari berbagai kalangan, termasuk dari pemerintah Indonesia. Dalam bidang kepemimpinan politik, telah dibuktikan dengan diakuinya Kalteng sebagai salah satu provinsi yang paling efektif dalam menerapkan program otonomi daerah. Ia juga menerima penghargaan anti korupsi pada 2007. Pada diri Agustin Teras Narang, mengalir 'darah' politisi sebagai warisan dari ayahnya, Waldenar August Narang. Sang ayah yang pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kalimantan Selatan, selalu memotivasi anak bungsu dari tujuh bersaudara itu. Sejak SMA, Narang dimotivasi untuk menjadi politisi terkemuka seperti politisi-politisi besar dari negara maju. Karena hal itulah, untuk menjadi politisi andal, Narang didorong untuk menguasai hal-hal yang berhubungan dengan hukum terlebih dahulu. Tujuannya agar ia memiliki kemampuan profesional untuk membentuk jati diri sebagai tokoh, sekaligus negarawan tangguh.

Semboyan Kalimantan Tengah: Isen Mulang (Pantang Mundur)





EDISI PROVINSI

hal.31

Meski secara umum Kalimantan merupakan pulau yang kaya dengan banyak sungai, pembangunan infrastruktur darat juga mendapatkan perhatian penuh. Peresmian proyek yang mendukung MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) dan groundbreaking sejumlah proyek lainnya merupakan bukti nyata kemajuan pembangunan di Kalsel. Ada delapan proyek senilai Rp4,7 triliun yang telah dan akan dilakukan groundbreaking, serta 10 proyek MP3EI senilai Rp11,4 triliun yang siap diresmikan. Proyek senilai Rp4,7 triliun itu, antara lain pembangunan Jembatan Basirih dengan nilai investasi Rp118 miliar; pembangunan fly-over Gatot Subroto; dan pelebaran jalan di bawah fly-over dengan nilai investasi Rp185 miliar. Untuk mendukung pembangunan MP3EI, pembangunan Trans Kalimantan diharapkan dapat selesai pada tahun 2014. Fungsi Trans Kalimantan sebagai penghubung kota akan menjadi maksimal bila didukung dengan pembangunan jembatan yang dapat menghubungkan wilayah yang terpisah oleh sungai-sungai besar yang ada, seperti Sungai Kapuas, Sungai Barito, dan Sungai Mahakam. Untuk itu akan dibangun jembatan Tayan dengan panjang 1.420 m. Direncanakan akan ada dua jembatan dengan panjang masing-masing 280 m dan 1.140 m. Kedua jembatan itu akan melintasi Pulau Tayan yang berada di tengah Sungai Kapuas. Pembangunan jembatan tersebut direncanakan selesai pada 2014. Selain pembangunan jembatan besar, akan dilakukan juga pembangunan serta perbaikan puluhan jembatan kecil yang berfungsi untuk menyeberangi sungai dan rawa. Sejak diluncurkan proyek MP3EI tahun 2011 hingga September 2013, nilai investasi yang masuk ke Indonesia mencapai Rp737,9 triliun. Untuk proyek MP3EI di Kalsel senilai Rp11,4 triliun, antara lain pembangunan pabrik minyak goreng (refinery) dan dermaga oleh PT Golden Hope Nusantara di Kabupaten Kotabaru, dengan nilai investasi sekitar Rp1,2 triliun; pembangunan Pabrik Industri Hilir Kelapa Sawit (minyak goreng) oleh PT SMART Tbk di Kabupaten Kotabaru, dengan nilai investasi Rp2,360 triliun. Selain proyek besar tersebut, dilakukan juga pengembangan infrastruktur pertambangan (CPP dan OC Asam Asam; CPP, OLC dan Port Kintap, CBU NPLCT) PT Arutmin Indonesia di Desa Asam-asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut; serta di Desa Sarang Tiung, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Ada juga pembangunan pabrik dry iron ore olen PT Sebuku Iron Lateritic Ores di Desa Sungai Bali, Kecamatan Pulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru. Sejauh ini, telah ada PLTU Asam-asam Unit 3 dan 4 yang berkapasitas 2 x 65 MW milik PT PLN (Persero). Juga PLTU Mulut Tambang milik PT Makmur Sejahtera Wisesa (PT Adaro Power Group), di Kabupaten Tabalong. Tak ketinggalan terminal peti kemas Pelabuhan Trisakti Banjarmasin PT Pelindo III di Kota Banjarmasin dan pabrik kelapa sawit PT Hasnur Citra Terpadu, Desa Pandakan, Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin. Tak hanya bergiat pada pembangunan jalan, transmigrasi juga merupakan salah satu prioritas pembangunan di Kalsel. Sejak masa Pra Pelita hingga saat ini, program transmigrasi berdampak positif pada perekonomian di Kalsel. Pendapatan para transmigran meningkat. UPT (Unit Pemukiman Transmigrasi) Cintapuri di Kabupaten Banjar telah berkembang menjadi Kecamatan Cintapuri Darussalam. Sejak tahun 2007-2012, telah ditempatkan para transmigran dari Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Kalsel, akibatnya berkembang 3.325 desa baru. Sebanyak 103 desa diantaranya berhasil dibangun menjadi ibu kota kabupaten dan satu provinsi, sedangkan 382 desa berkembang menjadi ibu kota kecamatan. (yhn/berbagai sumber)

Gubernur Kalimantan Selatan

Rudy Ariffin “Pimpin Kalsel Dengan Kerja Keras ”

-Jalan Menuju objek Wisata Takisungg yang diperbaiki Kimpraswil Kalsel (sumber: www.hasanzainuddin.wordpress.com

KALIMANTAN SELATAN Indonesia Bagian Tengah

“

Kalsel Bangun Infrastruktur Darat Senilai Rp4,7 T

“Berbagai penghargaan atas kerja keras yang telah dilakukan berhasil ia raih. Tak heran jika Rudy Ariffin kembali memimpin Kalimantan Selatan (Kalsel) pada masa bakti ke dua periode 2010-2015. Masa bakti pertama ia jalankan pada 2005-2010. ”

01.

Putera daerah kelahiran Banjarmasin, 17 Agustus 1953, ini dinilai sukses memimpin Kalsel. Pada masa bakti pertama, ia membangun industri besi baja, menuntaskan pengerukan alur ambang Sungai Barito, mendorong PLN membangun PLTU 2 x 65 MW di Asam-asam untuk mengatasi listrik yang byar pet di wilayah Kalsel bagian tengah, membangun pusat perkantoran Pemerintah Provinsi di Banjarbaru, dan berhasil membawa APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kalsel menembus angka Rp2,2 triliun. Tak hanya itu, ia juga melarang penggunaan truk pengangkut batu bara melintasi jalan negara. Pada masa bakti ke dua, Rudy Ariffin yang berpasangan dengan Rudy Resnawan, bertekad meneruskan keberhasilan yang sudah dicapai pada masa bakti pertama. Mantan Bupati Kabupaten Banjar ini bertekad membawa masyarakat banua Kalimantan Selatan semakin sejahtera.

02.

”

04.

03.

Karir politik Rudy Ariffin bermula saat dirinya duduk di bangku kuliah di Jurusan Sosial Politik Universitas Lambung Mangkurat. Sebelum lulus kuliah, ia sempat menjabat sebagai MPP Kecamatan Sungai Tabuk pada tahun 1979-1982. Perlahan namun pasti, karir Rudy Ariffin mulai merangkak naik. Berbagai jabatan di dunia politik pernah ia duduki. Hingga pada akhirnya, ia duduk melenggang di kursi Gubernur Kalsel. Sebagai Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin telah membuktikan hasil kerasnya dengan berbagai penghargaan, diantaranya Satya Lencana Pembangunan Bidang Koperasi dan UKM (Unit Kredit Menengah), Juli 2009; Penghargaan Abdi Tani Nelayan Utama, Juli 2007; dan berbagai penghargaan lain. (yhn/berbagai sumber)


Kalimantan Selatan Tujuan Investasi Kehutanan

Semboyan Kalimantan Selatan: Haram Manyarah Waja Sampai Kaputing (Tetap bersemangat dan kuat seperti baja dari awal sampai akhir)

“Meski hanya seluas 6,98% dari luas Pulau Kalimantan, hutan merupakan kekayaan terbesar milik Kalimantan Selatan (Kalsel). Provinsi yang berada di bagian tenggara Pulau Kalimantan ini terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi. Dataran tinggi terbentuk dari Pegunungan Meratus. Kawasan hutan berada di dataran tinggi dan dilindungi pemerintah setempat.”

01.

02.

03.

04.

Sejauh ini, hutan Kalsel meliputi hutan tetap, hutan produksi, hutan lindung, hutan konvensi, dan perkebunan. Hutan produksi merupakan area hutan terluas di sana. Sedangkan pada kawasan dataran rendah, kebanyakan merupakan lahan gambut hingga rawa-rawa. Maka tak heran, jika dataran rendah Kalimantan Selatan kaya dengan keanekaragaman sumber hayati satwa air tawar. Dari dataran tinggi Kalsel, pertanian dan jasa menjadi komoditi unggulan. Komoditi unggulan pertanian adalah jagung. Sedangkan pada sub sektor tanaman perkebunan, komoditi unggulan adalah kelapa sawit, karet, kelapa, kakao, dan kopi. Dari dataran rendah Kalsel, dari sub sektor perikanan, komoditi yang diunggulkan berupa perikanan tangkap, budidaya jaring apung, budidaya keramba, budidaya kolam, budidaya laut, budidaya sawah, dan budidaya tambak. Sedangkan dari sektor peternakan, sebagai komoditi unggulan adalah sapi, babi, domba, kambing, kerbau, dan kuda. Suku Banjar merupakan suku mayoritas di Kalsel. Selebihnya, ada enam belas suku bangsa lainnya seperti Jawa, Bugis, Madura, dan lainnya. Selain itu, terdapat juga para transmigran dari suku Bali, Sunda, Flores Adonara, dan Sasak. Sebagai tujuan investasi, provinsi ini memiliki berbagai sarana dan prasarana penunjang, antara lain Bandara Syamsudin Noor di Banjarmasin, Bandara Bersujud di Batulicin dan Bandara Stagen di Kotabaru. Juga memiliki beberapa pelabuhan, seperti Pelabuhan Kotabaru, Pelabuhan Batulicin, Pelabuhan NLCT (Nort Laut Coal Terminal) dan Pelabuhan Trisakti di Banjarmasin. Untuk transportasi darat, ada dua jalan penting, yaitu jalan negara dan jalan provinsi.

hal.32

EDISI PROVINSI





KIPI Maloy, Untuk Kemajuan Industri Kaltim Gubernur Kalimantan Timur

“Tak hanya potensi pertambangan yang terkenal dari Kalimantan Timur (Kaltim). Provinsi ini sedang giat dengan perkebunan kelapa sawit. Di tahun 2013 Pemprov Kaltim telah menetapkan target sejuta hektar perkebunan kelapa sawit. Hal ini untuk mendukung upaya Kaltim sebagai salah satu provinsi penghasil CPO (Crude Plam Oil) terbesar di Indonesia.”

Awang Faroek Ishak “Politisi Yang Terbuka Pada Kritik”

“Putera daerah asal Tenggarong, Kutai, Kalimantan Timur (Kaltim) ini merupakan anak ke-11 dari 13 bersaudara pasangan Dayang Johariah dan Awang Ishak, seorang tokoh pamong praja di Kalimantan Timur. ”

Awang Faroek Ishak telah memesona banyak orang karena ketokohannya, dengan beragam studi, pengalaman, dan aktivitasnya. Politisi Golkar ini sempat meluncurkan tiga buku di tengah beragam kesibukannya. Dari buku ketiga berjudul “Awang Faroek Ishak Di Mata Para Sahabat”, ia memperoleh piagam penghargaan dari MURI (Musium Rekor Dunia Indonesia) untuk buku biografi dengan narasumber terbanyak dan buku biografi tertebal. Melalui buku ke tiga yang diterbitkan dengan narasumber yang beragam mulai dari pejabat, tokoh politik hingga non pejabat, Awang Faroek menampilkan dirinya sebagai pemimpin yang terbuka pada kritik. Suami dari Amelia ini bertutur bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mau menerima kritik. Melalui kritik, seorang pemimpin bisa melakukan berbagai perbaikan. Bagi Awang Faroek, kritik adalah potret untuk berbuat lebih baik lagi. Buku tersebut disusun selama 15 tahun, sejak Awang Faroek masih menjadi Bupati Kutai Timur hingga ia menjadi Gubernur Kaltim pada masa bakti pertama. Beragam komentar dari mitra Awang Faroek menunjukkan bahwa Gubernur ke-11 untuk Kaltim ini adalah sosok politisi yang akademis, merakyat tetapi juga memiliki jaringan luas di level nasional dan internasional, serta memiliki visi yang jauh ke depan untuk memajukan Kaltim. Awang Faroek Ishak memulai karirnya sebagai Staf Kantor Gubernur Kaltim (1973). Sebelum menjadi Gubernur Kaltim untuk dua masa bakti yaitu 2008-2013 dan 2013-2018, ia adalah Bupati Kutai Timur untuk masa bakti 2000-2003 dan 2006-2008.

-Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Maloy (sumber: www.google.com)

Untuk mempersiapkan hal itu, KIPI (Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional) Maloy di Kabupaten Kutai Timur dipersiapkan menjadi pusat pengolahan CPO beserta produk turunannya. Pusat industri ini terintegrasi dengan pelabuhan berskala internasional. Salah satu keunggulan KIPI Maloy adalah letaknya yang berada pada lintasan ALKI II (Alur Laut Kepulauan Indonesia II). Area ini merupakan lintasan perdagangan internasional di laut dan berada pada kawasan pusat ekonomi dunia masa depan (Pacific Rim). Selain itu, kawasan Maloy merupakan jalur interkoneksitas Kalimantan dan Sulawesi. Jalur ini merupakan jalur regional lintas trans Kalimantan dan transportasi penyeberangan feri Tarakan-Toli Toli, serta Balikpapan-Mamuju. Untuk percepatan pembangunan KIPI Maloy, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melakukan pembangunan sarana dan prasarana pendukung, diantaranya industri olien, industri peleburan almunium, stearin dan PFAD, industri asam lemak, industri biodiesel dan minyak goreng. Sedangkan untuk kawasan penunjang, dibangun pelabuhan, pembangkit listrik 2x100 MW, jalur rel kereta api dan terminal batubara. Sedangkan dalam area industri olechemical, dibangun pula pelabuhan CPO dengan kemampuan lebih dari 100.000 DWT. Pada sisi darat dibangun fasilitas kantor, workshop, fire house dan storage tank. Infrastruktur pendukung berupa pembangunan jalan akses pelabuhan Maloy dan jalan dalam kawasan industri Maloy juga dipersiapkan. Tak ketinggalan pula pembangunan fasilitas penyediaan air baku untuk KIPI Maloy. Di luar KIPI Maloy, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga berupaya meningkatkan infrastruktur jalan.

Selain pembangunan jalan, akan dilaksanakan pembangunan rel kereta api Muara Wahau-Lubuk Tutung sepanjang 150 km. Hal ini merupakan kerja sama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Ras Al-Khaimah Minerals and Metal Investment, Uni Emirat Arab. Rel kereta api juga akan dibangun dari Tabang-Lubuk Tutung sepanjang 185 km yang dibangun oleh PT Gunung Bayan. Ke depan, Pemprov Kaltim akan mengembangkan KIPI Maloy menjadi Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Trans Kalimantan Economic Zone (KEK MTKEZ). MTKEZ merupakan integrasi antara KIPI Maloy, Kawasan Industri Mineral Trans Kalimantan Economic Zone (TKEZ), dan Kawasan Industri Kimia Batuta Coal Industrial Port (BCIP). Lokasi yang dipilih untuk pengembangan ini adalah di Kutai Timur, yaitu di Kecamatan Sangkulirang, Kaliorang dan Bengalon (Lubuk Tutung), Kabupaten Kutai Timur. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berupaya menjadikan MTKEZ sebagai salah satu KEK dengan menjaga dan meningkatkan daya saing investasi yang didukung dengan kekayaan sumber daya alam, posisi geografis pada ALKI II, kondisi keamanan yang kondusif, serta komitmen pemerintah dalam memfasilitasi investasi dan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai. MTKEZ juga didukung oleh kawasan industri lainnya yang tersebar di wilayah Balikpapan (Kawasan Industri Kariangau), Samarinda (Kawasan Industri Perdagangan dan Jasa), Bontang (Kawasan Industri Minyak, Gas dan Kondensat), Berau (Kawasan Industri Pariwisata), Bulungan (Delta Kayan Food Estate) dan Malinau (Kawasan Hutan Kayan Mentarang).

KALIMANTAN TIMUR

Indonesia Bagian Tengah

Semboyan Kalimantan Timur: Ruhui Rahayu (Keseimbangan sempurna di segala hal berkat ridho Tuhan YME)

03. 01.

02.

03.

04.

05.

Kalimantan Timur memiliki topografi bergelombang dari kemiringan landai sampai curam. Pada kawasan sungai, umumnya merupakan dataran rendah. Selebihnya merupakan daerah perbukitan dan pegunungan. Kondisi topografi ini berpengaruh terhadap peluang budidaya komoditi, potensi dan persediaan air, dinamika hidrologi, dan kerentanan terhadap erosi.

02.

