Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
ISSN 2302-0180 pp. 25- 34
10 Pages
PRAKTEK OUTSOURCING PADA PT. PLN (PERSERO) PUSAT LISTRIK LUENG BATA BANDA ACEH Irwansyah1, Amiruddin A. Wahab2, Mujibussalim3 1)
Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh Email :
[email protected] 2,3) Staff Pengajar Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala
Abstract : Worksforce are primarily requirement for industrial cycles. As developing country, it has parallel indicator between Indonesia economic growth and investment. Therefore, the recruitment for qualified employee will also significant. Where outsourcing involves the transfer of an undertaking, it is subject to Act No. 13 of 2003 on Labour, nowday always rejected because of the many legal issues. There is also being apart of corporate problem on State Owned Enterprises such as PT PLN (Persero). Based on the survey results revealed that the practice of outsourcing by PT. PLN Lueng Bata does not adhere to the provisions of Regulation Legislation such as the areas of work in outsourced principal activities is included in the unit, some of the problems of the practice of outsourcing among others, uneven workload, outsourced workers only holds the status PKWT and weak supervision of government. Several strategies have been implemented, such as publication No. Permennaker. 19 Year 2012 on the Transfer of Requirements Implementation work to other companies, followed by a strategy of PT. PLN which makes outsourcing model by means of packaging and Grouping, then Guaranteeing employment and accommodate future severance. It is some recommendation for PT PLN to be a good enterprises to follow of law and regulation under Indonesia legislation enforcement, particularly labour law.PT PLN strategical model for dispute resolution solving must be implemented under the labour law. Keywords : Labor, Outsourcing , PT . PLN
Abstrak : Tenaga kerja merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam setiap industri di dunia termasuk juga Indonesia yang merupakan negara berkembang dan tuntutan akan ketersediaan tenaga kerja juga terus bertambah, sejak mulai diadopsinya outsourcing di Indoensia melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sampai dengan saat ini selalu mendapat penolakan. Hal ini juga yang terjadi di PT. PLN Lueng Bata. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terhadap praktek outsourcing oleh PT. PLN Lueng Bata tidak taat terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan seperti bidang-bidang pekerjaan yang di outsourcing-kan termasuk dalam unit kegiatan pokok, beberapa permasalahan dari praktek outsourcing diantaranya, beban kerja yang tidak merata, pekerja outsourcing hanya menyandang status PKWT dan lemahnya pengawasan dari pemerintah. Beberapa strategi telah dilaksanakan, seperti diterbitkannya Permennaker No. 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan lain, kemudian diikuti dengan strategi PT. PLN yang membuat model outsourcing dengan cara Pemaketan dan Pengelompokan, kemudian Memberikan jaminan masa kerja serta mengakomodir pesangon. Disarankan pada PT. PLN dalam pengunaan tenaga kerja agar tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku, kepada PT. PLN maupun perusahaan penyalur tenga kerja harus peka terhadap setiap persoalan tenaga kerja, terhadap strategi yang telah dipilih sebagai solusi permasalahan tenaga kerja outsourcing agar tetap mengacu kepada ketentuan hukum ketenagakerjaan . Kata kunci : Tenga Kerja, Outsourcing, PT. PLN
dan permasalahan hukum juga sering muncul di
PENDAHULUAN
dalamnya. Saat ini masalah Outsourcing tengah Tenaga
kerja
merupakan
salah
satu
kebutuhan pokok dalam setiap industri di dunia 25 -
Volume 2, No. 2, Mei 2014
mengemuka dan tuntutan akan penghapusan Outsourcing
semakin
menguat
di
mana
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala perjuangan
penghapusan
Outsourcing
selalu
Sebagai salah satu Perusahaan Milik Negara PT.
dimotori oleh para pekerja atau buruh bersama
PLN
dengan
Outsourcing.
organisasi-organisasi
serikat
buruh.
Namun hingga saat ini praktek Outsourcing masih tetap berlangsung.
