POLITIK FEMINISME DALAM PARTAI SOSIAL DEMOKRAT JEPANG DI BAWAH KEPEMIMPINAN TAKAKO DOI MAKALAH NON-SEMINAR

UNIVERSITAS INDONESIA

POLITIK FEMINISME DALAM PARTAI SOSIAL DEMOKRAT JEPANG DI BAWAH KEPEMIMPINAN TAKAKO DOI

MAKALAH NON-SEMINAR

SILVY DEVARA LUBIS 1006715111

FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA PROGRAM STUDI JEPANG

DEPOK JANUARI 2014

1 Politik feminisme ..., Silvy Devara Lubis, FIB UI, 2014




Politik Feminisme dalam Partai Sosial Demokrat Jepang Di bawah kepemimpinan Takako Doi

Silvy Devara Lubis

Department of Japanese Literature, Faculty of Humanities, University of Indonesia, Kampus UI, Depok, West Java, 16424, Indonesia

Email: [email protected]

Abstrak Takako Doi merupakan figur perempuan yang berhasil mendapatkan perhatian khusus di dalam dunia perpolitikan Jepang yang mana kebijakan-kebijakan politiknya sangat berbasis kepada budaya patrilineal dan hierarkisme. Doi berhasil mendapatkan predikat penting dalam dunia politik Jepang dengan memihakkan dirinya di bawah nama Partai Sosial Demokrat Jepang (PSDJ) untuk merealisasikan cita-citanya dalam kebebasan kaum perempuan dan persamaan hak di masyarakat Jepang. Dalam artikel ini penulis akan menganalisa politik-politik feminisme dari Takako Doi ketika ia menjabat sebagai pemimpin Partai Sosial Demokrat Jepang (PSDJ). Dalam hal ini penulis akan menggunakan metodologi penulisan deskriptif untuk mengungkapkan kebijakan-kebijakan politik Partai Sosial Demokrat Jepang (PSDJ) di bawah kepemimpinan Takako Doi. Berdasarkan metode penulisan tersebut, artikel ini akan mengungkapkan lebih jelas lagi mengenai perkembangan Doi sebagai politikus feminisme, isu-isu feminisme yang dikampanyekan serta yang diimpikan oleh Takako Doi dan penerapan kebijakan-kebijakan politik feminisme Doi ke dalam masyarakat Jepang.

The Feminist Politics in the Social Democratic Party of Japan under Takako Doi’s leadership

Abstract Doi Takako is a female figure who managed to get special attention in the world of Japanese politics where Japan’s political policies based on the culture which is tremendously patriarchal and hierarchical. Doi successfully achieved important predicate in the world of Japanese politics with incorporate herself under the Social Democratic Party of Japan (SDPJ) to objectify her ideals of freedom and equality of women in Japanese society. In this article, the author will analyze the feminist politics of Doi Takako when she served as leader of the Social Democratic Party of Japan (SDPJ). In this case, the author will use the methodology of descriptive writing to express political SDPJ under the leadership of Doi Takako. Based on that method, this article will reveal more details on the development of Doi as a feminist poltician, the feminist issues which she has campaigned and envisioned, also implementation of Doi’s feminist politics policies towards Japanese society.

Keywords : feminism, party, politic, SDPJ, Takako


I.

Pendahuluan

Penulisan ini akan membahas mengenai Politik Feminisme yang dibawa oleh Takako Doi pada Partai Sosial Demokrat Jepang. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai hal tersebut, penulis akan menjelaskan secara singkat mengenai Feminisme secara teoritis, serta memaparkan definisi Feminisme dari salah seorang tokoh feminis. Feminisme dapat dikatakan sebagai sebuah ideologi yang berusaha melakukan pembongkaran sistem patriarki, mencari akar atau penyebab ketertindasan perempuan serta mencari pembebasannya. Berikut ini adalah pernyataan dari teori feminisme : Secara etimologis, Feminisme berasal dari kata femme, yang berarti perempuan (tunggal) yang berjuang untuk memperjuangkan hak-hak kaum perempuan (jamak), sebagai kelas sosial. Dalam hubungan ini perlu dibedakan antara male dan female (sebagai aspek perbedaan psikologis kultural). Dengan kalimat lain, male-female mengacu pada seks, sedangkan masculine-feminine mengacu pada jenis kelamin atau gender, sebagai he dan she (shelden, 1986). Jadi, tujuan feminis adalah keseimbangan, interelasi gender. Dalam pengertian yang luas, feminis adalah gerakan kaum perempuan untuk menolak segala sesuatu yang dimarginalisasikan, disubordinasikan, dan direndahkan oleh kebudayaan dominan, baik dalam politik dan ekonomi maupun kehidupan sosial pada umumnya (Ratna, 184). Dalam penulisan ini, sebagaimana yang telah dicantumkan pada judul penulisan, tokoh feminisme yang akan dibahas lebih dalam adalah Takako Doi, yakni salah seorang tokoh pejuang hak perempuan di Jepang dalam dunia politik yang sangat populer hingga mendunia. Dalam pengantar penulisan ini akan diperkenalkan secara singkat mengenai Takako Doi. Ia adalah seorang perempuan kelahiran Kobe, 30 November 1928, yang berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja. Takako Doi bersekolah di sekolah dasar Suma dan kemudian melanjutkan pendidikannya ke sekolah menengah pertama khusus perempuan di Kobe. Dari hal ini sudah dapat terlihat sisi feminisme dari Takako Doi. Ditambah lagi ia melanjutkan pendidikannya ke jenjang universitas dengan memilih universitas swasta khusus perempuan di Kyoto. Namun, setelah dua tahun belajar di universitas khusus perempuan tersebut, pada tahun 1949 ia dipindahkan ke sekolah hukum yang bernama Universitas Doshisha. Setelah menyelesaikan pendidikan sarjananya, ia melanjutkan pendidikan jenjang pasca sarjana di universitas yang sama dengan mengambil program studi spesialis hukum konstitusi. Kemudian, pada tahun 1956, tepatnya saat Doi berusia 27 tahun, ia berprofesi sebagai dosen di Universitas Doshisha dengan mengajar mengenai hukum konstitusi. Tidak hanya mengajar di Universitas Doshisha, Doi juga mengajar di universitas lainnya seperti Universitas Kwansei (tahun 1963) dan 6 Politik feminisme ..., Silvy Devara Lubis, FIB UI, 2014

