PRAKTEK PENGELOLAAN ZAKAT DI NEGARA MUSLIM ( STUDI PADA NEGARA BRUNEI DARUSSALAM ) Skripsi

PRAKTEK PENGELOLAAN ZAKAT DI NEGARA MUSLIM ( STUDI PADA NEGARA BRUNEI DARUSSALAM ) Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE.Sy)

Oleh : FEBRIANTI NIM : 107046102178

KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH PROGRAM STUDI MUAMALAT FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1432 H/ 2011 M  

 

   

   

LEMBAR PERNYATAAN Dengan ini saya menyatakan: 1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 di Universitas Islam Negeri ( UIN ) Syarif Hidayatullah Jakarta 2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri ( UIN ) Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri ( UIN ) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 24 Mei 2011

Febrianti

   

ABSTRAK

“Praktek Pengelolaan Zakat di Negara Muslim (studi pada Negara Brunei Darussalam).” Strata satu (S1) Konsentrasi Perbankan Syariah Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2011. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan zakat di Negara Muslim, yaitu Brunei Darussalam. Mulai dari pengelolaan zakat yang terdiri dari pengurus zakat (amil), pengumpulan dan pendistribusian zakat. Model pemberdayaan dan perbandingan pengelolaan zakat di Brunei Darussalam dengan Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan data dan informasi berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh penulis melalui wawancara dengan masyarakat dan Akademisi Unissa Brunei Darussalam serta hasil seminar Majlis Ugama Islam dan berdasarkan buku tentang pengelolaan zakat di Negara Brunei Darussalam dan website Majlis Ugama Islam Brunei (MUIB), yaitu pengelola zakat di Brunei Darussalam. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan zakat di Brunei Darussalam ditangani oleh Majlis Ugama Islam Brunei (MUIB) melalui satu pintu. Amil ditunjuk dan dilantik langsung oleh Sultan Bolkiah. Dimana amil-amil tersebut menyebar di setiap kawasan. Di Brunei Darussalam ada tiga macam benda sebagai objek zakat yaitu, uang simpanan, emas dan perak, dan perniagaan. Adapun Dana zakat yang terkumpul di setiap tahun dibagikan kepada enam asnaf, yaitu fakir, miskin, amil, gharimin, ibnu sabil dan muallaf. Model pemberdayan zakat bersifat konsumtif. Dalam hal pengelolaan zakat di Negara Brunei Darussalam kerajaan sangat berperan aktif. Karena zakat diurus langsung oleh kerajaan di bawah tanggung jawab Majlis Ugama Islam Brunei (MUIB) . dengan begitu pengelolaan zakat tersentralisasi dalam satu pintu. Sedangkan di Indonesia lembaga pengelola zakat terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat didirikan oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat didirikan oleh masyarakat. Dan dari segi objek zakat dan pendistribusian zakat kedua negara Muslim ini pun berbeda. Indonesia berpola konsumtif dan produktif sedangkan Brunei Darussalam berpola konsumtif. Diantara kedua negara ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam pengelolaan zakat. Key Word : Praktek, Pengelolaan, Zakat, Brunei Darussalam. 

   

KATA PENGANTAR  

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, berkat rahmat dan kasih sayangnya, skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, keluarga serta para sahabatnya yang senantiasa setia dan taat kepada beliau hingga akhir zaman. Dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini. Karena berkat bantuan mereka jugalah skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh sebab itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat: 1. Bapak Prof.Dr. H. Amin Suma, SH,MA,MM, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Ibu Dr. Euis Amalia,M.Ag, selaku Ketua Program Studi Muamalat dan Bapak Mu’min Rauf, MA, selaku Sekretaris Program Studi Muamalat. 3. Bapak Dr.Asep Saepuddin Jahar,MA, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran, koreksi, ilmu pengetahuan serta semangat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

   

4. Bapak Aa Hubur dan kawan-kawan di Brunei Darussalam, selaku informan yang telah meluangkan waktunya kepada penulis untuk berbagi pengetahuan dan informasi untuk penyusunan skripsi ini. 5. Bapak Gustian Djuanda, yang telah memberikan koneksi ke Brunei Darussalam. 6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah mengajarkan ilmunya selama penulis mengikuti perkuliahan, semoga ilmu yang telah diajarkan dapat bermanfaat. 7. Guru-guru Pondok Modern Darussalam Gontor yang selalu memberikan nasehat yang tak ternilai harganya dan selalu mengajarkan penulis keikhlasan dalam menjalankan kehidupan. hingga selalu terkenang dan menjadi motivasi hidup bagi penulis 8. Kepala Utama Perpustakaan UIN Jakarta, Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum

beserta

staf-stafnya

yang

telah

membantu

penulis

dengan

menyediakan fasilitas untuk mencari referensi. 9.

Kedua Orang Tua tercinta serta kakak-kakak tersayang, Miftah Ilmiati,Wilda Fadliah, Abang Roni, terima kasih tiada tara ananda ucapkan atas doa tiada henti serta dukungannya baik moril maupun materil sehingga anandamu dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, semoga Allah selalu memberikan yang terbaik untuk kehidupan di dunia dan akhirat.

   

10. Kawan-kawan PS B 2007 yang tidak bisa disebutkan satu persatu,terima kasih telah membakar semangat penulis untuk menyelesaikan skripsi. 11. Teman-teman Bintitan, Atu, Bento, Fitri, Iie,Sisy,Teteh, Elda, Budi kalian selalu menjadi inspirasi penulis sekaligus teman berbagi dalam keadaan apapun. Terima kasih atas segala waktu dan kasih sayang yang telah diberikan. 12. Teman-teman terbaik kosan semanggi 2, mumut, sule, k’ana, duty, Tj, Kevin, Dina, terima kasih untuk semua bantuannya dalam menerjemahkan bahan skripsi serta setia menemani penulis hingga larut. semoga Allah selalu memberikan kehidupan yang terbaik untuk kalian, tak lupa pula untuk ibu Kos dan dian sancai sekeluarga, yang telah memberikan tempat naungan terbaik untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 13. Teman-teman Alumni Pondok Modern Gontor yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih atas dukungan dan motivasinya, kebersamaan kalian tak kan pernah terlupakan. 14. Nahyazeefa De Mayla alumni 2005, kalian adalah keluarga kedua bagi penulis, segala kenangan indah dan berbagai pengalaman serta kebersamaan selama enam tahun membawa penulis untuk selalu semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

   

15. Rekan-rekan Majalah Gontor,terima kasih atas dukungan dan pengertiannya serta bantuannya khususnya divisi redaksi, dari tempat ini penulis belajar membagi waktu dan memahami arti pentingnya waktu walaupun satu detik. 16. Seluruh Staff dan karyawan Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Demikian penulis sangat bersyukur dapat menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Atas bantuan dan motivasi dari tokohtokoh tersebut diatas penulis sangat berterima kasih, semoga Allah membalas kebaikannya. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis serta para pembacanya.

Jakarta, 24 Mei 2011

Penulis

   

HALAMAN JUDUL..............................................................................................

i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING....................................................

ii

HALAMAN PENGESAHAN PANITIA UJIAN..................................................

iii

LEMBAR PENYATAAN.....................................................................................

iv

ABSTRAK.............................................................................................................

v

KATA PENGANTAR...........................................................................................

vi

DAFTAR ISI..........................................................................................................

ix

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR...................................................................

Xii  

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang................................................................................    1

BAB II

B. Pembatasan Masalah.......................................................................

7

C. Perumusan Masalah........................................................................

7

D.Tujuan dan manfaat Penelitian........................................................

7

E. Review Studi Terdahulu..................................................................

8

F. Metode Penelitian dan Teknik Penulisan........................................

12

G.Sistematika Penulisan......................................................................

13

TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT A. Dasar Hukum Zakat........................................................................

15

1. Pengertian ...... .........................................................................

15

2. Syarat Zakat...............................................................................

17

3. Harta yang wajib dizakati...........................................................

18

B. Tujuan dan Fungsi Zakat................................................................

29

C. Manajemen Zakat...........................................................................

   

1. Pengumpulan..............................................................................

31

2. Pendistribusian...........................................................................

31

3. Pemberdayaan…………………………...….............................

32 39

BAB III

D. Peran Negara dalam Pengelolaan Zakat.........................................

   40

PROFIL LEMBAGA ZAKAT BRUNEI DARUSSALAM A. Kedudukan dan Peran Majlis Ugama Islam Brunei.....................

43

B. Struktur Organisasi MUIB dan Pengelola Zakat.........................

46

C. Penghimpunan Zakat di Brunei Darussalam...............................

52

1. Macam-macam Objek Zakat..................................................

52

2. Cara Pelaksanaan Penghimpunan Zakat................................

53

D. Alokasi Zakat...............................................................................

53

E. Model Pemberdayaan Zakat......................................................... BAB IV

ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT DI NEGARA BRUNEI

62  

DARUSSALAM A. Pengelolaan Zakat di Brunei Darussalam………………………

64

1. Peran Amil Zakat………………………………………......

64

2. Sistem Penghimpunan……………………………………...

69

3.

74

Distribusi Zakat…………………………………………….

79

B. Model Pemberdayaan Zakat di BruneiDarussalam...................

84

C. Perbandingan Pengelolaan Zakat di Brunei Darussalam dan Indonesia......................................................................................

     

   

BAB V

PENUTUP A. Kesimpulan.............................................................................. 90 B. Saran......................................................................................... 93 DAFTAR PUSTAKA................................................................................ LAMPIRAN-LAMPIRAN.........................................................................

DAFTAR TABLE DAN GAMBAR

Tabel

Gambar

4.1

Data Amil Zakat

68

4.2

Jumlah Kumpulan Zakat Fitrah

71

4.3

Jumlah Kumpulan Zakat Harta

72

4.4

Jumlah Pembagian Zakat

76

3.1

Struktur Organisasi MUIB

46

3.2

Struktur Organisasi BAKAZ

49

   

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Zakat adalah ibadah maaliyah ijtimai’yyah yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan

kesejahteraan umat. 1 Setiap umat Muslim berkewajiban untuk

memberikan sedekah dari rezeki yang dikaruniakan Allah. Kewajiban ini tertulis di dalam Al-Qur’an. Pada awalnya, Al-Qur’an hanya memerintahkan untuk memberikan sedekah (pemberian yang sifatnya bebas, tidak wajib). Namun, pada kemudian hari, umat Islam diperintahkan untuk membayar zakat. Zakat menjadi wajib hukumnya sejak tahun 662 M. Nabi Muhammad melembagakan perintah zakat ini dengan menetapkan pajak bertingkat bagi mereka yang kaya untuk meringankan beban kehidupan mereka yang miskin. Sejak saat ini, zakat diterapkan dalam negara-negara Islam. Hal ini menunjukan bahwa pada kemudian hari ada pengaturan pemberian zakat, khususnya mengenai jumlah zakat tersebut. Syariat zakat baru diterapkan secara efektif pada tahun kedua hijriyah. Ketika itu Nabi Muhammad SAW telah mengemban dua fungsi, yaitu sebagai rasulullah                                                              1

Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern , (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), h.1 

   

dan pemimpin umat. Zakat juga mempunyai dua fungsi, yaitu ibadah bagi muzakki dan sumber utama pendapatan negara. Dalam pengelolaan zakat, nabi sendiri turun tangan memberikan contoh dan petunjuk operasionalnya. Tentang prosedur pengumpulan dan pendistribusiannya, untuk daerah di luar kota Madinah, nabi mengutus petugas untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat. Di antara petugas itu adalah Muaz Ibn Jabal untuk memungut dan mendistribusikan zakat dari dan untuk penduduk Yaman. Para petugas yang ditunjuk oleh nabi itu di bekali dengan petunjuk-petunjuk teknis operasional dan bimbingan serta peringatan keras dan ancaman sanksi agar dalam pelaksanaan dan pengelolaan zakat benar-benar dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. nabi beserta keluarganya tidak dibenarkan oleh syara’ sebagai penerima zakat. 2 Khalifah Abu Bakar memandang masalah zakat sangat serius, karena fungsi zakat sebagai pajak dan sumber utama pendapatan negara. Pada awal pemerintahan Abu Bakar timbul suatu gerakan yang tidak mau membayarkan zakatnya pada khalifah. Maka khalifah Abu Bakar mengambil suatu kebijaksanaan bahwa golongan yang tidak mau lagi membayar zakat ini dihukum telah murtad, maka mereka boleh diperangi. 3 Pada masa khalifah Usman bin Affan penerimaan zakat makin meningkat lagi, sehingga gudang baitul mal penuh dengan harta zakat. Bagi Khalifah Usman, urusan                                                              2

 Abdurrachman Qadir, Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 88  3 Ibid.,h. 89 

   

zakat demikian penting untuk itu dia mengangkat pejabat yang khusus menanganinya yaitu Zaid Ibn Tsabit, sekaligus mengangkatnya mengurus lembaga keuangan negara ( baitul mal ). Pelaksanaan pemungutan dan pendistribusian zakat makin lancar dan meningkat. Harta zakat yang terkumpul segera dibagi-bagikan kepada yang berhak menerimanya, sehingga hampir tidak terdapat sisa harta zakat yang tersimpan dalam baitul mal. Memang pernah suatu ketika Khalifah mengadakan inspeksi mendadak memeriksa baitul mal. Ketika itu ditemukan saldo kas sebanyak seribu dirham, yaitu sisa setelah dilakukan pembagian kepada seluruh ashnaf yang berhak. Khalifah memerintahkan Zaid untuk menyalurkan sisa lebih ini ke lembaga-lembaga sosial yang memberi manfaat bagi kemaslahatan umat, termasuk untuk biaya pembangunan dan ta’mir masjid Rasulullah. 4 Dalam penerapan dan pelaksanaan zakat, Ali bin Abi Thalib selalu mengikuti kebijakan-kebijakan Khalifah pendahulunya. Harta zakat yang sudah terkumpul ia perintahkan kepada petugas supaya segera membagi-bagikannya kepada mereka yang berhak yang sangat membutuhkannya, dan jangan sampai terjadi penumpukan harta zakat dalam baitul mal. Setelah membagi-bagikan zakat itu, ia tampak lega dan langsung shalat sunat sebagai tanda syukurnya telah melaksanakan tugas yang berat itu tanpa terpengaruh sedikitpun oleh godaan melihat harta zakat yang melimpah ruah. 5

                                                             4 5

Ibid., h. 91  Ibid., h. 93 

   

Hingga saat ini, permasalahan perekonomian menempati pokok pembahasan yang pelik dibanding permasalahan lainnya, karena bagaimanapun, manusia akan saling bersaing dalam mendapatkan makanan dan sumber kehidupan lainnya. Karena itu, ekonomi merupakan salah satu faktor terpenting terhadap jatuh bangunnya kegagalan perpolitikan yang berperan di dalamnya, serta merupakan salah satu akibat muncul dan padamnya suatu revolusi. Bisa dilihat, bahwasanya perbedaan ideologi yang ada di seluruh negara dan benua dunia sekarang ini, pada awalnya dipicu atas sistem perekonomian yang ada. Islam bukanlah agama yang membiarkan segala permasalahan ini hadir tanpa batasan. Namun, Islam pun tumbuh dengan banyak kepedulian positif terhadap realitas suatu permasalahan, seperti fenomena perekonomian. Zakat yang merupakan rukun Islam ketiga dianggap mempunyai peran yang signifikan dalam mengatasi berbagai permasalahan ekonomi. 6 Peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan adalah peran yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya, baik dalam kehidupan Muslim ataupun dalam kehidupan lainnya. Khalayak umum hanya mengetahui bahwasanya tujuan dari zakat adalah mengentaskan kemiskinan dan juga membantu para fakir miskin, tanpa mengetahui gambarannya secara gamblang. Namun perlu digarisbawahi, bahwa peranan zakat tidak hanya terbatas kepada pengentasan kemiskinan akan tetapi bertujuan untuk mengatasi permasalahan - permasalahan kemasyarakatan lainnya. Dapat dikatakan bahwa target utama dari aplikasi zakat adalah mengentaskan kemiskinan secara                                                              6

Yusuf Qaradhawi,Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), h. 2 

   

keseluruhan. Dimana hal ini tidak dibatasi oleh waktu dan juga tidak terpukau oleh permukaan yang tampak. 7 Pengelolaan zakat di beberapa negara Muslim sudah mengalami perkembangan yang baik. Contohnya adalah Negara Malaysia. Pengelolaan zakat di Negara Malaysia berada dibawah pengawasan langsung Majelis Agama Islam di setiap negeri bagian yang berjumlah sebanyak 14 buah. Adapun Pusat Pungutan Zakat (PPZ) berada dibawah Majelis Agama Islam Wilayah

Persekutuan Kuala Lumpur

(MAIWP). Setiap Majelis Agama Islam mempunyai karyawan dari jawatan Agama Islam. 8 Selain di Malaysia, ada beberapa negara Muslim yang turut aktif dalam institusi zakat seperti Quwait yang mempunyai lembaga zakat yang disebut dengan zakat house (darul zakah), yaitu lembaga yang mengelola semua urusan berkenaan dengan zakat dan merupakan salah satu lembaga kerajaan. Begitu juga di Pakistan, yang telah menerapkan institusi zakat kedalam pengelolaan negara. Di beberapa Negara Muslim telah banyak mengembangkan tentang pengelolaan zakat, supaya dana zakat lebih bermanfaat dan berguna untuk semua masyarakat. Hal serupa dengan Negara Brunei Darussalam. Pengelolaan zakat ditangani langsung oleh Majlis Ugama Islam Brunei (MUIB), yang dikenal sebagai Dewan Agama Islam Brunei Darussalam. Salah satu Negara terkaya di dunia ini terkenal                                                              7

ibid.,h 29   Ade Komarudin, dkk,Makalah “ Praktek Zakat dan Wakaf di Negara Malaysia” pada mata kuliah Praktek Zakat dan Wakaf di Negara Muslim  8

   

dalam penerapan syariat Islam di dalam kehidupan sehari-harinya. kerajaan mengawal ketat apa-apa yang berlaku bagi kehidupan beragama rakyat Brunei. Ada hal menarik dalam pembagian zakat di Brunei Darussalam. MUIB kesulitan dalam membagikan zakat, karena jarang ditemui rakyat yang tergolong tidak mampu di negara tersebut. Dengan populasi masyarakat sekitar 300 ribu orang dan pendapatan per kapita 57 ribu dolar AS. Kehidupan masyarakat Brunei tergolong makmur dan sejahtera. Namun, zakat adalah kewajiban bagi setiap Muslim dan harus diberikan kepada delapan asnaf yang telah disebutkan dalam Al-Qur’an. Sehingga rakyat yang berhutang pun boleh menerima zakat karena masih termasuk dalam golongan gharimin. Atas kebijakan ini, Dewan Agama Islam Brunei kebanjiran permohonan untuk pembagian zakat. Bahkan, Masyarakat bermobil turut mengajukan permohonan sebagai mustahik karena mereka merasa sebagai golongan Gharimin. 9 Brunei Darussalam termasuk dalam 10 besar Negara terkaya di dunia. Itu artinya Negara yang populasi penduduknya hanya sedikit, hidup dalam kemakmuran. Brunei Darussalam juga terkenal dengan penerapan hukum Islam karena mayoritas masyarakatnya adalah Muslim. Lalu, bagaimana negara ini mengelola dana zakat di tengah kemakmuran penduduknya. Berdasarkan uraian di atas, penulis akan mengkaji lebih dalam tentang bagaimana praktek zakat di Negara Brunei Darussalam, penelitian ini nantinya akan dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul: “ PRAKTEK PENGELOLAAN                                                              9

http://ariesaja.wordpress.com/2010/09/01/di-brunei-masyarakat-bermobil-pun-terima-zakat/ diakses pada 24 oktober 2010 pkl: 13.30 WIB  

   

ZAKAT DI NEGARA MUSLIM: STUDI PADA NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.” B. Pembatasan dan Perumusan 1. Pembatasan Masalah Untuk memudahkan penulis dalam analisis dan menghindari pembahasan yang terlalu luas maka permasalahan akan dibatasi pada pelaksanaan zakat di Negara Muslim yang dalam hal ini studi kasus pada Negara Brunei Darussalam. Masalah utama yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana Brunei Darussalam sebagai salah satu Negara Muslim mengelola zakat di negaranya. 2. Perumusan Masalah Rumusan masalah yang akan dikaji melalui penelitian ini adalah: a. Bagaimana pengelolaan zakat di Brunei Darussalam? b. Bagaimana model pemberdayaan zakat di Brunei Darussalam ? c. Apa perbedaan pengelolaan zakat di Brunei Darussalam dengan Negara Indonesia? C. Tujuan dan Manfaat Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk: 1. Untuk mengetahui bagaimana praktek pengelolaan zakat di Negara Brunei Darussalam. 2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pemberdayaan zakat di Negara Brunei Darussalam.

