BAB I PENDAHULUAN. serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi

1

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pelabuhan merupakan tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi. Dalam

Undang-Undang

Nomor

17

Tahun

2008

tentang

Pelayaran

diselenggarakan oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah, yaitu berupa pengaturan, pengendalian dan pengaawasan. Sebagai negara kepulauan, peranan pelabuhan sangat vital dalam perekonomian Indonesia. Kehadiran pelabuhan yang memadai berperan besar dalam menunjang mobilitas barang dan manusia di negeri ini. Pelabuhan menjadi sarana paling penting untuk menghubungakan antar pulau maupun antar negara. Barang yang akan diangkut dengan kapal akan dibongkar dan ditinggalkan ke angkutan lain seperti angkutan darat sebaliknya barang yang diangkut dengan angkutan darat kepelabuhan Hal ini membawa konsekuensi terhadap pengelolaan sekmen usaha pelabuhan tersebut agar pengoperasiannya dapat dilalukan secara efektif, efesien dan professional sehingga pelayanan pelabuhan menjadi lancer aman dan cepat dengan biaya yang terjangkau.

1 Universitas Sumatera Utara

2

Pada dasarnya pelayanan yang diberikan oleh pelabuhan adalah pelayaran terhadap kapal dan pelayanan terhadap muatan (barang dan penumpang). Secara teoritis fungsi pelabuhan adalah tempat pertemuan (Interface) antar dua angkutan atau berbagai kepentingan yang saling terkait. Sebagai bagian dari mata rantai transportasi laut pelabuhan sangat berperan penting dalam hal kelancaran arus kapal, barang dan penumpang. Pengelolaan

pelabuhan

menyebutkan

bahwa

penyelenggaraan

pelabuhan umum dilakukan oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada Badan Usaha Milik Negara dalam hal ini adalah Pelindo yang didirikan oleh Negara, dimana kegiatan pengusahaan di pelabuhan meliputi : 1. Pelayanan Jasa Pelabuhan a. Kolam pelabuhan. b. Labuh. c. Pemanduan dan Penundaan. d. Jasa dermaga. e. Bongkar muat. f. Penumpang dan kendaraan. g. Jasa gudang dan tempat penimbunan barang. h. Jasa angkutan di perairan pelabuhan. i. Jasa alat bongkar muat. j. Penyediaan tanah

Universitas Sumatera Utara

3

k. Penyediaan jaringan jalan dan jembatan, tempat tunggu, kendaraan, saluran pembungan air, instalasi listrik, instalasi air minum, depo bahan bakar, dan pemadam kebakaran. l. Pelayanan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering dan roro. m. Pelayana jas lainnya yang dapat menunjang pelayanan jasa pelabuhan. 2. Usaha Penunjang Berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, pelabuhan memiliki peranan sebagai berikut : a. Simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hirarkinya. b. Pintu gerbang kegiatan perekonomian. c. Tempat kegiatan alih moda transportasi. d. Penunjangan kegiatan industri dan/atau perdagangan. e. Tempat distribusi, produksi, dan konsolidasi muatan atau barang,dan f. Mewujudkan wawasan nusantara dan kedaulatan negara. Untuk menunjang dan memaksimalkan fungsi dan peranannya dari sudut tinjauannya dan menurut kegiatannya. Dari segi tinjauannya, pelabuhan dibagi menjadi : 1. Segi penyelengara. a. Pelabuhan umum Pelabuhan umum diselengarakan dan berperan untuk melayani kepentingan masyarakat umum. Penyelenggaraannya dilakukan oleh


4

pemerintah dan pelaksanaanna dapat dilimpahkan kepada Badan Usaha Milik Negara yang didirikan untuk maksud tersebut. b. Pelabuhan khusus Pelabuhan khusus diselenggarakan dan berperan untuk melayani kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu. Pelabuhan khusus dibagun oleh pemerintah atau oleh perusahaan swasta yang berfungsi untuk mengirimkan prasarana hasil produksi perusahaan tersebut. 2. Segi perusahaannya. a. Pelabuhan yang diusahakan. Pelabuhan ini diusahakan untuk memberi fasilitas-fasilitas yang diperlukan bagi kapal yang memasuki pelabuhan yang berperan untuk kegiatan bongkar muat barang, menaik turunkan penumpang dan kegiatan lainnya. Pemakaian pelabuhan ini dikenai biaya seperti jasa labuh, jasa tambat, jasa pemandu, dan sebagainya. b. Pelabuhan yang tidak diusahakan. Pelabuhan ini merupakan tempat singgah kapal tanpa bongkar muat barang, bea cukai dan sebagainya. Pelabuhan ini merupakan pelabuhan kecil yang disubsidi oleh pemerintah dan dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jendral Perhubungan Laut. 3. Segi fungsi perdagangan nasional dan internasional. a. Pelabuhan laut Pelabuhan ini adalah pelabuhan yang dimasuki oleh kapal berbendera asing. Pelabuhan ini biasanya merupakan pelabuhan utama disuatu


