LIPUTAN KHUSUS / SEPTEMBER 2014 / MINGGU #4
The President Post THE SPIRIT OF INDONESIA
Website
www.readtpp.com
Twitter
Facebook
@TPP_Indonesia
The President Post Indonesia
Demi Efisiensi Jokowi Rombak Struktur Kantor Kepresidenan Sekretaris Negara
Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)
Kantor Kepresidenan SBY
Dewan Penasihat Presiden
Sekretaris Kabinet
Staf Khusus Presiden
Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Internasional, Sekaligus Juru Bicara Bidang Luar Negeri
Staf Khusus Presiden Bidang Dalam Negeri
Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik
Staf Khusus Presiden Bidang Pangan dan Energi
Staf Khusus Presiden Bidang Publikasi dan Dokumentasi
Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, HAM, dan Pemberatasan Korupsi dan Nepotisme
Staf Khusus Presiden Bidang Informasi
Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Sosial
Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah
Staf Khusus Presiden Bidang Bantuan Sosial dan Bencana
Sekretaris Negara
Kantor Kepresidenan Jokowi
Sekretaris Kabinet
Staf Kepresidenan
Untuk merampingkan struktur Kantor Kepresidenan, Jokowi akan melebur Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) ke dalam Kantor Kepresidenan. Lembaga tersebut memiliki tugas dan fungsi memberikan nasihat harian kepada presiden yang berkaitan dengan kebijakan, strategi, implementasi program, termasuk intelijen. Tugas dan fungsi UKP4 itu hampir sama dengan Kantor Kepresidenan. Kantor Kepresidenan dipimpin seorang kepala staf. Dengan demikian, nantinya akan ada tiga lembaga yang berada langsung di bawah presiden, yakni Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, dan Kantor Kepresidenan. "Ada Sesneg, Seskab, Kepala Staf Kantor Kepresidenan. UKP4 di dalam Kantor Kepresidenan itu," tutur Jokowi di Balai Kota Jakarta, Rabu (17/9/2014). Seperti diketahui, di era Presiden SBY struktur Kantor Kepresidenan terdiri dari: Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Dewan Penasehat Presiden, UKP4 serta Staf Khusus Presiden (10 bidang). (jok)
Presiden terpilih 2014-2019, Joko Widodo akan merombak struktur Kantor Kepresidenan agar lebih ramping dan efisien. Jokowi menilai struktur yang ada saat ini masih gemuk.
hal.2
LIPUTAN KHUSUS / SEPTEMBER 2014 / MINGGU #4
Website
www.readtpp.com
Twitter
@TPP_Indonesia
Facebook
The President Post Indonesia
Untuk memanfaat energi dengan baik, hal pertama yang harus diubah adalah cara pandang kita terhadap energi. Selama ini kita menggunakan energi untuk kebutuhan konsumtif, bukan keperluan produktif. Perubahan mindset ini diperlukan agar energi dimanfaatkan secara optimal.
Rosadi Darwis: Energi untuk Pacu Kegiatan Ekonomi Pernyataan menggelitik itu disampaikan oleh Rosadi Darwis, President Director PT Bangun Gas Persada kepada The President Post di Jakarta, Senin (22/9/2014). Menurut pengamatannya, penggunaan energi di masyarakat Indonesia masih didominasi untuk hal-hal konsumtif. Saatnya masyarakat memanfaatkan energi untuk memacu pertumbuhan ekonomi. “Energi adalah kebutuhan dasar, penggerak ekonomi dan indikator kesejahteraan,” kata Rosadi. Begitu pentingnya peran energi bagi suatu bangsa sehingga kita harus mampu menciptakan kedaulatan energi. Namun sayangnya, infrastruktur energi Indonesia masih jauh dari harapan. Misalnya, di sektor listrik total kapasitas listrik terpasang nasional (PLN dan swasta) mencapai 46.103 MW yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan listrik sekitar 237 juta jiwa.
Didukung Oleh:
7,5 juta kilo," tambah Rosadi. Di samping storage yang kurang memadai, produksi BBM Indonesia belum bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kapasitas produksi BBM sekitar 800 ribu barel per hari, sementara kebutuhan per hari mencapai 1,6 juta barel.
Infrastruktur sektor minyak dan gas juga kurang menggembirakan. Sejak pembangunan Kilang Balongan pada tahun 1994, pemerintah belum membangun kilang baru. Sampai saat ini kapasitas penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia sekitar lima juta kilo liter per tahun. Yang efektif sekitar empat juta kilo liter. Padahal, kapasitas penyimpanan BBM Singapura mampu menampung 20 juta kilo liter setiap tahunnya. Kapasitas storage yang dimiliki Indonesia hanya bertahan untuk 18-20 hari. "Untuk jaga stok BBM untuk dua bulan harus bangun storage berkapasitas
Untuk itu, Rosadi berharap pemerintah segera membangun Strategic Petroleum Reserve (SPR) sepeti halnya di Amerika Serikat dan Jepang. SPR mampu menampung minyak mentah hingga ratusan ribu barel sehingga bisa mengamankan cadangan BBM untuk beberapa bulan. Selain membangun SPR, pemerintah diminta membangun infrastruktur lain untuk mengoptimalkan bahan bakar gas yang dimiliki Indonesia. Dengan mempercepat gasifikasi, Indonesia bisa mengurangi ketergantungan kepada BBM sekaligus menciptakan ketahanan energi. (jok)
Editorial Staff
LEMBAGA KAJIAN NUSANTARA
Riset dan Sumber Daya Manusia Bekerja Sama Dengan:
Bandingkan dengan kapasitas listrik yang ada di negara tetangga. Singapura mampu memproduksi listrik sebanyak 10,49 MW untuk memenuhi kebutuhan 5,3 juta penduduk. Sementara kapasitas pembangkit Malaysia sebesar 28,40 MW untuk kebutuhan 29 juta penduduk.
PRESIDENT UNIVERSITY
Editor In Chief: Rachmat Wirasena Suryo
Sekretaris Redaksi: Nourul Ulfah
Redaktur: Inggit Agustina Joko Harismoyo
Penasihat: Samsul Hadi Kunto Hernansaputro Ali Basyah Suryo
Reporter: Heros Barasakti
Marketing dan Event: Putri Kenanga Ronni Ferdy
Sirkulasi dan Distribusi: Maman Panjilesmana Rifki Amiroedin
Account Executive: Achmad Iqbal Ike Mayasari
Penanggung Jawab Website: Reza Partakusuma Irawan Bambang Sugeng
Desainer Grafis: Nike Andriana
Alamat Redaksi dan Sirkulasi: Menara Batavia 2nd Floor Jl. K. H. Mas Mansyur Kav. 126 Jakarta 10220 Ph. (021) 57930347 Fax (021) 57930347 Email Redaksi:
[email protected] Diterbitkan oleh PT. Media Prima Nusa www.readtpp.com www.thepresidentpost.com www.thepresidentpostindonesia.com
Website
www.readtpp.com
Twitter
@TPP_Indonesia
Facebook
The President Post Indonesia
LIPUTAN KHUSUS / SEPTEMBER 2014 / MINGGU #4
hal.3
Benny Pasaribu: Negara Makmur Kalau Petani Sejahtera
Jumlah petani di Indonesia jauh lebih banyak dibandingkan profesi lainnya. Jika pemerintah berhasil menyejahterakan petani otomatis negara akan makmur. Meski mayoritas, kebijakan pembangunan kurang berpihak pada petani. Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2015, anggaran Kementerian Pertanian hanya Rp. 15,8 trilyun. Menurut Menteri Pertanian Suswono, anggaran itu masih kurang mengingat pemerintah menargetkan swasembada lima komoditas pangan.
Selain itu, dengan membangun industri makanan dan minuman, partisipasi masyarakat semakin luas. Mereka akan terlibat sebagai pemasok bahan baku karena sebagian besar bahan pokok untuk industri ini berasal dari pedesaan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2014 menunjukkan jumlah pekerja di sektor pertanian masih yang terbesar yakni 40,8 juta orang (35%). Andai satu pekerja menghidupi 2-3 orang, ada sekitar 100 juta orang yang menggantungkan hidup kepada sektor pertanian. “Kenapa enggak sektor ini yang diperhatikan,” kata Benny Pasaribu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) kepada The President Post, di Jakarta, Senin (22/9/2014).