   

3. Untuk menganalisa apa saja sisi positif pengelolaan zakat di Brunei Darussalam yang dapat dicontoh dan diterapkan di Indonesia Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 1. Secara akademis, sebagai persyaratan bagi penulis untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu ekonomi syari’ah. 2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan bagi penggiat ilmu sosial secara umum dan pengelola zakat khususnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi perenungan bagi pemerintah maupun pengelola zakat di Indonesia tentang bagaimana Negara Muslim dapat mengelola zakat dengan adil dan merata hingga dapat memperbaiki perekonomian bangsa dan mendistribusikan dana zakat dengan sebaik-baiknya. 3. Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat dalam meningkatkan perekonomian umat dan untuk menghilangkan kesenjangan sosial antara yang berkelebihan harta dan yang kekurangan.

D. Review Studi Terdahulu Untuk menghindari penelitian dengan objek yang sama, maka diperlukan kajian terdahulu. Sebelum membuat skripsi ini penulis melakukan kajian pustaka yang berupa judul-judul skripsi yang telah ada sebagai pembanding dari skripsi ini, antara lain sebagai berikut:

   

No. 1.

Identitas Descyanne,

Keterangan “Sistem Skripsi tersebut

pengelolaan

dana menyimpulkan bahwa

zakat, infaq, sedekah mekanisme pengelolaan

Perbedaan Pengelolaan ZISWAFU pada portal Infaq

dan wakaf uang pada ZISWAFU pada LAZ

2.

LAZ portal infaq”

Portal Infaq

(Skripsi Mahasiswa

mengandalkansistemman

UIN Syarif

ajemen terpadu yang di

Hidayatullah Jakarta

backup dengan sarana

Fakultas Syariah &

teknologi informasi yang

Hukum Prodi

memadai dan

Muamalat , 2006)

userfriendly.

Lisa Hafizah,

Skripsi tersebut

Zakat untuk

“ Efektifitas

menyimpulkan bahwa

pemberdayaan

Pengelolaan dana

masalah utama yang

pada BAZDA

zakat BAZDA kota

dihadapi BAZDA kota

kota Tangerang

Tangerang terhadap

Tangerang dalam

pemberdayaan

pengelolaan dana zakat

pengusaha kecil

adalah kegiatannya

mikro” (Skripsi

dalam pemberdayaan

Mahasiswa UIN

ekonomi umat.

Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syariah & Hukum Prodi Muamalat , 2006) 3.

Desi Nasrida,

penelitiannya membahas

Pemberdayaan

“Pemberdayaan

tentang dua konsep

ekonomi melalui

   

4.

Ekonomi Masyarakat

peyaluran dana zakat

melalui Zakat”

yaitu, pemberian modal

Skripsi Mahasiswa

dan penambahan modal.

UIN Syarif

Kedua konsep ini

Hidayatullah Jakarta

menitikberatkan pada

Fakultas Syariah &

modal untuk

Hukum Prodi

terpenuhinya kebutuhan

Muamalat , 2007

hidup

Erni

Risnawati,

“ Skripsi tersebut

zakat

Strategi

strategi peningkatan membahas tentang

pengelolaan

kinerja pengelolaan strategi yang ditawarkan

zakat

zakat pada dompet DPU Daarut Tauhid peduli ummat Daarut Jakarta untuk cabang meningkatkan kinerja

Tauhid

Jakarta” 2006 5.

pendayagunaan zakat “ Skripsi ini

Jumari, Perbandingan pengelolaan

menyimpulkan bahwa zakat, BAZIS DKI didukung

infaq dan shadaqah penuh oleh gubernur dan pada BAZ & LAZ ( PEMDA DKI Jakarta studi

perbandingan melalui surat keputusan

antara BAZIS DKI dan struktur dan

LAZ pemerintahan yang

PKPU ), 2005.

berada dibawahnya,

Jakarta

sedangkan LAZ PKPU lebih agresif menggunakan jejaring

Perbandingan Pengelolaan zakat BAZ dan LAZ

   

atau cabang-cabang yang telah dibentuknya yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Dari kelima penelitian di atas semua membahas tentang pengelolaan dan pemberdayaan

zakat di lembaga maupun badan zakat Indonesia. Namun, objek

tempat penelitian tersebut berbeda-beda. Menurut pengamatan penulis belum ada yang meneliti tentang pengelolaan zakat di Negara Muslim. Apalagi seputar pengelolaan zakat di Negara Brunei Darussalam. Padahal, hemat penulis mengetahui dan meneliti pengelolaan zakat di berbagai Negara Muslim

sangatlah

penting sebagai kaca perbandingan dengan Negara

Indonesia. Dan bila ada yang baik dapat diambil sebagai percontohan pengelolaan zakat. Karena Indonesia mempunyai potensi besar dalam hal zakat, namun dampak zakat belum banyak dirasakan oleh masyarakat. Untuk itu penulis tertarik mengambil penelitian tentang pengelolaan zakat di Negara Brunei Darussalam. Melihat Brunei Darussalam merupakan salah satu mayoritas penduduk Muslim dan juga sangat menerapkan syariat Islam dengan tegas. Lalu, Bagaimana Negara tersebut mengelola zakat. Adapun dalam penelitian ini, penulis membahas sedikit perbandingan pengelolaan zakat di Brunei Darussalam dengan Indonesia.

   

E. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian ini adalah library research , yaitu penulis menggambarkan permasalahan dengan didasari pada data-data yang ada dalam Literatur atau dokumen lalu di analisis lebih lanjut kemudian di ambil suatu kesimpulan 2. Jenis Data a. Data Primer Yaitu data utama yang bersumber dari data-data serta informasi-informasi yang diperoleh dari sumber data. b. Data Sekunder Yaitu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan. 3. Teknik Pengumpulan Data Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan dua sumber data, yaitu: a) Wawancara, hal ini penulis lakukan untuk menggali data penelitian melalui percakapan langsung dengan Aa Hubur, yang dalam hal ini adalah Akademisi Universitas Islam Sultan Ali, Fakultas Syariah, Brunei Darussalam dan masyarakatnya. Untuk wawancara ini digunakan pedoman wawancara guna mengarahkan permasalahan sesuai dengan kepentingan penelitian.

   

b) Studi dokumentasi, Dilakukan dengan cara mengumpulkan data berdasarkan data-data atau laporan yang berkaitan dengan masalah penelitian. 4. Teknik Analisis Dalam melakukan analisa data, penulis menggunakan penelitian kualitatif

yang

bersifat

deskriptif,

yaitu

penelitian

yang

menggambarkan data dan informasi berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari lapangan. 5. Pedoman Penulisan Laporan Adapun teknik penulisan skripsi ini, mengacu pada “Pedoman Penulisan Skripsi” yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah tahun 2007. F. Sistematika Penulisan Adapun penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu: BAB I

: PENDAHULUAN Yaitu meliputi latar belakang, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kajian terdahulu, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II

: TINJAUAN TEORITIS Membahas

mengenai

pengertian

zakat,

macam-

macamnya,dasar hukum, tujuan dan fungsi, aturan pengeluaran zakat, serta manajemen zakat.    

BAB III

: PROFIL LEMBAGA ZAKAT BRUNEI DARUSSALAM Berisi kedudukan dan peran Majlis Ugama Islam Brunei (MUIB), struktur organisasi MUIB dan pengelola zakat, penghimpunan zakat di Negara Brunei Darussalam dan alokasi zakat.

BAB IV

: ANALISA DAN PEMBAHASAN Beirisi

zakat

dan

pengembangan

sosial

dan

analisa

pembahasan tentang bagaimana praktek zakat di Negara Brunei Darussalam. BAB V

: PENUTUP Meliputi kesimpulan dan saran.

   

BAB II TINJAUAN TEORITIS

A. Dasar Hukum Zakat 1. Pengertian Zakat adalah isim masdar dari kata zaka-yazku-zakah, yang berarti berkah, tumbuh, bersih,baik, dan bertambah. 10 Dengan makna tersebut, orang yang telah mengeluarkan zakat diharapkan hati dan jiwanya akan menjadi bersih. Disamping itu, selain hati dan jiwanya bersih, kekayaannya akan bersih pula. Sebagaimana firman Allah swt dalam surat al-Taubah: 103,

ª!$#uρ 3 öΝçλ°; Ö⎯s3y™ y7s?4θn=|¹ ¨βÎ) ( öΝÎγø‹n=tæ Èe≅|¹uρ $pκÍ5 ΝÍκÏj.t“è?uρ öΝèδãÎdγsÜè? Zπs%y‰|¹ öΝÏλÎ;≡uθøΒr& ô⎯ÏΒ õ‹è{ ∩⊇⊃⊂∪ íΟŠÎ=tæ ìì‹Ïϑy™ “ Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.” Zakat menurut bahasa, berarti nama’(kesuburan), thaharah (kesucian), barakah (keberkatan), dan berarti juga tazkiyah,tathier (mensucikan). 11 Sedangkan secara istilah zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan                                                              10 11

Fakhruddin, Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia , ( Malang : 2008), h.13  Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Pedoman Zakat , (Semarang : 1999) , h. 3  

   

tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Menurut Didin Hafidhuddin, hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan pengertian menurut istilah sangat nyata dan erat sekali.yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik. 12 Dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 1 ayat 2, Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. 13 Zakat merupakan ibadah yang memiliki dua sisi. Pada satu sisi zakat merupakan ibadah yang berfungsi sebagai penyucian terhadap harta dan diri pemiliknya, pada sisi lain zakat mengandung makna sosial yang tinggi. 14 Zakat adalah satu nama yang diberikan untuk harta yang dikeluarkan oleh seorang manusia sebagai hak Allah Ta’ala yang diserahkan kepada orang-orang fakir. Dinamakan zakat karena di dalamnya terdapat harapan                                                              12

Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema Insani Press,

2002) h. 7  13

Direktorat Pemberdayaan Zakat, Departemen Agama, Pedoman Pengelolaan Zakat, (Jakarta : 2007), h. 103  14 Mashdar F.Mas’udi dkk, Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat,Infak,Sedekah , (Jakarta : Piramedia,2004), h. 17  

   

akan adanya keberkahan, kesucian jiwa, dan berkembang di dalam kebaikan. 15 Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan ketentuan yang berlaku, sebagai penyucian diri dan harta maupun membangun rasa sosial terhadap sesama. 2. Syarat Zakat Harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan secara syara. Wahbah alZuhaili membagi syarat ini menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Adapun syarat wajib zakat adalah : 16 a. Islam b. Merdeka c. Baligh dan berakal d. Harta tersebut merupakan harta yang wajib dizakati, seperti emas dan perak, hasil pertanian, hewan ternak maupun barang dagangan. e. Harta tersebut telah mencapai nishab ( ukuran jumlah )                                                              ) h. 1 

15

Syaikh As-Sayyid Sabiq, Panduan Zakat menurut Al-Quran dan As-Sunnah ( Bogor: 2005

16

Fakhruddin, Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia, (Malang : UIN Malang Press, 2008),

h. 33 

   

f. Harta tersebut adalah milik penuh ( al-milk al-tam ) g. Telah berlalu satu tahun atau cukup haul ( ukuran waktu ) h. Tidak adanya hutang i. Melebihi kebutuhan dasar atau pokok j. Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal k. Berkembang. Adapun syarat sahnya zakat adalah sebagai berikut : a. Adanya niat muzakki (orang yang mengeluarkan zakat) b. Pengalihan kepemilikan dari muzakki ke mustahiq (orang yang berhak menerima zakat). Dengan adanya syarat-syarat mengeluarkan zakat, itu artinya zakat bukan sebuah beban yang diwajibkan kepada seseorang tanpa syarat melainkan ada hak orang lain disetiap harta yang berkembang. Namun, selain zakat ada sedekah dan infaq bagi setiap orang yang ingin berbagi dengan orang lain tetapi tidak memenuhi syarat mengeluarkan zakat. 3. Harta yang Wajib di Zakati Adapun mengenai jenis-jenis harta yang menjadi sumber zakat yang dikemukakan secara terperinci dalam al-Quran dan hadits, 17 menurut Ibnul Qayyim pada dasarnya ada empat jenis, yaitu : tanam-tanaman dan buahbuahan, hewan ternak, emas dan perak, serta harta perdagangan. Menurut                                                              17

 Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), h. 28 

   

pendapat Ibnul Qayyim, keempat jenis inilah yang banyak beredar di kalangan umat manusia, dan kebutuhan kepadanya merupakan hal yang niscaya (dharuri). Hasbi ash-Shiddieqy 18 menyatakan hal yang sama, bahwa zakat diwajibkan pada empat macam harta, binatang ternak, harga (emas dan perak), mata benda yang diperniagakan, tumbuh-tumbuhan yang dapat disukat dan disimpan lama. Mengenai wajib zakat pada empat macam ini disepakati para ulama. Sabiq 19 menyatakan bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah emas, perak, pertanian, tsimar ( buah-buahan seperti kurma ), barang perniagaan, binatang ternak yang digembalakan pada rerumputan bebas, barang tambang dan rikaz ( harta terpendam ). Sedangkan menurut Hasan Ayub Harta –harta yang wajib dizakati berdasarkan kesepakatan fuqaha adalah dua jenis harta dari hasil barang tambang : emas dan perak yang bukan perhiasan. Tiga jenis hewan : unta, sapi dan kambing. Dua jenis buah: kurma dan anggur. Dua jenis biji-bijian : jerawut dan gandum. 20 Perbedaan tentang hal di atas serta penjelasannya akan dipaparkan sebagai berikut : a. Zakat Emas dan Perak                                                              18

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Hukum-hukum Fiqih Islam Tinjauan Antar Mazhab, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 122  19 Syaikh as-Sayyid Sabiq, Panduan Zakat menurut Al-Quran dan As-Sunnah, (Bogor : Pustaka Ibnu Katsir, 2005), cet.pertama h. 41  20 Hasan Ayub, Fikih Ibadah : Panduan Lengkap Beribadah Sesuai Sunnah Rasulullah, (Jakarta : Cakra Lintas Media, 2010), h.   

   

Allah Swt telah menentukan jenis dari harta yang harus dikeluarkan zakat dan memilih di antaranya yang terbagus dan terbaik. Dia mewajibkan zakat pada emas dan perak bukan pada besi, alumunium, dan tembaga serta lainnya. 21 Zakat diwajibkan dalam emas dan perak bila telah mencapai satu nishab, telah berlalu satu tahun, lebih dari kebutuhan asasi dan hutang. Kewajibannya disebutkan dalam Al-Qur’an, sunnah dan ijma’ umat. Landasan hukum al-Qur’an firman Allah swt,

 È≅ÏÜ≈t6ø9$$Î/  Ĩ$¨Ψ9$#  tΑ≡uθøΒr&  tβθè=ä.ù'u‹s9  Èβ$t7÷δ”9$#uρ  Í‘$t6ômF{$#  š∅ÏiΒ  #ZÏWŸ2  ¨βÎ)  (#þθãΖtΒ#u™  t⎦⎪Ï%©!$#  $pκš‰r'¯≈tƒ  *  È≅‹Î6y™  ’Îû  $pκtΞθà)ÏΖム Ÿωuρ  sπÒÏø9$#uρ  |=yδ©%!$#  šχρã”É∴õ3tƒ  š⎥⎪Ï%©!$#uρ   3 «!$#  È≅‹Î6y™  ⎯tã  šχρ‘‰ÝÁtƒuρ    ∩⊂⊆∪ 5ΟŠÏ9r& A>#x‹yèÎ/ Νèδ÷Åe³t7sù «!$# “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih” ( at-Taubah : 34 ). Menurut penulis Ayat di atas menerangkan bahwa emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya. Dan barang siapa yang tidak menggunakannya dengan sebaik-baiknya, maka barang tersebut dapat menjerumuskannya ke dalam siksa yang pedih.

                                                             21

Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba’ly, Ekonomi Zakat : Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah,Jakarta,PT Raja Grafindo Persada, 2006 hal.6 

   

Berdasarkan hadits riwayat Abu Dawud , nishab zakat emas adalah dua puluh misqal atau dua puluh dinar, sedangkan nishab zakat perak adalah dua ratus dirham. Dua puluh misqal atau dua puluh dinar, menurut Yusuf alQaradhawi adalah sama dengan lima ratus sembilan puluh lima gram perak. 22 Campuran emas dan perak sama seperti emas dan perak yang tidak dicampur menurut pendapat fuqaha Malikiyah. Sementara menurut Syafi’iyyah dan Hanabilah, campuran emas dan perak tidak wajib dizakati hingga yang murni dari keduanya mencapai satu nishab. 23 b. Zakat Tanaman dan Buah-buahan Zakat tanaman wajib berdasarkan Al-Qur’an, sunnah dan ijma’ umat. Allah swt berfirman dalam surat Al-An’am ayat 141,

 $¸Î=tFøƒèΧ  tíö‘¨“9$#uρ  Ÿ≅÷‚¨Ζ9$#uρ  ;M≈x©ρâ÷êtΒ  uöxîuρ  ;M≈x©ρá÷è¨Β  ;M≈¨Ψy_  r't±Σr&  ü“Ï%©!$#  uθèδuρ  *  !#sŒÎ)  ÿ⎯ÍνÌyϑrO  ⎯ÏΒ  (#θè=à2  4  7μÎ7≈t±tFãΒ  uöxîuρ  $\κÈ:≈t±tFãΒ  šχ$¨Β”9$#uρ  šχθçG÷ƒ¨“9$#uρ  …ã&é#à2é&      ∩⊇⊆⊇∪ š⎥⎫ÏùÎô£ßϑø9$# =Ït䆠Ÿω …çμ¯ΡÎ) 4 (#þθèùÎô£è@ Ÿωuρ  ( ⎯ÍνÏŠ$|Áym uΘöθtƒ …çμ¤)ym (#θè?#u™uρ tyϑøOr&

141. Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan                                                              22

Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002) h. 29  23 Hasan Ayub, Fikih Ibadah : Panduan Lengkap Beribadah Sesuai Sunnah Rasulullah, (Jakarta : Cakra Lintas Media, 2010), h. 357 

   

disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. kewajibannya

adalah

sebesar

sepersepuluh

atau

separuhnya. 24

Tanaman,tunbuhan,buah-buahan, dan hasil pertanian lainnya yang telah memenuhi persyaratan wajib zakat, harus dikeluarkan zakatnya. Dalam hadis riwayat Bukhori Nabi saw bersabda :

‫وﻋﻦ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﻦ اﺑﻴﻪ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻲ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ ﺳﻘﺖ ا اﻟﺴﻤﺎ ء و ا ﻟﻌﻴﻮ ن او آﺎن ﻋﺜﺮﻳﺎ ا ﻟﻌﺸﺮوﻣﺎ ﺳﻘﻲ ﺑﺎ ﻟﻨﻀﺢ ﻧﺼﻒ ا ﻟﻌﺸﺮ‬ (‫) رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري‬ “ yang diari oleh hujan dari langit zakatnya sepuluh persen ( Usyur ), dan yang diari dengan peralatan zakatnya lima persen.” 25 An-Nudhu adalah alat penyiraman, seperti semprotan air, mesin dan yang semisalnya. Setiap pertanian yang pengairannya dengan air hujan atau sungai tanpa ada pembiayaan dan upaya dari petani tersebut, maka zakatnya sepuluh persen. Jika pertanian disirami dengan semprotan atau mesin yang mana petani mengeluarkan biaya untuk mengairinya, maka zakatnya adalah lima persen. Adapun syarat utama dari zakat pertanian adalah telah mencapai nishab, yaitu lima ausaq. 26 Seluruh mazhab sepakat atas wajibnya usyur dalam empat hal,yaitu gandum, jerai, kurma dan anggur. Selain beberapa jenis tanaman itu, sebagian                                                              24

Ibid, h.362   Hafiz Ibnu Hajar Asqolani, Bulugul Maram, ( Semarang : Toha Putra), h. 129  26 Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 35  25

