28
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PENANGGULANGAN, TINDAK PIDANA, KORUPSI, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN DANA DESA
2.1 Tinjauan Umum Mengenai Penanggulangan Penanggulangan adalah proses, cara, perbuatan menanggulangi.1 Penanggulangan berarti adaya suatu proses yag terdiri dari dua cara yaitu pemberantasan dan pencegahan atau melalui sarana penal dan non-penal terhadap suatu perbuatan yang meresahkan masyarakat, yang sedang marak terjadi atau merugikan bangsa dan negara. Penanggulangan dapat di atur dalam peraturan perundangundangan di Indonesia dan diaplikasikan ke dalam masarakat berupa suatu upaya penanggulangan, baik melalui peradilan maupun non-peradilan.
2.2 Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana 2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah Strafbaarfeit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik,
1
http://kamus.cektkp.com/penanggulangan/ , Akes: 19 januari 2016, pukul: 07.44 Wita
29
sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana.2 Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi, larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undangundang maupun peraturan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah.3 Tindak Pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan
perbuatan
dengan
pidana
apabila
ia
mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.4
2
Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan, Cet. Ke-1, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, h. 18 3 P. A. F. Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 7 4 Andi Hamzah, 2001, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 7
30
Tidak ditemukan istilah resmi untuk “tindak pidana”, dalam bahasa Belanda bisa diistilahkan dengan Strafbaar feit, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam Strafwetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berlaku sekarang di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing, yaitu delict. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.5 Simons mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan (handeling)
yang
diancam
dengan
pidana
oleh
undang-undang,
bertentangan dengan hukum (onrechtmatig) dilakukan dengan kesalahan (schuld) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Rumusan pengertian tindak pidana oleh Simons dipandang sebagai rumusan yang lengkap karena akan meliputi :6 1. Diancam dengan pidana oleh hukum 2. Bertentangan dengan hukum 3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (schuld) 4. Seseorang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya. Van Hammel juga sependapat dengan rumusan tindak pidana dari Simons, tetapi menambahkan adanya “sifat perbuatan yang mempunyai
5
Wirjono Prodjodikoro, 2003, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia., Refika Aditama, Bandung, h. 160 6 Roni Wiyanto, 2012, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia. CV Mandar Maju , Bandung, h. 160
31
sifat dapat dihukum”. Jadi, pengertian tindak pidana menurut Van Hammel meliputi lima unsur, sebagai berikut :7 1. Diancam dengan pidana oleh hukum 2. Bertentangan dengan hukum 3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (schuld) 4. Seseorang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya 5. Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum 2.2.2
Unsur-Unsur Tindak Pidana Dalam menjabarkan suatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur Subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu, segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur Objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu, di dalam keadaan-keadaan mana tindakantindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.8 Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah : 7 8
Ibid. P. A. F. Lamintang, op.cit, h. 193
32
1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa); 2. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP; 3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lainnya; 4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP; 5. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana Pasal 308 KUHP. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana antara lain : 1. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelicjkheid; 2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP; 3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.
2.3 Tinjauan Umum Mengenai Korupsi Korupsi terjadi karena adanya penyalahgunaan wewenang yang melawan hukum. Moegni Djohodihardjo, mengartikan perbuatan melawan
33
hukum sebagai suatu perbuatan atau kealpaan, yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan baik dengan kesusilaan baik, maupun dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda.9 Dalam tinjauan terhadap penerapan fungsi positif dari ajaran perbuatan melawan hukum materiil tidak jarang mengalami kekeliruan essensial dan mendasar sifatnya. Seringkali
badan
yudikatif telah
mencampuradukkan,
sama
antara
bahkan
menganggap
unsur
“menyalahgunakan wewenang” dan “melawan hukum”, bahkan, tanpa disadari badan peradilan menerapkan asas perbuatan melawan hukum materiil dengan fungsi positif tanpa memberikan kriteria yang jelas untuk dapat menerapkan asas tersebut, yaitu melakukan pemidanaan berdasarkan asas kepatutan dengan menyatakan para pelaku telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, tanpa bisa membedakannya dengan persoalan “beleid” yang tunduk pada Hukum Administrasi Negara.10 Makna unsur “menyalahgunakan wewenang” tidaklah sama dengan unsur “melawan hukum” khususnya terhadap pemahaman kajian dalam tindak pidana korupsi. Implisitas makna tersebut bahwa menyalahgunakan wewenang adalah tersirat sebagai melawan hukum (meskipun menimbulkan perdebatan yang meluas, apakah melawan hukum ini diartikan secara formal atau termasuk pula materiil). Namun demikian tidaklah berarti memenuhi 9
