Polisi Cecar Bima Arya 18 Pertanyaan. Pemerintah Tolak Dana Aspirasi

Surat Kabar Umum Pendiri nEDISI 101 n THN V n SENIN 29 JUNI - 12 JULI 2015

BERLIN SIAHAAN

1

Pemimpin Redaksi JENRI, SH

Informasi Aspirasi Rakyat nEDISI 101 n THN V n

E-mail: [email protected]

nHARGA: @Rp 3.500,Luar Jawa + Ongkos Kirim

HOTLINE PASANG IKLAN DAN PENGADUAN & REDAKSI 021-3190 2301 - 0813 1533 8511

SENIN 29 JUNI - 12 JULI 2015

Korupsi Payment Gateway

Polisi Cecar Bima Arya 18 Pertanyaan

METROPOLITAN POS, Jakarta Kasus dugaan tindak pidana korupsi pembuatan paspor secara elektronik atau payment gateway di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2014 terus didalami penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bareskrim Polri. Walikota Bogor, Bima Arya, pun turut diperiksa sebagai saksi atas kasus tersebut.

Kasus Korupsi Dahlan Iskan

Usai diperiksa selama kurang lebih 2 jam, Bima Arya mengaku dicecar 18 pertanyaan oleh penyidik. Ia memberikan keterangan terkait dengan video sosialisasi payment gateway. “Saya memberikan keterangan terkait dengan video sosialisasi sistem payment gateway,” kata Bima Arya saat dihubungi di Jakarta, Jumat (26/6).

Ia menjelaskan, pada 2014 lalu bersama Dino Pati Jalal, Hikmahanto Juwana, dan Bambang Harimurti, dirinya ikut berperan menjadi model dalam video sosialisasi tersebut. “Saya diminta untuk menjadi model dalam video sosialisasi program tersebut yang memBersambung Hal 15........ Korupsi Payment Gaterway

Buwas: Dia Inisiatornya

Komjen Budi Waseso METROPOLITAN POS, JAKARTA, Kabareskrim Komjen Budi Waseso menyatakan jika pihaknya menemukan alat bukti jika mantan Dirut PLN Dahlan Iskan adalah inisiator dalam dua kasus yang melibatkannya dan sedang digarap Bareskrim Polri. Yaitu dalam kasus pengadaan high speed diesel untuk PLN dimana Dahlan sudah sempat diperiksa sebagai saksi dan kasus cetak sawah fiktif. “Dugaan kita dari alat bukti surat hasil penyitaan kemarin, memang (perannya inisiator). Tapi kan kita gak bisa percaya begitu. Kita harus mintai keterangan beliau dan hubungannya dengan surat itu,” kata jenderal yang akrab disapa Buwas itu di Mabes Polri Jumat (26/6). Buwas melanjutkan bahwa meski surat yang ditandatangani Dahlan itu menyebutkan jika dia adalah yang menyuruh tindakan tersebut tapi polisi harus membuktikan sejauh mana

Bersambung Hal 15.......Kasus Korupsi Dahlan

Rugikan Negara Rp 11 miliar Total Nilai Proyek Rp 45 miliar

Intel Kejagung Tangkap Buron Kasus Korupsi di Surabaya METROPOLITAN POS, JAKARTA, Tim Intelijen Kejaksaan Agung (Kejagung) bersama dengan Tim Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur dan Kejati Nusa Tenggara Timur (NTT) berhasil menangkap seorang tersangka dari daftar pencarian orang (DPO). Buronan tersebut diduga melakukan tindak pidana korupsi pembangunan infrastruktur dermaga di pulau terpencil Kabupaten Alor. “Tersangka bernama Sugiarto Prayitno. Yang bersangkutan diduga melakukan tindak pidana korupsi pembangunan atau pengembangan infrastruktur transportasi laut atau dermaga di daerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten Alor provinsi NTT,” kata Kapuspenkum Kejagung, Tony Spontana di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat (26/6). Tony menyebutkan jika dalam kasus yang terjadi pada satker pengembangan daerah khusus Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal tahun anggaran 2014 ini, kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp 11 miliar dari total nilai proyek Rp 45 miliar. “Jumlah kerugian negara sebesar Rp 11 miliar dari total nilai proyek Rp 45 miliar,” ujar Tony. Diketahui, kasus DPO yang ditangani berdasarkan surat perintah penyidikan Kajati NTT No: Print-239/P.3/Fd.1/05/2015 tanggal 25 Mei 2015 merupakan buronan ke-56 yang berhasil ditangkap tim intelijen Kejagung sepanjang 2015 ini. m Jenri

Fahri Hamzah

Presiden Joko Widodo

Pemerintah Tolak Dana Aspirasi

PKS Ngotot Minta Disahkan

METROPOLITAN POS, Jakarta Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah kecewa dengan pemerintah atas penolakan realisasi usulan program pembangunan daerah pemilihan (UP2DP) atau dana aspirasi. Fahri mengaku telah menghubungi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Andrinof Chaniago untuk mengutarakan kekecewaannya itu. “Saya tegur Kepala Bappenas. ‘Bung, anda tidak menghargai kami dan tidak mendengarkan rakyat. Masa mendengar rakyat saja tidak boleh?” ucap Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (26/6).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu tidak mengerti apa yang ditakuti lembaga eksekutif bila dana aspirasi direalisasikan dan dianggarkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun depan. Soal aspek pengawasan, ujar Fahri, tidak lagi perlu dipertanyakan, mengingat dana aspirasi kelak menyatu dengan APBN yang pengawasannya akan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Sebelumnya, Kepala Bappenas Andrinof

Chaniago menilai dana aspirasi tidak sesuai dengan undang-undang. Menurutnya, dana aspirasi tidak sejalan dengan Undang-undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 25 Tahun 2004. Andrinof menyebut, sistem perencanaan pembangunan nasional juga kebijakan pembangunan berasal dari visi dan misi presiden sebagai kepala pemerintah. Artinya, arah pembangunan satu periode pemerintahan berasal dari visi dan misi tersebut, sebelum kemudian dituangkan

Nilai Suap Diberikan Rusli Kepada Hakim MK Sebesar Rp 2,989 miliar.

Bersambung Hal 15........ PKS Ngotot

KPK Tetapkan Bupati Pulau Morotai Tersangka Suap Sengketa Pilkada METROPOLITAN POS, JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Pulau Morotai, Rusli Sibua (RS) sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi terkait dugaan suap sengketa Pilkada Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara di Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2011. Menurut Plt Wakil Ketua KPK, Johan Budi SP, pihaknya sudah menemukan dua

alat bukti untuk menetapkan Rusli sebagai tersangka. “Menetapkan RS sebagai tersangka terkait dugaan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud mempengaruhi putusan perkara yang diadili,” kata Johan dalam keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (26/6). Bersambung Hal 15........ KPK Tetapkan Bupati

Johan Budi

2

OPINI

EDISI 101  THN V  SENIN 29 JUNI - 12 JULI 2015

SUSUNAN REDAKSI

PENDIRI: Jenri, Berlin Siahaan, Robert N PEMIMPIN UMUM/USAHA: Berlin Siahaan PEMIMPIN REDAKSI: Jenri, SH REDAKTUR PELAKSANA: Firdaus Panjaitan REDAKTUR: Benny Manullang, Jamadin, Laris Naibaho MANAJER PEMASARAN: Hasudungan Siregar SEKRETARIS REDAKSI: Mula Tua BAGIAN KEUANGAN: Yessie M. Sani STAF REDAKSI: Jonni Sitanggang, Adetya Restu Febrian DEWAN REDAKSI: Jenri, SH, Peris, Parel N, Laris Naibaho, SH, Posman Sijabat REPORTER: Dep. Pertanian & Kehutanan: Renny Elvi Nita S, Evanvin Polda Metro Jaya: Mulyawan (Koord.) Mabes Polri: Mangampu S, A. Hasiholan Pengadilan Jakarta Pusat: Lambok Gurning, SH BIRO: Jakarta Pusat: Mulyawan, Ujung Situmorang, Wawan Setiawan Jakarta Selatan: Oslen Sinurat Jakarta Utara: Peris (Kabiro), Marpan S Jakarta Timur: Marisi Tua Malau Kab. Tangerang: Tangerang: Banten: Sihol MH Sitanggang (Kabiro) Bandung: Bandung Barat: Tasik Malaya: Asep Darman S Samosir: KH Situmorang (Kabiro) Karimun: Rahotan Siahaan Ogan Komering Ilir: Nusa Tenggara Timur: PERWAKILAN: Bekasi: Gibson Sibarani, Nikson Sibuea, Asnawi Bin Kaman, Jasmin Manik Kerawang: Marisi Anggiat (Kabiro) Jawa Timur: Ariyanto (Kepala), Aswin, Ludfiyanto Biro Karasidenen/Kediri: Andi Suryana (Kabiro) Sumut: Nelson Malau, Amd (Kepala) SIRKULASI: Mulatua, Rinaldi, Josua BAGIAN IKLAN: LITBANG: Onasis, Robert N, Marlon N, SE, Tony N, SE, Parel Naibaho, Hotman Pardede STAF AHLI: Edison Sitanggang, William Satar, SH (Budaya, Pariwisata dan HAKI) DEWAN PENASIHAT: Andar Situmorang, SH, ML, Jack Monang Napitupulu, Perdi Sitanggang, Kol. (Purn.) Drs. Lauasa M. Hutagalung, H. Sitanggang, Drs. Rudolf Naibaho, Uba A. Sitanggang, Hakim Siahaan, Bindu Marbun, Drs. Lasander Sitanggang, MM PENASIHAT HUKUM: Drs. Jatenangan Manalu, SE, MM, H.Hum, Hotman Sitorus, SH, MH, Paulus Subandi, SH, MH, Poltak Siringoringo, SH, MH, Sabar Siahaan, SH, Ferdinan Montorori SH, MH, F. Matondang, SH. ALAMAT REDAKSI: Jl. Kramat Raya No. 1, Blok B Gedung Paseban, Jakarta Pusat 10450 Telp. : 021-51393635, 31902301 Faks. : 021-31902301 Email : [email protected] PENERBIT: PT. Sukses Parna Sejahtera SK MENHUM & HAM RI No. AHU-0016178.AH.01.09. Tahun 2011 SIUP No. 03821-05/PM/1.824.271 PERCETAKAN: CV. BINA KREASIDA Rekening Bank: BCA Rek. No. 0948118320 BRI Rek. No. 086201003057507 a/n. Jenri Sitanggang Daftar Harga Iklan: ◆ Kuping Ukuran Standar ◆ Warna Ukuran 3R Photo ◆ Warna Ukuran 4R Photo ◆ Kolom Ukuran Standar ◆ 1 Halaman Warna ◆ 1/2 Halaman Warna ◆ 1/4 Halaman Warna ◆ 1/8 Halaman Warna

Rp 500.000 Rp 1.000.000 Rp 2.000.000 Rp 50.000 Rp 12.000.000 Rp 6.000.000 Rp 3.000.000 Rp 1.500.000

ABU VULKANIK SINABUNG: Pengendara melintas saat hujan abu vulkanik erupsi Gunung Sinabung, di Brastagi, Karo, Sumatera Utara, Jumat (26/6). Erupsi tersebut sempat menyebabkan tertutupnya kawasan Brastagi (12 km dari Sinabung).