Universitasi khusus perempuan Showa (tahun 1968). Selama periode tersebut, Doi menjadi aktif dalam berbagai organisasi bidang sosial politik. Ia juga menjabat sebagai sekretaris umum dari kedua Institut Penelitian Konstitusi (Constitutional Research Institute), yakni sebuah lembaga akademis yang dibentuk oleh Tabata 1 dan cabang prefektur dari Koalisi Nasional untuk membela Konstitusi. Doi juga menjabat di beberapa badan lembaga publik lokal, seperti Kobe City’s Personnel Commission dan Komisi Keamanan Sosial dan Dewan Buruh Kota Amagasaki. Pada tahun 1969, atas permintaan dari pemimpin Partai Sosialis Jepang (PSJ) serta saran yang diberikan oleh mentornya yang bernama Tabata, Doi akhirnya berkoalisi dan bergabung dalam PSJ. Ini adalah pertama kalinya Doi secara resmi bergabung dengan sebuah partai ternama di Jepang. Di sinilah ia berhasil menjadi seorang politikus perempuan Jepang dan untuk pertama kalinya menjadi perempuan pertama yang memimpin partai politik dalam sejarah Jepang pada tahun 1986, sebagai ketua Divisi Kebijakan Sentral Partai Sosialis Jepang (PSJ). Tujuan utama beliau adalah untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan di Jepang, khususnya dalam dunia politik. Tujuan lainnya adalah untuk menyetarakan posisi atau kedudukan antara lelaki dan perempuan di Negeri Sakura tersebut. Sekilas informasi mengenai kedudukan perempuan di Jepang, negara yang mengagungkan patriarkal 2 . Derajat perempuan di Jepang berada pada kedudukan yang rendah. Peranan perempuan di Jepang dinilai hanya sebatas good wives dan wise mothers. Jepang memiliki sistem politik yang sangat ketat mengenai gender. Namun tidak bagi Doi. Ia membuat gebrakan dalam sejarah dunia politik di Jepang dengan cara masuk dan berkoalisi dengan salah satu partai ternama di Jepang. Tujuannya adalah untuk mengubah sistem perpolitikan di Jepang. Dua peristiwa sejarah yang telah dilakarkan oleh Takako Doi sepanjang kariernya dalam dunia politik, antara lain adalah menjadi perempuan pertama yang memimpin partai politik Jepang, yakni Partai Sosialis Jepang (PSJ) yang kemudian berganti nama menjadi Partai Sosial Demokrat Jepang (PSDJ) pada awal tahun 1996 3 , serta membuat partai tersebut Profesor Tabata Shinobu adalah salah besar dari Universitas Doshisha yang mendidik serta menjadi mentor Takako Doi dalam bidang Hukum Konstitusi. 2 Patriarkal : Sistem kekeluargaan yang mana keturunan ditarik dari garis laki-laki. 3 Yagi Kiichiro, 2013, Social Democracy and Liberarism in the 20th Century Japan, [pdf], (http://lex.juris.hokudai.ac.jp/global-g/paper/1-13.pdf), Diakses pada tanggal 30 November 2013. 1


