Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2010 – 2012 Waseso Segoro1 dan Mega Pratiwi2 Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma – 2014 Jl. Margonda Raya No. 100, Depok Email :
[email protected], dan Email :
[email protected]
ABSTRAK Fenomena yang dihadapi oleh sebagian besar pada pemerintahan daerah di Indonesia khususnya di bidang keuangan daerah adalah relatif kecilnya peranan (kontribusi) PAD di dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan kata lain peranan/kontribusi penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat dalam bentuk sumbangan dan bantuan, bagi hasil pajak dan bukan pajak, yang mendominasikan susunan APBD. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor pendapatan yang dominan terhadap belanjadaerah, khususnya Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 2010 sampai dengan 2012. Penelitian ini menggunakan yang didapatkan dari Laporan Realisasi APBD tahun 2010 hingga 2012 yang seluruhnya menyampaikan laporan kepada situs Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah tahun 2010 hingga 2012 yang mencantumkan data, yang berupa Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Metode Pengumpulan Data yang digunakanadalahDokumentasi. Alatanalisis yang digunakan penelitian adalah regresi linear berganda.Hasil dari penelitian ini menunjukkan hasil bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan karena Dana alokasi Khusus merupakan dana yang berasal dari pemerintah pusat untuk membiayai kebutuhan khusus yang bersifat darurat.
Kata Kunci
:
PAD, DAU, DAK, Belanja Daerah
1. PENDAHULUAN Pelaksanaan UU No.22 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam UU No.32 tahun 2004 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemda, Pempus akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari Dana Bagi Hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Disamping dana perimbangan tersebut, pemda mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan lain-lain pendapatan. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah daerah. Seharusnya dana transfer dari Pempus diharapkan digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemda untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Fenomena yang dihadapi oleh sebagian besar pada pemerintahan daerah di Indonesia khususnya di bidang keuangan daerah adalah relatif kecilnya peranan (kontribusi) PAD di dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan kata lain peranan/kontribusi penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat dalam bentuk sumbangan dan bantuan, bagi hasil pajak dan bukan pajak, yang mendominasikan susunan APBD. Tabel 1 : Total Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2012 (dalam jutaan rupiah) 2010 2011 Belanja 3,669,147 6,082,234 Sumber : Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah yang diolah
2012 7,285,320
Belanja daerah disekitar wilayah provinsi jawa tengah selama tahun 2010 hingga 2012 berdasarkan data realisasi penerimaan daerah menunjukan bahwa setiap tahunnya belanja daerah menunjukan adanya kenaikan. Untuk pelaksanaan kewenangan Pemerintah daerah, Pemerintah Pusat akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Disamping Dana Perimbangan tersebut, Pemerintah Daerah mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan lain-lain.
2.
TUJUAN PENELITIAN
(1) Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah ? (2) Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah ? (3) Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah ?
3.
KERANGKA PEMIKIRAN
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)
H1
H2
Belanja Daerah
H3 Dana Alokasi Khusus (DAK) Gambar 1 : Kerangka Pemikiran H1 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. H2 : Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. H3 : Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Melihat beberapa hasil penelitian terdahulu seperti Askam Tuasikal (2008) yang meneliti di kabupaten/kota di Indonesia, Puspita dan Idhar Yahya (2009) yang meneliti di kabupaten/kota sumatera utara,menunjukan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. Dan Pendapatan Asli Daerah ini sekaligus dapat menujukan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak Pendaptan Asli Daerah yang didapat semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri tanpa harus tergantung pada Pemerintah Pusat, yang berarti ini menunjukan bahwa Pemerintah Daerah tersebut telah mampu untuk mandiri, dan begitu juga sebaliknya. H1 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Daerah
Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah DAU dialokasikan untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota. Tujuan dari pemberian Dana Alokasi Umum ini adalah pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan. Jaminan keseimbangan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat. Oleh karena itu DAU merupakan sumber dana yang dominan dan dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Sebagai tujuan dari desentralisasi yaitu untuk mempercepat pembangunan disamping itu tetap memaksimalkan potensi daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Jadi, DAU memiliki pengaruh terhadap belanja langsung. H2 :
Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Daerah.
Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah
Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dengan kemampuan keuangan di bawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang telah merupakan urusan daerah. H3
: Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Daerah.
4.
METODE PENELITIAN
a. b. c.
Objek Penelitian : Data Laporan Realisasi APBD Kabupaten/Kota Wilayah Provinsi Jawa Tengah 2010 - 2012 Data yang digunakan : Data Sekunder Beberapa langkah yang dilakukan dalam analisis regresi linear, yaitu: 1. Statistik Deskriptif : bertujuan agar dapat dilihat profil dari data penelitian tersebut dengan hubungan yang ada antar variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut.Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus dan Alokasi Belanja Daerah (ABD). 2. Uji Asumsi Klasik : Pengujian regresi linier berganda dapat dilakukan setelah model dari penelitian ini memenuhi syarat-syarat yaitu lolos dari asumsi klasik.Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah data tersebut harus terdistribusikan secara normal, tidak mengandung multikoloniaritas, dan heterokedastisitas. Untuk itu sebelum melakukan pengujian regresi linier berganda perlu dilakukan lebih dahulu pengujian asumsi klasik, yang terdiri dari: Uji Normalitas,Uji Multikolinearitas ,Uji Autokolerasi,Uji Heterokedasitas 3. Uji Hipotesis : Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda linier yang digunakan untuk melihat pengaruh pendapatan yaitu PAD,DAU dan DAK terhadap belanja daerah. Data diolah dengan bantuan software SPSS seri 21.00. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi variabel independen terhadap variabel dependen.