Potensi kekayaan alam di Kalimantan Timur sebagian besar diekspor keluar negeri. Karena itulah, provinsi ini merupakan salah satu penghasil devisa untuk negara, khususnya pada sektor pertambangan, kehutanan, dan hasil sumber daya lain. Sejauh ini, pertambangan masih menjadi hasil bumi utama, seperti gas alam dan batu bara. Sedangkan dari sektor lain yang sedang berkembang adalah pertanian, pariwisata, dan industri pengolahan. Percepatan ekonomi di provinsi ini juga dikembangkan melalui kawasan industri di Balikpapan dan Bontang. Sedangkan di berbagai kabupaten lain diperuntukkan sebagai industri perkebunan, seperti kelapa sawit, dll. Sebagai tujuan wisata, Kalimantan Timur memiliki beberapa wilayah yang menarik untuk dikunjungi, seperti : Kepulauan Derawan di Berau, Taman Nasional Kayan Mentarang, Pantai Batu Lamampu di Nunukan, peternakan buaya di Balikpapan, peternakan rusa di Penajam, Kampung Dayak Pampang di Samarinda, Pantai Amal di Kota Tarakan, Pulau Kumala di Tenggarong, dan lain-lain. Anggrek hitam merupakan potensi alam yang mahal dari provinsi ini.

01.

Keberagaman suku juga terdapat di Kalimantan Timur, seperti suku Kutai sebagai suku asli Kalimantan Timur, Dayak, Banjar, Melayu, Jawa, Makassar, Bugis, dan berbagai suku lain. Agama yang mereka anut juga beragam, seperti Islam, Kristen, Katolik, juga kepercayaan.

04.

05.

Kalimantan Timur Sumber Devisa Negara For complete information, visit www.thepresidentpost.com or directly scan this QR Code to your destination.

“Beribukota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dikenal sebagai provinsi ke dua terluas di Indonesia sebelum pemekaran Provinsi Kalimantan Utara”

www.thepresidentpost.com Website


The President Post Facebook


EDISI PROVINSI

KALIMANTAN UTARA

hal.33



-Pulau Mabul, Borneo (sumber: www.google.com)

“Listrik Untuk Provinsi Termuda Di Pulau Borneo” Meski merupakan provinsi termuda di Indonesia, Kalimantan Utara tak henti meneruskan tongkat estafet pembangunan setelah terpisah dari Kalimantan Timur. Salah satunya dengan dimulainya pembangunan PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) Kayan. PLTA berkapasitas 6.080 MW itu dibangun oleh PT Kayan Hydro Energi.

Kerja sama PLN dengan SESB juga akan dilakukan untuk meningkatkan kompetensi pegawai di kedua belah pihak melalui pendidikan, pelatihan, dan knowledge sharing sesuai keunggulan masing-masing. Kerja sama tersebut membuka peluang dibangunnya pembangkit skala besar di Kalimantan Utara.

Peresmian dimulainya proyek PLTA Kayan itu ditandai dengan peletakan batu pertama (groundbreaking) dan penandatanganan prasasti oleh Wakil Menteri ESDM, Panglima TNI, Dirut PLN, Pjs. Gubernur Kalimantan Utara dan Bupati Bulungan Budiman Arifin.

Pada 2013 lalu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berusaha untuk membenahi sektor kelistrikan, dengan menganggarkan pengadaan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya), di wilayah Pulau Sebatik dan daerah lain yang sulit dibangun jaringan kabel listrik.

Bupati Bulungan dalam sambutannya mengatakan bahwa proyek PLTA itu diharapkan dapat menjawab masalah kelistrikan yang ada di Bulungan selama ini. Sejauh ini, dari 81 desa di Kabupaten Bulungan, hanya 33 desa yang menikmati listrik selama 24 jam, 26 desa menikmati listrik 12 jam dan sisanya belum memiliki aliran listrik.

Hal tersebut diharapkan mampu menjawab segala persoalan kelistrikan di Kabupaten Nunukan yang kondisi geografisnya terdiri dari berbagai pulau dan masyarakatnya hidup berkelompok. Selain PLTS, dibangun juga PLTG (Pembangkit Listrik Tenaga Gas) di Sebaung. Pembangunan PLTG ini dapat menjadi solusi awal mengatasi listrik di Kabupaten Nunukan.

Dengan terwujudnya proyek PLTA Kayan, hal itu akan memberikan dampak positif terhadap sektor pertanian, pembangunan, investasi, serta dapat membuka kesempatan kerja. Panglima TNI Jenderal Moeldoko yang hadir pada acara itu juga menegaskan bahwa TNI siap mengawal pembangunan PLTA Kayan sampai selesai.

Untuk melengkapi sarana infrastruktur di Kalimantan Utara, pada 2014 ini dikucurkan bantuan sebesar Rp20 miliar untuk melanjutkan proyek Bandara Maratua di Kabupaten Berau. Bandara yang berada di pulau terluar Indonesia itu ditargetkan dapat beroperasi pada 2015.

Menurutnya, pembangunan proyek ini sangat bermanfaat untuk masyarakat Kalimantan, khususnya mereka yang tinggal di perbatasan. Wakil Menteri ESDM berujar bahwa kapasitas 6.080 MW bukanlah kapasitas yang kecil, mengingat Indonesia sekarang ini memerlukan pembanguan 6.000 MW per-tahun dalam jangka 10 tahun. Selain membangun PLTA, PT PLN (Persero) juga menggandeng perusahaan listrik asal Malaysia, SESB (Sabah Electricity Sdn. Bhd.) dalam kerja sama segala bidang untuk keuntungan kedua belah pihak. Salah satunya termasuk kemungkinan interkoneksi listrik Kalimantan Utara dan Sabah dengan membangun pembangkit listrik skala besar di provinsi termuda itu. PLN dan SESB akan melakukan studi bersama untuk mewujudkan interkoneksi yang saling menguntungkan, terutama antara Kalimantan Utara dan Sabah.

Gubernur Kalimantan Utara

Irianto Lambrie “Butuh Sebulan Memutuskan Terima Jabatan”

Pembangunan bandara tersebut dilakukan untuk mendukung pengembangan pariwisata, mengingat Maratua berada dalam satu gugusan kepulauan Derawan. Diharapkan pembangunan bandara dapat memberikan kemudahan bagi wisatawan yang ingin berlibur di Pulau Derawan, Maratua, dan sejumlah pulau lain yang berada dalam gugusan kepulauan itu. Keberadaan bandara itu juga untuk memperlancar arus tranportasi warga dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Maratua dan sekitarnya. Untuk TNI, keberadaan bandara itu diharapkan mempermudah pendaratan pesawat militer milik TNI AU yang bertugas menjaga kedaulatan NKRI.

Kalimantan Utara, Provinsi Yang Baru Mekar “Kalimantan Utara merupakan provinsi termuda di Indonesia. Provinsi ini resmi disahkan pada rapat paripurna DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) RI, 25 Oktober 2012. Provinsi yang merupakan wilayah pemekaran dari Kalimantan Timur ini, pembentukannya telah dimulai pada tahun 2000-an. Kaltara merupakan salah satu dari 11 daerah DOB (Daerah Otonomi Baru) yang terdiri dari satu provinsi dan 10 kabupaten.”

“Irianto Lambrie merupakan Pejabat Gubernur Kalimantan Utara yang dilantik oleh Mendagri Gamawan Fauzi pada 22 April 2013. Saat ditawari jabatan sebagai Pejabat Gubernur Kalimantan Utara tersebut, ia butuh waktu selama sebulan untuk memutuskan. Pada akhirnya, setelah melakukan konsultasi dengan keluarga dan kerabat, ia menerima jabatan itu dengan berbagai pertimbangan dan pemikiran panjang. Sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang profesional, demi kemaslahatan dan keinginan untuk memperbaiki tingkat penghidupan masyarakat Kalimantan Utara, ia menerima jabatan itu dengan segala resikonya.” Pada April 2013, jabatan Pejabat Gubernur ia sandang. Secara otomatis, ia bertanggung jawab penuh melakukan pembenahan sambil berkoordinasi dengan pihak-pihak lain dan kelima pemerintah kabupaten/kota yang tergabung di DOB (Daerah Otonomi Baru) Kalimantan Utara. Baginya, sebagai Pejabat Gubernur Kalimantan Utara, hal itu merupakan amanah yang cukup berat. Dalam waktu enam bulan, ia harus mempersiapkan organisasi perangkat daerah. Selain itu, ia harus mempersiapkan, mengkoordinasikan, dan memfasilitasi pembentukan dan pengisian anggota DPRD, Kepala Daerah, dan Wakil Kepala Daerah Kalimantan Utara. Secara simultan, ia juga ditugaskan melaksanakan koordinasi, konsultasi, sinkronisasi, dan komunikasi dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Termasuk juga penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan, dan melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan di kabupaten dan kota di Kalimantan Utara.

01. 01.

03.

01.

02.

03.

04.

04.

02. 02.

Mantan Sekretaris Provinsi Kalimantan Timur ini berharap bahwa pada masa mendatang Kalimantan Utara lebih sejahtera, maju, demokratis, aman, dan damai. Menurutnya, tidak ada masalah yang rumit dan berat jika seluruh elemen bersatu membangun kebersamaan tanpa mengesampingkan saling pengertian, saling mengingatkan, dan menasihati untuk membangun kebaikan bersama.

05.

Sebagai provinsi ke-34 dari 34 provinsi di Indonesia, diharapkan dapat mencegah perampasan pulau-pulau Indonesia oleh Malaysia. Wilayah Kalimantan Utara merupakan wilayah strategis dalam segitiga Indonesia-Malaysia-Filipina. Pada saat dibentuk, provinsi ini dibagi menjadi lima wilayah administrasi, yang terdiri dari satu kota dan empat kabupaten, yaitu Kota Tarakan; Kabupaten Bulungan; Kabupaten Nunukan; Kabupaten Malinau; Kabupaten Tana Tidung. Untuk kecamatan, ada 47 di Kaltara. Sebelumnya, seluruh wilayah itu adalah bagian dari wilayah Kalimantan Timur. Suku Dayak Tidung adalah salah satu suku asli di provinsi ini, dan merupakan salah satu suku dari 406 suku Dayak yang tercatat ada di Kalimantan. Selebihnya merupakan suku pendatang. Sedangkan Islam merupakan agama mayoritas, selebihnya adalah Kristen Protestan, Katholik, Budha, Hindu dan Kong Hu Cu. Kalimantan Utara beriklim tropis dan memiliki potensi alam yang luar biasa. Mulai dari minyak, gas, kelautan, dan tambang. Kawasan perairan Kalimantan Utara juga memiliki wilayah Ambalat, yang diperkirakan kaya sumber daya minyak dan gas. Di wilayah ini pun ada potensi perikanan dan pariwisata yang belum dimanfaatkan. Perbatasan darat provinsi ini sangat potensial untuk pengembangan perkebunan. Sedangkan perbatasan laut dapat menjadi tempat beroperasi armada kapal ikan, sekaligus menjaga kedaulatan di kawasan Ambalat.

Lambang Kalimantan Utara

hal.34

EDISI PROVINSI





-Bandara Sultan Hasanuddin (sumber: www.google.com)

Prioritaskan Jalan, Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat

Gubernur Sulawesi Selatan

Syahrul Yasin Limpo “Didukung Jadi Cawapres Masa Depan”

Guna mendukung pembangunan di Sulawesi Selatan, pemerintah provinsi setempat memprioritaskan pengembangan sarana dan prasarana jalan serta transportasi. Menjelang akhir 2013, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum bahkan telah meresmikan pembangunan tujuh jembatan yang menghubungkan beberapa wilayah di Sulsel. Akhir September , beberapa kawasan di Sulsel telah terhubung oleh jembatan Sungai Pute di Maros, jembatan Sungai Kalibone di Pangkep, serta jembatan Sungai Takkalasi, Sungai Lampoko, Sungai Wiringtasi, Sungai Kupa, dan Sungai Bojo, yang seluruhnya berada di Barru. Pembangunan seluruh jembatan yang dimaksudkan untuk mendukung kenyamanan transportasi di wilayah Trans Sulawesi ini, menelan dana APBN sebesar Rp82,303 miliar. “Terkenal dengan inisial SYL, Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Syahrul Yasin Limpo mengawali karir politiknya sebagai Sekretaris DPP Golkar Sulsel pada 1993-1998. Sebelumnya, ayah tiga anak ini aktif dalam kegiatan KNPI dan DPP AMPI.” Mantan Bupati Gowa dua periode (1994-2002) dan Wakil dari Gubernur Sulsel Amir Syam ini memenangi pemilihan Gubernur Sulsel pada 2007, dengan pasangannya Agus Arifin Nu’mang, yang pertama kali dipilih secara langsung oleh rakyat Sulsel. Sejak memimpin Sulsel, perlahan tapi pasti SYL mulai mewujudkan berbagai idenya, di antaranya memberikan pendidikan gratis hingga ke tingkat SMA dan pelayanan kesehatan gratis. Meski masuk dalam daftar tokoh panutan Sulsel, mantan Kepala Biro Humas Setwilda Tingkat I Sulsel pada 1993 ini pernah mengalami hal tak mengenakkan, ketika ia menjadi sasaran pelemparan bom molotov orang tak dikenal. Belakangan, insiden yang terjadi di tengah acara ‘Jalan Santai Bersama Komandan’ November 2011 itu diketahui didalangi tiga orang terduga teroris Bone. Jebolan Universitas Hasanuddin ini juga pernah mengalami hal menyedihkan. Pria kelahiran Makassar 16 Maret 1955, ini harus menerima kenyataan ditinggal putra bungsunya untuk selama-lamanya. Apalagi, saat meninggal dunia akibat sakit di awal tahun 2011 itu, almarhum Rinra Sujiwa Syahrul Putra masih berusia 19 tahun dan tengah menempuh pendidikan di STPDN.

Terhitung sejak 2007 hingga 2013, untuk pembangunan jalan dan jembatan di Sulsel pemerintah pusat telah mengucurkan dana sekitar Rp5,11 triliun. Sebagian besar dana dikucurkan pada 2013, sebesar Rp1,04 triliun. Penanganan jalan di tahun 2013 juga diprioritaskan pada pelebaran ruas jalan penting, guna menghubungkan sentra-sentra ekonomi masyarakat. Dari total anggaran pemeliharaan dan peningkatan kapasitas jalan sebesar Rp1,04 triliun, sebanyak Rp435,7 miliar dimanfaatkan untuk pelebaran jalan sepanjang 96,01 km di sejumlah jalan strategis di Sulsel. Pembangunan infrastruktur jalan ini juga dilakukan dalam kegiatan rekonstruksi atau peningkatan struktur jalan, di mana dialokasikan dana sebesar Rp162,38 miliar untuk ruas jalan sepanjang 60,3 km, serta

Selain memrioritaskan pembangunan jembatan baru sepanjang 308,23 m, pemeliharaan rutin jembatan sepanjang 12.593,60 m serta penggantian jembatan sepanjang 67 m, pemerintah juga menetapkan Pelabuhan Makasar sebagai pelabuhan internasional untuk kawasan timur dan mengembangkannya sebagai konektivitas wilayah melalui jalur laut. Pembangunan pelabuhan ini telah dilakukan sejak 2008 hingga 2012, dengan anggaran sekitar Rp250 miliar. Adapun proyeknya adalah pengembangan dan modernisasi peralatan di Pelabuhan Peti Kemas Makassar, perluasan dermaga, pengerukan kolam pelabuhan yang mencapai 21.000 m3, penyediaan container service crane, terminal tractor, pemasangan rel container crane dan pengadaan reach stacker. Bukan hanya Makassar, pemerintah juga membangun pelabuhan baru Garongkong di Kabupaten Barru, sekitar 100 km dari ibukota Sulsel. Untuk pembangunan pelabuhan baru Garongkong ini, dikucurkan dana Rp252 miliar. Pelabuhan Garongkong dinilai penting dan strategis, karena berada di jalur pelayaran Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dan memiliki kedalaman sekitar 12 – 15 m, yang bisa didarati kapal dengan bobot hingga 60.000 DWT. Pelabuhan Garongkong yang luasnya mencapai 500 hektar, juga berada di lokasi strategis di jalur lintasan Trans Sulawesi, dan mendukung moda transportasi

Selain sarana jalan dan pelabuhan, pemerintah Sulsel juga mulai melirik proyek pembangunan koridor percontohan busway, di mana pada Agustus lalu prosesnya baru memasuki tahap tender. Rencananya, Pemprov Sulsel akan membangun 11 koridor, walau pada tahap awal baru akan dibangun satu jalur percontohan yang rutenya tidak dilalui transportasi umum yang sudah ada, yaitu kereta api dan angkutan kota (pete pete). Sementara untuk transportasi udara, pemerintah mengembangkan Bandara Sultan Hasanuddin hingga menjadi bandara terbesar di wilayah timur Indonesia, bahkan bandara terbesar ke dua setelah Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Untuk bandara ini, pemerintah mengucurkan dana sekitar Rp1 triliun untuk perluasan terminal sekitar lebih dari 20 hektar, pelebaran landasan pacu dan pengembangan rencana jangka panjang airport city. Guna mendukung pembangunan jalan, pelabuhan maupun bandara ini, pemerintah juga memperkuat pasokan listrik di Sulsel dengan membangun dua PLTU di Desa Lampoko, Balusu, Barru dengan kapasitas 100 MW dan PLTU Jeneponto di Desa Punagayya, Bangkala, sebesar 250 MW.


01.

02.

Provinsi Sulawesi Selatan memiliki luas 45.765 km2 (sekitar 4,6 juta hektar), berbatasan langsung dengan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat di utara, Teluk Bone dan Sulawesi Tenggara di timur, Selat Makassar di bagian barat dan Laut Flores di selatan.