Berharap kepada Jaksa dan Polri D

ALAM beberapa pekan belakangan ini publik disuguhi sepak terjang Kejaksaan dan Kepolisian RI (Polri) dalam hal pemberantasan korupsi. Dua institusi penegak hukum itu sepertinya tak mau kalah dengan saudara muda mereka, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Polri dan Kejaksaan kini tanpa basa-basi mengungkap kasus-kasus korupsi kelas kakap yang melibatkan pejabat, elite politik, maupun mantan pejabat. Langkah Kejaksaan dan Polri itu patut mendapatkan dukungan dan apresiasi yang besar dari masyarakat. Pengungkapan kasus-kasus korupsi kelas kakap itu dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap Kejaksaan dan Polri. Selama ini, citra positif pemberantasan korupsi didominasi oleh KPK. Akhir pekan lalu, Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menetapkan mantan direktur utama PT PLN yang juga mantan Menteri Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) Dahlan Iskan sebagai tersangka. Dahlan dijadikan tersangka setelah diperiksa selama berjamjam terkait kasus dugaan korupsi pengadaan gardu induk yang merupakan proyek PLN di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara pada 2011. Kepala Kejati DKI Jakarta Adi Toegarisman mengatakan, penetapan tersangka terhadap Dahlan dilakukan setelah pihaknya memeriksa saksi-saksi dan 15 tersangka lain dalam kasus tersebut. Kejati menyebutkan, pihaknya memiliki dua alat bukti untuk menjadikan Dahlan sebagai tersangka. Sebelum Kejaksaan menetapkan Dahlan Iskan sebagai tersangka, Polri sudah tancap gas dalam mengungkap kasus korupsi kelas kakap. Awal Mei lalu, Direktorat Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Polri menetapkan tersangka kasus megkorupsi yang melibatkan PT Trans Paci ic Petrochemical Indotama (TPPI) dengan SKK Migas. Dalam kasus ini, negara diperkirakan menderita kerugian sedikitnya Rp 2 triliun. Sebuah angka yang fantastis. Hingga kini, sudah ada tiga tersangka dalam kasus PT TPPI ini, yaitu Honggo Wendratmo, bekas pemilik PT TPPI, Deputi Pemasaran di BP Migas (sekarang SKK Migas) Djoko Harsono (DH), dan mantan bos BP Migas Raden Priyono (RP). PT TTPI yang memiliki sebuah kilang petrokimia di Tuban, Jawa Timur dan didirikan pada 1995 tersangkut tindak pidana pada 2009 saat SKK Migas menunjuk langsung perusahaan itu dalam pembelian

OPINI SUARAPEMBARUAN Sumber Beritasatu.com

kondesat bagian negara. Proses ini menyalahi ketentuan aturan keputusan BP Migas Nomor KPTS-20/BP00000/2003-50 tentang Pedoman Tata Kerja Penunjukan Penjual Minyak Mentah/Kondesat Bagian Negara. Proses itu juga diduga menyalahi keputusan BP Migas Nomor KTPS-24/BP00000/2003-S0 tentang Pembentukan Tim Penunjukan Penjualan Minyak Mentah Bagian Negara. Polri pun menjerat pihak-pihak terkait dengan tuduhan melanggar ketentuan Pasal 2 dan/atau Pasal 3 UU 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana diubah UU 20/2001 tentang Perubahan atas UU Tahun 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor dan/atau Pasal 3 dan Pasal 6 UU 15/2002 tentang TPPU sebagaimana diubah dengan UU Nomor 25 Tahun 2003. Meski telah menyeret beberapa orang penting, rupanya Polri belum berhenti. Mereka sepertinya terus mencari dalang uama kasus itu. Buktinya, pada Senin (8/6), Direktorat Tipidsus memeriksa mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai saksi dalam kasus ini. Sri Mulyani diperiksa karena dianggap mengetahui tentang proses pembelian kondesat. Polri juga semakin menunjukkan kegarangannnya dalam kasus korupsi tanpa pandang bulu. Masih pada awal Mei lalu, Polri memeriksa Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana (Lulung) terkait pengadaan alat UPS di sejumlah sekolah di DKI Jakarta pada tahun anggaran 2014. Pemeriksaan Lulung itu atas laporan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Sebenarnya, upaya Polri dan Kejaksaan dalam mengungkap kasus-kasus korupsi sudah lama dilakukan, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Namun, lanngkah itu tertutupi oleh citra dua lembaga institusi itu yang masih dinilai negatif oleh masyarakat. Pengungkapan kasus-kasus korupsi yang diungkap Polri dan Kejaksaan masih dalam skala yang kecil sehingga tertutupi oleh sepak terjang KPK yang banyak menetapkan politisi, elite politik, dan pejabat negara sebagai tersangka. Jaksa Agung M Prasetyo pernah mengungkapkan, pihaknya telah menangani sebanyak 2.388 kasus tindak pidana korupsi sepanjang 2014. Dari jumlah perkara tersebut, 1.365 di antaranya sedang dalam tahap penyidikan. Sedangkan, sisanya yaitu 1.023 perkara telah masuk dalam tahap penuntutan. Prasetyo juga mengatakan, Korps Adhyaksa juga tengah melakukan penyelidikan

atas 1.538 perkara korupsi lainnya. Menurutnya, Kejati Jawa Timur menempati peringkat terbanyak dalam penanganan kasus korupsi dengan jumlah tahap penyidikan sebanyak 124 perkara. Kemudian, disusul Kejati Sumatera Utara dan Jawa Barat yang masing-masing menyidik 93 perkara. Sedangkan, Kejati Yogyakarta menempati peringkat terendah penanganan kasus korupsi dengan jumlah kasus yang masuk dalam tahap penyidikan sebanyak 12 perkara. Kinerja Kejaksaan dan Polri yang semakin bagus dalam pemberantasan korupsi itu patut diapresiasi. Dengan pengungkapan kasus-kasus korupsi kelas kakap, citra Polri dan Kejaksaan akan semakin baik di masyarakat. Sebenarnya, ekspektasi masyarakat sangat besar terhadap Kejaksaan dan Polri dalam bidang pemberantasan korupsi. Harapan publik yang besar itu harus dijawab dengan peningkatan integritas kepribadian, disiplin individu, dan sikap profesional dari aparat penegak hukum. Jika syarat-syarat itu telah dipenuhi jajaran aparat Polri dan Kejaksaan, niscaya mereka akan mampu mewujudkan kinerja pemberantasan korupsi secara optimal, bermartabat, dan tentunya berhati nurani. Dukungan masyarakat dan institusi penegak hukum lainnya sangat diperlukan, utamanya dari KPK. Komisi yang telah berusia lebih dari 12 tahun itu harus terus membantu Polri dan Kejaksaan dalam memberikan supervisi dan pengawasan dalam setiap kasuskasus korupsi yang tengah ditangani saudara tuanya. Dengan profesionalisme yang tinggi dan tanpa pandang bulu dalam pemberantasan korupsi, publik akan semakin percaya terhadap Polri dan Kejaksaan. Dengan demikian, tudingan bahwa polisi dan jaksa mempermainkan kasus, baik untuk kepentingan politik atau ekonomi, akan sirna dengan sendirinya. ***

Kapolda Metro Jaya diminta Tanggap turunkan personil

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur Banyak Calo tilang, hingga badan jalan jadi lahan parkir dan menimbulkan kemacetan.

METROPOLITAN


Pejabat Diduga Korupsi Anggaran Pemeliharaan Gedung Walikota Jakut

Kantor Walikota Jakut Lantai 6 Rusak Tidak Diperbaiki METROPOLITAN POS, Jakarta, Pejabat di duga korupsi anggaran pemeliharaan gedung kantor Walikota Jakut, pasalnya Kantor Walikota Jakut lantai 6 rusak tidak di perbaiki. Anggaran Pemeliharaan Gedung Kantor Walikota Jakarta Utara habis di raup pejabat. Rustam Effendi, Walikota Jakarta Utara membiarkan Kantor Walikota Jakut Lantai 6 rusak parah. Kantor Walikota Jakarta Utara menjadi pembicaraan dikalangan masyarakat yang datang berkunjung dalam mengurus segala sesuatu hal. Pasalnya ruangan Kantor Walikota Jakarta Utara sudah banyak yang berlobang-lobang tanpa adanya perbaikan yang dilakukan pihak Walikota Jakarta Utara. Menurut salah satu staf, di ruangan lantai 6, menjelaskan bahwa lapon ruangan kantur roboh dan untung tidak ada korban atas insiden

tersebut, cetus sumber. Begitu juga diruangan kantor yang lain banyak juga yang sudah rongsok atau rusak berat, pada berlobang lobang lafonnya, serta dinding yang terkelupas dibiarkan tanpa adanya perawatan. Dari investigasi Metropolitan Pos, keadaan kondisi ruangan yang pada berlobang itu sudah bertahun tahun tanpa diperbaiki dan dari tahun ketahun tidak ada perawatan. Walikota Jakarta Utara yang dikon irmasi Metropolitan Pos, Rabu, (27/5), melalui SMS belum bisa memberikan jawaban terkait ruangan kantor yang berlobang begitu juga pintu LIF rusak tidak bisa berfungsi. Di kantor Walikota Jakarta Utara 13 gerobak sampah anggaran tahun 2013 sengaja dibiarkan terbengkelai di atas lantai 9 parkir mobil, Walikota Jakarta Utara tidak perduli asset Pemda Jakarta Utara rusak.  Marpan