(Persero)
juga
mengunakan
pola
Pusat Listrik Lueng Bata Banda Aceh, yang telah beroperasi dan melayani kebutuhan listrik
Outsourcing (Alih Daya) diartikan sebagai
masyarakat Kota Banda Aceh dan sekitarnya sejak
pemindahan atau pendelegasian beberapa proses
tahun 1978. Secara struktur Pusat Listrik Lueng
bisnis kepada suatu badan penyedia jasa, di mana
Bata Banda Aceh tunduk pada PT PLN (Persero)
badan penyedia jasa tersebut melakukan proses
Pembangkitan dan Penyaluran Sumatera Bagian
administrasi dan manajemen berdasarkan definisi
Utara, sehingga secara menejemen terpisah dari
serta kriteria yang telah ditetapkan para pihak.
PT PLN (Persero) Wilayah Aceh, hal tersebut agar
(Much. Nurachmad, 2009 : 2).
terjaga fokus setiap bidang masing-masing,
Outsourcing dalam hukum ketenagakerjaan
dimana Pusat Listrik bertugas sebagai pembangkit
di Indonesia diartikan sebagai pemborongan
listrik dan menyalurkannya, sementara PT PLN
pekerja dan penyedia jasa tenaga kerja. Praktek
(Persero) Wilayah Aceh berkonsentrasi pada
outsourcing (Alih Daya) didasarkan atas Pasal 64
bidang distribusi dan penjualan tenaga listrik. Dari
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
data awal yang diperoleh, pada tahun 2013 jumlah
Ketenagakerjaan, “Perusahaan dapat menyerahkan
pekerja Outsourcing pada Pusat Listrik Lueng
sebagian
kepada
Bata Banda Aceh berjumlah 45 orang, jumlah ini
perjanjian
termasuk banyak karena menginggat jumlah
pelaksanaan
perusahaan
lainnya
pekerjaan melalui
pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa
seluruh tenaga kerja hanya sekitar 85 orang saja.
pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis”. Selain
Semakin kuatnya desakan penghapusan
itu juga diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga
praktek Outsourcing yang dilangsungkan oleh
Kerja
para
dan
Transmigrasi
RI
pekerja
menuntut
kebijaksanaan
dari
No.Kep.101/Men/VI/2004 Tahun 2004 tentang
pemerintah, karena dari pihak investor juga
Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa
sebaliknya
Pekerja/Buruh. Berdasarkan ketentuan tersebut
operasional pabrik, karena masalah ketenaga
praktek outsourcing menjadi pilihan bagi banyak
kerjaan tidak kunjung reda. Padahal sebagaimana
perusahaan baik milik negara maupun swasta.
kita ketahui bahwa pekerja atau buruh sangatlah
Praktek Outsourcing sangat populer dalam
berperan
mengancam
dalam
akan
menghentikan
kesuksesan
pembangunan
dunia industri khususnya bussines to bussines
nasional, untuk itu diharapkan adanya jaminan
(antara perusahaan swasta dengan perusahaan
dan
penyedia
Outsourcing
tenega
kerja/Outsourcing),
namun
kepastian
hukum
agar
tidak
terhadap
permasalah
terjadi
instabilitas
belakangan pola tersebut juga mulai diikuti oleh
khususnya dalam dunia industri dan negara pada
Badan
umumnya.
Usaha
Milik
Negara
atau
Daerah
(BUMN/D) bahkan oleh Instansi Pemerintah. Volume 2, No. 2, Mei 2014
- 26
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala TINJAUAN
PUSTAKA
TENTANG
terkait di bidang tenaga kerja. (Imam soepomo, 2003:13).
KETENAGAKERJAAN Tenaga kerja (manpower) adalah seluruh
Imam
Soepomo
berpendapat
penduduk dalam usia kerja (berusia 15 tahun atau
Hukum
lebih) yang potensial dapat memproduksi barang
peraturan baik tertulis maupun tidak, yang
dan
Indonesia
berkenaan dengan kejadian dimana seseorang
menggunakan patokan seluruh penduduk berusia
bekerja pada orang lain dengan menerima upah.