Kegiatan pemerintahan dan administrasi Sulsel terpusat di ibukotanya, Makassar, atau dulu dikenal sebagai Ujung Pandang. Dengan 21 kabupaten dan tiga pemerintahan kota, Sulsel dihuni 11 suku asli. Menurut data Mei 2010, Bugis merupakan suku asli terbesar di Sulsel dengan prosentasi 41,9% dari keseluruhan penduduk yang berjumlah 8.032.551 jiwa.

03.

04.

Posisi ke dua diduduki suku Makassar 25,43%, Toraja 9,02%, dan Mandar 6,1%. Data 2010 itu juga menunjukkan, terjadi peningkatan jumlah penduduk di Sulsel sebesar 1,17% dalam 10 tahun terakhir.

Salah satu sumber pendapatan daerah Sulsel, adalah pariwisata. Banyak tempat indah di Sulsel seperti pegunungan dan pantai, juga atraksi budaya, yang layak dijadikan obyek wisata setempat. Salah satunya adalah Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung (TN Babul) yang memiliki wisata alam yang unik, berupa hamparan karst, goa-goa indah, air terjun dan ‘kerajaan’ kupu-kupu. Lokasi wisata Sulsel yang terkenal lainnya adalah Taman Prasejarah Leang Leang, Pantai Bira, Pelabuhan Paotere dan Danau Tempe.

Semboyan Sulawesi Selatan: Todo Poli (Teguh Dalam Keyakinan) 01.


Pelabuhan Garongkong yang luasnya mencapai 500 hektar, juga berada di lokasi strategis di jalur lintasan Trans Sulawesi, dan mendukung moda transportasi laut maupun darat karena dilengkapi pelabuhan penyeberangan dan angkutan barang. Otoritas setempat juga menjamin keselamatan kapal selama berlabuh, karena pelabuhan memiliki Pulau Panikian, yang berfungsi sebagai pemecah ombak alami.

SULAWESI SELATAN

Penerima perhargaan Bhakti Koperasi dan Pengusaha Kecil-Menkop UKM 1997 ini, belakangan didorong alamaternya untuk maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) dalam pilpres 2014 mendatang. Dalam pernyataannya, Forum Komunikasi Alumni Hukum (FKAH) Unhas menilai SYL merupakan figur calon alternatif yang layak dimunculkan menjelang pilpres 2014. Selain itu, SYL juga dianggap sosok yang pantas dan tepat dalam regenerasi tokoh daerah Sulsel setelah era BJ Habibie dan Jusuf Kalla dalam mengabdikan diri pada bangsa Indonesia.

kegiatan pemeliharaan berkala atau rehabilitasi pada ruas jalan sepanjang 36,67 km yang menelan anggaran sebanyak Rp82,04 miliar.

04.

02.

03.


“Provinsi ini semula merupakan Provinsi Administratif Sulawesi, sesuai UU Nomor 21 tahun 1950. Baru 10 tahun kemudian, provinsi yang dihuni mayoritas muslim ini disahkan sebagai Sulawesi Selatan, bersama-sama dengan Sulawesi Tenggara. 01. Keduanya lalu terpisah menjadi Sulsel dan Sultra pada 1964.” Sulsel ‘kehilangan’ Kabupaten Majene, Mamasa, Mamuju, Mamuju Utara dan Polewali Mandara yang membentuk Provinsi Sulawesi Barat pada 2004, namun melakukan pemekaran terhadap Kabupaten Tana Toraja, yakni Kabupaten Toraja Utara pada 2008.”





EDISI PROVINSI

hal.35

Gubernur Sulawesi Tenggara

Nur Alam “Pengusaha, Politisi Yang Dikelilingi Prestasi”

SULAWESI TENGGARA

“Sulawesi Tenggara dipimpin Nur Alam yang terpilih sebagai gubernur selama dua periode terakhir ini. Setelah memimpin provinsi kaya nikel tersebut pada 2008-2013, pria kelahiran Konda 9 Juli 1967 itu kembali terpilih untuk memimpin di era 2013-2018.”

Kiprah politik Nur Alam sebenarnya diawali lewat kegiatannya di sejumlah asosiasi pengusaha yang bernaung di bawah Partai Golkar di masa Orde Baru. Nur Alam juga menjalin persahabatan dengan mendiang Gubernur Sultra dua periode, La Ode Kaimoeddin, di samping pernikahannya dengan puteri tokoh politik Sultra yang disegani di masa tersebut.



“

Andalkan Wakatobi, Kembangkan Teknologi Tambang

Memiliki Taman Nasional Wakatobi menjadi berkah tersendiri bagi Sulawesi Tenggara (Sultra). Sebagai obyek wisata andalan, TN Wakatobi bahkan telah mendunia. Terbukti, Swiss memberikan perhatian khusus bagi Sultra untuk mengembangkan taman keanekaragaman hayati tersebut dan rela menggelontorkan dana 8,9 juta franc untuk pembangunan sejumlah daerah tujuan wisata di Indonesia, salah satunya adalah Wakatobi. Kerja sama yang berlangsung pada 2013 hingga 2017 itu menekankan pada kerja sama dengan pemerintah daerah, sinergi dengan program tata kelola destinasi pariwisata nasional, pemberdayaan sumber daya lokal dan keterlibatan institusi pendidikan. Wakatobi sendiri sebenarnya merupakan nama kabupaten di Provinsi Sultra, dan memiliki ibukota Wangi-Wangi. Memiliki luas 823 km2, menurut data 2011 Wakatobi dihuni 94.846 jiwa. Adapun TN Wakatobi yang diresmikan pada 1996 itu, memiliki skala dan kondisi karang yang menempati posisi prioritas tertinggi dalam konservasi laut Indonesia, dengan koleksi 750 spesies terumbu karang dari 850 spesies yang ada di seluruh dunia. Sultra terus menggenjot pembangunan di sektor pariwisata. Daerah yang memiliki luas 38.140 km2 ini memang kaya dengan banyak kawasan wisata, terutama wisata pantai dan laut. Selain TN Wakatobi, provinsi ini juga memiliki kawasan wisata bawah laut Basilika di Kabupaten Buton. Basilika merupakan kawasan pengembangan terpadu Pulau Batauga, Pulau Siompu, Pulau Liwutongkidi dan Pulau Kadatua. Belum lagi dengan wisata goa dan pantai-pantai indah di sepanjang garis pantai Sultra yang berbatasan dengan Laut Banda di wilayah timur dan Teluk Bone di bagian barat, serta banyaknya pulau kecil yang menjadi bagian provinsi ini. Sektor wisata telah menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) terbesar Sultra, hingga sektor ini terus menjadi perhatian dalam kegiatan pembangunan setempat.

01.

01. 01.

02. 02.

02.

03.

04. 03.

04.

05.

05.

Anak ke-11 dari 12 bersaudara ini, memang cukup unggul semasa bersekolah dan sudah berani terjun ke dunia bisnis sejak masih menjadi mahasiswa. Sebelum berhasil meraih gelar sarjana ekonomi di tahun 1993, Nur Alam bahkan telah memiliki perusahaan kontraktor sendiri yang berbendera PT Tamalakindo.

”

Bukan kekayaan wisata alam saja yang dimiliki Sultra. Provinsi dengan jumlah penduduk 2.232.586 jiwa ini juga memiliki obyek wisata sejarah dan budaya. Obyek wisata sejarah yang terkenal di Sultra, yakni Benteng Keraton Buton yang berada di kota Bau Bau, dan merupakan benteng terluas di dunia. Komiditi unggulan Sultra lainnya berasal dari sektor pertambangan. Provinsi yang beribukota di Kendari dan memiliki beberapa pulau kecil ini, terkenal kaya dengan hasil tambangnya. Di antaranya aspal, nikel, emas, marmer, batu setengah permata, onix, batu gamping dan tanah liat. Pada November 2013, PT Ifishdeco ikut serta dalam pembangunan sektor tambang di Sultra. Perusahaan tersebut rencananya akan membangun pusat pengolahan dan pemurnian (smelter) nikel di kawasan Tinanggae, Konawe Selatan, Sultra. Proyek yang menerapkan hilirisasi pertambangan itu menelan dana US$100 juta. Proyek smelter berguna untuk mendukung pemerintah dalam meningkatkan nilai tambah mineral, dengan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Tak bisa dipungkiri, pembangunan industri nikel memang membutuhkan persiapan dan investasi besar. Adapun proyek smelter di Sultra yang peletakan batu pertamanya dilakukan November 2013, ditargetkan selesai pada 2015 mendatang. Di pengujung 2013 pula, Sultra mendapat bantuan dana sebesar Rp70 miliar dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP) untuk melanjutkan pembangunan dan peningkatan kualitas sembilan ruas jalan di provinsi tersebut. Ruas-ruas jalan tersebut adalah Poli Poli-Lapoa, Matoha-Alangga, Alangga-Tinanggea, Amonggedo-Meluhu, Abuki-Uluiwoi, Ronta-Lambale-Ereke, Wanci-Jalan Bandara Matohara, Kapantori-Kamaru, dan Sikeli-Dongkala.

Semboyan Sulawesi Tenggara: Bolimo Karo Somanamo Lipu (Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi)

Dengan pengembangan dan peningkatan beberapa ruas jalan ini, diharapkan sarana-prasarana jalan yang ada nantinya akan mendukung penuh keberlangsungan berbagai sektor pembangunan yang berdampak pula pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat setempat. (cha/berbagai sumber)

Tonggak terpenting dalam sejarah Sultra, pada abad 10 suku Konawe mendirikan Kerajaan Konawe, yang diikuti beberapa kerajaan di Sultra. Seperti daerah-daerah lainnya di Indonesia, Sultra juga tak lepas dari sejarah panjang Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Rakyat Sultra melakukan perlawanan sengit sejak Belanda menginjakkan kaki untuk pertama kalinya di Buton, 5 Januari 1613. Setelah memiliki pusat pemerintahan di Bau Bau, karena alasan tertentu ibukota Sultra kemudian dipindahkan ke Kendari. Melalui pemekaran wilayah, kini provinsi tersebut memiliki 12 kabupaten dan dua kota. Dengan luas wilayah 38.140 km2, pada 2010 Sultra tercatat dihuni 2.232.586 jiwa, atau 59 orang per kilometer perseginya. Pada kurun waktu 1999-2000, Sultra memiliki laju pertumbuhan penduduknya sebesar 2,79% per tahun. Jika dilihat menurut kabupatennya, pada periode 2004-2005 hanya Kendari dan Kabupaten Muna yang menunjukkan pertumbuhan positif. Sementara kabupaten lainnya, menunjukkan pertumbuhan yang negatif. Sultra yang berbatasan langsung dengan Sulawesi Tengah dan Selatan di wilayah utara, mayoritas dihuni suku asli Buton sebanyak 23%, diikuti suku Bugis 19%, Tolaki 16% dan Muna 15%, dengan mayoritas penduduk beragama Islam.

Sampai saat ini, masyarakat setempat masih melakukan sejumlah upacara adat, di antaranya Monahue Ndau setelah panen padi, upacara Motasu yang merupakan tradisi suku Tolaki yang akan membuka ladang baru dan Ghoti Katumpu, upacara masyarakat Muna di awal pembukaan hutan dan setelah panen. (cha/berbagai sumber)

-Tradisi Kalo Sara, kebudayaan Sulawesi Tenggara (sumber: www.lucykeroppi.wordpress.com)

Membangun Dengan Pertahankan Upacara Adat “Di awal berdirinya, Sulawesi Tenggara merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan Tenggara, dan beribukota di Bau Bau. Daerah otonom Provinsi Sulawesi Tenggara atau Sultra baru terbentuk pada 1964, terdiri dari Kabupaten Kendari, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Muna dan Kabupaten Buton.”

hal.36

EDISI PROVINSI





Kerajaan Kaya Bahan Tambang 01.

02.

Oleh pemerintah Belanda yang menguasainya sejak 1905, Sulteng sempat dibagi-bagi dalam beberapa Landschap. Setelah merdeka, pemerintah Indonesia juga membagi wilayah ini menjadi tiga bagian. Yakni, Sulteng bagian Barat (Kabupaten Poso, Banggai dan Buol Tolitoli), Sulteng bagian Tengah (Teluk Tomini) masuk wilayah Karesidenan Sulawesi Utara dan Sulteng bagian Timur (Teluk Tolo) yang masuk Wilayah Karesedenan Sulawesi Timur Bau-bau.

Setelah beberapa kali mengalami perubahan, baru pada tahun 1964 pemerintah Indonesia membentuk Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dengan empat kabupaten, yakni Donggala, Poso, Banggai dan Buol Tolitoli. Di tahun yang sama, status Sulteng meningkat menjadi Provinsi Daerah Tingkat I. Kini, Sulteng yang beribukota di Palu ini dikelola dalam 11 kabupaten dan satu kotamadya.

“Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) pada awalnya merupakan sebuah pemerintahan kerajaan yang terdiri dari 15 kerajaan kecil. Ini terjadi jauh sebelum daerah seluas 61.841,29 kilometer itu dikuasai penjajah Belanda. Karena itu pula, Sulteng dijuluki Tujuh Kerajaan di Timur dan Delapan Kerajaan di Barat.”

06.

07.

04.

03.

Adapun karakteristik wilayah Sulteng, didominasi oleh pegunungan dan dataran tinggi. Bahkan mulai Kabupaten Buol Tolitoli, deretan pegunungan berjajar hingga ke Provinsi Sulawesi Utara. Terdapat juga tanah genting di Kabupaten Donggala dan Parigi Moutong yang diapit Selat Makassar dan Teluk Tomini. Sementara di sekitar Kabupaten Poso, Tojo Unauna, Morowali dan Banggai, terdapat deretan pegunungan yang letaknya cukup rapat dan memiliki kemiringan di atas 45 derajat.

04.

05.

04.

Tak heran jika Sulteng kaya dengan potensi bahan galian dan mineral yang berlimpah-ruah. Untuk bahan galian strategis saja, terkandung minyak dan gas bumi, batubara serta nikel. Begitu juga dengan bahan galian vital seperti emas, tembaga dan belerang, serta granit, marmer, pasir swarsa dan pasir besi yang termasuk bahan galian yang bukan strategis dan vital. (cha)

05.

SULAWESI TENGAH


Hotel Berbintang Hidupkan Wisata Luwuk

Gubernur Sulawesi Tengah

Longki Djanggola “Bertekad Entaskan Kemiskinan”

Guna mendukung kemajuan sektor pariwisata dan pembangunan kota-kota di Sulawesi Tengah (Sulteng), jaringan perhotelan internasional merambah daerah seluas 63.305 km2 tersebut. Salah satu hotel bintang tiga bertaraf internasional yang baru beroperasi Oktober 2013, adalah Aston Luwuk Hotel and Conference Center di kota Luwuk. Berdirinya hotel tersebut dimaksudkan untuk mendukung perdagangan dan perkembangan kota bersangkutan. Luwuk merupakan ibukota Kabupaten Banggai, berada di timur wilayah Sulteng yang terkenal dengan keindahan alamnya. Obyek wisata yang terkenal di Luwuk yaitu air terjun Salodik dan Tontoun, Teluk Lalong serta Pantai Bua Lemo yang masih terjaga keasliannya. Hotel itu sendiri letaknya cukup strategis di kawasan dataran tinggi, dan bisa ditempuh hanya dalam waktu 10 menit dari bandara setempat yang berjarak lima kilometer. Pemandangan yang bisa dilihat dari Aston Luwuk Hotel juga sangat indah, karena hotel tersebut menghadap ke pantai. Dengan berdirinya hotel di atas lahan bekas kebun jagung seluas 7,8 hektar itu, kini masyarakat yang akan berkunjung ke Luwuk tidak akan kesulitan lagi mencari tempat bermalam yang nyaman. Apalagi, Luwuk terkenal karena sumber Migas dan hasil buminya, seperti kopra, cengkeh, pala dan kelapa yang berlimpah, sehingga banyak pekerja maupun pebisnis yang datang ke kota itu. Jika sebelumnya Luwuk sangat minim fasilitas infrastruktur yang bisa mendukung bisnis perhotelan, dengan investasi sekitar Rp95 miliar Luwuk kini justru memiliki hotel bertaraf internasional yang akan mendukung kegiatan pembangunannya. Sebagai hotel bintang pertama di Luwuk, Aston cukup memadai dalam mendukung kegiatan bisnis setempat dengan 92 kamar yang tersedia, ditambah tiga meeting room yang mampu menampung 20-40 orang, dan sebuah ballroom dengan kapasitas 1.200 orang. Sebagai salah satu sektor andalan, pariwisata Sulteng memang menyuguhkan pilihan beragam, di antaranya wisata alam, wisata bahari, agrowisata dan wisata budaya. Selain pegunungan dan hutan wisata, Sulteng juga memiliki taman nasional, batuan megalitik dan tempat-tempat bersejarah, serta keanekaragaman tradisi, seni dan budaya lokal yang menarik. Sementara untuk mempercepat pembangunan, pemerintah pusat juga menggelontorkan dana Rp1,2 triliun pada 2009 lalu. Dana tersebut dialokasikan untuk penanggulangan kemiskinan, mengurangi pengangguran, peningkatkan akses dan kualitas pendidikan serta kesehatan. Tak ketinggalan sektor perikanan kelautan, revitalisasi pertanian, kehutanan dan pedesaan, termasuk membangun infrastruktur. -Hotel Aston Luwuk & Conference Centre, Luwuk, Kabupaten Banggai (sumber: www.travel.kompas.com )

Salah satu yang ingin diwujudkan namun masih mengundang pro-kontra di masyarakat, adalah pembangunan dermaga Danau Poso. Pemerintah kabupaten setempat berniat untuk membangun sarana tersebut guna menghidupkan lagi jalur transportasi darat, laut dan udara, dengan tujuan menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Poso. Sejak dilanda konflik beberapa tahun silam, jalur transportasi memang tidak berjalan dengan semestinya di daerah itu. Rencana ini berusaha diwujudkan untuk mendongkrak kembali perekonomian rakyat Poso, dan agar masyarakat Poso tidak terisolir. Selain itu, terbukanya jalur transportasi Poso diharapkan bisa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat. For complete information, visit www.thepresidentpost.com or directly scan this QR Code to your destination.

