POLITIK UANG DALAM PEMILU DPRD KOTA JAMBI 2014 DITINJAU DARI PERSPEKTIF ISLAM Oleh : Ulya Fuhaidah, S.Hum, MSI Dosen Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
[email protected] ABSTRAK Penelitian ini mengkaji tentang politik uang dalam pemilihan calon anggota legislatif 2014 Ditinjau Dari Perspektif Islam. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pola politik uang pada pemilihan calon anggota legislative Kota Jambi 2014 dan bagaimana praktek politik uang ditinjau dari perspektif Islam. Jenis penelitian ini adalah field research dengan teknik analisis eksploratif deskriptif yang menggunakan teknik pengumpulan data melalui sumber primer maupun sekunder dengan cara observasi, angket, dan wawancara, yang disebarkan kepada responden yang tersebar di 8 kecamatan Kota Jambi. Setiap kecamatan diwakili oleh 50 responden sesuai dengan kriteria pemilihan sampel berdasarkan table Krecjie dan Morgan. Kata Kunci: pemilihan umum, calon anggota legislative, politik uang ABSTRACS This study examines the politics of money in Jambi’s legislative elections In Islamic Perspectives. Formulation of the problem in this study are how practice politics of money in Jambi’s legislative election 2014 and discourse politics of money in Islamic perspectives. This type of research is a field research with explorative analysis techniques. The collection of data through primary and secondary sources by observation, questionnaires, and interviews. Questionnaires distributed to the respondents in 8 districts and used 50 sample as Kracjie and Morgan Table. Keywords: legislative elections, money politic
POLITIK UANG DALAM PEMILU DPRD KOTA JAMBI 2014 DITINJAU DARI PERSPEKTIF ISLAM A. LATAR BELAKANG MASALAH Berdasarkan pantauan data Indonesian Corruption Watch (ICW), penyelenggaraan pemilu di Indonesia sejak pemilu 2004 sampai pemilu 2014 belum mencapai hasil maksimal terkait dengan pendanaan kampanye maupun banyaknya pelanggaran pemilu baik oleh partai politik maupun kontestan pemilu. Partai politik dinilai belum mampu melaksanakan transparansi maupun akuntabilitas dalam pendanaan kampanye, walaupun sebenarnya peraturan tentang dana kampanye sudah dirincikan dalam undang-undang nomor 8 tahun 2012 tentang pemilu legislatif.1 Seringkali muncul aliran dana yang tidak jelas sumbernya dan laporan pendanaan yang tidak sesuai dengan format perundang-undangan. Berikut ini adalah laporan dana kampanye dari 12 partai politik peserta pemilu 2014 secara nasional. Partai dengan pendanaan terbesar adalah partai Gerindra. Data rincian masing-masing perolahan dana partai sebagaimana berikut: Partai Nasional Demokrat dengan penerimaan dana 277 milyar, PKB 244 milyar, PKS 122 milyar, PDIP 395 milyar, Partai Golkar 402 milyar, Partai Gerindra 435 milyar, Partai Demokrat 309 milyar, Partai Amanat Nasional 271,9 milyar, Partai Persatuan Pembangunan 157 milyar, partai Hanura 374 milyar, Partai Bulan Bintang 71,3 milyar, dan PKPI 52, 9 milyar.2 Tidak berbeda dengan partai politik, kontestan calon anggota legislative yang akan bertarung pada pemihan umum juga diwajibkan menyerahkan laporan dana kampanye. Namun demikian, para kontestan ini nampaknya juga belum menunjukkan iktikad baik untuk transparansi maupun akuntabilitas dana kampanye kepada konstituen. Mereka justru berupaya agar dapat menjadi anggota legislatif dengan berbagai cara termasuk melalui langkah yang dianggap melanggar undang-undang yaitu melakukan politik uang kepada konstituen. Politik uang muncul dalam berbagai praktek, tidak hanya dalam bentuk pemberian sejumlah rupiah, namun politik uang juga dapat berupa pemberian barang maupun bahan makanan pokok kepada konstituen. Pada pemilihan legislatif 2014 ditemukan kasus politik uang sejumlah 313 kasus.3 Mulai dari pemberian uang sebanyak 104 kasus, pemberian barang sebanyak 128 kasus, pemberian jasa 27 kasus, dan penggunaan sumber daya Negara sebanyak 54 kasus.4 Riset yang dilakukan oleh ICW bekerjasama dengan 15 jaringan di 15 propinsi sejak masa kampanye, minggu tenang, hingga hari pencoblosan. Data yang dikumpulkan memang tidak mewakili seluruh propinsi, namun temuan ini menggambarkan realitas yang terjadi di masyarakat. Berdasarkan pantauan ICW, propinsi Banten adalah wilayah yang paling marak ditemukan politik uang. Sedangkan berdasarkan latar belakang partai, Golkar menduduki nomor urut pertama dengan 57 kasus. Sedangkan PPP 30 kasus, PAN 25 kasus, Demokrat 25 kasus, dan PDIP 24 kasus.5 Berdasarkan catatan ICW, tren politik uang dari pemilu pasca reformasi terus meningkat. Pemilu 1999 ditemukan 62 kasus, pada pemilu 2004 ditemukan 113 kasus, pemilu 2009 sebanyak 150 kasus, dan pemilu 2014 meningkat hampir dua kali lipat menjadi 313 kasus. Praktek politik uang tersebut seringkali tidak banyak terungkap karena masyarakat sendiri juga berharap mendapat imbalan atas suara yang akan diberikan pada saat pemungutan suara. Konsekuensinya pemilihan umum menghabiskan biaya tinggi yang rentan terhadap praktek korupsi. Di lain pihak, pengawasan dari panitia pemilihan umum pun dinilai masih lemah sehingga hanya sedikit kasus politik uang yang diselesaikan secara hukum. Praktek ini juga terjadi dalam pemilihan anggota legislatif di 1
Lihat UU Nomor 8 Tahun 2014 www. Nasionalkompas.com 3 www.antikorupsi.org 4 www.Hokumonline.com 5 Ibid., 2
Kota Jambi 2014 yang tidak dilaporkan oleh masyarakat maupun menjadi temuan panitia pengawas pemilihan umum.6 Praktek politik uang dalam pemilihan anggota legislative Kota Jambi 2014 berdasarkan observasi penulis marak dilakukan dan menyasar banyak majelis taklim. Namun menurut data panitia pengawas pemilu tidak ada yang naik ke meja hijau dan terselesaikan secara hukum. Banyak faktor yang melatarbelakangi kegagalan terungkapnya kasus suap di ranah politik ini. Salah satunya adalah tidak terpenuhinya syarat dugaan pelanggaran pemilihan umum baik dari segi pelapor maupun terlapor sesuai dengan peraturan perundangan. Panitia pengawas pemilu juga merasa bahwa mereka tidak memiliki kekuatan memaksa kepada seseorang yang dianggap terlibat dalam praktek politik uang untuk menyerahkan maupun mengakui bahwa orang tersebut bersalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik melakukan riset mendalam tentang “Politik uang dalam Pemilu DPRD Kota Jambi 2014 Ditinjau Dari Perspektif Islam”. B. RUMUSAN MASALAH Dari eksplorasi latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana praktek politik uang dalam pemilu DPRD Kota Jambi 2014? 2. Bagaimana politik uang pada pemilu ditinjau dari perspektif Islam?