M. A Moegni Djojodirdjo, Perbuatan Melawan hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, h.
26 10
Indriyanto Seno Adji, 2004, “Prospek Hukum Pidana Indonesia pada Masyarakat Yang Mengalami Perubahan”, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dala Ilmu Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, h. 27
34
unsur “melawan hukum” berarti pula memenuhi unsur “menyalahgunakan wewenang”. Kedua unsur ini jelas berbeda, baik dari sisi “material feit” maupun “strafbarefeit”, karena itu penempatan kedua ketentuan ini merupakan pasal-pasal terpisah dalam undang-undang tindak pidana korupsi di Indonesia.11 2.3.1 Pengertian Korupsi Korupsi atau rasuah (bahasa latin: corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.12 Dalam pengertian lain, korupsi dapat pula dilihat sebagai perilaku tidak mematuhi prinsip, artinya dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi, baik dilakukan oleh perorangan di sektor swasta maupun pejabat publik, menyimpang dari aturan yang berlaku.13 Hakekat korupsi berdasarkan hasil penelitian World Bank adalah ”An Abuse Of Public
11
Indriyanto Seno Adji, 2005, “Overheidsbeleid & Asas Materiale Wederrechteleijkheid Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, Makalah disampaikan pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi Ke XI di Hotel Hyatt Surabaya 13-16 Maret, h. 31 12 http://id.m.wikipedia.org/wiki/korupsi, Akses: Tanggal 12 November 2015, pukul: 17.57 Wita 13 Vito Tanzi, 1994, Corruption, Governmental Activities, and Markets, IMF Working Paper
35
Power For Private Gains”14, penyalahgunaan kewenangan / kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Pengertian korupsi secara yuridis, baik arti maupun jenisnya telah dirumuskan, di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Dalam pengertian yuridis, pengertian korupsi tidak hanya terbatas kepada perbuatan yang memenuhi rumusan delik dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi meliputi juga perbuatanperbuatan yang memenuhi rumusan delik, yang merugikan masyarakat atau orang perseorangan. 2.3.2
Tindak Pidana Korupsi Tidak ada definisi baku dari tindak pidana korupsi (tipikor). Akan tetapi secara umum, pengertian Tipikor adalah suatu perbuatan curang yang merugikan keuangan negara. Atau penyelewengan atau penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadi dan orang lain.15 UU no. 31 Tahun 1999 memberikan definisi di kedua pasal ini, Pasal 2 Ayat (1) “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan palig lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).” 14
World Bank, 1997, World Development Report – The State in Changing World, World Bank, Washington DC 15 Aziz Syamsuddin, 2014, Tindak Pidana Khusus, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, h. 15
36
Pasal 3 “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau oran lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)”
Berdasarkan kedua rumusan Pasal tersebut, bahwa terdapat unsurunsur tindak pidana korupsi sebagai berikut16 : a. Setiap orang b. melawan hukum c. memperkaya/ menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi d. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana e. merugikan keuangan atau perekonomian negara 2.3.3 Ciri-Ciri Tindak Pidana Korupsi Umumnya tindak pidana korupsi (tipikor) dilakukan secara rahasia, melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan secara timbal balik. Kewajiban dan keuntungan tersebut tidak selalu berupa uang. Mereka yang terlibat Tipikor biasanya menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu. Mereka yang terlibat Tipikor biasanya juga berusaha menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum. 16
Komisi Pemberantasan korupsi Republik Indonesia, 2006, Memahami Untuk Membasmi “Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi”, KPK, Jakarta, h. 9-11
