PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
BAB 3 KERANGKA EKONOMI MAKRO DAI\ PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
PR,ESIDEN REPUBLIK INDONESIA
BAB 3 KERANGKAEKONOMIMAKRO DAIY PEMBIAYAAI\ PEMBANIGUNAIV
Ketangka Ekonomi lvlakro dan PembiayaanPembangunanpada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2009 membed gambatankondisi ekonooi makto tahun 2007, petkiraan ahun 2008, sasatan-sasatan pokok tahun 2009, serta kebutuhan pembiayaan pembangunau yang dipalukan. Sasarantahua 2009 tersebut'dicapai melalui betbagi kegiaan dan kebiiakanpembaagunansesuaidenganpriodtasyang digarislan-
A. KONorsI EKoNoMI Mano
Terrux
2OO7DAI{ PERIqRAAN TAHI'N 2OO8
Kondisi ekonomi malro tahun 2007 dan perkiraannyatahun 2008 dapat didngkag sebagaibedkur Pertama,momentufiI pertumbuhaa ekonomi dalatn tahun 2007 dan triwulan I/2008 tetap tetiaga.Datam tahrm 2007, ekonomi tuhbuh 6,3 persen,lebih tingsi dad tahrn 2006 (5,5 persen) didoroog oltih iavestasiy^g meoingkat,kematnFuanekspot bamng dan iasa y^ng teLj^ga, serta daya beli masyaakat yang semakin baik. Sejak triwulan III/2007, investasi berupa penbentukan neodal rctap bruto meniogkat dua Aiglt serta konsumsi masyatakattumbuh lebih dari 5 pelsen.Dalah keselwuhantahun 2007,peneiimaanekspot nonmigasmeningkat15,5petsen. Momentum pertumbuhan terui letlaniut pada tdwulan I/2008. Dalzm ftiwulan I/2008; ekononcitumbuh 6,3 persen (y-o-y) didorong oleh ekspor batang dan jasa serta pembentukan modal tetap btuto yang meningkat 15,0 petsen drn 13,3 pe$en serta ditopang oleh koosumsi masyatakatyaag neningkat 5,5 petsen (y-"-y). Pada ttiwulan I/2008, penedmaanekspot nor''tnig"smeningkat2d8 petsen(v-o-y). Kedua, kualitas pertumbuhan ekonomi membaik. Pada bulan Maret 2007, iuxlah penduduk miskin meilrrun menjadi 37,7 iuta. onng (.6,6 persen) atau bednuang 2,7 julo dibandingkan Matet 2006. Dalam Agushrs 2006 - Agustus 2007 tercipta lapaogankerja baru bagi d5 juta orang sehinggapeflgangguranterbukab.enurun dad 10,9juta onag (10,3 persen)menjadi 10,0juta orang (9,1persen).Momentum petumbuhan ekonomi yang tetap teqag?pada tdwulan I/2008 menurunkanlebih lanjut penganggwante$uha. Dalam bulan Februad 2008, pengaagguran tetbuka menurun menjadi 9,4 iata orang (8,5 persen). Kemamp"an ekonomi untuk menciptqkan lapanga! keria dan mengurangi penduduk miskin ditingkathaflpada tahua 2008.
I.3-1
PRESIDEN FIEPUBLIKINDONESIA
seiak pfuh kedua tahun 2007, petekonomianIndonesia dihadapkanpada tiga . 5:F geiolak e$tem1l raitu barg minyaknentah dunia dan udg," io-oeiti a,.;; 3eorngkltnya dad ktisis..subpd-. noagrg" di As, sefta melamb"6y" p"ttrmt"u"i 4*y",.da1qnak ekonomi AS. Besamya tesilo dati geiobk Gternal tenebut meaontot tangk"h-langlr"h i*gk" pendek y*g h""ot ait"mpnU ritt" penyesuaian-peayesuaian yaag harus dilalukan dalam-rangka--."qm*Frp"-b""g"n"nitermasuk AfB\i zoog d""g"; perobahanyaig dilakukan peda asvd-asraltahua 2009 Dengan rnempethitungkant"si[o gejolak y-angcukup besaq sasatanpertumbuhaneko-nomitahun 2008-dalam "t"t"toi tahun 200g "*A-i*a disesuaikar dari-6,8petsermenjadi petsen. Meningkatnya harga minyak mentah dunia !,4 yang dalam keseluuhan tahun?90-8diperkiiakan lebih dnggi aat s"eUAumaya sertatekanan yang beiat b9g9tensi leffi mempedamb"t p+triltot"o ekonomi Dalanr tahun i1q1si 2008, ekonomi diperkiralrantumbuh 6p petsen. t"t"p t_TF" dari tekaaan ekstetnal yang meningkar _ -Keerrpa! stabilitas *^:l:d D,lam keseluuhan tahuo 2007, tata+aaou t *"t rupiah mencapainp s.i+o"pa aor"i as atau nenguat-0,3 persen dibandingkantihun sebdumnya;t4u Lflasi t"t1^g" sebesar6,6 petsen' telatif sar"o dengan tahun 2006; serta cadansaodwisa meningkat"menjadi USb 56,9 fiitAt, atau bertanbah USD 74,3 tr,ili^t diban"dingkant"hon ,.belomny". Dalam smFat bulan petama 200_&hargakomoditi duuia ylng meningkat.me-t.ti trU"*o lahln yang cukup besat terhadap inflasi.di dalam neged pai"i"t"n ala zooa, l"n J t:?1"" (r-9-r) m.""1pai 9,0 persen.Delsaf ptogt"m stabilisasihatga kebo;h;[" pokok oleh kebijakan moretet yang berhak-hit! Iaju i.flasi keseluohan t"r.ni zoog +.d"I"t$ diupayakantetap tetkendali EKoNotvtDuNra Dalarn keselutuhantahun 2007, ekonomi dunia ttrmbuh 4,9 persen;sedikit lebih rendah dari-tahrur2006 (5,0 persen).Ekonorni Asia tetap sebagaip"aggi"k ekonomi d""i, d*g"; tumbuh sekiat 9,6 petsen;sedangkanregara-negara-";" r.*yi tumbuh 2,6 petsen. -ekstemalDrtm setnester rr/2007, ekonomi duda dihadapkan pada dL" gejolah yair.u mem4gkatnya hatga ftinyak menah dunia dan komoditi arinia-talnnya, ldsis subp'rde AS y""g be4rengatuhprha&p stabilitaskeuanganduaia,'serta melanbatnya Tttg"g" f ek-onomiAS. Ketiga tesiko eksternaltetsebutmempedambatpetumbuhan ekonomi durria tahun 2008. . Dalarn bulan Juli 2O07,stabilitaskeuaagandunia mengalamigejolak dipicu oleh krisis subprime mortgage AS. Ruatuhnya pasar sub-ptime -oitg"g" di'd.dil se.ikrt paJa pertengahanJuli 2007 telah menimt rrk^n gejolak y"ng l*Jtlh^dap pasar modal gtol"1. Indeks-sa-hamDow Jo-n1syang sebelun:nya-"t."pJ bbih dari r+.obo sempar-lrorot menjadi di barxzah72.000dalah bulanJanuati dao Matet 2008 dalampenutupan hadannya. Penunrnan indeks saham tetsebut selanjutnya beqpengaruhtethadap ina"ks saham di
t.3,2
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
berbagai flegarv. Dalam nngka mengurangi meluasnya dampak kdsis subprime mottgage tersebut, bank sentral AS dan beberapa bank sental di negata maju menempuh langkah pengamanan baik melalui bantuan likuiditas dan penurunan suku bunga. Tetakhfu, bantuan likuiditas sekitar USD 30 miliar dibedkan untuk menyelamatkan Beat Stetns dari kerugian yang dialami Rendahnya kualitas kredit perumahan di AS telah berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi AS. Sejak trirvulan II/2006, investasi residensial di AS terus tumbuh negatif hingga menrrrun menjadi 21,2 petsen pada triwulan I/2008. Dalarn keseluruhan tahun 2007, ekonomi AS tumbuh 2,2 percen,lebih rendah dibandingkar r^ta-rata tiga tahun sebelumnya yang tumbuh 3,5 persen per tahun. Pada triwulan I/2008, ekonomi AS tumbuh 2,5 persen (y-"-y) dengan kecenderungan perringkatan konsumsi tumah t^ngg y^trg melambat serta penurunan investasi residensial yang makin besar. Unnrk mencegah' ekonomi AS dad kemungkinan tesesi pada tahun 2008, kebijakan ekonomi AS diatahkan pada dua langkah pokok yaitu mengamankan sektor keuangan tetmasuk petbankan dengan penurunan suku bunga serta membed stimulus fiskal dalam rangka mendorong ekonomi. Dalam kaitan itu, suku bunga Fed Funds diturunkan secata bertahap d^i 5,25 persen pada bulan Agustus 2007 hingga menjadi 2,00 petsen pada akhir bulan April 2008 dan stirnulus fiskal sebesatUSD 1.62mthar dibetikan untuk menopang konsumsi masyatakat. Pertumbuhan ekonomi dunia yang unggl sejak tahun 2004 meningkatkan petmintaan terhadap komoditi dunia termasuk energi.Har:g;- minyak mentah dunia dan komoditi dunia lainnya seczrr^bertahap meningkat. I(risis subprime mortgage dan rnelemahnya nilai tukat dolar AS mengakibatkan likuiditas global yang bedebih beralih pada pasar komoditi, terutama minyak mentah, dan memberi tekanan spekulasi yang besar terhadap peningkatan hatga komoditi dunia. 2008 meningkat 46,8 persen Indeks harga komoditi dunia pada bulan Aptil dibandingkan bulan yang sama tahun 2007 (y-o-y) [MF, pri-ary commodity price, Mei 2008]. Rata-ntahatga spot miriyak mentah West Texas Intermediate (WTI) hingga empat bulan pertama tahun 2008 mencapai USD 101,7 per barel dan dalarn paruh pefi^m^ bulan Mei 2008 mencapai USD 122,0 pet barel. Dalam keseluruhan tahun 2008,hatga minyak mentah WTI diperkfuakan sekitar USD 110 per barel @IA, Mei 2008). I(enaikan harga komoditi yang tinggi ini telah memberi tekanan inflasi global yang tings bagi semua flegata". Dalam rangka mengendalikan tekanan inflasi ini, kebiiakan morieter pada banyak negara mulai betalih ke arah yang ketat dengan meflaikkan suku bunga. Ketiga geiolak ekstetnal tetsebut pada gilfuannya akan mempengaruhi peftumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2008. Dalam tahun 2008 ekonomi dunia diperkirakan hanya tumbuh 3,7 persen, lebih lambat dari tahun 2007 (4,9 persen) dengan ekonomi AS yang hanya tumbuh 0,5 petsen (IMF, World Economic Oudook, Aptil 2008). Poll of the
ra I.J-J
a
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Forecaster rnemperkirakan ekonomi AS dalam keseluruhan tahun 2008 tumbuh 1,1 petsen (fhe Economist, Mei 2008). MONETER, PBRnaNrc,r,N,DAN PasaR Mooal. Tekanan eksternal betupa tirggoy" hatga komoditi dunia dan meluasnya dampak krisis subptime mortgage di AS beryengaruh pada stabiJitas ekonomi di dalam negeti. Dengan kebijakan moneter yang bethati-hati, ptogram stabilisasi hatga kebutuhan pokok, serta pengamanan sektot keuangan di dalam negeri, stabilitas ekonomi dapat drjaga. Sampai dengan lirna bulan pettama tahun 2007,tata-ratahanan nilai tukar rupiah relatif stabil pada rentang Rp 9.000 - Rp 9.200 pet dolat AS. Dalam bulan Mei 2007 te{adi penguatan nilai tukat rupiah tetutama didorong oleh arus modal jangka pendek dalam bentuk investasi portfolio. Dalam bulan JuIi 2007 hingga akhir tahun 2007, nilai tukar tupiah berfluktuasi oleh pengatuh rambatan krisis subprime mortgage di AS. Langkahlangkah unfuk mengamankan sektor keuangan dan pelaksanaan kebijak^n rnonerct y^ng berhati-hati dengan penurunan suku bunga Fed Funds yang terus bedanjut, mampu meniaga kembali stabilitas nilai tukat rupiah. Nilai tukar rupiah kembali stabil pada renrang Rp 9.000 * Rp 9.200 pet USD dan dalarn keselutuhan tahun 2007, rata-nta hanan nlai tukat rupiah mencapai Rp 9.140,- pet dolar AS, atau menguat 0,3 persen dibandingkan tahnn 2006. Dalarn empat bulan pettama tahun 2008, tata-rata hattan nilai tukar rupiah sebesarPtp. 9.246 dengan trend tetap teriagapada rentang Rp 9.000 - Rp 9.300 per USD. Nilat tukar rupiah yang telatif stabil hi4gga sernester I/2007 berperan dalam menjaga laiu inflasi. Sampai pettengahan tahun 2007 lEainflasi terkendali dan dapat ditekan menjadi 5,8 petsen (y-"-y) pada bulan Juni 2007. Meningkatnya harga. kornoditi dunia seiak petengahan tahun 2007 mendorong kembali laju inflasi. Dalam tahun 2007, indeks harga p^ng n dunia meningkat sebesar27,7 persen (IMF commodity price) .Pada.bulan lomoditi Desembet 2007, harga gandutn, kedelai, minyak kelapa sawit, dan beras di pasar dunia meningkat beturut-turut sebesat 80,4 persen;73,9 percen; 67,2 persen; dan 22,2 persen (yo-y). I(enaikan ini terus bedanjut hingga erpat bulan pefiarrr tahun 2008. Daiam bulan April 2008, harga keempat komoditi tersebut meningkat berturut-turut 720,9 persen; 79,0 pe$en; 702,2 petsen; dan 77,8 persen (y-"-y). Dalarn bulan April 2008, harga gandum dan gandum, kedelai, dan minyak kelapa sawit melunak; sedangkan harga b"rrs rneningkat nngg. Dalam keselutuhan tahun 2008, harga komoditi dunia, termaiuk minyak mentah dunia, diperkirakan tetap tinggi. Dalam tekanan resiko eksternal yang rneningkat sejak semester II/20O7,laju inflasi tahun 2007 dapat dtiaga sebesar 6,6 persen, relatif sama dengan rahun 2006. Meningkatnya harga komoditi dunia pada empat bulan pefiamz- tahun 2008 membed tekanan bagiiflflasi di dalam negeri. Dalam bulan April 2008, laju inflasi tahun kalendet (y-t-d) mencapai 4,0 petsen dan laju inflasi setahun (y-"-y) meningkat menjadi 9,0 persen.
r.3-4
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Nilai tukar rupiah yang relatif stabil dan I-{u inflasi yang tetkendali dalam tzhun 2007 memberi ruang bagi penurunan suku bunga dt dalam negeri. Secata bettahap suku bunga acuan (BI rate) diturunkan sebesar 175 bps dan9,75 persefl pada akhir tahun 2006 meniadi 8,00 persen pada bulan Desember 2007. Meningkatnya tekanan inflasi seiak bulan Desember 2007 menuntut kebijakan moneter yang berhati-hati guna memandu penurunan ekspektasi inflasi. Suku bunga acua:rryang tetap dipertahankan 8,00 persen sampai bulan April 2008 mulai ditingkatkan pada bulan Mei 2008 menjadi 8,25 persen. Dengan program stabilisasi harga kebutuhan pokok masyarakat didukung oleh kebiiakan moneter yang berhati-hati, laju inflasi dalam keseluruhan tahun 2008 dtupayakan tetap tetkendali. Suku bunga deposito dan kredit mengikuti suku bunga ^cu n. Pada bulan Desember 2007, suku bunga deposito 1 dan 3 bulan menurun menjadi 7,2 petsen dan7,4 petsen dari 9,0 percen dan 9,7 persen pada bulan Desember 2006. Penurunan suku bunga ktedit berjalan lebih lambat. Pada bulan Desembet 2007, suku bunga kredit modal ke{a, ktedit investasi dan kredit konsumsi masing-masing menutun menjadi 13,0 petsen; 13,0 persen; dan 76,1,percen da..i1.5,7 pefsen; 15,1 persen; dan 17,6 pefsen pada bulan Desember 2006. Menurunnya suku bunga dan membaiknya ekspektasi terhadap petekonomian mendorong penyalwan kredit perbankan. Dalam tahun 2007, penyalwan kredit perbankan mencapai Rp 995,1 triJiun, bertambah Rp 208,0 ftiliun atau meningkat 26,4 pefsen dibandingkan posisi akhir tahun 2006. Kenaikan kredit telatif berimbang af,Ltar^ktedit irn'etasi, modal kerfa, dan konsumsi dengan peningkatan berturut-turut 23,4 persen, 28,3 persen, dan 24,9 persen dibandingkan periode y^ng sama tahun sebelumnya. Perkembangan ini terus bedanjut hingga triwulan I/2008. Dalam bulan Maret 2008, posisi kredit perbankan mencapai Rp 1.029,2 triliun atau meningkat 29,5 persen dibandingkan ratio Q-DF.) bulan yang sama tahun 2007 (y-o-y). Dengan perkembangan ini, loan+o-deposit pada bulan Februad 2008 mencapat 67,9 petselr. loan. Meningkatnya penyaluran ktedit perbankan diiringr oleh menunumya non-perforrning Pada bulan Desember 2007, NPL menruun menjadi Rp 40,0 triiiun, atau berkuang Rp 7,5 tdliun dari bulan Desember 2006. Selanjutnya dalarn bulan Matet 2008, NPL menunrn menladi Rp 38,3 triliun (3,7 persen). Secara keseluuhan futgri intetmediasi petbankan betlatanlebih baik didukung oleh kepercay^ flm^sy^takat terhadap petbankan yang kuat. Stabilitas ekonomi yang terjaga, perkemb^rLgan pasar modal global yang dinamis, dan ekspektasiyang baik terhadap ekonomi dalam negeri telah mendorong kinerja butsa saham. Indeks Hatga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia @EI) menembus angka 2.000 pada bulan Mei 2007 dan terus meningkat hingga mencapai 2.348,7 pada akhit bulan Juli 2007. Gejolak butsa saham global berpengaruh terhadap Butsa Efek Indonesia. Langkah-langkah untuk menjaga stabilitas ekonorni menguatkan kembali kepercayaan
