Terminal,, Pelabuhan dan Bandara 10 Mei 2011
TERMINAL
DEFINISI DAN FUNGSI
WARPANI (2002) Prasarana angkutan tempat kendaraan umum mengambil dan menurunkan p penumpang p g dan atau barang, g, tempat p p perpindahan p penumpang dan atau barang dari moda angkutan yang satu ke moda angkutan yang lain yang terjadi akibat tuntutan efisiensi angkutan g UU No. 14/92 tentang Lalin dan Angkutan Jalan
Bagian dari prasarana transportasi jalan yang menunjang kelancaran mobilitas orang/barang Prasarana untuk keterpaduan intra dan antarmoda secara lancar dan tertib.
DEFINISI DAN FUNGSI
PP No. 41/1993 tentang Angkutan Jalan
Bagian prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang/ barang; Mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum; Wujud simpul jaringan transportasi.
PP No. N 43/1993 tentang Prasarana P dan d Lalin L li Jalan J l
Prasarana untuk menaikkan/menurunkan penumpang; Perpindahan intra/antar moda transportasi Mengatur kedatangan/pemberangkatan kendaraan umum.
DEFINISI DAN FUNGSI
Kata kunci definisi terminal:
Titik simpul dalam jaringan transportasi jalan yang berfungsi sebagai pelayanan umum Tempat pengendalian, pengawasan, pengaturan, dan pengoperasian i lalu l l lintas li Prasarana angkutan yang merupakan bagian dari sistem transportasi untuk melancarkan arus penumpang dan barang Unsur tata ruang yang mempunyai peranan penting bagi efisiensi kehidupan kota
DEFINISI DAN FUNGSI
F Fungsi: i
Menyediakan akses ke kendaraan yang bergerak ke jalur khusus Menyediakan tempat perpindahan ke moda angkutan lain Tempat konsolidasi lalu lintas Tempat menyimpan kendaraan Tempat p menaikkan dan menurunkan p penumpang p g Tempat untuk kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang merupakan kegiatan penunjang terminal F Fungsi i kewilayahan k il h Æ sebagai b i pusatt pengembangan b wilayah il h
KLASIFIKASI TERMINAL
M Menurut jjenis i angkutan k
Menurut wilayah pelayanan
Terminal penumpang Terminal barang Terminal tipe A Terminal tipe B Terminal tipe C
Menurut fungsi pelayanan
Terminal utama T Terminal i l pengumpan Terminal lokal
Klasifikasi Terminal Berdasarkan jenis angkutan o
Terminal Penumpang Prasarana transportasi jalan untuk keperluan menaikkan dan menurunkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta pengaturan kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum
o
Terminal Barang Prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi
Klasifikasi Terminal Berdasarkan wilayah pelayanannya o
Terminal Penumpang Tipe A berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar t kota k t antar t propinsi i i (AKAP), (AKAP) dan/atau d / t angkutan k t lintas batas negara, angkutan antar kota dalam propinsi ((AKDP), ), angkutan g kota dan angkutan g p pedesaan.
o
Terminal Penumpang Tipe B berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam propinsi (AKDP), angkutan kota dan angkutan g perdesaan.
o
Terminal Penumpang Tipe C
berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan pedesaan.