C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: pertama, untuk menambah wawasan penulis dan pembaca tentang praktik demokrasi di Indonesia secara umum beserta dinamikanya terutama dalam pemilihan anggota legislatif; kedua, untuk mengetahui bagaimana praktek politik uang yang dilakukan oleh calon anggota legislative Kota Jambi 2014; ketiga, mengetahui politik uang dalam pemilihan anggota legislatif Kota Jambi 2014 ditinjau dari perspektif Islam. Berpijak dari curiousity tersebut maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan ilmu politik maupun kajian pemerintahan secara umum sehingga bermanfaat bagi penelitian tentang praktek politik uang oleh calon anggota legislative yang dilakukan pada masa akan datang karena pemilihan anggota legislatif merupakan agenda rutin lima tahunan baik di propinsi maupun kabupaten/kota. Dari hasil temuan penelitian ini, diharapkan juga agar terjadi sosialisasi dan pendidikan politik yang intens dari penyelenggara pemilihan anggota legislatif pada masyarakat Jambi khususnya, tentang pentingnya menjadi pemilih cerdas dalam agenda pemilihan umum demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan demokratis karena suara konstituen menjadi salah satu modal politik yang signifikan untuk mengusung kemenangan salah satu calon anggota legislative. Bagi calon anggota legislatif, penelitian ini diharapkan juga menjadi masukan berharga bagi evaluasi diri maupun tim sukses dalam mendulang suara karena masyarakat semakin cerdas dalam menggunakan hak politiknya. Politik uang dalam bentuk apapun adalah menciderai proses demokrasi di Indonesia dan bertentangan dengan undang-undang pemilihan umum.
D. TELAAH PUSTAKA Kajian berkenaan dengan politik uang sudah banyak dilakukan oleh akademisi maupun periset lain. Namun riset ini relatif baru, apalagi kaitannya dengan politik uang dalam pemilihan Calon anggota legislatif Kota Jambi 2014 dari perspektif Islam. Penelitian tentang politik uang lebih banyak meneliti pada partai politik. Berikut ini beberapa buku maupun riset yang memiliki kajian serupa tentang politik uang: 6
Laporan penyelenggaraan pemilihan umum KPU Kota Jambi 2014
1. “Indonesian Politics in 2014:Democracy’s Close Call” yang ditulis oleh Edward Aspinall dari The Australian National University dan dipublikasikan secara online tanggal 03 Dec 2014 dalam jurnal Bulletin of Indonesian Economic Studies. 2. “WHEN BROKERS BETRAY: Clientelism, Social Networks, and Electoral Politics in Indonesia” yang juga merupakan riset Edward Aspinall dalam jurnal Critical Asian Studies 46:4 tahun 2014. 3. Nankyung Choi yang menulis tentang local Election and Democracy in Indonesia The Riau Archipelago dalam Journal of Contemporary Asian vol 37 No 3 August 2007 halaman 326-345. 4. Penelitian bersama departemen politik UGM dengan peneliti dari Australia, Edward Aspinal tentang praktek politik uang di Indonesia.7 5. Sedangkan buku tentang politik uang adalah tulisan Amzulian Rifai8 Berdasarkan lokasi dan fokus kajian, penelitian ini jelas memiliki kajian berbeda dengan penelitian terdahulu. Jika penelitian sebelumnya fokus pada pola praktek politik uang, penelitian ini khusus terhadap politik uang dalam perspektif Islam.
E. KERANGKA TEORI Dalam karyanya The Philoshopy of Money, George Simmel, sosiolog dari Jerman menjelaskan bahwa uang memiliki kekuatan dalam relasi sosial. Simmel tertarik meneliti hubungan antara uang dengan nilai. Menurut Simmel, orang menciptakan nilai dengan menciptakan objek, memisahkan dirinya dari objek-objek tersebut dan selanjutnya berusaha mengatasi jarak, kendala dan kesulitan. Prinsip umumnya adalah bahwa nilai benda berasal dari kemampuan orang untuk menjarakkan dirinya secara tepat dari objek.9 Uang memiliki fungsi yang unik, menciptakan jarak antara orang dengan objek, kemudian menjadi sarana untuk mengatasi jarak tersebut. Dalam proses menciptakan nilai, uang juga menyediakan dasar bagi berkembangnya pasar, ekonomi modern, dan akhirnya masyarakat (kapitalistis) modern. Terkait dengan interaksi, uang juga memungkinkan orang untuk mengatasi dan memenuhi kebutuhannya dalam transaksi ekonomi yang pada akhirnya hal tersebut juga akan memicu seseorang untuk terlibat interaksi dengan orang lain dalam usahanya memenuhi kebutuhannya yang dilakukan dengan cara bertransaksi dengan menggunakan uang. Orientasi terhadap uang ternyata memiliki sejumlah efek negatif pada individu (Beilharz, 1996). Dua diantaranya yang paling menarik adalah meningkatnya sinisme dan sikap acuh. Sinisme terjadi ketika aspek tertinggi dan terendah kehidupan sosial diperjualbelikan, direduksi menjadi alat tukar umum yaitu uang. Jadi seseorang dapat “membeli” kecantikan atau kebenaran atau kecerdasan semudah membeli makanan. Meningkatnya segala hal menjadi alat tukar umum mengarah pada sikap sinis bahwa segala hal memiliki harga, bahwa apapun dapat dijual atau dibeli di pasar. Ekonomi uang juga mengakibatkan sikap acuh.10 Menurut Simmel, uang juga berdampak pada gaya hidup seseorang. Masyarakat yang didominasi oleh ekonomi uang akan cenderung mereduksi segala hal menjadi tali penghubung kausal yang dapat dipahami secara intelektual, bukan secara emosional. Bentuk spesifik intelektualitas yang cocok yaitu cara pikir matematis. Cara pikir matematis ini terkait dengan kecenderungan untuk menekankan faktor kuantitatif ketimbang kualitatif dalam dunia sosial.
