The President Post THE SPIRIT OF INDONESIA. Inilah Calon Menteri Kabinet Jokowi dari Parpol

LIPUTAN KHUSUS / OKTOBER 2014 / MINGGU #1

The President Post THE SPIRIT OF INDONESIA

Website

Twitter

www.readtpp.com

Facebook

@TPP_Indonesia

The President Post Indonesia

Inilah Calon Menteri Kabinet Jokowi dari Parpol

Tjahjo Kumolo

Pramono Anung Wibowo

Surakarta, 1 Desember 1957 * Sekretaris Jenderal DPP PDIP 2010 - 2015 * Ketua Fraksi PDIP dan Anggota Komisi 1 DPR RI 2009 - 2014

Hasto Kristiyanto

Surya Paloh

Rieke Dyah Pitaloka

Ferry Mursidan Baldan

Jakarta, 23 April 1970 * Kepala Ruang Pengendali dan Analisa Situasi DPP PDI Perjuangan 2010 - 2015

Enggartiasto Lukito Cirebon, 12 Oktober 1951 * Anggota DPR RI 2004 - 2009 (Partai Golkar) * Anggota Komisi I DPR RI 2009 - 2013 (Partai Golkar)

Struktur kabinet pada pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla yang sudah diumumkan beberapa waktu yang lalu terdiri dari 34 kementerian. Sebanyak 18 menteri berasal dari professional, sementara 16 kementerian diisi oleh tokoh dari partai politik. Partai yang tergabung dalam koalisi Jokowi-JK sampai saat ini adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Masing-masing partai sudah menyodorkan nama tokoh yang akan mengisi posisi menteri di kabinet mendatang. Hanya Partai Nasional Demokrat yang enggan mengajukan daftar nama calon menteri. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menegaskan, partainya tidak akan mengajukan nama calon menteri,

Jombang, 24 September 1966 * Ketua Umum PKB 2014 - 2019 * Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (2009 - 2014)

Rusdi Kirana

Abdul Kadir Karding

Bangkalan, 8 Juli 1973 * Sekretaris Jenderal DPP PKB 2008 - 2014 * Anggota Komisi III DPR RI 2009 - 2014

Saleh Husin Rote, 16 September 1963 * Ketua DPP Partai Hanura 2012 - 2015 * Anggota Komisi V DPR RI 2009 - 2014

Marwan Jafar

Cirebon, 17 Agustus 1963 * CEO Lion Air 2000 - 2014 * Wakil Ketua Umum PKB 2013 - 2014

Imam Nachrowi

Prananda Prabowo

Nganjuk, 8 Oktober 1965 * Anggota Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), 1998 - Sekarang * Anggota Komisi XI DPR RI 2009 - 2014

Jakarta, 16 Juli 1951 * Anggota Komisi II DPR RI 2004 - 2009 (Partai Golkar) * Ketua Bappilu Partai Nasdem

Ahmad Muhaimin Iskandar

Garut, 8 Januari 1974 * Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan DPP PDI Perjuangan, 2010 - 2015 * Anggota Komisi IX DPR RI 2009 - 2014

Eva Kusuma Sundari

Yogyakarta, 7 Juli 1966 * Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP 2010 - 2015 * Anggota Komisi VI DPR RI 2004 - 2009 * Deputi Tim Transisi Jokowi - JK

Banda Aceh, 16 Juli 1951 * Direktur Utama PT. Media Televisi Indonesia (Metro TV) 1999 - Sekarang * Ketua DPP Partai Nasdem 2013 - 2018

Kediri, 11 Juni 1963 * Sekjen DPP PDIP 2005 - 2010 * Wakil Ketua DPR RI 2009 - 2014

Donggala, 25 Maret 1973 * Ketua Komisi VIII Dpr RI 2009 - 2012 * Anggota Komisi VI DPR RI 2012 - 2014

Yuddy Chrisnandi Bandung, 29 Mei 1968 * Anggota Komisi I DPR RI 2004 - 2009 (Partai Golkar) * Deputi Tim Transisi Jokowi - JK

tetapi akan menjawab jika Jokowi menanyakan siapa tokoh partai yang layak dan mumpuni untuk menjadi menteri.

Pati, 12 Maret 1972 * Wakil Ketua Umum PKB 2008 - 2014 * Ketua Fraksi PKB DPR RI 2009 - 2014

Khoﬁfah Indar Parawansa Surabaya, 19 Mei 1965 * Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan pada Kabinet Persatuan Nasional (1999 - 2001) * Ketua Umum Muslimat NU

Struktur kabinet pada pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla yang sudah diumumkan beberapa waktu yang lalu terdiri dari 34 kementerian. Sebanyak 18 menteri berasal dari professional, sementara 16 kementerian diisi oleh tokoh dari partai politik.

Meski Nasdem tidak mengajukan nama calon menteri, namun nama yang beredar menyebutkan tiga nama tokoh yang akan menjadi menteri yakni Surya Paloh, Enggartiasto Lukito dan Ferry Mursyidan Baldan.

Sementara itu Partai Hanura mengajukan dua nama, yakni Saleh Husin dan Yuddy Chrisnandi. Namun Saleh, ketika dimintai konfirmasi, mengaku belum tahu pengajuan tersebut. Tapi jika diusulkan, ia siap membantu Jokowi dan Kalla. “Pembicaraan calon menteri antara Jokowi dan Ketua Umum Wiranto, saya menyerahkan ke mereka saja,” ujarnya.

PKB adalah partai yang paling cepat mengajukan daftar nama calon menteri. Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB Andi M Ramli, mengajukan tiga nama calon menteri kepada presiden. ”Kami mencalonkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua Umum PKB Rusdi Kirana, dan Sekjen PKB Imam Nahrowi,” ungkap Andi. Namun belakangan muncul nama tambahan yaitu Khofifah Indar Parawansa, Marwan Jafar dan Abdul Kadir Karding.

PDIP, partai berlambang banteng bermoncong putih itu, juga sudah menyiapkan tokoh-tokoh terbaiknya untuk mengisi posisi menteri. Mereka adalah Tjahjo Kumolo, Pramono Anung, Eva Kusuma Sundari, Hasto Kristiyanto, Prananda Prabowo dan anggota Komisi Kesehatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Rieke Diah Pitaloka. Namun nama tersebut masih bisa bergeser jika Puan Maharani berminat juga menjadi menteri.

hal.2


Website

www.readtpp.com

Twitter

@TPP_Indonesia

Facebook


Jokowi-JK Harus Pacu Foreign Direct Investment SEMINAR RKIH

Ki - Ka: Tajoeddin Noor; Ir. Rosadi Darwis; Suhaidi Samallo; Ir. Windhu Hidranto; Dr. Ir. Benny Pasaribu, M. Ec; Dr. Theo F. Toemion; Samsul Hadi; Dr. Ir. Eddy Ihut Siahaan, MSi.; Ir. Darmawan Djajusman

Guna mempercepat pembangunan di berbagai bidang, pemerintahan Jokowi-JK diminta memberi ruang kepada pihak swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) dengan memanfaatkan modal asing secara langsung (Foreign Direct Investment/FDI). Indonesia tetap menjadi negara eksotis untuk investasi.

Demikian kesimpulan dari Seminar Penanaman Modal yang diselenggarakan oleh Lembaga Kajian Nusantara, Rumah Kreasi Indonesia Hebat (RKIH) bekerjasama dengan The President Post di President Lounge, Jakarta, Kamis (25/9/2014). “Untuk merangsang investasi pemerintah harus memberikan insentif, mempermudah izin, dijamin keamanan dan kepastian hukum,” ujar Theo F. Toemion yang menjadi keynote speaker dalam seminar tersebut.

Agenda Jokowi-JK dalam pembangunan infrastruktur sangat banyak mulai dari membangun 2.000 km jalan, membuat 10 pelabuhan, membangun 10 bandara, membuat 5.000 pasar tradisonal, mendirikan bank agro dan infrastruktur, mengembangkan energy terbarukan, dan lain-lain. Jika pembangunan tersebut hanya mengandalkan dana dari APBN maka akan berjalan lambat. Mengimgat keterbatasan dana pembangunan dalam APBN kita. “Uang swasta empat sampai lima kali lebih banyak dibanding dana APBN,” kata Windhu Hidranto, salah satu panelis. Menurut Windhu, pemerintah sudah menyadari peran swasta dalam pembangunan sehingga dalam Peraturan Presiden nomor 56 tahun 2011, sudah diatur mengenai jenis infrastruktur yang bisa digarap melalui Public Private Partnership (PPP) yaitu infrastruktur transportasi, jalan, pengairan, air minum, air limbah, telekomunikasi, ketenagalistrikan, serta minyak dan gas bumi. Untuk infrastruktur di bidang energi, Rosadi Darwis, Direktur Utama PT. Banten Sentra Energi mengusulkan konsep Kawasan Strategis Energi

Jadwal Acara Rumah Kreasi Indonesia Hebat 9 Oktober 2014:Pertanahan, President Lounge 16 Oktober 2014: Pertambangan, President Lounge 23 Oktober 2014: Perumahan, President Lounge 30 Oktober 2014: Cyber Defense, President Lounge

Didukung Oleh:

Dalam bidang kemaritiman, Eddy Ihud Siahaan mencatat ada lima sub sektor investasi yaitu sumber daya laut alami, alur lintas kepulauan Indonesia (ALKI), armada angkutan laut, kepelabuhan dan kawasan industri berstatus ekonomi khusus (KEK). Sementara dalam bidang pangan, menurut Benny Pasaribu, dibagi menjadi dua hal yaitu industri dasar (hulu) serta industri hilir. Industri dasar atau hulu sebaiknya dikerjakan oleh investor dalam negeri sedangkan industri hilir bisa oleh investor dari luar maupun dalam negeri. Pembangunan infrastruktur tersebut bisa terwujud kalau ada kerjasama yang baik antara berbagai pihak mulai dari masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah pusat, swasta (baik lokal maupun asing), BUMD, BUMN, serta lembaga pembiayaan. Tugas pemerintah adalah menyediakan iklim yang kondusif (politik dan keamanan), kepastian hukum, izin. Serta regulasi yang jelas sektor mana saja yang boleh digarap swasta lokal dan asing. Untuk industri dasar yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak, sebaiknya diberikan kepada perusahaan lokal. Misalnya industri hulu sektor pertanian serta perbankan. Penguasaan asing terhadap perbankan menyebabkan kita tidak memiliki kemandirian dalam mengatur sektor keuangan. “Ini kebebasan yang kebablasan,” keluh Theo. Agar situasi ini tidak berlanjut, maka pemerintah Jokowi-JK harus mengatur sektor mana saja yang boleh dimasuki asing guna melindungi kepentingan rakyat. Kita tetap membutuhkan investasi asing namun harus dibuat aturan yang berpihak kepada masyarakat. (jok)

Editorial Staff

LEMBAGA KAJIAN NUSANTARA

Riset dan Sumber Daya Manusia Bekerja Sama Dengan:

LEMBAGA KAJIAN NUSANTARA

Terpadu Nasional sebagai tulang punggung penyediaan energi nasional. Dalam kawasan terpadu ini terdapat terminal minyak dan gas, kilang, utilities (tenaga listrik, air, nitrogen), serta pusat penelitian dan pengembangan.

PRESIDENT UNIVERSITY

Editor In Chief: Rachmat Wirasena Suryo

Sekretaris Redaksi: Nourul Ulfah

Redaktur: Inggit Agustina Joko Harismoyo

Sirkulasi dan Distribusi: Maman Panjilesmana Rifki Amiroedin

Penasihat: Samsul Hadi Kunto Hernansaputro Ali Basyah Suryo

Reporter: Heros Barasakti

Marketing dan Event: Putri Kenanga Ronni Ferdy Edward Dondy

Penanggung Jawab Website: Reza Partakusuma Irawan Bambang Sugeng

Desainer Grafis: Nike Andriana

Account Executive: Achmad Iqbal Ike Mayasari

Sosial Media: Arief Victor N

Alamat Redaksi dan Sirkulasi: Menara Batavia 2nd Floor Jl. K. H. Mas Mansyur Kav. 126 Jakarta 10220 Ph. (021) 57930347 Fax (021) 57930347 Email Redaksi: [email protected] Diterbitkan oleh PT. Media Prima Nusa www.readtpp.com www.thepresidentpost.com www.thepresidentpostindonesia.com

Website

www.readtpp.com

Twitter

@TPP_Indonesia

Facebook



hal.3

HIGHLIGHT

OPINI

Pemerintah Bangun Pembangkit 10.000 MW Untuh memenuhi kebutuhan listrik yang terus meningkat, pemerintah mentargetkan untuk membangun pembangkit dengan kapasitas 10.000 MW per tahun. Dengan asumsi permintaan akan listrik naik 8%-9% per tahun, kebutuhan listrik di tahun 2022 akan mencapai 125.000 MW.

Permana Agung: Kabinet Jokowi Harus Diisi Orang Terbaik dan Mampu Bekerjasama

Sea World Ancol Ditutup Wahana rekreasi bawah laut Sea World di Ancol ditutup sejak Sabtu (27/9) akibat tidak adanya kesepekatan perjanjian operasionalnya antara PT Pembangunan Jaya Ancol sebagai pemilik lahan dan PT Sea World Indonesia sebagai pengelola. Kontrak perjanjian telah berakhir Juni 2014, namun timbul masalah dalam memperpanjang perjanjian.

Agar kabinet efektif, menteri haruslah orang-orang terbaik di bidangnya. Tidak ada tempat bagi mereka yang tidak memiliki pendidikan, pengalaman dan keahlian untuk menduduki suatu posisi penting dalam pemerintahan. “Orang terbaik tidak harus memiliki hasil akademik terbaik,” kata Permana Agung kepada The President Post di Jakarta, akhir September 2014. Mengutip pendapat mantan perdana menteri Singapura Lee Kuan Yew, Permana mengatakan nilai akademis terbaik hanyalah sepertiga dari kualitas orang terbaik (good man). Mantan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan itu menambahkan, orang terbaik harus memiliki imajinasi, kepemimpinan, energi dan dinamisme. “Berani membuat keputusan yang berat, tidak populer tapi benar-benar untuk kepentingan rakyat,” tambahnya. Mereka harus berani mengambil resiko, termasuk apabila kehilangan jabatan dan kedudukan. Dia mengharapkan, seluruh menteri dalam kabinet Jokowi-JK harus bisa bekerjasama untuk mencapai tujuan yang sudah digariskan. Delegasi, desentralisasi dan komunikasi yang baik akan membantu keberhasilan. “Karena itu presiden, wakil presiden, menteri dan eselon satu harus mempunyai nilai, sikap, kepentingan dan motivasi yang sama,” ujar Permana dengan nada serius. Kabinet Jokowi-JK, lanjut Permana, memiliki beban berat karena ekspektasi masyarakat sangat tinggi. Mereka harus bisa membuktikan janji-janji saat kampanye dalam waktu yang relatif singkat. Oleh

karena itu, dalam memilih menteri dan pejabat di bawahnya, Jokowi-JK harus mempertimbangkan berbagai hal. “Pertama harus ada legitimasi,” jelas Permana. Legitimasi yang dimaksud adalah pemimpin harus memenuhi syarat legal, formal, serta administratif. Harus pula memenuhi syarat ruang, waktu, tempat dan keadilan. Misalnya, seseorang yang memenuhi spesifikasi teknis dan soft skill tinggi lalu ditempatkan di lingkup tugas yang tidak berhubungan dengan pengetahuan dan pengalamannya maka legitimasinya dipertanyakan. “Bisakah dia memimpin orang-orang di institusi itu serta mewujudkan janji-janji politik seperti harapan publik?” tanyanya. Syarat lainnya, pemimpin harus memiliki kompetensi. Dalam arti mereka harus mempunyai kemampuan, kapasitas untuk mencapai, mewujudkan sasaran-sasaran, target-target, visi, misi sebuah kementerian. Kompetensi juga mengandung makna bahwa dia bisa mengimplementasikan secara efektif tugas-tugas pokok, fungsi, peran dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Seorang disebut kompeten kalau bisa diterima oleh institusi yang bersangkutan serta masyarakat. Dengan demikian dia bisa mengimplementasikan dan menunjukkan komitmennya serta keberaniannya. (jok)

Rusunawa Dibangun di Sekitar Stasiun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk mengatasi lingkungan kumuh di sekitar setasiun-setasiun kereta api di Jakarta. Salah satu cara adalah dengan membangun rumah susun sewa di area tersebut.

Equil Smartpen 2 Dengan Equil Smartpen 2, Anda bisa menulis atau membuat sketsa dipermukaan apa saja, termasuk kertas dan kemudian bisa langsung mengirimkan atau menyimpannya di perangkat digital, entah itu smartphone, computer atau laptop. Bisa juga langsung dishare lewat sosial media.

hal.4


Website

www.readtpp.com

Twitter

@TPP_Indonesia

Facebook


Windhu Hidranto: Beri Peluang Swasta Bangun Expressway OPINI

Contoh Pembangunan Expressway di Vietnam Dau Giay-Phan Thiet Expressway Project (DPEP) merupakan proyek jalan tol pertama dengan skema public-private partnership (PPP) di Vietnam. Konsep pembangunan proyek disusun oleh Menteri Transportasi, dengan model proyek mendesain, membangun, mengoperasikan, memelihara dan transfer. Jalan tol yang dibangun sepanjang 98,7 km dengan 4 lajur yang merupakan bagian dari Expressway Utara-Selatan. Pembangunan jalan tersebut dijadwalkan selesai tahun 2019. Pemerintah Vietnam menawarkan sejumlah insentif untuk menarik investor.