10 tahun ke atas. Namun sejak Sensus Penduduk
Menurut
2000 dan sesuai dengan ketentuan internasional,
Indonesia
tenaga kerja adalah penduduk yang berusia 15
dengan urusan, pekerjaan dan keadaan kaum
tahun atau lebih. Tenaga kerja merupakan faktor
buruh : Undang-undang. (Departemen Pendidikan
penting dalam proses produksi, karena manusialah
dan Kebudayaan, 1994:159). Dengan demikian
(tenaga kerja) yang mampu menggerakkan faktor-
adalah sepadan makna kata perburuhan dengan
faktor produksi yang lain untuk menghasilkan
kata ketenagakerjaan, demikian pula dengan kata
suatu barang. Menurut pendapat Payaman J.
buruh atau pekerja adalah sama hakekatnya orang
Simanjuntak.
Simanjuntak
yang bekerja dengan menerima upah bukan
1985:129). Tenaga kerja adalah penduduk yang
pemberi upah. Semua itu sebenarnya hanyalah
berumur diatas 10 tahun atau lebih. Memang di
soal permufakatan
setiap negara batasan umur tenaga kerja berbeda-
dapat bermufakat kata tersebut.
jasa.
Sebelum
tahun
(Payaman
2000,
J.
beda. Contohnya di India, tenaga kerja adalah
ketenagakerjaan
kamus
adalah
bahwa himpunan
besar
Bahasa
Perburuhan adalah yang bertalian
(afspraak) belaka artinya
Secara sederhana, pengertian mengenai
penduduk yang berumur antara 14 sampai 60
Hubungan
tahun. Selain golongan umur tersebut dianggap
hubungan yang terbangun atau terbentuk antara
bukan tenaga kerja. Di Indonesia tidak ada
para pelaku proses produksi barang dan/atau jasa,
batasan umur maksimal karena di Indonesia
baik internal maupun eksternal perusahaan. Pihak-
belum berjalan jaminan sosial nasional. Memang
pihak yang terkait di dalam hubungan ini terutama
ada sebagian penduduk yang menerima tunjangan
adalah pekerja, pengusaha, dan pemerintah yang
di hari tua tapi jumlahnya hanya sedikit, yaitu
kemudian diistilahkan sebagai tripartit. Dalam
pegawai negeri dan sebagian kecil pegawai swasta.
proses produksi pihak-pihak yang secara fisik
Hukum ketenagakerjaan adalah merupakan
sehari-hari terlibat langsung adalah pekerja/buruh
suatu peraturan-peraturan tertulis atau tidak
dan pengusaha (operator), sedangkan pemerintah
tertulis yang mengatur seseorang mulai dari
terlibat di dalam hal-hal tertentu saja terutama
sebelum, selama, dan sesudah tenaga kerja
yang
berhubungan dalam ruang lingkup di bidang
kewenangannya (regulator).
ketenagakerjaan dan apabila di langgar dapat
Industrial
berkaitan
Menurut
adalah
dengan
Payaman
sebuah
atau
J.
sistem
sesuai
Simanjuntak,
terkena sanksi perdata atau pidana termasuk
Hubungan industial adalah Hubungan semua
lembaga-lembaga penyelenggara swasta yang
pihak yang terkait atau berkepentingan atas proses
27 -
Volume 2, No. 2, Mei 2014
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala produksi barang atau jasa di suatu perusahaan.
sempit, hubungan industrial diartikan sebagai
Pihak
hubungan antara manajemen dan pekerja atau
yang
berkepentingan
dalam
setiap
perusahaan. (Payaman J. Simanjuntak, 2009:32)
Management-Employees Relationship.