7
Edward Aspinall dan Mada Sukmajati. Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislative 2014 (Yogyakarta: PolGov, 2015). 8 Amzulian Rifai. Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah. (Jakarta: Ghalia, 2003) 9 http://coretanpenasyadza.blogspot.com/2012/05/analisis-teori-philosophy-of-money.html 10 ibid
Uang juga dapat menyebabkan perubahan pola interaksi. Misalnya, pada zaman dahulu, ketika belum terdapat uang maka orang akan melakukan kegiatan ekonomi (jual beli) dengan cara barter, tetapi setelah kemunculan uang sebagai alat tukar, masyarakat merasa lebih mudah melakukan kegiatan ekonomi dan transaksi perdagangan, karena membawa uang jauh lebih mudah dan praktis dibandingkan dengan cara lama yaitu barter yang dianggap lebih rumit dan standarnya yang tidak jelas. Pertukaran ekonomi menurut Simmel juga merupakan suatu interaksi sosial. Ketika transaksi moneter menggantikan barter, maka terjadi perubahan penting dalam bentuk interaksi atau pelaku sosial dalam kehidupan masyarakat. Pentingnya uang bagi manusia bisa dilihat dalam kasus kampanye calon pemimpin legislatif/eksekutif. Banyak sekali ditemukan calon pemimpin legislatif yang menggunakan uang sebagai alat untuk berinteraksi dengan masyarakat. Pertama, dilihat dari fungsi uang menurut Simmel yaitu untuk mempertinggi kebebasan individu. Disini dapat kita lihat pada saat kampanye calon pemimpin yang menggunakan beragam kegiatan seperti acara hiburan rakyat, pemberian santunan kepada masyarakat miskin, acara makan-makan bersama, dan lain-lain. Dalam hal ini, seorang calon pemimpin yang memiliki uang banyak tentunya dapat dengan sesukanya mengadakan acara untuk menarik perhatian masyarakat. Uang digunakan untuk mendekatkan sang calon pemimpin dengan masyarakat. Melalui aksi seperti pembagian uang untuk rakyat dan acara hiburan rakyat dapat terlihat bahwa interaksi yang tercipta antara calon pemimpin dengan masyarakat adalah karena adanya uang sebagai perekat diantara mereka. Seandainya sang calon pemimpin tidak memiliki cukup uang sehingga tidak dapat menawarkan acaraacara seperti di atas, maka besar kemungkinan calon tersebut tidak cukup dipilih atau diminati oleh masyarakat (kecuali jika orang tersebut adalah tokoh yang kharismatik). Ketika proses kampanye, para calon biasanya mendatangi daerah-daerah strategis dan melakukan proses interaksi dengan masyarakat. Tak jarang terjadi suatu proses interaksi yang hanya berupa basabasi dengan masyarakat yang dalam teori Simmel disebut Sosiabilita.11 Sosiabilita merupakan interaksi yang terjadi demi interaksi itu sendiri dan bukan untuk tujuan lain. Dalam interaksi ini terkadang muncul perbincangan yang sebenarnya tidak penting bagi sang calon anggota legislatif. Proses kampanye juga memungkinkan terjadinya ‘masyarakat’ yang disebut sosiasi. Sosiasi merupakan proses dimana masyarakat itu terjadi yang meliputi interaksi timbal balik dimana individu saling berhubungan dan saling mempengaruhi sehingga masyarakat itu muncul. Namun demikian, proses sosiasi bermacam-macam, mulai dari pertemuan sepintas lalu antara orang-orang asing di tempat-tempat umum sampai ke ikatan persahabatan yang lama dan intim. Masyarakat ada (pada tingkatan tertentu) dimana dan apabila sejumlah individu terjalin melalui interaksi dan saling mempengaruhi. Sebagai contoh adalah kunjungan istri gubernur incumbent yang hadir dalam acara dharma wanita di sebuah perguruan tinggi, padahal sebelumnya tidak pernah hadir. Kedatangannya terkait dengan permohonan dukungan politik secara terselubung. Seorang calon pemimpin legislatif/eksekutif biasanya didukung oleh partai-partai koalisi yang mengusung mereka. Semakin besar dan kuat partainya, maka dukungan terhadap calon tersebut kemungkinan akan lebih besar daripada partai lain yang berjumlah sedikit. Seorang kandidat pemimpin biasanya diusung oleh lebih dari 1 partai politik untuk lebih memperkuat dukungan, misalnya 2 atau 3 partai yang akhirnya berkoalisi untuk berjuang memenangkan pemilihan. Kesimpulan dari analisis kasus kampanye politik ini yaitu uang dapat menjadi alat interaksi penting untuk mendekatkan jarak antara calon dengan masyarakat. Sang calon yang umumnya memiliki banyak dana memiliki kebebasan untuk membuat acara-acara menarik yang akan mewarnai kampanyenya. Namun upaya ini akan menimbulkan sinisme pada diri calon bahwa ia dapat dengan mudah membeli suara masyarakat. Dalam proses kampanye itu pula, terjadi hubungan-hubungan yang oleh Simmel disebut
11
Ibid.