   

fuqaha berpendapat bahwa biji-bijian dan buah-buahan selain empat hal tersebut tidak wajib dizakati. Tapi sebab pengqiyasan keempat jenis tanaman dan buah-buahan tersebut pada lainnya diperdebatkan. Pendapat paling lurus dan dekat pada kemudahan serta lebih detail adalah pendapat fuqaha Malikiyyah dan Syafi’iyyah, mereka menyatakan bahwa tidak ada zakat pada tanaman kecuali kurma dan anggur dan tidak ada zakat pada biji-bijian kecuali bila dijadikan makanan pokok dan bisa disimpan. Artinya, bila disimpan selang beberapa lama untuk dikonsumsi tidak cepat rusak seperti jagung, beras, kacang-kacangan dan lainnya. Mereka berpendapat bahwa penyebabnya adalah makanan pokok dan bisa disimpan. 27 Sepersepuluh hasil bumi wajib bagi orang yang memiliki hasil bumi secara penuh, bukan atas orang yang memiliki tanah. Bila seseorang menyewa sebidang tanah dan ditanami, sepersepuluh hasil bumi wajib bagi orang yang menanam. Tidak ada yang berpendapat lain kecuali Abu Hanifah yang menyatakan bahwa sepersepuluh wajib atas pemilik tanah. c. Zakat Binatang Ternak Zakat diwajibkan dalam binatang ternak, yaitu unta, sapi dan kambing. Landasan hukum wajibnya zakat binatang ternak adalah Al-Qur’an, sunnah shahih dan ijma’ umat. Dan hadits-hadits dalam hal ini masyhur. Zakat                                                              27

Hasan Ayub, Fikih Ibadah : Panduan Lengkap Beribadah Sesuai Sunnah Rasulullah, (Jakarta: Cakra Lintas Media, 2010), h. 363 

   

binatang ternak hanya wajib apabila telah mencapai nishab dan berlalu masa satu tahun. Kedua syarat ini disepakati, dan binatang ternak tersebut sebagian besar digembalakan direrumputan dan dedaunan yang boleh diambil siapa saja (tidak mengeluarkan biaya) sepanjang waktu satu tahun. Adapun persyaratan utama kewajiban zakat pada hewan ternak adalah sebagai berikut: 28 1) Mencapai Nishab Syarat yang pertama ini berkaitan dengan jumlah minimal hewan yang dimiliki, yaitu lima ekor untuk unta, 30 ekor untuk sapi, dan 40 ekor untuk kambing ataupun domba. Hal ini berlandaskan pada hadits riwayat Imam Bukhari tentang praktik Rasulullah saw. dan para khalifah yang empat. 2) Telah melewati waktu satu tahun ( haul ) Syarat ini berdasarkan praktik yang pernah dilakukan oleh Rasulullah saw dan para khalifah yang empat dengan mengirim secara periodik para petugas zakat untuk memungut zakat ternak itu setiap tahun. 3) Digembalakan di tempat Penggembalaan umum

                                                             28

Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), h. 31  

   

Yakni tidak diberi makan di kandangnya kecuali sangat jarang sekali. Hal ini berdasarkan pada hadits riwayat Ahmad, Nasa’i dan Abu Dawud dari Baz bin Hakim dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata,

‫ﺳﻤﻌﺖ رﺳﻮل ا اﷲ ﺻﻠﻲ ا اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮل ﻓﻲ آﻞ اﺑﻞ ﺳﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ آﻞ‬ ‫ارﺑﻌﻴﻦ اﺑﻨﺔ ﻟﺒﻮن‬ “ Aku telah mendengar Rasulullah saw bersabda: Pada setiap unta yang digembalakan, pada empat puluh ekor harus dikeluarkan zakat seekor betina unta yang disebut dengan ibnatu labun.” 29 4) Tidak dipergunakan untuk keperluan pribadi pemiliknya dan tidak pula diperkerjakan. Hal ini antara lain berdasarkan pada beberapa hadits Nabi riwayat Abu Dawud dan Daru qutni dari Ali ra bahwa beliau bersabda, “ Tidaklah pada sapi-sapi yang diperkerjakan itu ada zakatnya”

‫ﻓﺬآﺮ ا ﻟﺤﺪﻳﺚ ) و ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻲ‬

‫هﺎﺗﻮا رﺑﻊ ا ﻟﻌﺸﺮ ﻣﻦ آﻞ ارﺑﻌﻴﻦ درهﻤﺎ درهﻢ‬ ‫اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﺷﻴﺊ( رواﻩ اﺑﻮداودو اﻟﺪار ﻗﻄﻨﻲ‬

“ ambillah oleh kalian 1/40 nya ( 2,5 persen ) dari setiap empat puluh dirham...kemudian Rasulullah saw. juga berkata, tidaklah pada hewan-hewan yang diperkerjakan itu ada kewajiban zakat.” 30

                                                             29

Ibnatu labun adalah unta yang berumur dua tahun dan masuk tahun ketiga. Disebut demikian karena induknyalah yang memberinya air susu.  30  Hafiz Ibnu Hajar Asqolani, Bulugul Maram, ( Semarang : Toha Putra), h. 128 

   

d. Zakat Perniagaan Kewajiban zakat pada perdagangan yang telah memenuhi persyaratan tertentu, dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Abu Dawud dari Samrah bin Jundab, ia menyatakan,

‫اﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﺎن رﺳﻮل ا اﷲ ﺻﻠﻲ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ آﺎن ﻳﺎﻣﺮون ان ﻧﺨﺮج اﻟﺼﺪﻗﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺬي ﻧﻌﺪ ﻟﻠﺒﻴﻊ‬ “ Amma ba’du, sesungguhnya Rasulullah saw. telah menyuruh kita semua untuk mengeluarkan sedekah ( zakat ) pada setiap komoditas yang kita persiapkan untuk diperdagangkan.” 31 Dalil ini menunjukkan wajib zakat atas harta perdagangan. Dalam sebuah hadits riwayat Ibnu Majah, Rasulullah saw.bersabda, 32

‫ﻓﻲ اﻻﺑﻞ ﺻﺪﻗﺘﻬﺎ وﻓﻲ اﻟﺒﻘﺮ ﺻﺪﻗﺘﻬﺎ و ﻓﻲ اﻟﻐﻨﻢ ﺻﺪﻗﺘﻬﺎ و ﻓﻲ اﻟﺒﺮ ﺻﺪﻗﺘﻬﺎ‬ “ Di dalam unta terdapat sedekah ( zakatnya ). Dalam ternak sapi terdapat sedekah ( zakatnya ) dalam ternak kambing terdapat sedekah ( zakatnya ). Dan dalam baz terdapat sedekah ( zakatnya ).” Menurut Wahbah Zuhaili yang dimaksud dengan kata-kata baz dalam hadits tersebut adalah pakaian dan senjata yang diperjualbelikan. Ada tiga syarat utama kewajiban zakat pada perdagangan, yaitu sebagai berikut. 1) Niat Berdagang                                                              31 32

 

 Ibid., h. 130   Ibnu Majah, (Riyadh: Daar el-Salaam, 2000), h.2584 

   

Niat berdagang atau niat memperjualbelikan komoditas-komoditas tertentu ini merupakan syarat yang sangat penting. Hal ini sebagaimana dikemukakan dalam hadits riwayat Abu Dawud dari Samrah bin Jundab di atas. 2) Mencapai Nishab Nishab dari zakat harta perdagangan adalah sama dengan nishab dari zakat emas dan perak, yaitu senilai dua puluh misqal atau dua puluh dinar emas atau dua ratus dirham perak. 3) Telah berlalu waktu satu tahun e. Zakat Harta Terpendam ( Rikaz ) Rikaz secara etimologi berasal dari akar rakz bermakna mengukuhkan. Dan menurut terminologi syariat menurut fuqaha Ahnaf adalah nama untuk benda yang ditimbun Allah swt atau manusia di dalam bumi. Sementara menurut Malik dan Ahmad adalah benda yang ditemukan di perut bumi atau dipermukaannya berupa barang-barang timbunan jahiliyah baik emas, perak atau yang lainnya. Pendapat Syafi’iyyah hampir sama seperti kedua pendapat di atas. Posisi harta temuan terbagi menjadi dua macam : 33 1) Ditemukan oleh orang Muslim atau dzimmi ( meski bukan mukallaf ) di tanah tak bertuan meski berada di permukaannya atau berada di jalanan                                                              33

Hasan Ayub, Fikih Ibadah : Panduan Lengkap Beribadah Sesuai Sunnah Rasulullah, (Jakarta : Cakra Lintas Media, 2010), h. 375  

   

yang tidak dipakai. Wajib dizakati sebesar seperlima menurut kesepakatan fuqaha karena hukumnya sama seperti luqathah ( barang temuan ) yang ditemukan di tempat-tempat tersebut. Dan di dalam hadits disebutkan, barang temuan wajib dizakati sebesar seperlima. 2) Ditemukan

di tanah milik yang beralih padanya sementara yang

bersangkutan tidak tahu bahwa barang tersebut adalah barang timbunan kaum muslimin. Menurut

Abu

Yusuf dan pendapat terkuat Ahmad

menjadi milik orang yang menemukan karena rikaz menurut mereka tidak dimiliki karena kepemilikan tanah karena barang tersebut tersimpan di dalamnya. Yang bersangkutan hanya berhak memiliki apa yang nampak saja, sementara benda tersebut sudah nampak pada orang yang menemukannya sehingga ia berhak

memilikinya kecuali bila pemilik

tanah mengklaim bahwa barang temuan itu miliknya, maka perkataannya dibenarkan

karena

ia

pernah

memilikinya

yang

terkait

dalam

kekuasaannya. Abu Hanifah dan Muhammad 34 berkata, ‫ﻋﺮﻓﻬﺎ ﺳﻨﺔ ﻓﺎ ن ﻋﺮﻓﺖ ﻓﺬآﻪ و اﻻ ﻓﻬﻲ ﻟﻚ ﻓﻠﻢ ﻳﻌﺮف ﻓﻠﻘﻴﻪ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻻ ﺣﺠﺔ ﻟﻲ ﺑﻬﺎ‬ ‫ﻓﺠﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎ ل‬ “ Barang temuan tersebut milik orang pertama yang memiliki tanah tersebut atau ahli warisnya jika diketahui. Bila tidak diketahui maka menjadi hak milik baitulmal. Syafi’i berkata ( salah satu dari riwayat Imam Ahmad ).”

                                                             34

Imam Albaihaqi, ( Mekkah : Darul Baz, 1994),h.187 

   

Barang tersebut hak pemilik sebelumnya bila ia mengakui, bila tidak mengakui maka barang tersebut hak pemilik sebelumnya dan seterusnya hingga sampai pada pemilik pertama. Bila pemilik pertama tidak mengakuinya berarti barang tersebut harta hilang yang menjadi kas baitulmal kaum muslimin.” Para ulama berbeda pendapat tentang macam-macam harta yang dikenakan zakat sesuai dengan keadaan dan kondisi pada zamannya masingmasing. Hemat penulis sumber zakat yang telah ditetapkan al-quran dan hadits tidak dapat diubah jika dalam suatu Negara terdapat macam-macam benda tersebut. Bahkan, objek zakat dapat diqiyaskan pada zaman modern yang mana benda tersebut tidak ada pada zaman dahulu. Contohnya seperti zakat saham, obligasi maupun zakat profesi. Pada intinya zakat dikenakan pada harta yang berkembang dan telah mencapai nisab. B. Tujuan dan Fungsi zakat Zakat sebagai salah satu kewajiban seorang mukmin yang telah ditentukan oleh Allah swt tentunya mempunyai tujuan, hikmah dan faedah seperti halnya kewajiban yang lain. Di antara hikmah tersebut tercermin dari urgensinya yang dapat memperbaiki kondisi masyarakat, baik dari aspek moril maupun materil, di mana zakat dapat menyatukan anggotanya bagaikan sebuah batang tubuh, disamping juga dapat membersihkan jiwa dari sifat kikir dan pelit, sekaligus merupakan benteng pengaman dalam ekonomi Islam yang    

dapat menjamin kelanjutan dan kestabilannya. Di samping itu zakat juga merupakan syarat untuk memperoleh pertolongan dari Allah swt. Zakat juga merupakan syarat persaudaraan dalam agama. Yusuf Qardhawi, seorang ulama kontemporer mengatakan bahwa zakat adalah ibadah maliyah ijtimaiyyah yang memiliki posisi dan peranan penting, strategis dan menentukan. 35 Oleh karena itu, maka zakat mempunyai manfaat dan hikmah yang sangat besar, baik bagi muzakki ( orang yang mengeluarkan zakat ), mustahiq ( orang yang berhak menerima zakat ), harta itu sendiri maupun bagi masyarakat keseluruhan. Abdurrahman Qadir mencatat 5 hikmah zakat, yaitu : 36 1. Manifestasi rasa syukur atas nikmat Allah SWT. Karena harta kekayaan yang diperoleh seseorang adalah atas karunia-Nya. Dengan bersyukur, harta dan nikmat itu akan berlipat ganda. 2. Melaksanakan pertanggungjawaban sosial, karena harta kekayaan yang diperoleh oleh orang kaya, tidak terlepas dari adanya andil dan bantuan orang lain baik langsung maupun tidak langsung.

                                                             35  Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat : Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat    berdasarkan Qur’an dan Hadits, (PT Pustaka Litera Antarnusa dan Mizan : 1996), Cetakan keempat, h. 235  36

Abdurrahman Qadir, Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,1998), h. 83 

   

3. Dengan mengeluarkan zakat, golongan ekonomi lemah dan orang tidak mampu

merasa

terbantu.

Dengan

demikian

akan

tumbuh

rasa

persaudaraan dan kedamaian dalam masyarakat 4. Mendidik dan membiasakan orang menjadi pemurah dan terpuji dan menjauhkan diri dari sifat bakhil yang tercela. 5. Mengantisipasi dan ikut mengurangi kerawanan dan penyakit sosial seperti : pencurian, perampokan, dan berbagai tindakan kriminal yang ditimbulkan akibat kemiskinan dan kesenjangan sosial Dari tujuan zakat dan hikmah zakat yang dikemukakan Abdul Qadir di atas dapat disimpulkan bahwa zakat bukan hanya sebatas kewajiban umat Islam sebagai rukun Islam. Tetapi mempunyai efek dalam kehidupan masyarakat terutama dalam mengangkat garis kemiskinan. Disamping itu dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat. C. Manajemen Zakat 1. Pengumpulan Pada masa Rasulullah dan sahabat, pelaksanaan zakat dilakukan dengan cara : para petugas mengambil zakat dari para muzakki, atau muzakki sendiri secara langsung menyerahkan zakatnya pada Bait al-Mal, lalu oleh para petugasnya (amil zakat) di distribusikan kepada para mustahik yang tergabung dalam asnaf tsamaniyah ( delapan golongan yang berhak menerima zakat ). Pada masa Rasulullah saw, amil zakat yang ditugasi adalah sayyidina Umar bin Khattab ra., di samping Muadz bin Jabal yang diutus ke Yaman. Masalah    

pengorganisasian pengelolaan zakat, walaupun dalam bentuk organisasi yang sederhana namun pengelolaan zakat pada masa itu dinilai berhasil. Hal ini sangat ditentukan oleh faktor manusia ( SDM )-nya, karena amil pada waktu itu adalah orang-orang yang amanah, jujur, transparan, dan akuntabel. Dalam sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah saw telah memberikan kepadanya zakat, lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi. Salim pun mengelolanya sampai ia mampu memberikan sedekah dari usaha tersebut. 37 Sejarah tersebut menjadi tonggak awal bagaimana mengelola zakat sehingga menjadi sesuatu yang produktif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama pada mustahiknya. Pada zaman dahulu para pengumpul zakat (amil)

merupakan

orang-orang yang jujur dan terpercaya. Sehingga pengumpulan zakat terkoordinasi dengan baik. Dengan begitu, amil mempunyai peran sangat penting dalam pengumpulan zakat. Dan tidak boleh sembarang orang menjadi amil zakat melainkan orang tersebut mempunyai sifat jujur, amanah dan terpercaya dan tentunya memahami zakat dengan baik. Amil adalah orangorang yang dipilih oleh pemimpin di suatu tempat.

                                                             37

  Fakhruddin, Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia,( Malang : UIN malang Press, 2008), h. 223-224 

   

2. Pendistribusian É>$s%Ìh9$# †Îûuρ öΝåκæ5θè=è% Ïπx©9xσßϑø9$#uρ $pκön=tæ t⎦,Î#Ïϑ≈yèø9$#uρ È⎦⎫Å3≈|¡yϑø9$#uρ Ï™!#ts)àù=Ï9 àM≈s%y‰¢Á9$# $yϑ¯ΡÎ) * ∩∉⊃∪ ÒΟ‹Å6ym íΟŠÎ=tæ ª!$#uρ 3 «!$# š∅ÏiΒ ZπŸÒƒÌsù ( È≅‹Î6¡¡9$# È⎦ø⌠$#uρ «!$# È≅‹Î6y™ †Îûu ρ

t⎦⎫ÏΒÌ≈tóø9$#uρ

60. Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orangorang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dari urutan penerima zakat yang disebutkan dalam ayat 60 At-taubah, penerima zakat dilihat dari penyebabnya dan dapat dikelompokkan dalam dua kelompok besar, yaitu : 38 a) Ketidakmampuan dan Ketidakberdayaan Kelompok atau orang yang masuk dalam kategori ini dapat dibedakan pada dua hal, yaitu: pertama ketidakmampuan di bidang ekonomi. Ke dalam kelompok ini masuk fakir, miskin, gharim, dan ibnu sabil. Harta zakat diberikan kepada mereka selain riqab untuk mengatasi kesulitan ekonomi yang menerima mereka. Kedua, ketidakberdayaan dalam wujud ketidakbebasan dan keterbelengguannya untuk mendapatkan hak asasi sebagai manusia, maka riqab diberikan untuk membeli kemerdekaannya. Ini berarti zakat diberikan untuk mengatasi ketidakbebasan dan                                                              38

Masdar F. Mas’udi, Fathurrahman Djamil dkk, Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat, Infaq Sedekah, (Jakarta : Piramedia, 2004) , h. 19-20 

   

keterbelengguan mendapatkan haknya sebagai manusia. Karena dalam sejarahnya, budak diperlakukan tidak manusiawi, dapat digauli tanpa nikah dan dapat diperjualbelikan. b) Kemaslahatan Umum Umat Islam Mustahik bagian kedua ini mendapatkan dana zakat bukan karena ketidakmampuan finansial, tapi karena jasa dan tujuannya untuk kepantingan umum umat Islam. Yang masuk dalam kelompok ini adalah amil, muallaf dan fi sabilillah. Amil mendapatkan pendanaan dari harta zakat karena telah melakukan tugasnya sebagai pengelola dana umat Islam. Muallaf mendapatkan pendanaan dari harta zakat karena memberi dukungan kepada umat Islam dan mengantisipasi umat Islam dari tindakan anarkis kelompok yang tidak menyenangi Islam dan umatnya. Untuk fi sabilillah, dana zakat diperuntukkan untuk pelaksanaan semua kegiatan yang bermuara pada kemaslahatan umat Islam pada umumnya. Pada kelompok kedua ini, alasan pemberian dana zakat tidak dilihat dari keadaan finansial perorangan, tetapi pada jasa atau kegiatannya. Artinya meskipun dilihat dari perorangan yang terlibat di dalamnya tergolong orang yang mampu atau berkecukupan, maka amil dan muallaf tersebut mendapatkan dana zakat sebagai kompensasi dari jasanya. Sedangkan untuk fi sabilillah, dana zakat dapat diberikan kelompok, perorangan atau pun kegiatan-kegiatan untuk kemaslahatan umum umat Islam.

   

Zakat yang dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat, harus segera disalurkan kepada para mustahik sebagaimana digambarkan pada surat attaubah : 60. Yaitu : 39 Pertama: Fakir dan Miskin. Yaitu mereka yang tidak mempunyai penghasilan sama sekali, atau memilikinya akan tetapi sangat tidak mencukupi kebutuhan pokok dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungannya. Zakat yang disalurkan kepada kelompok ini dapat bersifat konsumtif ( untuk memenuhi keperluan konsumsi sehari-harinya ) dan dapat pula bersifat produktif ( untuk menambah modal usahanya ).dalam kaitan dengan zakat yang bersifat produktif, pemerintah islam diperbolehkan membangun pabrikpabrik atau perusahaan – perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin. Kedua : Kelompok Amil ( petugas zakat ). Kelompok ini berhak mendapatkan bagian dari zakat, maksimal 1/8 atau 12.5 %, dengan catatan bahwa amil ini memang melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan waktunya sebagian besar atau seluruhnya untuk tugas tersebut. Petugas ini mendapatkan bagian zakat hanyalah sekadarnya saja untuk keperluan administrasi dan konsumsi yang mereka butuhkan. Ada hal penting yang perlu diketahui bahwa amil zakat tidak bertingkat, mulai dari bawah sampai keatas,                                                              39

 Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, Jakarta,Gema Insani Press, 2002

hal. 133   

   

misalnya mulai dari level RT sampai dengan gubernur atau mungkin juga presiden. Amil zakat hanyalah mereka yang secara langsung mengurus zakat, mencatat dan mengadministrasikannya, menagih zakat pada muzakki, melakukan sosialisasi, dan mendistribusikannya sesuai dengan ketentuan syariah Islamiyah. Ketiga : Kelompok Muallaf. Yaitu kelompok orang yang masih dianggap lemah imannya, karena baru masuk islam. Pada saat sekarang mungkin bagian muallaf ini dapat diberikan kepada lembaga-lembaga dakwah, atau mungkin diberikan kepada lembaga- lembaga yang biasa melakukan training-training keislaman bagi orang –orang yang baru masuk islam. Keempat : Dalam memerdekakan budak belian. Artinya bahwa zakat itu digunakan untuk membebaskan budak belian dan menghilangkan segala bentuk perbudakan. Para ulama berpendapat bahwa cara membebaskan perbudakan ini biasanya dilakukan dengan dua hal, yaitu sebagai berikut : 1.