37
Singkatnya, ciri-ciri korupsi adalah sebagai berikut :17 - seringkali dilakukan lebih dari satu orang; - merahasiakan motif berupa motif adanya keuntungan yang ingin di raih; - Berhubungan dengan kekuasaan/ kewenangan tertentu; - Berlindung di balik pembenaran hukum; - Melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum - Mengkhianati kepercayaan. 2.3.4 Peluang dan Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi Modus operandi adalah cara operasi orang perorang atau kelompok penjahat dalam menjalankan rencana jahatnya.18 Berikut adalah beberapa modus operandi yang biasa dilakukan dalam tindak pidana korupsi :19 a. DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Darah)(Legislatif) - Memperbanyak atau memperbesar mata anggaran untuk tunjangan dan fasilitas bagi pimpinan dan anggota dewan - Menyalurkan APBD bagi keperluan anggota dewan melalui yayasan fiktif - Memanipulasi bukti perjalanan dinas b. Pemerintah (Eksekutif) : - Penggunaan sisa dana tanpa dipertanggungjawabkan dan tanpa prosedur - Penyimpangan prosedur pengajuan dan pencairan dana kas daerah - Memanipulasi sisa APBD 17
I ketut Rai Setiabudhi, 2015, Materi Seminar “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Dalam Kontek Dana Desa”, Denpasar 18 http://id.m.wikipedia.org/wiki/Modus_operandi, Akses: 28 Oktober 2015, pukul : 22.15 Wita 19 Aziz Syamsuddin, op.cit . h. 16
38
- Menipulasi dalam proses pengadaan barang dan jasa - Penyalahgunaan wewenang dalam pelayanan publik. Modus Operandi lainnya, seperti :20 Kepala daerah meminta bawahannya untuk mencicilkan barang pribadinya dengan menggunakan anggaran daerah; Kepala daerah menerima uang/ barang yang berhubungan dengan proses perizinan yang dikeluarkannya; Kepala daerah menerbitkan Peraturan Daerah sebagai dasar pemberian upah pungut atau honor dengan menggunakan dasar peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang tidak berlaku lagi; Kepala daerah memberikan dana kepada pejabat tertentu dengan beban anggaran dengan alasan kepengurusan (Dana Alokasi Umum) DAU/ (Dana Alokasi Khusus) DAK; Kepala daerah memberikan dana kepada DPRD dalam proses penyusunan (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) RAPBD. 2.3.5 Faktor Pemicu Tindak Pidana Korupsi Secara umum, penyebab terjadinya tindak pidana korupsi di bagi menjadi tiga bagian21 : a. Corruption by Need (Terpaksa karena kebutuhan) b. Corruption by Greed (memaksa karena keserakahan) 20
Leden Marpaung, 2009, Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan, Djambatan, Jakarta, h. 78-79 21 Roni Dwi Susanto, 2015, Pencegahan Korupsi Pada Pengelolaan Keuangan Desa, Jakarta, Materi dalam bentuk Power Point
39
c. Corruption by Design (karena produk peraturan perundang-undangan, kebijakan, ijin-ijin pemerintah yang dibisniskan) Ketiga penyebab di atas dijabarakan menjadi beebrapa faktor sebagai berikut : a. Lemahnya pendidikan agama, moral dan etika; b. Faktor ekonomi (di beberapa negara, rendahnya gaji pejabat publik seringkali menyebabkan korupsi menjadi “budaya”); c. Manajemen yang kurang baik dan tidak adanya pengawasan yang efektif dan efisien; d. Modernisasi yang menyebabkan pergeseran nilai-nilai kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. e. Penegakan hukum tidak konsisten; f. Penyalahgunaan kekuasaan/ wewenang; g. Langka lingkungan yang anti korupsi; h. Serakah, tidak pernah puas, menggunakan segala cara dan kesempatan; i. Budaya memberi upeti, imbalan jasa dan hadiah; dan lainnya. 2.3.6 Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi Secara umum tindak pidana korupsi dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) kelompok dan terdiri dari 30 (tiga puluh) Jenis berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan
Atas
Undang-Undang
No.