sosiabilita, sosiasi, dan triad (pembentukan koalisi). Jadi, kasus kampanye politik ini selain dapat dikaitkan dengan teori filosofi uang, juga dapat dikaitkan dengan teori Simmel lainnya mengenai interaksi sosial.12
F. TEKNIK PENGUMPULAN DATA Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan peneliti untuk memudahkan dalam pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan beberapa cara dalam pengumpulan data seperti berikut ini: 1. Angket (kuesioner) Kuesioner atau angket dalam penelitian ini merupakan data yang langsung diperoleh dari responden yaitu untuk mengumpulkan sejumlah informasi dalam kaitannya dengan bagaimana respon masyarakat Kota Jambi terhadap politik uang pada pemilihan calon anggota legislative 2014. Menurut Suharsimi Arikunto, kuesioner dapat dibagi menjadi dua tergantung dari sudut pandang responden. Apabila dilihat dari cara menjawab maka dapat diklasifikasikan menjadi kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup.13 Kuesioner terbuka memberikan kesempatan kepada responden untuk menjawab dengan kalimatnya sendiri, sedangkan kuesioner tertutup hanya memberikan kesempatan kepada responden untuk memilih jawaban yang sudah disediakan. Apabila mengikuti pendapat Arikunto seperti di atas, maka angket atau kuesioner yang dipakai dalam penelitian ini adalah kuesioner tertutup dan terbuka (campuran) dengan pertimbangan agar seluruh aspirasi responden terhadap politik uang di kota Jambi dapat ditampung untuk menjadi bahan evaluasi reformasi pemilihan calon anggota legislative pada tahun mendatang. 2. Observasi Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh sejumlah data. Observasi terbagi menjadi tiga yakni observasi partisipasi, observasi tidak berstruktur, dan observasi kelompok tidak terstruktur.14 Metode ini penulis gunakan untuk melihat secara langsung lokasi penelitian serta mencatat hal-hal yang berkenaan dengan masalah penelitian yaitu respon masyarakat Jambi terhadap politik uang pada pemilihan calon legislative 2014. Dalam observasi, peneliti berperan sebagai observasi partisipan yang yang berarti mengamati secara langsung kampanye calon anggota legislative baik caleg DPRD maupun DPR RI yang mengundang majelis taklim dan membagikan sebuah barang, uang, maupun sembako sebagai konsekuensi logis untuk memilih pada saat memberikan suara di TPS. Berdasarkan observasi pada saat itu, tidak ada satu orangpun yang menolak pemberian calon anggota legislative tersebut. Mereka bahkan saling berebut untuk mendapatkan hadiah dari sang caleg. 3. Dokumentasi Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang merupakan catatan manuskrip, buku, jurnal, surat kabar, notulen surat, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Eksplorasi buku-buku lebih diutamakan untuk menggali tentang teori politik uang menurut para ahli untuk menambah khazanah kerangka teori. 4. Wawancara
12
George Ritzer dan Douglas J.Goodman. Teori Sosiologi Modern. terj. Ali Mandan (Jakarta: PrenadaMedia, 2004), hlm.265 13 Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hl. 128-129 14 Juliansyah Noor. Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah (Jakarta: Kencana, 2011), hl 140
Cara pengumpulan data berdasarkan sejumlah pertanyaan kepada nara sumber atau biasa dikenal dengan wawancara penulis pergunakan untuk menggali data tambahan terkait dengan respon masyarakat terhadap politik uang. Wawancara yang dipergunakan wawancara tidak terstruktur di mana peneliti bebas mengajukan pertanyaan tanpa menggunakan pedoman wawancara secara sistematis15. Wawancara dilakukan khusus kepada Ketua KPU Kota Jambi dan Ketu Panitia Pengawas Pemilu Kota Jambi.
G. POPULASI DAN SAMPEL Ditinjau dari teknik pengumpulan data, penulis menggunakan teknik sampling dan random. Dengan cara ini diharapkan sampel yang diambil mewakili populasi dari seluruh responden yang ada dari konstituen dalam DPT. Secara umum, ada dua jenis teknik pengambilan sampel yaitu, sampel acak atau random sampling / probability sampling, dan sampel tidak acak atau nonrandom sampling/nonprobability sampling. Random sampling adalah cara pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama untuk diambil kepada setiap elemen populasi. Artinya jika elemen populasinya ada 100 dan yang akan dijadikan sampel adalah 25, maka setiap elemen tersebut mempunyai kemungkinan 25/100 untuk bisa dipilih menjadi sampel. Sedangkan yang dimaksud dengan nonrandom sampling atau nonprobability sampling, setiap elemen populasi tidak mempunyai kemungkinan yang sama untuk dijadikan sampel. Menurut data DP4 yang diserahkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) ke KPU Kota Jambi, jumlah pemilih potensial masyarakat Jambi berjumlah 451.044 jiwa.16 Dengan jumlah yang sangat banyak tersebut, tidak mungkin seluruhnya menjadi sampel penelitian. Untuk itu penelitian ini menggunakan sampel acak atau random sampling dengan kriteria tertentu sebagai sampel utama dan menentukan jumlah sampel menurut tabel Krejcie dan Morgan dengan tingkat kesalahan 5%.17 Maka jumlah responden sebagai sampel dalam penelitian ini 384 karena jumlah DPT berada pada kisaran di bawah angka 1 juta. Penelitian ini dilakukan di 8 kecamatan yang ada di Kota Jambi, sehingga masingmasing kecamatan diwakili oleh 48 responden tanpa membedakan jenis kelamin, pendidikan, agama, maupun pekerjaan dan penghasilan
H. TEKNIK ANALISIS DATA Dalam riset ini, teknik analisis data menggunakan statistic deskriptif yakni metode untuk menganalisis data dengan cara mendeskriptifkan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi.18 Deskriptif bertujuan untuk melukiskan fakta, populasi atau bidang tertentu secara faktual dan sistematis. Dengan kata lain, riset deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subyek atau objek penelitian (orang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Analisis deskriptif disebut juga analisis pendahuluan, bertujuan untuk mengetahui karakteristik setiap variabel dalam sampel. Teknik ini digunakan untuk melihat gambaran responden, tentang praktek politik uang.