menjadi partai yang dinilai sangat bertolak belakang dengan ketetapan pemerintah Jepang, yaitu tidak seperti halnya Partai Liberal Demokrat (PLD) 4 . Dalam masa kedudukannya di partai tersebut, Takako Doi telah menjadi presiden partai yang ke-105, yakni pada periode 1986 hingga 1991 di mana partai masih bernamakan Partai Sosialis Jepang dan menjadi pemimpin yang ke-14 serta kemudian mengubah nama partai menjadi Partai Sosial Demokrat Jepang (PSDJ) pada periode 1996-2003. Salah satu politik feminisme yang menarik dari Takako Doi adalah sikapnya yang netral. Meskipun ia merupakan anggota dari Sosialis Internasional yang dibentuk oleh partai sosialis Barat, akan tetapi Doi tetap berhubungan baik dengan hampir dari seluruh partai hegemoni dari blok mantan komunis (hegemonic parties of former communist blocks)6. Hal inilah yang membuat Takako Doi menjadi terkenal dengan sebutan “peace-keeping powers”. Selain itu, Doi juga merupakan perempuan pertama yang menjadi juru bicara Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu dewan yang berkedudukan paling tinggi dalam sistem bikameral7 Jepang. Oleh karena keaktifannya yang dinamis secara terus-menerus dalam dunia perpolitikan Jepang membuat Takako Doi dianggap sebagai ahli politik perempuan di Jepang pada abad ke-20. Terbukti dalam sebuah pemaparan yang dilakukan oleh salah satu Profesor dari Japanese Red Cross University, J. Sean Curtin yang dikutip oleh penulis dalam sebuah penulisan skripsi yang penulis baca sebagai referensi : “Stand out as the most important of the Twentieth Century-one of the most significant female figures of the last century.”8

Partai Liberal Demokrat (PLD) diketuai oleh Yoshihiko Noda. Berdiri sejak 8 Januari 1998. Merupakan salah satu partai politik di Jepang dan merupakan partai oposisi terbesar di Jepang. 5 Pada masa itu (1986-1991) bernamakan Partai Sosialis Jepang. Doi mulai memimpin pada tanggal 9 September 1986 setelah kepemimpinan Masashi Ishibashi. 6 Yagi Kiichiro, 2013, Social Democracy and Liberarism in the 20th Century Japan. [pdf], (http://lex.juris.hokudai.ac.jp/global-g/paper/1-13.pdf), Diakses pada tanggal 30 November 2013. 7 Bikameral adalah parlemen atau lembaga legislatif yang terdiri atas dua kamar. Maksudnya adalah sistem pemerintahan yang menggunakan dua kamar legislatif atau parlemen. Yaitu yang terbagi atas Majelis Tinggi dan Majelis Rendah. Majelis Tinggi dalam bahasa Jepang berarti Sangiin yang beranggotakan sekitar 242 orang yang merupakan warga negara Jepang dengan minimal berusia 30 tahun. Anggota Sangiin separuhnya dipilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu), dengan masa jabatan 6 tahun yang dipilih per tiga tahun. Sedangkan Majelis Rendah dalam bahasa Jepang berarti Shugiin di mana terdiri dari 480 anggota yang memiliki masa jabatan selama empat tahun dan dipilih langsung oleh rakyat, dapat dibubarkan masa jabatannya oleh Perdana Menteri. 8 J Sean Curtin, Women in Poltics: Japan’s First Female Lower House Speaker Bow out of Frontline Politics, Glocom, 20 November 2003. http://www.glocom.org/. 4


Takako Doi mendapat julukan sebagai Margaret Thatcher 9 Jepang atas kelantangan dan keberaniannya dalam menyuarakan ketidakpuasan terhadap apa yang dilakukan oleh partai politik Jepang. Tidak hanya itu, Sean juga menjelaskan bahwa, Doi merupakan pembuka jalan kepada perempuan untuk memimpin partai politik di Jepang. Hal tersebut telah membuat Doi terkenal dengan istilah “Madonna Boom” hingga meluas ke seluruh dunia.

II. Metode Penulisan Setelah menjelaskan secara ringkas mengenai Takako Doi pada bagian pendahuluan, penulis akan menuliskan mengenai metodologi penulisan artikel ini. Penulisan ini bersifat implikasi teoritis 10 , yakni dengan melalui beberapa proses seperti menentukan masalah penelitian dengan bersumber pada teori, membuat rancangan penelitian, mengumpulkan data, menganalisa data dan menarik kesimpulan. Masalah penelitian yang akan dibahas pada penulisan ini, yaitu “Politik Feminisme dalam Partai Sosial Demokrat Jepang Di bawah kepemimpinan Takako Doi”. Maksudnya adalah meneliti politik feminisme yang seperti apa yang dibawa oleh Takako Doi dalam PSDJ hingga dapat menggebrak dunia perpolitikan Jepang. Karena penulisan ini ditinjau dari segi sejarah, oleh karenanya akan ditulis dengan sistem penulisan deskripsi 11 dengan tujuan untuk membantu pembaca agar dapat memahami bagaimana strategi feminisme Takako Doi dalam dunia perpolitikan di Jepang hingga dapat mengikutsertakan peranan perempuan dalam politik. Teori yang akan digunakan pada penulisan artikel ini adalah teori mengenai feminisme yang dikemukakan oleh Homby dalam Heldianto (2004:32) yang isinya adalah : Feminisme adalah suatu perjuangan untuk memperoleh pengakuan dari tuntunantuntunan perempuan demi keadilan (hukum, politik, dsb) dengan posisi sederajat dengan laki-laki. Dari pernyataan teori di atas, penulis akan menelaah kebijakan yang diangkat oleh Takako Doi hingga dapat menggebrak sejarah dunia perpolitikan Jepang. Dengan mengacu pada teori