Guna merangsang investasi, Benny meminta pemerintah memberikan fasilitas kepada swasta yang ingin membangun industri makanan dan minuman dengan menyediakan lahan, memberi kemudahan izin serta membuat regulasi yang jelas. “Seharusnya ada bank agro maritim yang tidak perlu tunduk dengan UU Perbankan agar tidak diatur oleh otoritas Jasa Keuangan (OJK),” lanjutnya. Bank agro maritim ditujukan untuk para petani dan nelayan yang akan mengajukan kredit sehingga mereka tidak perlu memberikan jaminan seperti halnya di bank umum. Petani dan nelayan harus diperlakukan khusus karena akses mereka ke lembaga permodalan sangat minim.
Menurut Benny, Indonesia harus membangun sistem ekonomi berbasis pertanian dengan memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Dari hasil penelitian Benny, Indonesia mempunyai keunggulan komparatif dalam industri makanan dan minuman. “Kita berpotensi menguasai pasar makanan dan minuman di Asia Pasifik,” ujar Benny optimis. Keyakinan itu muncul lantaran makanan dan buah tropis sangat disukai pasar internasional.
Benny berpendapat, penanaman modal di sektor pertanian dapat dibedakan menjadi dua yaitu penanaman modal untuk industri dasar (hulu) serta penanaman modal untuk industri hilir. Industri hulu sektor pertanian harus ada di desa-desa, minimal di setiap kecamatan, seperti penggilingan padi dan pengolahan tandan buah segar (TBS) sawit menjadi minyak mentah (CPO/crude palm oil). “Investasi
untuk industri hulu sebaiknya diberikan kepada perusahaan dalam negeri,” jelas Benny. Industri dasar pertanian harus mendapat perhatian besar dari pemerintah karena menyangkut hajat hidup petani. Produk hasil pertanian mudah busuk sehingga harus segera diolah agar petani tidak mengalami kerugian. Sementara itu, industri hilir membutuhkan dana yang lebih besar karena menyangkut pengolahan. Untuk padi, misalnya, industri hilirnya adalah mengolah beras menjadi makanan, mie, tepung, param, bahkan arak. Industri hilir kelapa sawit adalah margarin, sabun, minyak goreng, kosmetik, industri baja, kawat, kulit, lilin, dan farmasi. Karena investasi untuk industri hilir tergolong besar, pemerintah bisa menarik investor asing. Di samping membangun industri hulu dan hilir sektor pertanian, pemerintah diminta memperhatikan infrastruktur pendukung, termasuk jalan yang menghubungkan desa sebagai sumber bahan dasar dengan kota sebagai pengolah bahan mentah menjadi aneka produk. Hal ini perlu ditekankan karena biaya logistik di Indonesia masih lebih tinggi dibanding biaya logistik di negera tetangga. Padahal tahun 2015 Indonesia sudah memasuki pasar bebas ASEAN. (jok)
hal.4
LIPUTAN KHUSUS / SEPTEMBER 2014 / MINGGU #4
Tinjauan ground breaking kek palu dan penyiapan master plan poros maritim nusantara dalam mengantisipasi perkembangan property di palu. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Indonesia sesuai dengan UU No. 39 Tahun 2009 adalah Kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum NKRI yag ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perikonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Salah satu fungsi strategisnya adalah penyiapan kawasan industri yang berdaya saing internasional, melalui ekspor dan impor dari kegiatan ekonomi yang bernilai tinggi. Kebijakan utamanya melalui pembebasan bea masuk sesuai sektornya dan insentif lainnya yang berlaku umum. Untuk itu keunggulan kawasan baik secara geoekonomi maupun geostrategis menjadi sangat penting. Palu adalah salah satu kota yang ditetapkan menjadi KEK melalui Ratap Dewan Nasional KEK, bersamaan dengan penetapan Tanjung merah dan Bitung di Sulawesi Utara. Beberapa industri strategis yang diusulkan untuk masuk dalam KEK Palu diantaranya Pengembangan Logistik dan pengolahan akhir produk elektrik, smelter nikel, perakitan dan perawatan alat berat hingga industri otomotif (truk), Pengolahan karet dan produk turunannya, pengolahan kakao dan pengolahan rumput laut (sumber menko ekonomi). Menyambut penetapan itu, pada tanggal 5 September 2014, telah dilakukan ground breaking KEK Palu bersamaan dengan proyek-proyek unggulan lainnya di Palu, dalam menyambut ulang tahun MP3EI yang ke-3. Dengan melihat pekrembangan infrastruktur kota Palu dalam 5 tahun ke belakang, sangat lah optimis bila harapan bahwa Palu dapat mengemban visi sebagai satah satu KEK terunggul di Wilayah Timur Indonesia dapat segera terwujud. Indikator akan keunggulan ini diantaranya adalah keberhasilan Pemerintah Kota dalam merangkul Swasta untuk penyediaan Pembangkit Listrik yang telah memberi karakter kota, mulai dari Bandara Udara Mutiara SIS Aljufri hingga ke pusat kota dan pesisir teluk Palu, yang siap untuk