Bazis Jaksel Adakan Peduli Ramadhan 1436 H

METROPOLITAN POS, JAKARTA, Bulan Ramadhan merupakan bulan penuh keberkahan, dan pada bulan tersebut segala amal ibadah akan dilipat gandakan, sehingga umat Muslimin menjalankan Ibadah pada bulan Ramadhan semakin ditingkatkan baik ibadah sholat, puasa, maupun mengeluarkan rezekinya bagi orang yang tidak mampu atau duafa. Begitu pula yang dilakukan Bazis Kota Administrasi Jakarta Selatan yang tidak mau ketinggalan mengeluarkan rezekinya kepada kaum duafa dengan mengambil tema “Bazis Jakarta Selatan Peduli Ramadhan”, yang diadakan setahun sekali dengan menyalurkan bantuan dan mengumpulkan dana dari para pejabat, pegawai dan muzakki yang ingin mengeluarkan rezekinya disalurkan melalui Bazis Jakarta Selatan. Acara Peduli Ramadhan dihadiri oleh Walikota Jakarta Selatan, Syamsudin Noor, Kepala Bazis DKI Jakarta H. Djubaidi Adih, Kepala Bazis Jakarta Selatan Sutriana Lela, serta para pejabat dilingkungan Walikota Administrasi Jakarta Selatan, perwakilan Hotel Amos Ghozi, dan PT Indomarco sebagai pendukung, para camat dan Lurah Se Jakarta Selatan, bertempat di Halaman Kantor Walikota Jakarta Selatan, Rabu, (24/6). Dalam sambutannya Kepala Bazis Jakarta Selatan Sutriana Lela menyampaikan, adapun penerima santunan sebanyak 358 dhuafa, 361 anak yatim, 145 guru TPA/ TKA, 149 guru mengaji, 133 guru honorer madrasah, 154 marbut, 300 beasiswa madrasah dan 100 beasiswa santri,” katanya. Lebih lanjut Sutriana menambahkan, bahwa dalam peduli Ramadhan kali ini

Walikota Jakarta Selatan, Syamsudin Noor, Kepala Bazis DKI Jakarta H. Djubaidi Adih, Kepala Bazis Jakarta Selatan Sutriana Lela.

disalurkan santunan kepada 1.300 orang mustahiq. Dengan total anggaran sebesar Rp 800.031.000,-. Adapun rincian yang mendapatkan bantuan terdiri dari antara lain anak yatim dan dhuafa sejumlah 719 orang, sedangkan lainnya adalah berjumlah 581 orang terdiri dari guru Tempat Penitipan Anak (TPA), guru Madrasah, guru mengaji, dan Marbot. Santunan ini selain bisa membantu saudara kita, juga sebagai penghargaan terhadap mereka yang sudah memberikan ilmu serta tenaga untuk kebaikan. Pembagian yang diberikan untuk setiap mustahiq untuk yatim sebesar Rp. 500.000,-/orang, dan bagi kaum dhuafa sebesar Rp. 600.000,-/orang. Sedangkan untuk guru TPA, guru Madrasah, guru mengaji dan Marbot masing-masing mendapatkan sebesar Rp 750.000,-/orang, dan dana yang disalurkan, dan juga ada bedah rumah kepada salah satu penerima dari 65 kelura-

han, selain pemberian santunan, kata Lela, juga akan digelar pasar sembako murah. Sembako harga Rp 40 ribu akan dijual Rp 20 ribu. Sebanyak 300 paket sembako ini khusus dijual untuk warga Kelurahan Petogogan, Kebayoran Baru.” lanjutnya. Sementara itu Walikota Administrasi Jakarta Selatan Syamsudin Noor, menyampaikan “Dengan adanya santunan kepada warga yang membutuhkan, bisa menjalin silaturahmi. Dengan bersedekah pula kita bisa menjalin silaturahmi dengan sesama. Kegiatan ini perlu ditingkatkan untuk kedepannya, karena tahun ini wilayah Jakarta Selatan sudah tiga kali berturut-turut mendapat peringkat pertama dalam pengumpulan zakat se-Provinsi DKI Jakarta, bagi di tingkat Kota, Kecamatan maupun Kelurahan, dan diharapkan tahun ini menjadi urutan pertama lagi,” sambutnya.  Mulyawan

3

Kasudin Sosial Jakbar Ika Yuli Rahayu

Antisipasi Serbuan Pengemis Diwilayahnya METROPOLITAN POS, JAKARTA, Bulan Suci Ramadhan merupakan bulan yang sangat dinantikan kaum Muslimin untuk lebih dekat lagi dengan sang Khalik Allah S.W.T, dimana pada Bulan Ramadhan tersebut segala amal ibadah akan dilipat gandakan, baik sholat, puasa, maupun beribadah lainnya termasuk memberikan sedekah, infaq, dan zakat yang sering dilaksanakan pada bulan penuh Rahmat itu. Dengan dilipat gandakannya amal ibadah seseorang, seringkali dimanfaatkan oleh orang-orang yang malas untuk menipu-nipu masyarakat dengan berlagak seperti pengemis dan gelandangan (PMKS), dengan harapan akan mendapatkan limpahan rezeki dari orang yang memberikan sedekahnya kepada mereka, padahal isik dan tenaganya masih mampu untuk bekerja apa saja serabutan atau apapun, yang dapat menghasilkan uang bagi na kah keluarganya. Pada Bulan Ramadhan ini, diperkirakan akan masuk para pengemis dadakan dari dari pinggiran Kota Jakarta untuk mengais rezeki ditengah kota Jakarta, sehingga menimbulkan kerawanan dan kesemrawutan wajah Ibukota Jakarta, disebabkan mereka mengemis tidak merasa malu, baik dilampu merah, restoran bahkan dari pintu kepintu, padahal banyak mereka dikampungnya merupakan petani, bukan pengemis dan penghasilan dari mengemis di Ibukota Jakarta dirasakan lebih banyak dan menggiurkan mereka untuk terjun ke Jakarta, meskipun mereka urunan menyewa mobil carteran dan tidur di penampungan atau kontrakan pinggiran Kota Jakarta. Sudinj Sosial Jakarta Barat yang dipimpin oleh Kasudin Ika Yuli Rahayu membuat strategi dan kiat-kiat untuk meminimalisir banyaknya PMKS yang menyerbu wilayahnya, yakni dengan mengadakan penjagaan langsung masuknya PMKS yang berbatasan dengan wilayahnya, misalnya di sekitar Kalideres, Daan Mogot, Roxy perbatasan Jakarta Pusat dan Barat, Slipi serta Palmerah yang bisa dilakukan oleh anggota Satgas P3S nya. “Selain itu, operasi melingkar pun akan dilakukan pihaknya secara intensif pada beberapa wilayah rawan PMKS. “Karena sepanjang bulan Puasa akan ada ekspansi besar-besaran PMKS yang berasal dari wilayah penyangga Ibu Kota. Jumlahnya naik sekitar 15 persen dari bulan biasanya atau sebanyak 250 orang,” jelasnya. Para PMKS tersebut diungkapkannya sengaja datang ke Ibu Kota untuk mengais rezeki dengan menjadi pengemis. Mengenai modusnya, dikatakannya beragam, mulai dari berpura-pura sakit, para penderita kusta dari Tangerang yang banhyak berkeliaran, serta menggendong anak, disabilitas hingga menjadi manusia gerobak. “Mereka memang sengaja datang untuk mengais rezeki yang dikumpulkan untuk bekal lebaran,” lanjut wanita yang senang berhijab ini. Ika menambahkan, dapat diketahui juga adanya beberapa PMKS yang berspekulasi dengan menyewa gerobak guna meyakinkan masyarakat, gerobak-kerobak tersebut disewa dari beberapa pemulung atau pedagang sekira seharga satu juta rupiah untuk digunakan berkeliling selama satu bulan, maka ada istilah manusia gerobak yang membawa keluarga mereka berkeliling dengan gerobaknya terkadang mereka mengetem mengharapkan belas kasihan orang lain yang melihatnya. “Kami juga sudah berkordinasi dengan Satpol PP untuk menertibkan manusia gerobak itu. Saya yakinkan kalau mereka (PMKSred) tertangkap, mereka nggak akan bisa lebaran dengan keluarga karena akan menjalani pembinaan selama tiga bulan,” tegasnya Ika juga mengatakan, dengan berkurangnya angka PMKS di wilayah kami lantaran gencarnya razia serta sesekali mengadakan sidang tindak pidana ringan (Tipiring) kepada mereka, setidaknya hal itu membuat mereka kapok dan kembali pulang ke kampung halamannya. “Sepanjang tahun ini kami gencar melakukan razia serta langsung menindaknya dengan sidang Tipiring. kemungkinan itu jadi pertimbangan para PMKS dan kembali ke kampung halamannya. Ya disamping itu juga kami lakukan sosialisasi kepada pengguna jalan agar tak memberi kepada mereka,” ungkapnya. Apalagi kata Ika, dalam beberapa bulan terakhir pihaknya gencar melakukan razia bekerjasama dengan Satpol PP, pihak Kepolisian serta TNI. Ika mengakui dengan adanya pihak Kepolisian dan TNI terlibat para PMKS ini jadi takut, karena dianggap akan dimasukkan ke penjara. “Pastinya ada rasa takut juga dari para PMKS karena ada pihak berwajib sehingga tak berani melawan. Kalau hanya pihak Satpol PP saja para PMKS ini sekarang sudah berani melawan,dan dengan tenaga P3S yang dimilikinya sekitar 50 orang masih dianggap kurang dan kedepannya kami akan merekrut remaja-remaja Wilayah Jakarta Barat untuk bergabung di P3S kurang lebih 20 orang lagi, sehingga kami akan sedikit terbantu dengan penambahan petugas tersebut,” pungkasnya.  Mulyawan

Kepala Pertanahan Jakbar, Drs.Sumanto, SH, Msi

Layanan Informasi Tanpa Batas, Layani Masyarakat Lebih Transparan METROPOLITAN POS, JAKARTA, Pelayanan yang baik dan cepat kepada para konsumen maupun nasabah atau masyarakat yang akan membuat surat baik perizinan, keterangan maupun pelayanan lainnya sangat didambakan semua orang, sehingga instansi maupun perusahaan yang melayani dengan baik akan selalu dikenang dan diberikan pujian kepuasan kepada pelanggannya, dan ini akan memberikan efek yang positif (Customer Satisfaction) bagi perusahaan atau instansi tersebut di mata masyarakat. Begitu pula dengan pelayanan yang diberikan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat yang menerapkan preogram dengan meluncurkan LINTAS (Layanan Informasi Tanpa Batas) yakni melayani para pembuat surat-surat pertanahan dengan menggunakan Teknologi Informasi (IT) dengan memanfaatkan pelayanan ini dengan menggunakan Telepon Genggam (HP) bertipe android atau Personal Computer (PC) yang ada fotonya (kamera) yang bisa melihat lewat camera tersebut. Seperti dikatakan Kepala Pertanahan Jakarta Barat, Drs. Sumanto, SH, Msi mengatakan dengan layanan LINTAS masyarakat dapat tatap