31
Tahun
1999
Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ke tujuh kelompok tersebut, yaitu :
40
- Kerugian keuangan negara ; - Suap menyuap; - Penggelapan dalam jabatan; - Pemerasan; - Perbuatan curang; - Kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa; - Gratifikasi. Dari ketujuh kelompok tersebut, dijabarkan menjadi (30) tiga puluh jenis tindak pidana korupsi, yaitu : - Melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara (Pasal 2); - Menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara (Pasal 3); - Menyuap pegawai negeri (Pasal 5 Ayat (1) huruf a); - Menyuap pegawai negeri (Pasal 5 Ayat (1) huruf b); - Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya (Pasal 13); - Pegawai negeri menerima suap (Pasal 5 Ayat (2)); - Pegawai negeri menerima hadiah atau janji ( Pasal 12 huruf a); - Pegawai negeri menerima suap patut diduga sebagai akibat karena telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan jabatan (Pasal 12 huruf b); - Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya (Pasal 11);\
41
- Menyuap hakim (Pasal 6 Ayat (1) huruf a); - Menyuap advokat (Pasal 6 Ayat (1) huruf b); - Hakim dan advokad menerima suap (Pasal 6 Ayat (2); - Hakim menerima suap untuk mempengaruhi putusan perkara yang diadili (Pasal 12 huruf c); - Advokat menerima suap (Pasal 12 hurf d); - Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan (Pasal 8); - Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi (Pasal 9); - Pegawai negeri merusak bukti (Pasal 10 hurf a); - Pegawai negeri membiarkan orang lain merusak bukti (Pasal 10 huruf b); - Pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti (Pasal 10 huruf c; - Pegawai negeri memeras (Pasal 12 huruf e); - Pegawai negeri memeras (Pasal 12 huruf g); - Pegawai negeri memeras pegawai yang lain (Pasal 12 huruf f); - Pemborong berbuat curang (pasal 7 Ayat (1) huruf a); - Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang (Pasal 7 Ayat (1) huruf b); - Rekanan TNI/POLRI berbuat curang (Pasal 7 Ayat (1) hruuf c);
42
- Pengawas rekanan TNI/POLRI membiarkan perbuatan curang (Pasal 7 Ayat (1) huruf d); - Penerima barang TNI/POLRI membiarkan perbuatan curang (Pasal 7 Ayat 2); - Pegawai negeri menyerobot tanah Negara sehingga merugikan orang lain (Pasal 12 hruf h); - Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya (Pasal 12 huruf I); - Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Pasal 12 B jo. Pasal 12 C); 2.3.7 Pendapat-Pendapat Para Pakar Tentang Pemberantasan Korupsi Pemberantasan korupsi seolah-olah jalan di tempat, tidak sesuai dengn harapan masyarakat sehingga para pakar memikirkan agar korupsi dapat diberantas. Pendapat para pakar tersebut, antara lain sebagai berikut:22 a. Teten Masduki, Koordinator Badan Pekerja Indonesian Corruption Watch, berpendapat bahwa korupsi hanya dapat diberantas kalau sebagian besar masyarakat dilibatkan. Artinya, masyarakat mempunyai akses untuk mendapatkan informasi dan mengadukan pejabat negara yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Negra melindungi masyarakat yang melaporkan.