15
Sugiyono. Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, R&D).(Bandung: Alfabeta, 2013),
hlm. 197 16
http://kpu-jambikota.go.id/node/87 diakses 18 Mei 2013 Uma Sekaran, Metodologi Penelitian Untuk Bisnis. (Jakarta : Salemba, 2006), hlm.159 18 Sugiono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 142 17
I. POLA POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN DPRD KOTA JAMBI Praktek politik uang yang dilakukan para calon anggota legislative biasanya marak terjadi baik sebelum maupun sesudah jadwal resmi masa kampanye yang ditetapkan oleh KPU Kota Jambi. Kampanye merupakan fase paling menentukan bagi calon anggota legislative untuk menggalang opini publik dan mencari dukungan suara sebagai modal untuk menjadi anggota dewan legislative baik di DPR RI maupun DPRD. Kamus besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kampanye dalam dua arti yakni gerakan (tindakan) serentak (untuk melawan, mengadakan aksi, dsb); dan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi politik atau calon yang bersaing memperebutkan kedudukan di parlemen untuk mendapat dukungan massa pemilih di suatu pemungutan suara.19 Sementara definisi menurut Pefau dan Parrot, kampanye adalah suatu proses yang dirancang secara sadar, bertahap, berkelanjutan, yang dilaksanakan pada waktu tertentu dengan tujuan mempengaruhi khalayak atau sasaran yang telah ditetapkan.20 Definisi lain kampanye sebagaimana pendapat Leslie B. Snyder dalam karangan Gudykunst & Mody adalah: “A communication campaigns is an organized communication activity, directed at a particular audience, for a particular period of time, to achieve a particular goal” (Kampanye komunikasi adalah tindakan komunikasi yang terorganisasi yang diarahkan pada khalayak tertentu, pada periode waktu tertentu guna mencapai tujuan tertentu).21 Merujuk pada definisi-definisi di atas, maka dalam setiap aktivitas kampanye setidaknya mengandung empat hal, yaitu tindakan kampanye yang ditujukan untuk menciptakan efek atau dampak tertentu, jumlah khalayak sasaran yang besar, dipusatkan dalam kurun waktu tertentu, dan melalui serangkaian tindakan komunikasi yang terorganisir. Kategori kampanye menurut Charles U Larson, terbagi menjadi tiga sebagaimana penjelasan berikut: 1. Product oriented campaign atau kampanye yang berorientasi pada produk yang umumnya terjadi di lingkungan bisnis. 2. Candidate oriented campaign atau kampanye yang berorientasi pada kandidat dan dimotivasi untuk memperoleh kekuasaan 3. Ideologically or caused oriented campaign adalah jenis kampanye yang berorientasi pada tujuan yang bersifat khusus dan seringkali berdimensi perubahan social.22 Kampanye bukan dilakukan secara serampangan dan tanpa tujuan. Apapun bentuk kampanyenya, akan selalu bertujuan untuk menciptakan perubahan pada tataran pengetahuan atau kognitif. Pada tahap berikutnya bertujuan melakukan perubahan sikap. Sementara pada tahap terakhir kegiatan kampanye ditujukan untuk mengubah perilaku khalayak secara kongkrit dan terukur. Selain memiliki tujuan tertentu, kampanye juga mengikuti model tertentu yang menurut Larson terbagi menjadi lima tahap yang dikenal dengan the five stage development model. Tahapan kegiatan tersebut meliputi: identifikasi, legitimasi, partisipasi, penetrasi, dan distribusi. Tahap identifikasi merupakan tahap penciptaan identitas kampanye yang dapat dengan mudah dikenali oleh masyarakat. Tahap selanjutnya legitimasi, yakni tahapan ketika calon anggota legislative sudah mendapat pengakuan dan dukungan dari masyarakat berbasis polling independen misalnya. Tahapan berikut adalah partisipasi artinya keterlibatan banyak pihak yang membantu menyebarkan 19
Kbbi.web.id diakses desember 2014 Toni Andrianus Pito, Efriza, Kemal Fasya. Mengenal Teori-Teori Politik: Dari Sistem Politik Sampai Korupsi. (Bandung: Nuansa Cendekia, 2013), hl. 187. 21 All-about-theory.com diakses Desember 2014 22 Ibid., 20
pamphlet, brosur, maupun poster baik secara real mapun simbolik.Tahap ke empat adalah penetrasi yakni keberhasilan juru kampanye meyakinkan pemilih bahwa kandidatnya adalah calon terbaik dari seluruh DCT. Sementara tahap kelima adalah distribusi atau tahapan pembuktian. Berbeda dengan pendapat Larson di atas, Judith Trent dan Robert Frienderberg menjelaskan model kampanye sebagai berikut: surfacing (pemunculan), primary (terpenting), nomination (pemilihan), dan election (pemilihan).23 Pemunculan dimaknai sebagai langkah awal untuk merumuskan landasan tahapan berikutnya, seperti memetakan daerah kampanye, menjalin relasi dengan tokoh-tokoh di daerah kampanye, mengorganisasikan bentuk kampanye, dan lain sebagainya. Tahapan primary, lebih memfokuskan perhatian masyarakat kepada kandidat terkait dengan banyaknya kompetitor yang ada di bursa pemilihan caleg. Terakhir adalah tahap pemilihan yang biasanya sudah berakhirnya masa kampanye. Beberapa model kampanye di atas diaplikasikan juga oleh tim sukses calon anggota legislative Kota Jambi. Dengan memanfaatkan waktu serta strategi kampanye yang beragam, berbagai cara dilakukan untuk mendongkrak perolehan suara meskipun terkadang tidak sesuai dengan kampanye yang dipersyaratkan oleh undang-undang. Adapun jenis kampanye yang dipersyaratkan oleh undang-undang yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) N0. 35 Tahun 2004 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut: Pertemuan terbatas, Tatap muka dan dialog, Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik, Penyebaran melalui radio atau televise, Penyebaran bahan kampanye kepada umum, Pemasangan alat peraga di depan umum, Rapat umum, Debat public, dan Kegiatan lain yang tidak melanggar hukum Sedangkan kegiatan yang dikategorikan melanggar hukum dalam kampanye menurut undangundang pemilu salah satunya adalah politik uang di mana seorang caleg ataupun tim sukses memberikan uang maupun barang ataupun menjanjikan memberikan sesuatu kepada pemilih sebagai kompensasi agar memberikan hak pilihnya kepada caleg tersebut. Dalam pemilu DPRD Kota Jambi 2014, berdasarkan angket yang disebarkan kepada responden di delapan kecamatan sekota Jambi ditemukan sejumlah kasus politik uang yang dilakukan oleh caleg dari peserta pemilu. Tabel berikut ini menunjukkan akumulasi partai politik asal caleg pelaku politik uang yang disebarkan angket penelitian. No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total