Margaret Thatcher adalah seorang perempuan yang untuk pertama kalinya menjadi Perdana Menteri di Inggris. 10 Implikasi teoritis adalah kesimpulan-kesimpulan yang berkaitan dengan teori-teori. 11 Deskripsi adalah tulisan yang berusaha menggambarkan bentuk obyek pengamatan : rupanya, sifatnya, rasanya, atau coraknya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 9


tersebut pula, banyak perempuan Jepang yang merasa bahwa mereka memiliki hak yang sama dengan laki-laki baik dalam bidang sosial, politik, maupun ekonomi. Oleh karenanya akan menimbulkan jawaban dari masalah penelitian ini, yakni : “Kebijakan politik feminisme seperti apakah yang dibawa dan diterapkan oleh Takako Doi terhadap PSDJ yang dapat membuatnya menjadi pemimpin perempuan pertama dalam partai tersebut dan membuat Doi mendapatkan kepopuleran hingga seluruh dunia?”. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dokumen. Alasan penulis memilih metode ini adalah karena cukup mudah untuk memperoleh data-data yang bersangkutan dengan bahasan yang akan diteliti dan ditulis. Data-data ini tentu saja bersifat dokumen primer.

III. Analisis Takako Doi: Politik Feminisme Takako Doi (土井たか子), lahir 30 November 1928, adalah seorang politikus perempuan di Jepang. Doi dilahirkan di prefektur Hyogo dan lulus dari Fakultas Hukum Universitas Doshisha. Doi terpilih menjadi anggota Diet (Parlemen) Jepang pada tahun 1969 mewakili distrik 2, Hyogo. Ia melewati 10 tahun pertama dalam masa jabatannya tanpa peranan yang menonjol, namun pada tahun 1980, ia menjadi terkenal karena sikapnya yang sangat kritis terhadap perlakuan pemerintah Jepang yang tidak seimbang terhadap kaum perempuan, khususnya menyangkut gelar ekonomi keluarga yang hanya diberikan kepada perempuan dan UndangUndang pendaftaran keluarga yang didominasi oleh laki-laki saja. Di sinilah Doi menekan Diet untuk menandatangani Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan di Jepang pada tahun 1985. Takako Doi menjadi Wakil Menteri dari PSJ pada tahun 1984 dan menjadi perempuan pertama yang memimpin partai politik dalam sejarah Jepang pada tahun 1986. Lalu, ia mengundurkan diri pada tahun 1991, namun kembali memimpin PSJ yang kemudian berganti nama menjadi PSDJ pada tahun 1996. Tindakan utamanya sebagai pemimpin partai adalah mengubah nama PSJ menjadi Partai Sosial Demokrat (PSD) pada awal tahun 1996. Doi membuat partainya menjadi lebih moderat 10 Politik feminisme ..., Silvy Devara Lubis, FIB UI, 2014

dengan menambahkan nama "Demokrat" kepada ciri "Sosialisme" partai tersebut. Doi menyatakan bahwa ia ingin mementuk partai yang lebih moderat dan melibatkan lebih banyak perempuan ke dalam dunia politik. Tujuan tersebut ternyata lebih diprioritaskan olehnya. Di bawah kepemimpinan Doi, PSDJ dikampanyekan dengan slogan “perempuan memiliki peranan memimpin dalam merubah Jepang12”. Doi telah mendefinisikan ulang mengenai isuisu politik di Jepang dengan menegaskan bahwa ada hubungan langsung antara politik dengan kehidupan sehari-hari (Linda L. Johnson, 1992). Takako Doi juga memperluas kepemimpinannya di luar PSDJ yakni menyatukan dirinya dengan kaum non-partisan, grass-roots

13

, serta dengan organisasi politik yang

mempromosikan isu-isu perdamaian dan lingkungan. Sebagai pembela hak-hak perempuan, Doi menentang standar ganda tradisional dalam moralitas dan praktek-praktek diskriminatif yang terkait dengan lembaga patriarkal dan keturunan patrilineal. Bekerja sama dengan Asosiasi Perempuan Asia, Doi telah memimpin upaya untuk mempublikasikan tindakan lelaki Jepang yang dikenal dengan istilah "sex tours 14 ”. Oleh karena hal tersebut, Doi menekankan bahwa nilai-nilai patriarki tertempa hubungan antara perempuan Jepang dan Asia Tenggara, keduanya menjadi korban pelecehan. Sebagai juru bicara untuk organisasi perempuan yang menentang sistem keluarga tradisional Jepang, Doi telah bersifat kritis terhadap peran kaisar di Jepang kontemporer. Terlihat jelas dalam pemaparannya yang dikutip oleh penulis dalam sebuah jurnal : “The imperial system is based on patrilineal descent,” she has observed, “which is inconsistent with the equal rights provision of the constitution. The spirit of the constitution prohibits discrimination” (Linda L. Johnson: Doi, 1987c, p.69). Dari kutipan di atas, dapat diketahui bahwa Doi telah mengamati sistem kekaisaran di Jepang yang didasarkan pada keturunan patrilineal, yaitu kedudukan lelaki jauh lebih tinggi dibandingkan perempuan. Menurut Doi, hal ini sama sekali tidak konsisten dengan pemberian hak-hak yang sama dari konstitusi, dan ini ia sanggap inkonstitusional. Berikut ini adalah kebijakan-kebijakan politik feminisme yang dibawa oleh Takako Doi dalam PSDJ. Shakaito mondai kenkyukai, 1989. Grass-roots : melibatkan masyarakat umum sebagai kelompok politik dan ekonomi. 14 Sex tours adalah istilah bagi laki-laki di Jepang yang “menyewa” wanita tuna susila yang tidak berasal dari Jepang, melainkan berasal dari negara lain, khususnya negara-negara di Asia Tenggara yang mana memiliki nilai mata uang lebih rendah dibandingkan Jepang. 12 13


