POTENSI KORUPSI DANA DESA DAN SANKSI HUKUMNYA pada PELATIHAN APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM BIDANG MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA BAGI APARATUR PEMERINTAH DESA Oleh : IPTU I GEDE MURDANA, S.H. (KANIT TIPIDKOR SAT RESKRIM POLRES KARANGASEM)
TENTANG DANA DESA • Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. • Besarnya alokasi dana desa dari pemerintah pusat sejak 2014 dikhawatirkan banyak pihak memunculkan potensi korupsi. Selain belum ditunjang Sumber Daya Manusia (SDM) dan teknologi yang memadai, mekanisme pengawasan dari pemerintah pusat sejauh ini juga belum maksimal. 2
SUMBER DANA DESA APBN DANA TRANSFER KE DAERAH
PROVINSI
KABUPATEN / KOTA
KEUANGAN DESA PADes SUMBER LAIN
RPJMDes & APBDes
RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), jangka waktu 6 tahun. APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa)
3
STATUS ALOKASI DANA DESA & DANA DESA DANA YANG DIALOKASIKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM UNTUK DESA BERSUMBER DARI BAGIAN DANA PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH YANG DITERIMA OLEH KABUPATEN KARANGASEM DAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH SERTA RETRIBUSI DAERAH.
LINGKUP KEUANGAN NEGARA 4
ASAS-ASAS PENGELOLAAN DANA DESA Prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDes.
PARTISIPATIF
TRANSPARAN
APBDesa harus dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.
Pengelolaan Keuangan Desa harus memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk aktif terlibat dalam setiap proses pengelolaan keuangan desa.
AKUNTABILITAS
TERTIB DAN DISIPILIN ANGGARAN
Mempertanggungjawabkan pengelolaan, pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
PASAL 2 AYAT (1) PERMENDAGRI 113 TAHUN 2015 TTG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
5
POTENSI/TITIK RAWAN YG TERJADI
Perencanaan: RPJMdes, RKPdes, APBdes
Monitoring & Evaluasi
Rawan: Formalitas, administratif, terlambat dalam mendeteksi korupsi
Rawan : Elit capture, rencana penggunaan anggaran tidak sesuai aturan 70% pembangunan, 30% operasional; kick back kepada oknum di Pemda untuk pencairan.
Rawan: nepotisme, tidak transparan, korupsi
Pelaksanaan kegiatan :
Pertanggung jawaban (minimal 2 kali)
Rawan: rekayasa laporan/fiktif, tidak transparan
pembangunan, pemberdayaan & pemerintahan
Pengadaan Barang dan Jasa Penyaluran & pengelolaan dana
Rawan : mark up, tidak transparan, rekayasa, korupsi, tidak dilakukan dengan swakelola, partisipasi masy rendah 6
POTENSI KORUPSI DAN STRATEGI PERBAIKAN ASPEK
POTENSI
STRATEGI
penyuluhan REGULASI DAN Minimnya pengetahuan perangkat Pendidikan, pendampingan KELEMBAGAAN desa tentang regulasi yang berlaku dan membuat pengelolaan dana desa terhadap tidak berjalan lancar. desa.
para
aparatur
TATA LAKSANA
Kesulitan mematuhi kerangka waktu siklus pengelolaan anggaran desa, pertanggung jawaban APBDesa masih rendah dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh desa belum mengikuti standar dan rawan manipulasi.
Mekanisme penyusunan APBDesa dituntut dilakukan secara partisipatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
PENGAWASAN
Efektivitas Irda dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan di desa masih rendah dan saluran pengaduan masyarakat tidak dikelola dengan baik.
Peran serta pengawasan dari Irda dioptimalkan supaya penggunaan dana sesuai dengan peraturan yang berlaku.
SUMBER DAYA MANUSIA
Tenaga pendamping berpotensi melakukan korupsi karena memanfaatkan lemahnya aparat desa.