Jika pembangunan infrastruktur hanya mengandalkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maka infrastruktur Indonesia kian tertinggal dibanding negara-negara tetangga. Untuk mengejar ketinggalan itu, pemerintah diharapkan membuka peluang yang seluas-luasnya kepada pihak swasta untuk berperan dalam pembangunan infrastruktur tersebut. Sebagai gambaran, competitiveness index kualitas infrastruktur jalan di Indonesia berdasar World Economic Forum 2013-2014 menduduki peringkat 61 dari 148 negara. Jauh tertinggal dibanding negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Thailand. Sementara dana pembangunan infrastruktur dalam APBN 2014 sebesar Rp. 206 trilyun (11,18% dari total APBN). Rasio terhadap PDB-nya hanya 1,9%. Idealnya, rasio terhadap PDB di kisaran 5%. Artinya, perlu dana sekitar Rp. 500 trilyun untuk membangun infrastruktur. “Untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi harus ada infrastruktur yang memadai,” ujar Windhu Hidranto kepada The President Post di Jakarta, Senin (22/9/2014). Menurutnya, jika pemerintah ingin membangun hub pelabuhan maka diperlukan infrastruktur penunjang seperti listrik, telekomunikasi, jalan dan lain-lain. Termasuk pergudangan dan jalur kereta api. “Membangun kereta api perlu waktu lama dan dana besar. Yang cepat adalah membangun jalan,” tambah pemilik gelar Master in Public Administration (MPA) dari American University itu. Dia menjelaskan, ada dua tipe jalan yang ada di Indonesia. Pertama, jalan negara yaitu jalan yang bisa dilalui oleh publik tanpa harus mengeluarkan biaya. Kedua, jalan tol yaitu jalan bebas hambatan yang untuk melewatinya harus membayar dengan sejumlah biaya. Kualitas jalan negara tidak sebagus jalan tol mengingat keterbatasan biaya perawatan, namun untuk melewati jalan tol dibutuhkan biaya ekstra. “Jika truk itu harus lewat jalan tol terus, biaya transport menjadi mahal sehingga akan menaikkan harga barang,” jelas Windhu. Untuk itu, pria kelahiran 3 April 1954 itu mengusulkan agar pemerintah membangun expressway.

“Kualitas expressway seperti jalan tol tetapi untuk melewatinya orang tidak perlu membayar,” ujarnya. Di beberapa negara, expressway sudah lazim. Misalnya di Amerika Serikat, Australia, India, bahkan Singapura. Pembangunan expressway diyakini akan memudahkan transportasi antardaerah serta menekan biaya logistik. Malah, bisa memacu pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Membangun expressway tentu membutuhkan biaya besar. Apalagi jika menengok dana pembangunan infrastruktur yang ada di APBN masih minim. Untuk mengatasinya, pemerintah bisa mengajak swasta untuk membangun expressway melalui skema Public Privat Partnership (Kerjasama Pemerintah dan Swasta). Melalui skema PPP/KPS, pemerintah tidak perlu mengeluarkan biaya sepeser pun. Seluruh biaya pembangunan dan perawatan jalan menjadi tanggung jawab swasta. “Pemerintah bisa mencicil dalam jangka panjang, 20-25 tahun,” tambahnya. Dengan cara ini, keuangan pemerintah ringan dan kualitas jalan terjamin. Swasta tak akan membangun jalan asal-asalan karena perawatan jalan menjadi tanggung jawab mereka. Untuk membangun expressway, Windhu ingin memadukan perusahaan lokal dan asing. Perusahaan lokal agar belajar membuat perencanaan jangka panjang. “Selama ini, perusahaan lokal hanya membuat perencanaan untuk 5-10 tahun,” jelasnya. Dari tangan asing, dia ingin mendapatkan modal dengan bunga ringan. Saat ini, Windhu sudah memilah-milah proyek expressway yang akan dikerjakan. Untuk pilot project, dia akan menggarap expressway di Batam yang menghubungkan pelabuhan-industrial

Salah satu insentif adalah penyediaan dana sebesar US$107 juta oleh pemerintah untuk pembebasan tanah. Selain itu, para investor pemegang saham juga akan diberi konsesi pengoperasion jalan tol tersebut selama 30 tahun. Dana yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tol tersebut diperkirakan mencapai US$757 juta.

estate-bandara dengan jarak 25 km. Setelah itu dia akan mengerjakan expressway di Jawa dan Kalimantan (Balikpapan-Samarinda). Untuk setiap paket expressway, panjang jalan mencapai 100 km yang akan dikerjakan selama tiga tahun. Demi kelancaran dan keamanan, pihaknya hanya akan mengerjakan proyek yang lahannya sudah siap sehingga tak perlu membebaskan lahan yang kadang memakan waktu dan tenaga ekstra. Guna mendukung kiprah swasta dalam pembangunan expressway ini, Windhu berharap pemerintah menyiapkan master plan pembangunan serta payung hukum yang jelas. “Harus ada Undang-undang Kerjasama Pemerintah dan Swasta,” harapnya. (jok)

Website

www.readtpp.com

Twitter

@TPP_Indonesia

Facebook



hal.5

Pemerintah Harus Perbaiki Data Kehutanan NASIONAL

Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla harus memperbaiki dan menghitung kembali data mengenai kehutanan karena data yang ada saat ini belum sepenuhnya valid. Data yang akurat diperlukan untuk tata kelola hutan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sektor kehutanan.

"Data yang dikeluarkan oleh Kemenhut harus divaldasi oleh pemerintah mendatang. Izin konsesi yang diberikan Kemenhut terjadi tumpang tindih," ujar Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat John Fresly di Jakarta, Selasa (30/9/2014). Data yang akurat diperlukan untuk tata kelola informasi yang baik. Informasi tersebut terkait dengan tata kelola hutan serta demi pertumbuhan ekonomi di sektor kehutanan. "Kalau valid, perencanaan dan antisipasi terhadap kemungkinan yang merugikan posisi Indonesia itu dapat dideteksi dini. Termasuk untuk membuat kebijakan yang baik," ujar John. Sementara itu, Peneliti dari Forest Watch Indonesia (FWI) Linda Rosalina mengatakan data kehutanan yang dimiliki FWI dan Kemenhut berbeda. Linda menilai data yang dimiliki FWI telah menggunakan metodologi yang tepat. "Kami pakai citra satelit. Kita lihat dari citra satelit. Kita juga membandingkan

dengan datanya pemerintah.Termasuk juga ground check," ujar Linda. Linda mengakui telah mengajukan perbandingan metode pengumpulan data dengan Kemenhut. Nantinya proses banding ini dapat menemukan dan memperbaiki data yang belum valid. Lebih lanjut Linda meminta Kemenhut menjalankan amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Menurutnya, keterbukaan informasi publik di sektor kehutanan memberi kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengelola sumber daya hutan. Dengan mengantongi informasi yang akurat, masyarakat dapat mendorong perbaikan tata kelola hutan. Linda berpendapat Kemenhut memiliki banyak informasi tentang pengelolaan hutan di Indonesia. Sayangnya, masyarakat tidak dapat mengakses informasi yang dibutuhkan itu dengan mudah. Misalnya, informasi yang berkaitan langsung dengan pengelolaan dan pengusahaan hutan. Seperti data terkait Hutan Tanam Industri (HTI), Hak Pengusahaan

Hutan (HPH), pertambangan, Hutan Kemasyarakatan (Hkm) dan Hutan Desa (HD). Juga informasi tentang kondisi hutan, kebijakan kehutanan dan anggaran pengelolaan hutan. Data tersebut sulit diakses masyarakat. Padahal, informasi itu dibutuhkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan hutan. “Lambannya respon Kemenhut dalam memberikan informasi bukan dipengaruhi oleh padatnya lalu lintas permohonan informasi, tapi karena tidak siapnya internal Kemenhut menjalankan UU KIP,” kata Linda dalam diskusi yang digelar FWI di Jakarta, Selasa (30/9). Linda menjelaskan, 70 persen daratan Indonesia terdiri dari hutan. Oleh karenanya, perlu keterlibatan berbagai pihak untuk menjaga dan mengelola hutan secara lestari dan berkelanjutan. Hal ini dapat terwujud jika publik bisa mengakses informasi soal kehutanan. Tanpa informasi yang akurat dan lengkap, pengelolaan hutan tidak akan berjalan baik. (jok)

Tajuddien Noor: Pemimpin Harus Berada di Tengah Revolusi mental yang dikumandangkan oleh presiden terpilih Joko Widodo mengacu kepada keteladanan ini. Pembentukan mental dan kepribadian seseorang tidak bisa dibebankan kepada lembaga pendidikan. Orang sering lupa, pendidikan di sekolah hanya delapan jam, sedangkan sebagian besar waktu dihabiskan bersama keluarga dan lingkungan.