Politik Keadilan Ekonomi

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa Takako Doi menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara politik dengan kehidupan sehari-hari. Salah satu hal yang dimaksudkan Doi sebagai isu-isu yang paling mempengaruhi secara langsung kehidupan sehari-hari warga adalah ekonomi. Doi telah memperjuangkan politik keadilan ekonomi pada suatu waktu di mana Jepang telah mempertimbangkan ekonomi konsumen akan memburuk. Sebuah survei yang dilakukan oleh Kantor Perdana Menteri pada tahun 1986 menunjukkan bahwa jumlah orang Jepang yang merasa bahwa negara mereka bergerak dalam "arah yang buruk" meningkat dari 26% menjadi 35% pada tahun sebelumnya 15. Peka terhadap pemilih yang tampak frustrasi, pada tahun 1989, Doi telah mengambil kesempatan ini untuk menyalahkan kebijakan ekonomi yang dibuat oleh Partai Liberal Demokrat Jepang (PLDJ). Isu ekonomi yang paling bertolak belakang dengan ideologi feminisme Takako Doi ialah pengenaan pajak konsumsi tiga persen pada bulan April tahun 1989. Hal ini juga memicu kebencian para konsumen yang mayoritas adalah perempuan, khususnya ibu rumah tangga. Oposisi terhadap pajak ini telah sangat kuat di kalangan perempuan yang secara tradisional merupakan sebagai pemegang rekening keuangan rumah tangga dan shopper untuk keperluan rumah tangga. Konsisten dengan mereka yang melihat pajak sebagai sarana untuk merusak keuangan keluarga, Doi telah menekankan bahwa pajak konsumsi telah mempolitisasi perempuan, yang membuat hubungan antara kehidupan sehari-hari mereka dengan ranah publik politik16. Doi dan PSDJ telah menanggapi kemarahan pemilih perempuan dengan menjanjikan untuk mencabut pajak konsumsi dan mengganti pendapatan dengan membuat sistem pajak yang ada menjadi lebih adil. Hal tersebut termasuk menyesuaikan pajak properti, meninjau pajak perusahaan,

meningkatkan pajak keuntungan perusahaan, serta membatasi penggelapan

pajak. Bertolak belakang dengan Partai Liberal Demokrat (PLD) yang menganggap kebijakan kesehatan terhadap orangtua adalah termasuk ke dalam masalah personal, Doi dan PSDJ justru mendukung undang-undang yang dirancang untuk memberikan dukungan pendapatan dan perawatan kesehatan yang lebih baik untuk orang tua sebagai sarana menunjukkan 15 16

Dikutip dari jurnal Linda L. Johnson berdasarkan : Kanabayashi, 1987. Sawachi, Hisae. The Political awakening of women. Tokyo: Japan Quarterly. 1989.


tanggung jawab pemerintah untuk biaya pengobatan bagi orang tua. Secara spesifik, ia telah mengidentifikasi sebagai isu politik perempuan, karena yang merawat orang tua di Jepang hampir seluruhnya adalah perempuan. Dalam sebuah survei terbaru yang dilakukan oleh Kantor Perdana Menteri, 45% responden (baik perempuan maupun laki-laki) mengidentifikasi bahwa perawatan untuk orang tua adalah hambatan bagi partisipasi perempuan dalam angkatan kerja. Takako Doi berpendapat bahwa : “women spend three different live with elderly : the lives of their parents, their husbands, and themselves. Behind the world old age, the sighing of women is audible”(Linda L. Johnson: 1989, pp. 11-12) Dari pernyataan di atas, tampak sisi politik feminisme yang ditekankan oleh Takako Doi. Ia sangat membela perempuan dan menganggap perempuan Jepang terbebani akibat adanya kebijakan-kebijakan yang menurutnya mesti diperbaharui. Dewasa ini, 40% dari angkatan kerja Jepang adalah perempuan. Akan tetapi, survey membuktikan bahwa dalam dekade terakhir ini, dari persentase 40% tersebut, jumlah perempuan usia paruh baya dan perempuan menikah yang bekerja di luar rumah telah melampaui jumlah perempuan muda yang belum menikah yang berpartisipasi dalam dunia kerja. Selain itu, survei terbaru menunjukkan perempuan semakin merasa bahwa mereka adalah korban dari diskriminasi. Hasil survei yang dilakukan oleh Kantor Perdana Menteri pada tahun 1979, 1984 dan 1987 menunjukkan bahwa pada awal tahun 1980, proporsi perempuan yang membantah bahwa perempuan dan laki-laki memiliki status yang sama, meningkat dari 59,3% menjadi 77,5%. Selain itu, sebuah survei yang dilakukan sebuah surat kabar pada tahun 1986 menemukan bahwa lebih dari 80% perempuan mengeluh karena menjadi korban diskriminasi. Akibat adanya diskriminasi yang menonjol tersebut membuat pihak internasional menegur pemerintah Jepang dan mendesaknya untuk memberlakukan undang-undang yang bertujuan untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan. Kemudian akhirnya pemerintah Jepang membuat Equal Employment Opportunity Law (EEOL)17. Namun, meskipun EEOL telah disahkan secara resmi pada tahun 1985, peningkatan persepsi terhadap diskriminasi masih terlihat sangat mencolok. Sebenarnya, undang-undang ini hanya sekedar memberi Equal Employment Opportunity Law (EEOL) merupakan kebijakan pemerintah Jepang yang disahkan pada tahun 1985, akibat adanya dorongan internasional yang melihat besarnya persentase diskriminasi terhadap perempuan di Jepang. 17