I.3-5
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
tethadap pasat modal. Indeks Hatga Saham Gabungan di BEI pada al
t.3-6
REPUJSFS''SSU*.t,^ surplus ner^caftansaksi berjalan pada keselutuhan tahun 2008 diperkirakan mencapai USD 71,,4mthar; lebih tinggi dari tahun 2007. Neraca modal dan finansid,pada tahun 2008 dipetkirakan te{aga dengan meningkatnya investasi jangka panjang, teriaganya investasi jangka pendek, serta menumnnya defisit investasi lainnya. Investasi langsung asing (neto) diperkirakan mencapai surplus USD 2,5 miliar dengan meningkatnya iklim investasi di dalam negeri. Investasi potfolio pada tahun 2008 diperkirakan mengalami surplus USD 4,6 mlla; dengan upaya mengruangi penetbitan SUN, SBI, dan obligasi internasional. Sedangkan investasi latnnya mengilami defisit USD 7,1, t'n1hal..Dengan perkjraan tersebut, rretac^ modal dan finansial pada. tahun 2008 diperkitakan mengalami surplus sebesar USD 0,2 miliat. Dalam keseluruhan tahun 2008, cadangan devisa diperkirakan mencapai USD 68,5 miliar atau cukup untuk rnemenuhi kebutuhan 6,0 bulan impor. EUANGAN NecaRA. Dalam tahun 2007, kebijakan fiskal diarahkan untuk memberi K doiongan pada perekonomian dengan tetap menjaga terkendalinya defisit ^flggamn.Belanja negat^ yang terdiri dari belanja pemerintah pusat dan belanja ke daerah meningkat menjadi Rp 757,2 triliun atau naik 13,5 persen dibandingkan tahun 2006. Kebiiakan belar\a pemedntah pusat diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyatakat dalam bentuk belanja pegawai dan barang, mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan inftasuuktur dasar, melindungi hajat hidup masyankat dalam bentuk subsidi yang lebih terarah, memenuhi pembayaran utang baik dalam mauprrr luat neged. Adapun kebijakan belanja ke daerah diarahkan untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasidan membiayai kegiatan-keggatankhusus yang merupakan urusan daesh darr sesuaidengan prioritas nasional. Penerimaan fleg ra diarahkan terutama untuk menggali sumber penerimaan dalam negeri baik penerimaan pajak maupun penerimaan bukan pzjak. Pad* tahun 2007, penerimaan pajak meningkat menjadi Rp 491,8 triliun ataa naik 20,2 persen terutama didorong oleh pajak dalam negeti yang meningk^t 1.8,9petsen. Adapun penedmaan bukan pajak tutun sebesar 5,3 persen terutama didorong oleh rendahnya lifting minyak bumi dibandingkan target APBN-P. Dengan petkembangan ini, def,sit aflggm^n pada tahun 2007 dapat dtjaga sebesarRp 48,8 tnliun atau 1.,3persen PDB. Pada tahun 2008, kebifakan fiskal tetap diatahkan untuk memberi stirnulus kepada perekonomian dengan rnenjaga ketahanan fiskal. Berbagai vpaiyauntuk menjaga ketahanan dan kesinambungan fiskal dalam rangka pengamanan APBN Tahun 2008 dilakuk^n atrtar:a tain: (1) optimalisasi pendapatan negaxz-yang betsumber dari sektot perpajakan, PNBP, poliry meawrej; maupnn dividen BUMN; (2) penggunaan dana cadangan APBN Qvntingenry (3) penghernatan dan penajaman pdodtas belanja l
t . 3- 7
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
(7) penerbitan obligasi/SBN dan optimalisasi pinjaman program; (8) pengu^ngan beban pajak dan bea masuk atas komoditas pangan strategis; serta (9) penambahan subsidi Pangan. Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang APBN Tahun 2008, APBN Tahun 2008 mend^p^t teka;fl^fl y^flg saflgat berat baik internal maupun eksternal. Perlambatan peftumbuhan ekonomi global sebagai akibat dari kdsis sektor petumahan di Amerika Serikat, naiknya harga minyak mentah di pasar dunia dan harga komoditas p^rLg rr dunia, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Sedkat, penurunan lifting minyak bumi menjadt92T ribu batel per hari atau lebih tendah 107 ribu barel pet hari dibandingkan target APBN 2008 (1.034 ribu barel perhad), menuntut dilakukannya perubahan APBN Tahun 2008 dan telah ditetapkan dalam bulan April2008. Betatnya tekanan eksternal dan internal tenebut diatas, rnendorong untuk dilakukannya petubahan dalam APBN tahun 2008. Perubahan tersebut diantannya: (i) perubahan asumsi dasar untuk memberikan sinyal yang tepat kepada publik; (ii) sejalan dengan perubahan asumsi dasar tetsebut mendorong perubahan besaran APBN; (iii) paket kebijakan stabilisasi hatga (?I(SH) untuk mengantisipasi kenaikan harga minyak dan pangan dunia; (iv) dilakukannya pemotongan tethadap ^nggar:^n belanja I{ementerian /Lembaga sebesar ratarata 70 pe$efl; (v) penyediaan dana cadangan sebesar Rp 8,3 triliun untuk mengantisipasi kenaikan hatga mrnyak hingga ke USD 100 per barel dan volume konsumsi BBM bersubsidi. Apabila dana cadansan tersebut tidak mencukupi, Pemedntah dibed keleluasaan untuk mengambil langkahJangkah pengarn n^fl APBN lebih laniut. Sesuai dengan APBN-P Tahun 2008, pend^p^tan neg t^ dan hibah diperkirakan mencapai Rp 895,0 triliun atau 20,0 persen PDB, lebih tinggr Rp 1,73,6 triliun dibandingkan dengan sasaranyang ditetapkan dalam APBN 2008 sebesar Rp 781,4 triliun ^ta.u 17,4 persen PDB. Peningkatan tersebut terutarna didorong oleh peningkatan penerimaan neg r^ bukan pajak khususnya penedmaan minyak bumi dan gas alam serta peningkatan dividen BUMN. Sementara itu, belanja negat^ dipetkfuakan rnencapai Rp 989,5 triliun ataa 22,7 persefr PDB, Iebih ti"SS Rp 134,8 triliun dibandingkan dengan ^rrggatun belania negar:a yadLg ditetapkan dalam APBN 2008 sebesarRp 854,7 tdliun ataw 79,7 persen PDB. Peningkatan aflgg t^rL belanja yang cukup signifikan tetsebut terutama disebabkan oleh beban belarla subsidi yang mencapai Rp 234,4 tnhun atau 5,2 persen PDB, meningkat Rp 136,5 tdliun atau \39,4 persen dari alokasi belanja subsidi yang ditetapkan dalam APBN 2008 yang sebesarRp 97,9 tdliun ata.u2,2persen PDB. Perkembangan penerimaan dan belanja flegar:z-di atas, mendorong peningkatan defisit angg r^fl dalam APBN-P Tahun 2008 sebesat 0,4 persen PDB atau meningkat dai 7,7
r.3-8
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