Saat ini dibutuhkan pemimpin dengan cara pandang dan perilaku yang berbeda dengan pemimpin masa lalu. “Pemimpin harus berada di tengah, bukan di depan atau di belakang. Dia harus memberi contoh kepada bawahan dan lingkungan,” kata Tajuddien Noor Bolimalakalu, mantan Duta Besar Indonesia untuk Sudan dan Syria, kepada The President Post di Jakarta, Selasa (30/9/2014).

“Revolusi mental harus dilakukan dari anak-anak tingkat TK hingga orang yang akan meninggal dunia,” ujar pria kelahiran Flores Timur, 15 Februari 1950 itu. Semua masyarakat harus melakukan perubahan mindset tersebut, bukan hanya pemimpinnya saja. Tajjudien memberi contoh betapa revolusi mental harus dilakukan oleh semua warga. Saat dirinya menjadi Dubes di Sudan dan Syiria, dia beberapa kali mengajak rombongan pengusaha dan wartawan negara itu untuk berkunjung ke Indonesia guna menjalin kerjasama dalam bidang ekonomi.

“Justru kalangan pengusaha yang kurang siap. Padahal, kita sudah promosikan negara kita di sana,” ujarnya dengan nada getir. Untuk itu, dia mengharapkan dubes Indonesia lebih meningkatkan tugas pokok dan fungsinya. Saat ini tugas dubes bukan hanya mengenalkan aspek sosial budaya Indonesia tetapi juga mencari mitra bisnis di luar negeri agar mereka menanamkan investasi di Indonesia atau hubungan dagang kedua negara semakin meningkat. Guna memilih dubes yang diinginkan, dia berharap Kementerian Luar Negeri mengadakan tes psikologi. “Tes psikologi menjadi dasar untuk menilai kondisi mental seseorang apakah mampu atau tidak mengemban tugas yang akan diberikan kepadanya,” lanjut Wakil Sekretaris Jenderal Rumah Kreasi Indonesia Hebat (RKIH) itu. (jok)

hal.6


Website

www.readtpp.com

Twitter

@TPP_Indonesia

Facebook


Indonesia Bisa Swasembada Pangan dalam Empat Tahun NASIONAL

Presiden terpilih Joko Widodo optimistis Indonesia dapat mencapai swasembada pangan dalam waktu tiga atau empat tahun. Selama ini pembangunan sektor pertanian belum menjadi fokus pemerintah.

"Saya ndak tau hitung-hitungan pokja tani di tim gimana. Tapi saya hitung angka tiga hingga empat tahun bisa kita capai," ujar Jokowi pada pembubaran 26 kelompok kerja (pokja) di kantor Rumah Transisi, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (28/9/2014) malam. Jokowi mengatakan, ketersediaan dan pemerataan pangan di Indonesia belum bisa tercapai karena pengembangan potensi hasil pertanian di seluruh daerah di Indonesia tidak menjadi fokus pemerintah. Dia berjanji, pembangunan infrastruktur pendukung pertanian hingga ke penyediaan lahan menjadi fokusnya. Menurut Jokowi, Indonesia terlambat berpuluhpuluh tahun dibandingkan dengan negara lain.

"Kebetulan saya dan Pak JK punya tipikal yang sama. Kita pengin semua cepat diselesaikan. Karena kita sudah terlambat," ujarnya. Dia tetap optimis meski ruang fiskal yang tersedia dalam RAPBN 2015 yang sangat sempit. Sumber dana untuk swasembada pangan bisa didapatkan dari berbagai cara, misalnya dari investor lokal atau asing. Hanya saja, dia mengakui cukup sulit swasembada kedelai dan daging sapi dalam kurun waktu yang sama. "Kalau kedelai dan daging itu sulit, tapi yang lain bisa," katanya.

sembarangan, dan peningkatan produksinya agak sulit. Hal yang sama juga terjadi pada produksi daging sapi. "Kedelai tidak semua bisa ditanami, sapi juga kasusnya kurang lebih sama," ujarnya. Saat ini Indonesia masih mengimpor kedelai dari Amerika Serikat. Ongkos produksi kedelai yang tinggi, membuat petani tidak mampu bersaing harga dengan kedelai impor. Sedangkan untuk sapi Indonesia masih mengimpor dari Australia dan Selandia Baru, per tahunnya mengimpor 800 ribu sapi. (jok)

Kedelai tidak bisa ditanam di sembarang tempat, hal itu membuat budi daya kedelai tidak bisa dilakukan

KPK Luncurkan Aplikasi Anti Gratifikasi "Bagi penyelenggara negara aplikasi ini bisa digunakan untuk melaporkan ke KPK jika ada yang berupaya untuk memberikan gratifikasi maksimal 30 hari, kalau tidak dapat diancam pidana," kata Wakil Ketua KPK Zulkarnain pada peluncuran aplikasi Gratis di Jakarta, Rabu. "Sedangkan pihak swasta diharapkan tidak lagi menggoda pejabat dan penyelenggara negara dengan uang pelicin atau pemberian fasilitas apapun," tambahnya. Aplikasi itu meliputi sejumlah fitur informasi terkait gratifikasi seperti Apa Gratifikasi, Hukum dan Batasan, Contoh Kasus, Pelaporan, Buku Pintar, Pengendalian Gratifikasi, Peran Kita serta Games.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan aplikasi untuk mencegah gratifikasi bernama Gratis yang dapat diakses melalui sistem Android dan iOS. Siapa saja bisa melaporkan adanya upaya gratifikasi lewat aplikasi ini yang bisa diunduh gratis di Google Play Store untuk ponsel Android atau AppStore di Iphone dengan kata kunci pencarian "KPK", "Gratis", atau "Gratifikasi".

Zulkarnain mengatakan di era teknologi informasi, pemberantasan korupsi tidak lagi bisa konvensional. "Tidak bisa lagi berharap kepada penegak hukum untuk melakukan penindakan, tapi masyarakat bisa partisipasi mencegahnya," katanya. Ia juga menyebut gratifikasi merupakan akar korupsi dan berharap setiap kementerian dan lembaga memiliki kode etik dan pedoman perilaku untuk mencegahnya. "Masa hampir 10 tahun masyarakat tidak paham gratifikasi adalah bagian dari suap? Kami harap kementerian dan lembaga ada kode etik dan pedoman perilaku termasuk mengenai gratifikasi agar jangan

ada lagi yang tidak tahu," katanya. Komisioner KPK Bambang Widjojanto mengatakan aplikasi Gratis tidak hanya dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan soal gratifikasi. "Tapi juga mengubah mindset dan jadi bagian penting untuk membuka mata hati dan telinga. Sekarang orang melihat seberapa banyak diberi padahal seharusnya seberapa banyak memberi, mindset itu yang harus diubah," kata Bambang. Menurut penjelasan pasal 12B Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, gratifikasi meliputi pemberian uang, barang, rabat (potongan harga), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya kepada setiap pegawai negeri dan pejabat penyelenggara negara. Bagi mereka yang terbukti menerima gratifikasi terancam pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dengan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar. Penyelenggara negara yang menerima hadiah dapat melaporkan kepada KPK maksimal 30 hari dan KPK akan menilai apakah hadiah yang diberikan itu termasuk gratifikasi atau bukan.

Website

www.readtpp.com

Twitter

@TPP_Indonesia

Facebook



hal.7

Peluang Industri Rumput Laut di Parigi Moutong DAERAH

Dengan garis pantai sepanjang 247 kilometer di teluk Tomini, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, atau juga dikenal dengan nama Parimo berhak atas wilayah perairan laut seluas 16.000 km2 (1,6 juta hektar). Salah satu komoditi unggulan dari perairan tersebut adalah rumput laut (Eucheuma cottonii).