keuntungan bagi perusahaan, yakni menyetarakan pekerja-pekerja perempuan dengan pekerjapekerja laki-laki. Dengan kata lain, perempuan juga diperbolehkan untuk bekerja selayaknya pekerja laki-laki, termasuk dalam segi pelatihan, perekrutan, posisi dan juga promosi18. Akan tetapi, tidak adanya penalty atau hukuman secara tegas bagi perusahaan yang melanggar aturan EEOL tersebut, membuat Doi dan PSDJ beroposisi terhadap undang-undang tersebut dan sekaligus menuntut serta mendukung untuk diadakannya revisi signifikan. Di sisi lain, kebijakan feminisme Doi melalui PSDJ untuk melindungi perempuan yang bekerja part-time. Adalah mendukung undang-undang yang melindungi pekerja-pekerja parttime tersebut. Undang-undang tersebut berisikan jaminan upah yang sama dengan pekerja full-time dan pelarangan terhadap praktek-praktek diskriminasi mengenai pemecatan, gaji cuti (salaried vacations), asuransi pengangguran (unemployment insurance), asuransi kesehatan dan pensiun bagi part-time workers. Pengesahan undang-undang ini secara signifikan akan mengubah praktik ketenagakerjaan dan hubungan tenaga kerja di Jepang, khususnya untuk kalangan perempuan.

Politik Perdamaian

Secara historis, telah terjadi hubungan antara feminisme dan pasifisme di Jepang, khususnya pada PSDJ, terutama telah dikaitkan dengan oposisi terhadap militerisasi dan persenjataan Jepang. Selama ratifikasi Perjanjian Keamanan Amerika Serikat dan Jepang (U.S.-Japan Security Treaty) pada tahun 1960, lebih dari 40 kelompok perempuan bergabung dengan organisasi-organisasi politik sayap kiri, serikat buruh dan kelompok mahasiswa untuk memprotes kehadiran pangkalan Amerika Serikat (AS) di tanah Jepang dan integrasi Jepang terhadap strategi militer AS 19 . Terinspirasi untuk mencalonkan dirinya agar dipilih lewat oposisinya terhadap perjanjian tersebut, Doi dan PSDJ mengadopsi posisi advokasi netralitas bersenjata. Partai Liberal Demokrat (PLD) telah berusaha untuk mengubah ketentuan pelestarian perdamaian dari konstitusi yang merupakan suatu tindakan yang ditentang oleh PSDJ.

18 Johnson, Linda L. The Feminist Politics of Takako Doi and The Social Democratic Party of Japan. USA: Pergamon Press Ltd.Vol. 15, No. 3. 1992. (pp.385-395). 19

Mackie, Vera. Feminist politics in Japan. New York : New Left Review. Januari 1988.


Di sisi lain, advokasi PLD dari peningkatan pengeluaran militer dan oposisi yang kuat dari Doi terhadap usulan mereka, telah kembali mengangkat ketertarikan publik dalam isu-isu yang berhubungan dengan pertahanan. Doi telah menuduh Perdana Menteri dan kabinetnya tidak menghormati ketentuan konstitusi perdamaian dan akan mengambil setiap kesempatan untuk membuat Jepang menjadi kekuatan militer yang lebih kuat. Dia telah menafsirkan konstitusi Jepang dengan melarang negara dari memiliki kekuatan militer atau masuk ke dalam perjanjian keamanan bersama20. Sebuah kelompok studi PSDJ juga dibentuk untuk pengembangan konsensus nasional mengenai isu-isu pertahanan yang akan mencakup penegakan satu persen sebagai harga maksimum terhadap anggaran pengeluaran pertahanan, melarang pembuatan atau kepemilikan senjata nuklir di Jepang, melarang semua ekspor senjata, serta penolakan untuk mengirim kekuatan militer bersenjata Jepang ke luar negeri. Doi dan PSDJ menegaskan kembali komitmen mereka terhadap politik perdamaian selama Perang Teluk. Pada saat tekanan Amerika Serikat yang membuat Perdana Menteri Kaifu dari PLD, mengusulkan warga sipil Jepang dan anggota Angkatan Pertahanan diri Jepang (personil militer) berpartisipasi dalam kekuatan multinasional penjaga perdamaian di Teluk Persia. Hal ini memicu serangkaian demonstrasi, termasuk demonstrasi massa di Tokyo yang melibatkan lebih dari 23.000 pengunjuk rasa. Doi mengatakan bahwa membuat perundangundangan itu berarti sama seperti membuang konstitusi 21 . Survei dari sebuah surat kabar menunjukkan bahwa hampir setengah dari populasi di Jepang menentang undang-undang tersebut, hingga pada pertengahan Oktober tahun 1990, Perdana Menteri Kaifu mencabut undang-undang ini. Pada bulan Januari tahun 1991, Doi pergi ke Irak untuk melanjutkan upaya mencari resolusi perdamaian demi Krisis Teluk. Ia menegaskan kembali ketentuan perdamaian dari konstitusi dan kebijakan pasifis dari PSDJ dalam pesan Tahun Barunya, yakni mengecam persenjataan Jepang dan menganjurkan pelarangan senjata nuklir di Jepang. Doi menyerukan Jepang untuk