Klasifikasi Terminal Berdasarkan fungsi pelayanannya o
Terminal Utama terminal yang melayani angkutan utama, angkutan pengumpul/penyebaran antar PKN, PKN PKW ke PKN, PKN serta perpindahan antarmoda khususnya moda angkutan laut dan udara
o
Terminal Pengumpan terminal yang melayani angkutan pengumpul/penyebar antar PKW, PKW dari d i pusat kkegiatan i llokal k l kke PKW
o
Terminal Lokal melayani penyebaran antar pusat kegiatan lokal
Rencana Umum Tata Ruang Kepadatan lalu lintas dan kapasitas jalan di sekitar terminal Keterpaduan moda transportasi baik intra maupun antar moda Kondisi topografi lokasi terminal Kelestarian lingkungan
Persyaratan y Letak dan Luas Terminal Syarat Letak
Tipe A
Luas lahan minimal
Jarak minimal antar terminal sekelas
JJarakk minimal i i l akses k jjalan l masuk/keluar ke/dari terminal
Tipe B
Dalam jaringan trayek antarkota antarpropinsi Di jalan arteri dengan k l jjalan kelas l sekurangk kurangnya kelas III A
5 Ha di Pulau Sumatra dan Jawa 3 Ha di pulau lain
20 Km di Pulau Jawa 30 Km di di Pulau Sumatra 50 Km di pulau lain
100 m di Pulau P l Jawa J 50 m di pulau lain
Tipe C
Dalam jaringan trayek antarkota dalam propinsi Di jalan j l arteri t i dengan d kelas jalan sekurangkurangnya kelas III B
3 Ha di Pulau Sumatra dan Jawa 2 Ha di pulau lain
Disesuaikan dengan permintaan akan angkutan
Disesuaikan Di ik d dengan kebutuhan untuk kelancaran lalin di sekitar terminal
Terletak di dalam wilayah Kabupaten/kota Dalam jaringan trayek d perdesaan Di jalan kolektor atau lokal dengan kelas minimal III A
15 Km di Pulau Jawa 30 Km di pulau lain
50 m di Pulau P l Jawa J 30 m di pulau lain dihitung dari jalan ke pintu keluar/masuk terminal
FASILITAS TERMINAL FASILITAS UTAMA aa. jalur pemberangkatan kendaraan umum; b. jalur kedatangan kendaraan umum; c. tempat parkir kendaraan umum selama menunggu keberangkatan, termasuk di dalamnya tempat tunggu dan tempat istirahat kendaraan umum; d. bangunan kantor terminal; e. tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar; f. menara pengawas; g. loket penjualan karcis; h. rambu-rambu dan papan informasi, yang sekurang-kurangnya memuat petunjuk j k jurusan, j tarif if dan d jadual j d l perjalanan; j l i. pelataran parkir kendaraan pengantar dan/atau taksi.
FASILITAS TERMINAL FASILITAS PENUNJANG
a. kamar kecil/toilet; a b. musholla; c kios/kantin; c. d. ruang pengobatan; e. ruang informasi dan pengaduan; f. telepon umum; g. tempat g p p penitipan p barang; g; h. taman.
MANAJEMEN J TERMINAL Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Penertiban
Pengelolaan Terminal – Perencanaan, pelaksanaan, pengawasaan – Perencanaan: Penataan pelataran terminal menurut rute/jurusan Penataan fasilitas penumpang Penataan fasilitas penunjang Penataan arus lalin di daerah pengawasan terminal Penyajian daftar rute perjalanan dan tarif angkutan Penyusunan jadwal perjalanan berdasar kartu pengawasan Pengaturan jadwal petugas di terminal Evaluasi sistem p pengoperasian g p terminal
– Pelaksanaan operasional: Pengaturan g
tempat p tunggu gg dan arus kedaraan umum di dalam terminal Pengaturan kedatangan dan pemberangkatan kendaraan menurut jadwal yang ditetapkan Pemungutan jasa pelayanan terminal penumpang Pemberitahuan pemberangkatan/ kedatangan kendaraan umum kepada penumpang Pengaturan arus lalin di daerah pengawasan terminal
– Pengawasan operasional terminal:
Pemantauan pelaksanaan tarif Pemeriksaan kartu pengawasan dan jadwal perjalanan Pemeriksaan kendaraan yang tidak memenuhi kelaikan jalan Pemeriksaan batas kapasitas muatan yang diijinkan Pemeriksaan aa pelayanan p aya a yang ya g diberikan db a oleh o penyedia jasa angkutan Pencatatan dan pelaporan pelanggaran yang terjadi Pemeriksaan kewajiban pengusaha angkutan sesuai peraturan perundangan Pemantauan pemanfaatan terminal dan fasilitas penunjang j sesuaii peruntukannya t k Pencatatan jumlah kendaraan penumpang yang datang/berangkat
MANAJEMEN J TERMINAL Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Penertiban
Pemeliharaan Terminal – Menjaga kebersihan bangunan dan perbaikannya – Menjaga kebersihan pelataran terminal, perawatan tanda-tanda d d dan d perkerasan k pelataran terminal – Merawat saluran air yang ada – Merawat instalasi listrik dan lampu p penerangan g – Merawat alat komunikasi – Menyediakan dan merawat hydrant atau alat pemadam kebakaran lainnya yang siap pakai
MANAJEMEN J TERMINAL Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Penertiban
Penertiban P ib Terminal T i l Penertiban calon penumpang yang keluar/masuk daerah kewenangan terminal Penertiban p penggunaan gg fasilitas penunjang p j g sesuai peruntukan Penertiban dari gangguan pedagang asongan asongan, pengemis, calo, dll. Penertiban dari gangguan keamanan
Daerah kewenangan/pengelolaan g /p g terminal: – Daerah lingkungan kerja terminal: daerah yang diperuntukkan untuk fasilitas utama d dan f ilit penunjang fasilitas j tterminal; i l – Daerah pengawasan terminal: daerah di luar daerah lingkungan kerja terminal yang diawasi oleh petugas terminal untuk menjamin kelancaran arus lalin di sekitar t terminal. i l Kewenangan pengelolaan terminal berada pada Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Dinas Perhubungan g sebagai g p penyelenggara, y gg dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagai pembina teknis.
PELABUHAN LAUT
DEFINISI Sebuah Seb ah fasilitas di ujung j ng samudera, sam de a, sungai samudera s sungai, ngai, atau ata danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya (Wikipedia Indonesia) Indonesia)
Suatu daerah perairan yang terlindung dari badai/arus/ombak, sehingga kapal dapat berputar (turning basin), basin), bersandar/membuang sauh dan bongkar g muat atas barang g dan p perpindahan p penumpang dapat dilaksanakan (Soedjono Karmadibrata) Karmadibrata)
DEFINISI Berdasarkan PP No.69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan: Pelabuhan P l b h adalah d l h tempat t t yang tterdiri di i d darii daratan d t dan d perairan di sekitarnya dengan batasbatas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelab han se pelabuhan serta ta sebagai tempat perpindahan pe pindahan intra int a dan antar moda transportasi
Ditinjau Di i j dari d i Transport T SSubsystem, b pelabuhan l b h merupakan k salah l h satu simpul dari mata rantai bagi kelancaran angkutan muatan laut dan darat
Berdasarkan Kepmen 53/2002 tentang TATANAN KEPELABUHANAN NASIONAL Tatanan Kepelabuhanan Nasional adalah suatu sistem kepelabuhanan nasional yang memuat tentang hirarki hirarki, peran peran, fungsi fungsi, klasifikasi, jenis, penyelenggaraan, kegiatan, keterpaduan intra dan antar moda serta keterpaduan p dengan g sektor lainnya y
Penyusunan Tatanan Kepelabuhanan Nasional dilakukan dengan memperhatikan : a. tata ruang wilayah; l h b. sistem transportasi nasional; c. pertumbuhan ekonomi; d. pola/jalur pelayanan angkutan laut nasional dan internasional; e. kelestarian lingkungan; f. keselamatan pelayaran; dan g standarisasi nasional, g. nasional kriteria dan norma
Pelabuhan menurut Jenisnya a. Pelabuhan P l b h umum yang di digunakan k untukk melayani kepentingan umum b. Pelabuhan khusus yang digunakan untuk k kepentingan ti sendiri di i guna menunjang j kegiatan tertentu Pengelolaan Pelabuhan dilakukan oleh BUMN dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah kewenangan Departemen Perhubungan atau diserahkan kepada Pemerintah Daerah yyangg bersangkutan g
PELABUHAN KHUSUS
Pelabuhan Ikan
Pelabuhan TNI AL
Pelabuhan Kilang Minyak
Pelabuhan menurut kegiatannya
a. angkutan g laut Æ p pelabuhan laut;; b. angkutan sungai dan danau b pelabuhan sungai dan danau;
Æ
c. angkutan penyeberangan pelabuhan penyeberangan.
Æ
Peranan Pelabuhan 1.
simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hirarkinya;
2 2.
pintu gerbang kegiatan perekonomian daerah, daerah nasional dan internasional;
3.
tempat kegiatan alih moda transportasi;
4.
penunjang j kkegiatan i industri i d i dan d perdagangan; d
5 5.
tempat distribusi, distribusi konsolidasi dan produksi produksi.
Fungsi Pelabuhan a. Pemerintahan 1) pelaksana l k fungsi f i keselamatan k l pelayaran; l 2) pelaksana fungsi Bea dan Cukai; 3) pelaksana fungsi imigrasi; 4) pelaksana fungsi karantina; 5) pelaksana fungsi keamanan dan ketertiban; b. Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan 1) usaha pokok yang meliputi pelayanan kapal, barang dan penumpang ; 2) usaha penunjang yang meliputi persewaan gudang, lahan dan lain-lain.