22
Leden Marpaung, op.cit, h. 6-8
43
Dalam pemberantasan korupsi, kita dapat belajar darri petani Kerawang. Lumbung padi di Jawa Barat itu pernah diserang hama tikus, sehingga produksi beras menurun. Berbagai obat racun telah dipergunakan tetapi hama tikus tetap saja. Akhirnya semua petani turun ke sawah memburu tikus sampai lobang-lobangnya hama tikuspun berakhir. b. Selo Sumarjan, berpendapat bahwa korupsi itu ibarat pelacuran. Bagaimana dapat diberanas kalau mereka ikut menikmati. c. Daniel Lev, ahli politik dari Amerika Serikat, berpendapat bahwa pemberantasan korupsi yang sudah berakar sejak demokrasi terpimpin, tidak akan bisa dilaksanakan tanpa adanya reformasi institusional lebih dahulu. penggantian pemerintahan tidak akan banyak bermanfaat jika konstitusi pemerinah yang ada masih seperti yang lama. d. Workshop “Creating Public Private Partnership Against Corruption” yang diadakan di Manila oleh Management System International (MSI) dengan United State Agency for International Development (USAID), yang diikuti Indonesia, Filipina dan Thailand (Oktober 1999), berkesimpulan anatra lain: - Paling tidak ada 3 pilar dalam masyarakat yang harus dilibatkan dalam gerakan anti korupsi yakni: Civil society; Kalangan bisnis; Media massa.
44
Anti korupsi tidak akan berhasil jika tidak didukung masyarakat. Kalangan bisnis harus sadar bahwa korupsi dalam jangka panjang akan merugikan perkembangan bisnis karena akan menimbulkan bisnis biaya tinggi yang tidak kompetitif. Media massa sangat penting dalam meggelembungkan gerakan anti korupsi. - Dalam workshop tersebut, Michail Johnson, ahli ekonomi dan politik di Colgate University, mengutarakan pendapat agar seluruh rakyat Indonesia bangkit memerangi korupsi. Korupsi di Indonesia telah melingkupi hampir seluruh kehidupan rakyat, dan mereka cenderung mendiamkannya. - Korupsi di Indonesia kait-mengait. Aparat mengaku terpaksa korupsi karena gajinya tidak mencukupi. Pengusaha melakukan karena urusannya tidak bertele-tele. Negara tidak dapat memberi gaji/ upah pegawainya karena keuangan acap kali bocor. - Korupsi akan menimbulkan kesengsaraan baggi rakyat - Korupsi tidak bisa diselesaikan dengan kenaikan gaji. Hal tersebut diutarakan Revrison Baswir MBA, Direktur IDEA Yogyakarta. bahwa, pendapat yang berkembang di masyarakat cenderung menjadi dua. Pertama, karena faktor mental, kedua, disebabkan peran sistem. Beliau berpendapat, dilakukan upaya pembenahan atau reformasi sistem, dengan agenda utama adalah : Kepemimpinan yang anti-korupsi; Pembagian dan pembatasan kekuasaan yang jelas;
45
Prosedur kerja yang konsisten; Para pekerja yang professional; Sistem pencatatan dan pelaporan yang transparan. e. Terhadap maraknya korupsi di berbagai lini kehidupan, maka menurut Jeremy Pope upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan integritas nasional.23 Memperkenalkan sistem integritas nasional di semua lapisan masyarakat sangat penting bagi proses reformasi dan hendaknya dilakukan secara berkesinambungan. Pendekatan ini penting artinya agar tujuan pembangunan dapat dicapai. Lebih lanjut, Jeremy Pope berpendapat bahwa dalam mengejar tujuan itu, hendaknya memperhatikan antara lain : 1. Pelayanan publik yang efisien dan efektif, serta menyumbang pada pembangunan berkelanjutan; 2. Pemerintahan yang berjalan berdasarkan hukum, yang melindungi warga masyarakat dari kekuasaan sewenang-wenang (termasuk dari pelanggaran hak asasi manusia); dan 3. Strategi pembangunan yang menghasilkan manfaat bagi negara secara keseluruhan, termasuk rakyatnya yang paling miskin dan tidak berdaya, bukan hanya bagi para elit.