Johnson, Linda L. The Feminist Politics of Takako Doi and The Social Democratic Party of Japan.(Mengambil kutipan dari : Doi, Takako. Nihon Koku Kempo to shakaito gako. Tokyo: Gekkan Shakaito. 1988). 21 Taylor and Francis Online, 2013, Doi Takako: A Japanese player of the Western game of dialogue— Doi's speech of September 17, 1987, [pdf],(http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/10646179209359767#preview), Diakses pada tanggal 25 April 2013. 20


menjadi "eksportir perdamaian" sebagai kontribusinya terhadap dunia. Doi mengklaim bahwa hal ini adalah cara tercepat untuk memenangkan kepercayaan dari pihak internasional.

Strategi Politik Feminisme Takako Doi untuk Restrukturasi PSDJ

Di PSDJ, Doi telah mempromosikan perubahan dalam partai yang selaras dengan prinsipprinsip yang mendukung kaum feminis dalam menolak pendekatan hirarkis22, birokratis23 dan kompetitif untuk pengorganisasian politik. Doi telah memulai transformasi PSDJ dari yang terpusat, organisasi hirarkis berdasarkan kelas sosial, desentralisasi, serta organisasi grassroots berdasarkan gender, menjadi pembuka jalan bagi para aktivis perempuan yang telah berpartisipasi dalam perumusan kebijakan untuk bergabung dalam partai. Pada akhirnya jumlah aktivis politik perempuan terus bertambah bahkan hingga banyak pula yang mencalonkan diri untuk menjabat di dunia politik.

Membangun Mayoritas Baru

Sejak didirikan, PSDJ telah terlihat sebagai partai oposisi yang berusaha untuk mempengaruhi undang-undang yang disahkan oleh dominasi PLD. Di bawah kepemimpinan Doi, partai ini telah membuat komitmen baru untuk menjadi partai mayoritas. Setelah pengangkatannya pun, sebagai ketua partai, Doi telah mengadopsi deklarasi kebijakannya yang secara signifikan mengganti tujuan partai, yakni membuat transisi dari partai yang berorientasi buruh kepada partai politik dengan berorientasi massa, pernyataan kebijakan ini mencerminkan sebuah perubahan dari Marxisme. Doi telah menganjurkan menggunakan istilah yang lebih inklusif, seperti "Shimin" yang berarti warga negara. Penggunaan istilah "Shimin" tidak hanya digunakan untuk warga negara Jepang yang bekerja di sebuah perusahaan, yang mana dalam prosesnya secara eksplisit juga mencakup perempuan, bahkan bagi mereka yang bekerja di dalam rumah. Istilah yang Hirarkis adalah suatu susunan hal (objek, nama, nilai, kategori, dan sebagainya) di mana hal-hal tersebut dikemukakan sebagai berada di ‘atas’, ‘bawah’, atau pada tingkat yang sama dengan yang lainnya. Atau maksudnya adalah sebuah kumpulan yang disusun. 23 Birokratis diartikan sebagai suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida, di mana lebih banyak orang berada di tingkat bawah dari pada tingkat atas, biasanya ditemui pada instansi yang sifatnya administratif maupun militer. 22


digunakan para politisi PSDJ untuk mengatasi pemilih bersifat penting sebagai isyarat komitmen partai demi mencapai mayoritas baru dengan bantuan perempuan. Dengan strategi kebijakan baru ini membuat Takako Doi dan PSDJ menjadi magnet bagi rakyat dan pemilih baru. Ia menjadi tokoh media yang populer. Melalui kedekatannya dengan wartawan media massa di Jepang, memungkinkan Takako Doi dapat menyampaikan visi dan misi yang memungkinkan dirinya mendapatkan pengakuan daripada pemilih yang tidak memiliki hubungan dengan PSDJ. Kebijakannya dalam membawa PSDJ menjadi partai politik yang berorientasi dari buruh membuat PSDJ mampu meraih suara signifikan dalam pemilu anggota parlemen Jepang.