Fasilitas Pelabuhan N No
F ili Fasilitas
Fungsi F i
1
Pelampung Suar (buoys)
Tanda/Marka lalu lintas di laut
2
Areal Penjangkaran (Anchorge area)
Lokasi kapal boleh membuang sauh/jangkar, untuk menunggu masuk
3
Pemecah Gelombang (Break water)
Struktur pelindung pelabuhan dari gelombang, arus dan sedimentasi
4
Alur Pelayaran Masuk
Perairan jalan masuk kapal
5
Kolam Putar
Areal perairan untuk manuver kapal
6
Dermaga
Tempat bertambatnya kapal
Fasilitas Pelabuhan N No
F ili Fasilitas
Fungsi F i
7
Mercu/menara Suar
Bangunan penanda keberadaan pelabuhan
8
Bouy Rede
Tambatan bongkar muat di laut
9
Fender
Struktur penahan benturan kapal saat bertambat
10
B ld Boulder
St kt pengikat Struktur ik t tali t li kapal k l
11
Gudang (warehouse)
Gedung penyimpanan muatan
12
Lapangan Penumpukan
Lahan terbuka untuk penumpukan muatan
Fasilitas Pelabuhan N No
F ili Fasilitas
Fungsi F i
13
CFS (Container Freight Station)
Bangunan pembongkar/pemuat isi dari peti kemas
14
Karantina hewan
Tempat isolasi hewan/tumbuhan untuk tes kesehatan hewan/adanya hama
15
Keran (Crane/gantry crane)
Alat pengangkat barang keluar atau masuk kapal
16
Mobile Crane
Keran yang dapat bergerak leluasa seperti mobil
17
Partainer
Crane khusus pengangkat Container
PELAMPUNG SUAR (BUOYS)
BREAK WATER
DERMAGA
BENTUK DERMAGA MEMANJANG • Muka dermaga sejajar dengan garis pantai (shore line) Æ kapal-kapal akan bertambat memanjang • Biasanya digunakan untuk pelabuhan peti kemas (container harbour)
FINGER TYPE WHARF Bentuk dermaga menyerupai jari tangan Æ bila garis kedalaman terbesar menjorok ke laut dan tidak teratur
BENTUK PIER • Bentuk dermaga ini dibangun bila garis kedalaman jauh dari pantai dan tidak diinginkan adanya pengerukan kolam pelabuhan yang besar karena alasan stabilitas lingkungan • Antara dermaga dan pantai dihubungkan dengan jembatan penghubung (approach trestle)
Fasilitas Penunjang Pelabuhan 1.
kawasan perkantoran;
2 2.
fasilitas telekomunikasi;
3.
fasilitas pariwisata dan perhotelan;
4.
instalasi air bersih,, listrik dan telekomunikasi;;
5.
jaringan jalan dan rel kereta api;
6.
jaringan air limbah, drainase dan sampah;
7.
areal pengembangan pelabuhan;
8.
tempat tunggu kendaraan bermotor;
9.
kawasan perdagangan;
10.
kawasan industri Æ Port Industrial Zone (zone industri
11.
Port Processing Zone (Zone pemrosesan barang di pelabuhan)
12.