Semboyan Sulawesi Tengah: Maliu Ntinuvu (Mempersatukan semua unsur dan potensi yang ada)

“Sulawesi Tengah dipimpin putera daerah Palu, Longki Djanggola, yang mendapat mandat memimpin provinsi kaya mineral itu pada periode 2011-2016.” Mengawali karirnya sebagai pegawai negeri sipil, pria kelahiran 11 November 1952 ini tercatat pernah menjabat sebagai Bupati Parigi Moutong. Saat dilantik sebagai gubernur Sulteng yang ke-13, Longki menggantikan Bandjela Paliudju yang mengakhiri masa jabatan ke duanya di awal tahun 2011. Sarjana S1 FMIPA Universitas Indonesia ini, juga aktif dalam pembinaan organisasi olahraga di Sulteng. Di antaranya, Longki pernah menjadi wakil sekretaris KONI Sulteng, ketua umum Pengda Biliar Sulteng, Pengurus Pengda FORKI Sulteng bahkan ketua umum KONI Kabupaten Parigi Moutong. Terkait kepemimpinannya di Sulteng, Longki telah bertekad untuk menekan angka kemiskinan hingga menjadi di bawah 10% pada 2016 mendatang. Hingga April 2013 tercatat, masih ada sekitar 14% dari 2,2 juta penduduk Sulteng yang miskin. Belum lagi dengan posisi Sulteng yang berada di tempat ke dua, sebagai provinsi yang memiliki warga miskin terbanyak di antara provinsi lainnya di Sulawesi. Untuk itulah, pemerintah Sulteng berusaha menggebrak dunia investasi agar bisa menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya di berbagai bidang, baik dalam usaha pertambangan, perkebunan maupun pariwisata, dan berbagai sektor lainnya. Dengan cara ini diharapkan kemiskinan di Sulteng bisa dientaskan.

Namun, pembangunan dermaga Danau Poso di kota Tentena yang menelan dana miliaran rupiah ini dituduh mengancam situs budaya Poso, yakni goa batu Watu Mpangasa Angga dan Watu Nggongi, yang selama ini menjadi ikon Festival Danau Poso. Melalui DPRD setempat, masyarakat bahkan mendesak agar pembangunan dermaga itu dihentikan.

Awal Desember 2013, Longki bersama empat gubernur lainnya menandatangi MoU pembentukan Badan Kerjasama Peningkatan Nilai Tambah Mineral Logam, saling bekerja sama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lima provinsi. Adapun provinsi tersebut adalah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara dan Papua Barat.

Masyarakat menilai lokasi dermaga tidak strategis. Belum lagi dengan lokasi pembangunannya yang berada di tanah yang labil dan berada di ketinggian, hingga mengancam lingkungan di sekitarnya. (cha/berbagai sumber)

Rencananya, ruang lingkup kerja sama yang meliputi lima provinsi itu berlaku efektif pada 12 Januari 2014.(cha/berbagai sumber)





SULAWESI BARAT “

EDISI PROVINSI

hal.37

”

Pertanian-Perikanan-Kesehatan, Sasaran Utama Pembangunan


Untuk mendukung keberlangsungan pembangunan di Sulawesi Barat (Sulbar), pemerintah provinsi ke 29 itu membangun tiga bendungan dan saluran irigasi. Tak tanggung-tanggung, dana alokasi khusus (DAK) APBD Sulbar senilai Rp15,8 miliar langsung digelontorkan di tahun 2013 untuk merealisasikan rencana tersebut. Tiga bendungan tersebut dibangun di Desa Tandung Kecamatan Tinambung, Desa Papalang Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju dan di Kecamatan Bambaira Kabupaten Mamuju Utara. Sedangkan untuk saluran irigasi, dibangun sepanjang satu kilometer di kawasan Lakejo, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar. Utamanya, ketiga bendungan dan saluran irigasi teknis itu dibangun guna mendukung menyokong peningkatan produksi padi Sulbar, sebagai provinsi yang baru berdiri pada 2004 silam. Sulbar yang terdiri dari enam kabupaten tersebut berencana menaikkan produksi padinya menjadi satu juta ton pada 2015 mendatang, jauh di atas produksi padi sekarang yang 400.000 ton hingga menjelang akhir tahun 2013.

Semboyan Sulawesi Barat: Mellete Diatonganan (Meniti pada Kebenaran)

Bendungan dan saluran irigasi tersebut dinilai sangat penting, karena baru sekitar 16.000 hektar dari 67.000 hektar sawah di daerah penghasil kakao itu yang memiliki saluran pengairan yang teratur dengan sumber air yang memadai. Pembangunan di daerah yang memiliki luas wilayah 16.796,19 km2 itu sebelumnya sempat dikritik

kalangan muda pencetus pembentukan provinsi Sulbar. Pasalnya, setelah lebih dari tiga tahun berdiri di tahun 2004, pembangunan Sulbar dinilai masih jalan di tempat dan belum menunjukkan langkah serta tujuan yang jelas. Bahkan, pemerintah Sulbar dinilai bekerja tak sesuai harapan, seperti halnya ketika usul pemekaran dari Provinsi Sulsel itu diperjuangkan. Potensi Sulbar lainnya selain pertanian, adalah perikanan. Dengan garis pantai sepanjang 766 km, Sulbar mengandalkan sektor perikanan sebagai sumber pendapatan daerah lainnya. Provinsi itu lalu memacu komiditi ikan tuna, dengan jumlah produksi yang bisa mencapai 19.000 ton per tahun. Selain tuna, komiditi perikanan unggulan Sulbar lainnya adalah ikan cakalang, tongkol dan ikan terbang. Namun, untuk lebih meningkatkan sektor perikanan Sulbar masih terus mencari investor yang berniat membangun industri perikanan beserta olahan komoditinya, agar nilai jualnya lebih tinggi dan keuntungannya bisa berdampak langsung pada meningkatnya taraf hidup nelayan setempat. Selain pembangunan sektor pertanian dan perikanan, provinsi yang didominasi suku asli Mandar tersebut juga tengah gencar-gencarnya melakukan pembangunan di sektor kesehatan. Hal ini disebabkan karena tingginya tingkat kematian ibu melahirkan di provinsi berpenduduk 1.158.336 jiwa dan beribukota di Mamuju tersebut..

Dari Survei Kesehatan Dasar di tahun 2012, diperoleh data terjadinya peningkatan angka kematian ibu melahirkan yang cukup tajam, yakni dari 228 kasus per 100.000 kelahiran hidup menjadi 359 per 100.000 kelahiran hidup. Bahkan dalam data Riskesdas 2013 yang dirilis Desember ini diketahui, terjadi peningkatan prevalensi gizi buruk dan kurang di Sulbar, dari 20,5% di tahun 2010 menjadi 29,1% pada 2013. Padahal, data prevalensi gizi buruk dan kurang ini menjadi salah satu dari 24 indikator Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) dari Kementerian Kesehatan RI. Dari 24 indikator tersebut, sembilan di antaranya yang menjadi indikator mutlak dan harus diintervensi daerah jika ingin indeks kesehatan masyarakatnya lebih baik. Oleh karena itu, sepanjang tahun 2013 Provinsi Sulbar aktif melakukan berbagai kegiatan di bidang kesehatan untuk meningkatkan IPKM. Di antaranya melalui peningkatan jumlah petugas kesehatan, dialog dengan masyarakat, pengawasan dan evaluasi, serta membenahi kebijakan daerah yang terkait dengan bidang kesehatan. (cha/berbagai sumber)

Gubernur Sulawesi Barat

Anwar Adnan Saleh “Bertekad Menduniakan Kakao Sulbar” Kantor Gubernur Sulawesi Barat (sumber: www.panoramio.com)

Sulawesi Barat: Kaya Akan Flora Dan Fauna Endemik Walau Sulawesi Barat memiliki sumber daya alam yang berlimpah di darat maupun laut, namun kekayaan tersebut belum tergarap dengan optimal karena kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadainya. 01.

02.

03.


Letaknya yang berbatasan langsung dengan Selat Makassar, membuat Sulbar menjadi salah satu jalur lalu lintas pelayaran nasional dan internasional yang cukup ramai, serta menguntungkan bagi pembangunan ekonomi di masa mendatang. Misalnya saja pelabuhan antar pulau yang melayani pelayaran dari dan ke Pulau Kalimantan, yakni Pelabuhan Fery Simboro Mamuju, Pelabuhan Rakyat Palipi Majene, Pelabuhan Rakyat Mamuju, dan Pelabuhan Samudera Belang Belang Bakengkeng Mamuju, yang mulai dikembangkan untuk pelabuhan barang maupun penumpang.

01.

Selain itu, Sulbar memiliki pula Bandara Tampapadang di pinggir ibukota Mamuju, yang bisa didarati pesawat berkapasitas 150 penumpang. Bandara ini pula yang menjadi lokasi transit bagi pesawat yang akan ke maupun dari Makassar dan Balikpapan. 02.

04.

05.

Provinsi dengan enam kabupaten itu, memiliki tanah yang sangat subur. Dengan kawasan hutan lindung seluas 669.358 hektar, hutan produksi terbatas 321.607 hektar, hutan produksi 61.600 hektar dan hutan suaka marga satwa seluas 900 hektar, Sulbar terkenal sebagai daerah penghasil kayu eboni, meranti, getah pinus, jati, palapi, durian, damar, rotan, kemiri dan kayu campuran lainnya. Ada pula kakao, cengkeh, kelapa sawit dan kopi yang juga menjadi sumber penerimaan andalan setempat.

“Memimpin provinsi yang relatif baru, Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Anwar Adnan Saleh memiliki cita-cita luhur bagi daerahnya. Pria kelahiran Polewali Mandar, 20 Agustus 1948, ini bertekad mengembangkan kakao Sulbar menjadi komoditi internasional, bahkan membuat Indonesia sebagai penghasil kakao terbesar ke dua di dunia setelah Pantai Gading.”

Saat ini, Sulbar memberikan kontribusi 20% bagi produksi kakao nasional. Pada 2010, daerah itu menargetkan bisa menghasilkan kakao sebanyak 400.000 ton per tahun. Namun, hingga saat ini produksi kakao Sulbar masih berkisar 110.000-115.000 ton. Anwar berkeyakinan bahwa kakao bisa mempercepat program pengentasan kemiskinan di wilayahnya. Untuk itu ia meluncurkan program ‘Gerakan Pembaruan Kakao’. Anwar mengawali karirnya sebagai politisi Partai Golkar, di mana dia memenangi pilkada Sulbar pada 28 Agustus 2006 dengan wakil Muhammad Amri Sanusi.

Sebagai provinsi baru, Sulbar memiliki potensi lingkungan hidup dan potensi alam yang bisa dikembangkan. Di Sulbar masih banyak ditemukan flora dan fauna endemik, di antaranya burung mandar dengkur, burung maleo, anoa, elang dan musang Sulawesi, anggrek jamrud dan anggrek bulan. (cha/berbagai sumber)

03.

Walau sempat ditolak sejumlah kalangan, namun Anwar Adnan tetap dinyatakan menang dan dilantik sebagai Gubernur Sulbar dengan penjagaan superketat. Bahkan setelah masa jabatannya berakhir pada 2011, Anwar kembali terpilih sebagai Gubernur Sulbar periode 2011-2016 bersama wakil Aladin S. Mengga, dalam Sidang Istimewa DPRD Sulbar. Terlepas dari penolakan itu, di bawah kepemimpinannya Sulbar kini telah mengalami sejumlah kemajuan, di antaranya membangun jalan nasional sepanjang 577 km dan bandar udara dengan landasan pacu sepanjang 2.250 m.

05.

04.

Sebagai politisi, Anwar sebelumnya pernah menjabat sebagai anggota DPR-RI pada periode 1999-2004, dari daerah pemilihan Sulawesi Tenggara. Ia kemudian mencalonkan diri sebagai gubernur, setelah Sulawesi bagian barat memisahkan diri lewat otonomi daerah. Di DPR-RI, ayah dua orang anak ini duduk di Komisi IV yang membidangi masalah transportasi. (cha/berbagai sumber)

hal.38

EDISI PROVINSI





Gubernur Sulawesi Utara

S. H. Sarundajang “Piawai Redam Konflik”

- Pembangunan Jalan Tol Sulawesi Utara (sumber: www.google.com)

“Sinyo Harry Sarundajang mengawali karirnya dengan menjadi kasubdit Keamanan Politik pada Direktorat Sospol Daerah Tingkat I Sulut di tahun 1974. Saat itu, Sarundajang juga menjadi dosen luar biasa di Akademi Pemerintahan Dalam Negeri.” Karirnya terus menanjak, di tahun 1977 ia mendapat kepercayaan menjadi kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sulut. Hingga 1986, berbagai jabatan diamanatkan kepadanya, di antaranya kepala Biro Penyelenggaraan Pemilu Sulut di tahun 1981, sekretaris daerah Kabupaten Minahasa pada 1983 dan walikota Bitung di tahun 1986. Sarundajang bahkan sempat menjabat sebagai gubernur Maluku di tahun 2003, saat dia menjadi Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri. Kala itu, pria kelahiran Minahasa 16 Januari 1945 itu mampu mengatasi transisi kepemimpinan di Maluku yang sempat dilanda konflik hebat di tahun 2001. Pada pilkada Sulut di tahun 2005, Sarundajang menang dan dilantik sebagai gubernur untuk periode 2005-2010. Bapak lima anak ini kembali menjabat di periode berikutnya (2010-2015) bersama wakil berbeda, setelah unggul dalam pilkada 2010 dengan mengusung slogan ‘Membangun Tanpa Korupsi’. Doktor ilmu politik UGM ini juga sukses menggelar kongres bertaraf internasional di daerahnya, yaitu World Ocean Conference (WOC) dan CTI Summit yang dihadiri banyak perwakilan kepala negara di dunia. Di bawah kepemimpinannya, Sulut kembali sukses menjadi tuan rumah ASEAN Regional Forum Disaster Relief Exercise di Manado, 2011. Di tahun yang sama, Sarundajang dinobatkan sebagai salah satu dari tiga gubernur terbaik di Indonesia versi majalah Gatra. Namun Sarundajang mendapat protes dari warganya sendiri, saat ia maju mengikuti konvensi Calon Presiden Partai Demokrat. Partai berkuasa itu diduga hanya ingin memanfaatkan kepiawaia Sarundajang mendamaikan daerah konflik untuk membersihkan citra partai dan mencuri suara dari Indonesia Timur.

SULAWESI UTARA Indonesia Bagian Tengah

“ Bangun Jalan, Dorong Pelestarian Alam Provinsi paling utara Indonesia, Sulawesi Utara, memiliki slogan ‘Si Tou Timou Tumou Tou’, atau dalam bahasa Minahasa berarti ‘manusia hidup untuk menghidupi, mendidik, menjadi berkat orang lain’.Di awal tahun 2014, Sulawesi Utara (Sulut) akan memulai pembangunan megaproyek jalan tol Manado-Bitung. Ini seiring dengan pembebasan lahan untuk jalan tol sepanjang 37 kilometer yang sudah mencapai 90%. Dalam peletakan baru pertama itu, akan diresmikan pula kota Bitung sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK). Dengan demikian, Sulut akan semakin terbuka untuk dunia internasional dan diharapkan akan semakin maju perekonomiannya. Status KEK Bitung diharapkan akan merangsang investor menanamkan modalnya di kawasan itu.

”


Untuk proyek pembangunan jalan tol tersebut, pembebasan lahan dipercepat hingga rampung sebelum 25 Desember 2013. Apalagi, Kementerian Keuangan mensyaratkan agar pembebasan lahan jalan harus sudah mencapai 29,25 km atau 75% dari rencana dan tersambung secara utuh dari titik nol ring road I sampai ke Bitung. Ini terlepas dari kondisi jalan yang rusak di beberapa titik lokasi. Proyek pembangunan Sulut lainnya adalah pelestarian dan pengembangan jasa lingkungan (ekowisata) Taman Nasional Bunaken (TNB), yang juga menjadi ikon pariwisata dan banyak menyumbangkan penerimaan daerah bagi Sulut. Bukan hanya dewan pengelola TNB saja yang harus bertanggung jawab dalam urusan ini. Semua pihak terkait seperti pemerintah daerah, swasta dan masyarakat diminta melibatkan diri dalam menjaga dan mengembangkannya. Apalagi, Sulut telah ditetapkan sebagai salah satu dari lima daerah tujuan wisata, serta satu dari 10 daerah yang dapat menyelenggarakan MICE dan memiliki obyek-obyek wisata yang cukup menarik. Saat ini, pengelolaan TNB disinyalir mengalami banyak kendala, karena hanya berfokus pada masalah bisnis dan kurang memanfaatkan TNB untuk kawasan konservasi pengembangan produk ekosistem laut yang bisa mensejahteraan masyarakat di sekitarnya. Padahal, potensi ekonomi kawasan Bunaken cukup besar, dan membuka peluang warga sekitar untuk melakukan kegiatan ekonomi demi kesejahteraan diri sendiri. Masih di sektor kawasan Taman Meski sempat mengumumkan mengedepankan

pengembangan pariwisata dan potensi alam Sulut, dibangun pula sarana jalan di Wisata Alam Batu Putih yang berbatasan langsung dengan Cagar Alam Tangkoko. diprotes, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sulut akhirnya bahwa pembangunan jalan itu dilakukan sesuai undang-undang yang aspek kelestarian kawasan.