Luas area yang diketahui berpotensi untuk budidaya rumput laut sekitar 13.500 hektar, namun saat ini yang sudah dimanfaatkan baru 1.750 hektar. Sementara itu produksi rumput laut di kabupaten tersebut mencapai 20-25 ton per hektar per hari.

menghasilkan refined carageenan (RC) dan 11 lainnya memproduksi semi refined cerageenan (SRC). Produk olahan rumput laut digunakan sebagai bahan utama atau bahan tambahan berbagai makanan, produk kosmetik dan obat-obatan.

Sayangnya selama ini yang terserap industri dalam negeri hanya 20% saja, sedangkan sisanya diekspor dalam bentuk bahan mentah. Di lain pihak, Indonesia masih banyak mengimpor produk hasil olahan rumput laut seperti karagenan dan tepung agar. Impor karagenen mencapai 1.300 ton per tahun atau 70% dari total kebutuhan dalam negeri. Sedangkan impor tepung agar di tahun 2013 mencapai sekitar 1.000 ton.

Bagi investor yang berminat untuk mengembangkan industri rumput laut di Parigi Moutong, pemerintah daerah (pemda) setempat menyediakan berbagai insentif, diantaranya jaminan keamanan dan kepastian hukum dari pemda maupun pusat, lokasi usaha disiapkan pemda, tidak dipungut biaya perizinan, proses pengurusan izin 10 hari, pajak usaha dipungut setelah perusahaan berproduksi komersial, jaminan hak guna usaha 30 tahun diupayakan menjadi 50 tahun, pemda menyiapkan tenaga kerja lokal yang produktif dan murah, bebas biaya impor mesin-mesin keperluan pabrik, jaminan fasilitas listrik dan fasilitas lainnya ke lokasi proyek. (ing)

Saat ini jumlah perusahaan yang mengolah rumput laut di Indonesia baru ada 18 unit, terdiri dari 5 perusahaan memproduksi agar-agar, 2 unit usaha

Sulsel Ingin Ekspor Beras ke Malaysia

mampu mengekspor beras premium hingga 400 ton dengan potensi peningkatan mencapai 500 ton. Sementara itu, untuk suplai dalam negeri, Sulsel sudah memasok kebutuhan beras di sejumlah provinsi di wilayah timur maupun tengah Indonesia. Perluasan distribusi dilakukan melalui kerjasama dengan Pemprov DKI terkait pengiriman komoditas pangan ke wilayah barat Indonesia. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan mengajukan permohonan persetujuan Kementerian Pertanian untuk mengekspor beras secara langsung ke Malaysia. Beras yang diekspor adalah varietas premium yang merupakan produk unggulan Sulsel Pulu Mandoti, Beras Mandi serta Sarawak. Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengatakan penjajakan awal rencana ekspor beras telah dilakukan melalui pertemuan dengan PM Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak. "Masih ada tahapan dan pembicaraan selanjutnya untuk merealisasikan kerjasama

perdagangan pangan ini, termasuk persetujuan dari Kementan," katanya, Rabu (24/9/2014). Menurutnya, surplus beras Sulsel rata-rata mencapai 2,1 juta ton per tahun. Untuk tahap awal, Sulsel

Skema kerjasama tersebut adalah pengiriman hasil pangan Sulsel termasuk beras ke wilayah barat yang selanjutnya bakal difasilitasi oleh Pemprov DKI. Menurut Syahrul, posisi Jakarta sebagai pusat perdagangan di wilayah barat maupun Indonesia secara umum bakal lebih memudahkan penjualan dan pemasaran komoditas pangan Sulsel. Adapun, komoditas yang menjadi item dalam kerjasama antara kedua pemprov tersebut meliputi beras, ikan dan daging sapi yang keseluruhan merupakan produk pangan Sulsel. (jok)

hal.8


Website

www.readtpp.com

Twitter

@TPP_Indonesia

Facebook


Infrastruktur Sulteng Ditargetkan Komplit Dalam 5 Tahun DAERAH

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menargetkan pembangunan infrastruktur di Sulawesi Tengah selesai dalam lima tahun. Pelabuhan Pantoloan, misalnya, akan menghubungkan pantai barat sampai timur melalui jalur lintas barat dan lintas timur. dari sisi financial. Rencananya proyek ini akan ditawarkan kepada investor swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunannya.

Deded Permadi Sjamsuddin, kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VI Kementerian PU, sejumlah proyek infrastruktur untuk Sulawesi Tengah telah disiapkan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi di provinsi tersebut. Selain jalan akses ke Pelabuhan Pantoloan, yang terletak di ibukota Sulteng Palu, juga akan dibangun jalan yang menghubungkan Palu dengan Parigi. “PU sedang mempertimbangkan apakah akan memperkuat jalan yang sudah ada atau membuat baru,” kata Deded. Lajur jalan baru, menurutnya, telah disetujui oleh Pemerintah Provinsi Sulteng karena akan melewati Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu.

Selain itu ada jalan Lingkar Palu yang bertujuan untuk mendukung KEK Palu. Proyek ini beserta proyek jalan Palu-Parigi merupakan bagian proyek Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Studi kelayakannya sedang berlangsung yang diperkirakan akan selesai dalam 2 tahun. Dengan demikian jika hasilnya dinilai layak, pembangunan akan dimulai tahun 2016. Pemprov Sulawesi Tengah juga berencana untuk membangun Flyover Pantoloan di lintas Barat. Flyover ini dinilai sebagai proyek strategis, yang saat ini sedang dikaji studi kelayakannya terutama

Lintas Selatan Banten Selesai 2019 Lintas selatan Banten, jalan yang menyambung mulai dari Tanjung Lesung sampai ke Pelabuhan Ratu, ditargetkan selesai 2019. “Karena disitu banyak pabrik-pabrik industri, dan dari Bayah ke Pelabuhan Ratu juga akan di tingkatkan, itu akan menerus disamping menuju Ciawi, juga lurus menuju Pangandaran dan tersambung ke Jateng dan Jatim," kata Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Hermanto Dardak yang dikutip dari laman Kementerian PU, Rabu (1/10). Kota Banten membutuhkan percepatan pembangunan insfrastruktur yang berbasis penataan ruang agar bisa bangkit. Untuk itu, ada beberapa langkah yang akan dilakukan pemerintah provinsi Banten bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPu). Hermanto menambahkan langkah lainnya yang akan dilakukan adalah percepatan pembangunan konektivitas untuk peningkatan daya saing; dan pembangunan ekonomi berbasis sumber daya nasional seperti pembangunan waduk, situ dan bendung dalam rangka pencapaian kedaulatan pangan dan ketahanan air serta ketahanan energi. Sedangkan di tahun 2014 ini, Hermanto mengatakan bahwa sedang dilakukan pelebaran dan peningkatan di daerah utara yaitu, Cilegon-Serang-Tangerang, sedangkan dari Cilegon-Pasauran juga pelebaran, dan

di daerah selatan juga sudah mulai dilakukan pelebaran menuju ke batas Jawa Barat,

Untuk Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), BBPJN VI akan membuat jalan baru dari Mamuju ke arah Mamasa-Makale-Toraja. Pembangunan jalan baru itu diharapkan akan meningkatkan konektivitas ketiga daerah tersebut sekaligus memacu pertumbuhan ekonominya. Jalan ini ditargetkan selesai dalam 5 tahun. Pemprov Sulbar juga mengusulkan untuk membangun jalan arteri baru yang dapat menghubungkan jalan utama ke pelabuhan. Pembangunan jalan ini akan memberikan kemudahan akses menuju pelabuhan sehingga meningkatkan kelancaran jalur logistik. Menurut Deded, Kementerian PU juga akan membangun underpass dari Makassar-Maros menuju tol Bandara untuk mengatasi kepadatan lalu lintas di jalur ini. Proyek ini dijadwalkan selesai pada tahun 2016. Kementerian PU juga akan melakukan pelebaran jalan dari Makassar menuju Bone pada pertengahan tahun 2015. Secara keseluruhan kondisi jalan nasional sepanjang 5.700 km di bawah BBPJN VI mencapai angka kemantapan sebesar 90,69%.

HIGHLIGHT

Batas Maksimal Bunga Deposito Berlaku sejak 1 Oktober 2014, OJK menentukan batas maksimal bunga deposito, baik pembukaan deposito baru maupun perpanjangan deposito yang sudah jatuh tempo. Batas maksimal bunga deposito bagi nasabah Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) IV yakni 200 basis poin (bps) di atas BI rate.

Sementara itu, Plt Gubernur Banten Rano Karno berjanji akan meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk memajukan perekonomian di Banten. “Ruh dari pembangunan provini ini adal infrastruktur, itu harus menjadi prioritas,” tutur Rano. Rano mengatakan bahwa wilayah utara sudah sangat padat, sedangkan di wilayah selatan memiliki potensi yang sangat luar biasa. Sehingga fokus pembangunannya ada di wilayah Kabupaten Pandeglan dan Lebak. "Karena pembangunan nasional di Banten banyak, di tahun 2015 Provinsi harus melakukan review Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yang kini sudah di atur untuk 2010-2030," kata Rano.