Website
www.readtpp.com
Twitter
@TPP_Indonesia
Facebook
The President Post Indonesia
Palu Siap Menjadi “Waterfront City” Terdepan Di Indonesia Oleh Dr. Ir. Eddy Ihut Siahaan, Msi. Dan Muhammad Lukman
bermetamorphosis menjadi kota Jasa dan Industri, sesuai dengan visi dan misinya. Disamping itu keberadaan pelabunan dan lahan Peti Kemas (Container Yard) yang berdekatan, bahkan ke depan direncanakan akan terhubung dengan kawasan KEK Palu, merupakan jawaban dan menjadi salah satu syarat atas kesiapan KEK Palu menjadi yang terdepan. Posisi Pelabuhan Palu sendiri sangat strategis dalam Alur Kepulauan Laut Indonesia II, dan memiliki keunggulan geographis, berupa bibir pantai yang cukup dalam, dengan kedalaman lebih dari 20 m. Namun demikian, segala kelebihan infrastruktur untuk menyambut keunggulan KEK kota Palu perlu segera ditindak lanjuti dengan penyiapan Master Plan kota Palu yang adaptif dengan kegiatan kota Jasa dan Industri karena kemajuan kota akan mendorong urbanisasi di kota Palu. Teluk Palu dengan karakternya yang kuat perlu terus didorong dan ditingkatkan sebagai pusat orientasi kota, dimana pusat-pusat kegiatan strategis berpusat di sana, sebagaimana telah diterapkan di beberapa kota berorientasi air “waterfront city” dunia, seperti Hongkong, Istambul (Turky) dan Dubai. Sesuai program pemerintah pusat dimana salah satunya akan menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, kota Palu merupakan salah satu kota yang sangat siap untuk mendukung program tersebut. Oleh karenanya penyusunan master plan kota palu seyogyanya dapat ditunjang dan sejalan dengan rencana penyiapan Master Plan Poros Maritim Indonesia. Hal ini mengingat akan adanya perubahan orientasi dan cara berpikir masyarakat dari cara berpikir agraris menjadi cara berpikir maritim, melalui konsep penataan dan “expose” terhadap kota-kota di pesisir pantai dan perairan di Indonesia.
Perubahan kultur masyarakat agraris menjadi masyarakat maritim akan sangat terbentuk oleh perubahan orientasi wajah kota dari daratan ke laut (perairan). Penyiapan pusat kegiatan publik, baik pemerintahan, perdagangan, jasa dan wisata di sekeliling teluk Palu secara tidak langsung akan meningkatkan nilai keekonomisan lahan di area sekeliling waduk Palu. Dampak positifnya terutama dari peningkatan pembangunan properti di zona sekeliling waduk Palu, sebagaimana telah terlihat saat ini, dimana banyak dikembangkan properti vertikal berupa hotel di sana. Mengantisipasi hal ini, diharapkan pemerintah kota dapat menyiapkan Urban Design Guide Line khusus untuk daerah ini, terutama melalui peningkatan intensitas lahan di pesisir pantai. Namun perlu juga dijaga Koefisien Dasar Bangunan yang kecil, agar keberadaan teluk Palu yang indah dapat tetap dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Terbentuknya masyarakat maritim yang kuat, dengan kultur masyarakat yang bangga pada keunggulan kemaritiman Indonesia, sejalan dengan gerakan revolusi mental yang akan menjadi dasar pembanguan manusia Indonesia ke depan. Mencermati pembangunan Palu ke depan, perlu kita berterimakasih atas keberhasilan pemerintah kota Palu dalam menjaga dan mempersiapkan kota Palu untuk siap menjadi salah satu kota pantai masa depan “waterfront of the future” menjadi simbol baru bagi Indonesia baru, Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. *)Dr. Ir. Eddy Ihut Siahaan, Msi. Adalah Direktur Eksekutif Komite Maritim dan Kawasan Industri Lembaga Kajian Nusantara – Rumah Kreasi Indonesia Hebat. Sedangkan Muhammad Lukman adalah Sekretaris Eksekutif Komite Maritim dan Kawasan Industri Lembaga Kajian Nusantara – Rumah kreasi Indonesia Hebat.