5

daerah yang dilabuhi kapal-kapal yang membawa barang untuk ekspor/impor secara langsung ke dan dari luar negeri. b. Pelabuhan pantai. Pelabuhan

pantai

adalah

pelabuhan

yang

disediakan

untuk

perdagangan dalam negeri oleh karena itu tidak bebas disinggahi oleh kapal berbendera asing. 4. Segi penggunaannya. a. Pelabuhan ikan. Pelabuhan ikan menyediakan fasilitas untuk kapal-kapal ikan melakukan kegiatan penangkapan ikan dan memberikan pelayanan yang diperlukan. b. Pelabuhan minyak Untuk keamanan, pelabuhan minyak harus diletakan agak jauh dari kepentingan umum dan digunakan untuk melayani kapal tanker yang berukuran besar. c. Pelabuhan barang. Di pelabuhan ini terjadi perpindahan moda transportasi dari laut kedarat ataupun sebaliknya. Barang dibongkar di dermaga untuk selanjutnya diangkut dengan truk ataupun kereta api ke tempat tujuan atau ke gudang penyimpanan atau tempat penumpukan terbuka sebelum dikirim1. PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) lahir melalui berbagai perubahan bentuk usaha dan status hukum pengusahaan jasa kepelabuhan. Pada tahun 1

http://chumartuni.blogspot.com/2013/01/peranan-penting-pelabuhan.html, diakses pada tanggal 18 April 2015


6

1945-1951 perusahaan berada di dalam wewenang Departemen Van Scheepvaart (suatu badan peninggalan pemerintah belanda) yang berfungsi untuk memberikan layanan jasa kepelabuhanan yang dilaksanakan oleh Haven Bedriff. Pada tahun 1952 sampai tahun 1959, pengelolaan pelabuhan dilaksanakan oleh jawatan pelabuhan. Sejak tahun 1960 pengelolaan pelabuhan umum di pelabuhan umum di Indonesia dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara dibawah pengendalian pemerintah. Bentuk Badan Usaha Milik Negara yaitu Perusahaan Negara Pelabuhan yang diberi kewenangan untuk mengelola pelabuhan umum sejak 1960 sampai dengan tahun1993 telah mengalami beberapa perubahan, disesuaikan dengan arah kebijaksanaan pemerintah dalam rangka

menunjang pembangunan

nasional dan mengimbangi

pertumbuhan pemerintahan layanan jasa kepelabuhan yang dinamis. Sejarah perusahaan sejak tahun 1960 sampai dengan sekarang adalah sebagai berikut: Tahun 1960-1963

: Pengelolaan pelabuhan umum dilakukan oleh Perusahaan

Negara

(PN)

Pelabuhan

I-VIII

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960 Tahun 1964-1969

: Aspek komersil dari pengelolaan pelabuhan tetap dilakukan

oleh PN Pelabuhan, tetapi kegiatan

operasional pelabuhhan di koordinisasikan oleh lembaga yang disebut Port Authority.


7

Tahun 1969-1983

: Pengelolaan sebagian besar pelabuhan umum dilakukan oleh Badan Pengusahaan Pelabubah (BPP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1969, dimana PN telah dibubarkan dan lembaga pemerintah Port Authority menjadi BPP.

Tahun 1983-1992

: Pengelolaan pelabuhan umum dibedakan antara pelabuhan umum yang diusahakan dan pelabuhan umum yang tidak diusahakan. Pelabuhan umum yang diusahakan dikelolah oleh Perusahaan Umum

(Perum)

pengelolaan

pelabuhan,

pelabuhan

umum

sedangkan yang

tidak

diusahakan dilakukan oleh unit pelaksanaan teknis di bawah Direktorat Jendral Perhubungan Laut

sebagaimana

diatur

dalam

Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 1983. Tahun 1992-sekarang

: Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tanggal 19 Oktober 1991 tentang pengalihan status Perusahaan Pelabuhan menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), maka bentuk Perusahaan Umum pelabuhan diubah menjadi PT (Persero) Pelabuhan Indonesia 2.

PT. Pelindo sebagai Badan Usaha Milik Negara mempunyai tugas dan melaksanakan usaha jassa kepelabuhan dalam rangka menunjang fungsi dari 2

http://portal.inaport1.co.id/wps/portal/home/profile/sejarah-perusahaan.com, diakses pada tanggal 18 April 2015


8

pelabuhan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan pelabuhan umum PT. Pelindo bertanggung jawab atas keselamatan pelayaran, penyelenggaraan, pelabuhan, angkutan perairan dan lingkungan maritim meliputi: 3 1. Penyediaan dan pengusahaan kolam pelabuhan yang luas, perairan yang dalam untuk lalu lintas pelayaran dan tempat berlabuh kapal yang aman 2. Pengusaha jasa-jasa yang berhubungan dengan pemanduan kapal (pilotage) dan pemberian jasa penundaan kapal laut ( pandu dan tunda) 3. Penyediaan dan pengusahaan dermaga untuk bertambah kapal bongkar muat serta naik turunna penumpang dengan aman 4. Penyediaan dan pengusahaan gudang tempat penimbunan barang yang dibongar dari kapal atau yang akan dimuat ke kapal, termasuk penyediaan dan pengusahaan Container Yard, Depo Container, CFS 5. Penyediaan dan pengusahaan angkutan Bandar (tongkang) bagi pelabuhan rede transport 6. Penyediaan dan pengusahaan alat bongkar muat 7. Penyediaan dan pengusahaan tanah untuk

berbagai

bangunan

sehubungan dengan kepentingan kelancaran angkutan laut dan industri 8. Penyediaan jaringan dan jembatan, saluran air, aliran listrik, jalur darurat dan lain-lain 9. Pelayanan jasa aneka usaha terminal

3

http://suhirnoo.blogspot.com/tugas-pt-pelindo.html, diakes pada tanggal 18 April 2015


9

10. Usaha-usaha lainnya yang dapat menunjang pengusahaan jasa kepelabuhan yang ditetapkan Pelayanan jasa kepelabuhan seperti tersebut digunakan prinsip “free for all” dan agar tercapai kelancaran flow of goods and flow of documents, maka pelayanan jasa pelabuhan dilaksanakan dengan sistem dan prosedur yag diatur oleh direksi PT.Pelindo.

B. Perumusan Masalah Sesuai dengan latar belakang yang telai diuraikan diatas, maka dapat terdapat beberapa pokok permasalahan yang harus di selesaikan yaitu: 1. Bagaimana peranan PT. Pelindo I dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab terhadap kapal bersandar di pelabuhan? 2. Apa hambatan-hambatan yang terjadi dalam penyelenggaraan kapal sandar di pelabuhan Belawan? 3. Bagaimana tanggung jawab PT. Pelindo I dan penyelesaian hukum dalam permasalahan kapal yang bersandar?

C. Tujuan Penulisan Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Sumatera Utara. Selain itu berdasarkan permasalah yang telah diuraikan sebelumnya maka tujuan yang hendak di capai dalam penulisan skripsi ini adalah : 1. Untuk mengetahui bagaimana peranan PT. Pelindo I dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kapal bersandar di pelabuhan


10

2. Untuk

mengetahi

hambatan-hambatan

yang

terjadi

dalam

penyelenggaraan kapal sandar di Pelabuhan Belawan 3. Untuk mengetahui tanggung jawab PT.Pelindo I dan penyelesaian hukum kapal yang bersandar.

D. Manfaat Penulisan Dengan pnulisan skripsi ini, ingin memberikan adanya manfat di dalam skripsi ini. Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini adalah : 1. Sebagai penunjang ilmu pengetahuan mengenai hukum yang terkhususnya tentang hukum pelayaran mengenai peranan dan tanggung jawab hukum PT. Pelindo I terhadap kapal yang bersandar. 2. Sebagai ilmu yag secara khusus dikuasai oleh penulis dalam hukum pelayaran untuk memahami mengenai peranan dan tanggung jawab PT. Pelindo I dalam hal kapal sandar. 3. Sebagai penambah ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum bagi masyarakat luas dalam bidang peraturan-peraturan yang mengatur tentang peranan dan tanggung jawab hukum PT. Pelindo I terhadap kapal yang bersandar.

E. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Sesuai dengan permasalahan yang telah ditemuka maka jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian Normatif, dimana dilakukan penelitian terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku, berkaitan dengan permasalahan dan penelitian Empiris atau Sosiologis,


11

yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di tempat permasalahan skripsi yang akan di tulis yaitu di PT. Pelindo I Cabang Belawan 2. Sumber Data Dalam pengumpulan data, digunakan metode pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder a. Pengumpulan data meggunakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan berbagai cara yang langsung diambil dari masyarakat b. Pengumpulan data sekunder dapat dibagi menjadi tiga bagian, yakni: 1) Bahan Hukum Primer yaitu ketentuan peraturan perundangundangan seperti KUH Perdata, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang membantu untuk mengumpulkan bahan hukum primer 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang akan membantu menguumpulkan bahan hukm primer dan bahan hukum sekunder. 3. Teknik pengumpulan data Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah: a. Studi dokumen yaitu memahami berbagai bahan pustaka, pemilihan bahan pustaka, peraturan perundang-undangan, catatan perkuliahan dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan skripsi


12

b. Field research atau studi lapangan yaitu melakukan suatu penelitian langsung ke lokasi penelitian yaitu di kantor PT. Pelindo I Cabang Belawan Medan dengan komunikasi secara langsung dengan yang berwenang dalam PT. Pelindo I. 4. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian yang dipilih untuk menyelesaikan skripsi ini yakni PT. Pelindo I yang beralamat di jalan Sumatera Nomor 1 Medan Belawan. 5. Analisa Data Analisa data yang digunakan yaitu analisa data kualitatif yang tidak berbentuk angka, yang artinya data di tulis dengan serangkaian kata-kata yang telah diatur dengan baik dan sistematis sehingga menunjukkan data yang berhubugan dengan skripsi ini.

F. Sistematika Penulisan Dalam penulisan skripsi ini disusun secara sistematis yang terbagi dalam lima bab sesuai dengan permasalahan yang diuraikan secara tersendiri. Adapun bagian-bagian yang tersusun secara sistematis dibagi dalam beberapa bab dan setiap bab dibagiatas sub bab dengan pembagian sebagai berikut: BAB I

: PENDAHULUAN, bab ini merupakan gambaran umum yang berisi tentang, Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, Metode Penelitin, Sistematika Penulisan, Keaslian Penulisan

BAB II

: PENGATURAN HUKUM TENTAMG KAPAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008, Bab ini berisikan

tentang

Pengertian

dan

Jenis-Jenis

Kapal,


13

Perlengkapan Kapal, Perizinan Pelayaran dan Kapal Sandar, Ketentuan-Ketentuan Dasar dan Asas-Asas Hukum yang Berlaku Bagi Kapal, Prosedur Perolehan Sertifikat Laik Laut BAB III

: REGULASI DAN ATURAN HUKUM MENGENAI KAPAL YANG

BERSANDAR,

dalam

bab

ini

berisi

tentang

Pengaturan Mengenai Verifikasi Kapal yang Bersandar untuk Berlayar, Tata Cara dalam Proses Kapal Sandar, Prosedur Tentang Pengalihan Muatan terhadap Kapal yang Bersandar, Perlindungan Terhadap Objek (barang) yang Diangkut Pada Kapal yang Bersandar. BAB IV

: PERAN

DAN

TANGGUNG

JAWAB

HUKUM

PT.

PELINDO I TERHADAP KAPAL YANG BERSANDAR, dalam bab ini membahas tentang Peranan PT. Pelindo I dalam Pelaksanaan Kapal yang Bersandar di Pelabuhan Belawan, Aturan Hukum dalam Penyeleggaraan Kapal Sandar di Pelabuhan Belawan, Tanggung Jawab PT. Pelindo I dan Penyelesaian Hukum Kapal yang Bersandar. BAB V

: PENUTUP, merupakan bab penutup dari seluruh rangkaianrangkaian bab-bab sebelumnya, yang berisikan kesimpulan yang dibuat berdasarkan uraian skipsi ini, yang dilengkapi dengan saran-saran.


14

G. KEASLIAN PENULISAN Skripsi tentang Peranan dan Tanggung Jawab Hukum PT. Pelindo I Terhadap Kapal yang Bersandar (studi pada PT. Pelindo I) belum pernah ada sebelumnya.Skripsi ini adalah murni gagasan pemikiran dan ide dari penulis yang dibantu dari peraturan perundang-undangan dan paduan dari buku-buku yang berkaitan di tambah dengan sumber riset yang di peroleh dari lapangan. Telah dilakukan penelusuran di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara bahwa tidak ada yang sama dengan judul seperti ini atau hampir sama (mirip) kesamaan dengan skipsi lainnya.


BAB I PENDAHULUAN. serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi

Recommend Documents