IV. Kesimpulan Takako Doi merupakan pemimpin politik perempuan yang paling bersejarah dalam dunia politik Jepang. Di bawah kepimpinannya, PSDJ telah mencapai tahap kegemilangan. Semasa kepemimpinannya inilah, perubahan-perubahan besar terjadi, yakni pemberian layanan yang lebih adil kepada perempuan dalam segi politik. Doi bergabung dan menjadi pemimpin PSDJ pada tahun 1986. Politik feminisme yang dibawanya pada partai tersebut meliputi politik keadilan ekonomi dan yang paling terkenal adalah politik perdamaian. Strategi feminisme yang dilakukannya untuk menarik perhatian pemilih adalah dengan cara “merakyat”. Doi merubah PSDJ dari partai politik yang berorientasi pada buruh menjadi partai politik yang berorientasi pada massa. Karena upaya dan usaha yang dilakukan Doi, membuat peranan perempuan dalam dunia politik dapat diterima oleh kaum laki-laki. Dalam mengatasi adanya tindakan diskriminasi terhadap perempuan, upaya Doi sangat jelas. Hal ini terlihat ketika pemerintah mencanangkan sistem EEOL yang tidak berjalan dengan baik dan tetap membuat eksistensi diskriminasi terhadap perempuan di Jepang. Di sinilah Doi bergerak dengan mendesak pemerintah untuk merevisi isi dari EEOL dan meminta pemerintah untuk tetap melakukan upaya apapun demi menghapus diskriminasi terhadap perempuan. Figur dan sepak terjang dari Takako Doi sebagai perempuan memang telah mampu mengangkat kaum feminis Jepang ke dalam dunia politik. Sehingga apa yang dilakukan oleh Takako Doi banyak menyedot perhatian media. Seperti julukan yang kerap diberikan oleh 17 Politik feminisme ..., Silvy Devara Lubis, FIB UI, 2014

media terhadap Doi, yakni “Madonna Boom”. Julukan itu diberikan karena Doi merupakan inspirasi perempuan untuk memasuki dunia politik Jepang.

V. Daftar Referensi Books : Adamson, Margaret, etc. (1988). Feminist organizing for change: The contemporary women’s movement in Canada. Toronto: Oxford University press. Arima, Sumisato. (1987). Can a resolute woman save the socialist party?. Japan Quarterly. Cantor, Dorothy W. (1998). Women in power: Kiprah Wanita dalam Dunia Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Curtis, Gerald. (1988). The Japanese way of politics. New York: Columbia University Press. Doi, Takako. (1998, January). A study on Japan’s constitution and the socialist party. Tokyo: Gekkan shakaito. Gelb, Joyce. (1989). Feminism and politics: A comparative perspective. Brekeley: University of California Press. Ishii, Ryousuke. (1980). A history of political institutions in Japan. Tokyo: University of Tokyo Press. Ito, Shigeru. (1989, October). What is the Japan Socialist Party thinking about?. Shokun. Mackie, Vera. (1988). Feminist politics in Japan. New York: New Left Review. Morita, Minoru. (1988). Labor’s realignment and the Socialist Party. This Is. Okamura, Masu. (1983). Women’s status: Peranan wanita Jepang (Women in Politics). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Sawachi, Hisae. (1989, October). The political awakening of women. Japan Quarterly. Shinohara, Hajime. (1989, September). Is it possible to oppose the system?. Tokyo: Sekai.

Journal Article :

Johnson, Linda L. (1992). The Feminist Politics of Takako Doi and The Social Democratic Party of Japan. USA: Pergamon Press Ltd.Vol. 15, No. 3, 385-395.

Online Forums, Discussion Lists, or Newsgroups : 18 Politik feminisme ..., Silvy Devara Lubis, FIB UI, 2014

Answers. (17 Desember 2013). Takako Doi http://www.answers.com/topic/takako-doi.

[online].

Message

were

rely on

Carman, Marina. (14 Februari 2013). Politik Feminis Untuk Pembebasan [online]. Message were rely on http://indomarxist.tripod.com/00000001.html. Center For Strategic & International Studies. (13 Juli 2013). Strategy Insights and Bipartisan Policy Solution [pdf]. Message were rely on http://csis.org/files/publication/130711_Nakano_WomenInJapanesePolitics_JapanPlatfor m.pdf. Curtin, J Sean. (20 April 2013). Women in Poltics: Japan’s First Female Lower House Speaker Bow out of Frontline Politics [pdf]. Message were rely on http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/10646179209359767#preview. Japan Real Time: The Wallstreet Journal. (10 Desember 2013). Japan’s Growing Political Gender Gap [online]. Message were rely on http://blogs.wsj.com/japanrealtime/2012/12/20/japans-growing-political-gender-gap/. Khatulistiwa Muda. (2 Agustus 2013). Analisis Kritis Feminime Sosialis tentang Partisipasi Perempuan dalam Politik [online]. Message were rely on http://www.khatulistiwamuda.org/2012/11/analisis-kritis-feminisme-sosialis.html. Science Direct. (8 November 2013). Women's Studies International Forum [online]. Message were rely on http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/027753959290006H. Yagi Kiichiro. (30 November 2013). Social Democracy and Liberarism in the 20th Century Japan [pdf]. Message were rely on http://lex.juris.hokudai.ac.jp/global-g/paper/1-13.pdf.


POLITIK FEMINISME DALAM PARTAI SOSIAL DEMOKRAT JEPANG DI BAWAH KEPEMIMPINAN TAKAKO DOI MAKALAH NON-SEMINAR

Recommend Documents