70
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan Berdasarkan pembahasan pada Bab II maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut, 1. Prinsip tata kelola perusahaan yang baik
pada emiten BUMN dalam
hukum positif Indonesia ditemukan dalam beberapa peraturan perundang – undangan yaitu : a. Peraturan perundang – undangan di bidang BUMN, yaitu UU Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN dan Keputusan Menneg BUMN No : Kep – 117/ M – MBU /2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada BUMN. b. Peraturan perundang – undangan di bidang pasar modal, yaitu UU Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan – peraturan Bapepam – LK. 2. Prinsip tata kelola perusahaan yang baik
pada emiten BUMN juga
tercermin dalam prosedur penawaran umum perdana oleh suatu perusahaan, baik berdasarkan tahapan penawaran umum perdana dan jadwal penawaran umum perdana. 3. Prinsip tata kelola perusahaan yang baik diterapkan oleh BUMN sebagai emiten sebagaimana terlihat dalam laporan tahunan.
71
4. Terdapat korelasi positif antara implementasi tata kelola perusahaan yang baik terhadap kinerja emiten BUMN yaitu a. skor Good Corporate Governance berkorelasi positif dengan harga saham emiten BUMN tahun 2002 – 2003 b. skor Good Corporate Governance berkorelasi positif dengan kinerja fundamental BUMN seperti pertumbuhan aset, EBITDA dan Return on Asset
B. Saran Saran yang dapat diberikan dalam penulisan hukum ini yaitu 1. Bapepam – LK sebagai self regulatory body di bidang pasar modal harus memperkuat kapasitas dan kompetensi organisasinya terutama dalam hal penegakan hukum di bidang pasar modal. 2. Kementrian
Negara
BUMN
harus
memperkuat
kapasitas
dan
kompetensinya terutama dalam hal kepatuhan ( compliance ) BUMN terhadap peraturan perundang – undangan, dalam konteks ini, terhadap Keputusan Menneg BUMN No : Kep – 117/ M – MBU /2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada BUMN. 3. Pemerintah sebagai pemegang saham BUMN Terbuka yang dapat
menempatkan wakilnya di dewan komisaris harus mampu mendorong terpenuhinya kepentingan – kepentingan para stakeholders BUMN Terbuka.
72
DAFTAR PUSTAKA Anoraga, Pandji. 1995. BUMN, Swasta dan Koperasi : Tiga Pelaku Ekonomi. Jakarta : Pustaka Jaya Basri, Faisal. 2002. Perekonomian Indonesia : Tantangan dan Harapan bagi Kebangkitan Ekonomi Indonesia. Jakarta : Penerbit Erlangga Beim, David. O and Charles W. Calomiris. 2001. Emerging Financial Markets. New York : McGraw – Hills/Irwin Darmadji, Tjiptono dan Hendy M.Fakhruddin. 2001. Pasar Modal Indonesia, Pendekatan Tanya Jawab. Jakarta : Penerbit Salemba Empat Dwijowijojo, Riant D. 2003. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo Fuady, Munir. 1996. Pasar Modal Modern. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti Harinowo, Cyrillus. 2004. IMF : Penanganan Krisis dan Indonesia Pasca IMF. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama Khairandy, Ridwan dan Charmelia Malik. 2007. Good Corporate Governance. Jakarta : Tunas Media Pareek, Udai. 1990. Beyond Management. New Delhi : Oxford & IBH Publishing Co Salomon. Jill. 2007 ( second edition ). Corporate Governance and Accountability. West Sussex : John Wiley & Sons Surya, Indra dan Ivan Yustiavandana. 2006. Penerapan Good Corporate Governance. Jakarta : Kencana Suprayitno, G, et al. 2005. Internalisasi Good Corporate Governance dalam Proses Bisnis. Jakarta : The Indonesian Institute for Corporate Governance Tjager, I Nyoman, et al. 2003. Corporate Governance, Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia. Jakarta : PT. Prehallindo Widjaja, Gunawan dan Wulandari Rinamanitis. 2009. Go Public dan Go Private di Indonesia. Jakarta : Kencana Winarto, Jasso ( eds ). 2007. Pasar Modal Indonesia, Retrospeksi Lima Tahun Swastanisasi BEJ. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan Yustika, Ahmad Erani. 2007. Perekonomian Indonesia, Satu Dekade Paska Krisis Ekonomi. Malang : BPFE Universitas Brawijaya
73
Artikel Buku Hadianto, Martiono. 2004. “Eksistensi BUMN di Tengah Sistem Ekonomi Pasar “ dalam Heru Subiyantoro dan Singgih Riphat ( eds ) Kebijakan Fiskal : Pemikiran, Konsep dan Implementasi. BKF Departemen Keuangan RI. Jakarta : Penerbit Buku Kompas Ikhsan, Mohamad. 2004. “Privatisasi, Mengapa Harus Dilakukan ?” dalam Mohamad Ikhsan et al ( eds ) 80 Tahun Mohamad Sadli, Ekonomi Indonesia di Era Politik Baru. Jakarta : Penerbit Buku Kompas. Rijckeghem, Caroline Van and Beatrice Weder. 2002. “ Bureaucratic Corruption and The Rate of Temptation, Do Wages in the Civil Service Affect Corruption and by How Much ?” in George T. Abed and Sanjeev Gupta ( eds ) Governance, Corruption and Economic Performances. Washington D.C : International Monetary Fund Tanzi, Vito and Hamid Davoodi. 2002. “Corruption, Growth and Public Finances “ in George T. Abed and Sanjeev Gupta ( eds ) Governance, Corruption and Economic Performances. Washington D.C : International Monetary Fund Tjager, I Nyoman. 2002. “ Penerapan Prinsip – Prinsip Good Corporate Governance pada BUMN “ dalam dalam Mohamad Ikhsan et al ( eds ) 80 Tahun Mohamad Sadli, Ekonomi Indonesia di Era Politik Baru. Jakarta : Penerbit Buku Kompas. Artikel/ Working Paper Basuki, Orin. 27 Januari 2008.” Privatisasi : Upaya Menghentikan Pendarahan di BUMN “ Kompas Bapepam. 2006. Studi Penerapan Prinsip OECD 2004 dalam Peraturan Bapepam Mengenai Corporate Governance. Nam, Il – Chong. 2004. “Corporate Governance in the Republic of Korea and Its Implications for Firm Performance” Asian Development Bank Institute ( ADBI ) Discussion Paper No.10. Tokyo : ADBI San, Fan - Pei.” Review of Literature and Empirical Research : Is Board Diversity Important to Corporate Governance and Firm Value?” Monetary Authority of Singapore ( MAS ) Staff Paper No.35. Singapore : MAS Roe, Mark J. “ The Institutions of Corporate Governance “The Harvard John M. Olin Discussion Paper No. 488, August 2004. Cambridge : Harvard Law School John M. Olin Center for Law, Economic and Business.
Dokumen Bapepam – LK Departemen Keuangan RI. Statistik Pasar Modal Minggu I Januari 2003 -------------------------. Statistik Pasar Modal Minggu I Januari 2004
74
-------------------------. Statistik Pasar Modal Minggu I Januari 2005 -------------------------. Statistik Pasar Modal Minggu I Juni 2009 OECD Principles of Corporate Governance. 2004. Paris Cedex : OECD Publications Service PT. Aneka Tambang, Tbk. Laporan Tahunan 2008 PT. Bank Mandiri ( Persero ), Tbk. Laporan Tahunan 2008 PT. Bank Nasional Indonesia, Tbk. Laporan Tahunan 2008 PT. Bukit Asam ( Persero ), Tbk. Laporan Tahunan 2008 PT. Indofarma, Tbk. Laporan Tahunan 2008 PT. Perusahaan Gas Negara ( Persero ), Tbk. Laporan Tahunan 2008 PT. Adhi Karya, Tbk. Laporan Tahunan 2008 PT. Semen Gresik, Tbk. Laporan Tahunan 2008 PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Laporan Tahunan 2007 PT. Timah, Tbk. Penerapan Good Corporate Governance Peraturan Perundang – Undangan Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945 ( Amandemen Keempat ) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 1995 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor : Kep – 117/ M – MBU/ 2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada BUMN