muka dengan petugas pelayanan BPN baik mengenai berkas-berkas yang masuk, dan sudah sampai dimana berkas tersebut, dengan cara masyarakat mengakses web sitenya BPN Jakarta Barat, dengan LINTAS ini dan disitu masyarakat mengisi yang ada dilayar komputer/androidnya, dengan mencantumkan nomor hp dan namanya dan sudah online langsung dan ada operator yang melayani penerimaan informasi yang masuk dari masyarakat dan menampung sudah disediakan 3 line yang tersedia,”katanya kepada media dikantornya. Lanjutnya, masyarakat selain juga dapat menanyakan berkas juga dapat konsultasi mengenai cara-cara ahli waris, bagi waris dan lainnya yang menyangkut pertanahan baik membuat perizinan pertanahan dan lainnya, maka petugas kami siap melayani masyarakat dengan cepat dan langsung berhadapan, daripada masyarakat datang memerlukan ongkos dan buang waktu, jadi dengan layanan LINTAS ini akan mempercepat akses bagi masyarakat tentang semua pertanyaan masalah seputar tanah,” lanjutnya. “Kalau masyarakat belum puas juga, dan meminta jawaban dari bagian pengukuran, maka akan disambungkan dengan bagian pengukuran, atau Kasie-kasie yang lainnya, kalau masih kurang puas juga

dapat menghubungi Kepala Kantor yang siap melayani masyarakat akan kebutuhan informasi pertanahan, saya dan jajaran di Jakarta Barat sudah mempunyai HP yang bisa diakses secara langsung sehingga dapat e isien dan efektif tepat guna, dan Layanan LINTAS ini juga melayani masyarakat dari seluruh wilayah manapun, yang terpenting yang ditanyakan secara umum, misalnya persyaratan membuat serti ikat yang secara nasional sama, artinya disini memang betul-betul multi dan LINTAS merupakan Layanan Tanpa Batas (LINTAS) dimanapun dapat diakses dan mudah untuk didengar dan dilihat masyarakat dengan tatap langsung ke petugas Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat,” tambahnya. Sumanto menambahkan, harapan saya agar masyarakat sadar dan mau memserti ikatkan tanahnya sehingga mempunyai nilai jual yang tinggi, dan masyarakat juga akan melihat batas-batas tanah miliknya, dan dengan menyegerakan tanahnya mengurus seriti ikat, dan kedepannya tenologi ini dapat digunakan untuk sosialisasi bagi masyarakat memanfaatkan informasi dengan menggunakan Layanan LINTAS ini,” pungkasnya.  Mulyawan

4

METROPOLITAN


Bikin Macet Jalan, Calo Pengambilan Ahok Segera Stafkan Ir. Deddy Widaryaman SIM dan STNK Ditangkap Polisi METROPOLITAN POS, JAKARTA, Tiga puluh orang calo pengambilan SIM dan STNK diamankan oleh Polsek Pasar Minggu, saat menjalankan aksinya di Jalan Ampera Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (26/6). Kepala Polisi Sektor Pasar Minggu, Komisaris Polisi Doddy mengatakan pihaknya mengamankan 30 orang calo tersebut setelah mendapat laporan dari masyarakat. Banyak masyarakat mengeluhkan aksi calo yang menyebabkan kemacetan parah di Jalan Ampera Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. “Hari ini kebetulan ada sidang tilang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami mendapatkan informasi dari masyarakat. Kalau terjadi kemacetan yang cukup parah karena ada aksi calo tilang di sepanjang jalan Ampera Raya,” kata Kompol Doddy di Kantor Polsek Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (26/6). Menurutnya, aksi para calo ini sering dijumpai di Jalan Ampera Raya setiap hari Jumat. Sambil melambaikan tangan, mereka juga menyodorkan surat tilang. “Mereka pakai cara kasih kertas merah simbol tilang untuk tanda memakai jasa mereka, tapi sebagian ada yang menunggu saja, tapi banyak yang melambaikan tangan,” terang dia. Lanjut dia, para calo-calo tersebut didata dan hanya diberikan pembinaan oleh pihak Polsek Pasar Minggu. Mereka diminta membuat surat perjanjian untuk tidak mengulanginya perbuatannya. Setelah itu mereka dipersilakan untuk pulang. “Mereka hanya kita data. Sudah buat pernyataan dan kita berikan Pembinaan,” pungkas dia.  Sany / Benny

Kasudin Penataan Kota Jakpus Tidak Sanggup Jalankan Tupoksinya

Jalan Rusak di DKI Jakarta Sebanyak 1.283 Titik Lubang

SEJUMLAH bangunan bermasalah di Jakarta Pusat yang dibiarkan.

METROPOLITAN POS, Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera Sta kan Ir. Deddy Widaryaman Kasudin Penataan Kota Jakarta Pusat, yang dengan sengaja membiarkan bangunan bermasalah menjamur di sejumlah wilayah yang dipimpinnya, sehingga siapa pun yang ingin membangun baik rehab atau bangunan baru tidak perlu sungkan untuk dibongkar atau pun dikenakan sanksi denda. Investigasi Metropolitan Pos di beberapa

lokasi Jakarta Pusat terdapat puluhan bangunan bermasalah, dengan berbagai keunikan mulai dari bangunan baru tidak memiliki izin, begitu juga dengan puluhan rehab bangunan yang tidak sesuai izin, hingga bangunan yang memiliki izin tetapi disegel dan tetap dikerjakan. Kasudin Penataan Kota Jakarta Pusat Ir. Deddy Widaryaman berulangkali dikon irmasi selalu tidak pernah ada di tempat diduga takut ditanyai Wartawan terkait Puluhan

bangunan bermasalah di wilayahnya , dan beberapa kali ditemui di Sudin Penataan Kota hanya staf yang mengatakan anggaran belum ada, lambatnya kinerja Penataan Kota ini menggambar tidak sanggupnya menjalankan tupoksinya, banyaknya bangunan bermasalah dan terus dibiarkan marak di sejumlah wilayah juga jadi pertanyaan besar, bagi oknum terkait yang diduga pungli dan harus dijadikan tersangka.  Benny Manullang

Buka Puasa Bersama Gubernur Provinsi DKI Jakarta Dengan Para Pegawai METROPOLITAN POS, Jakarta, Banyaknya jalan-jalan berlubang di wilayah DKI Jakarta sudah sangat banyak, menurut data yang diperoleh Bina Marga DKI Jakarta, ditemukan sebanyak 1.283 titik lubang yang harus diperbaiki oleh Dinas Bina Marga DKI Jakarta, begitu pula dengan Sudin Bina Marga se DKI Jakarta, yang masing-masing wilayahnya berbeda titik lubangnya. Menurut Kepala Bidang Pemeliharaan Dinas Bina Marga DKI Jakarta, suko Wibowo mengatakan, dari totyal 3.556 titik jalan rusak hingga Juni 2015 ini, 2.273 titik atau 63,92 persen diantaranya sudah selesai diperbaiki. Sisanya 1.283 titik masih terus diperbaiki secara bertahap,” katanya Lanjutnya, jumlah kerusakan jalan di wilayah Jakarta Barat awalnya ada 1.230 titik dan sudah selesai diperbaiki 768 titik atau masih tersisa sebanyak 462 titik, sementara di Wilayah Jakarta Timur jalan berlubang ditemukan berjumlah sebanyak 732 titik dan telah selesai diperbaiki sebanyak 385 titik atau masih tersisa 347 titik,” lanjutnya. Sementara itu di Wilayah Jakarta Selatan jalan rusak yang telah selesai kita perbaiki 353 titik dari sebanyak 620 titik, jadi masih ada sisa 267 titik lagi yang belum diperbaiki,” tambah Suko. Untuk Wilayah Jakarta Pusat jumlah kerusakan jalan pada awalnya sebanyak 498 titik dan telah diperbaiki 356 titik atau masih menyisakan 142 titik, dan di wilayah Jakarta Utara sebanyak 411 dari jumlah 476 titik jalan rusak, dan sudah diperbaiki dan masih tersisa 65 titik,” tegasnya. Suko menjelaskan penyebab kerusakan jalan masih didominasi genangan dan sering dilintasi kendaraan bertonase besar yang melebihi batas, sedangkan jalan rusak yang paling banyak ditemukan di wilayah Jakarta Barat, secara geogra is wilayah tersebut paling rendah tanahnya,” pungkasnya  Mulyawan

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

METROPOLITAN POS, Jakarta. Walikota Jakarta Pusat Mangara Pardede dan seluruh jajaran pegawai pemerintah kota administrasi Jakarta Pusat pantas berbangga hati, di bulan puasa yang penuh berkah ini para pegawai berkumpul untuk buka puasa bersama dengan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang dilaksanakan selasa (23/06) bertempat di gedung serba guna Lt. 2 yang diikuti ± 300 orang pejabat kota administrasi Jakarta pusat. Dalam kunjungannya pada buka puasa bersama ini, Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengajak seluruh pegawai pemerintah untuk lebih saling menjaga tali silaturahim agar terbentuknya kerjasama yang baik dan saling

FOTO bersama Ahok , Mangara Pardede dan Finalis Abang None Jakarta Pusat.

menghargai sesama baik pemerintah dan ,masyarakat. Antusias juga dirasakan hampir seluruh pegawai yang menghadiri acara berbuka puasa bersama dengan Gubernur Provinsi DKI Jakarta tersebut, terlihat jelas dari banyaknya senyum

kebahagiaan tersendiri di raut wajah pegawai - pegawai yang hadir begitu juga dengan halaman kantor Walikota Jakarta Pusat yang sangat indah dipenuhi dengan pepohonan yang tertata rapi dan bersih hingga suasana pun semakin terasa lebih segar.  Sany/ Benny Manullang

METROPOLITAN


Panitia Penyelanggara Menarik Pungutan Rp2-8 Juta Per Kios

Gubernur DKI Jakarta, Ahok

PRJ Senayan Klaim Gratis UKM, Ternyata Peserta Ditarik Bayaran ungkap Grace RR Mangundap saat mengucapkan kata sambutannya kepada seluruh masyarakat yang hadir, termasuk di hadapan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, sore ini di lokasi PRJ Senayan, Lapangan Parkir Timur, Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Sabtu 30 Mei 2015.