Meningkatkan kemampuan aparat desa dalam memahami peraturan tentang penggunaan dana desa. 7
UU RI NO. 31 TH 1999 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DG UU RI NO. 20 TH 2001 TTG PEMBERANTASAN TPK DELIK YG TERKAIT DG KERUGIAN Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 KEUANGAN NEGARA DELIK PEMBERIAN Pasal 5 ayat (1) huruf a,b, ayat (2); SESUATU/JANJI KEPADA PEGAWAI Pasal 6 ayat (1) huruf a,b, ayat (2); NEGERI/PN (PENYUAPAN) Pasal 11; Pasal 12 huruf a,b,c,d; Pasal 13. DELIK PENGGELAPAN DALAM Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf JABATAN a,b,c. DELIK PERBUATAN PEMERASAN Pasal 12 huruf e,f,g. DELIK PERBUATAN CURANG Pasal 7 ayat (1) huruf a,b,c,d; Pasal 7 ayat (2); Pasal 12 huruf h.
MERUPAKAN DELIK-DELIK YG DIADOPSI DARI KUHP (BERASAL DARI PASAL 1 AYAT (1) SUB C UU NO. 3 TH 1971).
DELIK BENTURAN KEPENTINGAN Pasal 12 huruf i. DALAM PENGADAAN DELIK GRATIFIKASI Pasal 12B jo Pasal 12C. KORUPSI YG SECARA LANGSUNG TERKAIT DG KERUGIAN NEGARA HANYA SEBAGIAN KECIL DARI JENIS KORUPSI YG ADA (2 PASAL), 28 PASAL LAIN LEBIH TERKAIT DG ASPEK PERILAKU
8
ANCAMAN HUKUMAN DELIK YG TERKAIT DG KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
Pasal 2 ayat (1)
Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Pasal 3
Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
9
DELIK PEMBERIAN SESUATU/JANJI KEPADA PEGAWAI NEGERI/PN (PENYUAPAN) (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan Pasal 5 ayat (1) paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp huruf a,b, ayat (2);
(2)
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang : a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; atau b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan Pasal 6 ayat (1) paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit huruf a,b, ayat (2); Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang : 10
a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili. (2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Pasal 11;
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. 11
Pasal 12 huruf a,b,c,d;
Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) : a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili; 12
Pasal 13.
Setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
DELIK PENGGELAPAN DALAM JABATAN Pasal 8
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.
Pasal 9
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu bukubuku atau daftardaftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. 13
Pasal 10 huruf a,b,c
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja: a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.
DELIK PERBUATAN PEMERASAN Pasal 12 huruf Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan e,f,g.
pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) :
14
e.
f.
g.
pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri; pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang; pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
DELIK PERBUATAN CURANG Pasal 7 ayat (1) huruf a,b,c,d;
(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) :
15
a.
b.
c.
d.
Pasal 7 ayat (2)
pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang; setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a; setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
(2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
16
Pasal 12 huruf h.
pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundangundangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundangundangan;
DELIK BENTURAN KEPENTINGAN DALAM PENGADAAN Pasal 12 huruf i
pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.
DELIK GRATIFIKASI Pasal 12B Pasal 12C.
jo (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum. 17
(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Pasal 12C
(1)
(2)
(3)
(4)
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara. Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undangundang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
18
UNSUR MELAWAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN ADD DAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
PASAL 29 HURUF (a), (b), (c) DAN (f) UU RI NO 6 TAHUN 2014 TTG DESA KEPALA DESA DILARANG (a)
MERUGIKAN KEPENTINGAN UMUM
(b)
MEMBUAT KEPUTUSAN YANG MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI, ANGGOTA KELUARGA, PIHAK LAIN DAN ATAU GOLONGAN TERTENTU.
(c)
MENYALAHGUNAKAN KEWAJIBAN.
(f)
MELAKUKAN KOLUSI, KORUPSI, DAN NEPOTISME, MENERIMA UANG, ARANG DAN ATAU JASA DARI PIHAK LAIN YANG DAPAT MEMENGARUHI KEPUTUSAN ATAU TINDAKAN YG AKAN DILAKUKAN/GRATIFIKASI
WEWENANG,
TUGAS,
HAK
DAN
ATAU
19
20