Menolong pembebasan diri hamba mukatib, yaitu budak yang telah

membuat kesepakatan dan perjanjian dengan tuannya, bahwa dia sanggup membayar sejumlah harta ( misalnya uang ) untuk membebaskan dirinya. 2.

Seseorang atau kelompok orang dengan uang zakatnya atau petugas

zakat dengan uang zakat yang telah terkumpul dari para muzakki, membeli budak atau amah ( budak perempuan ) untuk kemudian melepaskannya.

   

Tidaklah tepat apabila terdapat TKI yang mempunyai masalah dengan majikannya, kemudian ingin keluar dari lingkungan pekerjaannya dan membutuhkan dana untuk membayar ganti rugi, lalu diberi zakat atas nama Fir-riqab. Mereka berhak dibantu atas nama asnaf fakir miskin atau atas nama asnaf ibnu sabil. Kelima : Kelompok Gharimin. Kelompok orang yang berutang, yang sama sekali tidak bisa melunasinya. Para ulama membagi kelompok ini pada dua bagian, yaitu kelompok orang yang mempunyai utang untuk kebaikan dan maslahat diri dan keluarganya.dan yang kedua adalah kelompok orang yang mendapatkan berbagai bencana dan musibah, baik pada dirinya maupun hartanya. Dalam sebuah

riwayat dikemukakan oleh Imam Mujahid, ia

berkata, “ Tiga kelompok orang yang termasuk mempunyai utang : orang yang hartanya terbawa banjir, orang yang hartanya musnah terbakar, dan orang yang mempunyai keluarga akan tetapi tidak mempunyai harta sehingga ia berutang untuk menafkahi keluarganya itu. Keenam : Dalam jalan Allah SWT ( fi sabilillah ). Pada zaman Rasulullah saw golongan ini adalah para sukarelawan perang yang tidak mempunyai gaji yang tetap. Tetapi berdasarkan lafadz “ sabilillah “ sebagian ulama membolehkan memberi zakat tersebut untuk membangun masjid, lembaga pendidikan, perpustakaan, pelatihan para da’i, menerbitkan buku, majalah, brosur, membangun mass media dan lain sebagainya.

   

Fuqaha berbeda pendapat apakah yang dimaksud dengan sabilillah. Ada yang membatasi sabilillah hanya untuk orang –orang yang berjihad di jalan Allah swt. Abu Hanifah berpendapat yang dimaksud dengan sabilillah adalah orang-orang yang berhaji yang tidak mempunyai nafkah. Tapi pendapat ini tidak benar. Sementara Abu Hanifah berpendapat, yang dimaksud sabilillah adalah semua ibadah untuk mendekatkan diri yang mencakup semua ketaatan dan kebaikan. Pekerjaan yang dilakukan untuk kebaikan Islam dan kaum muslimin perlu dibantu dengan uang zakat. Di antara jajaran sabilillah adalah memberi bagian untuk ulama yang bekerja demi kemaslahatan agama kaum muslimin. Mereka memiliki bagian dalam harta Allah swt baik mereka kaya ataupu miskin. 40 Ketujuh : Ibnu Sabil, yaitu orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan. Untuk sekarang, di samping para musafir yang mengadakan perjalanan yang dianjurkan agama, seperti melakukan study tour pada objek – objek yang bersejarah dan bermanfaat, pemberian beasiswa atau beasantri bagi mereka yang terputus pendidikannya karena ketiadaan dana. Terdapat beberapa hal yang dibahas oleh para fuqaha yang berkenaan dengan pembagian zakat dan golongan yang berhak menerima zakat dalam beberapa poin berikut. Menurut fuqaha Ahnaf, Malikiyyah, dan Hanabilah,                                                              40

 Hasan Ayub, Fikih Ibadah : Panduan Lengkap Beribadah Sesuai Sunnah Rasulullah, (Jakarta : Cakra Lintas Media, 2010), h. 386 

   

boleh membagikan zakat untuk seluruh golongan yang berhak menerima zakat yang berjumlah delapan. Masing-masing golongan diberi satu bagian zakat

bila memang semua golongan ada di tempat pemungutan zakat.

Sebagaimana zakat juga boleh dibagikan untuk satu, dua golongan atau lebih. Misalnya hanya dibagi untuk orang-orang fakir saja, untuk fakir miskin saja, miskin dan orang-orang yang punya hutang saja dan seterusnya. Sementara menurut Syafi’iyyah, tidak ada alternatif dalam pembagian zakat. Menurut mereka wajib dibagikan untuk semua golongan yang berhak mendapatkan zakat jika semuanya ada. Bila tidak ada semuanya maka dibagikan untuk golongan yang ada. Pendapat Syafi’iyyah ini juga dikemukakan oleh Zuhri dan Dawud. Yang kuat adalah pendapat jumhur yang dikuatkan oleh beberapa dalil. Pembagian zakat dimulai dengan golongan yang terdekat dan yang paling memerlukan. 41 3. Pemberdayaan Zakat diwajibkan pada harta yang berkembang dengan lima jenis harta yang wajib dan delapan kelompok yang berhak menerimanya. Hal itu dapat diqiyaskan bahwa kewajban zakat merupakan usaha pemberdayaan. Terlebih lagi perubahan yang berusaha diwujudkan oleh zakat, yaitu perubahan mereka yang berhak akan harta zakat menjadi pemilik harta tersebut dan                                                              41

Hasan Ayub, Fikih Ibadah : Panduan Lengkap Beribadah Sesuai Sunnah Rasulullah, (Jakarta : Cakra Lintas Media, 2010), h. 387  

   

menggunakannya

dalam

memproduksi sendiri.

kegiatan

produksi,

sehingga

mereka

dapat

Jika mereka dapat memproduksi, itu berarti

menjadikan mereka dapat menghasilkan uang dan mengubah mereka hingga mampu menutupi kebutuhan sendiri. Dan yang perlu diperhatikan adalah bahwa kaidah pendikotonomian zakat yang disyariatkan agama Islam dengan pengambilan harta zakat dari orang-orang yang kaya dan kemudian diberikan kepada orang-orang miskin agar tercapai pengembangan daerah dan masyarakatnya terjamin. Hal ini sesuai dengan hadis Muadz Ibn Jabal ketika dia diutus oleh Nabi Muhammad Saw. Ke Yaman dan diperintahkan untuk mengambil harta zakat dari orangorang kaya dan membagikannya kembali kepada orang-orang yang miskin. Hal ini juga dilakukan pada kepemimpinan ‘Umar Ibn Khattab.r.a. 42 Dari sisi lain, pendikotomian zakat adalah kebijaksanaan agama yang positif untuk menggerakkan dan menggabungkan kekuatan tingkat produksi pada masyarakat. Dari peningkatan produksi akan terwujud dan munculnya kembali sarana yang hilang dalam praktik pengembangan pada masyarakat modern sekarang. 43 D. Peran Negara dalam Pengelolaan Zakat Zakat merupakan sumber pertama dan terpenting dari penerimaan negara, pada awal pemerintahan Islam. Perlu dicatat bahwa zakat bukanlah                                                              42

 Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba’ly, Ekonomi Zakat : Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 139  43 Ibid.,h. 140 

   

merupakan sumber penerimaan biasa bagi negara-negara di dunia, karena itu juga tidak dianggap sebagai sumber pembiayaan utama. Dengan demikian, negara bertanggung jawab dalam penghimpunan dan menggunakannya secara layak, dan penghasilan dari zakat tidak boleh dicampur dengan penerimaan publik lainnya. 44 Bukti bahwa pengelolaan zakat itu dilaksanakan oleh negara, baik pada masa Rasulullah saw dan pada masa pemerintahan khalifah-khalifah sesudahnya (khulafa al-rasyidin), adanya petugas-petugas pemungut zakat secara resmi, seperti yang dijelaskan dalam beberapa hadits dan periwayatan yang menjelaskan akan hal itu, misalnya hadits Nabi SAW melalui Abu Hurairah, yang terdapat dalam Shahih Bukhari dan Muslim, yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW telah mengutus seorang lelaki dari Azad yang bernama Umar Ibnul Lutbiah sebagai petugas pemungut zakat. 45 Sejak dahulu pengelolaan zakat sudah dilaksanakan oleh penguasa (negara), hanya saja setelah kehancuran dua dinasti besar ( Bani Umayyah dan Abbasiyah), pengelolaan zakat dikembalikan kepada masing-masing individu, karena adanya krisis kepemimpinan, yang diikuti selanjutnya oleh kemunduran Islam yang sangat mencolok ketika itu. 46

                                                             44

 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam ( P3EI ), Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h.511  45  M. Djamal Doa, Menggagas Pengelolaan Zakat oleh Negara, (Jakarta: Nuansa Madani), cetakan ketiga, h.10  46 Ibid.,h.11 

   

Alangkah baiknya apabila zakat dikelola oleh pemerintah ( negara ). Karena hukum zakat memerlukan bantuan kekuasaan negara, baik negara Islam maupun non-Islam, untuk menyokongnya agar dapat berjalan dengan sempurna. Dengan pengelolaan zakat yang baik oleh negara, kelompok papa dan kekurangan tidak lagi merasa khawatir akan kelangsungan hidupnya. Karena setidaknya mereka akan dapat menikmati hasil pengumpulan zakat yang dilakukan oleh Negara untuk menopang hidupnya. Karena memang ada hak-hak orang miskin di dalam kekayaan orang-orang yang kelebihan harta. Begitu pun dengan muzakki, ia akan lebih disiplin dalam menunaikan kewajibannya dan kaum fakir miskin lebih terjamin haknya. 47 Pengelolaan zakat oleh Negara juga dapat menghindarkan dari kesimpangsiuran, karena ia hanya ditangani oleh satu pihak saja, dalam hal ini pemerintah ( negara ).

Pengumpulan

zakat lebih maksimal dan

penyalurannya akan tepat sasaran. 48 Pengelolaan zakat oleh Negara dimulai sejak zaman Nabi Muhammad saw hingga khulafaurrasyidin. Dan pada masa Dinasti Bani Umayyah dan Abbasiyah, pengelolaan zakat diserahkan kepada individu karena mengalami krisis kepemimpinan. 49 Jadi, pengelolaan zakat di suatu Negara dapat dilihat dari pemimpinnya. Jika pemimpinnya bertanggung jawab, jujur, amanah dan adil maka                                                              47

Ibid., h. 17  Ibid., h. 21  49 Ibid., h.23  48

   

pengelolaan zakat lebih baik diberikan kepada pemerintah namun sebaliknya jika pemimpinnya dianggap tidak mampu lebih baik dikelola oleh lembaga independen. Dan jika terdapat banyak lembaga, maka lembaga-lembaga tersebut harus bersinergi dengan baik. Agar pendistribusian zakat tepat sasaran dan tujuan zakat dapat tercapai.

   

BAB III PROFIL LEMBAGA ZAKAT BRUNEI DARUSSALAM

A. Kedudukan dan Peran Majlis Ugama Islam Brunei Darussalam ( MUIB )

Majlis Ugama Islam Brunei Darussalam (MUIB) dikenal sebagai Dewan Agama Islam Brunei Darussalam. Berdiri pada tahun 1956 pada zaman pemerintahan Sultan Haji Omar Ali Saifuddien, Sultan Negara Brunei Darussalam ke 28. Fungsi MUIB adalah membantu dan menasihati Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam dalam semua hal yang berhubungan dengan Islam di Brunei Darussalam. Sebagaimana yang disebutkan dalam bab 38, Akta Majlis Ugama Islam dan Mahkamah-mahkamah Kadi Penggal 77 seperti berikut : “ 38. Majlis hendaklah, bagi pihak dan di bawah kuasa Kebawah Duli Yang Maha Mulia sebagai Ketua Ugama Rasmi Negara Brunei Darussalam, membantu dan menasihati Kebawah Duli Yang Maha Mulia dalam semua hal yang berkaitan dengan agama rasmi Negara Brunei Darussalam, dan hendaklah dalam semua hal-hal tersebut menjadi pihak berkuasa yang utama di Negara Brunei Darussalam, kecuali sejauh mana yang dipersyaratkan sebaliknya oleh Akta ini.” 50

                                                             50

 http// www. Muib.gov.bn. diakses pada tanggal 10 maret 2011 pkl. 15.20 wib 

   

Peran dan fungsi Majlis Ugama Islam telah disebutkan dalam Akta Majlis Ugama Islam dan Mahkamah-Mahkamah Kadi Penggal 77 sebagai berikut: 51 1.

Majlis mempunyai wewenang untuk bertindak sebagai pemegang suatu wasiat atau sebagai pengatur harta warisan seseorang yang telah meninggal dunia atau sebagai pemegang amanah bagi suatu amanah. (Bab 9).

2. Majlis menjadi pemegang amanah utama untuk semua jenis wakaf, seperti wakaf am, atau wakaf khas, untuk semua nazar am, dan semua amanah dari setiap jenis amanah untuk mengembangkan agama Islam menurut hukum syara’. (Bab 100). 3. Majlis mempunyai wewenang untuk menghimpun semua zakat dan fitrah yang akan dibayarkan di Negara Brunei Darussalam menurut hukum syara’. (Bab 114). 4. Majlis menjadi pemegang amanah bagi semua masjid di Negara Brunei Darussalam beserta harta benda takalih yang berfungsi sebagai pemberi

kebenaran

terhadap

pembangunan,

perbaikan,

penambahan masjid di negara ini. (Bab 123 – 126).

                                                             51

http// www. Muib.gov.bn. diakses pada tanggal 10 maret 2011 pkl. 15.20 wib. 

   

dan

5.

Majlis mempunyai daftar nama-nama orang yang telah memeluk agama Islam di Negara Brunei Darussalam beserta daftar-daftar asal agama mereka.

6. Majlis mempunyai wewenang untuk melantik orang-orang yang layak menjadi Mufti (bab 40), Kadi Besar, Timbalan Kadi Besar, KadiKadi, ((Bab 45(1) Menjadi Imam-Imam Masjid (Bab 129), Amil-Amil dan juru-juru nikah di Negara Brunei Darussalam. 7. Majlis juga berwenang untuk mengeluarkan kebenaran suatu pengajaran agama Islam di Negara Brunei Darussalam (Bab 185). 8.

Majlis

berwenang

mengeluarkan

kebenaran

mengumpulkan

sumbangan yang bertujuan untuk meningkatkan syiar agama Islam dan kepentingan orang-orang Islam sendiri Bab 122). Sebagaimana yang disebutkan dalam bab 38, Akta Majlis Ugama Islam dan Mahkamah-mahkamah Kadi Penggal 77 di atas sangat jelas bahwa Majlis Ugama Islam Brunei (MUIB) mempunyai wewenang sebagai pemegang segala urusan agama di negara ini. Salah satunya berkewajiban menangani pengelolaan zakat.

   

B. Struktur Organisasi Pengelola Zakat Peraturan dan Pengelolaan zakat di Negara Brunei Darussalam di bawah tanggung jawab Majlis Ugama Islam Brunei (MUIB). Di dalam Akta Majlis Ugama Islam dan Mahkamah-Mahkamah Kadi Penggal 77 dalam Undang-Undang Negara Brunei Darussalam disebutkan mengenai Zakat dan Fitrah dalam Bab 114 hingga 121. Isinya adalah sebagai berikut: “ Bab 114. Majlis hendaklah mempunyai kuasa, dan hendaklah bertugas, untuk memungut bagi pihak kebawah Duli yang maha mulia, dan untuk menyelesaikan sebagaimana yang diarahkan oleh kebawah Duli yang maha Mulia, tertakluk kepada syarat-syarat dari Akta ini, semua zakat dan fitrah yang harus dibayar di Negara Brunei Darussalam menurut hukum syara, dan hendaklah berbuat demikian setakat mana dan dengan cara yang ditetapkan dalam Akta ini.” 52

Undang-undang tersebut mengandung syarat-syarat dan tugas Majlis sebagai pengelola zakat dan fitrah di Negara Brunei Darussalam. Peraturan dan pengelolaan zakat dan fitrah di Negara Brunei Darussalam mulai berjalan dengan teratur dan sempurna setelah lahir Undang-Undang Zakat dan Fitrah pada 11 Syawal 1389 H/ 1 Januari 1969 M. Telah dijelaskan dalam undang-undang tersebut bahwa Majlis Ugama Islam bertanggung jawab mengumpulkan semua zakat dan fitrah dan membagi-bagikannya kepada yang berhak di seluruh Negara Brunei Darussalam. Majlis Ugama Islam Negara Brunei Darussalam mempunyai sebuah urusetia yang dinamakan Jabatan Majlis Ugama Islam. Di bawah Jabatan Majlis Ugama Islam                                                              52

 http// www. Muib.gov.bn. diakses pada tanggal 10 maret 2011 pkl. 15.20 wib

 

   

ini terdapat satu bagian yang dinamakan Bagian Kutipan dan Agihan Zakat (BAKAZ), yaitu bagian penghimpunan dan pendistribusian zakat. 53 Bagian Kutipan dan

Agihan

Zakat

bertanggung

jawab

melaksanakan

penghimpunan

pendistribusian harian di Negara Brunei Darussalam. Bagian ini di

dan awal

kemunculannya dinamakan Bagian Baitul Mal Zakat Dan Fitrah dan pada 1November 1999 telah diubah namanya menjadi unit Kutipan Dan Agihan Zakat (UKAZ- Bahagian Kutipan Dan Agihan Zakat) 54 yaitu bagian Penghimpun dan Pendayagunaan Zakat. Dan sekarang menjadi BAKAZ.

                                                             53

 Haji Abdul Wahab bin Haji Sapar, Pemangku Setiausaha Majlis Ugama Islam, Seminar Pengurusan Kutipan dan Agihan Zakat Brunei Darussalam, April 2010.  54 Didin Hafidhuddin, The Power of Zakat ( studi perbandingan pengelolaan zakat di Asia Tenggara ), (Malang : UIN Malang Press, 2007), h. 270 

   

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Bagian Kutipan dan Agihan Zakat

MAJLIS UGAMA ISLAM

KEMENTRIAN HAL EHWAL  UGAMA 

JABATAN MAJLIS UGAMA  ISLAM

JABATAN‐JABATAN  LAIN 

BAGIAN KUTIPAN DAN  AGIHAN ZAKAT 

UNIT PENTADBIRAN   DAN AGIHAN ZAKAT

UNIT KUTIPAN DAN  PENGUMPULAN ZAKAT

UNIT MESYUARAT

UNIT PERUMAHAN 

Sumber: Majlis Ugama Islam Brunei Darussalam

   

UNIT PERMOHONAN  DAN PENYIASATAN 

Fungsi Bagian Kutipan Dan Agihan Zakat 55 a. Mengumpulkan / menerima/ menyimpan/ membagikan zakat. b. Menyediakan urusan-urusan pembagian zakat harta/ fitrah kepada mustahik zakat c. Menjadi Urusetia kepada bagian-bagian berikut : 1) Bagian Meneliti Permohonan-permohonan dari asnaf-asnaf zakat 2) Bagian Mengeluarkan uang zakat d. Melaksanakan keputusan-keputusan Majlis Ugama Islam yang berhubungan dengan pengumpulan uang zakat. e. Melaksanakan keputusan-keputusan bagian mengeluarkan uang zakat. f. Menerima dan memberi maklumat serta bekerjasama dengan agensi kerajaan dan swasta yang berkaitan dengan permohonan orang banyak dan dalam hal kebajikan orang Islam. g. Pengendalian urusan kumpulan uang zakat dengan bank dan jabatan-jabatan kerajaan. h. Menyediakan bendahara keuangan pengumpulan dan pendayagunaan zakat.

                                                             55

  

http// www. Muib.gov.bn. diakses pada tanggal 10 maret 2011 pkl. 15.20 wib.

   

i. Menyediakan daftar nama-nama amil dan kawasan mereka, daftar fakir/ miskin dan muallaf. Majlis Ugama Islam Negara Brunei Darussalam juga telah melantik sebuah Jabatan Mengeluarkan Uang Zakat yang bertindak sebagai amil yang mengambil dan membagikan zakat dan fitrah di seluruh Negara Brunei Darussalam. Bagian ini mempunyai wewenang membuat keputusan muktamad dalam memberikan semua jenis bantuan kepada fakir miskin dan asnaf-annaf yang lain di Negara Brunei Darussalam dan menetapkan jumlah, kadar, jenis atau bentuk bantuan yang akan diberikan. Di samping itu, terdapat satu lagi bagian yang dikenal sebagai bagian Meneliti Permohonan Bantuan Dari Asnaf

Zakat. Bagian

ini bertindak meneliti semua

permohonan-permohonan yang dihadapkan kepada bagian penghimpun dan pendistribusian zakat. Sebelum permohonan-permohonan tersebut dihadapkan ke bagian Mengeluarkan Uang Zakat, bagian ini akan membuat pertimbangan terhadap permohonan-permohonan berkenaan. Apakah permohonan-permohonan itu layak diberikan atau sebaliknya. Pertimbangan-pertimbangan berkenaan

berdasarkan

kepada laporan, dan hasil peninjauan yang dilakukan oleh pegawai-pegawai Bahagian kutipan dan Agihan Zakat.

   

Bagian meneliti ini dianggotai oleh pegawai-pegawai dari Jabatan majlis Ugama Islam, Pusat Dakwah Islamiah, Jabatan Hal ehwal Syariah, jabatan Hal Ehwal Masjid, kementrian Penghimpunan. C.

Penghimpunan Zakat di Brunei Darussalam

1. Macam-macam Zakat di Brunei Darussalam Di Negara Brunei Darussalam ada dua macam zakat, yaitu zakat Fitrah dan zakat harta. Adapun harta yang dikenakan zakat ada tiga macam yaitu : a. Zakat Uang Simpanan Mengenai kadar zakat harta (uang simpanan) maka Majlis Ugama Islam telah menetapkan kadar nisab zakat harta (uang simpanan) sekarang adalah $4,590.00 56 yaitu berdasarkan 85 gram harga pasaran emas 21 karat seharga $54.00 satu gram (85gram emas X $54.00 = $4,590.00) . b. Zakat Perniagaan Kadar nisab zakat perniagaan berdasarkan 85 gram harga pasaran emas 21 karat. c. Zakat Emas dan Perak Kadar nisab zakat emas dan perak berdasarkan 85 gram harga pasaran emas 21 karat.                                                              56

 Haji Abdul Wahab bin Haji Sapar, Pemangku Setiausaha Majlis Ugama Islam, Seminar Pengurusan Kutipan dan Agihan Zakat Brunei Darussalam, April 2010 

   

Macam-macam harta yang menjadi objek zakat maal di Negara Brunei Darussalam ditentukan oleh Majlis Ugama Islam Brunei (MUIB). Dan berdasarkan ketetapan MUIB hanya tiga benda yang menjadi objek zakat yaitu, Uang simpanan, emas dan perak dan perdagangan/perniagaan. Selain tiga objek tersebut tidak dikenakan zakat. 2. Cara Pelaksanaan Penghimpunan Zakat di Negara Brunei Darussalam a. Zakat Fitrah Pengumpulan zakat fitrah dilakukan oleh amil-amil yang dilantik oleh Majlis Ugama Islam Brunei sesuai dengan wilayah masing-masing di Daerah Brunei yaitu, Muara, Belait, Tutong, dan Temburong. b. Zakat Harta Pembayaran zakat harta dapat dilakukan melalui cara-cara berikut: 1) Muzakki

dapat

langsung mendatangi

Unit Penghimpun dan

Pendayagunaan Zakat Majlis Ugama Islam di semua daerah di Negara ini. 2) Muzakki dapat menyerahkan zakatnya melalui amil-amil yang dilantik oleh Majlis Ugama Islam di setiap daerah masing-masing. 3) Bank Islam Brunei Berhad (IBB), TAIB dan Bank Pembangunan Islam bekerjasama dengan Majlis Ugama Islam dalam

   

membuat

peraturan agar pendeposit dan penabung di bank-bank tersebut membayar zakat dari uang simpanan mereka pada setiap tahunnya. D. Alokasi Zakat di Brunei Darussalam

Dalam surat at-taubah: 60 disebutkan delapan asnaf yang berhak menerima zakat. Yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, fi riqob, gharimin, fi sabilillah dan ibnu sabil. Tetapi berdasarkan fatwa Mufti Kerajaan Brunei Darussalam hanya terdapat enam asnaf yang berhak menerima zakat. Sedangkan dua asnaf lainnya (fi riqob dan fi sabilillah ) tidak ada dalam kategori masyarakat Brunei Darussalam. Zakat yang dikumpulkan oleh Majlis Ugama Islam Brunei Darussalam (MUIB), harus segera disalurkan kepada enam (6) asnaf yang berhak menerima zakat di Brunei Darussalam yaitu: 57 1. Fakir Yaitu mereka yang tidak mempunyai penghasilan sama sekali, dan tidak bisa mencukupi kebutuhan pokok dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungannya. 2. Miskin

                                                             57

   

 http// www. Muib.gov.bn. diakses pada tanggal 10 maret 2011 pkl. 15.20 wib.

   

Yaitu mereka yang memiliki harta akan tetapi sangat tidak mencukupi kebutuhan pokok dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungannya 3. Amil Yaitu

orang

yang

bertugas

untuk

mengurus,

mencatat

dan

mengadministrasikan zakat harta dan zakat fitrah seperti imam-imam atau orang-orang yang dilantik oleh Majlis Ugama Islam untuk menjadi amil.

4. Muallaf Yaitu orang – orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah karena baru masuk Islam. 5. Penanggung Hutang ( Gharim ) Kelompok orang yang berutang secara hukum syara, dan sama sekali tidak bisa melunasinya. 6. Musafir yang memerlukan bantuan (Ibnu Sabil) Yaitu orang-orang yang merantau dengan tujuan kebajikan dan membutuhkan pertolongan. Adapun bentuk bantuan yang diberikan kepada golongan yang disebutkan itu adalah sebagai berikut : 58 1. Asnaf Fakir dan Miskin                                                              58    http// www. Muib.gov.bn. diakses pada tanggal 10 maret 2011 pkl. 15.20 wib.      

a.

Bantuan Uang Tunai Bulanan

b.

Bantuan Hari Raya dan Akhir Tahun

c.

Bantuan Modal Perniagaan

d.

Bantuan Bencana Alam

e.

Bantuan Sewa Rumah Dan Tempat Tinggal.

f.

Bantuan Membangun/Memperbaiki/Menyiapkan Rumah.

g.

Bantuan dana pendidikan untuk pelajar.

h.

Bantuan Transportasi, Pakaian Seragam dan Peralatan Sekolah.

i.

Bantuan Perawatan pengobatan dan biaya penginapan.

j.

Bantuan Untuk Menambah Hasil Pendapatan.

k.

Bantuan Membayar Hutang.

2. Asnaf Muallaf

a.

Bantuan Uang Tunai Bulanan.

b.

Bantuan Hari Raya dan Akhir Tahun.

c.

Bantuan Sewa Rumah dan Tempat Tinggal.

d.

Bantuan Membangun/Membaiki/Menyiapkan Rumah.

e.

Bantuan dana pendidikan untuk pelajar.

f.

Bantuan Transportasi, Pakaian Seragam dan Peralatan Sekolah.

g.

Bantuan Perawatan pengobatan dan biaya penginapan.

h.

Bantuan Untuk Menambah Hasil Pendapatan

   

i.

Bantuan Kursus-Kursus Bimbingan Muallaf.

j.

Bantuan Pembinaan Balai Ibadah dan Pusat Kegiatan Ugama.

k.

Bantuan Perbelanjaan Menunaikan Fardhu Haji.

3. Asnaf Amil Bayaran diberikan kepada amil-amil di seluruh negara sebagai imbalan atas tugas mereka dalam menjalankan pengumpulan zakat dan membagikannya kepada asnaf-asnaf yang berhak di daerah dan kampung mereka masingmasing. 4. Asnaf Al-gharimin (Penanggung Hutang) Bantuan ini diberikan kepada orang yang menanggung hutang agar mereka terlepas dari beban hutangnya. karena mereka bekerja untuk kebaikan seperti membina masjid, surau, balai ibadat dan sebagainya yang diperlukan oleh masyarakat. 5. Asnaf Ibnu Sabil Bantuan ini diberikan kepada musafir yang membutuhkan uang dalam pelayaran agar terlepas dari kesusahan mereka dalam masalah kekurangan keuangan.

   

Adapun rincian pembagian uang zakat kepada 6 asnaf

yang disebutkan di

atas adalah sebagai berikut : 1. Bantuan kepada Fakir dan Miskin 59 Pembagian zakat bagi fakir miskin di Negara Brunei Darussalam dibagi menjadi tiga skim, yaitu bulanan, tahunan dan berkala.

a. Bantuan bulanan 1) Uang tunai sebesar $ 200.00 untuk kepala keluarga dan $100.00 untuk istri 2) Kebutuhan makanan pokok seperti beras,gula, tepung,kopi, dan sebagainya. $65.00 perorang bagi setiap keluarga yang berhak $35.00 diberikan dalam bentuk makanan dan $ 30.00 diberikan dalam bentuk uang tunai untuk membeli barang-barang keperluan yang lain seperti ikan, sayur-sayuran dan lain-lain. 3) Biaya sekolah anak-anak sebesar $ 60.00 perorang (tidak terbatas jumlahnya) 4) Biaya sewa rumah berjumlah antara $50 sampai $500 sebulan. b.

Bantuan Tahunan 1) setiap sebelum menjelang hari raya aidil fitri

                                                             59

 Haji Abdul Wahab bin Haji Sapar, Pemangku Setiausaha Majlis Ugama Islam, Seminar Pengurusan Kutipan dan Agihan Zakat Brunei Darussalam, April 2010   

   

Tahun 2008 : $1,250.00 bagi ketua keluarga dan $530.00 bagi setiap tanggongan Tahun 2009 :$555.00 bagi ketua keluarga dan $525.00 bagi setiap tanggungan. 2) Barang-barang keperluan persekolahan berupa buku-buku tulis, tas, pakaian seragam sekolah, alat-alat tulis dan lain-lain yang diberikan di akhir tahun sebelum menjelang musim persekolahan yang baru. c.

Berkala 1) Membina -$40,000.00 -$70,000.00 sebuah i.

Projek Quick Win (2007) –Usaha bersepadu Majlis Ugama Islam,

JPM,

Kebudayaan

Kementerian Belia

Dan

Pembangunan, sukan,

Kementerian

YSHHB,

Pejabat

Daerah.(Peruntukan wang zakat 35 juta untuk 500 buah rumah) ii.

Usahasama Majlis Ugama Islam, Pejabat Daerah, YSHHB, Jabatan Pembangunan Masyarakat.

2) Memperbaiki rumah, peralatan memperbaiki rumah, biaya listrik dan air. 3) Bantuan peralatan berniaga, nelayan, bertani dll. 4) Bantuan perawatan perobatan dalam maupun luar negeri. 5) Bantuan kepada korban musibah kebakaran, bencana alam, dan bencana lainnya.

   

2. Bantuan kepada Muallaf a. Bagi yang berumur 14 tahun 7 bulan diberikan uang tunai sebesar $300.00 dan $120.00 dalam bentuk peralatan seperti buku, sejadah, songkok dan lain-lain. b. Bagi yang berumur 14 tahun 7 bulan kebawah dan masih sekolah diberikan uang tunai sebesar : $150.00 dan peralatan sekolah $ 150.00, dan yang

belum sekolah hanya diberikan uang tunai sebesar

:

$150.00 c. Perbelanjaan kursus bimbingan Muallaf d. Menunaikan fardu haji: bayaran paket dan uang saku sebesar : $6200.00 e. Biaya Perumahan / perlindungan. f.

Dan segala keperluan muallaf seperti pakaian dan sebagainya.

3. Bantuan Kepada Amil a. Imbalan mengambil, mengumpulkan uang zakat dan menyerahkannya kepada asnaf b. Biaya operasional untuk keperluan amil seperti tas, kalkulator, komputer dan sebagainya. c. Perbelanjaan pengaturan zakat 4. Bantuan kepada Al-Gharimin a. Membangun/ membaiki/ menambah masjid atau surau b. Membangun sekolah agama

   

c. Memberikan bantuan pelunasan hutang yang ditanggung oleh pemohon yang tidak dapat menyelesaikan hutangnya. 5. Bantuan Kepada Ibnu Sabil a. Biaya sewa tempat tinggal b. Biaya perbelanjaan makan minum c. Tiket penerbangan / perjalanan balik ke negara asalnya d. Uang saku untuk keperluan dalam perjalanan balik ke negara asalnya. Para penerima zakat dari golongan asnaf fakir miskin akan menerima bantuan keuangan bulanan untuk menutupi biaya pengeluaran makanan, minuman, biaya hidup sehari-hari, biaya sekolah dan biaya sewa rumah. Dana zakat yang mereka terima akan disepositkan ke rekening bank masing-masing dimana mereka hanya dapat menarik 1/12, 1/36, 1/48 atau 1/60 dari jumlah total setiap bulan, tergantung sub kategori keluarga fakir miskin mana mereka masuk. Dana tersebut akan di salurkan oleh MUIB selama kurun waktu satu sampai lima tahun. Sedangkan menurut pernyataan Dewan kepada Voa Islam, untuk orang yang berhutang atau gharimin dana zakat yang mereka terima bervariasi tergantung dari saldo dalam hipotik rumah mereka masing-masing. 60 Setiap permohonan bantuan dari fakir miskin dan asnaf-asnaf yang lain, sebelum dihadapkan kepada bagian Mengeluarkan Uang Zakat, akan diteliti terlebih

                                                             60

 Voa Islam News, www. Brudirect.com.bn diakses pada tanggal 24 Maret pukul 10.20 WIB. 

   

dahulu oleh Bagian Meneliti Permohonan-Permohonan dari Asnaf-Asnaf untuk mendapatkan bagian zakat. Di dalam organisasi pengelola zakat terdapat bagian meneliti permohonan zakat dari mustahik. Bagian ini dibentuk agar pendistribusian zakat tepat sasaran kepada mustahik yang membutuhkan. Dan menghindari terjadinya kesalahan dalam pembagikan zakat. Pembagian zakat di negara ini lebih di utamakan untuk mustahik fakir miskin dan gharimin. E. Model Pemberdayaan Zakat di Brunei Darussalam 61 a. Program Pelayanan sosial dan kesejahteraan rakyat 1)

Bantuan bulanan, meliputi keperluan hidup sehari-hari untuk makan.

2)

Hari Raya & akhir tahun,

3)

Bantuan tempat tinggal (sewa rumah, membangun, memperbaiki dan menyiapkan rumah, bayaran listrik dan air,

4)

Biaya kesehatan termasuk biaya penerbangan dan biaya kendaraan ke pusat rumah sakit

5)

Keperluan harian secara bulanan.

b. Program pengembangan ekonomi umat 1)

Bantuan untuk menambah hasil pendapatan,

2)

Bantuan sarana usaha

                                                             61

 

 http://www.religious-affairs.gov.bn diakses pada tanggal 26 maret 2011 pukul.08.00

   

3)

Pendanaan modal usaha

c. Program peningkatan kualitas pendidikan 1)

Pemberian Beasiswa untuk pelajar seperti pembayaran iuran sekolah

2)

Biaya ongkos kendaraan untuk ke sekolah

3)

Pemberian Pakaian seragam & peralatan sekolah.

d. Program kepentingan Dakwah dan Syiar Islam: 1) Bantuan pembangunan dan pemeliharaan masjid, surau dan balai ibadat 2) Bantuan pembangunan pusat kegiatan agama. 3) Bantuan pembangunan Sekolah agama.

e. Bantuan untuk Muallaf : 1)

Bantuan bagi Muallaf yang baru memeluk agama Islam.

2)

Pemberian kursus dan peralatannya untuk membimbing muallaf

3)

Bantuan biaya menunaikan Fardhu Haji kepada Muallaf yang terpilih.

Dilihat dari program pemberdayaan zakat di Brunei Darussalam, dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat di sana berpola konsumtif. Semua bantuan diberikan secara langsung. Walaupun ada program khusus pemberian modal kerja untuk fakir miskin. Namun, masih bersifat konsumtif.

 

   

 

BAB IV ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT DI NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

A.

Pengelolaan Zakat di Negara Brunei Darussalam Pengelolaan zakat terdiri dari pengelola zakat atau amil, penghimpunan dan macam-macam objek zakat serta pendistribusian zakat. Penulis menganalisis pengelolaan zakat di Brunei Darussalam berdasarkan data-data yang didapat melalui web Majlis Ugama Islam Brunei (MUIB), seminar pengelolaan zakat di Brunei Darussalam oleh MUIB dan wawancara dengan akademisi UNISSA dan masyarakat Brunei melalui Facebook dan juga dari beberapa surat kabar Brunei Darussalam. 1. Peran Amil Amil zakat yang secara tekstual terdapat dalam surat At-Taubah ayat 60 memiliki peran yang sangat penting baik dalam penghimpunan dan pendistribusian

ZIS (zakat, infaq, dan shadaqah) maupun dalam usaha

melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk tercapainya masyarakat madani yang dicita-citakan. Mereka adalah orang-orang yang ditugaskan oleh pemimpin atau wakilnya untuk mengumpulkan zakat dari orang-orang kaya. Mereka dinamakan al-jubaah (para penarik zakat). Termasuk juga orang-orang yang ditugaskan untuk menjaga harta zakat,

   

pengembala zakat yang berupa ternak, dan para pegawai administrasi. Mereka harus berasal dari kalangan kaum muslimin dan bukan merupakan orang yang diharamkan menerima zakat dari keluarga Rasulullah SAW yaitu Bani Hasyim dan Bani ‘Abdul Muthalib. 62 Amil merupakan suatu jabatan yang paling penting dalam sistem pengurusan zakat. Kepandaian amil dapat menjamin pelaksanaan sistem zakat dengan profesional dan terarah. Asnaf ketiga, yaitu amil adalah asnaf yang terpenting karena amil merupakan golongan yang mengurus dua tanggung jawab, yaitu pengumpulan dan pendayagunaan zakat. Bahkan mereka dipertimbangkan mendapat keutamaan pembagian dari asnaf lain. Karena mereka

adalah

pegawai

yang

bertugas

mengumpulkan

dana

zakat

dibandingkan dengan asnaf-asnaf yang lain. 63 Yusuf Qaradhawi mengemukakan beberapa persyaratan yang harus dimiliki oleh amil zakat, yakni sebagai berikut : 64 a. Beragama Islam. Karena zakat berkaitan erat dengan kepentingan dan urusan kaum muslimin. b. Dewasa dalam berfikir dan bertindak (mukallaf), sehingga patut diserahi tugas yang berkaitan dengan kepentingan umat.                                                              62

  Syaikh As-Sayyid Sabiq, Panduan Zakat menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah, (Bogor: 2005), h. 120  63   Mujaini Tarimin, Zakat Menuju Pengurusan Profesional, (Kuala Lumpur: Utusan Publication & distributor Sdn Bhd, 2006), h. 135  64 Didin hafidhuddin, Islam Aplikatif, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), cet ke-1, h. 99  

   

c. Memiliki sifat jujur dan bertanggung jawab. Tugas keamilan sangat menghajatkan sifat jujur karena berkaitan dengan harta amanah dari muzakki, mushaddiq ataupun munfiq untuk diserahkan kepada mereka yang berhak menerimanya. d. Kemampuan untuk melaksanakan tugas dan yang terutama paham tentang zakat. Sebagai penanggung jawab pendataan, penarikan dan pembagian secara tuntas, amil mempunyai peran yang sangat vital. Masyarakat akan menaruh kepercayaan kepada lembaga zakat jika mencerminkan kejujuran, kemampuan dan amanah. Di Negara Brunei Darussalam penghimpunan dan pembagian zakat dilaksanakan oleh amil-amil yang dilantik oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam pada setiap 1 Ramadhan setiap tahun di kawasan masing-masing di seluruh Negara Brunei Darussalam. Amil-amil yang melaksanakan penghimpunan dan pembagian zakat itu dilantik berdasarkan petunjuk yang tertulis dalam Peraturan Zakat dan Fitrah 1969. Sebagian besar amil-amil yang dilantik berasal dari kalangan pegawaipegawai Masjid yang terdiri

dari Imam-imam dan bilal-bilal. Selain itu,

pegawai-pegawai kerajaan seperti penghulu-penghulu, ketua-ketua kampong, guru-guru agama dan pegawai-pegawai berseragam dari angkatan bersenjata