METROPOLITAN POS, JAKARTA, Ketua Panitia Pesta Rakyat Jakarta (PRJ) Senayan 2015 membantah adanya pungutan biaya bagi pelaku UKM yang berminat mengikuti kegiatan menyambut perayaan HUT DKI ke-488 itu. Pembebasan bea dianggap mampu men-

gakomodir kegiatan ekonomi UKM. “PRJ Senayan dimaksudkan untuk memfasilitasi masyarakat menengah ke bawah agar bisa menikmati hiburan yang berkualitas. Kami juga tidak memungut biaya kepada pelaku UKM yang membuka stand di sini,”

5

Ahok Marah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok marah karena pelaksanaan Pesta Rakyat Jakarta (PRJ) Senayan yang berlangsung sejak Sabtu pekan lalu kacau balau. Menurutnya, PRJ Senayan 2015 ini banyak pihak-pihak yang memanfaatkan pelaku Usaha Kecil Menengah dan juga Pemprov DKI Jakarta. “Memang berantakan ini, karena dari awal tidak ada koordinasi dengan saya, hanya melalui Wagub,” kata Ahok di Balai Kota, Senin 1 Juni 2015. PRJ Senayan 2015 dihelat sebagai bentuk perayaan dalam rangka menyambut HUT DKI Jakarta yang ke-488. PRJ Senayan awalnya menjanjikan para pelaku UKM untuk mendapatkan lahan secara gratis tanpa biaya pungutan apa pun. Tapi pada kenyataannya, panitia penyelanggara masih menarik pungutan Rp2-8 juta.  Sany/ Benny Manullang/Jenri

Lebih Baik Dididik Monyet Ketimbang Guru Ajari Sogok METROPOLITAN POS, Jakarta Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, ingin semua guru punya kepedulian tinggi terhadap muridnya. Mereka harus tahu kondisi setiap murid. “Jadi guru tahu persis mana anak yang lebih sanggup. Mampu enggak mampu kelihatan kok. Dari dia jajannya apa, penampilannya,” kata Ahok di Balaikota, Jakarta, Jumat (26/6), Ahok mencontohkan saat dia masih menjadi bupati di Belitung Timur. Setiap 2 pekan sekali dia mendatangi para guru agar bisa mengetahui setiap kondisi murid di sana, yang dibutuhkan hanya laporan kebutuhan murid dari guru. “Kita cuma butuh guru laporan. Dulu jadi bupati saya minta laporan murid butuh kacamata atau alat pendengaran laporan ke saya, saya belikan. Saya khawatir guru kita hanya bisa narik uang les saja,” lanjut dia. Ahok sudah meminta Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Arie Budiman, untuk menyeleksi guru. Kalau tidak baik langsung dipecat saja. “Saya lebih baik belajar sama monyet, ketahuan liar. Kalau saya liar, kelihatan kok memang guru saya monyet, dibanding belajar sama guru yang gayanya agamais tapi ngajarin mark up naik kelas nyogok,” tegas Ahok.  Sany/ Benny Manullang

Ferry Abdillah Kadir, Lurah Gelora

Bersihkan Wilayah Sambut Bulan Suci Ramadhan

HUT Jakarta ke-488 Kota Jakarta Mulai Dari Zaman Penjajahan Portugis METROPOLITAN POS, JAKARTA, Dalam rangka memperingati ulang tahun Jakarta yang ke-488, hari ini Senin 22 Juni 2015, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, DPRD DKI Jakarta beserta seluruh jajarannya menghadiri upacara bendera yang bertempat di Lapangan Silang Monas Selatan, Jakarta Pusat. Lengkap dengan busana tradisional Betawi, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dan Wagub Djarot Saiful Hidayat hadir beserta pasangan masing-masing dan duduk mengapit Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi sambil berbincang-bincang. Tak hanya itu, Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Muhammad Tito Karnavian dan juga Pangdam Jaya, Mayor Jenderal TNI Agus Sutomo juga hadir dalam acara tersebut. Upacara dibuka dengan pembacaan sejarah Kota Jakarta mulai dari zaman penjajahan Portugis hingga kini merdeka pada usianya yang ke-488.  Sany/ Benny Manullang

Kelurahan Kemayoran Gelar Sembako Murah

Lurah Gelora keliling bersihkan wilayah (Foto kiri), Bank Sampah kel. Gelora (Foto kanan).

METROPOLITAN POS, Jakarta. Kelurahan Kemayoran gelar sembako murah yang terdiri dari, beras , kacang tanah, gula pasir, minyak goreng yang hanya dipromosikan untuk masyarakat kelurahan kemayoran khususnya bagi warga yang kurang mampu yang sedang menunaikan bulan suci Ramadhan.  Sani Pangaribuan

METROPOLITAN POS, Jakata Ferry Abdillah Kadir Lurah Gelora membersihkan lingkungannya dan ajak warga untuk saling menjaga kebersihan terlebih di bulan puasa ini agar wilayah kita lebih asri lagi, begitu juga dengan barang - barang bekas yang tidak terpakai kita juga siapkan Bank sampah di Kelurahan , di Bulan suci Ramadhan yang penuh berkah ini mari kita bersihkan hati dan juga mengisi hari - hari lebih bermakna karena bekerja juga sebahagian dari ibadah dan itu sangat penting baik buat kita, orang lain juga keluarga dll (Sani Pangaribuan)

6

POLITIK


Substansi Revisi UU KPK Belum Jelas

Dana Parpol Naik 10 Kali Lipat, Ketua Komisi II: Masih Terlalu Kecil METROPOLITAN POS, JAKARTA, Ketua Komisi II DPR, Rambe Kamarul Zaman sepakat dengan usulan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo untuk menaikkan dana partai 10 kali lipat. Bahkan, menurut Rambe kenaikan 10 kali lipat, terlalu kecil. “Komisi II setuju, sudah kita sepakati 10 kali lipat. Bila perlu jangan sepuluh kali lipat saja. Harusnya tidak hanya seribu tetapi 10.000,” kata Rambe di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (26/6). Rambe menilai partai politik memiliki peran besar yang dijamin UUD 1945 sehingga layak mendapat kenaikan anggaran. Parpol, katanya merupakan wadah untuk mengusung calon presiden dan calon legislatif. Selain itu, parpol melaksanakan tugas-tugas di legislatif, perpanjangan tangan parpol yang lakukan pengawasan “Parpol harus memiliki uang yang banyak dan untuk mengumpulkan dana, Parpol tidak bisa melakukannya sendiri sehingga harus dibantu oleh negara juga,” tandasnya. Lebih lanjut, Rambe menilai parpol juga berfungsi harus bisa menampung aspirasi masyarakat. Karena itu, dalam rangka menjaga demokrasi, maka pemerintah juga harus membantu parpol dalam anggaran. “Parpol harus punya dana yang juga harus dibantu oleh pemerintah, enggak boleh kayak layang-layang putus,” jelas Rambe. Dia juga menegaskan kenaikan sepuluh kali lipat tidak membebankan keuangan negara. Dan kenaikan tersebut masih bisa berubah karena baru pembahasan pendahuluan. Terkait transparansi keuangan parpol, dia berpendapat hal itu memang perlu diatur lagi di UU Parpol. “Bisa kita atur di UU parpol. Parpol di samping dana dari pemerintah, punya badan usaha apa salahnya sih?” ujarnya. Saat ini, setiap parpol mendapat bantuan dana dari pemerintah sebesar Rp 108/jumlah suara tiap tahun. Jika biaya itu ditingkatkan hingga 10 kali lipat, berdasarkan hitung-hitungan perolehan suara Pemilu 2014, untuk 10 parpol yang ada di parlemen, negara nantinya harus merogoh APBN sebesar Rp 131,6 miliar.  Tim

Minta Dana Aspirasi Dicabut, Relawan Gelar Demo di DPR

METROPOLITAN POS, JAKARTA, Ratusan relawan dari Barisan Relawan Jokowi Presiden (BaraJP) berunjuk rasa di DPR Jumat (26/6) sore. Mereka meminta DPR agar mencabut putusan paripurna yang mensahkan Dana Aspirasi. Mereka membawa kotak sumbangan bertulis “Dana Aspirasi untuk Dewan Perampok Rakyat,” mengenakan topeng Ketua DPR dan semua Wakil Ketua DPR. Dengan aneka spanduk dan poster yang mempertanyakan nurani para anggota Dewan, mereka bergantian berorasi. Kotak sumbangan bertuliskan “Dewan Penipu Rakyat” diedarkan, namun hadirin mengisinya dengan sampah. “Jika DPR tidak segera mencabutnya, masyarakat diimbau agar jangan memilih partai pendukung Dana Aspirasi DPR. Dalam Pileg 2019 dan Pilkada 2015, jangan pilih calon mereka,” kata Immanuel Hutapea, Ketua BaraJP Bengkulu. “Kucing dalam karung’ sudah jelas. Saatnya rakyat bersikap, jangan pilih mereka dalam pemilihan apa pun,” tegas Sarmianus Senky, Ketua BaraJP Kalimantan Barat. Senky mengatakan, dana aspirasi sebesar Rp 20 miliar per anggota DPR per tahun (atau Rp 100 miliar per lima tahun), jelas-jelas perampokan uang rakyat. “Ini akan menambah kesenjangan, karena 62 persen pemilih ada di Pulau Jawa,” tambahnya.  Jenri

METROPOLITAN POS, JAKARTA, DPR akhirnya mencapai kesepakatan soal pembahasan revisi UU No 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Meski banyak mendapat penolakan dari masyarakat, revisi UU KPK disepakati masuk ke dalam Prolegnas prioritas 2015. Namun, rencana revisi UU KPK atas inisiatif DPR itu tak jelas. Hingga kini belum ada Naskah Akademik (NA) pasal-pasal mana saja yang akan direvisi sehingga banyak kalangan mempertanyakan rencana DPR tersebut. “Kalau mau merubah UU maka harus ada inisiatif bersama. Perlu saling pengertian antara DPR dan Pemerintah untuk merevisi suatu UU. Kalau DPR mau merevisi UU KPK dimana naskah akademiknya?” ujar pakar hukum tata Negara dari Universitas Parahiyangan Bandung, Asep Warlan Yusuf di Jakarta, Jumat (26/6). Karena belum ada NA, kata Asep, sangat wajar masyarakat menolak revisi UU KPK. Sebab, bila pemerintah setuju revisi UU KPK namun tak jelas batasan yang mau direvisi hal itu akan sangat membahayakan institusi KPK. “Sebab, bisa saja kewenangan KPK bukannya diperkuat tetapi semakin dilemahkan. Ini yang menjadi cacatan penting,” katanya. Dikatakan, tujuan NA revisi suatu UU untuk mengetahui latar belakang perubahan dan untuk apa urgensi dan harmonisasi. Selanjutnya dalam NA akan terlihat pasal-pasal

mana saja yang akan diubah. Kemudian apa dampak perubahan dan konsekuensinya bagi penegakan hukum. Selanjutnya melakukan study banding seperti apa sebaiknya UU itu dibuat. “DPR bisa menugaskan salah satu perguruan tinggi untuk membuat naskah akademik revisi UU KPK itu. Setelah itu disosialisaikan ke masyarakat dan selanjutnya dibahas di DPR. Bukan malah melempar isu revisi namun tak jelas urgensinya. Kalau DPR mau melemahkan KPK ya sekalian saja dibubarkan,” katanya. Asep menyatakan, revisi suatu UU bukan merupakan sesuatu yang tabu. Ia juga setuju UU perlu dirubah namun harus ada subtansi. Baginya, alangkah baiknya revisi UU itu memiliki kajian dan analisa agar saat pembahasan jelas batasannya. “Kalau revisi untuk menguatkan KPK saya kira rakyat pasti senang. Seperti adanya pengaturan hak imunitas KPK dan bisa merekrut penyidik sendiri saya kira itu penting dan didukung masyarakat,” katanya. Asep meminta DPR tidak bermain-main dengan UU KPK karena tanpa naskah yang jelas masyarakat akan semakin meragukan DPR. DPR sebaiknya focus membahas revisi UU KUHAP, KUHP dan UU lainnya sehingga terjadi harmonisasi karena berhubungan dengan penuntutan di pegadilan. Asep sepakat kewenangan KPK jangan dikebiri melalui revisi. Namun, ada bebera-