Tanjung Lesung Bike Park Monthly Race Tanjung Lesung menyelenggarakan balapan motor setiap bulan. Di bulan September acara dilaksanakan tanggal 27 - 28, diikuti oleh puluhan peserta.

Website

www.readtpp.com

Twitter

@TPP_Indonesia

Facebook



hal.9

President University Kembali Gelar Pres MUN 2014 PENDIDIKAN

President University (Pres Univ) kembali menggelar President Model United Nation (Pres MUN) 2014, di Hotel Grand Sahid Lippo Cikarang. Even ini merupakan kali ketiga yang diselenggarakan oleh jurusan Hubungan Internasional Pres Univ pada 17-20 September 2014. Pres MUN 2014 kali ini mengangkat tema “Rebuilding the world one resolution at the time”.

Sebanyak 80 peserta mengikuti acara tersebut, diantaranya mahasiswa/i dari berbagai Universitas baik dalam negeri maupun mahasiswa dari berbagai kampus di kawasan ASEAN, diantaranya Malaysia, Vietnam, Singapura, dan Filipina. Dalam acara penutupan Pres MUN, Kepala Prodi Hubungan Internasional Prof. Anak Agung Banyu Perwita memberikan penghargaan kepada para pemenang dan juga para delegasi yang berasal dari universitas- universitas di Asia Tenggara. Kepada TPP Banyu mengatakan tujuan diselenggarakannya adalah untuk meningkatkan kreatifitas para peserta dalam membahas isu global serta mencari solusi dari isu tersebut. ”tahun ini para peserta berjumlah sekitar 80 yang berasal dari mahasiswa seluruh universitas di Indonesia dan Asia Tenggara,” jelasnya. Sementara itu, salah satu peserta dari Unversity of Trade Foreign Vietnam, Thao Nguyen Duang Thanh mengatakan Pres MUN sangat menyenangkan dan

menantang. “saya mendapatkan banyak banyak tantangan berperan sebagai seorang perwakilan dari suatu negara, terima kasih Indonesia, terima kasih President University,”pungkasnya. Pres MUN kali ini dibagi menjadi beberapa kategori yaitu, General Assembly, United Nations Security Council, dan United Nations Environment Programme, Crisis Committee. Untuk kategori General Assembly dimenangkan oleh Best Position paper : Rwanda (Raden Mas Triananto Djoko Wicaksono – University of Bina Nusantara), Honorable Mention : PRC (Xing Zhi Gu - NTU Singapore), Most Outstanding : Japan (Fahmi Ramadiansyah – University of Gadjah Mada), dan Best Delegates : Mexico (Fazilah Majeed – University of Malaya). Sementara itu, kategori United Nations Security Council dimenangkan oleh Best Position paper : Russian Federation (Ravio Patra dan Bella Fairuz Rianda – University of Padjajaran), Honorable Mention : PRC (Alwan Hafizh dan Karina Larasati

– University of Gadjah Mada),Most Outstanding : USA (Amanda Dara Amadea dan Rezha Oktavian Arief – University of Gadjah Mada) serta Best Delegate : Russian Federation (Ravio Patra dan Bella Fairuz Rianda – University of Padjajaran) United Nations Environment Programme, Best Position paper : Brazil (Wulan Wardani – President University), Honorable Mention : Japan (Ivena Ersandi – President University, Most Outstanding : Russian Federation (Thao Nguyen Duang Thanh Unversity of Trade Foreign, Vietnam), Best Delegate : Brazil (Wulan Wardani – President University) Crisis Committee Best Position Paper : Evelyn Cressensia Tjiandri as Olivia- SMA Methodist 2 Medan Honorable Mention : Muhammad Ismail as Muhammad Ismail –University of Gadjah Mad Most Outstanding : Galih Wahyu Jananuraga as Barnabas Chan – University of Widyatama, Best Delegate : Chandra Anwar as Harun – University of Indonesia

hal.10


Website

www.readtpp.com

Twitter

@TPP_Indonesia

Facebook


Jababeka Gandeng Investor Taiwan BISNIS

PT Jababeka Tbk menggandeng 20 investor asal Taiwan untuk mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Morotai di Maluku Utara. Dalam dua bulan terakhir, Presiden Direktur PT. Jababeka SD Darmono telah menghubungi sekitar 20 investor Taiwan. "Saya telah mengantongi 20 nama investor Taiwan. Mereka berasal dari kalangan konglomerat," ujar Darmono di Jakarta baru-baru ini.

Masuknya investor ke proyek PT Jababeka Tbk dan Taipei Economic & Trade Officer (TETO) mulai marak sejak keluarnya Keputusan Presiden Juli 2014 yang menetapkan Morotai sebagai KEK di Indonesia Bagian Timur. "Dengan ditekennya Keppres KEK Morotai oleh Presiden SBY Juli lalu, investor makin banyak dan kami mulai genjot pembangunan," tambah Darmono. Sebelum ada Keppres, Kepala Perwakilan TETO Lian Jen Chang menunda investasi karena belum jelasnya status Morotai sebagai Kawasan Ekonomi Khusus. Sambil menunggu, pihaknya melakukan penelitian dan membuat detil rencana serta studi kelayakan. Kini, pembangunan di Morotai sudah masuk ke tahap perluasan infrastruktur, industri dan residensial. Menurut Darmono, pihaknya membutuhkan dukungan dari pengembang nasional

untuk menjadi investor. "Jika kami didukung oleh sekitar 200 perusahaan nasional, maka kami akan berpacu dengan kecepatan penuh," tambahnya. KEK Morotai akan dikembangkan menjadi daerah berbasis industri dengan tujuh zona pengembangan, seperti resor, pariwisata, bisnis, pusat logistik, industri penunjang serta perikanan dan pariwisata. Luas kawasan ini diperkirakan mencapai 1.250 Ha dengan nilai investasi Rp. 6,8 triliun. Selain KEK Morotai, Jabebeka juga mengembangkan KEK di Kendal dan Tanjung Lesung. Perseroan juga akan berkekspansi mengembangkan proyek di kota yang telah ditetapkan Pemerintah sebagai Kawasan khusus seperti Bengkulu, Bangka Belitung, Cirebon. (jok)

Realisasi Investasi Migas Capai US$ 8 Miliar

Sekretaris Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Gde Pradnyana mengatakan target investasi tahun 2014 adalah US$ 15 miliar. Realisasi tersebut masih kecil dibanding target yang sudah ditetapkan. SKK Migas mengakui saat ini kontraktor migas menyatakan masih menemui banyak kendala dalam pengembangan proyek-proyek blok migas, terutama yang masih tahap eksplorasi. Padahal, anggaran untuk eksplorasi tiap tahun bisa mencapai US$ 1,5 miliar–US$ 2 miliar. "Mau mengebor izinnya belum dapat, atau lahannya belum bisa dibebaskan. Saya menduga sampai Agustus ini baru 30% dari anggaran sebesar itu," jata Gde.

Sampai Agustus 2014, realisasi invetasi di industri hulu minyak dan gas bumi (migas) mencapai US$ 8 miliar. Mayoritas investasi dipakai untuk mengembangkan blok migas yang sudah berproduksi. Sedangkan investasi untuk eksplorasi masih sangat kecil.

SKK Migas terus mendorong peningkatan produksi lapangan Banyu Urip, di Blok Cepu, guna mencapai target lifting minyak sebesar 818.000 barel per hari (bph). "Saat ini Cepu masih 30.000 bph, kami akan dorong agar naik menjadi 40.000," jelasnya. (jok)

Website

www.readtpp.com

Twitter

@TPP_Indonesia

Facebook



hal.11

Pabrik Gula Harus Hasilkan Produk Sampingan

BISNIS

Ikatan Ahli Gula Indonesia (Ikagi) menyarankan revitalisasi pabrik gula tidak hanya fokus pada peningkatan produktivitas tetapi harus melakukan diversifikasi usaha melalui pemanfaatan hasil samping penggilingan tebu seperti yang dilakukan oleh industri gula di Brasil, India dan Thailand. Hasil samping penggilingan tebu bisa berupa ampas dan bioetanol. Ketua Umum Ikatan Ahli Gula Indonesia (Ikagi) Subiyono mengungkapkan gula tidak bisa menjadi sandaran industri pengolahan tebu karena komoditas tersebut menghadapi problem tata niaga sampai penyimpangan.