fasilitas umum lainnya (peribadatan, taman, tempat rekreasi, olahraga, jalur hijau dan kesehatan)
pelabuhan)
PEMBAGIAN WILAYAH PENGELOLAAN PELABUHAN P ilik fasilitas Pemilik f ili pelabuhan l b h adalah d l h pemerintah i h swasta, BUMN Pelabuhan yaitu PT Pelabuhan Indonsia (Pelindo). Pelindo I mengelola wilayah pelabuhan pelabuhan-pelabuhan pelabuhan di Propinsi Aceh Aceh, Sumatera Utara Utara, Riau, kantor pusat di Medan Pelindo II mengelola wilayah pelabuhan-pelabuhan dalam Propinsi Sumatera Barat, B k l Jambi, Bengkulu, J bi SSumatera SSelatan, l L Lampung, K Kalimantan li Barat B dan d Jawa J B Barat, kantor pusat di Jakarta. Pelindo III mengelola wilayah di Propinsi g y pelabuhan-pelabuhan p p p JJawa Tengah, g , JJawa Timur, Bali, NTT, NTB,Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, kantor pusat di Surabaya Pelindo IV mengelola wilayah pelabuhan-pelabuhan pelabuhan pelabuhan di Propinsi Sulawesi Selatan Selatan, Tenggara, Tengah, Utara, Kalimantan Timur, Maluku dan Irian Jaya, kantor pusat di Makasar
KLASIFIKASI PELABUHAN 1. Ditinjau dari segi pengusahaannya ¾ Pelabuhan yang diusahakan, adalah pelabuhan yang sengaja diselenggarakan untuk memberikan b ik ffasilitas ili yang diperlukan di l k oleh l h kapal k l yang memasuki ki pelabuhan l b h ¾ Pelabuhan yang tidak diusahakan, adalah pelabuhan yang hanya sekedar merupakan tempat singgah kapal dan perahu 2. Ditinjau dari fungsi perdagangan nasional dan internasional ¾ Pelabuhan Laut atau pelabuhan samudra, samudra pelabuhan yang terbuka untuk jenis perdagangan dalam dan luar negeri yang menganut UU Pelayaran Indonesia ¾ Pelabuhan Pantai, pelabuhan yang terbuka bagi jenis perdagangan dalam negeri
KLASIFIKASI PELABUHAN 3. Ditinjau dari cara terjadinya(sudut teknis) ¾ Pelabuhan Alam (Natural and Protected Harbour) adalah daerah perairan yang terlindungi dari gelombang, angin dan arus secara alamiah, misalnya suatu daerah yang menjurus ke dalam (inlet) terlindung oleh suatu pulau, jazirah atau p g gelombang g g di daerah ini sangat g kecil sehingga gg kapal p yang y g terletak di suatu teluk , pengaruh berlabuh dapat melakukan kegiatan bongkar muat barang atau menaik turunkan penumpang dengan aman. ¾
Pelabuhan Buatan (Artificial Harbour) adalah suatu daerah perairan yang dibuat manusia, sehingga terlindung dari ombak/badai/arus dan memungkinkan kapal dapat merapat
¾
Pelabuhan Semi Alam (Semi Natural Harbour) adalah campuran dari pelabuhan alam dan buatan. Misalnya suatu pelabuhan yang terlindung oleh lidah pasir dan perlindungan buatan hanya untuk alur masuknya
KLASIFIKASI PELABUHAN 4. Ditinjau dari jenis pelayanan terhadap kapal dan muatan ¾ Pelabuhan Utama (Mayor Port) pelabuhan yang melayani kapal-kapal besar dan merupakan pelabuhan pengumpul/pembagi muatan ¾
Pelabuhan Cabang (Feeder Port) pelabuhan yang melayani kapal-kapal kecil yang mendukung pelabuhan utama
PENENTUAN LOKASI Lokasi L k i yang dipilih di ilih tergantung t t ti tipe pelabuhan l b h ÆPelabuhan dagang (komersial), industri, khusus, penyangga perikanan, penyangga, perikanan pariwisata. pariwisata Kriteria : a. Kondisi alam dan geografis : luas hinterland, kedalaman perairan, luas areal wilayah pelabuhan, kedekatan dengan user, kondisi gelombang gelombang-arus-pasang arus pasang surut surut-banjir-sedimentasi banjir sedimentasi. b.
Kondisi ekonomi dan sosial : pertumbuhan ekonomi lokal dan regional, i l pertumbuhan t b h iinvestasi t id dan iindustri, d t i bi biaya transportasi dari/ke user, infrastruktur.
PENGARUH PELABUHAN TERHADAP PERKEMBANGAN WILAYAH 1 1.
2.
3.
4.
SSosial i l - Kesempatan Kerja - Hubungan g antar Masyarakat y Politik - Program Pembangunan Daerah - Interaksi politis antar daerah Ekonomi - Sumber pendapatan baru bagi daerah - Menstimulasi adanya pertumbuhan sektor baru Æ memberi efek pengganda (multiplier effect) - Meningkatkan aksesibilitas Æ arus keluar masuk barang/penumpang Budaya - Interaksi budaya antar daerah
BANDAR UDARA
Moda transportasi udara merupakan moda transportasi yang memiliki keunggulan dalam hal kecepatan yang sulit disaingi oleh moda transportasi lainnya
PENGERTIAN Â
Wikipedia Indonesia : Bandar udara atau bandara (airport) merupakan sebuah tempat yang telah ditentukan - di mana pesawat dapat lepas landas dan mendarat.