Abdul Khakim (Abdul Khakim, 2003:5) menjelaskan,
istilah
hubungan
industrial
METODE PENELITIAN
merupakan terjemahan dari "labour relation" atau
Objek kajian dalam penelitian ini adalah
hubungan perburuhan. Istilah ini pada awalnya
Tenaga Kerja Outsourcing di PT. PLN (Persero)
menganggap bahwa hubungan perburuhan hanya
Pusat Listrik Lueng Bata Banda Aceh. Dan
membahas masalah-masalah hubungan antara
metode yang digunakan dalam penelitian ini
pekerja/buruh dan pengusaha. Seiring dengan
adalah:
perkembangan dan kenyataan yang terjadi di
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
lapangan bahwa masalah hubungan kerja antara
Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitis,
pekerja/buruh
juga
sementara Pendekatan yang digunakan dalam
menyangkut aspek-aspek lain yang luas. Dengan
penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu
demikian hubungan perburuhan tidaklah terbatas
dengan mengkombinasikan antara penelitian
hanya pada hubungan antara pekerja/buruh dan
kepustakaan (library research) dan penelitian
pengusaha, tetapi perlu adanya campur tangan
lapangan (field research)
dan
pengusaha
ternyata
pemerintah. (Abdul Khakim, 2009:28)
2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data:
Dengan begitu, hubungan industrial adalah hubungan antara semua pihak yang tersangkut
Sumber data dalam penelitian ini adalah a. Penelitian Pustaka
atau berkepentingan atas proses produksi atau
Hal ini dilakukan dengan cara mencari
pelayanan jasa di suatu perusahaan. Pihak yang
literature, makalah, Koran, dan data yang
paling
keberhasilan
diperoleh di internet atau bahan hukum
perusahaan dan berhubungan langsung sehari-hari
yang terkait dengan materi pembahasan,
adalah pengusaha atau manajemen dan pekerja.
juga melalui Dokumentasi Hukum..
berkepentingan
atas
Disamping itu masyarakat juga mempunyai kepentingan,
baik
sebagai
faktor
Penelitian lapangan ini dilakukan untuk
produksi yaitu barang dan jasa kebutuhan
memperoleh data primer. Hal ini diperoleh
perusahaan,
dengan cara melakukan wawancara dengan
maupun
pemasok
b. Penelitian Lapangan
sebagai
masyarakat
konsumen atau pengguna hasil-hasil perusahaan
responden
tersebut.
mempunyai
pengumpulan data dilakukan dengan cara
kepentingan langsung dan tidak langsung atas
observasi atau pengamatan secara langsung
pertumbuhan perusahaan, antara lain sebagai
pada objek penelitian dan interview atau
sumber
wawancara yang dilakukan secara terencana
Pemerintah
penerimaan
juga
pajak.
Jadi
hubungan
dan
informan.
Teknik
industrial adalah hubungan antara semua pihak
dan terstruktur.
yang berkepentingan tersebut. Dalam pengertian
Kemudian dari keseluruhan data yang Volume 2, No. 2, Mei 2014
- 28
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala diperoleh
baik
kepustakaan
servis atau jasa kebersihan.. Praktek outsourcing
maupun penelitian lapangan yang didapat melalui
pada prinsipnya mengikuti Pasal 64 Undang-
pengamatan dan wawancara mendalam dari
Undang
responden
Ketenagakerjaan.
dan
dari
penelitian
informan,
dianalisis
dengan
Nomor
13
Tahun
2003
tentang
“Perusahaan
dapat
mengunakan pendekatan kualitatif dan dituangkan
menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan
dalam sebuah karya tulis.
kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa
Praktek
Outsourcing
pada
PT.
PLN
pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis”. Berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (2)
(PERSERO) Pusat Listrik Lueng Bata Banda
dan Pasal 66 ayat (1), Pekerjaan yang dapat
Aceh A. Praktek Outsourcing yang selama ini
PT. PLN Pusat Listrik Sektor Luengbata Aceh
adalah
pekerjaan
yang
bersifat
penunjang dan tidak berhubungan langsung
diterapkan
Banda
dialihkan
telah
mempekerjakan
dengan proses produksi (non core). Selanjutnya
tenaga
terkait dengan teknis penyelengaraannya seperti
Outsourcing sejak tahun 2005 – 2012, dimana
bagaimana untuk menentukan apakah suatu jenis
kebutuhannya terus bertambah. Tenaga kerja
pekerjaan
outsourcing tersebut bekerja pada bidang-bidang
outsourcing
sebagai berikut :
proses produksi ataukah hanya pendukung diatur
yang
akan
berhubungan
dialihkan
kepada
langsung
dengan
1. Keamanan (security)
dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
2. Petugas Kebersihan (Clening Service)
Transmigrasi Nomor 19 tahun 2012 Tentang
3. Operator Mesin Pembangkit
Syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan
4. Mekanik atau pemeliharaan mesin
pekerjaan Kepada perusahaan lain. Permen ini
5. Administrasi
merupakan penyempurnaan serta pengabungan
Dalam wawancara dengan kepala bagian
dari Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan
personalia PT. PLN Luengbata, disebutkan
Transmigrasi
Nomor
bahwa pola outsourcing sudah ada sejak tahun
tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia
1999 saat itu outsourcing diserahkan dikelola
Jasa Pekerja/Buruh dan Keputusan Menteri
oleh pihak Koperasi namun dengan adanya
Tenaga
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
KEP.220/MEN/X/2004
Ketenagakerjaan dan juga Peraturan Menteri
Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan
yang menjelaskan tentang Outsourcing maka
Kepada Perusahaan Lain.