   

kerajaan Brunei, Polisi kerajaan Brunei, Pasukan Bomba dan Penyelamat juga dilantik sebagai amil untuk kawasan-kawasan tertentu Di samping itu, Majlis Ugama Islam juga telah melantik institusiinstitusi keuangan Islam di Negara Brunei Darussalam seperti Tabung Amanah Islam Brunei (TAIB ) dan Bank Islam Brunei Darussalam ( BIBD ) menjadi amil untuk menjalankan penghimpunan zakat dari penyimpanpenyimpan atau pendeposit-pendeposit di institusi-institusi tersebut. Para amil

setiap tahunnya

akan menerima surat

pelantikan

dan

mereka juga akan diberikan petunjuk yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab seorang amil. Sebuah buku “ Garis Panduan Tugas Dan Tanggung Jawab Amil ” telah diterbitkan dengan tujuan menyeragamkan cara pelaksanaan tugas dan tanggungjawab amil serta sebagai panduan dan pengarahan untuk para amil berkenaan kearah pelaksanaan tugas yang lebih efisien, profesional dan bertanggungjawab. 65

 

                                                             65    Didin Hafidhuddin, The Power of Zakat : Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat di Asia Tenggara, (Malang : UIN Malang Press, 2007), h. 274     

AMILTAHUN

KERAMAIAN AMIL

JUMLAH KAWASAN

2004 2005 2006 2007 2008 2009

253 Orang 252 Orang 283 Orang 283 Orang 291 Orang 303 Orang

135 Kawasan 134 Kawasan 134 Kawasan 135 Kawasan 137 Kawasan 138 Kawasan

Tabel 4.1 Data Amil Zakat di Brunei Darussalam tahun 2004-2009 Sumber : Majlis Ugama Islam Brunei Darussalam Dari data diatas dapat dilihat bahwa setiap tahun kebutuhan akan amil zakat meningkat. Artinya, semakin tahun semakin banyak masyarakat Brunei yang sadar akan pentingnya membayar zakat. Sehingga membutuhkan banyak amil zakat. Dilihat dari uraian di atas amil zakat di Brunei Darussalam termasuk orang-orang pilihan. Karena ditunjuk dan dilantik langsung oleh Sultan. Bahkan, mereka mempunyai buku panduan khusus untuk amil zakat sebagai penyeragaman tugas sehingga tidak ada yang menyimpang dari tugasnya. Dan amil zakat tidak hanya ditugaskan kepada pengurus masjid saja walaupun sebagian besar terdiri dari imam-imam masjid tetapi juga terdapat di setiap instansi seperti penghulu, kepolisian,guru, ketua kampong dan institusi keuangan Islam. Hal ini memudahkan pengumpulan dan pembagian zakat. Sehingga mudah untuk mendata muzakki maupun mustahik. Para amil

   

disebar di setiap kawasan yang terdiri dari empat daerah di Brunei Darussalam, yaitu Muara, Belait, Tutong dan Temburong. Tugas amil zakat di Brunei mengumpulkan dan membagikan zakat. Yang mana hasil kumpulan uang zakat tidak langsung dibagikan kepada mustahik di daerah tersebut. Namun, sebelum dibagikan uang tersebut dikumpulkan ke pusat yaitu MUIB dan dinamakan kumpulan wang zakat. Setelah MUIB meneliti para pemohon zakat dan mendata mustahik, amil kembali bertugas membagikan zakat sesuai dengan data yang ditentukan. Dengan begitu, lembaga amil zakat terpusat pada Majlis Ugama Islam Brunei (MUIB). Tidak dapat sembarang orang ataupun instansi membentuk lembaga amil zakat.

2. Sistem Penghimpunan Zakat Sebelum Peraturan Zakat dan Fitrah 1969 tersebut disahkan, orang Islam di Brunei Darussalam telah mengeluarkan dan memberikan zakat mereka secara personal (khususnya zakat fitrah) dengan memberikan zakatzakat tersebut kepada individu-individu yang mereka pilih sendiri. Dengan adanya Peraturan Zakat dan Fitrah 1969 tersebut, pemusatan aktifitas dan pembagian zakat telah dilaksanakan di bawah tanggung jawab Majlis Ugama Islam Brunei (MUIB) . Majlis Ugama Islam adalah pihak yang berwenang menghimpun semua zakat dan Fitrah serta membagi-bagikan kepada yang berhak menerimanya di Negara Brunei Darussalam.

   

Dengan

populasi masyarakat sekitar 400 ribu penduduk akan lebih

mudah dalam mengkoordinir

dan pendistribusian zakat. Pada masa ini

pengelolaan zakat dilakukan oleh salah satu unit di Pejabat Majlis Ugama Islam Brunei yaitu Bahagian Kutipan dan Agihan Zakat (BAKAZ) yang bertanggung jawab untuk mengendalikan proses

dan pembagian zakat di

negara ini. 66 Bahagian Kutipan dan Agihan Zakat (BAKAZ) merupakan salah satu unit yang ada di bawah Struktur Majlis Ugama Islam Brunei. Ada dua macam zakat yang dikumpulkan oleh BAKAZ yaitu, zakat fitrah dan zakat maal ( harta ). Zakat fitrah dibayarkan melalui amil-amil yang dilantik oleh Majlis Ugama Islam di setiap kawasan masing-masing di daerah Brunei/Muara, Belait/Seria, Tutong dan Temburong. Tempat pembayaran zakat ini biasanya dilakukan di masjid, surau dan balai ibadat jika amil-amil tersebut terdiri dari pegawai-pegawai masjid (imam dan bilal) dan di rumah masing-masing jika amil tersebut terdiri dari pegawai-pegawai kerajaan (Penghulu, ketua kampung dan guru agama) dan pejabat masing-masing (pegawai-pegawai pasukan berseragam (Askar, Polis, Bomba dan Penjara)). Berikut data hasil kumpulan zakat fitrah.

                                                             66

 

http://www.religiousaffairs.gov.bn diakses pada tanggal 26 Maret 2011 pukul. 08.30 WIB.

   

Tabel 4.2 Jumlah Kumpulan Zakat Fitrah Tahun 2006-2009 ZAKAT FITRAH TAHUN JUMLAH ZAKAT

KERAMAIAN

2006

$805,575.10

289,929 orang

2007

$813,169.55

292,374 orang

2008

$831,530.90

299,003 orang

2009

$843,136.91

302,981 orang

Sumber : Majlis Ugama Islam Brunei Darussalam Sedangkan zakat harta ada tiga jenis (zakat uang simpanan, zakat perniagaan,zakat emas dan perak) yang telah disebutkan di bab sebelumnya. jika telah mencapai nisab maka dapat dibayarkan melalui amil yang ada di daerahnya masing-masing dan amil tersebut akan menyerahkan ke pejabat BAKAZ dan mendapatkan bukti resmi penerimaan uang zakat untuk diberikan kepada pembayar zakat. atau muzakki datang sendiri ke pejabat Bahagian Kutipan dan Agihan Zakat ( BAKAZ ) dan membayar langsung zakatnya. Bagi pihak penabung di Institusi keuangan Islam TAIB, IBB dan IDBB pembayaran zakat dapat langsung diambil dari uang tabungannya.

   

Tabel 4.3 Jumlah Kumpulan Zakat Harta Tahun 2006-2009 ZAKAT HARTA TAHUN JUMLAH ZAKAT

KERAMAIAN

JUMLAH AGIHAN ZAKAT

2006

$11,096,859.15

4,667 orang

$16,501,685.55

2007

$11,292,007.39

5004 orang

$15,411,147.48

2008

$11,820,872.76

5,160 orang

$15,849,439.64

4,122 orang

$106,728,585.52

2009

$19,918,344.73

Sumber : Majlis Ugama Islam Brunei Darussalam (MUIB) Tabel di atas menunjukkan jumlah zakat harta yang dapat dikumpulkan oleh MUIB selalu meningkat. Dari tahun 2006 berjumlah $11,096,859.15 hingga tahun 2009 sebesar $19,918,344.73. dan jumlah pembagian zakat menunjukkan tidak pernah ada sisa saldo uang zakat tiap tahunnya. Namun, jika mengacu pada kesadaran umat Muslim masyarakat Brunei Darussalam dari 400 ribuan masyarakat, yang sadar dalam membayar zakat hanya 40005000 orang. Maka, hemat penulis MUIB harus lebih menggalakkan kembali kewajiban membayar zakat Maal kepada Umat Muslim Brunei Darussalam. Karena Negara ini terkenal dengan ketegasan dalam menegakkan syariat

   

Islam. sudah seharusnya zakat yang merupakan rukun Islam ketiga ini menjadi hal yang harus dipatuhi. Di dalam Al-Qur’an dan Hadits, tanam-tanaman,buah-buahan dan hewan ternak termasuk benda yang wajib dizakati. Para Ulama dan Fuqaha juga sepakat bahwa zakat binatang ternak dan tanaman termasuk harta yang dikenakan zakat jika telah mencapai nisab. Namun tidak dengan Negara Brunei Darussalam, tanam-tanaman, buah-buahan dan hewan ternak jarang ditemui. Bahkan untuk mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran harus mengimpor dari luar negeri. Maka kedua benda tersebut tidak termasuk objek zakat di Brunei Darussalam. Majlis Ugama Islam Brunei hanya menetapkan tiga benda yang wajib dikenakan zakat, yaitu zakat uang simpanan, zakat emas dan perak, dan zakat perniagaan. 67 Menurut penulis MUIB dapat mengembangan objek zakat di Brunei sesuai dengan zaman modern diqiyaskan pada objek zakat dahulu Sebagaimana yang diterapkan di Negara Indonesia. Misalnya zakat profesi, zakat saham, zakat perusahaan dan zakat obligasi. Karena pada dasarnya zakat dikenakan terhadap harta yang berkembang. Jadi, tidak ada salahnya jika menetapkan objek zakat sesuai perkembangan zaman. Namun, tetap mengacu pada lima objek zakat yang diterapkan Rasulullah.                                                              67

Wawancara pribadi dengan Aa Hubur, Akademisi Universitas Islam Sultan Sharif Ali Brunei Darussalam, tanggal 28 Maret 2011, Via Internet.  

   

Cara pengumpulan zakat di Brunei Darussalam hanya melalui amil yang ada di daerah masing-masing. Cara seperti ini sama seperti masa Rasulullah dimana Muadz bin Jabal diutus ke Yaman untuk mengambil zakat pada orang-orang kaya di daerah tersebut. Hemat penulis mengikuti perkembangan zaman kemajuan teknologi seharusnya dapat digunakan sebagai alat transaksi dalam membayar zakat guna memudahkan para muzakki dalam membayar zakat. 3. Distribusi Zakat Zakat Harta dan Zakat Fitrah disimpan dalam satu kumpulan harta yang dinamakan Kumpulan Uang Zakat. Hasil kumpulan zakat yang diterima pada setiap tahun dibagikan kepada 6 golongan

Asnaf

yang telah ditetapkan

dengan jumlah pembagian yang sama rata. Sedangkan dua asnaf fi sabilillah (pejuang-pejuang Islam yang sukarela tidak mendapatkan upah sedikitpun untuk menegakkan agama Islam) dan fi riqob (hamba yang dikehendaki membayar sejumlah uang yang dituntut oleh tuannya sebelum dibebaskan) Berdasarkan Fatwa Pemberian Zakat MUIB tidak dapat ditemui kategori masyarakat seperti itu di Brunei Darussalam. MUIB hanya merangkum 6 asnaf saja (Berdasarkan Fatwa Mufti Kerajaan Brunei Bilangan (14) dalam MKB 3/1969 pada tanggal 01 September 1970). dan penekanan kepada asnaf

fakir, miskin dan muallaf. Strategi yang

digunakan untuk membagikan Kumpulan Uang Zakat adalah dengan adanya

   

program pemberian zakat melalui bantuan-bantuan kepada para enam asnaf yang telah disebutkan pada bab sebelumnya (bab III). Jika dilihat dari program – program pembagian zakat, distribusi zakat di Negara Brunei Darussalam

berpola konsumtif. Karena semua program

memberikan bantuan secara langsung. Baginda Sultan menyatakan tidak boleh uang zakat ditahan, ditangguhkan dan diinvestasikan jika masih ada orang miskin yang layak menerimanya di negara sendiri. 68 Adapun banyaknya gharimin yang mengajukan permohonan agar menerima bantuan zakat kepada MUIB bentuknya bermacam-macam, seperti yang didapatkan penulis dari surat kabar harian Brunei Times 69 bahwasanya pada tahun 2009 terdapat 190 orang dikategorikan sebagai algharimin atau orang yang berhutang. Dan diantara orang-orang yang berhutang tersebut banyak yang tidak termasuk kategori algharimin yang dimaksudkan dalam Islam. Mereka berhutang untuk kesenangannya sendiri. Contohnya saja ada yang menganggap dirinya sebagai asnaf algharimin padahal untuk membayar kredit mobilnya. Ada juga yang tidak sanggup membayar kelebihan kartu kredit dan mengajukan diri sebagai asnaf algharimin. Namun,setiap permohonan bantuan dari fakir miskin dan asnaf-asnaf yang lain, sebelum dihadapkan kepada bagian Mengeluarkan Uang Zakat, akan diteliti terlebih dahulu oleh bagian Meneliti Permohonan-Permohonan                                                              68

www. Media permata online.com diakses pada tanggal 26 desember 2010 pukul. 20.00  http://www.bt.com.bn/home_news/2009/01/18 diakses pada tanggal 21 februari 2011 pukul 14.30  69

   

Dari Asnaf-Asnaf untuk mendapatkan bagian zakat. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahan dalam membagikan dana zakat. Dan bertujuan agar dana tersebut dapat disalurkan kepada yang berhak menerimanya dengan tepat sasaran. Melihat kejadian yang sering terjadi banyaknya masyarakat yang mendaftar sebagai asnaf gharimin tetapi bukan karena ketidakmampuan mereka. Sebaliknya mereka terbebani hutang karena kesalahan mereka sendiri dan bukan termasuk asnaf gharimin yang dimaksudkan dalam Al-Qur’an. Maka semua permohonan yang terdaftar di MUIB akan diteliti terlebih dahulu oleh bagian Meneliti permohonan-permohonan.

Tabel 4.4 Jumlah Pembagian Zakat Kepada Asnaf

Asnaf-asnaf Tahun

Jumlah

Ibnu Amil

Fakir Miskin

Gharimin

Mualaf Sabil

2004

$473,340.39

$10,668,686.87

$2,069,212.91

─

$1,599,342.46

$14,810,582.63

2005

$ 517,576.01

$ 4,875,804.77

$1,796,790.32

$800.00

$1,489,466.24

$ 8,680,437.34

2006

$ 142,102.01

$ 13,544,890.16

$1,400,139.32

─

$1,414,554.06

$ 16,501,685.55

2007

$ 68,626.65

$ 12,999,714.55

$1,553,178.85

$1,050.00

$ 788,577.43

$ 15,411,147.48

2008

$ 185,437.73

$ 13,014,088.45

$1,178,454.20

─

$1,471,459.26

$ 15,849,439.64

2009

$147,306.05

$99,652,944.35

$3,070,258.25

$300.00

$3,857,776.87

$106,728,585.52

   

Sumber : Majlis Ugama Islam Brunei Darussalam (MUIB)

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari enam asnaf yang terdapat di Brunei Darussalam penyaluran zakat terbanyak adalah untuk fakir miskin dan yang kedua untuk asnaf gharimin, ketiga untuk asnaf mualaf, keempat untuk asnaf amil, sedangkan Ibnu Sabil tidak pasti. Pada tahun 2004, 2006 dan 2008 tidak ada pembagian zakat untuk asnaf ibnu sabil. Seperti Negara-negara Muslim lainnya, asnaf fakir miskin selalu menempati posisi pertama dalam pembagian zakat. masih banyak fakir miskin di Negara ini. Walaupun kategori masyarakat miskin di Brunei Darussalam masih dapat merasakan hidup di dalam rumah yang nyaman, makan-makanan cukup (empat sehat lima sempurna) dan yang terpenting dapat mengenyam pendidikan yang layak. Dan asnaf fakir miskin mendapatkan bantuan selama lima tahun kedepan. Mereka tidak akan merasakan kesusahan dalam jangka waktu lima tahun, pemberiannya pun berkala, perbulan dan pertahun. Penyaluran zakat tepat pada sasaran dengan tujuan untuk menyejahterakan kaum dhuafa. Dan terlihat kepedulian pemerintah terhadap rakyatnya. sehingga jarang terlihat rakyat tidak sejahtera di Brunei Darussalam. Pola kehidupan masyarakat Brunei Darussalam terbiasa hidup serba kecukupan. Menurut lukman, salah seorang Indonesia yang bekerja di Brunei Darussalam kategori orang miskin di sana masih dapat menikmati makanmakanan mewah, sepeti ayam, ikan dan empat sehat lima sempurna. Dan    

tidak ada satu orang pun yang tidak bisa sekolah serta mempunyai kendaraan. Bahkan, rumah mereka pun terbilang mewah. Para mustahik zakat menerima uang zakat melalui tabungan masingmasing di Bank. Dan cara pengambilannya pun bertahap tidak dapat diambil secara keseluruhan. dalam satu tahun asnaf fakir miskin mendapatkan sekitar $30,000 dan hanya dapat diambil sekitar $1000 per bulan. Zakat tersebut diberikan untuk melengkapi kehidupan para mustahik untuk makan, sekolah, perumahan dan kendaraan. Dengan begitu kehidupan fakir miskin terjamin selama satu tahun ke depan. Namun, menurut pengakuan manajer keuangan Bank pada harian kabar Brunei Times kebanyakan fakir miskin menggunakan uang zakat untuk membeli mobil mewah. Melihat fenomena di atas hemat penulis masyarakat Brunei tergolong mampu dan tidak layak diberikan zakat secara terus menerus. Jika setiap tahun selalu diberikan uang zakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya lamakelamaan akan terbiasa menjadi pemalas dan mengharapkan uang zakat. MUIB harus lebih tegas dalam mengambil keputusan pendistribusian zakat, sekiranya seluruh masyarakat Brunei Darussalam hidup dalam berkecukupan maka uang zakat bisa dialihkan untuk hal yang lebih bermanfaat. Dan untuk menghindari terjadinya kemalasan pada masyarakat, asnaf fakir miskin lebih baik diberikan modal usaha dan dibina menjadi pengusaha agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Maka pendistribusian zakat alangkah lebih

baiknya jika digunakan untuk hal yang produktif.

   

B. Model-model Pemberdayaan Zakat di Brunei Darussalam Pendayagunaan zakat yang dikumpulkan oleh BAKAZ (Bahagian Kutipan dan Agihan Zakat) diarahkan pada program-program yang memberi manfaat untuk perbaikan kesejahteraan mustahik. Pendayagunaan zakat pada prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan status mustahik menjadi muzakki, melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan sosial serta pengembangan ekonomi. Strategi yang digunakan untuk membagikan Kumpulan Uang Zakat adalah dengan adanya program pendayagunaan zakat melalui bantuan-bantuan berikut: 70 a. Program Pelayanan sosial dan kesejahteraan rakyat 1)

Bantuan bulanan, meliputi keperluan hidup sehari-hari untuk makan.

2)

Hari Raya & akhir tahun,

3)

Bantuan tempat tinggal (sewa rumah, membangun, memperbaiki dan menyiapkan rumah, bayaran listrik dan air,

4)

Biaya kesehatan termasuk biaya penerbangan dan biaya kendaraan ke pusat rumah sakit

5)

Keperluan harian secara bulanan. Semua bentuk bantuan di atas adalah pemberdayaan untuk para fakir

miskin agar memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka, maka diberikan                                                              70

http://www.religious-affairs.gov.bn diakses pada tanggal 26 maret 2011 pukul.08.00

 

   

bantuan tunai seperti biaya hidup untuk makan, minum, pemberian tempat tinggal, dan kesehatan. Di Negara Brunei Darussalam bentuk bantuan ini yang paling banyak diberikan. b. Program pengembangan ekonomi umat 1)

Bantuan untuk menambah hasil pendapatan,

2)

Bantuan sarana usaha

3)

Pendanaan modal usaha Dengan memberikan modal kepada mereka yang mempunyai keahlian

dalam sesuatu, sehingga dapat meneruskan kegiatan profesi, karena mereka tidak mempunyai modal tersebut. Baik fakir miskin maupun yang mempunyai keahlian tetapi tidak memiliki modal, mereka ini diberikan sebagian harta zakat untuk memberdayakan mereka sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Ini adalah suatu bentuk peran serta yang baik dari harta zakat. dengan maksud agar mereka menggunakannya untuk membeli alat-alat yang mendukung profesionalisme, baik sedikit maupun banyak. Dengan demikian, mereka mampu memenuhi kebutuhan hidup. c. Program peningkatan kualitas pendidikan 1)

Pemberian Beasiswa untuk pelajar seperti pembayaran iuran sekolah

2)

Biaya ongkos kendaraan untuk ke sekolah

3)

Pemberian Pakaian seragam & peralatan sekolah.