pa poin yang perlu mendapatkan perhatian misalnya pemenuhan kebutuhan penyidik KPK, potensi penyelewengan kekuasaan oleh oknum pimpinan, kemungkinan KPK salah menyidik padahal ada ketentuan tidak boleh keluarkan SP3. Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Marsiaman Saragih menyatakan, hingga saat ini belum ada draft atau naskah akademik terkait rencana revisi UU KPK. Dengan belum adanya draft UU tersebut maka tak layak revisi itu diperdebatkan di publik. “Hingga saat ini kami belum dapat draft UU KPK yang akan direvisi. Apa yang akan dibicarakan. Kita juga heran kenapa ada isu revisi UU KPK sementara drafnya saja belum ada,” ujar Marsiaman. Politisi PDI-Perjuangan itu menjelaskan, awalnya revisi UU KPK tidak masuk dalam prolegnas tahun 2015. Namun karena ada revisi Perppu pelaksana tugas pimpinan KPK akhirnya dimasukkan pembahasannya tahun ini. Dia menjelaskan, Perppu No 1 Tahun 2015 tentang pengangkatan 3 plt pimpinan KPK sudah disetujui untuk diundangkan. Setelah itu ada rencana percepatan pembahasan rencana revisi UU KPK menjadi tahun 2015. Anggota Komisi III DPR itu menegaskan, KPK akan terus diperkuat dan bukan dilemahkan. Sehingga semua pihak tak perlu mempersoalkan revisi UU KPK karena drafnya hingga kini belum ada.  Jenri

Pilkada Serentak Mantapkan Demokrasi Indonesia METROPOLITAN POS, JAKARTA, Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahap pertama 9 Desember mendatang bakal semakin menguatkan demokrasi Indonesia. Sebuah demokrasi yang mempunyai kekhasan tersendiri. Demikian dikemukakan, Koordinator Nasional (Kornas) Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Ha idz dalam diskusi yang digelar JPPR bertema: Pilkada dan Kearifan Lokal; Meneguhkan Demokrasi KeIndonesiaan, di Wisma Persekutan Gerejagereja di Indonesia (PGI), Jakarta, Jumat (26/6). “Pilkada ini kelebihan demokrasi Indonesia. Bisa menjadi pintu masuk kedigdayaan kita dalam demokrasi,” katanya. Seperti diketahui, pilkada serentak bakal berlangsung di 269 daerah. Adapun jumlah pemilih mencapai 186 juta orang. “186 juta pemilih, dengan ribuan pulau, melaksanakan Pilkada di waktu yang sama. Bisa memahami pilihan masing-masing. Ini sesungguhnya jadi modal besar untuk promosi ke luar negeri,” ucapnya. “Kalau kita lihat di negara lain, Malaysia misalnya, memilih boleh, dipilih masih jadi persoalan. Thailand malah enggak karu-karuan. Kemudian, tidak ada negara yang basis agamanya kuat, demokrasinya bagus seperti di Mesir, Iran dan lain-lain. Tapi di kita, demokrasi justru jadi penguat,” imbuhnya. Menurutnya, terdapat sejumlah hal yang menjadikan demokrasi Indonesia berlangsung damai. “Organisasi massa kita banyak. Katakan NU (Nahdlatul Ulama) punya 70 juta anggota, belum lagi Muhammadiyah. Ternyata ada jangkar di tengah yang punya peran penting, memotivasi anggotanya agar berdemokrasi penuh toleran,” ujarnya. “Ciri khas lain ialah lembaga penyelenggara pemilu yang banyak, ada KPU, Bawaslu, dan DKPP. Bawaslu tidak ada di negara lain. Negara lain pengawasannya internal atau bagian dari KPU,” pungkasnya. Konϐlik Rentan Kon lik dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak kerap terjadi pascapemungutan suara. Calon kepala daerah yang kalah banyak yang mencari-cari alasan melakukan protes. Demikian dikemukakan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Juri Ardiantoro dalam diskusi yang digelar Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) bertema: Pilkada dan Kearifan Lokal; Meneguhkan Demokrasi KeIndonesiaan, di Wisma Persekutan Gerejagereja di Indonesia (PGI), Jakarta, Jumat (26/6). “Memang sebagian besar, kon lik Pilkada yang melibatkan massa, lebih banyak muncul saat hasil pilkada diketahui. Kon lik makin meningkat intensitasnya saat Pilkada kelihatan hasilnya,” kata Juri. “Tadinya adem ayem, begitu Pilkada mulai kelihatan hasilnya, mulai diinventarisir pihak yang kalah,” imbuhnya. Dia menyatakan, KPU terus berusaha untuk meminimalisir kon lik. Dengan demikian, kontestasi Pilkada tidak menimbulkan keramaian yang destruktif. “Tentu ada usaha mengurangi itu (kon lik). Salah satu upaya mengurangi kon lik itu, bagaimana Pilkada sejak awal dibuat transparan. Sehingga orang bisa memahami,” katanya. “Tapi memang ada kekhawatiran di Pilkada serentak ini. Dulu Pilkada yang dilakukan sendiri-sendiri masalahnya kompleks. Bagaimana Pilkada di 269 daerah ini? Jauh lebih kompleks,” pungkasnya.  Red

HUKUM & KRIMINAL


Pimpinan KPK Dukung Polri Soal Penyadapan

7

Jaksa Agung Bakal Pantau Penerapan Pengampunan Pajak Buat Koruptor

Jaksa Agung Bakal Pantau Penerapan Pengampunan Pajak Buat Koruptor

METROPOLITAN POS, JAKARTA, Plt Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Indriyanto Seno Adji mendukung Polri untuk mengajukan aturan yang memperbolehkan Korps Bhayangkara untuk melakukan penyadapan. Menurutnya hal itu sebagai bentuk kerjasama antar penegak hukum dalam pemberantasan korupsi. “Saya juga mendukung sikap Kapolri untuk soal sadap, ini sebagai komitmen ‘Joint Law Oficial for Eradication Corruption’ bagi penyelamatan keuangan negara,” kata Indriyanto saat dikon irmasi, Jakarta, Jumat (26/6). Menurut dia, masih banyak pihak yang belum memahami UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Sejak UU Tipikor dibuat dan diberlakukan, setiap lembaga penegak hukum memiliki kewenangan yang sama dalam melakukan penyadapan. “Banyak yang kurang mendalami UU Tipikor, karena sejak tahun 1999, sejak UU Tipikor diperlakukan dan juga saya tim perumus, Pasal 26 Penjelasan UU Tipikor, penyi-

dik, termasuk pentelikon/penuntut umum, memiliki kewenangan sadap (wiretapping), jadi memang tidak ada perbedaan dalam wewenang penyadapan di antara penegak hukum,” jelasnya. Meski demikian, Indriyanto mengakui kalau KPK memiliki kewenangan penyadapan yang lebih dari lembaga hukum lainnya. Pasalnya, KPK dianggap sebagai power based on legally sehingga KPK tidak perlu izin pengadilan alias court order. Oleh karenanya, menurut Indriyanto, jika pihak kepolisian ingin memiliki kewenangan yang sama dalam penyadapan. Sebaiknya, Korps Bhayangkara mengajukan pengaturan kewenangan penyadapan dalam rancangan UU Polri. “Soal izin, kan administratif dan bisa diajukan pada Rancangan UU Polri inisiatif DPR. Izin pengadilan ada eksepsionalitasnya karena sadap itu urgen dan mendesak, jadi bukan izin, tapi sekadar lapor saja ke pengadilan. Jadi tidak ada perbedaan secara substansial,”

tandasnya. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan model penyadapan yang ada di KPK sudah sangat baik sehingga tidak perlu diubah. Badrodin pun meminta agar institusinya diberikan kewenangan yang sama. “Kami minta malah penyadapan kayak KPK, kalau boleh. Kan beda kewenangannya, sama-sama penyadapan tapi beda antara KPK dan Polri. Kalau kita dikasih seperti itu, sangat bersyukur sekali,” ujar Badrodin di Jakarta, Rabu 24 Juni. Badrodin menambahkan, jika Polri diberi kewenangan seperti KPK, proses pengungkapan perkara bisa lebih maju. Sebab, saat ini penyidik Polri harus meminta izin pengadilan terlebih dahulu untuk menyadap seseorang. Badrodin meyakini Polri juga akan lebih bisa operasi tangkap tangan jika memiliki kewenangan penyadapan seperti lembaga antikorupsi. Pasalnya, kata dia, polisi tak bisa tangkap tangan lantaran hasil sadap tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti.  Jenri

Mantan Anak Buah Akan Ungkap Peran Alex Noerdin di Kasus Wisma Atlet

METROPOLITAN POS, JAKARTA, Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Bina Marga Pemprov Sumatera Selatan Rizal Abdullah akan mengungkap keterlibatan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Wisma Atlet SEA Games Palembang dan Gedung Serbaguna Pemprov Sumatera Selatan tahun 2010-2011. Rizal yang telah menjadi tersangka kasus ini mengaku akan membeberkan keterlibatan Alex Noerdin dalam persidangan nanti. “Itu (keterlibatan Alex Noerdin) nanti di sidang saja ya,” kata Rizal usai menjalani pemeriksaan, Jumat (26/6). Persidangan Rizal Abdullah akan dilangsungkan dalam waktu dekat. Hal itu lantaran berkas perkara Rizal dinyatakan lengkap atau P21. Namun, Rizal mengaku belum mengetahui waktu dan Pengadilan Tipikor yang akan menggelar persidangannya. “Iya sudah (P21), tapi belum tahu disidang di mana,” katanya. Keterkaitan Alex Noerdin dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Wisma Atlet SEA Games dan Gedung Serbaguna Pemprov Sumsel ini mengemuka saat persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, 11 Agustus 2011 lalu. Saat itu, Rizal Abdullah sebagai Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet mengaku menerima uang sebesar Rp 400 juta dari Mohamad El Idris, Manajer Pemasaran PT Duta Graha Indah (DGI), perusahaan milik bekas Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazaruddin. Uang itu disebut ditujukan untuk Alex Noerdin. Rizal juga sempat mengungkapkan adanya fee 2,5 persen untuk Alex dari nilai uang muka proyek sebesar Rp 33 miliar yang didapat Duta Graha. Arief Ramdhan, kuasa hukum Rizal, tak membantah adanya janji fee sebesar 2,5 persen dari total nilai proyek PT DGI dalam proyek Wisma Atlet untuk Alex Noerdin. Menurutnya, fee kepada Alex merupakan bentuk terima kasih pihak PT DGI menyangkut proyek pembangunan wisma atlet. Hal itu disampaikan langsung oleh mantan Direktur Pemasaran PT DGI, El Idris. “Klien kami bilang di situ dikatakan bahwa untuk pembangunan wisma atlet, awalnya Idris bilang hanya terima kasih saya kepada Bapak Rizal,” kata Arief. Pada akhir September lalu, KPK menetapkan mantan Kepala Di-

nas PU Sumatera Selatan Rizal Abdullah yang juga menjabat sebagai ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan wisma atlet dan gedung serba guna Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2010-2011. Rizal disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 UndangUndang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) kesatu KUHP.  Jenri