Kerja
KEP.101/MEN/VI/2004
dan
Transmigrasi tentang
Nomor
Syarat-Syarat
sebagian besar sudah dialihkan ke perusahaan,
Dalam prakteknya juga diketahui bahwa
dalam hal ini adalah PT. Arains, sejak tahun 2009
Koperasi juga sebagai salah satu penyalur tenaga
– 2012 seluruh pekerja berasal dari PT. Arains
kerja,
yang berkedudukan di Banda Aceh, sementara
diserahkan kepada Koperasi, praktek ini telah
koperasi hanya untuk bidang kerja
berlangsung lebih dari lima tahun dan tentunya
29 -
Volume 2, No. 2, Mei 2014
cleaning
dimana
khusus
tenaga
kebersihan
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala telah menyalahi ketentuan Pasal 66 ayat (3) UU
3. Hanya menyandang status PKWT sejak
Ketenagakerjaan. Selain itu juga ditegaskan
2005 sampai sekarang
dalam Peraturan Menteri Pasal 3 ayat (1)
Kendala mendasar yang dirasakan bagi para
Keputusan Transmigrasi tentang
Menteri Nomor
Syarat-Syarat
Tenaga
Kerja
dan
pekerja outsourcing adalah status Perjanjian Kerja
KEP.220/MEN/X/2004
Waktu Tertentu (PKWT), sekalipun mereka sudah
Penyerahan
bekerja lebih dari tiga tahun bahkan lebih dari
Sebagian
Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain
lima tahun
“Dalam hal perusahaan pemberi pekerjaan akan
pertahun (dicicil), padahal PKWT memiliki batas
menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan
waktu yang telah ditetapkan oleh Undang-undang
kepada perusahaan pemborong pekerjaan harus
Ketenagakerjaan.
diserahkan kepada perusahaan yang berbadan
4. Tidak adanya pengembangan karir
hukum.”
namun kontraknya masih masih
Sekalipun bekerja pada tempat, waktu dan objek yang sama namun perbedaan menejemen
B. Kendala yang dihadapi dengan Outsourcing
tenaga kerja yang berbeda dimana pekerja
Secara formil sistem kerja outsourcing di
outsourcing tunduk melalui kontrak dengan
Indonesia masih tergolong baru, dimana ketentuan
perusahaan
yang mengatur mengenai sistem outsourcing baru
karyawan tetap tunduk langsung pada PT. PLN,
diatur melalui Undang-undang Nomor 13 Tahun
oleh karena itu pengembangan karirnya kembali
2003 tentang Ketenagakerjaan, oleh karena itu
pada
prakteknya masih banyak ditemukan berbagai
dirasakan oleh pekerja outsourcing tidak adanya
macam kendala, diantaranya :
pengembangan atas karir mereka, padahal mereka
1. Beban kerja yang tidak merata (tuntutan
telah bekerja sampai 5 tahun.
kerja)
penyalurnya
menejemen
(vendor)
masing-masing
sementara
dan
yang
5. Politik Hukum
Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara
Politik Hukum berarti menetapkan tujuan dan
dengan para pekerja outsourcing diketahui bahwa
isi peraturan perundang – undangan, dimana
setelah beberapa tahun mereka bekerja, sangat
politik hukum yang berkembang juga atas gejolak
dirasakan adanya perbedaan terhadap beban kerja
sosial yang terus berkembang khususnya terhadap
antara pekerja outsourcing dengan karyawan
isu tenaga kerja oursoucing sehingga aturan
tetap.
mengenai pekerja outsourcing telah mengalami
2. Menurunkan Produktifitas Pegawai Tetap
perubahan-perubahan yang mengakibatkan tidak
PLN
adanya kepastian hukum.