   

Pendidikan adalah kewajiban bagi setiap insan. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan yang layak agar terhindar dari kebodohan. Maka diberikan sebagian harta zakat guna meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat dhuafa dan dapat terbebas dari kebodohan dan kemiskinan. Bantuan ini juga dapat diberikan kepada mahasiswa yang ingin melanjutkan studinya ke perguruan tinggi di dalam maupun luar negeri. d. Program kepentingan Dakwah dan Syiar Islam: 1) Bantuan pembangunan dan pemeliharaan masjid, surau dan balai ibadat 2) Bantuan pembangunan pusat kegiatan agama. 3) Bantuan pembangunan Sekolah agama.

Dengan

mendirikan

masjid,

pusat

kegiatan

agama

maupun

pembangunan sekolah agama bertujuan agar masyarakat dapat mempelajari agama Islam dengan mudah. Maka diberikan fasilitas-fasilitas di atas. Dan untuk menambah keilmuwan dan wawasan tentang Islam maka dibangun pusat kegiatan agama dan sekolah agama dari sebagian harta zakat. Ini adalah bentuk dakwah dan syiar Islam. e. Bantuan untuk Muallaf : 1)

Bantuan bagi Muallaf yang baru memeluk agama Islam.

2)

Pemberian kursus dan peralatannya untuk membimbing muallaf

3)

Bantuan biaya menunaikan Fardhu Haji kepada Muallaf yang terpilih.

   

Muallaf adalah kalangan yang berasal dari orang kafir atau muslim yang diberi zakat karena mereka fakir.mereka diberikan zakat agar hatinya luluh dan terus meningkatkan keimanannya. Dan untuk membimbing mereka tentang agama Islam karena baru masuk Islam maka diberikan bantuan dalam bentuk kursus dan segala peralatan bimbingan seputar Islam. Dan mereka mendapatkan bantuan biaya untuk menunaikan haji tetapi hanya beberapa orang yang terpilih saja. Agar meningkatkan jiwa keislaman mereka dan merasakan kebesaran Allah. Dari semua bantuan untuk enam asnaf dirangkum dalam lima program pemberdayaan. Yaitu program-program yang telah disebutkan di atas dan tujuan dari pemberdayaan terebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dhuafa. Namun, pemberdayaan zakat di Brunei Darussalam berpola konsumtif. Karena Sultan tidak mengizinkan dana zakat di produktifkan dengan alasan bahwa dana zakat haram ditangguhkan pembagiannya harus diberikan langsung kepada mustahik zakat. Padahal tujuan dari pemberdayaan adalah mengubah status mustahik menjadi muzakki kecuali bagi mustahik yang benar-benar membutuhkan seperti fakir miskin maka tidak boleh ditangguhkan. Menurut penulis bentuk pemberdayaan yang dilakukan Majlis Ugama Islam Brunei ( MUIB ) untuk kaum dhuafa lebih terfokus terhadap pendidikan

   

dan kesejahteraan rakyat. Dapat dilihat dari program-program pemberdayaan dan alokasi zakat yang diberikan kepada para asnaf, pengelolaan zakatnya masih berpola konsumtif. Sangat wajar jika salah satu negara terkaya di dunia ini membagikan zakat kepada para asnaf dengan Cuma-Cuma ( konsumtif ). Kemakmuran yang dinikmati warga Brunei, menjadikan negara itu memiliki stabilitas politik dan ekonomi yang tinggi. Bahkan, sulit ditemui masyarakat yang tidak mampu. Kekayaan negara beribukota Bandar Seri Begawan itu,berasal dari penjualan minyak buminya yang menyumbang 92 persen dari total pendapatan nasional. Dari sumur-sumur minyak itu, Brunei memproduksi 200-an ribu barrel minyak per hari. Dan wilayah Brunei yang hanya 5.765 km2 dihuni oleh 300-an ribu penduduk. Dengan populasi masyarakat yang relatif sedikit, sultan lebih mudah mengontrol keadaan penduduknya. Hingga untuk mengetahui penduduk yang kurang sejahtera dapat segera di atasi dengan memberikan bantuan tunai dari uang zakat. Namun pemberdayaan masyarakat harus tetap dilaksanakan agar masyarakat dhuafa tidak tergantung kepada pemberian uang zakat. Tetapi dapat mengembangkan dirinya hingga menjadi muzakki. Dengan harapan tidak ada satu orang pun mustahik yang dapat ditemui di Brunei Darussalam.

   

Dan dana zakat yang sudah menjadi kewajiban setiap muslim dalam membayarnya, dapat digunakan untuk memberikan pembinaan pendidikan ataupun memberikan beasiswa kepada masyarakat Brunei untuk melanjutkan studinya ke luar negeri. Dan juga dapat digunakan untuk membangun pusatpusat studi Islam guna mengembangkan keilmuan masyarakat. Atau membantu negara-negara tetangga yang masih kesulitan dan memerlukan bantuan finansial. Bentuk realisasinya adalah terbentuknya dewan zakat antar empat negara di Asia Tenggara yaitu, Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia, dan Singapura (MABIMS). C. Perbandingan Pengelolaan Zakat Brunei Darussalam dan Indonesia Zakat, infaq, sedekah, maupun wakaf pada asalnya dikumpulkan dan yang mengumpulkannya adalah yang berkuasa baik pemerintah maupun imam yang ditugaskan dan diberi kepercayaan untuk maksud tersebut. Pada zaman Rasulullah saw, beliau sendirilah yang mengumpulkannya, dan kaum muslim pada waktu itu dengan sukarela menyerahkan kepada beliau tanpa adanya tekanan. Dalam surat at-Taubah : 103 dijelaskan bahwa zakat itu diambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (muzakki) untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahik ).

   

Di Negara Brunei Darussalam tidak ada Organisasi Masyarakat Islam (ORMAS), karena sultan melarang terbentuknya organisasi tersebut. 71 Masalah

keagamaan sepenuhnya di berikan kepada Majlis Ugama Islam

Brunei ( MUIB ), termasuk masalah zakat. Dengan begitu, pengelolaan zakat tersentralisasi

dan

terkoordinasi

dengan

baik.

Pengumpulan

dan

pendistribusian zakat diberikan kepada yang berhak menerimanya, yaitu enam asnaf yang telah disebutkan sebelumnya. Zakat dikelola oleh pemerintah langsung dibawah Majlis Ugama Islam. Pemerintah benar-benar memainkan perannya dalam urusan perekonomian masyarakatnya. Walaupun pengelolaan zakat masih terbilang konsumtif. Tetapi rakyat makmur dan sejahtera karena pembagiannya tepat sasaran. Dalam Islam pun diajarkan bahwa hal yang sangat mendasar dari zakat adalah mengambil harta diantara orang-orang yang mempunyai kelebihan di suatu daerah dan dikembalikan kepada masyarakat yang tidak mampu di tempat tersebut. Negara Brunei Darussalam telah mempercayakan Majlis Ugama Islam Brunei (MUIB) sebagai pengelola zakat di negaranya. Dengan melantik para amil disetiap kawasan. Dan pengelolaannya tetap melalui MUIB, amil hanya sebagai perantara mengambil dan membagikan zakat saja. Penyaluran zakat diberikan tepat sasaran bagi mereka yang membutuhkan (mustahik). Dengan                                                              71

 Wawancara pribadi dengan Aa Hubur, Akademisi Universitas Islam Sultan Sharif Ali Brunei Darussalam, tanggal 28 Maret 2011 via internet. 

   

sedikitnya jumlah penduduk, memudahkan MUIB untuk mendeteksi kaum Dhuafa di negaranya. Ditambah lagi, negara Brunei Darussalam sangat menerapkan hukum Islam dengan baik dan tegas. Majlis Ugama Islam Brunei telah menjalankan tugasnya dengan amanah. Pengelolaan zakat di Brunei Darussalam dapat dijadikan contoh bagi negara-negara Muslim lainnya. Sedangkan di Indonesia awalnya masyarakat lebih senang menyalurkan zakat,infaq dan shadaqah secara tradisional. Kini, karena dana keagamaan tersebut memiliki potensi yang cukup besar dan memberi efek yang maksimal jika dikelola secara professional dalam satu wadah, akhirnya timbul kesadaran pada diri masyarakat untuk mempercayakan zakat kepada lembaga pengelola zakat atau yang lebih dikenal dengan amil zakat. Dengan begitu, Organisasi Masyarakat Islam (ORMAS) mengambil peran dalam membentuk LAZIS, dan kini lembaga amil zakat telah menjamur dari berbagai kalangan mulai dari masjid-masjid, Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Semuanya berupaya mengumpulkan zakat dan membuat program khusus untuk kaum dhuafa. Sehingga pengumpulan dan pengelolaan zakat tidak terpusat dan kurang terkoordinir dengan baik. Zakat sebagai salah satu solusi untuk mengatasi kemiskinan, di Indonesia dampaknya masih kurang dirasakan. Seharusnya zakat dikelola oleh negara agar dapat berjalan dengan sempurna dari segi pengumpulan maupun pendistribusian. Karena pemerintah bertanggung jawab atas

   

rakyatnya dan mempunyai kuasa. Seperti pada zaman Nabi SAW dan Khulafa al-Rasyidin. Di Indonesia zakat sangat berpotensi sekali, namun sayangnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat maupun pengelolaan zakat belum maksimal. Negara ini sama seperti masa Dinasti Bani Umayyah dan Abbasiyah, pengelolaan zakat diserahkan kepada individu karena mengalami krisis kepemimpinan. Begitu pula di Indonesia, pengelolaan zakat diawali oleh Individu dengan mendirikan Lembaga Amil Zakat Independen. Setelah itu baru diikuti oleh Negara dengan membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Hingga kini, masyarakat lebih mempercayai LAZ dibandingkan BAZ dalam membayarkan zakat. Karena LAZ dipandang lebih professional dalam mengelola zakat. Meskipun begitu BAZ dan LAZ saling bersinergi dalam Forum Zakat, karena pada intinya semua bertujuan untuk kesejahteraan ummat. Indonesia dan Brunei Darussalam merupakan mayoritas penduduk Muslim walaupun populasi masyarakat Brunei hanya sekitar 400 ribu jiwa. Perbedaan mendasar dalam pengelolaan zakat dapat dilihat dari organisasi yang mengelola zakat. Di Brunei Darussalam pengelola zakat diserahkan kepada Majlis Ugama Islam Brunei (MUIB) semua kegiatan zakat penghimpunan dan pendistribusian terpusat dalam satu pintu melalui amilamil khusus yang dilantik di setiap daerah. Jadi, mudah dalam mengontrol dan    

mendata muzakki maupun mustahik, selain itu juga disebabkan faktor populasi penduduk yang relatif sedikit. Sedangkan di Indonesia terdapat dua lembaga formal yaitu, Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat. Badan Amil Zakat didirikan oleh pemerintah, dan Lembaga Amil Zakat didirikan oleh masyarakat. ditambah lagi lembaga informal seperti laziz yang didirikan sebuah komunitas. Sehingga pengelolaannya tidak terpusat dan setiap lembaga saling berlomba memberikan yang terbaik melalui program-program zakat. Selain itu, mengenai harta yang menjadi objek zakat juga berbeda. Jika di Brunei Darussalam hanya ada tiga objek zakat yaitu, emas dan perak, uang simpanan dan perdagangan. Berbeda dengan Indonesia yang sudah menerapkan sektor ekonomi modern potensial sebagai harta wajib zakat seperti zakat profesi, zakat perusahaan, zakat surat-surat berharga dan zakat sektor modern lainnya. Dalam hal pendistribusian, Brunei Darussalam membagikan kepada mustahik secara konsumtif untuk memenuhi kebutuhan hidup para dhuafa karena terfokus pada fakir miskin dan gharimin. Sedangkan di Indonesia zakat yang dikumpulkan LAZ dan BAZ diberikan secara konsumtif untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dan bisa produktif untuk meningkatkan usaha yang dilakukan para mustahik. Sebagaimana yang dilakukan LAZ Dompet Dhuafa mendirikan rumah sakit untuk fakir miskin, beasiswa untuk

   

kaum dhuafa, maupun pembinaan dan memberikan modal usaha. Begitu pula yang dilakukan lembaga amil zakat lainnya. Dari sisi pengelola, objek zakat dan pendistribusian di Indonesia dan Brunei Darussalam semuanya berbeda. Namun, inti dari zakat tidak boleh diubah yaitu harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan ketentuan yang berlaku, sebagai penyucian diri dan harta maupun membangun rasa sosial terhadap sesama.  

   

 

BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Dari uraian yang telah disajikan pada bab-bab terdahulu mengenai pengelolaan zakat pada Negara Brunei Darussalam dapat ditarik sejumlah kesimpulan sebagai berikut : 1. Pengelolaan zakat terdiri dari pengurus, penghimpunan dan pendistribusian zakat. a. Pengurus Zakat Adapun pengurus zakat diserahkan kepada Majlis Ugama Islam Brunei (MUIB).

MUIB bertanggung jawab mengumpulkan semua zakat dan

membagi-bagikannya kepada yang berhak di seluruh negara Brunei Darussalam.

di dalam struktur MUIB terdapat Bagian Kutipan dan

Agihan Zakat ( BAKAZ ) , yaitu salah satu jabatan yang berfungsi sebagai penghimpun dan pendistribusian zakat. Amil zakat ditunjuk dan dilantik langsung oleh MUIB di setiap daerah. b. Penghimpunan Zakat Di Brunei Darussalam ada tiga macam benda sebagai objek zakat yaitu, uang simpanan, emas dan perak, dan perniagaan. Pembayaran zakat mal

   

dapat diserahkan langsung kepada amil di setiap daerah ataupun langsung menyerahkan kepada UKAZ ( Unit Kutipan Agihan Zakat ). Dan bagi masyarakat yang mempunyai tabungan dan deposito di Bank, zakat diambil langsung dari uang tabungan secara otomatis jika telah mencapai nisab. Dari seluruh zakat yang dikumpulkan oleh amil-amil zakat di setiap daerah diserahkan kepada UKAZ dan dinamakan sebagai kumpulan uang zakat. c. Pendistribusian Zakat Dana zakat yang terkumpul di setiap tahun dibagikan kepada enam asnaf, yaitu fakir, miskin, amil, gharimin, ibnu sabil dan muallaf. Sebelum dana zakat dibagikan, permohonan-permohonan bantuan diteliti terlebih dahulu oleh bagian meneliti permohonan-permohonan agar pembagian zakat tepat sasaran dan tidak ada kesalahan dalam pembagiannya. Dari enam asnaf tersebut pembagian zakat lebih terfokus untuk fakir miskin dan gharimin. Zakat dibagikan kepada seluruh asnaf di Brunei Darussalam secara merata melalui amil-amil yang ada di setiap daerah. 2. Adapun model-model pemberdayaan zakat di Brunei Darussalam terdiri dari lima macam program,yaitu program pelayanan sosial dan kesejahteraan masyarakat, program pengembangan ekonomi ummat,program peningkatan kualitas pendidikan, program kepentingan dakwah dan syiar Islam dan

   

bantuan untuk muallaf. Semua program tersebut diberikan langsung dari dana zakat. Pendistribusian zakat di Negara ini masih berpola konsumtif. Karena Sultan berprinsip bahwa zakat yang terkumpul harus langsung diberikan kepada yang berhak dan tidak boleh ditangguhkan khususnya kepada asnaf fakir miskin dan gharimin. Sehingga belum ada zakat produktif di Brunei Darussalam 3. Dalam hal pengelolaan zakat di Negara Brunei Darussalam kerajaan sangat berperan aktif. Karena zakat diurus langsung oleh kerajaan di bawah tanggung jawab Majlis Ugama Islam Brunei (MUIB) . dengan begitu pengelolaan zakat tersentralisasi dalam satu pintu. MUIB telah melantik sebuah jabatan Bagian Kutipan dan Agihan Zakat (BAKAZ) yang bertindak sebagai amil zakat. Dan amil zakat dilantik oleh MUIB di setiap daerah. Sehingga tidak ada lembagalembaga Independen yang mengurus zakat. Sedangkan di Indonesia lembaga pengelola zakat terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat didirikan oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat didirikan oleh masyarakat. Dan dari segi objek zakat dan pendistribusian zakat kedua negara Muslim ini pun berbeda. Indonesia berpola konsumtif dan produktif sedangkan Brunei Darussalam berpola konsumtif. Diantara kedua negara ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam pengelolaan zakat. Sehingga perbandingan ini dapat dijadikan masukan bagi pengelola zakat di Negara Muslim.

   

Kelebihan-kelebihan tersebut dapat dijadikan contoh dan kekurangannya dapat diperbaiki.

   

B. Saran Zakat di Brunei Darussalam sangat berpotensi besar karena Mayoritas masyarakat Muslim dan masyarakat sangat mematuhi perkataan Sultan. Namun, objek zakat di Negara ini masih berpedoman pada zaman nabi. Sedangkan objek zakat pada zaman modern dapat diqiyaskan dalam banyak hal seperti zakat penghasilan, zakat perusahaan, zakat saham dan obligasi dan lainnya. Pengelolaan zakat di Brunei Darussalam masih berpola konsumtif dalam pendistribusiannya. Akan lebih baik jika ada sebagian dana zakat yang diproduktifkan sehingga ada pemberdayaan masyarakat dhuafa dengan tujuan menjadikan masyarakat mandiri. Sultan tidak perlu takut jika zakat produktif berarti menangguhkan pemberian kepada mustahik karena hasilnya akan digunakan untuk kemaslahatan ummat khususnya Mustahik zakat. Dalam surat At-Taubah : 60 ada delapan asnaf mustahik yang berhak menerima zakat. Namun di Brunei Darussalam hanya terdapat enam asnaf saja. Sedangkan asnaf fi riqob dan fi sabilillah tidak termasuk di dalamnya. Seharusnya fi sabilillah dapat diqiyaskan dalam bentuk pembangunan masjid, lembaga pendidikan maupun media komuniakasi ummat.

   

DAFTAR PUSTAKA

Al Afifi, Abdullah Thaha, Hak Fakir Miskin “ Konsep Kehidupan Islam dalam alqur’an dan hadits”, Dar el Fikr,Indonesia 1987 Ali, Muhammad, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern, Jakarta : Pustaka Amani Ali,Mohammad Daud , 1988. Sistem ekonomi islam zakat dan wakaf. Jakarta: UIPress. Al-Quran al-Karim Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, Pedoman Zakat ( Semarang : 1999 ) Ayub,Hasan, Fikih Ibadah : panduan lengkap beribadah sesuai sunnah Rasulullah, Jakarta, Cakra Lintas Media, 2010 Bariadi,Lili,Zen,Muhammad& M.Hudri, Zakat dan Wirausaha, Jakarta : CV.Pustaka Amri, 2005 Direktorat Pemberdayaan Zakat, Pedoman Pengelolaan Zakat ( 2007 ) Djamal, Muhammad, Doa, Menggagas pengelolaan zakat oleh Negara, Jakarta, Nuansa madani, 2005. Fakhruddin, Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia UIN Malang Press ( 2008 ) Hafidhuddin, Didin, The Power of Zakat ( Studi perbandingan pengelolaan zakat di Asia Tenggara) , Malang : UIN Malang Press,2007 Hafidhuddin, Didin, Zakat dalam Perekonomian Modern,Jakarta : Gema Insani,2002 Hafidhuddin,Didin, Islam Aplikatif, Jakarta, Gema Insani Press : 2003 cet ke-1

   

Mahmud Al-Ba’ly,Abdul Al-Hamid, Ekonomi Zakat : sebuah kajian moneter dan keuangan syariah, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006 Mas’udi.F, Masdar dkk, Reinterprestasi Pendayagunaan ZIS : Menuju efektifitas pemanfaatan zakat, infak, sedekah,Jakarta: Piramedia,2004 Qadir, Abdurrachman, Zakat dalam dimensi mahdhah dan Sosial,Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001 Qardhawi, Yusuf , Al-Ibadah fi al-Islam, Muassah Risalah, Beirut, 1993 Qaradhawi, Yusuf, Spektrum Zakat dalam membangun ekonomi kerakyatan, Jakarta: Zikrul Hakim, 2005 Qardhawi, Yusuf, Hukum Zakat ( studi komparatif mengenai status dan filsafat zakat berdasarkan Qur’an dan Hadis), PT Pustaka litera AntarNusa dan Mizan,Cetakan keempat, 1996. Ridwan, Muhammad , Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil(BMT), Yogyakarta: UII Press, 2005 Sabiq, Syaikh as-Sayyid, Panduan Zakat menurut Al-Qur’an & As-sunnah, Bogor : Pustaka Ibnu Katsir,2005 Soemitra, Andri, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta : Prenada Media Group, 2009 Tarimin, Mujaini, zakat menuju pengurusan profesional, Kuala Lumpur, utusan publication & distributor Sdn Bhd, 2006 Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, Ensiklopedi Islam Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 1992) Zuhaily, Al Wahbah, Zakat kajian berbagai mazhab, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, cetakan keenam, 2005

http// www.wikipedia.com

   

http://ariesaja.wordpress.com/2010/09/01/di-brunei-masyarakat-bermobil-pun-terimazakat/ http://www.crayonpedia.org/mw/Brunei_Darussalam_6.1 http://id.shvoong.com/law-and-politics/1922262-pengertian-negara/ http://akhirulsholeh.wordpress.com/2008/06/19/tentang-pengelolaan-zakat/ www. Media permata online.com http://www.religiousaffairs.gov.bn http://www.bt.com.bn/home_news/2009/01/18 http// www. Muib.gov.bn.