KY Harus Usut Bisnis Anak Hakim Agung yang Terindikasi Mafia Peradilan

METROPOLITAN POS, JAKARTA, Komisi Yudisial (KY) harus membuka penyelidikan baru kasus dugaan bisnis keluarga hakim agung dengan seorang pengacara Sa itri Hariyani Saptogino (SHS) dengan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut kasus ini yang terindikasi adanya praktek ma ia peradilan. Menurut akti is Anti Corruption Comitte (ACC) Sulawesi, Wiwin Suwandi, penyelidikan harus segera dibuka kembali karena dalam penilaiannya pelanggaran kasus ini sudah sangat nyata. Jika KY beralasan kurang bukti, maka bisa mengecek langsung ke tempat dugaan kerja sama bisnis, yaitu rumah sakit, “Mereka bisa mengecek siapa pemegang saham di RS itu, bisa di cek di akta pendiriannya, pasti ketemu,” kata Wiwin, Sabtu (27/6). Ia menyayangkan KY kurang sigap menyikapi kasus ini, mengingat mereka adalah lembang pengawas dan penegak kehormatan hakim. Ia curiga KY ditekan oleh sejumlah pihak-pihak yang berkepentingan dan berkaitan di kasus ini, hingga berdalih kurang bukti. “Makanya saya mendorong KPK untuk masuk mengusut kasus ini. Ini peluang membongkar praktek ma ia peradilan, langsung ke hulu-nya yaitu Mahkamah Agung (MA),” tekan Wiwin. Dugaan kedekatan seorang pengacara dengan sejumlah hakim agung terungkap. Pengacara itu dan keluarga hakim agung tersebut dikabarkan kerja sama mengelola bisnis rumah sakit di Cikampek, Jawa Barat.  Red

METROPOLITAN POS, JAKARTA, Kejaksaan Agung akan memberikan masukan pada pemerintah jika nantinya terlihat adanya penyalahgunaan gagasan dalam penerapan pengampunan pajak atau tax amnesty kepada pelaku korupsi. Jaksa Agung HM Prasetyo mengungkapkan, jika pihaknya akan melihat rancangan pemerintah terlebih dahulu dalam merancang penerapan pengampunan pajak itu. “Kami akan lihat dulu seperti apa. Lebih baik jangan berprasangka buruk dulu, karena yang dirancang oleh pemerintah atau parlemen pasti bertujuan baik untuk masyarakat. Jadi, kami akan lihat dulu seperti apa isi dari rancangannya,” kata Prasetyo saat dikon irmasi, Jumat (26/6). Prasetyo kemudian menegaskan, jika pihaknya akan mengambil sikap tegas untuk memberikan masukan jika ke depan terlihat adanya penyalahgunaan dalam penerapan pengampunan pajak itu. “Jika memang ada indikasi untuk disalahgunakan, tentu akan kami beri masukan. Tapi, sebaiknya dilihat dulu dan dipantau bersama saja prosesnya. Ini kan masih rancangan yang akan dibahas,” pungkas Prasetyo. Diketahui, wacana penerapan pengampunan pajak yang sempat digulirkan Direktorat Jenderal Pajak merupakan upaya untuk menggenjot penerimaan pajak negara yang pada kuartal I/2015 baru mencapai Rp 198,226 triliun atau hanya 15,32 dari target Rp 1.294,158 triliun pada tahun 2015 ini.  Jenri

Kabareskrim Pastikan Penyidikan Kasus Abraham Samad Jalan Terus METROPOLITAN POS, JAKARTA, Kabareskrim Komjen Budi Waseso memastikan, pihaknya akan kembali memeriksa Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif, Abraham Samad, karena penyidikan jalan terus. Menurutnya, pemeriksaan Samad, yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus Rumah Kaca sejak Februari, dan walau telah diperiksa selama delapan jam di Bareskrim, Rabu (24/6) belum cukup. “Pemeriksaan kemarin belum lengkap. Nanti akan diperiksa lagi. Nanti kalau sudah cukup, berkasnya akan dikirim ke Kejaksaan,” kata jenderal yang akrab disapa Buwas itu di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (26/6). Pada Rabu kemarin pemeriksaan dilakukan untuk mengklari ikasi Samad dengan hasil pemeriksaan saksi-saksi yang telah diperiksa lebih dulu. Buwas juga menjelaskan, sekalipun Samad telah dinyatakan melanggar kode etik oleh internal KPK, namun itu tidak pernah menggugurkan pidananya. “Jangan dibalik-balik. Jangan lagi ada UU yang dibalik, ya. Etik itu sifatnya internal, ke dalam, jadi silakan. Kalau (hanya dikenai sanksi internal) nanti saya bikin UU untuk menyelamatkan anggota saya yang salah, kan nggak boleh begitu,” sambungnya. Samad sebelumnya mengatakan, sudah ada surat dari pimpinan KPK yang ditandatangani Tau iequrrahman Ruki, yang meminta kasusnya dihentikan karena ranahnya lebih kepada masalah etika. Seperti diberitakan sebelumnya, kasus ini adalah laporan sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang mengatasnamakan dirinya KPK Watch Indonesia. Pangkal masalahnya adalah pertemuan Samad, terkait pihak yang berperkara di KPK. Samad dikenakan Pasal 36 Ayat (1) junto Pasal 66 UU 30 / 2002 tentang KPK, yaitu larangan mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Pertemuan itu, yang selalu dibantah Samad, belakangan muncul ditulisan blog Kompasiana berjudul “Rumah Kaca Abraham Samad”. Isi pertemuan itu, menurut blog tersebut, Samad pernah beberapa kali bertemu dengan petinggi PDIP.  Tim

8

PENDIDIKAN & IPTEK


Basuki Klaim Dinas Pendidikan Paling Banyak “Markup” Anggaran Mendikbud: Urusan Guru Tanggung Jawab Lintas Kementerian METROPOLITAN POS, JAKARTA, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Anies Baswedan, mengatakan, persoalan tata kelola guru tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) saja. Menurut Anies, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Kementerian Keuangan (Kemkeu) ,dan Kementerian Agama (Kemag), harus mau bekerja sama dalam menangani masalah guru. Mantan Rektor Universitas Paramadina ini mengungkapkan pihaknya akan membentuk komite nasional guru. Tujuannya, untuk menangani masalah guru lintas kementerian. Komite tersebut bakal berada di bawah Direktorat Guru dan Tenaga kependidikan. “Ke depannya, ada persoalan pensiunan. Tentunya, dalam urusan formasi, kita mesti bekerja sama dengan Kemenpan. Termasuk dengan pemerintah daerah untuk menentukan dimana saja lokasinya,” ujar Anies usai acara pelepasan siswa Program BBM, di gedung Kemdikbud, Jakarta, Kamis, (25/6) Menurut Anies, guru yang akan ditempatkan harus memiliki kompetensi yang baik, mulai dari hasil pendidikan profesi guru (PPG). Tujuannya, untuk mempermudah pengawasan. Sebab, jika pengawasan terhadap guru-guru yang direkrut tersebut longgar, maka pembinaan dan pengawasan sangat sulit dilakukan. “Dulu, yang banyak terjadi, rekrutmen longgar, akhirnya repot di pengelolaan. Nah, kita tidak mau kondisi seperti itu terulang lagi,” tegas Anies.  Red

PGRI: Kenaikan Harga Bahan Pokok Ganggu Pendidikan

METROPOLITAN POS, JAKARTA, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Sulistiyo mengatakan, kenaikan harga beberapa bahan pangan telah berdampak buruk pada siswa dari keluarga miskin dan guru, khususnya yang bukan pegawai negeri sipil (PNS). “Siswa dari keluarga miskin sudah mulai kesulitan memperoleh biaya transportasi dan biaya hidup. Beberapa siswa bahkan sudah mulai bekerja membantu orangtua dalam menopang kehidupan rumah tangga,” kata Sulistiyo melalui siaran pers diterima di Jakarta, Selasa (16/6), seperti dikutip Antara. Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) itu mengatakan, hal itu berdampak serius pada sebagian siswa untuk menikmati pendidikan. Bahkan, sudah ada anak yang sedang mempertimbangkan untuk berhenti sekolah sementara karena harus membantu orangtua. “Alhamdulillah, guru-guru bergotong royong membantu mereka, sehingga sampai kini masih tetap bersekolah,” tuturnya. Kenaikan harga kebutuhan pokok juga sangat dirasakan pengaruhnya bagi guru non-PNS, yaitu guru honorer maupun guru di sekolah swasta kecil. Menurut Sulistiyo, penghasilan mereka yang minim membuat mereka tidak berdaya dengan kenaikan harga. “Harga-harga tidak naik saja, mereka sudah kesulitan sehingga harus mencari tambahan pekerjaan secara serabutan. Apalagi dengan penghasilan yang tidak naik, hargaharga naik semua. Hal itu sangat mengganggu kinerja mereka,” katanya. Sulistiyo mengatakan, para guru honorer dan tidak tetap di sekolah swasta kecil, banyak yang menerima penghasilan hanya sekitar Rp 250.000 perbulan. Bahkan, tahun ini banyak honor yang akan berkurang nilainya karena Kementerian Pendidikan menurunkan anggaran bantuan operasional sekolah (BOS) yang biasa digunakan untuk mendukung pemberian penghargaan kepada guru. “Sekarang maksimal hanya 15 persen saja. Padahal tahun lalu minimal 20 persen. Kementerian Pendidikan perlu memperoleh pemahaman yang baik tentang kondisi riil sekolah,” ujarnya. Bila itu dibiarkan, Sulistiyo khawatir mutu pendidikan yang tidak beranjak naik akan semakin terperosok, terseok dan terjerembab. Karena itu, ia meminta pemerintah segera menstabilkan harga bahan pangan yang terjangkau oleh masyarakat bawah dan miskin. Pemerintah disebutnya harus serius melakukan upaya-upaya kongkrit untuk mengatasi kenaikan harga.