Praktek kerja outsourcing juga berdampak
6. Lemahnya pengawasan dari Pemerintah
kepada menurunnya produktifitas karyawan tetap
Berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (1) UU
oleh karena di hampir seluruh bagian produksi
Ketenagakerjaan
terdapat tenaga kerja outsourcing.
“Dalam
yang
melaksanakan
pemerintah
mempunyai
menyebutkan hubungan fungsi
bahwa
industrial, menetapkan
Volume 2, No. 2, Mei 2014
- 30
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan
perselisihan kerja yang terjadi. Pekerja pun akan
pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap
mempunyai kinerja yang lebih produktif dan
pelanggaran
termotivasi karena semua aturan di jalankan
peraturan
perundang-undangan
ketenagakerjaan”. Berdasarkan pengamatan dan
dengan
hasil
Dinas
Kepuasan akan hak, memicu pekerja untuk
Ketenagakerjaan masih lemah dalam fungsi
berterima kasih dan menjaga semua aset-aset yang
pengawasan. Minimnya tenaga pengawas di Dinas
dimiliki oleh perusahaan.
wawancara
diketahui
bahwa
Ketenagakerjaan Kota Banda Aceh menjadi alasan
utama
terhadap
kelemahan
baik
Dari
sesuai
kesepakatan
banyak
bersama.
permasalahan
yang
tersebut,
disampaikan oleh para pekerja outsourcing pada
disamping itu juga kurangnya supervisi dari Dinas
dasarnya yang dituntut adalah kesamaan hak dan
Ketenagakerjaan Provinsi Aceh.
kewajiban ataupun perlakuan adil baik kepada
7. Tidak adanya serikat pekerja
karyawan tetap PLN maupun mereka yang
Melalui serikat pekerja banyak keuntungan
berstatus sebagai outsourcing, karena keduanya
yang didapat, karena dengan adanya serikat
sama-sama bekerja pada tempat maupun bidang
pekerja dapat membangun kebersamaan para
yang sama, jika yang terjadi adalah diskriminasi
pekerja outsourcing, sehingga mudah untuk
maka
menjalin
komunikasi
baik
kesenjangan, sehingga sangat rentan dengan
terhadap
perusahaan
kerja
konflik, tentunya akan menganggu produktivitas.
dan
koordinasi,
penyedia
tenaga
akan
muncul
kecemburuan
dan
maupun dengan PT. PLN, melalui serikat pekerja pula mereka dapat menuntut hak-haknya, dan
C. Jalan
keluar
untuk
mengatasi
menyelesaikan setiap permasalahan yang ada
permasalahan Outsourcing di PT. PLN
dalam hubungan industrial
(Persero) Pusat Listrik Lueng Bata Banda
8. Belum adanya Perjanjian Kerja Bersama
Aceh
Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun
Sampai dengan saat ini telah dirumuskan
2003 tentang Ketenagakerjaan, PKB adalah
beberapa kebijakan yang diharapkan mampu
perjanjian yang merupakan hasil perundingan
menjadi jalan keluar terhadap permasalahan
antara serikat pekerja atau beberapa serikat
tenagakerja outsourcing khususnya di PT. PLN
pekerja
(Persero) Pusat Listrik Lueng Bata Banda Aceh.
(yang
tercatat
pada
instansi
yang
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan)
1. Diterbitkannya Peraturan Menteri Tenaga
dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau
Kerja Nomor 19 Tahun 2012 tentang
perkumpulan pengusaha yang memuat syarat
Syarat-syarat
Penyerahan
Sebagian
syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah
Pelaksanaan
Pekerjaan
Kepada
pihak.