Website
www.readtpp.com
Twitter
@TPP_Indonesia
Facebook
The President Post Indonesia
Jokowi-JK akan Manfaatkan Batu Bara untuk Atasi Krisis Listrik Untuk mengatasi krisis listrik, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla akan memanfaatkan batu bara sebagai sumber energi primer murah. Keputusan itu diambil setelah Pokja Energi melakukan pertemuan dengan para pakar di bidang energi. "PLTU batu bara akan dibangun untuk memanfaatkan batu bara kalori rendah sehingga menggerakkan perekonomian daerah dan pemerataan pembangunan," kata Deputi Tim Transisi Hasto Kristiyanto melalui siaran pers, Selasa (23/9/2014). Menurut Hasto, Tim Transisi mengapresiasi berbagai masukan dari para pakar yang berniat membangun negeri. Dalam diskusi dengan pakar diketahui terdapat masalah serius terhadap ancaman krisis listrik dalam lima tahun mendatang karena jumlah cadangan kapasitas listrik hanya 14-26 persen.
Angka itu di bawah dari cadangan aman minimal sebesar 30 persen. Sementara itu, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 7 persen yang dicanangkan oleh pemerintahan Jokowi-JK, dia mengatakan bahwa Indonesia memerlukan tambahan pasokan listrik 34.000 megawatt sampai tahun 2019. Untuk membangun infrastruktur itu, dibutuhkan investasi sekitar 87 miliar dollar AS. Pokja Energi mengimbau industri padat energi untuk menempati kawasan industri di daerah lumbung energi, seperti di Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Kalimantan. Mereka akan didorong untuk mengembangkan aneka energi terbarukan. (jok)
hal.5
HIGHLIGHT
Investor China akan Garap KEK Bitung Investor China siap menggelontorkan dana senilai Rp3 trilyun untuk mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung, Sulawesi Utara (Sulut). Dana itu akan digunakan untuk membangun infrastruktur, industri maritim, dan farmasi.
Festival Teluk Palu Digelar 27-29 September 2014 Sebagai aktualisasi program ekowisata berbasis masyarakat, pemerintah daerah Palu menggelar Festival Teluk Palu pada 27-29 September 2014. Meskipun acara tahunan ini telah berjalan sejak tahun 2003, tapi tahun ini merupakan festival ke enam karena absen pada tahun 2007, 2008, dan 2009.
Jadwal Acara Rumah Kreasi Indonesia Hebat 2 Oktober 2014: Revolusi Mental, President Lounge 8 Oktober 2014: Cyber Defense, President Lounge 15 Oktober 2014: Pertambangan, President Lounge 22 Oktober 2014: Perumahan, President Lounge 29 Oktober 2014: Pertanahan, President Lounge
LIPUTAN KHUSUS / SEPTEMBER 2014 / MINGGU #4
LEMBAGA KAJIAN NUSANTARA
Harga Toyota Agya Naik Mulai Oktober 2014 Setelah pemerintah melalui Kementerian Industri mengizinkan kenaikan harga mobil murah (Low Cost Green Car/LGCG), PT Toyota Astra Motor (TAM) akan menaikkan harga mobil Agya menjadi Rp121,25 juta on-the road Jakarta di bulan Oktober 2014.
hal.6
LIPUTAN KHUSUS / SEPTEMBER 2014 / MINGGU #4
Website
www.readtpp.com
Twitter
@TPP_Indonesia
Facebook
The President Post Indonesia
Kartu Debet BBM, Solusi Subsidi Tepat Sasaran
Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) selama ini dinilai tidak efektif dan salah sasaran. Luluk Sumiarso, mantan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) periode 2006-2008, mengusulkan agar pemerintah menerbitkan Kartu Debet Subsisid BBM (KDB). KDB dinilai solusi jitu untuk menghemat subsidi sekaligus memberikan subsidi kepada mereka yang berhak. Saat ini semua orang bisa menikmati BBM subsidi karena tidak ada mekanisme kontrol dari pemerintah. Melalui kartu ini, pemerintah bisa memilah jenis mobil apa saja yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi. Termasuk mengatur berapa volume BBM bersubsidi yang boleh dibeli oleh setiap jenis kendaraan. Pemilik KDB adalah masing-masing mobil, dengan nomor rekening sesuai/sama persis dengan STNK mobil, sehingga tidak mungkin ada satu mobil yang menerima lebih dari satu kartu debet. Dalam KDB dialokasikan dana subsidi bulanan senilai dengan besarnya subsidi dan volumenya, misalnya 100 liter/mobil/bulan dan 10 liter/motor/bulan. Dengan cara seperti ini, alokasi subsidi BBM setahun dapat dihitung dengan pasti, dan tidak akan mungkin terlampaui, bahkan dapat berkurang. “Mekanisme penyaluran bantuan juga mudah,” kata Luluk dalam seminar Ekonomi Kerakyatan di President Lounge, Jakarta, Kamis (18/9/2014).
