PRACTICAL CHALLENGE IN IMPLEMENTING PSAK 28, PSAK 36, PSAK 62 AN EXTERNAL AUDITOR PERSPECTIVE PENDAHULUAN
CURRICULUM VITAE
RETNO DWI ANDANI Pengalaman Kerja (lebih 20 tahun) KPMG (KAP Hanadi Sudjendro & Rekan) Grant Thornton (KAP Hendrawinata Gani dan Hidajat) PKF(KAP PHAAS & Rekan)
Pengalaman Organisasi Pengurus Forum Akuntan Pasar Modal, Perbankan & Lembaga Keuangan (2013-2017)
MATERI PPL
SESI I : PENDAHULUAN
SESI II : ASURANSI
OJK Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang
dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. Secara lebih lengkap, OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 tersebut.
FAPM, PERBANKAN & LEMBAGA KEUANGAN OJK Pasar Modal Perbankan
IKNB
IKNB
31 Des 2012
31 Desember 2013
8 Januari 2015
Bapepam melebur dalam OJK
IAPI Pasar Modal
Pengawas Industri Keuangan Non Bank lepas dari Kementrian Keuangan
Perbankan
Pengawasan Perbankan lepas dari Bank Indonesia
IKNB
Lembaga Keuangan Mikro menjadi bagian dari OJK
IKNB
PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI OJK
Perusahaan Terbuka Perbankan Industri Keuangan Non Bank
IKNB Perusahaan Asuransi Asuransi Umum Asuransi Jiwa Reasuransi
Asuransi Wajib Asuransi Sosial Penunjang Usaha Asuransi: Perusahaan Pialang Asuransi,
Perusahaan Pialang Reasuransi, Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi (adjuster)
IKNB Lembaga Pembiayaan meliputi: Perusahaan Pembiayaan, adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk
melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit. Perusahaan Modal Ventura, adalah badan usaha yang melakukan usaha
pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (investee Company) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha, dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, adalah badan usaha yang didirikan khusus
untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur.
IKNB Dana Pensiun terdiri dari: Dana Pensiun Pemberi Kerja, adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang
mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti atau Program Pensiun Iuran Pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap Pemberi Kerja. Dana Pensiun Lembaga Keuangan, adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau
perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari Dana Pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Dana Pensiun Berdasarkan Keuntungan, adalah Dana Pensiun Pemberi Kerja yang
menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti, dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja.
IKNB Lembaga Keuangan Khusus: Lembaga Penjaminan
Pembentukan Lembaga Penjaminan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Lembaga Penjaminan, dimaksudkan untuk membantu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam rangka mengakses pendanaan dari perbankan dan lembaga keuangan lainnya.
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dibentuk berdasarkan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 Tentang
Pembiayaan Sekunder Perumahan
PT Pegadaian (Persero)
Lembaga Keuangan Mikro Dalam Bentuk Koperasi Dalam Bentuk Perseroan Terbatas
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO
Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM), dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu yang telah berdiri dan telah beroperasi sebelum berlakunya UU LKM, serta belum mendapatkan izin usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Perbankan dan UU Perkoperasian), wajib memperoleh izin usaha melalui pengukuhan sebagai LKM kepada OJK paling lambat tanggal 8 Januari 2016.
SURVEY ASURANSI Survei Asuransi PwC Indonesia Tahun 2016: Prospek pertumbuhan positif, peraturan dipandang sebagai risiko terbesar
“Konsisten dengan tren global, terdapat kekhawatiran tinggi tentang peraturan dan perkiraan akan meningkatnya biaya hukum dan kepatuhan. ……” (mensurvei para eksekutif perusahaan asuransi di Indonesia)
PERATURAN IKNB ASURANSI No
Peraturan
Jmh
Hot issue dengan profesi Akuntan Publik
TJ-IAPI
1
UU 40/2014 tentang Perasuransian UU 2/1992 Usaha Perasuransian
2
2
Peraturan Pemerintah
4
3
Peraturan Bapepam LK
10
4
Peraturan OJK
14
5
Surat Edaran OJK
12
6
PMK
24
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.010/2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
Draft TJ
7
Peraturan Syariah (3 Peraturan Bapepam LK dan 2 PMK)
5
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah
TJ 04
POJK Nomor 38/POJK.05/2015 : tentang Pendaftaran dan Pengawasan Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai yang Melakukan Kegiatan di IKNB
HOT TOPICS : 53/PMK.010/2012 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.010/2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan
Perusahaan Reasuransi
Pasal 41 (1) Perusahaan wajib menyusun: a. laporan keuangan tahunan nonkonsolidasi untuk periode 1 Januari sampai
dengan 31 Desember berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia; b. laporan keuangan tahunan nonkonsolidasi untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian; Pasal 41 (4) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib mendapat pernyataan
auditor independen mengenai kesesuaian laporan dimaksud dengan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.
HOT TOPICS : 11/PMK.010/2011 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah
Perusahaan diwajibkan menyusun beberapa laporan, di antaranya: a. laporan keuangan untuk periode 1 Januari sampai
31 Desember (Pasal 40 ayat (1) huruf a). b. laporan perhitungan tingkat solvabilitas Dana Tabarru’, laporan perhitungan solvabilitas Dana Perusahaan, dan laporan Dana Investasi Peserta secara tahunan untuk periode 1 Januari sampai 31 Desember (Pasal 40 ayat (1) huruf b). Selanjutnya pada pasal 40 ayat (3) diatur bahwa laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (1) huruf a dan
huruf b wajib diaudit oleh auditor independen.
Q&A