Perusahaan lain. Dengan adanya PKB akan tercipta suatu
hubungan
industrial
yang
perusahaan dan pekerja 31 -
kondusif
antara
karena berkurangya
Volume 2, No. 2, Mei 2014
Melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan
Sebagian
Pelaksanaan
Pekerjaan
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Kepada Perusahaan lain. yang diterbitkan pada
Kepastian akan masa kerja dibuat melalui
tanggal 14 November 2012, Pemerintah telah
kontrak kerja dengan jangka waktu lima tahun dan
memberikan
pengunaan
dapat diperpanjang 2 kali jika masih dibutuhkan,
tenaga kerja outsourcing, maupun mekanisme
sehingga para pekerja mendapat kepastian akan
pelaksanaannya, dimana secara prinsip masih
masa
terdapat dua model outsourcing yang selama ini
maksimum sepanjang 15 tahun. Dengan begitu
digunakan,
akan ada kenyamanan bagi para pekerja.
ketegasan
yaitu
terhadap
pemborongan
sebagian
pelaksanaan pekerjaan dan penempatan tenaga kerja,
namun
ditegaskan
melalui mengenai
kebijakan
ini
telah
syarat-syarat
dan
mekanismenya. 2.
Pemaketan
4.
kerja
yaitu
minimum
5
tahun
dan
Mengakomodir pesangon Pemerintah
berencana
agar
dapat
mengakomodir pesangon kepada tenaga kerja outsourcing, ataupun memperbesar upah, agar
(Packaging)
dan
para pekerja outsourcing dapat menyimpan secara
Pengelompokan (Grouping)
mandiri agar dapat membantu saat sudah tidak
Menikdaklanjuti Permenaker tersebut Direksi
lagi bekerja atau habis masa kontraknya.
PT. PLN telah menyusun strategi yang diharapkan
5.
mampu menjadi jalan keluar yang dapat diterima
Mengimbangi beban kerja Upah karyawan tetap yang lebih besar dari
oleh berbagai pihak, melalui Keputusan Direksi
pada
PT. PLN (Persero) Nomor 500.K/DIR/2013
diimbangi dengan beban kerja atau produktivitas
tentang
Pelaksanaan
yang tinggi dari karyawan tetap, justru yang
Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain di lingkungan
terjadi sebaliknya dimana beban kerja karyawan
PT. PLN (Persero). Melalui kebijakan ini, model
outsourcing lebih tinggi dan produktif, hal ini
tenaga kerja outsourcing yang selalma ini
mengakibatkan timbulnya kecemburaan dalam
diterapkan di lingkungan PT. PLN dengan model
lingkungan kerja. Melihat fenomena tersebut
perjanjian jasa Pekerja/Buruh akan ditiadakan dan
maka
diganti
menigkatkan produktivitas karyawan tetap dan
Penyerahan
dengan
sebagian
pemborongan
sebagian
karyawan
akan
outsourcing
diupayakan
ternyata
untuk
pelaksanaan pekerjaan, untuk itu seluruh bidang
pemerataan beban kerja yang adil.
pekerjaan yang selama ini dikerjakan oleh tenaga
6.
tidak
kembali
Membentuk anak perusahaan
kerja outsourcing akan dilakukan dipaketkan
Oleh karena tingginya tuntutan BUMN untuk
menjadi beberapa jenis kegiatan penunjang untuk
mengunakan tenaga kerja outsourcing maka
kemudian diborongkan dan mengelompokkan
Menteri BUMN berencana agar PLN juga
bidang-bidang kerja kecil yang berada di tingkat
membentuk
sub unit produksi atau unit produksi untuk
bertindak sebagai vendor tenagakerja, yang
kemudian digabungkan dalam satu kelompok
diharapkan mampu mengcover kebutuhan PLN,
pekerjaan yang lebih besar untuk diborongkan.
sebagaimana yang telah dijalankan oleh Bank
3.
BRI.
Memberikan jaminan masa kerja
anak
Dengan
perusahaan
begitu
yang
diharapkan
khusus
kedepan
menejemen ketenagakerjaan di PT. PLN dapat Volume 2, No. 2, Mei 2014
- 32
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala dikendalikan dengan baik serta mengurangi
persoalan seperti Tidak adanya serikat pekerja
gesekan eksternal.
sehingga belum adanya Perjanjian Kerja Bersama. 3.