Namun, untuk dua kawasan itu dibutuhkan patroli untuk pengamanan kawasan dari kegiatan ilegal, seperti perburuan satwa liar, pembalakan liar dan kebakaran hutan yang bisa mengancam kelestarian satwa dan ekosistem hutam tersebut.

‘Menghidupi, Mendidik, Jadi Berkat Orang Lain’

Selama 2010-2015, Sulut memiliki visi pembangunan menjadi provinsi yang lebih berbudaya, memiliki daya saing dan sejahtera. Kalimat ‘rakyat Sulawesi Utara yang berbudaya’, bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang tetap memegang teguh kearifan lokal, berprinsip Sitou Timou Tumou Tou yang tercermin dalam budaya Mapalus, Mapaluse dan Moposat. Dengan karakter yang dimiliki, rakyat Sulut diharapkan mampu mewarnai proses globalisasi dengan positif. Masyarakat Sulut juga diharapkan bisa berperan dalam pembangunan nasional maupun internasional, di mana tekad ini tercermin dalam salah satu visi misi provinsi tersebut. Yakni, ‘rakyat Sulawesi Utara yang berdaya saing’.

“Provinsi paling utara Indonesia, Sulawesi Utara (Sulut), memiliki slogan ‘Si Tou Timou Tumou Tou’, atau dalam bahasa Minahasa berarti ‘manusia hidup untuk menghidupi, mendidik, menjadi berkat orang lain’.”

Pemerintah setempat juga bertekad untuk mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat, terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan serta ekonomi. Ini tercermin dalam visi Sulut, ‘rakyat Sulawesi Utara yang sejahtera’. Khusus untuk pemenuhan ekonomi, aspek ini menjadi salah satu dari sekian banyak tujuan pembangunan yang nantinya akan mewujudkan masyarakat yang memiliki kehidupan layak, serta terbebas dari berbagai kendala hingga bisa menjalani kehidupan yang aman dan sejahtera. -Bunaken, Sulawesi Utara (sumber: http://www.divenorthsulawesi.com/)

01.

Semboyan Sulawesi Utara: Si Tou Timou Tumou Tou (Manusia hidup untuk mendidik orang lain)

02.

01.

02.

03.

04.

05.

06.

Memiliki laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,28% per tahun, hampir 45% penduduk Sulut menetap di perkotaan. Selebihnya, yakni sebanyak 55% penduduk Sulut tinggal di pedesaan.

04.

03.

05.

Beribukota Manado, Sulut diresmikan menjadi sebuah provinsi pada 14 Agustus 1959. Provinsi ini memiliki luas 15.069 km2, dengan jumlah penduduk hasil sensus tahun 2010 sebanyak 2.270.596 jiwa. Provinsi ini cukup padat, dengan tingkat kepadatan 150 orang per km2.

06.

Provinsi yang terdiri dari 11 kabupaten dan empat kota ini, dihuni oleh mayoritas suku asli Minahasa sebanyak 30%, diikuti Sangir 19,8%, Mongondow 11,3%, Gorontalo 7,4%, dan Tionghoa sebanyak 3%. Sebagian besar penduduknya beragama Kristen Protestan.

Sulut juga terkenal dengan kulinernya, yang berbeda dari daerah-daerah lain di Indonesia. Hidangan khas Sulut yang paling terkenal adalah Tinutuan atau Midal, atau yang lebih dikenal lagi sebagai bubur Manado.

Bahkan di Minahasa, terdapat banyak jenis makanan yang tak dijumpai di daerah lain, seperti rintek wuuk (RW) atau daging anjing, ular dan paniki (kelelawar). Sedangkan di daerah pesisir yang terkenal dengan sebutan daerah seribu gereja, terdapat makanan khas lainnya, yakni woku blanga atau resep tumis ikan bumbu dan cakalang fufu (ikan cakalang asap berbumbu).

Sulut berbatasan langsung dengan Provinsi Gorontalo, yang memang merupakan hasil pemekaran wilayah dari Provinsi Sulawesi Utara. Kepulauan Sangihe dan Talaud di bagian utara provinsi ini, berbatasan langsung dengan Davao del Sur, Filipina.


01.

02.

03.


Gorontalo awalnya wilayah Kabupaten dan Kota Madya Gorontalo di Sulawesi Utara. Seiring munculnya pemekaran wilayah, daerah ini kemudian dibentuk sebagai provinsi ke 32 berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000.

06.

Provinsi Gorontalo terletak di Pulau Sulawesi bagian utara atau di bagian barat Sulawesi Utara. Luas wilayah provinsi ini 11.967,64 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 1.040.164 jiwa (berdasarkan Sensus Penduduk 2010), dengan tingkat kepadatan penduduk 85 jiwa/km².

07.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo dari tahun ke tahun terus menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Di sektor pertanian, beberapa program unggulan yang dicanangkan oleh Pemprov Provinsi Gorontalo antara lain menjadikan Gorontalo sebagai Provinsi Agropolitan yang memiliki kompetensi di bidang pertanian, dan pengembangan ekonomi kelautan di wilayah pesisir.



EDISI PROVINSI

hal.39

Yang paling mendesak untuk disediakan adalah lahan untuk industri cold storage, sambungan listrik, air, pabrik es, bahan bakar minyak (BBM) di sekitar areal PPN Kwandang. Selanjutnya adalah perikanan budidaya dengan mempromosikan pemanfaatan lahan tambak. Di Kabupaten Pohuwato tersedia lahan bagi budidaya air payau sistem Perusahaan Inti Rakyat seluas 150 hektare area. Sedangkan di Kabupaten Boalemo ditawarkan peluang investasi Keramba Jaring Apung. Di Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara juga ditawarkan tambak seluas 400 hektar.

06.

01.

02. 07.

03.

04.

04.

05.

Sebagai daerah agraris, Gorontalo merupakan penghasil beberapa tanaman pangan terutama jagung yang dijadikan komoditi unggulan beberapa tahun terakhir, selanjutnya padi, kelapa, cengkeh, kemiri dan pala yang tersebar di seluruh kabupaten di Gorontalo.

Komoditi unggulan dan berpotensi dikembangkan adalah rumput laut dan perikanan laut. Peluang investasi di Gorontalo antara lain industri pembekuan dan pengalengan ikan, serta pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, untuk menjadi ‘check point’ lalu lintas perdagangan dan industri.

05.

GORONTALO Indonesia Bagian Tengah

Pembangunan Mega Proyek di Gorontalo Dipercepat (sumber: www.about.blank.com)

Gubernur Gorontalo

Rusli Habibie “Pemimpin Berhati Emas”

Pemerintah berkomitmen mempercepat pembangunan lima mega proyek strategis di Pulau Sulawesi, termasuk di Provinsi Gorontalo. Dikatakan Menko Perekonomian Hatta Rajasa, kelima proyek itu adalah pembangunan Waduk Dumbaya Bulan, jalan tol dan jalur kereta api trans-Sulawesi, Terminal Embarkasi Haji Gorontalo, Rumah Sakit Daerah Gorontalo, dan Gorontalo Outer Ring Road (GORR). Menurut Hatta, saat ini pemerintah memprioritaskan untuk membangun jalan menuju waduk. Biaya pembangunan waduk akan dibiayai dari anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan pinjaman JICA (Japan International Cooperation Agency). Seluruh pembangunan proyek tersebut ditargetkan bisa dilakukan paling lambat 2014, kecuali pelebaran jalan trans-Sulawesi. Terkait rencana pembangunan jalur kereta api trans-Sulawesi, menurut Hatta, pemerintah sudah membuat studinya dan telah berbicara dengan pihak Rusia agar pembangunan jalur trans-railway di Kalimantan dan Sulawesi bisa dipercepat. Hatta menegaskan, jika jalan trans-Sulawesi terwujud, ini bisa mempercepat arus barang dan orang di Pulau Sulawesi dengan biaya murah. Menko Perekonomian juga berharap Provinsi Gorontalo bisa memiliki rumah sakit bertaraf internasional, yang nantinya akan menjadi pusat rujukan di Gorontalo. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengatakan anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan rumah sakit mencapai Rp350 miliar. Proyek ini diupayakan masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014. Sedangkan kebutuhan pembangunan waduk seluas 300 hektar, kata Rusli, membutuhkan biaya sebesar Rp600 miliar, yang juga harus dianggarkan dalam APBN. Pembangunan Waduk Dumbaya Bulan dimaksudkan sebagai bahan baku bagi beroperasinya PLTA berkapasitas 200 megawatt (MW). Menurut Hatta, rencana pembangunan waduk ini sudah ada sejak 1998, dengan kajian kelayakannya ketika itu dibiayai oleh JICA, sehingga perlu ditindaklanjuti.

-Menara Limboto (sumber: www.skyscrapercity.com)

Pemerintahan Provinsi Gorontalo juga sedang fokus mengembangkan Bandara Djalaludin di Tibawa, Kabupaten Gorontalo. Terminal tahap 1 Bandara Djalaludin Gorontalo diresmikan oleh Gubernur Rusli Habibie, dengan meletakkan tiang pancang pada 11 November lalu. Secara khusus Kementerian Perhubungan RI yang telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp107,9 miliar untuk peningkatan infrastruktur Bandara Djalaludin Gorontalo. Dana tersebut khususnya untuk rekonstruksi runway dan pembangunan terminal baru untuk tahun 2013. “Dulu, Bandara Djalaludin hanya sebagai tempat pendaratan pesawat-pesawat kecil. Saat ini sudah melayani jenis pesawat Boeing 737-800 NG dengan 6 kali penerbangan,” kata Rusli. Pembangunan infrastruktur bandar udara sangat diperlukan, sebagai bagian dari meningkatkan pelayanan jasa transportasi penerbangan di Provinsi Gorontalo. “Kalau bandar udaranya sudah bagus, jamaah haji yang dari Gorontalo tidak perlu pergi dulu ke Sulawesi Selatan. Langsung bisa berangkat dari sini,” ujarnya. Rusli menambahkan, anggaran pembangunan Terminal Embarkasi Haji senilai Rp125 miliar telah disediakan. Keberadaan embarkasi di Gorontalo diperlukan agar jamaah haji setempat tak perlu berangkat dari Makassar.


Semboyan Gorontalo: Duluo Limo Lo Pohalaa

Sementara itu, pembangunan GORR sepanjang 45,3 km diprediksi akan menelan anggaran hingga Rp 7triliun. Proyek ini akan menghubungkan akses jalan dari bandara hingga pelabuhan di Gorontalo. GORR rencananya akan mulai dilaksanakan pada 2014. Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo Sudirman Habibie, GORR merupakan inisiatif Pemprov Gorontalo dalam rangka mempercepat distribusi barang, jasa dan hasil bumi ke pelabuhan di Kota Gorontalo. Sebab, jalan utama yang dilalui oleh seluruh kendaraan dari Kabupaten Gorontalo ke pelabuhan di Kota Gorontalo telah padat. Jalan ini didesain dengan dua jalur utama. GORR nantinya bisa juga digunakan sebagai jalan tol. Pengoperasian sebagai jalan tol dapat menghasilkan pendapatan yang akan digunakan untuk perawatan jalan tersebut. (eni/berbagai sumber)

“Sebelum menjabat sebagai Gubernur Gorontalo periode 2012-2017, Rusli Habibie lebih dikenal sebagai Bupati Gorontalo Utara (2008-2012). ”

Pria kelahiran Gorontalo, 6 Juni 1963 ini mengawali karirnya sebagai karyawan di PT Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) Bandung pada 1992. Karirnya melaju pesat. Nasib baik mengantarnya menjadi Direktur Utama PT Cahaya Mandiri Persada pada 1999-2008. Dunia politik rupanya menarik minatnya. Rusli maju menjadi calon Gubernur Gorontalo setelah KPU Provinsi Gorontalo meloloskannya beberapa waktu lalu. Melalui Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan, Rusli maju dengan paket Nyata Karya Rusli Idris atau disingkat NKRI yang mengantarnya menjadi gubernur untuk periode jabatan 2012-2017. Riwayat Organisasi Rusli Habibie ternyata cukup panjang. Berbagai jabatan strategis pernah disandangnya, antara lain Pengurus International Conference on Multimodal Interaction (ICMI) Koordinator Wilayah Jawa Barat, Ketua Umum BPD Gapensi Provinsi Gorontalo (2007-sekarang, dan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Gorontalo (2009-2015). Semasa menjabat sebagai Bupati Gorontalo Utara, Rusli dikenal sebagai pimpinan yang tak tanggung-tanggung dalam bertindak. Saat Persigo, klub sepakbola yang bermarkas di Gorontalo, membutuhkan dana untuk bisa berlaga di kompetisi yang segera berlangsung, tanpa ragu ia menggelontorkan dana sebesar Rp500 juta. Ketika itu tak satu pun pejabat di provinsi Gorontalo bersedia melakukannya. Rusli bersedia meski yang meminta adalah orang yang boleh dikata ‘musuhnya’. Ia pernah berkata, “Dalam hidup kita pasti punya musuh, dan menurut saya musuh itu teman yang belum bersahabat.” Setelah itu banyak yang memberikan julukan kepadanya sebagai pemimpin berhati emas. Ia membuktikan bahwa kepentingan orang banyak selalu menjadi prioritas dalam tindakannya. Karena itu tak heran jika kemudian ia terpilih sebagai Gubernur Gorontalo ke 4 sejak 16 Januari 2012.

hal.40

EDISI PROVINSI





MALUKU

Indonesia Bagian Timur

“

Siap Tingkatkan Daya Saing

”

-PT PLN (Persero) Wilayah Maluku (sumber: www.energitoday.com )

Pasokan listrik menjadi isu yang krusial di Kawasan Timur Indonesia, khususnya Provinsi Maluku. Diperkirakan sekitar 436 desa di Maluku hingga kini belum mendapatkan layanan listrik dari total 913 desa yang ada. Ini berarti masih sekitar 42% desa di Maluku yang belum tersentuh layanan listrik PLN. Kondisi geografis yang berupa gugusan kepulauan dan penduduk yang tersebar menjadi salah satu penyebab utama kondisi belum meratanya aliran listrik di wilayah ini. Itulah sebabnya PT PLN (Persero) memastikan pembangunan infrastruktur kelistrikan di Ambon Manise sebagai program prioritas pada 2013. Direktur Operasi PLN Indonesia Timur Vickner Sinaga mengatakan, PLN berkewajiban memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat dengan mengupayakan seluruh daerah terlayani listrik 24 jam. Menurut Vickner, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Sehen menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan rasio elektrifikasi, termasuk rasio desa berlistrik di Provinsi Maluku yang kondisi geografisnya unik. Pada 2013, PLN berharap mampu melistriki 53 desa sebagaimana program yang telah disiapkan dan untuk 383 desa lainnya yang juga membutuhkan listrik, secara bertahap akan dialiri listrik melalui program PLTS Sehen Mandiri. Undang-Undang No30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan menyatakan seluruh warga negara berhak mendapatkan tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik serta memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar. General Manager PT PLN wilayah Maluku dan Maluku Utara M. Iksan Asaad menargetkan tahun ini 70%

layanan listrik di Maluku dapat dinikmati sehingga tidak ada lagi masyarakat yang terisolir. Selain PLN, tahun ini PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) juga menyiapkan pembangunan serat optik Sistem Kabel Maluku sepanjang 6.000 kilometer di provinsi ini. Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring mengatakan infrastruktur kabel laut ini diharapkan mampu meningkatkan ketersediaan layanan broadband di Kawasan Timur Indonesia sekaligus meningkatkan daya saing kawasan yang kaya sumber daya alam tersebut. Infrastruktur kabel laut ini mulai dibangun di Ternate, Maluku Utara. Direktur Utama PT Telkom Arief Yahya mengemukakan, Sistem Kabel Maluku merupakan bagian dari program pembangunan sistem komunikasi kabel laut wilayah Sulawesi-Maluku-Papua. Program tersebut juga menjadi kelanjutan dari pembangunan Mega Proyek Palapa Ring dan menjadi salah satu program Telkom dalam mewujudkan Jaringan Digital Indonesia. Sebelumnya, pada 2011, Telkom telah membangun Sistem Kabel Mataram-Kupang.