5.
HASIL PENELITIAN Tabel 2 : Hasil Pengujian Hipotesis
Variabel Independen (X) LnPAD (H1)
DAU(H2)
DAK (H3)
Belanja Daerah Uji t Signifikan
0,000
Hasil Uji Signifikan
Berpengaruh
0,000
Berpengaruh
0,811
Tidak berpengaruh
Pernyataan Hipotesis Variabel LnPAD berpengaruh terhadap Belanja Daerah Variabel DAU berpengaruh terhadap Belanja Daerah DAK tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah
Keterangan Semakin besar nilai PAD maka semakin besar pula stimulus untuk meningkatkan belanja daerah Semakin tinggi Dana Alokasi Umum yang diperoleh Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat, maka akan semakin tinggi pula alokasi belanja daerahnya. Hal ini disebabkan karena Dana Alokasi Khusus tidak dapat dipastikan setiap tahunnya. Dana Alokasi Khusus diperioritaskan hanya untuk membiayai kebutuhan yang bersifat khusus dan bersifat darurat
6. KESIMPULAN (1) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap alokasi Belanja Daerah. Semakin tinggi PAD yang diperoleh dari pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan lain-lain yang sah maka semakin besar pula alokasi belanja daerah yang dikeluarkan.
(2) Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap alokasi Belanja Daerah. Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki DAU yang tinggi, umumnya memiliki pengeluaran yang tinggi juga untuk di alokasikan ke belanja daerahnya. Sebab Dana Alokasi Umum merupakan bentuk transfer dana yang paling penting dengan mengukur jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto per kapita, dan indeks pembangunan manusia. (3) Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Alokasi Belanja Daerah. Dikarenakan Dana Alokasi Khusus yang diterima dari pemerintah pusat untuk membiayai suatu kegiatan yang bersifat khusus terutama kepada daerah yang kondisinya sangat memprihatinkan.
Implikasi Managerial (1) Pemerintah Daerah diharapkan bisa terus menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi untuk meningkatkan pendapatan daerah. (2) Pemerintah Daerah diharapkan agar terus mengupayakan untuk bisa menarik Dana Alokasi Umum karena semakin tinggi Dana Alokasi Umum maka akan semakin tinggi pula alokasi belanja daerahnya. (3) Pemerintah Daerah harus mengupayakan untuk memajukan Daerahnya sendiri, karena penerimaan DAK itu hanya bersifat khusus / darurat saja.
Saran (1) Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas atau menambah sampel penelitian seperti sampel dari luar Provinsi seperti provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Jawa Barat dan Jawa Timur, bila perlu melakukan penelitian pada seluruh provinsi Indonesia dengan menambah periode pengamatan. (2) Peneliti berharap supaya penelitian selanjutnya sebaiknya menambah variabel atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi anggaran belanja modal seperti kebijakan pemerintah daerah. (3) Untuk studi selanjutnya diharapkan untuk menganalisis lebih jauh mengenai efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran
7. DAFTAR PUSTAKA Askam Tuasikal. 2008. Pengaruh DAU,DAK,PAD dan PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Universitas Pattimura Ambon Bambang Prakosa. 2004. Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah. Jurnal : JAAI Vol. 8 No. 2 Desember 2004. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Basuki. 2008. Pengelolaan Keuangan Daerah. Edisi 1. Yogyakarta : Kreasi Wacana. Fahri Eka Oktora dan Winston Pontoh. 2013. Analisis Hubungan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Atas Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Tolitoli Sulawesi Tengah. Jurnal Accountability Vol 2 no 1 Gatot Harisetiawan. 2008. Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali. Skripsi Sarjana (publikasi). Fakultas Ekonomi UII : Yogyakarta Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 3. Yogyakarta : Salemba Empat. Kesit Bambang Prakosa. 2004. Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah. Jurnal : JAAI Vol. 8 No. 2 Desember 2004. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Mutiara Maimunah. 2006. Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. Jurnal : Simposium Nasional Akuntansi IX Vol : SNA IX Padang.
Noni Puspita Sari dan Idhar Yahya. 2009. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Langsung pada Pemerintahan/Kota di Propinsi Riau. Jurnal Akuntansi 42. Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. Noordiawan, Deddy, dkk. 2007. Akuntansi Pemerintahan. Edisi 2. Jakarta : Salemba Empat. Nugraeni. 2011. Analsis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap prediksi Belanja Daerah Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Jurnal : AMENIKA UPY vol 8. Nur Indah Rahmawati. 2010. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja Daerah Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Skripsi sarjana (publikasi). Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro : Semarang. Santoso, Singgih. 2000. Buku Latihan SPSS Statistik Parametik. Jakarta : PT Elex Media Komputindo Setiawan, Anjar. 2011. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Daerah Studi Pada Provinsi Jawa Tengah. Semarang: Universitas Diponegoro Priyatno, Dwi. 2010. Paham Analisa Statistik Data Dengan SPSS. Yogyakarta : Mediakom. Unun Dian Anggraeni dan Yohanes Suhardjo. 2010. Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah. Jurnal : SOLUSI, vol. 9 No. 1, Januari 2010 : 69-81. Fakultas Ekonomi Universitas Semarang. UU RI. 1999. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pengembangan Otonomi Pada Daerah Kabupaten dan Kota Diselenggarakan Dengan Memperhatikan Prinsip-prinsip Demokrasi. UU RI. 2004. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. UU RI. 2004. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah.