Praktik Terbaik Sistem Pengupahan Nasional Patrick Belser, ILO High Level Tripartite Dialogue on Employment, Industrial Relations and Social Protection 25-26 August 2016, Jakarta
Apa yang menjadi komponen kunci sistem pengupahan nasional? Perundingan Bersama
Upah Minimum
Kebijakan Pengupahan Nasional
Upah sektor publik
Peraturan dan perundangan AntiDiskriminasi
Apa tujuan sistem pengupahan nasional?
Pada prinsipnya, kebijakan pengupahan nasional mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, dan “memastikan pembagian hasil kemajuan yang adil bagi semua, dan upah penghidupan minimum bagi semua yang bekerja dan membutuhkan perlindungan tersebut” (Deklarasi ILO tentang Keadilan Sosial untuk Globalisasi yang Adil, 2008).
Kebijakan pengupahan berkelanjutan penting bagi pencapaian Tujuan 8 SDG “pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, pekerjaan produktif, dan kerja layak bagi semua” dan Tujuan 10 tentang kesenjangan dengan berkontribusi pada “pencapaian progresif kesetaraan yang lebih luas”.
Apa tujuan sistem pengupahan nasional?
Peran kebijakan pengupahan juga dibahas pada Deklarasi Pertemuan Kementerian Ketenakerjaan dan Perburuhan G20 tahun 2016, yang menyerukan “kebijakan pengupahan berkelanjutan” yang menciptakan pekerjaan berkualitas dan dapat mendukung konsumsi dan pertumbuhan ekonomi.
Diharapkan kebijakan pengupahan yang berkelanjutan dan pertumbuhan inklusif membutuhkan kerangka kerja kelembagaan, organisasi, peraturan perundangan dan kebijakan serta budaya dialog sosial. Secara gamblang menyerukan “dialog sosial mengenai prinsip-prinsip kebijakan pengupahan yang berkelanjutan”.
Di mana dialog sosial tentang kebijakan pengupahan dilakukan? Beberapa contoh
Filipina: Komisi Pengupahan dan Produktivitas Nasional (NWPC) menetapkan aturan dan panduan tentang upah minimum dan upah berbasis insentif bagi 17 dewan Pengupahan dan Produktivitas Tripartit Daerah (RTWPB) Banyak negara mempunyai dewan pengupahan nasional untuk menetapkan upah minimum, tapi juga mendiskusikan hal lain, seperti Dewan Konsultasi Pengupahan Nasional Malaysia atau Dewan Pengupahan Nasional Vietnam.
Bagaimana mengartikulasikan upah minimum dan perundingan bersama?
Praktik baik dalam penetapan upah minimum Sekali lagi, dialog sosial sangat penting.
Konvensi ILO No.131 mengenai penetapan upah minimum menegaskan konsultasi penuh dan kapan pun diperlukan partisipasi langsung berdasarkan kesetaraan dengan para mitra sosial. Konvensi juga menegaskan partisipasi orangorang yang mewakili kepentingan umum sebuah negara.
Dialog sosial ini dapat dilakukan oleh dewan pengupahan di tingkat nasional atau regional (atau komisi pengupahan), tergantung pada karakteristik khusus masing-masing negara dalam penetapan upah minimum. Karenanya upah minimum yang berkelanjutan juga membutuhkan pengembangan budaya dialog sosial.
Dialog Sosial dalam beberapa aspek Tingkatan upah minimum. Pendekatan berimbang direfleksikan dalam Konvensi ILO No. 131, mengundang pembuat keputusan untuk mempertimbangkan:
1)
a)
b)
Kebutuhan pekerja dan keluarganya, termasuk tingkat upah umum di negara tersebut, biaya penghidupan, tunjangan perlindungan sosial, dan standar penghidupan relative kelompok sosial mereka, dan Faktor-faktor ekonomi
Social dialogue on several aspects 2) Meliputi semua kelompok penerima upah dengan jangka waktu pekerjaan tertentu sehingga layak untuk mendapatkan? mid-2000's
late 2000's
100.0 90.0 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0
10.0
South Africa
India
Peru
Indonesia
Costa Rica
Turkey
Mexico
Mali
Brazil
Viet Nam
Philippines
0.0
Rani, Belser, Oelz and Ranjbar, 2013
Social dialogue on several aspects 3) Diikuti dengan pendekatan yang tepat seperti pengawasan yang memadai dan pendekatan lainnya untuk memastikan penerapan yang efektif, mid 2000s
100
late 2000s
90 80
60 50 40 30 20 10
India
South Africa
Philippine
Mali
Costa Rica
Peru
Indonesia
Turkey
Brazil
Mexico
0
Viet Nam
Rate of compliance
70
Rani, Belser, Oelz and Ranjbar, 2013
Praktik baik dalam penetapan upah minimum Praktik-praktik baik juga mencakup:
Pengawasan dampak upah minimum terhadap keluaran (outcome) ekonomi dan sosial, serta kajian mendalam jika diperlukan.
Jika upah minimum “aspiratif” melebihi kapasitas saat ini, strategi jangka menengah mungkin diperlukan.
Untuk semua keputusan ini, dialog sosial merupakan pendekatan yang lebih inklusif dan, tentunya, memperkuat kepemilihan dan efektivitas.
Praktik baik dalam penetapan upah minimum http://www.worldbank.org/en /topic/jobsanddevelopment/p ublication/balancingregulations-to-promote-jobs
www.ilo.org/minimumwage
Ratifikasi Terakhir K. ILO131: Malaysia, Juni 2016
Bagaimana upah ditetapkan di atas minimum yang legal atau berdasarkan negosiasi?
Umumnya melalui sistem remunerasi di tingkat perusahaan yang memberikan penghargaan berdasarkan produktivitas pendidikan, senioritas, dan sebagainya.
Panduan pemerintah untuk mendorong dialog dan penyesuaian upah: seperti sistem dua lapis di Filipina, atau Panduan Dewan Pengupahan Nasional Singapura (NWC)