Tren peningkatan harga gula juga terjadi di negara lain, seperti Brasil, India dan Thailand. "Harga gula di mereka tetap stabil karena mengandalkan pendapatan dari diversifikasi usaha nongula," jelasnya.

"Industri gula tidak boleh hanya bersandar pada peningkatan produktivitas gula, tapi juga memaksimalkan diversifikasi nontebu seperti ampas dan bioetanol," ujar Subiono di sela-sela pertemuan ahli gula di PG Kremboong, Rabu (24/9/2014).

Di Indonesia, lanjut Subiyono, tren industri berkelanjutan tebu tidak terjadi. Industri turunan pengolahan tebu seperti pabrik pupuk cenderung terlepas dari pabrik gula. "Pabrik gula hanya menyetor bahan baku sehingga tidak mendapat nilai tambah dari produk turunan tebu," tambahnya.

Dia mengatakan, selama 2009-2013 biaya pokok produksi gula petani naik 58% menjadi Rp. 8.070 per kilogram (kg). Lima tahun lalu hanya Rp. 5.100/kg. Sedangkan harga lelang pada 2013 Rp. 8.671/kg dan lima tahun lalu Rp. 7.056/kg. Dari gambaran itu terlihat harga pokok produksi gula petani naik lebih tinggi dibanding harga lelang sehingga saat ada gula impor masuk muncul keresahan karena gula lokal kalah bersaing.

Staf Ahli Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Agus Hasanudin Rachman menguraikan diversifikasi usaha pabrik gula belum menjadi prioritas. Pemerintah baru merencanakan program pemanfaatan hasil samping pabrik tebu secara nasional pada 2015. Namun demikian, pemerintah sudah merintis pengembangan bioetanol di PTPN X. (jok)

.........................

.................................................................... .......................

..........................................

Design by Nick Faldo

RESERVATION RIRIS: 0856 1081 937

hal.12


Website

www.readtpp.com

Twitter

@TPP_Indonesia

Facebook


Pariwisata Syariah Segera Distandarisasi BISNIS

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menargetkan standarisasi pariwisata syariah akan selesai sebelum kabinet Jokowi-JK dilantik. Beberapa elemen yang distandarisasi adalah restoran, biro perjalanan wisata, dan spa. Awal 2014, Kemenparekraf sudah mengeluarkan halal hospitality.

"Ini sudah berjalan. Teman-teman di unit yang menangani proses standarisasi menargetkan akhir September ini selesai, sebelum kabinet baru dilantik," kata Dirjen Pemasaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Esthy Reko Astuti dalam Seminar Pariwisata Syariah Bangkitnya Sektor Riil Ekonomi Islam di Jakarta, Sabtu (27/9/2014).

dan pelatihan di daerah dengan kurikulum berdasar kerjasama dengan sekolah tinggi pariwisata," katanya.

Menurut Esthy, dalam mengembangkan sektor pariwisata syariah di Indonesia, pihaknya terus melakukan pemasaran dan promosi serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). "Peningkatan SDM kita lakukan dengan sosialisasi

"Kami bekerja sama dengan Masyarakat Ekonomi Syariah, menjalin kerja sama bilateral dengan Malaysia yang merupakan negara terbaik dalam pariwisata syariah, serta dengan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI)," jelas Esthy. (jok)

Selain itu, pihaknya meningkatkan kerjasama dengan pihak lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri untuk memajukan sektor pariwisata syariah.

TNT Express Indonesia Raih Tiga Penghargaan

bersyukur dan bangga mendapat apresiasi dari TNT Express International. Filosofi internal kami adalah membangun keterikatan emosional antar karyawan sebagai satu keluarga besar untuk membangun rasa bangga terhadap perusahaan. Hal ini memunculkan komitmen dan inspirasi untuk terus berinovasi dalam memberikan layanan terbaik bagi para pelanggan.” AMEA Conference merupakan acara konferensi tahunan TNT Express International untuk kawasan Asia, Timur Tengah dan Afrika serta dihadiri oleh 160 orang perwakilan dari 21 negara di mana TNT Express beroperasi.

TNT Express Indonesia meraih tiga penghargaan sekaligus dalam acara AMEA (Asia, Middle East dan Africa) Conference di Singapura, Senen (29/9). Tiga kategori penghargaan yang diperoleh oleh TNT Express Indonesia adalah Clearance Capability Improvement, Sustainable Financial Result dan Country of The Year 2013. Penghargaan diserahkan oleh Michael Drake, Managing Director TNT Express AMEA, yang mengatakan, ”Penghargaan ini merupakan apresiasi TNT Express International terhadap komitmen dan kerja keras karyawan TNT Express Indonesia selama tahun 2013. Keberhasilannya membangun sistem clearance yang

sangat baik menjadikan sistem tersebut salah satu model/contoh untuk negara lain di kawasan AMEA dan bahkan di seluruh dunia.” Sementara itu Tomy Sofhian, Managing Director TNT Express Indonesia, mengatakan, “Kami sangat

TNT Express adalah perusahaan penyedia layanan pengiriman ekspress antar korporat (B2B), didirikan tahun 1946. Kegiatan operasional TNT didukung oleh 40.000 karyawan, 43 pesawat udara serta 20.000 armada angkutan darat yang dioperasikan dari 1.000 depo TNT di seluruh dunia. TNT mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1979. Saat ini TNT Express Indonesia didukung 14 kantor cabang, 5 agen, 700 karyawan termasuk enam gateway yang berlokasi di Jakarta, Balikpapan, Surabaya, Denpasar, Medan, dan Batam.

Website

www.readtpp.com

Twitter

@TPP_Indonesia

Facebook



hal.13

Tender Bandara Silangit Akhir 2014 PT Angkasa Pura II akan menggelar tender pembangunan Bandara Silangit, Danau Toba, Sumatera Utara pada akhir 2014. Saat ini pihaknya masih menyelesaikan pembebasan lahan. Pembebasan lahan dilakukan secara berhati-hati karena lokasi bandara berada di tanah rakyat. “Kalau sudah pembebasan, kita siap tender,” kata Direktur Utama PT AP II Tri S. Sunoko usai Groundbreaking Bandara Husein Sastranegara, di Bandung, Senin (29/9/2014). Dia menargetkan, pembangunan Silangit ditargetkan sudah bisa dimulai pada 2015 setelah urusan pembebasan lahan tuntas. AP II mengaku akan leluasa membangun jika tanah yang dibebaskan sudah resmi menjadi kewenangan pihaknya. “Di sana ada tanah kehutanan juga, ini harus selesai administrasinya,” kata Tri.

BISNIS

Pembangunan bandara ini sudah masuk rencana AP II mengembangkan sejumlah bandara lain, di antaranya Bandara Sultan Thaha Jambi, Bandara Haji Raja Fisabililliah Tanjung Pinang, Bandara Dipati Amir Pangkal Pinang, Bandara Supadio Pontianak, Bandara Kualanamu, termasuk Husein Sastranegara. “Kurang lebih 9 Bandara akan dikembangkan lagi,” katanya.

REGIONAL DEVELOPMENT PLANNING AGENCY (BAPPEDA) AND PALU CITY INVESTMENT BOARD Jalan Veteran No. 52 Palu 94112 Ph. (0451) 457080 Fax. (0451) 457079 http://bappeda.palukota.go.id/ BADAN PROMOSI dan INVESTASI PALU Rukan Crown Palace Blok A-16 Jl. Prof Soepomo No. 231 Tebet, Jakarta Selatan 12810 Ph. (021) 8311019 Fax. (021) 8311019 [email protected]

GET ALL THE DETAILS ABOUT PALU ON

www.palusez.com

hal.14


Website

www.readtpp.com

Twitter

@TPP_Indonesia

Facebook


WHF: 80% Kematian Akibat Kardiovaskuler Dapat Dicegah GAYA HIDUP

World Heart Federation mengatakan bahwa 80% dari kematian dini akibat penyakit kardiovaskuler sebenarnya dapat dicegah. Caranya dengan mengendalikan 4 faktor risiko utama yaitu merokok, mengkonsumsi makanan kurang sehat, kurang aktifitas fisik dan konsumsi berlebihan minuman beralkohol.

Informasi tersebut merupakan topik kampanye WHF untuk memperingati Hari Jantung Sedunia setiap tanggal 29 September. Hari Jantung Sedunia dicanangkan oleh WHF tahun 2000 untuk memberikan informasi masyarakat di seluruh dunia tentang penyakit kardiovaskuler (penyakit jantung dan stroke) sebagai penyebab kematian nomor satu di dunia dan memakan korban 17,3 juta orang setiap tahunnya. Tema heart-healthy environments (lingkungan yang mendukung kesehatan jantung) untuk peringatan Hari Jantung Sedunia 2014 dimaksudkan agar masyarakat bisa menikmati tempat tinggal, bekerja dan bermain tanpa meningkatkan resiko mendapat penyakit jantung dan stroke. Tapi seringkali mereka tidak punya pilihan. Oleh karena itu Yayasan Jantung Indonesia mengajak semua lapisan masyarakat dalam suatu gerakan menciptakan lingkungan yang menopang gaya hidup jantung sehat.