KESIMPULAN DAN SARAN Berdasarkan
hasil
pembahasan
dari
Sebagai
solusi,
dilaksanakan
beberapa
melalui
strategi
telah
kebijakan-kebijakan
permasalahan, maka telah didapat beberapa
seperti telah diterbitkannya Peraturan Menteri
kesimpulan
Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2012 tentang
yang
diambil
guna
menjawab
permasalahan dari penelitian. Dalam bab ini juga
Syarat-syarat
berisikan saran yang merupakan solusi hukum
Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan
terhadap
lain, kemudian diikuti dengan strategi PT.
permasalahan
yang
diteliti
secara
akademik.
Penyerahan
Sebagian
PLN dengan membuat model outsourcing dengan cara pemaketan (Packaging) dan pengelompokan
Kesimpulan 1.
(grouping) jaminan
kemudian
Sejak mulai diterapkan sistem tenaga kerja
memberikan
masa
outsourcing di PT. PLN yaitu sejak tahun
mengakomodir
2006 sampai dengan saat ini, tidak taat
beban kerja dan dalam jangka panjang akan
terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-
dibentuk anak perusahaan PT. PLN yang
Undangan seperti bidang-bidang pekerjaan
khusus mengurusi tenaga kerja outsourcing.
pesangon,
kerja,
mengimbangi
yang outsourcing-kan termasuk dalam unit kegiatan pokok (core business), disamping itu koperasi juga diperankan sebagai pihak
1. Disarankan agar PT. PLN dalam pengunaan
penyalur tenaga kerja outsourcing, yang mana
tenaga kerja agar tunduk dan patuh terhadap
praktek-praktek
kaidah-kaidah hukum yang berlaku khususnya
tersebut
telah
menyalahi
ketentuan hukum ketenagakerjaan. 2.
Saran
Terdapat
beberapa
ketenagakerjaan, untuk itu harus menyesuaikan
permasalahan
dalam
segala bentuk kerjasama ataupun perjanjian
pelaksanaan sistem tenaga kerja outsourcing
kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan yang
di PT. PLN Luengbata seperti ; Beban kerja
berlaku.
yang tidak merata (tuntutan kerja), sistem outsourcing
juga
telah
menurunkan
2. Kepada PT. PLN maupun perusahaan penyalur tenga
kerja
harus
terhadap
persoalan
bagi pekerja outsourcing hanya menyandang
menyelesaikan sesuai dengan ketentuan yang
status
adanya
berlaku, memberikan pemahaman yang cukup
pengembangan karir, kemudian politik hukum
kepada tenaga kerja khususnya outsourcing,
juga
menyusun perjanjian kerja bersama, dan juga
ikut
juga
tidak
mempengaruhi,
Lemahnya
kerja
memberikan
Tenaga Kerja dan Transmigrasi, maupun
terciptanya hubungan kerja yang harmonis.
Volume 2, No. 2, Mei 2014
yang
dapat
pengawasan dari Pemerintah khususnya Dinas
33 -
perlakuan
serta
setiap
Produktifitas Pegawai Tetap PLN, kemudian
PKWT,
tenaga
peka
adil
agar
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala 3. Terhadap strategi yang telah dipilih sebagai solusi permasalahan tenaga kerja outsourcing agar tetap mengacu kepada ketentuan hukum ketenagakerjaan
serta
memperhatikan
rekomendasi dari DPR RI dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. DAFTAR KEPUSTAKAAN Abdul, K., 2009. Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia. Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-2. Jakarta: Balai Pustaka. Much, N., 2009. Tanya Jawab Seputar hak-hak Tenaga Kerja Kontrak (Outsourcing), Jakarta: Visi Media. Payaman, J. S., 2009. Manajemen Hubungan Industrial. Jakarta: Permata Aksara. Payaman, J. S., 1985. Pengantar Ekonomi dan Sumber Daya Manusia. Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
Volume 2, No. 2, Mei 2014
- 34