Sulawesi-Maluku-Papua mampu mendukung jaringan hingga kapasitas bandwidth 32 x 100 Gigabytes per serat optik. Telkom menggandeng dua perusahaan asing dalam pembangunan sistem kabel Sulawesi-Maluku-Papua, yaitu Alcatel Submarine Network (ASN) dari Perancis dan NEC Corporation dari Jepang. Proyek jaringan infrastruktur ini kelak akan menghubungkan seluruh Nusantara mulai dari Banda Aceh hingga Papua. Jaringan digital Indonesia merupakan salah satu inisiatif Telkom dalam mendukung program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Dikatakan Arief, Telkom siap membangun 15 juta homepass dan 1 juta wifi pada tahun 2015 untuk mewujudkan salah satu pilar utama MP3EI yaitu konektivitas. Selanjutnya Telkom akan meluncurkan program besar lain, seperti IndiSchool, IndiPreneur, IndiFinance, dan IndiHome agar masyarakat kian mudah dalam berkomunikasi. (eny/berbagai sumber) Semboyan Maluku: Siwa Lima (Milik bersama)

Pembangunan Sistem Komunikasi Kabel Laut Sulawesi-Maluku-Papua membentang sepanjang 5.444 km dan Kabel Darat sepanjang 655 km. Desain pembangunan proyek itu terdiri dari tiga jalur utama, yaitu Manado-Ambon-Fakfak-Timika, Manado-Sorong-Biak-Jayapura, dan Ambon-Kendari. Ketiga jalur utama itu tersebar pada 13 cabang yang meliputi Jailolo, Ternate, Labuha, Sorong, Mangole, Sanana, Namlea, Masohi, Banda Neira, Bula, Manokwari, Sarmi, dan Kaimana. Dengan mengoptimalkan teknologi Dense Wavelength Division Multi plexing (DWDM), sistem kabel


Gubernur Maluku

Karel Albert Ralahalu “Membangun Dengan Kearifan Lokal”

-Pemandangan matahari terbit di Maluku (sumber: www.chinadaily.com.cn)

Maluku: Provinsi Damai Yang Mulai Bangkit Maluku (dikenal secara internasional sebagai Moluccas dan Molukken) merupakan provinsi tertua di Indonesia. Ibukota Maluku adalah Ambon, yang punya julukan Ambon Manise. Maluku tercatat dalam ingatan sejarah dunia karena konflik atau tragedi krisis kemanusiaan dan konflik horizontal antara basudara Salam-Sarane atau antara Islam dan Kristen yang lebih dikenal sebagai Tragedi Ambon. 01.

01.

02.

03.

04.

05.

Setelah 2002, Maluku berubah wajah menjadi provinsi yang ramah dan damai di Indonesia, untuk itu dunia memberikan suatu tanda penghargaan berupa Gong Perdamaian Dunia yang diletakkan di ACC (Ambon City Centre). Secara makro ekonomi, kondisi perekonomian Maluku cenderung membaik setiap tahun. Salah satu indikatornya antara lain, adanya peningkatan nilai PDRB. Pada 2003 PDRB Provinsi Maluku mencapai Rp3,7 triliun, naik jadi Rp4,05 triliun pada 2004. Pertumbuhan ekonomi pada 2004 tercapai 4,05%, naik jadi 5,06% pada 2005. Dari sisi peluang investasi, sumber daya alam di sektor perikanan dan kelautan dapat dijadikan primadona. Sektor lain yang juga menjanjikan adalah pertanian, peternakan dan perkebunan, perdagangan dan pariwisata serta sektor jasa yang seluruhnya memiliki nilai jual dan potensi bisnis yang cukup tinggi. Sejak zaman dulu, Maluku diakui telah memiliki daya tarik alam selain kekayaan rempah-rempahnya. Selain objek wisata alam, beberapa peninggalan zaman kolonial juga merupakan daya tarik tersendiri karena masih dapat terpelihara dengan baik hingga sekarang. Bahkan di beberapa daerah, pariwisatanya sudah terkenal sampai ke mancanegara. Sejumlah objek wisata terkenal di Maluku antara lain Banda Neira, Taman Laut Manuala, Pantai Pasir Panjang, Pantai Hunimoa, Ambon (Pantai Liang), Pantai Ngur Sarnadan (Pasir Panjang), Taman Nasional Manusela, Seram; Air Terjun Waihetu, Rumahkay, Seram dan masih banyak lagi. (eny/berbagai sumber)

02.

“Karel Albert Ralahalu menjadi Gubernur Maluku selama dua periode masa jabatan, yaitu 2003-2008 dan 2008-2013. Sebagai gubernur, Karel melakukan pendekatan nilai dan kearifan lokal.”

Penanganan masalah pasca-konflik merupakan tantangan berat yang dilalui Karel setelah diangkat menjadi Gubernur Maluku pada 16 September 2003. “Pengungsi yang kembali umumnya hidup dalam kondisi miskin sehingga Pemda Maluku harus melakukan berbagai program pemberdayaan,” ujarnya. Pria kelahiran Allang, Ambon, 6 Januari 1946 ini mencanangkan 5 tahun kepemimpinannya dalam dua tahap, yaitu Tahap Pemulihan dan Stabilitas (2003–2005) dan Tahap Penciptaan Daya Saing Berkelanjutan (2005–2008). Pada periode ke dua masa jabatannya, Gubernur Karel beserta jajarannya dan masyarakat berupaya membangun Maluku yang sejahtera, rukun, religius, dan berkualitas yang dijiwai semangat nilai-nilai dan kearifan lokal, dikenal dengan Siwalima. Siwalima merupakan pranata sosial masyarakat Maluku yang menjunjung kebersamaan dan kerukunan antar anggota masyarakat agar tercapai kesejahteraan bersama. Selain Siwalima, masyakat Maluku juga memiliki pranata sosial budaya Pela, yaitu sistem ikatan sosial budaya di antara dua desa di luar faktor keturunan.

05.

”Pada dasarnya masyarakat Maluku tidak suka konflik,” kata Karel yang menyayangkan adanya orang-orang yang menyebarkan isu provokatif. “Buktinya Pilkada di Ambon diakui Presiden berlangsung paling aman di Indonesia.” Selama menjabat sebagai gubernur dua periode, Karel banyak mendapatkan gelar adat, seperti ’’Resi Yoto Lain Dara’’ (Bapak Pelindung Kisar), ’’Marna Tutulu Noswotelu’’ (Raja di Tiga Pulau:Leti, Moa, Lakor).

03.

04.

Sebelum mengakhiri masa jabatannya di tahun ini, pria peraih Satya Lencana Seroja (1975 dan 1978) ini juga berperan penting dalam mega proyek fenomenal Jembatan Merah Putih (JMP) yang kelak menghubungkan Desa Galala di Leitimur Selatan dan Poka di Leihitu.





EDISI PROVINSI

hal.41


- Pulau Morotai, Maluku Utara (sumber: www.google.com)

MALUKU UTARA Indonesia Bagian Timur

Maluku Utara (Malut) punya proyek besar, yaitu menjadikan Pulau Morotai di wiliyahnya sebagai tujuan investasi internasional dalam berbagai bidang; mulai dari industri, perdagangan, jasa dan pariwisata. Nota Kesepahaman (MoU) telah ditandatangani oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan pengembangnya yaitu TETO dari Taiwan dan PT Jababeka Tbk dari Indonesia.

Morotai Jadi Tujuan Investasi Internasional

Dalam MoU disepakati Taipei Economic & Trade Officer (TETO) dan PT Jababeka akan membangun bandara, pelabuhan, dan infrastuktur lainnya untuk menjadikan Morotai layak sebagai destinasi investasi internasional. “Jika di Indonesia bagian barat ada Batam (kawasan ekonomi khusus), di bagian timur ada Morotai,” kata Charles C. Li, pejabat perwakilan dari TETO. Ia bahkan percaya Morotai bisa menyaingi Singapura nantinya.

“Tidak hanya sejarahnya, tetapi alamnya sendiri juga amat indah. Itulah kenapa pulau ini menarik dan potensial sebagai destinasi wisata,” kata Tanto.

Sementara itu Tanto Kurniawan, Presiden Komisaris PT Grahabuana Cikarang, anak perusahaan PT Jababeka Tbk, mengatakan bahwa untuk tahap pertama Jababeka akan mengembangkan 15.000 hektar untuk destinasi wisata yang akan menarik wisatawan dalam dan luar negeri. Letak Morotai yang strategis, yaitu pulau terluar di bagian utara, menjadikannya relatif dekat dengan Filipina, Hong Kong, Taiwan, dan negara lainnya. Dengan demikian diharapkan nantinya pulau ini akan bisa berkembang menjadi pusat perdagangan ekspor – impor ke dan dari Jepang, China, Korea, Taiwan, Eropa dan Amerika. Morotai juga kental akan sejarah Perang Dunia II sebagai pangkalan militer Jepang dan Sekutu. Ketika pasukan Sekutu yang dipimpin oleh Douglas McArthur berusaha mengusir Jepang, sejumlah tentara Jepang menolak menyerah dan bertahan hidup di hutan. Bahkan ada yang beru ‘ditemukan’ tahun 1974, yaitu Teruo Nakamura. Oleh karena itu, Morotai menjadi destinasi wisatawan Jepang untuk bernostalgia. Jejak-jejak Perang Dunia II berupa bangkai pesawat, truk, tank dan kendaraan perang lainnya tergeletak di sejumlah tempat di pulau ini dan di dasar laut sekitar pulau. Tidak sedikit para penyelam yang datang ke sini untuk ‘inventarisasi’ bangkai pesawat.

Tujuh landasan pacu yang dibangun tentara sekutu di Morotai telah diperbaiki sejak 2012 dengan dana APBN lebih dari Rp20 miliar. Pemprov Malut bertekad menjadikan Bandara Leo Wattimena di Morotai sebagai bandara bertaraf internasional yang bisa disinggahi maskapai penerbangan asing. Setelah terselenggaranya Sail Morotai 2012, pulau ini menjadi tujuan wisata andalan Malut.

“Persoalan mendesak yang kini sedang dicarikan jalan keluarnya adalah banyaknya pegawai pemerintahan yang tinggalnya di Ternate. Mahalnya ongkos transportasi (Rp75.000 sampai Rp100.000 per hari) membuat banyak pegawai yang sering absen. Sementara untuk pindah, harga rumah baik sewa maupun beli tergolong mahal di Sofifi”

Pemprov juga sedang mempersiapkan pembangunan bandara lainnya di antaranya di Pulau Obi, Halmahera Selatan, dan Bandara Domato di Halmahera Barat sebagai pintu masuk ke ibukota Malut, Sofifi. Pembangunan bandara dianggap penting mengingat provinsi ini terdiri dari pulau-pulau, sementara angkutan laut seringkali tidak jalan ketika cuaca buruk. Saat ini Malut telah memiliki 11 bandara, dua terbesar adalah Bandara Leo Wattimena di Morotai yang bisa didarati Boeing 737, dan Bandara Sultan Babullah di Ternate, yang melayani penerbangan regular antar provinsi. Sejumlah maskapai penerbangan nasional telah melayani rute ke Ternate, seperti Garuda Indonesia, Sriwijaya Air, dan Merpati. Bandara-bandara lainnya hanya melayani pesawat kecil, yaitu Bandara Bobong di Tali Abu, Bandara Buli di Halmahera Utara, Bandara Emalamo di Kepulauan Sula, Bandara Gamar Malamo di Halmahera Utara, Bandara Kuabang Kou di Halmahera Utara, Bandara Mangole di Mangole, Bandara Sasana di Emalamo, Bandara Pitu di Morotai, dan Bandara Oesman Sadik di Halmahera Selatan.

01.

02.

03.

Gubernur Maluku Utara

Ahmad Hidayat Mus 04.

Serba Gratis Bagi Kaum Papa

Semboyan Maluku Utara: Marimoi Ngome Futuru (Bersatu kita kuat)

“Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara (Malut) November lalu menetapkan Ahmad Hidayat Mus sebagai Gubernur Malut periode 2013-2018, berpasangan dengan Hasan Doa, setelah menang tipis 50,97% dari rivalnya Abdul Gani Kasuba yang berpasangan dengan Muhammad Naser Thaib dengan perolehan suara 49,93%.”

01.

02.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara (Malut) November lalu menetapkan Ahmad Hidayat Mus sebagai Gubernur Malut periode 2013-2018, berpasangan dengan Hasan Doa, setelah menang tipis 50,97% dari rivalnya Abdul Gani Kasuba yang berpasangan dengan Muhammad Naser Thaib dengan perolehan suara 49,93%.

Pembangunan infrastruktur terus digenjot selama kepemimpinannya. Alhasil Kepulauan Sula yang tadinya daerah tertinggal, menjadi daerah maju dengan jalan-jalan yang mulus dan jembatan yang kokoh. Kerja kerasnya membuahkan Piala Adipura dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tiga kali berturut-turut, mulai tahun 2010, 2011 dan 2012.

Ahmad Hidayat Mus, yang lebih sering disapa dengan AHM, sebelumnya adalah Bupati Kepulauan Sula yang sedang menjalankan masa jabatannya yang ke dua untuk periode 2010-2015. Lahir di Desa Gela, Kecamatan Taliabu, Kepulauan Sula, 2 Juni 1969, pria ini menjalani karier politiknya lewat Partai Golkar.

AHM juga dikenal sebagai pemimpin yang dermawan. Ia tak segan-segan merogoh koceknya sendiri untuk membiayai sekolah sejumlah warganya. Puluhan pemuda/pemudi tanpa memandang suku dan agama, yang orang tuanya tidak mampu, ia kirim kuliah di Universitas Sam Ratulangi atau perguruan tinggi lainnya.

Ketika terpilih menjadi Bupati Kepulauan Sula pertama kalinya untuk periode 2005-2010, AHM banyak menorehkan prestasi. Ia bahkan membuat gebrakan yang mengundang decak kagum. AHM tidak saja menggratiskan pendidikan dan kesehatan, tapi juga listrik (untuk daya 450 watt dan 750 watt) serta bantuan pengembangan pertanian dan perkebunan.

Sebagai Gubernur Malut, AHM berjanji akan melanjutkan program-program serba gratis yang ia terapkan sebagai Bupati di Kepulauan Sula. Selain itu, ia juga akan memfokuskan pembangunan Malut dari desa.

03.

04.

05.

05.

Ketika terbentuk sebagai provinsi ke 33 pada 4 Oktober 1999, ibukota Maluku Utara (Malut) terletak di Ternate. Sebelas tahun kemudian, tepatnya tanggal 4 Oktober 2010, ibukota tersebut dipindahkan ke Kota Sofifi yang terletak di Pulau Halmahera, pulau terbesar di provinsi yang terdiri dari 395 pulau tersebut. Topografinya yang berbentuk gugusan kepulauan seperti itu membuat Malut didominasi oleh area perairan, yaitu sebesar 76%. Dari 24% daratan yang berupa 395 pulau, sebanyak 331 pulau belum ada penghuninya. Masyarakatnya terdiri dari 25 suku dengan tradisi dan kebudayaan yang berbeda. Karena itu Pemprov Malut mengajukan anggaran Rp130 miliar untuk RAPBD tahun 2014 untuk membeli kapal cepat buat mengangkut pegawai-pegawai tersebut. Selain dengan kapal cepat, Pemprov juga telah mempersiapkan pembangunan perumahan khusus untuk pegawai negeri sipil (PNS). Di tahun 2013, Pemprov telah mengeluarkan Rp32 miliar untuk membangun 170 rumah dinas yang diperuntukkan pejabat di lingkup Pemprov Malut. Sementara itu dari Kementerian Perumahan Rakyat juga berencana mulai membangun Rumah Susun Sederhana Sewa awal tahun 2014. Secara umum perekonomian Malut lebih bertumpu pada pertanian, perikanan dan hasil laut. Komoditas unggulan adalah kopra, pala, cengkeh, serta ikan dan nikel yang telah diekspor ke Jepang.

hal.42

EDISI PROVINSI





Gubernur Patpua

Lukas Enembe “Ikon Kebanggaan ‘Orang Gunung’ ”

“Mencalonkan diri sebagai gubernur Papua pada Pemilukada periode 2006-2011, namanya langsung mencuat, karena selama ini peta perpolitikan Papua didominasi oleh orang dari daerah pesisir sedangkan Lukas dari daerah pegunungan. Namun ia telah membuktikan bahwa kualitas politisi ‘orang gunung’ tidak kalah.” Walau tidak berhasil menjadi gubernur di Pemilukada 2006-2011, Lukas mencalonkan diri lagi dan sukses memenangi pemilihan berikutnya, terpilih sebagai Gubernur Papua ke 15 untuk masa jabatan 2013-2018. Ia didampingi oleh Wakil Gubernur Klemen Tinal. Lahir di Kabupaten Tolikara 27 Juli 1967, Gubernur Lukas Enembe menamatkan pendidikan sarjana S1-nya tahun 1995 di Universitas Sam Ratulangi, Manado, dan sempat mengenyam pendidikan di Cornerstone College, Australia di tahun 2001. Karirnya dimulai sebagai pegawai negeri sipil di Kantor SOSPOL Kabupaten Merauke tahun 1997. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Australia tahun 2001 dan kembali ke Papua, Lukas menjabat sebagai Wakil Bupati Puncak Jaya periode 2001-2005. Dua tahun setelah itu ia naik menjadi Bupati Puncak Jaya untuk periode 2007-2012. Sebagai Bupati, ia telah menorehkan banyak prestasi di Puncak Jaya, terutama dalam memperbaiki sarana dan prasarana di kabupaten tersebut. Kini sebagai Gubernur Papua, Lukas tentunya menghadapi lebih banyak tantangan. Ia tidak menutup mata bahwa masih ada kelompok-kelompok yang memprovokasi kemerdekaan Papua, lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lukas berusaha berdialog dengan kelompok-kelompok tersebut dan mengajak mereka bersama-sama mensejahterahkan rakyat. “Masih banyak rakyat Papua yang tertinggal. Mereka mempunyai rumah, tanah, pohon dan lainnya tapi tak bisa mengelolanya. Lebih baik kita fokuskan energi dan pikiran untuk membantu mereka agar bisa hidup lebih sejahtera,” katanya di berbagai kesempatan. (ing/berbagai sumber)

“ PAPUA Indonesia Bagian Timur


Tanah Kaya Yang Sedang Mengejar Ketertinggalan

Kata Papua berasal dari Bahasa Melayu yang artinya keriting, mengacu kepada kondisi fisik suku-suku asli yang tinggal di sana, yang berambut keriting. Ada 255 suku di Papua dengan bahasa ibu, budaya dan adat istiadat yang berbeda. Bahasa Indonesia menjadi jembatan bagi mereka untuk saling berkomunikasi. Yang terkenal adalah Suku Asmat karena hasil ukiran kayunya yang banyak diminati orang asing. Topografinya mulai dari dataran rendah berawa sampai dataran tinggi dengan hutan tropis yang lebat, padang rumput dan lembah dengan alang-alang. Suhu berkisar antara 19°C-28°C dengan kelembaban udara rata-rata 80%. Tanah Papua memiliki sumber daya alam yang sangat kaya, mulai dari pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan pertambangan. Kekayaan alamnya belum bisa dinikmati oleh masyarakat Papua secara merata, karena itu pemerintah membentuk Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B). Sejak unit ini beroperasi tahun 2012, berbagai proyek pembangunan telah digulirkan. Ada 5 sektor yang ditangani UP4B yaitu infrastuktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat, dan afirmasi. Di tahun 2014 pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp5,2 triliun untuk pengembangan industri sagu, pembangunan pasar tradisional, pembangunan sekolah berasrama, pembangunan rumah sakit umum daerah, pembangunan ruas jalan strategis, serta pemberian beasiswa kepada mahasiswa Papua. Saat ini UP4B sedang mengawal pembangunan 14 ruas jalan yang dimulai November 2013 dan ditargetkan selesai Februari 2014. Dengan total panjang 120 km, proyek tersebut diperkirakan akan menelan biaya Rp425 miliar. (ing/berbagai sumber)

04.