percen PDB menjadt 2,7 persen PDB. Selanjutnya stok utang pemerintah diperkirakan sebesar32-34 petsen PDB. Setelah diundangkannya Undang-undang APBN Petubahan tahun 2008,hatga minyak mentah di pasaran internasional terus mengalami kenaikan dan mencapai tingkat lebih dari USD120 per barel pada paruh pertama bulan Mei 2008. Tingginya hatga minyak mentah dunia tersebut dan admya perbedaan hatga BBM dalam negeti dengan luat negeri yang semakin tiogg berpotensi memicu kenaikan konsumsi BBM bersubsidi. I(eadaan ini akan meningkatkan beban subsidi energi yang selanjutnya berdampak terhadap kenaikan defisit arrgg^t^n. Dengan kecenderungan hatga minyak mentah yang tinggi tersebut, Pemerintah telah menyusun rencan pengamanan pelaksanaan APBN-P 2008 untuk memulihkan kepercayaan masyankat dan meniaga momentufir pertumbuhan ekonomi, serta melindungi masyankat miskin. Dengan berbagai langkah tersebut, gambzran penerimaan negan dan hibah pada tahun 2008 diperkfuakan menjadi Rp 937,8 triliun (20,1 petsen PDB) atau meningkat sebesar Rp 42,8 triliun. Peningkatan tetsebut wtamanya didotong oleh peningkatan penedmaan bukan pajak sebesarRp 35,2 triliun. Sementara itu, belanja neg r^ diperkirakan sebesar Rp 1.020,1 triliun Q1,,9 persen PDB) atau meningkat sebesarRp 30,6 triliun. Dengan demikian, defisit APBN pada tahun 2008 diperkfuakan sebesar 1,8 persen PDB. P ERTuI,TBUHANEKoNOMI. Stabilitas ekonomi yang membaik dari gejolak tahun 2005 serta langkahJangkah y^ng diternpuh untuk mendorong kegiatan ekonomi mamPu memulihkan kembali momenrum pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2007 petekonomian tumbuh sebesar6,3 persen lebih tinggr dad tahun sebelumnya (5,5 petsen). Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2007 terutarna didorong oleh irn'estasi berupa pembentukan modal tetap bruto PMTB) dan ekspor batang daniasa yang rnasing-masing tumbuh sebesar9,2 persen dan 8,0 persen. Sejak semester II/2007, investasi berupa pembentukan modal tetap bruto tumbuh dua digit dibandingkan semester II/2006. Sementara itu, konsumsi masyarakat tumbuh sebesar 5,0 persen dan konsumsi pemedntah meningkat sebesar 3,9 persen. Dari sisi ptoduksi, pertumbuhan ekonomi pada ta};.tn 2007 terutama didorong oleh sektor industri pengolahan terutama nonmigas yafrg tumbuh sebesar5,2 persen dan sektor tersier terutama pengangkutan dzn telekomunikasi; listrik, gas dan air bersih; serta konstruksi yang masing-masing tumbuh sebesat 14,4 persen; 70,4 persen, dan 8,6 persen. Adapun sektor pertanian serta pertambangan dan penggalian tumbuh sebesar3,5 persen dan 2,0 persen. Dalam tdwulan I/2008, mornentum petumbuhan ekonomi tetap tetjaga dengan pertumbuhan sebesar 6,3 petsen (y.o-y). Dari sisi petmintaan, pertumbuhan ekonomi triwulan l/2008 terutama didotong oleh pembentukan modal tetap bruto serta ekspot banngdan jasa yang meningkat 13,3 persen dan 15,0 persen serta ditopang oleh konsumsi masyarakat yang tumbuh 5,5 persen (y-o-y). Dati sisi ptoduksi, pemumbuhan ekonomi
r . 3- 9
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
terutama didorong oleh sektot pettanian dan sektot tetsier yang tumbuh 6,0 persen dan 9,0 petsefl (y-"-y).Adapun sektot industri pengolahan terutama nonmigas tumbuh 4,6 persen setta sektor pertambangan dan penggalian tumbuh negatif 2,3 persen (y-"-y). Tekanan ekternal yang berat betupa harga komoditi termasuk minyak mentah yang meningkat titgg, masih betlanjutnya pengaruh lanjutan dari subpdrne mortgage, dan peilanb*tan ekonotni AS menuntut perubahan sasaranpertumbuhan ekonomi tahun 2008 dari 6,8 persen menjadi 6,4 persen yang kemudian disesuaikanlag1menjadi 6,0 persen. Dari sisi pengeluatan, investasi setta ekspor barang dan jasa tetap didotong sebagai penggerak petekonomian dengan pettumbuhan rnasing-masing sebesar 11,4 petsen dan 10,5 persen. I{egiatan ekonomi yarrg didukung oleh langkah-langkah untuk rnenstabilkan hxga kebutuhan pokok masyatakat dipetkirakan meningkatkan konsumsi masyankat dan pemerintah masing-masing sebesar 4,7 persen dan 4,5 persen. Sementara itu impor barzitg dan jasa diperkirakan meningkat 13,0 persen. Dari sisi produksi, pettumbuhan ekonomi ,p61 digerakkan oleh industri pengolahan nonmigas yang diperkitakan tumbuh 5,5 petsen seiring dengan petbaikan iklim investasi dan meningkatnya ekspot; sektot pertanian yang rneningkat 3,5 persen; serta sektor pertambangan dan penggalian yang tumbuh 2p petsen. Sedangkan sektot tersier yang meliputi listrik, gas, dan air bersih; konsttuksi; perdagangan, hotel, dan restotari; pengangkutan dan telekomunikasi; keuangan, real estat, dan jasa perusah^ fl; sett^iasa-jasa diperkirakan tumbuh berturut-turut sebesar7p persen; 7,2 persen;6,9 persen; 13,7 persen; 7,4 persen; sefia 5,7 persen. P ENGANGGURANDAN I(eN,ItsKrI\raN.Momentum pertumbuhan ekonomi ylrng terjaga pada tahun 2007 tel^h menciptakan lapangan keria yang cukup besar dan sekaligus menurunkan penganggu.ran tetbuka. Dalam bulan Agustus 2006 hingga Agustus 2007 telah tetcipta lapangan ke{a bagi 4,5 jutz otang sehingga peflgangguran tetbuka menurun dari 10,9 juta orang (10,3 persen) menjadi 10,0 juta oraflg (9,1 persen). Dalam bulan Febtuari 2008, pengariggrilan terbuka memrtun menjadi 9,4 iuta or^t7g (8,5 persen). I(ernampuan ekonomi untuk menciptakanlapangankerja dan mengurangi penduduk miskin yang masih be{umlah 37,2 juta jiwa (l\daret 2007) ditingkatkan pada tahun 2008.
B. LTNcTTTNGAN EKSTERNAL DAN INTERNAL
TeITuN
2OO9
I(ondisi ekonomi tahun 2009 akan dipengaruhi oleh lingkungan eksternal yang diperkfuakan lebih baik dari tahun 2008. Pertana, hatga komoditi dunia termasuk minyak mentah dipetkfuakan akan melunak. Peningkatan ptoduksi baik OPEC maupun nonOPEC, respon produksi kornoditi dunia lainnya tethadap peningkatan hatga yang tingg, serta stabilitas keuangan global yang membaik akan mengutangi tekanan terhadap harga. kornoditi dunia pada tahun 2009. Pada.tahun 2009, hatga minyak mentah lf,/est Texas
I.3- 10
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Interrzediate (S7TD diperkirakan menurun meniadi sekitar USD 103 per barel (Energy Inforrnation Adninistration, ElA, Departemen Energi AS, Mei 2008). Resiko harga minyak yang lebih ti"gg tetap adr apabrla,te{adi gangguan dalam produksi minyak menteh dufa dan memburuknya kondisi geo-politik di Timut Tengah dengan permintaan yang tetap ti"gg dari China, India, dan negata Asia lainnya didorong oleh perekonomiannya yang tumbuh pesat. kdaa, gejolak keuangan global diperkirakan mqteda. Langkah-langkah yang ditempuh oleh negara-negaramaju diperkirakan mampu memulihkan kembali sektor keuangan globd yang pada gilfuannya akan meningkatkan stabilitas moneter internasion^l yrog lebih baik dan menggetakkan kembali butsa saham global. Ketiga, perekonomian AS diperkirakan mulai meningkat sec t^ bertahap. Silodd Economic Outlook, IME, April 2008 memperkimkan ekonomi AS pada tahun 2009 tumbuh 0,6 persen, relatif sama dengan tahm 2008 (0,5 persen); sedangkan PolI of Forecasters, The Economist, Mei 2008 mempetkirakan pertumbuhan ekonomi AS pada tahun 2009 sebesar 7,7 petsen, sedikit lebih tinggi dari perkiraan tahun 2008 (1,1 persen). Dengan perekonomian Asia yang diperkirakan tetap tumbuh ti"ggt, petekonomian dunia pada tahun 2009 diperkirakan tumbuh sedikit lebih tinggi yang ptda. gjJtnnnyt tkan meningkatkan perdagangan dunia. Dalam tahun 2009, ekonomi dunia diperkitakan tumbuh 3,8 persen dengan ekonomi Asia yang tumbuh 8,4 petsen fWodd Economic Oudook, Apdl 2q08). Volume petdagangan dunia pada tahun 2009 dipetkirakan meningkat 5,8 petsen, lebih tinggi dad peningkatan tahun 2008 (5,4 persen). terhadap Adapun lingkungan internal yang diperkirakan berpengaruh positif perekonomian Indonesia tahun 2009 adalah sebagai berikut. Pertama, stabilitas keamanan dan politik yang dijaga akan memberi ekspektasi yang positif bagi berlangsungnya kegiatan ekonomi yang lebih batk. I{edua,langkah-langkahperbaikan investasi dan percepatan sektor riil yang terus dilanjutkan akan membeti dotongan lebih kuat bagi meningkatnya investasi" ekspor nonmigas, dan kegiatan sektor riil.