23
Jeremy Pope, 2003, Strategi Memberantas Korupsi, Elemen Sistem Integritas Nasional, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, h. 61
46
2.4 Tinjauan Umum Mengenai Pengelolaan Keuangan 2.4.1 Pengertian Pengelolaan Keuangan Menurut kamus besar Indonesia, pengelolaan artinya penggunaan sumber
daya
secara
efektif
dan
efisien.
Pengelolaan
keuangan
dimaksudkan sebagai suatu pengelolaan terhadap fungsi-fungsi keuangan. Menurut Syarifudin definisi pengelolaan keuangan adalah “Pengelolaan Keuangan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang pemimpin dalam menggerakkan para pejabat yang bertugas dalam bidang keuangan untuk menggunakan fungsi-fungsi manajemen, meliputi perencanaan atau penganggaran, pencatatan, pengeluaran serta pertanggungjawaban”. a. Perencanaan adalah kegiatan unuk menetapkan apa yang ingin dicapai, bagaimana mencapai, berapa lama, berapa orang yang diperlukan, dan berapa banyak biaya, sehingga perencanaan ini dibuat sebelum suatu tindakan dilaksanakan; b. Penggunaan meliputi kegiatan berupa pemasukan dan pengeluaran, baik anggaran rutin maupun pembangunan; c. Pencatatan atau pembukuan adalah pencatatan berbagai transaksi yang terjadi sebagai implementasi dari penganggaran; d. Pelaporan dan pertanggungjawaban berfungsi untuk memeriksa terutama yang ditujukan pada berbagai masalah keuangan meliputi berbagai transaksi-transaksi yang telah dilakukan, apakah transaksi tersebut sesuai dengan pencatatan dan perencanaan anggaran. Pengelolaan keuangan negara merupakan bagian dari pelaksanaan pemerintahan negara. Pengelolaan keuangan negara adalah keseluruhan
47
kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.24 2.4.2 Asas-asas pengelolaan keuangan negara Pengelolaan keuangan negara dapat berlangsung dengan baik, sesuai dengan asas-asas. Adapun asas-asas pengelolaan keuangan negara yang dimaksud adalah:25
a. Asas kesatuan, yaitu menghendaki agar semua pendapatan dan belanja negara disajikan dalam satu dokumen anggaran; b. Asas universalitas, yaitu mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran; c. Asas tahunan membatasi masa berlakunya angaran untuk suatu tahun tertentu;dan d. Asas spesialitas, yaitu mewajiban agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya. Perkembangan selanjutnya dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (UUKN) terdapat penambahan asas baru dalam pengelolaan keuangan negara. Adapun asasasas pengelolaan keuangan negara menurut UUKN yaitu:26
24
Muhammad Djafar Saidi, 2011, Hukum keuangan Negara, Rajawali Pers, Jakarta, h. 21
25
http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-danperbendaharaan/20088-azas-azas-good-governance-dalam-pengelolaan-keuangan-negara, 22 November 2015, pukul: 22.15 Wita 26
Muhammad Djafar Saidi, op.cit, h. 22-23
Akses:
48
a. Asas akuntabilitas berorientasi pada hasil adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan pengelolaan keuangan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi nagara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pengelolaan keuangan negara; c. Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian berasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. Asas keterbukaan dan pengelolaan keuangan negara adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara; e. Asas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri adalah aas yang memberikan kebebasan bagi badan pemeriksa keuangan untuk melakukan pemeriksaan keuangan nagara dengan tidak boleh dipangaruhi oleh siapapun. Asas-asas pengelolaan keuangan negara apabila dilakukan fusi sebelum dan setelah diberlakukannya UUKN dapat dijadikan pedoman bagi pengelola keuangan negara sehingga mampu menjalankan tugas dan kewajibannya yang baik. Perlu dicermati bahwa asas pengelolaan
49