Pemerintah tinggal menunjuk bank BUMN untuk menyalurkan Dana Subsidi BBM. Kemudian setiap bulan pemerintah menempatkan dana senilai subisidi bulanan itu. Bank BUMN menyalurkan subsidi BBM sesuai jatah bulanan langsung ke KDB. “Jika selama ini dana subsidi diberikan ke Pertamina, maka melalui kartu subsidi BBM dana pemerintah langsung diberikan kepada masyarakat,” tambahnya. Penyaluran dana subsidi dilakukan setiap termin, misalnya tiga bulan sekali. Melalui metode tersebut, pemerintah malah mendapat tambahan pemasukan dari bunga bank atas dana subsidi yang disetor per bulan. Melalui KDB, pemerintah tetap bisa mengontrol besarnya subsidi, termasuk ketika ingin mengurangi subsidi. Untuk mengurangi subsidi BBM, pemerintah tinggal menaikkan harga BBM atau mengurangi (bila perlu menghilangkan) jatah subsidi untuk jenis kendaraan tertentu, seperti mobil ber-CC besar, mobil keluaran tahun terbaru, dan lain-lain. (jok)
Website
www.readtpp.com
Twitter
@TPP_Indonesia
Facebook
The President Post Indonesia
LIPUTAN KHUSUS / SEPTEMBER 2014 / MINGGU #4
Ekonomi Kerakyatan Kunci Sukses Pemerintahan Jokowi-JK
Ki - Ka: Dr. Prihantoro, MBA, AAIJ; Agus Sugiharto; M. Umar Fatah Wijaya, S. Sos, Mum; Luluk Sumiarso; Tjan Sie Tek
Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla diminta memberi perhatian yang lebih besar terhadap ekonomi kerakyatan dengan mengoptimalkan program dana bergulir melalui penguatan kelembagaan, penguatan regulasi, pelaksanaan program secara profesional serta peningkatan pengawasan. Demikian benang merah dari diskusi bertema Pemberdayaan Ekonomi Rakyat: Kajian Portofolio dan Mikro Finance yang diselenggarakan oleh Rumah Kreasi Indonesia Hebat (RKIH) bekerja sama dengan The President Post di Menara Batavia, Jakarta, Kamis (18/9/2014). Panelis diskusi sepakat bahwa pemerintah harus memiliki lembaga khusus untuk menangani program dana bergulir untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). “Saat ini kementerian-kementerian memiliki program dana bergulir sendiri-sendiri. Jadi tumpang tindih dan tidak ada koordinasi,” kata Umar Wijaya, dari Direktorat Pendapatan dan Investasi Daerah, Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri. Lembaga yang menangani dana bergulir itu berada di pusat hingga daerah tingkat kota/kabupaten. Jika lembaga yang menangani sudah ada, tugas berikutnya adalah membuat regulasi untuk penguatan lembaga. Misalnya membuat Undang-undang yang mengatur dari mana sumber dana bergulir itu diperoleh. Dalam UU itu bisa diatur bahwa sekian persen dana dalam APBN atau APBD harus dipakai untuk membiayai program dana bergulir. Program dana bergulir merupakan dana pemerintah yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat
yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Pelaksana program dana bergulir harus lembaga kredibel yang mengutamakan profesionalitas. Artinya, dana yang diberikan kepada UMKM terus bergulir dan berkelanjutan. Untuk menjamin tak terjadi kredit macet, semua hutang yang disalurkan harus dilindungi dengan asuransi. “Asuransi yang akan mengcover kalau terjadi kredit macet,” ujar Prihantoro, Direktur Utama Asuransi Reliance Indonesia. Hal lain yang harus mendapat perhatian adalah soal pengawasan, baik pada lembaga penyalur program dana bergulir maupun bagi penerima bantuan dana. Sebelum memberikan dana, lembaga penyalur diminta memberikan pelatihan kepada UMKM, pendampingan serta pengawasan. Harus ditegaskan bahwa dana bergulir adalah hutang yang harus dikembalikan, bukan hibah atau bantuan sosial. Pemerintah diminta memperhatikan UMKM karena jumlah UMKM mencapai sekitar 56,5 juta unit dengan penyerapan tenaga kerja 107,7 juta jiwa. Dengan semakin berkembangnya UMKM, maka diharapkan dapat menekan angka pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (jok)
hal.7
hal.8
LIPUTAN KHUSUS / SEPTEMBER 2014 / MINGGU #4
Website
www.readtpp.com
Twitter
@TPP_Indonesia
Facebook
The President Post Indonesia
Mensos dan Menparekraf Resmikan Senior Living @D’Khayangan S. D. Darmono dan Mr. Kitamura Masami
Menteri Sosial (Mensos) Salim Segaf Al-Jufri dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Mari Elka Pangestu dijadwalkan akan meresmikan Senior Living @D’Khayangan, Kota Jababeka Cikarang, saat acara Grand Opening yang diselenggarakan Kamis, 25 September 2014. “Senior Living @D’Khayangan adalah proyek percontohan dalam menyediakan hunian bagi para lanjut usia untuk bisa menikmati hidup dengan aman dan nyaman saat memasuki masa pensiun. Diharapkan nantinya hunian seperti ini bisa diterapkan di tempat-tempat lain,” kata SD Darmono, Pendiri dan Presiden Direktur PT Jababeka Tbk. saat konperensi pers di President Lounge, Menara Batavia, Jakarta, Selasa (23/9).
memiliki komplek hunian serupa. “Kita bisa melakukan pertukaran senior dalam paket tur yang menarik,” kata Kitamura. Marlin Marpaung, Direktur Utama Senior Living @D’Khayangan, mengatakan bahwa beberapa bulan lalu 17 senior Jepang datang dan tinggal beberapa hari di Senior Living @D’Khayangan. “Dari kuesioner yang kami ajukan terlihat tingkat kepuasan mereka 95%.”
Ia menambahkan bahwa sudah saatnya Indonesia belajar dari negara lain, terutama Jepang, dalam menghadapi kemungkinan meningkatnya populasi lanjut usia atau senior agar tidak menjadi beban bagi siapapun. Untuk itulah PT Jababeka Tbk. menggandeng Long Life Holding, Co. Ltd. dari Jepang untuk mengelola Senior Living @D’Khayangan.
Mereka yang ingin menghuni Senior Living @D’Khayangan, harus merogoh kocek minimal Rp1,8 miliar dengan batas usia minimal 60 tahun sesuai ketentuan dari organisasi kesehatan dunia World Health Organization.
Menurut Kitamura Masami, salah satu pendiri Long Life Holding, Co Ltd yang didirikan 29 tahun lalu, naiknya populasi orang lanjut usia tak bisa dihindari, termasuk di Indonesia, mengingat semakin majunya pengetahuan tentang kesehatan dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. “Di sisi lain jumlah anak lebih sedikit, atau bahkan tidak menikah sehingga tidak ada yang merawat ketika tua.” Dengan tinggal di Senior Living @D’Khayangan, para senior tidak saja terjamin kehidupannya tapi juga berkesempatan untuk jalan-jalan ke Jepang, Korea dan China dimana Long Life Holding
“Kebutuhan mereka seumur hidup mulai dari makan, kebersihan, kesehatan dan aktivitas sehari-hari, bahkan rekreasi sebulan sekali kami tanggung. Mereka akan dilayani oleh staf yang telah ditraining di Jepang. Sebelum masuk, kami akan screening kondisi kesehatan masing-masing sehingga bisa memberikan jenis makanan dan aktivitas sehari-hari yang sesuai,” kata Marlin. Senior Living @D’Khayangan dikembangkan di atas area 8 hektar dengan lokasi bersebelahan dengan Jababeka Golf. Saat ini yang sudah siap dihuni berupa dua vila dan satu apartemen dengan kapasitas untuk 40 orang, sedangkan target akhir akan bisa menampung 400 orang. (ing)