C. TINTENGAN
POKOK
Dengan kemaiuan yang dicapai pada tahun 2007 dan masalah yang diperkirakan rnasih dihadapi pada tahun 2008, tantangan pokok yang dihadapi pada tahun 2009 adilah sebagai berikut. EKoNoMI. Dotongan akan diberikan PERcEpAThN PentuunuHAI{ 1. MeNoonoNG pada peningkatan investasi, industri pengolahan nonmigas, serta daya saing ekspot Dalam tahun 2007, investasi berupa pembentukan modal tetap bruto tumbuh sebesar 9,2 persen, lebih tinggi dari tahun 2006 Q,5 petsen) namun masih lebih rendah dad
I . 3- 1 1
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
tahun 2004 dan2005 yar:rgtumbuh sebesar 14,7 persen dan 10,9 persen. Pada tahun 2007, industri pengolahan nonrnigas hanya tumbuh sebesar 5,2 persen, lebih rendah dari tahun 2004 yang meningkat 7,5 persen. Dalam tahun 2007, peningkatan nilai ekspor nonmigas lebih banyak didorong oleh kenaikan harga durria dibandingkan dengan volume ekspor. Beberapa kendala di dalam negeri y^ng menghambat peningkatan investasi dan ekspor serta lemahnya sektor industri pengolahan akan ditangani secata sungguh-sungguh. 2. MeupeRcEPAT PENGURANGAN PnNceNccuRAN DAN tr(eursnrNeN. Meskipun pada tahun 2007 dan awal tahun 2008, jumlah pengangguran terbuka sera penduduk yang hidup di bawah gads kemiskinan mengalami penwunan, jumlahnya masih relatif besar. Pengangguran terbuka pada bulan Februad 2008 sebanyak 9,4 jtta, omng (8,5 Persen); sedangkan penduduk yang betada di bawah garis kemiskinan sekitar 37,2 juta orang miskin (16,6 persen). Petcepatan perturnbuhan ekonomi akan didorong untuk menurunkan tingkat pengangguran y^ng mulai menruun dan mengutangr jumlah penduduk miskin yang masih besat dengan mendorong kualitas pertumbuhaflflya. 3. Mew;ece STABILITAS EKONOMI. Lambatnya pemulihan peftufnbuhan ekonomi Amerika Sedkat, gangguan ptoduksi pada komoditi energi dan pangan, serta tittggrny" likuiditas ekonomi dunia dapat menimbulkan potensi yarrg mengakibatkan gefolak eksternal yang pada gilitannya akan berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi di dalam negeri. Selanjutnya ti"ggty, inflasi di datam negeri pada tahun 2008 menuntut kebiiakan moneter yang berhati-hati untuk mengendalikan ekspektasi inflasi agar menurun pada tingkat yang memadai.
D. Anerr KnnryereNEroNour MaKRo Sesuai dengan tema pembangunan tahun 2009, kebiiakan ekonomi makro tahun 2009 diarahkan untuk PENINGKATAN KEsEJAHTERAAN RAKvAT DAN pENGURANGAN KEMTSKINAN. Pertumbuhan ekonorni yang betkualitas diupayakan dengan memperkuat daya tahan ekonomi yang didukung oleh pembangunan pertanian, inftastuktut dan energi setta dengan tetlaganya stabilitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi didotong terutama dengan meningkatkan investaii, ekspor, dan pengeluaran pemedntah serta mendorong perringkatan sektor industri pengolahan, tevitalisasi pertanian dan menggerakkan UKM. Peningkatan investasi dan ekspor dido.ottg dengan meningkatkan daya tadk investasi baik di dalam maupun di luat n.g.ri; -"ttg*"nfr hambatan prosedur petiitnan, adminisffasi peryajakan dan kepabeanan; meningkatkan kepastian hukum tetmasuk tethadap peraturan-peraturan daerah yang menghambat; serta
r.3- t2
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
meningkatkan diversifikasi pasar ekspor, mendorong komoditi nonmigas yang bernilai tambah titggt, dan penerimaan devisa dari pariwisata dan TI(I. Perhatian iuga diberikan pada upaya untuk meningkatkan investasi dalam kegratan eksploitasi dan eksplotasi pettambangan. Daya saing industri manufaktur ditingkatkan ^fltar^ lah dengan pengembangan kawasan industti khusus, fasilitasi industri hilir komoditi primet, restrukturisasi permesinan, sefta penggunaan produksi dalam negeri. Investasi iuga akan pada" sumbetdaya didorong dengan meningkatkan produktivitas dan akses UKM dengan dibedkan ekonomi terhadap perturnbuhari Dorongan produktivitas. iog" mempefcepat pembangunan infrastruktur dan penyediaan energi tetmasuk listdk. I(emampuan ekonomi dalam menciptakan laptngan ketja dan mengurangi kemiskinan dengan ditingkatkan akan iklim ketenagakeriaari Perbaikan terus didorong. bipatrit, negosiasi mendorong pelaksanaan ketenagakerjaan, menyempurnakan peraturan serta pen)'usuran standar kompetensi. Perhatian ing, diberikan pada penemPatan, petlindungan, dan pembiayaan ten g^ ke{a ke luat negeri. Pembangunan pettanian dan pembangunan perdesaan didorong melalui peningkatan ptoduksi pangan, produktivitas pertanlur secara luas, diversifikasi ekonomi pedesaan, pembaharum agrari,anasional, serta pengembangan kota kecil dan menengah pendukung ekonomi perdesaan. Upaya untuk menurunkan iumlah penduduk miskin juga alro;ndidorong oleh berbagai progmm yang diarahkan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi yang pro-rakyat miskin, memPeduas cakupan program pembangunan betbasis masyatakat, serta meningkatkan akses masyatakat miskin terhadap pelayanan dasat Disamping itu, kebutuhan pokok utamanya beras yang berpengaruh bagi kesefahtetaan masyatakat miskin akan dijamin ketetsediaannya dengan akses dan harga yang terjangkau. Stabilitas ekonomi dtjaga melalui pengamanan pasokan bahan makanan, sinkronisasi kebiiakan fiskal dan moneter, dan ketahanan fiskd. Pasokan bahln rnakanan diupayakan dengan meningkatkan produksi bahan pokok dengan penyempurnaan sistem distdbusi sehingga kebutuhan pokok nkyat dapat tersedia. Pelaksanaan kebijakan moneter yang berhati-hati serta pelaksanaan kebijakan fiskal yang mengarah pada kesinambungan fiskal dengan tetap memberi ruang gerak bagi peningkatan kegiatan ekonomi. Stabilitas ekonomi juga akan didukung dengan ketahanan sektor keuangan melalui penguatan dan pengaturan iasa keuangan, pedindungan dana masyarakat,serta peningkatan koordinasi dengan otoritas keuangan melalui jaring pengaman sistem keuangan.
E. SeseneNEroNouI MAKRoTernrN 2009 Dengan arah kebiiakan ekonomi makro di atas setta dengan memperhatikan lingkungan eksternal dan internal, sasaran ekonomi makro tahun 2009 adalah Pertumbuhan ekonomi sebesar6,4 penen dan laju inflasi sebesar6,0 pemen. Dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan stabittas ekonomi yangterjrga tersebu! pengaflggatan terbuka dan jumlah penduduk miskin akan menurun. Pengangguan terbuka dipetkfuakan tutun meniadi 7,0 -
I.3- 13
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
8,0 pemen dari angkatznketla dan fumlah penduduk miskin diperkirakan turun menjzdr 72 - 14 persen pada tahun 2009.
1. PentuunuHAN EKoNoMr DAN l(eruruHaN Irwrstesr Pertumbuhan ekonomi didorong dengan meningkatkan investasi, meniaga ekspor nonmigas, setta memberi stimulus frskal dalam batas kernarnpuan keuangan neg rL untuk menggerakkan sernua sektor ptoduksi, terutama industri dan petanian. Koordinasi antata kebiiakan fiskal, moneter, dan sektot riil, ditingkatkan untuk mendorong peranan masyarakat dalam peinbangunan ekonomi. Dalam tahun 2009, perekonomian diperkirakan tumbuh sebesar6,4 persen, lebih tinggr dibandingkan peil
2. S tenrurAs EKoNoMr Stabilitas ekonomi dalam tahun 2009 tetap dijaga, tercetmin pembayaran, moneter, dan keuangan neg ta.
I.3- 14
dad kondisi neraca
PRESIDEN REPUBLTK INDONESIA
a. NSRAcA PeMneYARAN Penerimaan ekspor tahun 2009 diperkitakan meningkat sebesar 9,3 petsen, terutama didorong oleh ekspor nonmigas y^ng naik 73,5 pefsen; sedangkan ekspor migas dipetkirakan t*,lr, 3,4 persen ^nt^tz lain katena harga minyak dunia yang menuflrn dan program pengalihan ekspor gas untuk kebutr,rhandomestik. Sementara itu impot nonmigas diperkirakan tetap tumbuh ti"gg sebesar 17,5 persen sedangkan impor migas-menurun 1.,1persen. Dengan defisit sektor iasa-jzsayang masih tetap tinggi, surplus rrera'c ,.t.rrt ftansaksi be{alan pada tahun 2009 diperkirakan menutun meniadi LISD 10,9 miliar. Seiring dengan mulai membaiknya kondisi p^sat vangdunia, netaca modal dan finansial diperkfuakan mengalami surplus sebesar USD 0,9 miliat didorong oleh meningkatnya investasi langsung asing (neto) sebesar USD 2,4 miliat, potfolio sebesat USD 6,2 miliat; sedangkaninvestasi lainnya (neto) defisit sebesarUSD 7,6 miliar. Secarakeseluuhan, surplus netacapembayaran pada tahun 2009 diperkirakan mencapai LISD 17,9 mihat dan cadangan devisa diperkirakan meningkat menjadi USD 80,4 miliar atau cukup unhrk memenuhi 6,5 bulan impor. Gambaran nera;c pembayatan tahun 2009 dapat dilihat pada Tabel III.3.
b. MoNetrn Stabilitas flet^c^ pembayaran yang terjagt, ketersediaan cadangan devisa yang meningkat, serta efektivitas kebifakan mofleter yarlg semakin baik al
c. I(nueNceN Necene Kebiiakan fiskal tahun 2009 diamhkan untuk memberikan dorongan terhadap perekonomian dengan tetap menjaga langkahJangkah konsolidasi fiskal yang telah dilakukan selama ini. Dalam tahun 2009, penerimaan negara dan hibah dipetkfuakan mencapai 19,5 - 19,8 persen PDB, terutama didukung oleh penerimaan perpaiakan sebesat 73,7 - 14,1 persen PDB dan penedmaan bukan paiak sebes^r 5,7 - 5,8 persen PDB.
r . 3- 1 5
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Sementara itu, belanja flegurl- diperkirakan sebesar 27,0 - 21,8 persen PDB. Dengan besatnya dorongan fiskal ke daetah, keselarasanprogram-program pembangunan di daerah dengan program priodtas nasional pedu terus ditingkatkan untuk mendukung pencapaian sasatall nasional. Dengan petkiraan penerimaan dan pengeluamn tersebut, ketahanan fiskal tetap tetjaga". Defisit APBN tahun 2009 drupayakan sekitar 1,5 - 2,0 percen pDB, diturup oleh pembiayaan dalam neged dan pernbiayaan luar negeri. I(etahanan fiskal yang terjaga frya tetcetmin dari stok utang pemedntah yang memrrun menjadi 32,0 - 34,0 percen PDB pada tahun 2009. 3. PnNceNccuRAN
DAN I(eMrsrilNAN
Dengan petumbuhan ekonorni yang lebih tirgg, stabilitas ekonomi yang tetjaga, serta berbagai kegiatan pembangun^n y^rrg diatahkan untuk mengurangi iumlah penduduk miskin dan pengangglran, jumlah penduduk miskin dan penganggrran terbuka menumn. Pada tahun 2009 jurnlah penduduk miskin diperkirakan truun menjadi 10 - 11 persen, sedangkan tingkat penganggutan terbuka diperkirakan turun menjadi 6,5 - 7,5 percen dad angkatan ke{a.
4. I(enryereNSunsror Sesuai ^m^n^t pasal 33 dan 34 LTndang-undang Dasat 1945, pemerintah waiib menjamin kehidupan fakfu-miskin, anak-anak terlanta4 mengembangkan sistem jadngan sosial, serta memberdayakan masyxakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan mattabat kemanusiaan. Dengan demikian pemerintah perlu menye.tiakan bantuan yang dibutuhkan antatl- lun transfet tunai, barang dan jasa seperti jaminan tersedianya kebutuhan Pangan, kesehatan dan pendidikan, subsidi yang ditujukan untuk meringankan beban masyatakat dalam mencukupi kebutuhan dasatnyz, serta subsidi untuk menjiga agar produsen mampu berproduksi, khususnya yang merupakan kebutuhan dasar mrryarak"t, dengan hxgz terjangkau. Dalam menialankan amarart konstitusi tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi dengan ptopotsi yang cukup besar dalam keseluruhan belania flegata. Pada-tahun 2007 teahsasirasio subsidi tethadap belanja flegarl. mencapai 19,8 persen; atau 4,0 persefl dari PDB. Sernentara itu, pada APBN-P tahun 2008 rasio subsidi terhadap belanja r.g*" diperkimkan sebesar23,7 petsen ata:u5,2 persen dari pDB. Subsidi tenebut terbagr atas berbagai jenis, yaitu: ^. Subsidi Pangan, dalam bentuk penyediaan dana untuk penerapan hatga pembelian gabah dan beras oleh pemerintah (FIPP) dan penyediaan beras mwah untuk masyarakat miskin (R.askin); b. Subsidi Pupuk, dalam bentuk penyediaan pupuk murah untuk petani;
I.3- 16
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
c. Subsidi BBM, dalam bentuk penyediaan BBM dengan hatgz lebih mutah, baik untuk konsumen mauPrur produsen tettentu; d. Subsidi Listrik, dalam bentuk penyediaan listrik murah, baik untuk konsumen mauPun produsen tertentu; e. Subsidi Bunga Kredit Program, dalam bennrk penyediaan bunga di bawah bunga pasar untuk menunjang pencapaian program tertentu, sepetti Kredit Ketahanan Pangan (KKP), Kredit Koperasi Primer untuk Angota (KKPA), Iftedit Kopetasi, Kredit Kepemilikan Rumah Sederhana (KKRS), Kredit Kepemilikan Rumah Sangat Sedethana (KKRSS), dan Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan; f. Subsidi Benih, dalam bentuk penyediaan benih unggul untuk padi, kedelai, iagung hibrida, jagung komposit dan ikan budidaya dengan hatga di bawah hargt Pasar; serta g. Subsidi BUMN PSO, dalam bentuk penyediaan pelayanan oleh BUMN tertentu kepada masyarakat dengan harga di bawah harga pasat, seperti subsidi untuk Kereta Api Kelas Ekonomi, subsidi Pos, subsidi untuk PELNI dan seienisnya. Mengingat bahwa belanja rregma"dalam bentuk pemberian subsidi cukup besar, dalam rangka meningkatkan efektifitas pengeluaran negata-, pengusulan dan pemberian subsidi harus diatut lebih sistematis. 2009. Dalam tangka memenuhi kebutuhan SuUsiai Tahun Arah Kebiiakan masyarakat dan sekaligus mendorong peningkatan perekonomian, subsidi yang sudah betialan masih diperlukan atau belum betakhit jangka waktu pembedannya akan tetus dilaniutkan, namun pemberian subsidi tersebut akan tetus dievaluasi agar lebih tepat sasaran.Sementara itu, dalam rangka memenuhi kebutuhan yang penting dan rnendesak, pengusulan subsidi baru dimungkinkan dengan memperhatikan bahwa pemberian subsidi merupakan pilihan kebijakan terbaik yang pedu dilakukan, memenuhi kdteda yang telah ditetapkan, serta dengan mempettimbangkan keterbatasan dana pemerintah. Kdteda Subsidi. Secaraurrun, pembedan subsidi dalam tahun 2009 dibedkan untuk menghasilkan produk dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Kriteda pengusulan subsidi dalam tahun 2009 adalah sebagai berikut 1. Produk yang diberi subsidi merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut haiat hidup orang banyak atau dalam tangka mend ofong kemampuan produsen nasional dalam memproduksi komoditi tertentu; 2. Adanya kelompok sasaran penerima subsidi yang jelas, yang menjadi konsumen akhir dari komoditi yang disubsidi. Kelompok sasaran tersebut diutamakan masyatakat golongan berpendapatan rendah, danf atawmasyatakat di wilayah terpencil atau terisolir agar dapat memenuhi kebutuhan hidup dasat. 3. Komoditi yang disubsidi agar dapat ikut menciptakan kestabilan hargal' 4. Memiliki jangka waktu yang jelas. Dalam hal ini pemberian subsidi tidak dapat diberikan selamanya dan oleh sebab itu pengaju^nny^ harus disertai dengan target waktu subsidi tersebut berakhit; 5. Pengajuan subsidi dalam batas kemampuan pembiayaan negara;
1.3- 17
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
6. Pengusulan subsidi harus disertai dengan rlssan dan dasat pethitungan yang jelas mengenai besarnya subsidi yang diaiukan; 7. Adanyr mekanisme (deliuery) yang jelas hingga komoditi tersebut dapat dipastikan sampai pada masyarakat yang layak rnenerima; 8. Adanya pembenahan struktural yang menyertai pelaksanaan subsidi tersebut agat penyalahgunaan subsidi semaksimal mungkin dapat dihindarkan. Subsidi. Subsidi diajukan oleh Kementeian/ Mekanisme Pengaiuan/Pembedan Lembaga yang tetkart dengan komoditi daJalrl bentuk banng dan jasa, ^tlw yaf,Lg ketersediaannya menjadi tanggung jawab kementerian /lembaga y^rtg betsangkutan. Pengaiuan tersebut dilakukan bersamaan dengan pengajuan kegiatan kementetian/Iembaga yang bersangkutan. Dengan demikian, kegiatan atau pengajuan subsidi secata lebih dalam kegiatan kegiatan prioritas, danf atat terpednci diuaikan pzda kementerian /Lembaga.
5. PENDANAAN MBIIIUT
TneNsnen I<e DAERAH
Pendanaan pembangunan melalui tansfet ke daerah merupakan bag1an yang tidak terpisahkan dari pendanaan pembangunan secara nasional. Sehubungan dengan itu, kebifakan pengalokasian transfer ke daerah dalam tahun 2009 tetap diatahkan untuk rnendukung progam/ke gqatan prioritas nasional dan menjrga, konsistensi dan kebedanjutan pelaksanaan desenffalisasi fiskal guna menunjang penyelenggaman otonomi yang luas, nyata drn betanggung jawab, dengan tujuan: ! Meningkatkan kualitas pelayanan publik di daetah dan mengurangi keseniangan pelayanan publik antardaerah; n Mendukung kegiatan priodtas pembangunan nasional yang juga metupakan urusan daerah I Meningkatkan sinkronisasi antan renc n^ pembangunan nasional dengan tefrcana pembangunan daetah; D Menguangi keseniangan frskal antan pusat dan daerah serta antardrerah; n Meningkatkan kemampuan daetah dalam menggali potensi ekonomi daetah; ! Mendukung kesinambungan fiskal nasional dalam ketangka kebijakan ekonomi makro; dan tr Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional. DeNe PSRTMnANcAN Menurut Undang-Llndang Nomot 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemednt*han Daerah, dan Peratutan Pemerintah Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, dana perirnbangun adab}, dtna yrng dad pendapatan APBN yang dialokasikaq kepada daerah untuk mendanai
I.3- 18
I(euangan Nomot 55 betsumber kebutuhan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.Dana perimbangan yang tetdiri dai dana bagi hasil Q)BH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK), merupakan pendanaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain karena rnasing-masing jenis dana perimb^flgln tetsebut saling mengisi dan melengkapi Atah Kebiiakan Pengalokasian Dana Bagi Hasil. Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapaan APBN yang dialokasikan kepadt daenh berdasarkan angka persentaseuntuk mendanai kebutuhan daerah dalam tangka pelaksanaan desentralisasi. Langkah-langkah untuk penyempurnaan proses penghitungafi, penetapan alokasi dan ketepatan waktu penyaluran DBH akan tetap dilanjutkan, ^rttata lain melalui peningkatan koordinasi dan akurasi data sesuai dengan peraturan yang betlaku, dalam rangka mempercepat penyelesaian dokumen tansfer yang dipedukan untuk penyalutan gugat dan efektivitas DBH ke daerah dan meningkatkan akuntabilitas/tanggung Penggunaannya.
Arah Kebijakan Pengalokasian Dana Alokasi Umum. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pendapatanAPBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antatdaenh untuk mendanai kebutuhan daerah dalam nngka pelaksanaan desentralisasi. Jumlah keseluruhan DALI ditetapkan sesuai dengan peratwan perundangan yang berlaku sekurang-larrarLgny^26 petsen dari pendapatan dafam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN dengan terus meningkatkan akutasi data dasar perhitungan DAU yang bersumbet dari instansi yang berwenang, dan meningkatkan transparansi dan akuntabthtts / tanggung gugat penggunaannya. Arah Kebiiakan Pengalokasian Dana Alokasi Khusus. Dana Alokasi Khusus (DAI! merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang meruPakan utusan daetah dan sesuai dengan priodtas nasional. DAK dimaksudkan untuk mernbantu daenh tertentu dalam mendanai kebutuhan s^t^rre- dan praszrzna pelayanan dasat tnasyankat dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daenh dan pencapaian sasaranprioritas nasional. Proses perhitungan alokasi DAK akan disempurnakan afltara lain melalui peningkatan transparansi dan penyempunaan metode penghitungan, serta peningkatan akurasi data yang ditujukan untuk menghindari terjadinya ketidaksesuaian antata alokasi DAI( yang merupakan prioritas nasional dengan kebutuhan daerah. Secaraumum, atah kebiiakan DAI( tahun 2009 adalahsebagaiberikut: 1. Dipriodtaskan untuk membantu daerah-daerah yang kemampuan keuangan daenhnya relatif rendah, dalam rangka mendorong pencapaianstandar pelayanan minimal kepada
I . 3- 1 9
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
masyarakat melalui penyediaan satan^ dan ptasanna fisik pelaryanandasar masyatakat. Selain itu, alokasi juga dapat dibedkan kepada seluuh daemh yang meflurut peraturan perundang-undangan yang bedaku diprioritaskan untuk mendapatkan alokasiDAK. Menunjang percepatan pembangun^n s^ran^ dan prasatanaialan,irigasi, air minum dan penyehatan lingkungan di kabupaten daetah tertinggal yang terdiri dari: daerah pesisir dan kepulauan, daerah petbatasan dengan negar^ Iain, daerah tertinggal/ terpencil, daerah pasca bencafla, serta daemh yang terrnasuk kategori daerah ketahanan parrg fl, dan daerah pariwisata. Menunjang penguatan sistem distdbusi nasional, tefutama untuk mempetlancar arus batang antarwilayah yang dapat meningkatkan ketersediaan, bahan pokok di daetah petdesaan, daetah tettinggal/tetpencil, daerah perbatasan dengan negata lain, daerah pulau-pulau kecil terluat, dan daerah pasca bencana, melalui kegiatan khusus di bidang saranadan pmsarana perdagangan, serta satanzdan prasatana perdesaan. Mendotong peningkatan ptoduktivitas, perluasan kesempatan ke{a, angkutan barang dan kebutuhan pokok, setta pernbaflgunan perdesaan, melalui kegiatan khusus di bidang pertanian, perikanan dan kelautan, infrastruktur, perdagangan, serta pembangunan perdesaan.
5. Meningkatkan akses penduduk miskin terhadap pelayanan dasar, satana dan pnsatana dasar melalui kegiatan khusus di bidang pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, infrastuktu4 serta sarana dan prasaranapetdesaan daerah tertinggal.
6. Mgniaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mencegah kerusakan lingkungan hiduP, dan mengrxangi resiko bencana melalui kegiatan khusus di bidang lingkungan hidup, dan kehutanan.
7. Menyediakan setta meningkatkan cakupan, kehandalan pelayanan ptasarafle dan sarana dasat, kualitas pelayanan terutama keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan dalam satu kesatuan sistem yang terpadu melalui kegiatan khusus di bidang infrastruktur ialan dan perhubungan. Mendukung penyediaan pt^satana pemerintahan di daerah pemekaran dan daenhyarg tetkena dampak pemekaran pemerintahan kabupaten/kota dan provinsi meh111i kegiatan khusus di bidang prasarana pemerintahan.
9. Meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang didann dali, DAK dengan kegiatan yang didanar darl. anggaran kementerian /lembaga serta kegiatan yang didanai dari APBD mehlui peningkatan kootdinasi pengelolaan DAK di pusat dandaerah.
r.3- 20
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
10. Melaniutkan pengalihan secara bertahap ^trgg tun digunakan untuk melaksanakan urusan daerah ke DAK undangan yang berlaku.
kementerian/Iembzga yang sesuai perahrrar petundang-
11. Bidang atau progrzrm yung didanai DAK tahun 2009 terdiri dai 71, bidang atau ptogt"- DAK tahun 2008, yaitu dalam rangka penyelesaianRPJMN 2004-2009, setta 3 tia*g atau program baru yang sebagian atau selutuh dananya berasal dari pengalihan ^rtgg nfikementerianflembagake DAK. Dengan demikian, bidang ^tatrprogra;m yaflg didanai oleh DAK tahun 2009 meliputi: a. Pendidikan, dengan arah kebijakan untuk menunjang pelaksanaan Program \Vaiib Bebjar CIV'"irr) Pendidikan Dasar 9 tahun yang bermutut lang dipetuntukkan bagi SD/SDLB, Ml/Salafiyah Ula, termasuk sekolah-sekolah setara SD betbasis keagamaan lainnya, baik negeri maupun swasta; yang diprioritaskan pada daetah tertingg"l, daer.ahterpencil, daerah perbaasan, daetah rawall bencana, dan daerah pesisir dan pulau-pulau kecil. b. I(esehatan, dengan arah kebijakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terutama dalam rangka mempercepat pemrunan Angka I(ematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB); meningkatkan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin serta masyarakat di daerah terpencil, tetinggal, perbatasan dan kepulauan, melalui peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya untuk pengadian, peningkatan, dan perbaikan saran^ dan prasarana puskesmas dan untuk f"rirg"nny, termasuk poskesdes, dan rumah sakit provinsi/kabupaten/kota pelayanan kesehatan rujukan, serta penyedtaan satana/ptasarana penuniang pelayznan kesehatan di kabupate n f kota c. I{eluarga Berencana (I(B), dengan arah kebiiakan untuk meningkatkan daya iangkau dan kualitas pelayanan tenaga lini lapangan Ptogram KB, sarana dan ptasatana pelayanan Iiomunikasi, Informasi, dan Edukasi (I{IE)/advokasi Ptogram I(B; s^r^na dan ptasarr^n pelayanan di klinik KB; dan s^t^fl^ pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dalam rangka menurunkan angka kelahitan dan laju pertumbuhan penduduk, serta meningkatkan kesejahtetaan dan ketahanan keluarga. d. Infrastruktut jalan dan lembatan, dengan atah kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat pelayananprasarana jalan provinsi, kabupaten, dan kota dalam nngka memperlancar distdbusi penumpang, barang dan iasa, serta hasil produksi yang dipdoritaskan untuk mendukung sektor pettanian, industri, dan pariwisata sehingga dapat memp erlancar penumbuhan ekonomi tegional. irigasi, dengan arah kebijakan untuk mernpettahankan dan e. Infrastuktur meningkatkan tingkat pelayanan prlsatairrl sistem irigasi termasuk iaringan teklamasi rr-" d"tt iaingan irigasi desa yang menjadi urusan kabupaten/kota dan ptovinsi
t.3- 2l
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
khususnya di daerah lumbung pang n nasional dan daerah tertinggal dalam nngka rnendukung program peningkatan ketahanan paflgafl . f. Infrastruktut air minum dan penyehatan lingkungan, dengan arah kebijakan untuk meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan ait minum dan meningkatkan cakupan dan kehandalanpelayananpeyehatan lingkungan (air limbah, persampahan, dan drainase) untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyatakat. g. Pertanian, dengan arah kebijakan untuk meningkatk^rL s^t^na dan prasatana pettanian di tingkat usaha tani dalam tangka meningkatkan produksi guna mendukung ketahanan pangan nasional. h. Kelautan dan perikanan, dengan arah kebljakan untuk meningkatkan satana dan ptasat^n^ produksi, pengolahan, peningkatan mutu, pemasaran, dan pengawasan serta penyediaan satana dan prasarana pemberdayaan di wilayah pesisir dan pulaupulau kecil. i. Prasxana pemerintahan daetth, dengan amh kebijakan untuk meningkatkan kine{a daetah dalam menyelenggankan pembangr:nan dan pelayanan publik di daerah pemekatan dan daerah yang terkena dampak pemekaran tahun 2007/200s, y^ng diprioritaskan untuk pembangunan/peduasan/tehabilitasi total gedung kantor bupati/walikota, dan pembangnanfperlaasanftehabilitasi total gedung kantor DPRD, dengan tetap mernperhatikan kritetia ufnum, khusus, dan teknis dalam penentuan daerth penedma. j. Lingkungan hidup, dengan atah kebijakan untuk rneningkatkan k)nefa daerah dalam menyelenggarakan pembangunan di bidang lingkungan hidup melalui peningkatan penyediaan s r^n dan prasatana kelembagaan dan sistem informasi pemantauan kualitas air, pengendalian pencemaran ait, serta pedindungan sumbetdaya air di luar kawasan hutan. k' Kehutanan, dengan arah kebijakan untuk meningkatkan fungsi Daerah Aliran Sungai @AS), meningkatkan fungsi hutan mangrove danhutan pantal, pemantapalr fungsi hutan lindung, Taman Hutan R"yu (TAHURA), hutan kota, serta pengembang fi s^t^na dan prasanna penyrluhan kehutanall terrnasuk operasional kegiatan penyuluhan kehutanan. l. Perhubungan, dengan atah kebijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan terutama keselamatan bagi pengguna transportasi jalan guna meflurunkan tingkat kecelakaan pada IaIu lintas angkutan jalan khususnya pada jilan kabupatenfkota dalam tangka rnelaksanakan tencana aksi '\oad mcp to Tgro accident"dengan fokus pada ialan ptovinsi karena mempunyai volume lalu lintas dan potensi tingkat kecelakaanyang telatif lebih besar dibandingkan jalan kabupaten/kota. m. Pembangunan perdesaan daerah tertinggal, dengan arah kebiiakan untuk meningkatkan aksesibilitas dan ketetsediaan pt^s^t^n^ dan satana dasar untuk
r.3- 22
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
mempeflancaf arus angkutan penunpang, bzhan pokok, dan produk petanian lainnya dari daerah pusat-pusat produksi di perdesaanke daerah pemasatan. n. Perdagangan, dengan arzrhkebifakan untuk menunjang penguatan sistem disttibusi nasional melalui pembangunan sarafla-dan prasarana perdagangan yang terutama berupa pasar tradisional di daerah petbatasan, daenh pesisir dan pulau-pulau kecil, daetah teninggal/terpencil, serta daerah pasca bencana.
7 2 .Daerah penerima DAK wajib menyediakan dana pendamping sekurang-kurangnya 10 persen dari besaran alokasi DAK yang diterimanya. Berdasarkan peratarz;nperundangundangan yang bedaku, daerah dengan kemampuan keuangan tertentu tidak diwajibkan menganggarka n dana pendamping.
13.Alokasi DAK ke daetah ditentukan berdasatkan kriteria-kriteria sebagaiberikut: .
Iftiteria umdm ditetapkan dengan mempertimbangkan Kdteria Umum. kemampuan keuangan daetah yang dicerrninkan dad penedmaan umum APBD setelah dikurangi belanja pegawai negeri sipil daerah. I(emampuan keuangan daetah tersebut dihitung berdasarkan indeks fiskal netto (IFN) yang ditetapkan oleh Mented I(euangan.
.
Kdteda I(husus. I(riteria khusus dirumuskan betdasatkan peraturan petundangundangan yang mengatur periyelenggxaan otonomi khusus, dan karakteristik daetah, yatu: a. Peraturan perundangan: . Daerah-daerah yang menruut ketentuan peratutan petundangan diberi status otonomi khusus, dipdodtaskan mendapat alokasi DAK . Seluruh daetah tertinggal diprioritaskan mendapat alokasi DAK b. Karakteristik daerah: daerah pesisir dan kepulauan, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah tertinggal/tetpencil, serta daerah yang termasuk kategori daerah ketahanan pangan, daerah rlwarr bencana, dan daerah pariwisata, dipdoritaskan mendapat alokasi DAK. c. I(riteria khusus dirumuskan melalui indeks kewilayahan oleh Menteri masukan dan Menteri Negata Keuangan dengan mempertimbangkan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri/Pimpinan Lembaga terkait. .
Kriteria Teknis. Kriteria teknis disusun berdasarkan indikator-indikatot yang dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana, kinerja pelaksanaan kegiatan DAK di daerah, dan insentif bagi daerah yang rnengalokasikan dana daerah diluar DAK untuk membiayai kegiatan serupa sesuai bidang DAK. I(riteda teknis dirumuskan berdasarkan indeks teknis yang ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga teknis terkait.
1.3- 23
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Pengalokasian Ktrusus. Sebagai *iod Arah Kebiiakan Dana Otonomi pelaksanaan dari Undang-undang Nomot 27 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Petubahan Atas Undang-Undang Nornor 2l Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, setta dan Undangundang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dialokasikan Dana Otonorni I(husus. Penggunaan Dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Btat diutamakan ufltuk pendanaan pendidikan dan kesehatan, yang jumlahnya setatr- dengan 2 (dua,) persen dan pagu Dana Alokasi Umum (DAU) secaranasional dan betlaku selama 20 tahun sejak tahun 2002. Dana Otonomi l(husus Papua dan Papua Bamt tetsebut dipetuntukkan bagi I(abupaten, I(ota, dan Provinsi di Provinsi Papua dan Papua Batat, dengan dasar pembagian menggunakan basis perhitungan jumlah kampung sec r^ propotsional. Pengelolaan Dana Otonomi I(husus Papua dan Papua Batat ditnaksud tetap mengacu kepada peraturan perundangan yang betlaku. I(husus NAD Dana Otonomi diatahkan penggunaannya untuk mendanai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktu4 pembetdayaan ekonomi nkyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan, sesuai dengan Undangundang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemedntahan Aceh, bedaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak tahun 2008, dengan rincian untuk tahun pertama sampai dengan tahun kelima belas besarnya setata dengan 2 (dua) persen dan pagu Dana Alokasi Umum (DAU) secara nasional, dan untuk tahun keenam belas sampai tahun keduapuluh besarnya setara dengan 1 (satu) persen dan pagu Dana Alokasi Umum pAtD secat:-nasional. Dana Tarnbahan Inftastruktur Provinsi Papua dan Papua Barat dibetikan dalam 'yang rangka otonomi khusus diutamakan untuk pendanaan pembangunan infrasttuktu4 sesuai dengan Pasal 34 ayat Q) huruf f Undang-undang Nomor 27 Ta}:t:n 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Aas Undang-Undang Nornor 27 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
r.3- 24