23
Partai PAN PDIP GOLKAR DEMOKRAT PKS PBB NASDEM HANURA GERINDRA PPP PKB
Ibid, hl. 190
Jumlah 101 83 64 58 23 17 14 14 11 9 8 402
Dari tabel tersebut tampak jelas bahwa Partai Amanat Nasional (PAN) adalah partai asal caleg pelaku politik uang terbanyak. Disusul oleh partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Bulan Bintang (PBB), partai Nasional Demokrat (Nasdem), Hati Nurani Rakyat (Hanura), GERINDRA, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Adapun uang ataupun barang yang diberikan caleg kepada konstituen sangat bervariasi mulai dari uang Rp.50.000 diakui diterima oleh sebanyak 90 responden, uang Rp. 100.000 sebanyak 58 responden, uang Rp. 150.000 sebanyak 10 orang, uang Rp 200.000 sebanyak 7 orang, uang Rp. 300.000, uang Rp 450.000, dan uang Rp. 500.000 masing-masing satu orang.24 Selain memberikan uang, caleg ternyata memberikan juga barang yang beragam kepada konstituen mulai dari perlengkapan ibadah sampai kaos olah raga. Peralatan ibadah seperti sarung diakui diterima oleh responden sebanyak 35 orang, jilbab diterima oleh 55 orang, peci diterima oleh 32 orang, sajadah diterima oleh 2 orang, seragam bola diterima oleh 15 responden, baju partai diterima oleh 4 responden, dan sebuah payung.25 Pemberian uang maupun barang kepada peserta pemilu adalah kegiatan melawan hukum karena sudah dijelaskan secara rinci dalam UU no 8 tahun 2012 pada Pasal 86 tentang larangan kampanye sebagai berikut: 26 (1) Pelaksana, peserta, dan petugas Kampanye Pemilu dilarang: a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain; d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat; e. mengganggu ketertiban umum; f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain; g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu; h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu. Melihat realitas di lapangan, calon anggota DPRD Kota Jambi jelas melanggar pasal tersebut pada ayat J seperti penjelasan di atas. Namun demikian, pelanggaran politik uang tidak banyak ditemukan oleh Panwaslu Kota Jambi. Bahkan tidak ada satupun kasus politik uang yang terselesaikan secara hukum. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Adi Susanto, S.Pd.I, anggota Panwaslu Kota Jambi Divisi Penanganan Pelanggaran hal ini terjadi karena beberapa faktor. Ia memaparkan bahwa kasus politik uang sangat sulit dibuktikan. Pertama; tidak terpenuhinya syarat pidana politik baik berupa barang bukti, si pemberi suap, maupun penerima suap. Kedua; kurangnya pengetahuan masyarakat tentang jangka waktu pengaduan kasus politik uang. Masyarakat seringkali sudah kadaluarsa melaporkan dugaan politik uang kepada Panwas Kota Jambi. Padahal dalam undang-undang, kasus politik uang hanya dapat diproses kurang dari 7 hari. Jika melebihi waktu tersebut dianggap tidak ada kasus. Ketiga; pelapor politik uang bukan individu atau konstituen tetapi lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang menurut undang-undang tidak diperbolehkan.27
24
Data angket penelitian Analisis data angket penelitian 26 UU No 8 Tahun 2012 27 Wawancara dengan Adi Susanto, S.Pd.I, anggota Panwas Kota Jambi pada Desember 2014 25
Bersumber dari penjelasan Panwas Kota Jambi di atas, maka terjawab pertanyaan mengapa kasus politik uang tidak ada yang terungkap dan dikenai sanksi pidana. Padahal kasus tersebut dilakukan secara terang-terangan baik pada saat kampanye, acara pengajian, maupun serangan fajar. Menurut kesimpulan Adi Susanto, perlu adanya perubahan regulasi terkait dengan politik uang. Ia bahkan berharap Panwas Kota Jambi diberikan kewenangan dan kekuatan memaksa agar dapat menangkap pelaku politik uang.28 Terdapat beberapa hambatan yang menyebabkan Panwas kesulitan menangkap kasus politik uang sebagaimana penjelasan Adi Susanto di atas. Lebih lanjut, hambatan itu ternyata juga dialami oleh Panwas di wilayah lain terutama pada pasal-pasal berikut ini: a. Adanya keterbatasan waktu yang sangat singkat, yaitu paling lambat 3 hari sejak tindak pidana Pemilu dilakukan laporan harus sudah diterima oleh Panwaslu Kabupaten/Kota), hal ini menjadikan Panwaslu Kabupaten/Kota kesulitan untuk mencari alat-alat bukti. b. Masyarakat yang mengetahui tindak pidana Pemilu ada yang tidak bersedia menjadi saksi, sementara saksi sebagai alat bukti minimal 2 (dua) orang. c. Keterbatasan personil yang hanya berjumlah 3 (tiga) orang setiap Kabupaten/Kota mengakibatkan sulitnya untuk menjangkau wilayah Kabupaten/Kota. d. Sebelum tindak pidana Pemilu di limpahkan kepada Penyidik Kepolisian, terlebih dahulu tindak pidana Pemilu tersebut di ekspos (gelar perkara) di dalam tiem sentra Penegakan hukum terpadu (Gakkumdu), sehingga anggota Panwaslu yang kurang berpengalaman menangani tindak pidana pemilu menjadi penghambat jalannya proses pemeriksaan selanjutnya. Adapun sanksi yang terdapat dalam undang-undang tentang politik uang dinilai masih sangat longgar dan tidak tegas. Sanksi tersebut tersurat pada pasal 90 UU Nomor 8 tahun 2012 sebagaimana di bawah ini: Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 yang dikenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa: a. pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari daftar calon tetap; atau b. pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih.