Â
Keputusan Menteri Perhubungan No. 44 Tahun 2002 Bandar Udara adalah lapangan p g terbangg yang y g dipergunakan p g untuk mendarat dan lepas landas pesawat udara, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat kargo dan/atau pos, serta dilengkapi dengan fasilitas keselamatan penerbangan dan sebagai tempat perpindahan antar moda transportasi
Tatanan Kebandarudaraan Nasional adalah suatu sistem kebandarudaraan nasional yang memuat tentang hirarki hirarki, peran peran, fungsi, klasifikasi, jenis, penyelenggaraan, kegiatan, keterpaduan intra dan antar moda, serta keterpaduan dengan sektor lainnya
Penetapan Tatanan Kebandarudaraan Nasional dilakukan dengan memperhatikan: a. rencana tata ruang; b. pertumbuhan ekonomi; c c. kelestarian lingkungan; d. keamanan dan keselamatan penerbangan; e. keterpaduan p intra dan antar moda transportasi; p dan f. keterpaduan dengan sektor pembangunan lainnya
Bandar Udara menurut Status : 1.
Bandar Udara Umum adalah Bandar udara yang digunakan untuk melayani kepentingan umum
2.
Bandar Udara Khusus adalah Bandar udara yang digunakan untuk melayani kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.
Bandar Udara menurut Penggunaannya : 1 Bandar udara tidak terbuka ke dan dari luar negeri 1. 2. Bandar udara terbuka ke dan dari luar negeri
PENETAPAN LOKASI
Lokasi untuk penyelenggaraan Bandar udara ditetapkan oleh Menteri berdasarkan pada tatanan kebandarudaraan nasional
Penetapan lokasi Bandar udara : Tatanan Kebandarudaraan Nasional Pertahanan Keamanan Negara Ekonomis Ek i Teknis Operasional Op r i n l Lingkungan Usaha Angkutan Udara.
RENCANA INDUK BANDAR UDARA Â Â
Rencana induk Bandar udara berlaku untuk 20 tahun. Rencana induk bandar udara sekurang-kurangnya harus memuat : 1. prakiraan permintaan jasa angkutan udara 2. prakiraan kebutuhan fasilitas Bandar udara 3. rencana tata guna lahan & tata letak fasilitas 4. pentahapan waktu pelaksanaan pembangunan
FASILITAS BANDAR UDARA ( I ) fasilitas p pokok Bandar udara 1.
2. 3 3. 4. 5.
fasilitas sisi udara ( airside facility ) adalah bagian dari bandar udara dan segala fasilitas penunjangnya yang merupakan daerah bukan publik dimana setiap orang, barang, dan kendaraan yang akan memasukinya wajib melalui pemeriksaan keamanan dan/atau memiliki izin kh khusus; s s fasilitas sisi darat ( landside facility ) adalah wilayah bandar udara yang tidak langsung berhubungan dengan kegiatan operasi penerbangan
fasilitas navigasi penerbangan fasilitas alat bantu pendaratan visual fasilitas komunikasi penerbangan
( II ) fasilitas penunjang Bandar udara 1. penyediaan toko dan restoran; 2 fasilitas penempatan kendaraan bermotor; 2.
KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN (KKOP) adalah wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar Bandar Udara yang j keselamatan dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin penerbangan Pada P d KKOP tidak tid k dibenarkan dib k adanya d b bangunan atau t benda b d tumbuh, t b h baik b ik yang tetap t t (fixed) maupun dapat berpindah (mobile), yang lebih tinggi dari batas ketinggian yang diperkenankan sesuai dengan Aerodrome Reference Code (Kode Referensi Landas Pacu) dan Runway Classification (Klasifikasi Landas Pacu) dari suatu bandar udara Penentuan batas-batas KKOP menggunakan koordinat yang mengacu pada bidang referensi World Geodetic System 1984 (WGS-84) dan batas-batas ketinggian di atas permukaan laut rata-rata (mean seal level) dalam satuan meter
KAWASAN KEBISINGAN adalah kawasan tertentu di sekitar Bandar Udara yang terpengaruh gelombang suara mesin pesawat udara dan yang dapat mengganggu lingkungan Tingkat kebisingan ditentukan berdasarkan Weighted
Equivalent Continuous Perceived Noise Level (WECPNL)
Contoh Kawasan Kebisingan di Bandar Udara Sepinggan, Balikpapan
BAGIAN-BAGIAN LAPANGAN UDARA ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
Runway: tempat untuk Take off dan Landing pesawat terbang Taxiway: penghubung antara apron dan runway H ldi Holding A Apron: tempat khusus k bagi b pesawat menunggu giliran untuk take off atau cek mesin pesawat Apron: p o untuk menaikkan dan menurunkan penumpang, barang dan mengisi bahan bakar serta perbaikan kecil Gedung Terminal H Hanggar: t tempat t menyimpan i pesawatt Control Tower: menara khusus pemantau yang dilengkapi radio control dan radar yyangg berfungsi g sebagai g Air Traffic Control
Landing Strip
RUNWAY
Holding Apron
Taxiway Apron Gd Terminal
Runway
Ukuran Runway ditentukan dalam standar Internasional (ICAO, FAA dalam annex 14) Syarat Runway, dikiri dan kanan diberi Shoulder yang umumnya tanpa perkerasan Syarat lebar landing strip minimal 150 meter dan panjang minimal 60 meter (FAA) Kemiringan melintang, agar air (sehabis hujan) yang ada dipermukaan cepat keluar, perkerasan harus memiliki kemiringan minimum 0,5 % dan maksimum 1 % Untuk shoulder sampai jarak 75 meter dari sumbu runway, kemiringan minimum 2,5 %, maksimum 5 %. Kemiringan memanjang untuk lapangan terbang kelas A & B maksimum 1,25 %, C – E maksimum ki 11,55 % dan d Gradien G di efektif f ktif 1 % (ICAO) Jarak pandang antar 2 pesawat pada persilangan runway dengan runway atau taxi way, maka antara 2 titik yang terletak diatas permukaan runway harus saling kelihatan. Ar h rrunway sebaiknya Arah b ik m mempertimbangkan mp rtimb k arah r h angin i yang ddominan, mi kecepatan/kekuatan dan lamanya angin bertiup.
Panjang dasar runway (landas pacu) yang ditetapkan ICAO tanggal 6 oktober 1977 Æ Airport Classification Huruf/kode Panjang dasar (feet) A ≥ 7000 B 5000 – 7000 C 3000 – 5000 D 2500 – 3000 E 2000 – 2500
Runway
Taxiway P j Panjang taxiway i Æ tergantung letak l k runway d dan apron Lebar taxiway Æ Lebarnya lebih kecil dibanding dengan runwayy Tebal perkerasan Æ tebal perkerasan lebih besar dibandingkan dengan runway Kemiringan K ii memanjang j maksimum k i 3% Kemiringan melintang maksimum 1,5 % Kemiringan shoulder untuk 3 meter pertama 5 %, sesudahnya 2% Perubahan memanjang setiap 30 meter maksimum 1 % (ICAO) Jarak pandang pada ketinggian 3 meter , harus dapat saling melihat pada jarak 300 meter Pada Taxiway melengkung hendaknya ada lengkung horizontal, jarijari-jari lengkung lebih besar dari lebar taxiway
T i Taxiway
Kaitan Runway dan Taxiway
Pemisahan lalu lintas antara pesawat yang landing dan yang take take-off M b susunan sedemikian Membuat d iki rupa sehingga hi antara pesawat yang landing, taxiing, dan taketake-off tidak saling mempengaruhi Mengusahakan jarak taxiing sesingkat mungkin sehingga jarak ke terminal building sedekat mungkin Diusahakan pesawat yang baru saja mendarat bisa secepat mungkin meninggalkan landasan (runway (runway))
Holding Apron Kebebasan samping antara ujung sayap pesawat pada saat berhenti minimal 77,55 meter Sudut tikungan dari apron ke runway < 90 derajat
Apron Apron harus sedekat mungkin dengan gedung terminal Ukuran luasnya dipengaruhi oleh faktor ukuran gate position, jumlah gate position, sistem parkir pesawat p
Apron
TERMINAL Terminal Area Æ semua bagian kecuali take off and landing area H l yang paling Hal li utama Æ passanger-handling h dli system yaitu suatu sistem yang merupakan penghubung utama antara jalan masuk ke bandara dengan pesawat terbang Komponen-komponen passanger-handling system : 1. Access Interface fasilitas : jalan masuk-keluar, parkir 2. Processing fasilitas : loket,, aktivitas security, y, bagasi g 3. Flight Interface fasilitas Æ untuk menaikkan & menurunkan penumpang
SEKIAN DAN TERIMA KASIH