keuangan negara bukanlah merupakan aturan hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan mengikat melainkan secara moral dapat dijadikan pedoman dalam pengelolaan keuangan negara. Meskipun demikian, janganlah diartikan bahwa pengelolaan keuangan negara dapat serta merta menyimpangi asas-asas pengelolaan keuangan negara tersebut sehingga tercipta pengelolaan keuangan negara yang baik dan menghindari kerugian negara. 2.4.3 Beberapa Masalah Dalam Pengelolaan Keuangan Negara Dalam sebuah tulisan Awan Setiawan yang dapat diakses di web bappenas.go.id berjudul “Reformasi Manajemen Keuangan Pemerintah: Sebuah Tinjauan”, ada beberapa masalah yang secara realita masih dihadapi dalam pengelolaan keuangan negara saat ini, yaitu :27 Pertama, rendahnya efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan pemerintah akibat maraknya irasionalitas pembiayaan kegiatan negara. Kondisi ini disertai oleh rendahnya akuntabilitas para pejabat pemerintah dalam mengelola keuangan publik. Karenanya, muncul tuntutan yang meluas untuk menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja. Kedua, kurang adanya skala prioritas yang terumuskan secara tegas dalam
proses
pengelolaan
keuangan
negara
yang
menimbulkan
pemborosan sumber daya publik. Selama ini, hampir tidak ada upaya untuk menetapkan skala prioritas anggaran di mana ada keterpaduan antara rencana kegiatan dengan kapasitas sumber daya yang dimiliki. Juga harus dilakukan analisis biaya-manfaat (cost and benefit analysis) sehingga 27
www.bppk.kemenkeu.go.id, loc.cit
50
kegiatan yang dijalankan tidak saja sesuai dengan skala prioritas tetapi juga mendatangkan tingkat keuntungan atau manfaat tertentu bagi publik. Ketiga
yang menuntut dilakukannya reformasi manajemen
keuangan pemerintah adalah terjadinya begitu banyak kebocoran dan penyimpangan, misalnya sebagai akibat adanya praktek Kolusi Korupsi dan Nepotisme. Keempat dan terakhir adalah rendahnya profesionalisme aparat pemerintah dalam mengelola anggaran publik. Inilah merupakan sindrom klasik yang senantiasa menggerogoti negara-negara yang ditandai oleh superioritas pemerintah. Dinamika pemerintah, termasuk pengelolaan keuangan di dalamnya, tidak dikelola secara profesional sebagaimana dijumpai dalam manajemen sektor swasta. Jarang ditemukan ada manajer yang profesional dalam sektor publik.
2.5
Tinjauan Umum Mengenai Dana Desa Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN, Pasal 1 Ayat (2) “Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/ Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya dalam Pasal 6 disebutkan bahwa Dana Desa tersebut ditransfer melalui
51
APBD Kabupaten/ Kota untuk selanjtnya ditransfer ke (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) APB Desa. Dana desa dialokasikan ke Kabupaten berdasarkan jumlah desa, dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis. Setelah di anggarkan di APBD Kabupaten/ Kota, pemerintah daerah mentransfer dana tersebut ke desa dan dianggarkan dalam APBDesa dimana desa digunakan prioritas untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa) RPJMDesa, (Rancangan Kegiatan Pemerintahan Desa) RKPDesa, dan APBdes. Dana desa 90% (Sembilan puluh persen) dibagi rata ke seluruh desa dan 10% (sepuluh persen) nya memperhatikan variabel seperti yang disebutkan di atas. Mekanisme pelaporan dana desa, dimana pemerintah desa diberikan blangko atau formulir, jika dana telah ditransfer dan sudah ada di rekening desa, maka pemerintah desa mengisi blangko dan menyerahkan ke Kabupaten. Dana desa yang digunakan dibuatkan laporan pertanggungjawaban tersendiri yang nantinya disampaikan ke Kabupaten/ Kota melalui camat dan disampaikan ke pemerintah pusat. Namun, karena dana desa juga masuk ke dalam APBDes, maka laporan pertanggungjawaban dana desa juga dibuat untuk dicantumkan dalam rancangan anggaran realisasi pelaksanaan
APBDes.
Hal
ini
dibuat
pertanggungjawabannya kepada dua lembaga.
dua
kali
karena