J. POLITIK UANG DALAM PERSPEKTIF ISLAM Dalam Islam, politik uang sangat dilarang oleh beberapa ulama. Bahkan ada yang menyamakan politik uang dengan risywah. Hal ini didasarkan kepada hadis Nabi berikut يعني الذي يمشي بينهمـا ( رواه أحمد, والرائش, لعن رسول هللا صلّى هللا عليه وسـلّم الراشى والمرتشى: وعن ثوبـان رضي هللا عنه قـال والبزا, والطبراني Artinya:”Rasulullah saw melaknat orang yang melakukan suap dan orang yang menerima suap serta orang yang menjadi perantara antara penyuap dan penerima suap.” (Hadits Riwayat Ahmad). Kata arrisywah berasal dari rasya-yarsyu yang dalam bahasa Arab memiliki beberapa makna sebagaimana dikompilasi oleh Abu al-Fadal Jamaluddin Muhammad bin Mukrim dalam kamus monumentalnya, Lisan al-Arab (IV:322- 323). Pendapat lain mengatakan bahwa arrisywah berasal dari kata ar-risyaau yang bermakna al-hablu, tali. Ar-risywah juga dimaknai sebagai alju’lu artinya hadiah. Ada juga yang memaknai ar-risywah sebagai al-wushlah ila haajah bilmushaana’ah, cara sampai pada satu keperluan dengan berbagai rekayasa.29 Beberapa ulama menyamakan politik uang dengan riswah karena unsur-unsur yang terdapat dalam ar-risywah ditemukan dalam tindakan politik uang. Unsur-unsur dimaksud mencakup adanya orang 28 29
2014
Ibid. Wawan Gunawan Abdul Hamid. “Politik uang itu Riswah” dalam muhammadiyah.or.id diakses desember
yang memberikan, sesuatu (ar-raasyii), adanya orang yang menerima sesuatu (almurtasyii), ada target yang diinginkan dari pemberian itu. Dengan demikian sebagaimana halnya ar-risywah praktik politik uang pun dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilaknat Allah dan Rasul-Nya. Persoalan politik uang harus dilihat dari segi unsur-unsur yang melingkupi. Dalam hal ini mengandung dua unsur. Pertama sebab, yakni ada maksud dan tujuan untuk mempengaruhi aspirasi dan pandangan politik seseorang. Unsur yang kedua akibat, yakni akibat dari tindakan pemberian uang atau barang tertentu. Jika demikian adanya maka mempengaruhi massa pada saat pemilu sama dengan Rishwah, karena politik uang secara umum sering dinilai dengan uang bujuk atau uang suap atau sogok. Dengan mengaitkan penelusuran politik uang dan mengidentifikasikanya dengan Rishwah, maka pengertian Rishwah menurut tinjauan fiqih seperti kata ulama adalah :30 ّ الرشوة مـا يعطى البطال أو الحـقاق الباطل, حق Yang artinya Rishwah adalah : Sesuatu yang diberikan guna membatalkan yang benar atau membenarkan yang salah. Sedangkan definisi Rishwah seperti yang dikatan oleh Al-Fayyumi adalah: أو يحمله على مـايريد, الرشوة مايعطيه الشخص للحـاكم أو غيره ليحكم له Artinya: Rishwah adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang kepada hakim atau yang lainya agar memberi hukum menurut kehendak orang yang memberikan sesuatu itu.. Para ahli fiqih telah membahas masalah ini dan muncul beragam Qaul (pendapat) Pertama: Mengatakan Haram dalam kondisi apapun. Landasan yang dipakai oleh kelompok ini adalah keumuman makna dan dalalah hadith yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW melaknat orang orang yang memberi suap, penerima suap, sekaligus broker suap yang menjadi penghubung antara keduanya. Pelaku politik uang/penyuap dianggap berdosa karena telah membantu perbuatan haram dan ia pun harus dikenai hukum sesuai dengan kebijakan hakim. Kedua : Boleh jika memang dalam keadaan darurat pendapat ini mengacu pada kaidah syara’ yang mengatakan : الضـرورة تبيح الحضـورات Artinya: Keadaan darurat memperbolehkan hal-hal yang terlarang Menurut mereka jika memang sesorang memiliki hak yang terbengkalai atau kemaslahatan yang tertunda, dan tidak akan dapat memperolehnya ataupun merealisasikan kemaslahatan tersebut kecuali dengan melakukan Rishwah, maka dalam situasi demikian si penyuap tidak berdosa namun dosanya dibebankan sepenuhnya kepada si penerima suap. Menurut observasi penulis, dalam konteks politik uang justru caleg yang tidak menjanjikan apapun kepada konstituen sering tidak terpilih. Dengan demikian masa kampanye dapat disamakan dengan kondisi darurat sehingga diperbolehkan untuk memberikan hadiah kepada konstituen. Namun dengan catatan bahwa ketika seorang caleg mendapatkan suara terbanyak, maka ia harus bekerja maksimal untuk kemaslahatan umat, bukan memperkaya diri sendiri ataupun segolongan tertentu. Caleg tersebut pun harus mampu mewujudkan visi misi yang disampaiakan saat kampanye sebagai wujud kontrak politik antara dirinya dengan rakyat maupun konstituen. Allah SWT dalam Al-Quran menyinggung praktek Rishwah pada sejumlah ayat diantaranya: 30
H Muhammad Saifullah. “Politik uang Dalam Kacamata Islam” dalam onniesandi wordpress.com diakses desember 2014
ّ يـا أيهـا الذين أمنو ال تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل اال أن تكون تجـارة أن تراض منكم وال تقتلوا أنفسكم. ان هللا كان بكم رحيمـا Artinya : Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu sekalian memakan harta sebagian diantara kamu dengan bathil, kecuali itu adalah tijarah yang telah disepakati bersama, dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri sesungguhnya Allah sangat menyayangimu. Berdasarkan hadis maupun Al-Quran, maka Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa haram atas hukum politik uang dan politik transaksional seperti diungkapkan oleh ketua MUI, Din Syamsuddin dalam konferensi pers di gedung MUI Pusat pada 19 Maret 2014. “Yang namanya politik uang, serangan fajar, serangan Dhuha, serangan tengah malam, serta politik transasksional "Wani Piro" yang terjadi selama ini jelas melanggar ketentuan agama” ujar ketua MUI tersebut.31 Lebih lanjut, ia menambahkan agar tidak memilih pemimpin yang tidak bersih. "Calon-calon legislatif yang melakukan tindakan suapmenyuap itu, termasuk money politic dan politik transaksional, janganlah dipilih lagi oleh rakyat," Dampak politik transaksional adalah pemerintahan yang korup. Bukan rahasia lagi, calon anggota DPRD seringkali mencoba mengembalikan modal awal ratusan juta bahkan miliaran rupiah yang dihabiskan pada masa kampanye dengan cara korupsi anggaran. Sehingga korupsi menjadi praktek yang lumrah yang disebut oleh Edward Shills sebagai pengetahuan diam-diam (tacit knowledge) yang menggerakkan kesadaran kolektif masyarakat sehingga susah diberantas.32