Perhutani, sebagai BUMN yang akan mengelola pabrik, mendapatkan konsesi lahan seluas 16.000 hektar disekitar lokasi pabrik yang terletak di Distrik Kais. Pohon sagu di area ini nantinya akan menjadi sumber bahan baku pabrik yang diperkirakan mulai produksi tahun 2014. Kapasitas produksinya 30,000 ton per tahun.

Selain sebagai bahan makanan pokok, sejumlah orang Papua juga memanfaatkan tepung sagu untuk membuat spirtus dan alkohol. Di dunia industri, sagu dipakai sebagai subsitusi tepung terigu untuk membuat kue dan mie, bahan untuk memproduksi sirup dengan fruktosa tinggi, industri perekat dan farmasi. Sagu juga bisa dijadikan bahan baku pembuatan bioetanol untuk bahan bakar. Kabarnya sejumlah perusahaan swasta tertarik untuk mendirikan pabrik produksi bioetanol berbahan dasar sagu di Kabupaten Nabire dan Memberamo Raya.

02.

05.

Masyarakat Papua memanfaatkan hampir seluruh bagian dari pohon sagu. Tepungnya dijadikan makanan pokok, yang biasa disebut dengan papeda. Ampasnya digunakan untuk pembuatan pulp (kertas) atau pakan ternak. Daunnya mereka gunakan sebagai atap rumah, pelepah dijadikan dinding rumah, sedangkan batangnya untuk tiang atau balok jembatan.

Di bidang agroindustri, Pemda Papua juga sedang menggalakkan budidaya dan pemanfaatan rumput laut, serta perikanan. Empat kabupaten telah disiapkan sebagai area intensifikasi dan perluasan budidaya rumput laut, yaitu Biak Numfor, Kepulauan Yapen, Supiori, dan Nabire. Total area yang tersedia seluas 1.200 hektar dan saat ini yang sudah ditanami baru sekitar 800 hektar. Area budidaya rumput laut terluas dan paling produktif adalah yang terdapat di Biak Numfor dengan luas 285 hektar dan produktifitas mencapai 5 ton per bulan.

Tepung sagu sebagai alternatif untuk mengkonsumsi karbohidrat (sumber: www.pusat-pkkp.bkp.deptan.go.id)

Papua kembangkan Industri Sagu. “Meski sagu telah menjadi makanan pokok orang Papua sejak jaman dulu kala, namun tidak ada fasilitas pengolahan sagu modern di provinsi tersebut. Karena itu, didukung oleh pemerintah pusat lewat Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Papua kini membangun pabrik pengolahan sagu bernilai Rp120 miliar.”

03.

06.

07.

03.

01.

01.

06.

”

Dengan luas wilayah 300,000 km2 atau 30 juta hektar, Papua menjadi provinsi terluas di Indonesia. Namun jumlah penduduknya yang hanya 2,8 juta membuatnya menjadi area dengan kepadatan penduduk terendah. Karena itulah banyak potensi sumber daya alam yang belum digarap secara optimal.

01.

Semboyan Papua: Karya Swadaya

-Pusat Kota Jayapura, Papua (sumber: ardi-lamadi.blogspot.com)

04.

05.

07.

08.

02.

08.

Pendirian pabrik tersebut merupakan bagian dari program Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2014 dalam Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat dengan total alokasi dana sebesar Rp5,2 triliun. “Kami berharap program percepatan pembangunan ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat,” kata Armida Alisjahbana, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), belum lama ini.

Pohon sagu banyak tumbuh di hutan Papua, diperkirakan mencapai 4,77 juta hektar. Pembudidayaan tanaman telah dilakukan, tapi masih terbatas dan dengan cara konvensional. Mereka mengambil dan menanam tunas dari pohon yang akan dipanen. Pemeliharaan tanaman biasanya terbatas pada penyiangan daun dan gulma, serta menaungi pohon. Pemupukan dan pengaturan penyiraman tanaman belum banyak dipraktekkan.

Untuk perikanan, saat ini penangkapan ikan di perairan selatan Papua (Laut Arafura) dan di perairan utara Papua (Samudra Pasifik) hanya 6% saja dari total potensinya. Untuk mendorong peningkatan produksi, pemda telah menyediakan berbagai prasaranan penunjang seperti Balai Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (BPPMHP) di Biak, Jayapura dan Merauke untuk sertifikasi ekspor.

Di Merauke, Biak dan Mimika juga tersedia lahan industri untuk pengolahan ikan. Jenis ikan yang banyak dijumpai di kedua perairan tersebut diantaranya tuna, kakap, kerapu, lobster, udang, dan ikan kembung. Selain penangkapan, budidaya ikan di pantai juga digalakkan dan saat ini telah menghasilkan benih-benih unggul ikan kerapu, kakap dan baronang. (ing/berbagai sumber)





EDISI PROVINSI

hal.43

Gubernur Papua Barat

Abraham O. Atururi “Promosikan Batik Papua”

- Pusat Petrokimia (sumber: www.google.com)

PAPUA BARAT Indonesia Bagian TImur

Papua Barat: Bangun Pusat Industri Petrokimia “Pusat industri petrokimia senilai US$4,5 miliar atau sekitar Rp50 triliun kini sedang disiapkan di Teluk Bintuni, Papua Barat.” Pusat industri petrokimia senilai US$4,5 miliar atau sekitar Rp50 triliun kini sedang disiapkan di Teluk Bintuni, Papua Barat. Diharapkan tahun 2019, pabrik tersebut sudah bisa mulai berproduksi untuk menghasilkan produk utama polipropilen, bahan dasar pembuatan plastik. Indonesia masih mengimpor bahan tersebut yang mencapai US$600 juta per tahun. Perjanjian mengenai pembangunan pusat industri petrokimia tersebut telah ditandatangani Maret 2013 oleh pemerintah Indonesia dengan perusahaan Jerman Ferrostaal sebagai pengembang yang menggandeng PT Chandra Asri Petrochemical Tbk sebagai mitranya. Teluk Bintuni dipilih karena lokasinya yang dekat dengan ladang gas Tangguh, sehingga diharapkan akan lebih efisien dalam mendapatkan bahan baku untuk pabrik yaitu gas alam. Saat beroperasi nanti, pabrik diharapkan mampu memproduksi 400,000 ton polipropilen per tahun. Polipropilen merupakan bahan dasar plastik yang paling banyak digunakan setelah polietilen. Kini polipropilen juga banyak digunakan untuk bahan sintetis di industri otomotif dan mebel. Selain polipropilen, produk sampingan yang akan dihasilkan adalah bensin sebanyak 150.000 ton per tahun dan gas cair sekitar 34.000 ton yang akan dijual di pasar lokal. Pembangunan instalasi pabrik yang akan menyerap tenaga kerja 3.000 orang, diharapkan juga bisa terjadi transfer teknologi. “Kita harus menghentikan impor. Permintaan di industri hilir terus meningkat, sementara di industri hulu petrokimia tidak ada perkembangan berarti,” kata Panggah Susanto dari Kementerian Perindustrian. Selain pembangunan pusat industri petrokimia, Papua Barat juga sedang gencar menambah infrastruktur jalan. Di bawah program Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (P4B), saat ini sedang dibangun 14 ruas jalan di kedua provinsi dengan total panjang mencapai 256 km. Proyek pembangunan jalan ini diharapkan selesai Februari 2014. Infrastuktur lain yang sedang digarap adalah pemasangan kabel serat optik dalam proyek Papua Cable System. Proyek senilai

US$71,1 juta ini diharapkan selesai November 2014. Setelah itu penduduk Papua dan Papua Barat akan bisa mengakses layanan internet dengan kecepatan 100 gigabit per detik, sementara kapasitasnya mencapai 16 terabit per detik. Proyek dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Telkom Tbk yang bekerja sama dengan perusahaan Jepang NEC Corporation. Panjang kabel diperkirakan mencapai 2.000 km yang ditanam di darat dan di dasar laut. Menurut Direktur Utama PT Telkom Arief Yahya, proyek Papua Cable System merupakan bagian dari program Telkom dalam memperluas jaringan kabel serat optik untuk menuju Indonesia Digital Network 2015. Di bidang pariwisata, pemerintah setempat juga terus berupaya untuk mengembangkannya tapi tetap dalam koridor menjaga keaslian dan kelestarian tempat wisata bersangkutan. Karena itu, target bukan lagi kuantitas atau jumlah turis, tapi kualitas dari turis yang datang. Sasarannya adalah wisatawan yang berperilaku dengan orientasi pelestarian lingkungan.

“Abraham Octavianus Atururi saat ini menjalani masa jabatan yang ke dua setelah memenangi pemilukada di tahun 2012, terpilih sebagai Gubernur Papua Barat ke 5. Bersama Wakil Gubernur Rahimin Katjong, ia membangun Papua Barat untuk menyejahterakan masyarakatnya.”

Pasangan tersebut pada periode pertama diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Di periode ke dua, mereka didukung oleh banyak partai, di antaranya Golkar, Demokrat, Hanura, Gerindra, Partai Persatuan Pembanguan dan Partai Bulan Bintang. Abrahan mengawali kariernya sebagai anggota TNI Angkatan Laut setelah lulus dari AKABRI. Ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Irian Jaya, Bupati Sorong, Wakil Ketua KONI Irian Jaya, Ketua KONI Papua Barat, dan Ketua PMI Irian Jaya. Lahir di Serui, Kepulauan Yapen, Papua, 13 Oktober 1950, Abraham terus mengupayakan pemanfaatan sumber daya alam secara optimal, walau 65% lansekap darat provinsi tersebut yang bergelombang membuat pemanfaatannya secara ekonomis menjadi tidak mudah. Ia juga tak henti-hentinya menggali potensi daerah dan kemudian mempromosikannya. Saat ini yang sedang gencar ia promosikan adalah Batik Papua. “Tidak seperti jenis batik di Jawa, ini lebih seperti kain dengan motif-motif khas Papua. Tidak hanya Papua Barat, tapi seluruh Papua,” katanya saat membuka pameran Kilau Batik Papua di Jakarta beberapa waktu lalu. Batik Papua, menurut Abraham, akan ia promosikan juga ke mancanegara.

Papua Barat sangat terkenal akan Raja Ampat-nya, tempat wisata bawah laut yang memiliki keragaman dan keindahan dari sekitar 75% species biota laut dunia. Karena itu kawasan ini dijuluki surga keanekaragaman biota laut. Kawasan ini terdiri dari empat pulau berdekatan dan dilengkapi dengan berbagai macam penginapan dari homestay rumah-rumah penduduk di desa sampai cottage dan hotel. Di bidang perikanan, Papua Barat sedang mengembangkan Minapolitan, yaitu konsep pembangunan kawasan dengan sentra produksi perikanan dan kelautan, sentra perdagangan, penyediaan jasa dan kegiatan-kegiatan terkait lainnya. Ada empat kluster Minapolitan yang akan dikembangkan, yaitu Raja Ampat Mariculture Estate dengan pengembangan budidaya kerapu, minawisata dan wisata bahari; Soraya Fishery Industrial Estate di Sorong dengan pengembangan penangkapan ikan di laut; Kaifak Mariculture And Fishery Industrial Estate di Kaimana dan Fak Fak dengan pengembangan budidaya kerapu, rumput laut dan perikanan tangkap; serta Mawonda Mariculture And Fishery Industrial Estate di Manokwari dan Teluk Wondana dengan pengembangan budidaya kerapu dan tangkap ikan.

Semboyan Papua Barat: Cintaku Negeriku

Papua Barat Sudah Dilayani Penerbangan Garuda “Rute penerbangannya adalah Makassar – Sorong – Manokwari – Jayapura sehari sekali setiap hari, dilayani dengan pesawat Bombardier CRJ 1000 NextGen yang berkapasitas 96 penumpang, terdiri atas 12 penumpang di kelas executive dan 84 penumpang di kelas ekonomi. ”


01.

02.

03.

03.

01.

02.

04.

05.

04.

05.

Sejak November 2013, perusahaan penerbangan nasional Garuda Indonesia mulai melayani rute ke Sorong dan Manokwari, Papua Barat. Peluncuran rute baru tersebut disambut haru Gubernur Papua Barat Abraham Octovianus Atururi.

Provinsi dengan luas area 126.093 km2 (12,6 juta hektar) ini memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Mulai dari perkebunan, pertambangan, hasil hutan, perikanan, peternakan dan eko wisata, memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan.

Hasil perkebunan yang ada saat ini meliputi kopi, cengkeh, mede, coklat, pala, dan kelapa sawit. Luas perkebunan sekitar 44.000 hektar atau baru 0,3% dari wilayah, sementara area hutannya menghasilkan kayu, damar, dan rotan. Selain memberikan konsesi kepada perusahaan besar untuk memanen hasil hutan, pemerintah provinsi juga mendayagunakan masyarakat sekitar hutan untuk dapat menikmati hasilnya. Untuk pariwisata, Papua Barat mempunyai Raja Ampat yang terkenal akan keragaman hayati dan keindahan bawah lautnya. Area wisata ini terkenal juga akan hasil mutiara dan rumput lautnya. Selain itu ada Taman Nasional Teluk Cendrawasih yang terkenal akan burung kasuarinya. Beberapa waktu lalu sejumlah ahli speleologi (ilmu yang memperlajari tentang gua alam dan lingkungannya) dari Perancis menemukan gua dengan kedalaman 2.000 meter, diklaim sebagai gua terdalam di dunia di Pegunungan Lina, Kampung Irameba, Distrik Anggi, Kabupaten Manokwari.

hal.44

EDISI PROVINSI





Bermain Golf Sambil Berwisata di BIGCC Borobudur International Golf and Country Club (BIGCC) merupakan lapangan golf dengan kelebihan yang tidak dipunyai lapangan golf lain, yaitu pemandangan yang spektakuler. Terletak di lereng Gunung Tidar membuat BIGCC memiliki udara yang sejuk dan jernih serta pemandangan alam yang mempesona. Sebagian area memiliki pemandangan berlatar belakang Gunung Merapi.

Selain itu lokasi BIGCC juga sangat dekat dengan tempat rekreasi ternama Borobudur yang berjarak hanya 12 kilometer saja, serta dekat dengan area tempat berdirinya sejumlah bangunan bersejarah jaman Belanda. Karena itulah BIGCC dikatakan oleh Presiden Direktur PT Jababeka Tbk., SD Darmono, sebagai “memberikan pengalaman menarik dalam bermain golf di lapangan yang indah, yang mencerminkan keindahan lingkungan dan warisan budaya Jawa Tengah.” Keunikan lain yang dimiliki BIGCC adalah komitmennya terhadap pelestarian lingkungan sehingga membatasi penggunaan bahan kimia untuk pengendalian gulma dan hama, hanya jika mencapai lebih 40% dari area. Pemeliharaan lapangan sebagian besar dilakukan secara manual.

BOROBUDUR I N T E R N A T I O N A L Golf & Country Club

Untuk air, karena tidak ada sumber air di area ini, dibuatlah danau dan sungai buatan untuk menampung air hujan. Ketika musim kemarau dan persediaan air menipis, air buangan dari jaringan irigasi setempat diambil dan diolah menjadi air bersih. Fasilitas penunjang terdiri dari clubhouse mewah yang multi fungsi, proshop yang menyediakan berbagai keperluan pegolf dengan brand ternama, restoran dengan berbagai variasi menu, mulai dari Chinese food, masakan Eropa dan tentunya masakan khas Indonesia. Lalu ada drive range bagi pemula maupun profesional yang ingin pemanasan, ballroom, VIP room, pelayanan pemesanan kamar hotel, serta shuttle bus dari dan ke hotel dan bandara di Yogyakarta dan Semarang. Berbagai turnamen diselenggarakan secara berkala dengan hadiah menarik setiap tahunnya. Untuk awal tahun 2014, BIGCC menyelenggarakan REI Open Golf Tournament dengan hadiah utama berupa mobil dan uang tunai. (ing)

Lapangan golf hasil desain pegolf ternama Douglas Duncanson ini memiliki 18 holes, par 72 dengan panjang 5.632 meter. Lapangan yang mulai beroperasi sejak 2007 ini dibangun dan dikelola oleh PT Jababeka Golf Cikarang, anak perusahaan PT Jababeka Tbk.


hal.46

EDISI PROVINSI





WISATA The President Post

04.