Adapun rangkaian kegiatan dari tanggal 23 September hingga 10 Oktober antara lain: * Pemeriksaan Kesehatan Gratis. Mobil Van kesehatan Yayasan Jantung akan berkeliling di wilayah Jabodetabek pada lokasi-lokasi seperti Mall, perkantoran dan area keramaian lainnya. * Aksi tematik di Car Free Day Bundaran HI tgl. 28 September 2014.

kesehatan jantung kita, di Bundaran HI, jam 8.00 pagi. * Talkshow mengenai kesehatan jantung di televisi

* Long March dari Teluk Betung ke Bundaran HI dan kembali ke Teluk Betung.

Lomba Lompat Tali Jantung Sehat (LTJS) antar Sekolah Dasar se-DKI Jakarta, tgl. 28 * September 2014 di GOR Soemantri Brojonegoro, dimulai jam 8.00 pagi.

* Gerakan seribu tandatangan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung

* Peragaan Bantuan Hidup Dasar (BHD/CPR) di Thamrin City, tgl. 28 Oktober 2014

62% Karyawan di Jakarta Terusik oleh Pekerjaannya Sejumlah 62% koresponden mengaku bahwa tidur malam mereka tidak nyenyak karena memikirkan target yang belum tercapai dan urusan kantor lainnya yang begitu banyak. Padahal kebutuhan tidur dan istirahat sangat penting bagi kesehatan tubuh seseorang. Survei tersebut membuktikan ternyata permasalahan kantor masih terus menghantui pekerja hingga malam hari menjelang tidur.

JobStreet.com Indonesia menemukan fakta bahwa momen yang paling berharga karyawan untuk dapat beristirahat justru dihabiskan untuk memikirkan pekerjaan. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil survei yang dilakukan oleh JobStreet.com Indonesia pada bulan September lalu kepada 14,387 koresponden.

Sebelumnya, sebanyak 38% karyawan menyebutkan bahwa pada saat perjalanan pulang kantor mereka juga memikirkan pekerjaan kantor yang masih menumpuk. Tak heran karyawan di Jakarta merasa begitu lelah di saat pulang ke rumah karena bukan hanya kemacetan Jakarta yang menguras waktu mereka namun juga masalah kantor masih di benak mereka. Namun hal tersebut tidak berlaku pada akhir pekan dan waktu libur. Karyawan Jakarta lebih memilih untuk memanjakan diri mereka diwaktu cuti/berlibur. Hanya ada 31% dari koresponden yang harus melakukan tugas kantor diwaktu cuti/berlibur. Sementara pada saat akhir pekan hanya ada 20% koresponden yang masih memikirkan pekerjaan mereka.

Fakta lain juga terungkap. Saat sakit sebanyak 50% karyawan mengaku masih memikirkan pekerjaan mereka seperti deadline proyek dan pekerjaan yang terpaksa tertunda karena ketidakhadiran mereka. Orang bijak berkata “Cintai pekerjaan Anda, maka Anda tidak akan pernah merasa bekerja satu haripun”. Jika merasa sulit mencintai pekerjaan yang sekarang, sudah saatnya untuk mencari pekerjaan yang baru. JobStreet.com (www.jobstreet.com) adalah perusahaan penyedia informasi lowongan kerja online terkemuka yang menyediakan informasi lowongan kerja di 5 negara di Asia Tenggara yaitu; Malaysia, Singapura, Filipina, Indonesia, dan Vietnam. Saat ini lebih dari 215 ribu perusahaan dari berbagai negara telah mempercayakan JobStreet.com untuk mendapatkan kandidat dan lebih dari 13 juta pencari kerja telah bergabung dengan kami. JobStreet.com adalah perusahaan yang telah go public dan terdaftar di Bursa Efek Malaysia (JOBST).

Website

www.readtpp.com

Twitter

@TPP_Indonesia

Facebook



hal.15

GAYA HIDUP

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Mari Elka Pangestu resmikan Jababeka Senior Living @D’Khayangan pada Kamis (25/9) di Kota Jababeka, Cikarang Jawa Barat.

Menparekraf Resmikan Jababeka Senior Living @D’Khayangan Peresmian tersebut juga dihadiri oleh Presiden Direktur (Presdir) dan Direktur PT Jababeka Longlife City Suteja Darmono dan Marlin Marpaung, Direktur Long Life Holding, Kitamura Masami, Presdir dan Direktur PT. Jababeka, Tbk. SD Darmono dan Tjahjadi Rahardja. Dalam sambutannya Mari Elka mengatakan hunian lansia ini akan menjadi bagian dari health tourism. “Jika dikembangkan secara serius, fasilitas ini memiliki dampak yang luas terhadap hal-hal terkait industri kreatif dan pariwisata, seperti kuliner, pelayanan kesehatan, dan pariwisata,” katanya. Mari juga mengatakan peluang grey tourism atau perjalanan wisata bagi kalangan lansia juga kian terlihat.

Sementara itu, Presdir PT Jababeka Tbk, SD Darmono mengatakan, industrialisasi yang terjadi di Indonesia belakangan ini membuat anak tak punya waktu untuk mengurus orangtua mereka yang sudah lansia (berusia lanjut). “Untuk itu, Senior Living @D’Khayangan menawarkan hunian bagi para lansia yang dilengkapi beragam fasilitas, seperti pelayanan restoran, ruang konsultasi, terapi, ruang aktivitas, salon, spa, karaoke, dan lain-lain,” jelas Darmono saat jumpa pers. Dia menjelaskan, proyek ini diperkirakan menelan investasi sebesar Rp850 miliar. Di sini, ada seribu unit hunian berupa apartemen dan vila yang mampu menampung 400 lansia berusia di atas 60 tahun.

Sementara itu, Direktur PT Jababeka Long Life City, Marlin Marpaung manambahkan, untuk dapat tinggal di hunian khusus ini, para lansia dikenakan ‘lifetime membership’ dengan tarif mulai Rp1,8 miliar untuk hunian apartemen, hingga lebih dari Rp2 miliar untuk vila. Harga tersebut berlaku seumur hidup, termasuk biaya makan, kebersihan, kesehatan, rekreasi tiap minggu, dan biaya caregiver atau perawat terlatih. Sebagai tahap pertama, D’Khayangan hanya memasarkan 44 unit hunian yang terdiri dari empat vila dan 40 apartemen. Jumlah hunian itu akan meningkat menjadi 400 unit yang akan terealisasi penuh pada tahun 2016. (her)

Thailand Gunakan Robot Guna Standarisasi Rasa Masakan Pemerintah Thailand berencana untuk menstandarisasi rasa masakan khas Thailand yang dijual oleh restoran-restoran di luar negeri. Menu makanan yang disajikan harus lulus tes rasa yang akan dilakukan oleh robot.

“Kami sedang mengembangkan robot-robot yang nantinya bisa mengetes rasa masakan yang sebelumnya telah dibuat standarnya,” kata jurubicara National Innovation Agency (NIA), yang diminta pemerintah untuk mengembangkan robot-robot tesebut. NIA menemukan bahwa banyak masakan Thailand yang disajikan di luar negeri, baik di restoran yang berdiri sendiri maupun bagian dari hotel, menyimpang dari aslinya. Menurut Dr. Krit Chongsrid, pengembang robot, bagian tersulit dalam membuat robot tersebut adalah bagaimana menyelaraskan antara analisa bau dan rasa. Ia

mengatakan saat ini kemampuan robot telah meningkat dengan kemungkinan salah hanya 5%-10%. Robot pertama dinamai e-Delicious tersebut memiliki hidung elektronik dengan 16 sensor gas dan lidah elektronik yang dapat membedakan rasa manis, asam, pahit dan rasa lainnya. Robot kedua dinamai ESenS yang ukurannya sebesar printer. Ia akan membandingkan contoh makanan dengan database dari 11 resep masakan Thailand yang telah disetujui oleh pemerintah, diantaranya Tom Yum Kung dan Golek Chicken Sauce. Di masa mendatang database tersebut diharapkan bisa bertambah sampai 100 resep.

The President Post THE SPIRIT OF INDONESIA. Inilah Calon Menteri Kabinet Jokowi dari Parpol

Recommend Documents