   

    Wawancara Pribadi via Internet dengan AA Hubur, Akademisi Universitas Islam Sultan  Syarif ( UNISSA ), Brunei Darussalam    Melihat kondisi Brunei Darussalam dengan populasi masyarakat yang sedikit dan sangat  agamis lagi makmur, lalu, bagaimanakah praktek zakat di sana?  Praktek zakat disini cukup baik, bila dibandingkan dengan negara‐negara lain khususnya di  Asia tenggara.  Bagaimana potensi zakat di Brunei Darussalam?  Sangat potensial sekali, karena mayoritas masyarakat Muslim. Bahkan, peraturan‐peraturan  raja juga sangat Islami. Contohnya saja tidak diperbolehkan merokok.  Siapakah yang bertanggung jawab dalam pengumpulan dan pendayagunaan zakat ?  Pengumpulan dan pembagian zakat di Negara Brunei Darussalam dibawah kendali MAJLIS  UGAMA ISLAM BRUNEI (MUIB).  Adakah undang‐undang zakat ?  Ada UU yang mengatur zakat dibrunei.  Apa saja yang menjadi objek Zakat di Brunei Darussalam?  Emas dan perak, uang simpanan dan perniagaan. 

   

Mengapa tanaman dan buah‐buahan maupun hewan tidak termasuk  objek zakat ?  Tidak, karena benda‐benda tersebut jarang ditemui di brunei. Untuk makanan pokok seperti  rempah‐rempah maupun hewan ternak saja harus mengimpor dari luar negeri.  Bagaimana sistem pengumpulan zakat?  Sistem pengumpulannya melalui amil‐amil di setiap propinsi yang ditunjuk oleh panitia zakat  dari Majlis Ugama Islam Brunei  Kepada siapa saja zakat ini dibagikan ?  Selama ini zakat cuma dibagikan kepada masyaratakat brunei yang menurut standar brunei  masih miskin atau berhutang.  Apakah amil sangat berperan sebagai pengumpul dan pendayaguna zakat ?   ya,,tanpa adanya amil sulit zakat bisa dikumpulkan. MUIB melantik amil di setiap kawasan.  Dan amil berhak mengumpulkan dan membagikan zakat di setiap kawasan masing‐masing.   Siapa saja yang berhak menjadi amil? Persyaratannya ?  amil Biasanya ditunjuk oleh majlis ugama islam,,dan salah satu yang boleh jadi amil adalah  ketua kampung, imam mesjid dll,,,syaratnya mengerti tentang zakat  Bagaimana pendistribusian zakat di Brunei? Konsumtif atau produktif ?  Selama ini masih konsumtif, karena investasi zakatnya belum berkembang  rata‐rata menggunakan wang.  

   

Apa saja faktor yang menghambat dan mendukung pelaksanaan zakat di Brunei  Darussalam ?  faktor penghambat:kurangnya kesadaran dari para muzakki untuk membayar zakat  faktor pendukung:tersedianya fasilitas untuk mempermudah pembayaran zakat   Apakah Ormas Islam berperan dalam pengembangan zakat?  tidak,karena dibrunei dilarang mendirikan ormas apapaun. Urusan zakat semua diserahkan  kepada Majlis Ugama Islam Brunei ( MUIB ). 

   

 

Lampiran 1 Struktur Organisasi Majlis Ugama Islam Brunei

KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI   BAGINDA SULTAN DAN YANG DIPERTUAN   NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

MAJLIS UGAMA ISLAM

JABATAN PERDANA MENTERI

KEMENTRIAN‐ KEMENTRIAN LAIN 

KEMENTRIAN HAL EHWAL  UGAMA

JABATAN MAJLIS  UGAMA ISLAM 

Sumber: Majlis Ugama Islam Brunei Darussalam 

   

LAMPIRAN 2 

Finance startups with zakat fund Goh De No Mar 2nd, 2010 BANDAR SERI BEGAWAN ZAKAT fund should be more commonly utilised as a source of capital for the poor and needy in the Sultanate, said a lecturer during the International Conference on Islamic Finance 2010 (ICIF 2010). Hjh Rose Abdullah, a economics and finance lecturer at Institut Teknologi Brunei (ITB) said helping the poor and needy start up a business would be a more effective way to counter poverty. During an interview with The Brunei Times at the Rizqun International Hotel yesterday, Hjh Rose said that while the programme currently exists and capital assistance from the zakat funds are given to those in need, it is not run in a progressive way. “It’s only given to people who ask or apply for it and not many people apply because they don’t know about it. Agencies concerned doesn’t want to promote it because when applications open, thousands of people apply and it becomes difficult to process in time,” she said. Hjh Rose said the programme should be continued and developed further in a better and more improved way due to its significance. During the interview, she also brought up the point that there is no particular unit established to look after recipients under the programme. She said that after giving out the funds, authorities may visit them once in a while, but they aren’t really able to cater to their problems. “One of the significant problems is business operations. Relevant agencies need trained staff to give advise on the business aspect. They need to give courses on management, consultancy, advice, guidance and finally, monitor management of finances. The relevant agencies need to address that,” Hjh Rose added.

   

(Above) Hjh Rose Abdullah presents her paper 'Zakat Fund as a Source of Capital for the Poor and Needy in Brunei Darussalam' at the International Conference on Islamic Finance 2010. Pictures: BT file Staff who process and evaluate applicants won’t be able to advise recipients as well, the lecturer said. The government needs knowledgeable staff and should hire people with these capabilities. Hjh Rose also mentioned the need for a system where the relevant agencies can reach out to potential applicants. “There are many channels to reach out to people. Through mosques, head of villages, institutions or non-governmental organisations (NGO’s). Rather than just waiting for people, we need to approach them and look for people who have skill but no capital and implement them for the programme,” she stressed. In her presentation, Hjh Rose identified the main problems faced by the respondents in running their business: insufficient cash for stock of materials, declining market size, insufficient cash capital, other debt or loan burden and a dependency attitude. “In a survey where fifteen recipients of the capital assistance from the zakat fund in Brunei-Muara, more than half, 53 per cent, had continued doing business but the other 47 per cent had ceased their business operations due to reasons mentioned above,” she said. In conclusion, Hjh Rose said the capital assistance scheme is important and significant in helping the poor and needy. On the other hand, those who are fit to work but cannot find jobs should not stay idle and continue to receive monthly assistance. “The findings from this surveys showed that there are people who take advantage of the scheme and not genuinely running businesses. A proper system of establishing criteria must be observed in the selection of the participant,” she said. It is also necessary to make sure that the assistance given is enough and sufficient to start and maintain income-generating projects, she added. The Brunei Times

   

 

Financial Institutions Come Under Pressure With Luxury Requests Bandar Seri Begawan - The Zakat thunderbolt has hit Brunei's financial houses fast and furious as the managers seek cover from the result of the sudden windfall. Just more than 4,000 ' needy' Bruneians have benefited from a financial scheme the country's benevolent ruler bestowed to alleviate the burden of his less fortunate subjects under a religious dictum. Many have ended up receiving as much as $30,000 from the Islamic charity the ruler has approved. But that money would not be paid all at once. It would be doled out in smaller sums of not more than $1,000 a month. Some families have received nearly $100,000 depending on the number of its members. Many have spent the money on food and other necessities. But others have not. That is how the sultanate's bankers and other financial institutions have come under intense pressure. A large number of recipients armed with the Zakat monthly payment certificates have besieged the country's lending institutions requesting finance to buy new cars and other luxuries, local bankers told the Weekend. "We are rather amazed," a finance manager said yesterday. "Buying an expensive car seems to be many recipients' topmost priority. Some managers have decided not to approve the loans for car hire purchase using the Zakat monthly certificate. The money, after all, was not meant for that," he added. But a resident in Rimba said, "My neighbour lives in a large new house. She received a lot of money under Zakat. I saw her driving a brand new Mercedes sports this morning. I must say that was rather quick. I do not know how she got into the scheme, in the first place." A Malaysian living in Brunei remarked, "Actually, Bruneians are not that poor. They are much better off compared to their neighbours. If you really want to see poverty' you just have to cross over the border to Limbang or even Sabah."

   

Another visitor said, "We are really impressed by the number of new cars around. Every house seems to have at least three cars parked in front." This is not the first time the sultanate's caring ruler had tried to uplift his subjects by giving outright financial help. A village headman recalls that once before the government bought outboard engines for people living on the river. Some months later there were no engines to be seen. The owners had sold them off cheap to use the cash for some flimsy purpose. Same thing happened to the baking implements. They too were sold off for a song by the villagers. To prevent a repitition Zakat payments have now been arranged monthly fearing abuse by the recipients. The attempt to pawn these certificates to buy luxury items like cars is a means to get around the safeguards. However, some Kampong Ketuas have urged the government to use the money to encourage the beneficiaries to do business and thus create opportunities. "But that would need strict supervision and many civil servants and kampong heads are not willing to invest their time in it. I know that is hard work. We must provide opportunities together with the cash," an enlightened village head said. "If we hand out cash alone it may be spent foolishly," he said. "It will need close supervision and hard work to create opportunities. But it will have to be done," he added. http://www.brudirect.com/index.php/200910168571/First‐Stories/zakat‐payoffs‐hit‐brunei‐ banks.html 

   

 

People throng stadium to collect Zakat forms Rush to apply for Zakat: The horde of eager people hoping to get a piece of the Zakat were moved to the Stadium Hassanal Bolkiah to facilitate the growing numbers. Picture: BT/Junaidi Bahrum Junaidi Bahrum BANDAR SERI BEGAWAN Sunday, January 18, 2009 MUIB: Assistance will only be given to applicants who meet requirements. WITH regards to the recent titah of His Majesty and Yang Di-Pertuan of Brunei Darussalam with regards to the equality in distributing the Zakat (tithes), hundreds of people yesterday, congregated at the Ministry of Religious Affairs to seek the necessary application forms since morning. The masses grew to uncontrollable numbers in the afternoon and had to be moved to the spacious Stadium Hassanal Bolkiah. The Royal Brunei Police Force assisted in monitoring and ensuring the safety of the growing number of people throughout the day. However, there was concern over the credibility of many applicants who were there to collect their forms. Most observed were middle-aged or from the working class. There were doubts if many of those in the group people deserved to receive such help. Currently the Zakat fund stands at about $236 million that is intended for the needy. When questioned by The Brunei Times, some admitted that they burdened by debts accumulated because of self-indulgence. Excessive credit card bills, automobile loans and personal loans were amongst the reason why some, as young as 23, stood in line for hours to seek the tithe application forms in the hope that they could somehow reduce their debts. A young uniformed personnel, 27 and unmarried, claimed that his salary was insufficient to cover his bills. When asked about the debts he had incurred, he singled out credit cards debts as his main problem. When asked to elaborate, he admitted that automobile loans, personal loans and loans to buy gadgets has resulted in him

   

becoming heavily indebted to various financial institutions. The youth, who wished to remain anonymous declared himself to be fit for the Asnaf Al-Gharimin or the debtridden category which is a part of the six categories deemed fit for receiving the tithe. Another youth interviewed by The Brunei Times works for a security firm and stated similar reasons of applying for the tithe. When asked his reasons for applying for the Zakat, he simply said "Before purchasing my car, I thought I could afford the monthly payments but now I realise how foolish my decision was." Does this mean that anyone who has problems over paying for their self-indulgence could fall into the debt-ridden category and be deemed fit to receive the tithe? No, according to the Acting Secretary of the Islamic Religious Council (MUIB), Hj Abd Wahab Hj Sapar. He told the The Brunei Times, that the Zakat or tithe is only for those who are deemed fit. "If you own a credit card, and a high monthly salary, you will not be categorised as Fakir Miskin or impoverished and therefore not applicable for the tithe. Only those who really fall under the category of improvished will receive the tithe. Those who do not meet the criteria or who are just hoping that the Zakat will be used to pay debts caused by (self indulgence), please do not apply as it might hinder the application of those deserving cases" he said. He further added, "Although there is a rush for the forms, every application will be reviewed as carefully, wisely and in a just manner by the council. This is done to ensure that only those who really do deserve the Zakat will receive it. His answer is relief would be provided to those who really need such aid. Ahab Kamal and his wife Siti Hawa Hj Md Yussof, a father of eight told The Brunei Times, that from his personal observation, most who participated in the rush for application forms looked very young and stylish. Working as bus driver and selling vegetables as a side income only earns him $450 monthly to support his family. "I wish to obtain some financial assistance to support my family and the education of my children. This is what drove me here. With the loving care of our monarch, I know that my children can have a better future ," he said. "This is my first time applying due to my old age. If I was a little younger, I would have not come. It's embarrassing to see young people who are physically able and can work applying," he added. His Majesty in his titah calling for effective Zakat distribution, three days ago, raised questions on whether a study on debt ridden individuals and their stance, in the country's tithe distribution, has been done effectively. He also asked for further clarification on information regarding the necessary conditions for those who seek help under the Asnaf Al-Gharimin or Debt Ridden Category.

   

The Brunei Times http://www.bt.com.bn/home_news/2009/01/18/people_throng_stadium_to_collect_zakat _forms_muib_assistance_will_only_be_given_to_applicants_who_meet_requ 

   

 

Sultan Brunei Serahkan Zakat 850 Milyar Rupiah!! Bandar Seri Begawan (voa-islam) Raja Brunei Darussalam, Sultan Hassanal Bolkiah pada hari Rabu (7/10), di International Convention Centre Bandar Seri Begawan menyerahkan dana zakat harta sekitar $ 90 juta (sekitar RP.850 milyar) untuk 4.084 keluarga miskin, termasuk 190 orang dikategorikan sebagai algharimin, atau orang yang berhutang. Raja yang di temani permaisuri, Putra mahkota dan beberapa pejabat penting lainnya menyerahkan dana zakat kepada para kepala keluarga di sertai dengan dokumerndokumen yang mewakili tiap kategori. Masing-masing penerima yang di kategorikan sebagai keluarga di bawah fakir miskin akan mendapatkan dana selama periode waktu yang telah ditentukan oleh Dewan Agama Islam Brunei (MUIB), otoritas yang bertanggung jawab mengelola, mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Setiap kepala keluarga akan menerima $ 20,000 (sekitar RP.190.000.000) sementara tanggungan mereka menerima $ 10.000 (sekitar RP 95,000.000) Para penerima zakat tersebut akan menerima bantuan keuangan bulanan untuk menutupi biaya pengeluaran makanan, minuman, biaya hidup sehari-hari, biaya sekolah dan biaya sewa rumah. Setiap kepala keluarga akan menerima $ 20,000 (sekitar RP.190.000.ooo) sementara tanggungan mereka menerima $ 10.000 (sekitar RP 95,000.000). Dana zakat yang mereka terima akan didepositokan ke rekening bank masing-masing, dimana mereka hanya dapat menarik 1 / 12, 1 / 36, 1 / 48 atau 1 / 60 dari jumlah total setiap bulan, tergantung sub-kategori keluarga fakir miskin mana meraka masuk. Dana tersebut akan di salurkan oleh MUIB selam kurun waktu satu sampai lima tahun. "Untuk orang yang berhutang atau gharimin, dana zakat yang mereka terima bervariasi tergantung dari saldo dalam hipotik rumah mereka masing-masing," menurut sebuah pernyataan dari dewan Dana yang tersisa dari jumlah $ 90,juta itu juga akan di salurkan kepada para pemohon yang memenuhi syarat dalam daftar yang belum di setujui. "Jumlah dan berapa banyak yang akan mereka terima akan diketahui setelah penilaian    

selesai sesuai dengan sisa dana zakat yang ada," pernyataan itu menambahkan. Brunei Darussalam negara kecil namun kaya raya, dengan pendapatan perkapitanya mencapai $ 37,000 mampu mengelola dana zakat secara amanah dan profesional. Sejak 1993 hingga 2008, keuntungan dari simpanan dana zakat di tempatkan di Bank Islam Brunei Darussalam dan Taib (Tabung Amanah Islam Brunei), deviden yang dihasilkan dari jumlah yang disimpan dalam dua lembaga keuangan tersebut selama 15 tahun terakhir telah mencapai $ 98 juta.(BN)

   

 

Sekitar 16,000 fakir miskin sudah berdaftar Sebanyak 16,000 fakir miskin termasuk tanggungan didaftarkan oleh Majlis Ugama Islam Brunei bagi menerima pembagian zakat fakir miskin. Pembagian zakat kepada fakir miskin itu dibuat berdasarkan syarat yang diletakkan oleh Majlis Ugama Islam Brunei, kata sumber Majlis Ugama Islam Brunei. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas kandungan titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ketika mempengerusikan Persidangan Majlis Agama Islam Brunei semalam. Dalam titah itu, Baginda Sultan bertitah mempersoalkan jumlah uang zakat yang berjumlah hampir $240 juta, sedangkan masih ada golongan miskin di negara ini. Baginda Sultan juga bertitah menanyakan sama ada wang zakat boleh ditahan, ditangguhkan dan diinvestasikan sedangkan masih ada orang miskin yang layak menerimanya. Satu lagi persoalan yang dititahkan oleh Baginda Sultan ialah sama ada jumlah uang zakat dari Brunei boleh dipindahkan dan dibagikan kepada fakir miskin di tempat lain, sedangkan masih ada orang miskin di Brunei yang layak menerimanya. Sementara itu, sumber Majlis Ugama Islam Brunei memberitahu Media Permata mereka juga menggunakan wang zakat bagi membantu fakir miskin membayar hutang tertunggak seperti bayaran bil elektrik. Mengenai pembagian zakat kepada penanggung hutang Al-Gharimin, beliau berkata sepanjang tahun lalu saja, agihan zakat itu membabitkan pembinaan lima buah masjid. Baginda Sultan bertitah jika bahagian Al-Gharimin itu turut ditimbangkan untuk membayar hutang tertunggak adalah tidak munasabah bagi penghutang yang berhutang kerana maslahat peribadi jika mereka layak untuk menerima wang zakat bahagian Al-Gharimin. Dalam titah itu, Baginda Sultan menanyakan sama ada kedudukan penanggung hutang yang tidak dapat membayar hutang mereka seperti membeli rumah kerajaan

   

melalui Skim Tanah Kurnia Rakyat Jati, Rancangan Perumahan Negara dan Skim Perumahan Yayasan pernah dikaji. Selain itu jurucakap Majlis Ugama Islam Brunei juga menyatakan wang zakat berkenaan turut diagihkan kepada mualaf yang memeluk agama Islam di negara ini termasuk digunakan untuk perbelanjaan kursus bimbingan, sambutan Hari Raya, menunaikan fardu haji dan perumahan bagi mualaf berkenaan. Sumber : Media Permata On Line (thttp://www.brunei-online.com/mp/khamis/jan15t2.htm)  

   

 

BANTUAN-BANTUAN YANG TELAH DIBERIKAN OLEH MAJLIS UGAMA ISLAM MELALUI WANG ZAKAT KAPADA ASNAF-ASNAF YANG BERHAK DI NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

Bantuan Peralatan Menangkap Ikan

Bantuan Kewangan

Bantuan keperluan dapur

Bantuan Peralatan Pertanian

   

Bantuan Peralatan Berniaga

 

Bantuan Peralatan Sekolah