K. KESIMPULAN Dalam pemilu anggota legislative Kota Jambi, berdasarkan angket yang disebarkan kepada responden di delapan kecamatan kota Jambi ditemukan sejumlah kasus politik uang yang dilakukan oleh caleg dari peserta pemilu. Partai Amanat Nasional adalah partai asal caleg pelaku politik uang terbanyak dari kontestan pemilu. Disusul di peringkat dua PDIP, kemudian Golkar, Demokrat, PKS, PBB, Nasdem, Hanura, Gerindra, PPP, dan PKB. Adapun uang ataupun barang yang diberikan caleg kepada konstituen sangat bervariasi mulai dari uang Rp.50.000 diakui diterima oleh sebanyak 90 responden, uang Rp. 100.000 sebanyak 58 responden, uang Rp. 150.000 sebanyak 10 orang, uang Rp 200.000 sebanyak 7 orang, uang Rp. 300.000, uang Rp 450.000, dan uang Rp. 500.000 masing-masing satu orang.33 Selain memberikan uang, caleg ternyata memberikan juga barang yang beragam kepada konstituen mulai dari perlengkapan ibadah sampai kaos olah raga. Peralatan ibadah seperti sarung diakui diterima oleh responden sebanyak 35 orang, jilbab diterima oleh 55 orang, peci diterima oleh 32 orang, sajadah diterima oleh 2 orang, seragam bola diterima oleh 15 responden, baju partai diterima oleh 4 responden, dan sebuah payung.34 Dari perspektif Islam, politik uang disamakan dengan riswah atau kasus suap yang sangat dilaknat oleh Allah SWT dan rasulNya. Berdasarkan hadis maupun Al-Quran, maka Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa haram atas hukum politik uang dan politik transaksional seperti diungkapkan oleh ketua MUI, Din Syamsuddin dalam konferensi pers di gedung MUI Pusat pada 19 Maret 2014. Namun jika melihat realitas di lapangan, dalil keagamaan maupun fatwa MUI tidak mampu memberikan kontribusi positif munculnya perilaku politik yang bersih. Baik calon anggota legislative Kota Jambi maupun konstituen menafikan dogma politik uang tersebut. Walaupun sesungguhnya undang31
www.republika.co.id diakses desember 2014 Masdar Hilmy. Islam Profetik: Substansi Nilai-Nilai Agama dalam Ruang Publik. (Yogyakarta: Kanisius, 2003), hlm. 3. 32
33 34
Data angket penelitian Analisis data angket penelitian
undang pemilu juga mengkategorikannya sebagai larangan dalam pemilu. Maka menjadi tugas penyelenggara pemilu maupun akademisi untuk mengkampanyekan politik bersih dan santun tanpa perilaku transaksional agar terwujud good and clean government.
DAFTAR PUSTAKA All-about-theory.com diakses Desember 2014 Amzulian Rivai. Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah. Jakarta: Ghalia, 2003 David Marsh & Gerry Stroker. Teori dan Metode Dalam Ilmu Politik. Terj. Helmi Mahadi dan Shohifullah. Bandung: Nusa Media, 2012 Edward Aspinall dan Mada Sukmajati. Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislative 2014. Yogyakarta: PolGov, 2015 -----------------. “Indonesian Politics in 2014:Democracy’s Close Call” dalam jurnal Bulletin of Indonesian Economic Studies. -----------------.“WHEN BROKERS BETRAY: Clientelism, Social Networks, and Electoral Politics in Indonesia” dalam jurnal Critical Asian Studies 46:4 tahun 2014. George Ritzer dan Douglas J.Goodman. Teori Sosiologi Modern. Terj. Ali Mandan. Jakarta: Prenada Media, 2004. H Muhammad Saifullah. “Politik uang Dalam Kacamata Islam” dalam onniesandi wordpress.com diakses desember 2014 Juliansyah Noor. Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah. Jakarta: Kencana, 2011. Masdar Hilmy. Islam Profetik: Substansi Nilai-Nilai Agama dalam Ruang Publik. Yogyakarta: Kanisius, 2003 Nankyung Choi. “Local Election and Democracy in Indonesia The Riau Archipelago” dalam Journal of Contemporary Asian vol 37 No 3 August 2007 halaman 326-345. Sugiono, Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta, 2006 Sugiyono. Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, R&D).Bandung: Alfabeta, 2013. Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta, 2002. Toni Andrianus Pito, Efriza, Kemal Fasya. Mengenal Teori-Teori Politik: Dari Sistem Politik Sampai Korupsi. Bandung: Nuansa Cendekia, 2013. Uma Sekaran, Metodologi Penelitian Untuk Bisnis. Jakarta: Salemba, 2006. http://coretanpenasyadza.blogspot.com/2012/05/analisis-teori-philosophy-of-money.html http://kpu-jambikota.go.id/node/87 diakses 18 Mei 2013 Kbbi.web.id UU No 8 Tahun 2012 UU Nomor 8 Tahun 2014 Wawan Gunawan Abdul Hamid. “Politik uang itu Riswah” dalam muhammadiyah.or.id www. Nasionalkompas.com www.antikorupsi.org www.Hokumonline.com www.republika.co.id
CV Penulis Nama NIP NPWP TTL Jenis Kelamin Alamat Pangkat/Gol Jabatan Unit Kerja
: Ulya Fuhaidah, S.Hum, MSI : 198208142011012006 : 16.105.798.9.331.000 : Wonosobo, 14 Agustus 1982 : Perempuan : JLn TP Sriwijaya No 46 B RT 03 Rawasari Kotabaru Jambi : Asisten Ahli(Penata Muda TK I/IIIb) : Dosen Ilmu Pemerintahan : Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifudin Jambi
PENDIDIKAN: S1 : Sejarah dan Peradaban Islam IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta lulus 2004 S2 : Studi Politik dan Pemerintahan Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta lulus 2006 PENELITIAN 1. 2. 3. 4. 5.
“Menatap Masa Depan Palestina” jurnal JPP IAIN Sunan Ampel Juni volume 1 2013 Demokrasi Kampus (Studi Pemilihan Umum Mahasiswa IAIN STS Jambi) Tahun 2013 Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Walikota Jambi Tahun 2013 Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Walikota Jambi 2008-2014 Jambi Tahun 2013 Respon Masyarakat Jambi Terhadap Politik Uang Dalam Pemilihan Legislatif Kota Jambi Tahun 2014
PELATIHAN 1. 2. 3. 4. 5.
Auditor Mutu Internal Tuv Reinland-IAIN STS Jambi 2015 Workshop Metodologi Penelitian Sosial STISIP NH Jambi Tahun 2015 Lokakarya BKD Online IAIN STS Jambi Tahun 2015 Workshop e-Learning dosen IAIN STS Jambi 2015 Sosialisasi Kurikulum KKNI IAIN STS Jambi 2015