01.

02.

Lain halnya dengan Sulawesi, pulau berbentuk huruf K ini terpisah sehingga memiliki flora fauna sendiri yang endemis Indonesia seperti anoa, babi rusa dan tarsius. Dari ujung selatan di Takabonerate sampai ujung utara di Sangihe dan Talaud, Sulawesi dipenuhi berjuta keindahan alam dan budaya. Hembusan angin laut dan pesona gradasi kebiruan garis pantai Celebes membawa saya menuju ke jantung segitiga terumbu karang di Teluk Tomini, Sulawesi Tengah, tepatnya ke kepulauan Togean di Kabupaten Tojo Una-una. Sebuah taman nasional seluas 362.000 hektar yang letaknya jauh dari hiruk pikuk kehidupan kota namun terikat kuat dengan keindahan lanskap alam dan keragaman biota lautnya. Menarik bukan? Dari kota Palu, saya harus berkendara menuju ke Ampana selama kurang lebih 10 jam perjalanan melalui perkebunan kopi dan pesisir pantai. Setibanya di Ampana perjalanan dilanjutkan dengan menggunakan speed boat menuju ke pulau Kadidiri selama kurang lebih 3 jam. Lumayan sulit mencapai surga tersembunyi ini dan tentunya semakin sulit suatu tempat dicapai semakin terjaga kelestariannya. Perjalanan panjang dan melelahkan dari Palu tak terasa ketika sang surya menyentuh permukaan kulit saat saya sampai di penyebrangan ke kepulauan Togean. Sebuah speed boat sudah menanti kedatangan saya. Cuaca cerah mengiringi perjalanan kali ini. Langit biru dan awan putih berarak seiring gerakan speed boat membelah ombak. Di kejauhan kilauan ombak membuat pola yang berbeda, ada sekelompok pilot whale melintas jauh di depan. Hmmm hati saya berdebar keras merasa mendapat sambutan hangat dari penghuni setempat. Panorama berganti, kini pulau-pulau karang silih berganti terlewati berdiri gagah dengan dasar air laut bening berwarna biru kehijauan. Sungguh indah untuk dinikmati. Sebagian besar pulau-pulau di kepulauan ini tak berpenghuni dan dan belum bernama. Sebagian pulau-pulau ada yang dihuni oleh suku penjelajah laut Indonesia yang dikenal dengan suku Bajoe. Suku Bajoe merupakan suku laut, kehidupan sehari-harinya tidak bisa dilepaskan dari laut. Konon suku Bajoe tinggal di atas perahu namun kini mereka menetap di daerah pesisir dan hidup

03.

di rumah-rumah panggung di pinggir pantai. Kendati begitu kehidupannya tetap tak lepas dari laut. Laut menjadi sumber kehidupan suku Bajoe. Beberapa pulau di Togean memiliki resort atau penginapan bagi para wisatawan yang datang, termasuk di pulau Kadidiri tempat tujuan saya. Sesampainya di Kadidiri perasaan tenang langsung menghampiri. Dengungan suara mesin speed boat berganti dengan dominasi deburan ombak dan hembusan angin laut yang menerpa dedaunan. Lembutnya pasir putih terasa di jemari saat menapakkan kaki pertama kali di Kadidiri. Sebuah resort nyaman dan sebuah operator selam memfasilitasi kebutuhan tamu-tamu yang hendak menyelami Togean. Ya, Togean dikenal sebagai jantung segitiga terumbu karang dunia. Lebih dari 250 jenis terumbu karang dan 500 spesies ikan hidup di bawah laut Togean. Keindahan alam bawah lautnya tersohor ke luar negeri. Rasanya tidak sabar untuk segera bergegas menyelam. Puluhan titik selam yang telah di eksplor terdapat di Togean. Mungkin ada ratusan lainnya yang belum dijelajahi. Hampir segala bentuk lanskap bawah laut terdapat disini. Goa bawah laut, tebing, celah, gunung api, dinding karang serta coral garden dapat dijelajahi dengan jarak pandang yang mempesona, lengkap dengan hiasan tarian ikan diantara hamparan rapatnya terumbu karang. Bahkan ada titik selam yang terikat dengan balutan sejarah. Nah yang satu ini yang menjadi tujuan utama saya, yaitu bangkai pesawat pembom B24 milik Amerika Serikat yang jatuh pada tahun 1945. Perasaan merinding melanda diri saya ketika turun mendekati bangkai pesawat tersebut. Mendekati kedalaman 15 meter, bayangan sang bomber mulai terlihat. Bentuknya terlihat utuh, baling-baling pesawat terlihat jelas, dan di sekujur badan pesawat sudah ditumbuhi aneka spesies terumbu karang. Berbagai spesies ikan menjadikan besi tua itu sebagai rumah. Perasaan seram dan takut berganti menjadi perasaan takjub. Ikan badut asik menari-nari di antara anemon di sekitar buntut pesawat sementara seekor lion fish berenang anggun di atas cockpit. Suatu hal yang tak terlupakan.

The Heart of Coral Triangle Celebes alias Sulawesi merupakan pulau unik dengan berjuta keajaiban. Sulawesi merupakan salah satu dari 5 pulau terbesar di Indonesia. Konon di jaman purbakala dahulu, pulau-pulau di Nusantara bersatu dengan pulau-pulau lain di dekatnya yang menyebabkan banyaknya persamaan spesies flora dan fauna.

01. Fajar di Togean

02. Penyelam menyusuri dasar laut Togean

03. Wisatawan bersiap untuk menyelam. Snorkling merupakan salah satu wisata laut yang sangat dicari-cari oleh wisatawan

04. Keindahan terumbu karang dengan satwa laut yang menawan terbentang luas di dalam laut Togean






EDISI PROVINSI

hal.47

APPSI, Wadah Interaksi Kepemimpinan Tingkat Nasional APPSI (Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia) dibentuk pada tanggal 6 Juni 2000 di Jakarta sebagai wadah untuk membina kerja sama dan kemitraan antar pemerintah provinsi yang saling menguntungkan, dan membina hubungan yang harmonis antara pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat. Keberadaan APPSI berdasarkan pasal 115, Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 5 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 49 Tahun 2000 jo Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 84 Tahun 2000 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.

kebijakan perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2014. Hasil Rakernas diantaranya rekomendasi agar penanganan kemiskinan difokuskan di satu kementerian, untuk mempermudah koordinasi dan mempercepat upaya memberantas kemiskinan di seluruh daerah. Selain itu juga pemerintah provinsi bertekad menjadi ujung tombak dalam pemberantasan korupsi. Untuk tahun 2014, APPSI telah menyusun sejumlah program kerja diantaranya seminar dan diskusi tentang peningkatan pembangunan infrastruktur, perikatan, sektor pariwisata, serta peningkatan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. (yhn/sumber: APPSI)

Pada hakikatnya, berdasarkan UUD 1945, penyelenggaraan pemerintah di dalam NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) didasarkan pada pemberian keleluasaan kepada daerah agar mandiri mengelola dan mengembangkan potensi daerah masing-masing, serta agar lebih maju dari waktu ke waktu. Otonomi daerah dilaksanakan secara demokratis. Pemberdayaan masyarakat, pemerataan serta keadilan merupakan acuan kebijakan untuk mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera

Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia

Dalam menjalankan fungsinya, APPSI berlandaskan pada konstitusi negara, juga peraturan perundang-undangan yang berlaku. APPSI juga turut memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam lingkungan NKRI. APPSI berusaha untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, efektif, percaya diri, kreatif, dan bertanggung jawab. Sejauh ini APPSI berkomitmen membangun pemahaman yang sama dan tajam tentang bagaimana seharusnya pemerintah provinsi dan potensi daerah dikelola untuk kemajuan dan kejayaan bangsa dari generasi ke generasi. APPSI diharapkan dapat mendukung suksesnya penyelenggaraan pemerintahan daerah dan otonomi daerah, serta terwujudnya kemakmuran, dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Saat ini, sebagai Ketua Umum APPSI adalah Syahrul Yasin Limpo (Gubernur Sulawesi Selatan). Sebagai perwujudan komitmen APPSI, pada 2013 lalu telah diselenggarakan Rakernas (Rapat Kerja Nasional) di Batam. Acara itu dihadiri para Gubernur se-Indonesia, termasuk Pejabat Pendamping. Salah satu agenda acara yang telah dilaksanakan adalah memberikan gambaran tentang arah

Apkasi Untuk Kemajuan Pemerintahan Kabupaten Di Indonesia Menyadari perlunya organisasi untuk mewadahi kepentingan dan penyaluran aspirasi pemerintahan kabupaten, pada 30 Mei 2000 dideklarasikan Apkasi (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia). Pendeklarasian dilakukan oleh 26 anggota yang mewakili 26 provinsi, yang saat itu memiliki total 246 kabupaten. Deklarasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penyelenggaraan Munas I pada 3-4 Agustus 2000, di Tenggarong, Kutai Kertanegara. Munas ke-I menetapkan beberapa keputusan, antara lain penetapan konstitusi, program kerja, pemilihan dewan pengurus termasuk korwil, serta memilih dan mengangkat direktur eksekutif yang membantu menjalankan tugas-tugas operasional sehari-hari.

APKASI Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia

Keanggotaan Apkasi menganut sistem stelsel pasif. Anggotanya adalah seluruh pemerintah kabupaten, termasuk yang baru dimekarkan. Apkasi bertujuan untuk menciptakan iklim kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten dengan sasaran tercapainya kemandirian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai visi adalah terwujudnya penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab untuk mencapai tujuan nasional. Sedangkan sebagai misi untuk menciptakan kerja sama yang harmonis, sinergis, dan saling menguntungkan antaranggota. Juga untuk menciptakan hubungan serasi antar anggota, dengan pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat secara proporsional, sesuai dengan strata pemerintahan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Apkasi juga berupaya meningkatkan kemampuan anggotanya untuk menciptakan pemerintahan yang baik (good governance). Sebagai tugas pokok, Apkasi memfasilitasi kepentingan pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan otonomi daerah melalui peran advokasi, mediasi, dan fasilitasi dengan lembaga pemerintah lainnya serta non pemerintah. Apkasi berfungsi sebagai mitra kritis dan strategis pemerintah dalam penyusunan kebijakan nasional tentang pembangunan daerah, fasilitator untuk memperjuangkan kepentingan dan aspirasi daerah di pemerintah pusat, memfasilitasi kerja sama

antardaerah dalam rangka peningkatan kapasitas daerah, dan kerja sama daerah dalam rangka pengembangan potensi ekonomi dan sosial budaya. Apkasi juga memfasilitasi terlaksananya pertukaran ide, informasi, dan pengalaman antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah daerah lainnya, mendorong promosi potensi daerah untuk meningkatkan pencitraan dalam rangka menghadapi persaingan di tingkat global. Sejauh ini, program kerja Apkasi bertujuan untuk menguatkan dan memberdayakan lembaga, sehingga mampu berperan sebagai lembaga yang memiliki posisi tawar nasional untuk kepentingan pembangunan kemandirian daerah. Program kerja juga diarahkan pada upaya mengenali dan menemukan terobosan sebagai kontribusi untuk pembangunan para anggotanya. Pencapaian Apkasi yang paling signifikan dalam kurun waktu empat tahun adalah saat revisi sepihak UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Saat itu, Apkasi berhasil menunda pelaksanaan revisi tersebut dengan alasan yang dapat diterima oleh Pemerintah Pusat dan DPR RI. Masih banyak pencapaian yang dihasilkan demi peningkatan kapasitas anggota melalui pelatihan, advokasi, dan fasilitasi. Seiring perjalananan Apkasi dan revisi UU 22/1999 menjadi UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada Munas ke-II di Jakarta, Maret 2005, seluruh anggota yang hadir sepakat menyesuaikan nomenklatur Apkasi menjadi BKKSI (Badan Kerja Sama Kabupaten Seluruh Indonesia). Hal itu disebabkan tidak dicantumkannya lagi nomenklatur Asosiasi Pemerintah Daerah di UU 32/2004 dan berubah menjadi Badan Kerja Sama Daerah. Meski telah berubah nama, independensi organisasi ini tidak berubah. Eksistensi Apkasi ditunjukkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, berupa fasilitasi kerja sama dan kemitraan, peningkatan capacity building, asistensi dan advokasi pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, serta pelayanan lainnya kepada anggota.(yhn/berbagai sumber)

Apeksi, Wadah Pengembangan Pemerintah Kota Apeksi (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) merupakan wadah yang dibentuk dengan tujuan untuk membantu anggotanya dalam melaksanakan otonomi daerah dan menciptakan iklim kondusif untuk saling bekerja sama. Organisasi ini didirikan berdasarkan Keputusan Kementerian Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 16 tahun 2000. Dari kedua kebijakan tersebut, tidak hanya Apeksi yang dibentuk, tapi juga Asosiasi Pemerintah Kabupaten (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Provinsi (Appsi). Pembentukan wadah-wadah organisasi tersebut diharapkan bisa mengembangkan daerah dengan lebih baik dan mandiri, serta terwakili dalam Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD). Sejak berdiri pada tahun 2000, Apeksi telah mengambil peran yang besar dalam upaya membantu kota-kota anggotanya. Lewat organisasi tersebut, mereka bisa berkiprah di tingkat nasional dengan berbagai kegiatan yang mencerminkan demokratis otonom kota masing-masing. Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia

Selain itu Apeksi juga memperjuangkan kepentingan anggotanya di dalam DPOD agar program peningkatan kesejahteraan masyarakatnya dapat dilaksanakan lebih cepat, secara demokratis, dengan masyarakatnya berperan serta dengan aktif, berkeadilan, dan merata dengan memperhatikan keanekaragaman daerah. Apeksi didirikan dengan visi sebagai organisasi yang bisa berperan strategis dalam memberdayakan kota-kota melaksanatan otonomi daerahnya. Sementara itu untuk misinya, Apeksi bertekad menjadi organisasi terpercaya dan professional dalam mendukung pemerintah kota melaksanakan pembangunan yang demokratis, transparan, otonomi yang bertanggung jawab, juga sebagai bagian masyarakat dalam struktur pemerintahan Republik Indonesia. Sedangkan salah satu peran yang diembannya adalah menyebarkan informasi dan data tentang kebijakan terbaru dan yang lainnya kepada publik, baik nasional maupun global. Dalam menjalankan organisasinya, Apeksi mengadakan Musyawarah Nasional (Munas). Yang pertama diadakan 22-23 Juni 2000 di Surabaya, merampungkan mengesahkan

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Apeksi. Dewan Pengurus dan Direktur Eksekutif pun dipilih. Saat itu, Walikota Surabaya H. Sunarto Sumoprawiro terpilih sebagai Ketua Dewan Pengurus Apeksi dan menjadi wakil Asosiasi Pemerintah Daerah yang duduk di DPOD. Seiring berjalannya waktu, Apeksi mengalami beberapa perubahan, di antaranya jumlah kota anggota dan kepengurusan. Selanjutnya melalui Munas ke-II di Surabaya, ditetapkan Walikota Tarakan Jusuf SK sebagai Ketua Dewan Pengurus Apeksi periode 2004-2008. Kemudian Munas III Apeksi pada 22-24 Juli 2008 di Surakarta juga memutuskan terbentuknya Susunan Dewan Pengurus Apeksi periode 2008-2012. Ketua Dewan Pengurus Apeksi periode 2008-2012 dijabat oleh Walikota Palembang Eddy Santana Putra. Sedangkan Munas IV, 30 Mei-2 Juni 2012, di Manado mengukuhkan Walikota Manado Vicky Lumentut sebagai Ketua Dewan Pengurus Apeksi periode 2012-2016. Pada 2012, Apeksi masih melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas pemerintah kota untuk berbagai tema, yaitu lingkungan hidup, infrastruktur, keuangan daerah, reformasi kepegawaian, pengarusutamaan jender dan isu pemerintahan lain yang dianggap krusial. Dalam bidang lingkungan hidup dan infrastruktur, beberapa kegiatan pelatihan, lokakarya, dialog dilaksanakan sebagai konsekuensi perkembangan kebijakan terbaru. Apeksi juga difasilitasi ICMA (International City/County Management Association) untuk studi banding dan magang di beberapa kota dan lembaga di Amerika Serikat dan Australia. Pelatihan, lokakarya dan seminar dilakukan untuk tema-tema hukum, reformasi kepegawaian, pemberantasan korupsi, sengketa hukum pertanahan, tenaga kerja, pengarusutamaan jender, dan keuangan daerah. Sedangkan asistensi teknis dilakukan untuk tema LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah), serta perencanaan dan penganggaran responsif jender. Dalam bidang hukum diaktifkan expert associate untuk pengembangan program terkait. (yhn/berbagai sumber)

INSIDE COVER The President Post Newspaper #ISSUE 001 - 2014.

The President Post is one of the leading business media that provides global business and lifestyle information. With its 10,000 copies every month that are spread in the greater Jakarta to the senior management levels, governments, and other business leaders. The President Post has proven its visibility by having strong readership characteristic. Since 2004, we have made lots of changes to meet the market demands. Our online edition complements the printing edition with latest news and breaking news around the clock, which already launched on October 2009. We also have media page on Facebook and Twitter.


The President Post THE SPIRIT OF INDONESIA

Recommend Documents