METROPOLITAN POS, JAKARTA, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, dinas yang paling banyak melakukan markup anggaran setelah diberlakukannya e-budgeting, adalah Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Dalam satuan harga yang disusun Dinas Pendidikan, ditemukan markup anggaran. Setelah disisir, Pemprov DKI berhasil menghemat 18 persen anggaran. “Dinas Pendidikan dalam satuan harga juga masih markup. Setelah kami sisir, berhasil memotong 18 persen anggaran. Dari harga satuan saja kami bisa hemat 18 persen,” kata Basuki di Balai Kota DKI, Jakarta, Rabu (24/6). Selain terjadi markup anggaran dalam satuan harga di Dinas Pendidikan, mantan Bupati Belitung Timur ini juga menduga ada kecurangan lain yang dilakukan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lainnya. Antara lain, markup anggaran pembangunan gedung. “Misalnya, kami bangun sekolah, mungkin cukup dengan konstruksi baja untuk 3-4 lantai. Tidak perlu masif ada beton, terus dicor segala macam. Itu jadi mahal. Kenapa dia mau mahal? Supaya dia komisinya besar,” ujarnya. Melihat masih banyak markup anggaran dan penyalahgunaan penggunaan anggaran dalam APBD DKI 2015, maka Basuki akan

melakukan penyisiran satuan harga anggaran. Bila dilihat tidak masuk akal, maka akan dipotong atau dihapus. “Kami mau bertahap memotong yang seperti itu,” tegas Basuki.

Jakarta, Metropolitan Pos Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir membentuk satuan tugas (satgas) ijazah palsu yang terdiri dari Kemristekdikti, Kepolisian, Kempan RB dan Kejagung. “Kami sudah bicara dengan Kejagung, Kempan RB dan Polisi, semua setuju membentuk satgas ijazah palsu,” ujar Nasir usai pembukaan pameran foto SM3T di Jakarta, Jumat (26/6). Tugas satgas tersebut melakukan veri ikasi ijazah dari PNS, DPR hingga DPRD. “Langkah selanjutnya jika terbukti palsu ada di Kemenpan RB, sementara untuk DPR ada di majelis kehormatan.” Sanksi yang diberikan, diserahkan pada instansi yang berwenang. Nasir mengatakan pihaknya dengan tegas akan memberantas keberadaan ijazah palsu. Ijazah palsu berkaitan dengan perilaku korupsi. “Kami berkomitmen untuk memberantas keberadaan ijazah palsu, agar apa yang diimpikan Bapak Jokowi yakni Indonesia baru bisa terwujud,” cetus dia. Hingga saat ini, belasan PTS dibekukan oleh Kemristekdikti karena berbagai alasan, seperti tenaga dosen tidak memadai, ijazah palsu, hingga sarana dan prasarana kampus yang tidak memadai. “Beberapa waktu lalu, kami juga membekukan PTS di Surabaya. Kami juga melirik Jakarta, karena ada yang dalam satu lokasi

tapi ada lima kampus berbeda,” tukas dia. Jumlah PTS Terindikasi Ijazah Palsu Bertambah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengatakan, kasus ijazah palsu semakin bertambah jumlahnya yang terindi ikasi sehingga tim yang ditugaskan terus bekerja meneliti setiap laporan yang diterima. Menteri Nasir menyebutkan, penambahan jumlah perguruan tinggi swasta (PTS) yang terkait dengan ijazah palsu masih dalam tahap diselidiki dan kasusnya belum dilimpahkan kepada pihak berwajib. Pihaknya masih terus menjalin kerja sama dengan menggandeng kepolisian, kejaksaan, dan satgas untuk menuntaskan kasus tersebut. “Sampai saat ini, telah terindi iksi semakin banyak jumlah PTS yang terlibat ijazah palsu,” kata Nasir, Rabu (24/6) malam. Dikatakan, pihaknya selalu menerima laporan terkait ijazah palsu, seperti dari Surabaya dan Malang, namun semuanya masih ditinjau kebenarannya. Mantan rektor univeritas Diponegoro (Undip) ini menyebutkan, untuk kasus yang telah dilimpahkan ke kepolisian baru Universitas Berkley. Sedangkan untuk STIE Adhy Niaga dan PGRI Kupang masih dalam tahap pembekuan, untuk tidak menyelenggarkaan wisuda, menerima mahasiswa pindahan, dan penerimaan mahasiswa baru. Dia mengungkapkan, bagi lulusan PGRI yang memiliki ijazah dengan tanda tangan

Benarkan Ada Mark-Up Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan DKI Arie Budhiman tak membantah pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama bahwa instansinya masih melakukan upaya penggelembungan (mark up) anggaran hingga 18 persen. “Iya, itu benar. Justru kami yang inistiatif untuk melakukan penyisiran. Pak Gubernur berpesan agar sejumlah program yang belum dilelang untuk disisir kembali,” kata Arie, saat ditemui pada Safari Ramadhan Gubernur ke Kelurahan Wijaya Kusuma, Jakarta Barat, Kamis (26/6/2015). Anggaran berlebih itu sedianya dialokasikan untuk kegiatan rehabilitasi total 39 gedung sekolah. Pihaknya melakukan penyisiran dibantu dengan tim konsultan dari Badan Usaha Milik Daaerah. Untuk program lainnya, Arie mengatakan telah menyesuaikan anggaran dan program sesuai dengan e-budgeting. “Yang sekarang dapat dilakukan, adalah

bagaimana kami mengawasi proses pelaksanaannya. Jangan sampai anggarannya sudah die isiensi ternyata dikurangi kembali. Hal itu akan merubah kualitas tentunya,” kata mantan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI itu. Sebelumnya, Basuki mengatakan bakal mengatur waktu untuk kembali menyisir APBD 2015. Ia akan memangkas programprogram yang tidak perlu. Salah satu penyisiran yang sudah dilakukan pada Dinas Pendidikan. Setelah dilakukan penyisiran, anggaran pendidikan hemat hingga 18 persen. Ke depannya untuk meminimalisir mark up anggaran, Basuki bakal menerapkan sistem elektronik musyawarah rencana pembangunan (e-musrenbang). “Tidak apa-apa sekarang kami lolosin dulu anggarannya, tapi minimal penyusunan anggaran yang tahun depan, kami sudah punya pengalaman lagi. Kesalahan kan, anggaran 2014 kami enggak masukin e-budgeting, baru di ujung kami masukin dan kelemahan anggaran 2015 adalah kami tidak mulai dengan e-musrenbang. Jadi nanti penyusunan anggaran 2016 mudah-mudahan sudah dari e-musrenbang,” kata Basuki.  Jenri

Menristekdikti Bentuk Satgas Ijazah Palsu yang dibubuhkan oleh rektor Samuel Haning, ijazah tetap dinyatakan tidak sah secara undang-undang Dikti, akan segera diganti. Nasir mengharapkan, agar calon mahasiswa yang ingin kuliah di PTS tertentu, harus melihat pada korlap.dikti.co.id atau kepangkalan database pendidikan tinggi sebelum memutuskan untuk mendaftar. “Tolong, cek terlebih dahulu, apakah PTS yang dituju aktif atau non aktif, agar kedepannya tidak bermasalah,” ujarnya. Sementara, terkait kuliah jarak jauh, Menteri Nasir mengungkapkan, yang diperkenankan melaksanakan kuliah jarak jauh dan terdaftar pada data Dikti hanya satu univeristas yaitu Univeristas Terbuka (UT), sedangkan yang lain belum ada yang resmi atau diperkenankan menjalani kuliah jarak jauh.  Tim

EKONOMI


Kemendag Dan Artha Graha Peduli Gelar Operasi Pasar

METROPOLITAN POS, JAKARTA, Kementerian Perdagangan dan Artha Graha Peduli menggelar operasi pasar daging dan beras serentak di kelurahan-kecamatan dan pasar di seluruh wilayah DKI Jakarta. Kick off operasi pasar tersebut dilakukan oleh Menteri Perdagangan Rachmat Gobel di halaman Kementerian Perdagangan, Jakarta, Minggu. Hadir pada acara tersebut Ketua Harian Artha Graha Peduli Indra S Budianto, pimpinan Artha Graha Network – Artha Graha Peduli, pejabat dari Kementerian Perdagangan, dan warga masyarakat. Operasi pasar yang berlangsung sampai 16 Juli 2015 ini bertujuan untuk menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok menjelang bulan Ramadhan hingga Hari Raya Idul Fitri 1436 Hijriyah. Sedikitnya 15 truk daging dan beras secara simbolik dilepas oleh Menteri Perdagangan dan bergerak ke wilayah kota di DKI Jakarta. Artha Graha Peduli sendiri sebelumnya sudah menggelar operasi pasar di 60 titik lokasi Pasar Jaya sejak 16 Juni 2015. Ketua Pelaksana Operasi Pasar Artha Graha Peduli Kusmanto Harapan mengatakan operasi pasar daging merupakan ketiga kalinya dilakukan Artha Graha Peduli bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan, setelah yang pertama dan kedua dilakukan dalam bulan Ramadhan tahun 2009 dan 2013 saat harga daging sapi juga melonjak tajam. Titik-titik penjualan daging tersebar di wilayah Jabodetabek yang jauh dari pasar umum, sehingga diharapkan tidak mengganggu pasar para pedagang daging. Harga daging dijual Rp. 70.000/kg. Menurut Kusmanto, pemilihan harga Rp. 70.000,- per kilogram adalah agar tidak menekan para peternak sapi. “Kami berusaha menstimulasi tingkat harga yang terjangkau bagi masyarakat namun tidak menekan peternak sapi lokal, ha-

rus “win-win”, katanya. Ia mengharapkan harga daging dapat dijangkau oleh masyarakat, sementara disisi lain para peternak sapi serta pedagang daging tetap mendapatkan margin penjualan yang memadai. Ditanya mengenai apa yang sebenarnya melatarbelakangi langkah ini, Kusmanto secara lugas dan tegas mengatakan bahwa kepedulian untuk berbagi ini sesuai dengan komitmen pendiri Artha Graha Peduli Tomy Winata. Selaku pengusaha yang lahir dan dibesarkan di Bumi Pertiwi Indonesia, mencari na kah dan berkarya di Bumi Pertiwi Indonesia bersama dengan mitra-mitra Artha Graha di seluruh Indonesia, Tomy Winata senantiasa terpanggil untuk selalu berbagi untuk negeri. Pada saat Bumi Pertiwi sedang dihadapkan pada beberapa kondisi yang perlu bersama-sama diatasi, maka otomatis jajaran Artha Graha, diminta atau tanpa diminta

Pemerintah, wajib untuk turut membantu. “Ini adalah salah satu cara membayar kembali kepada Bumi Pertiwi Indonesia. Spirit ini menjadi jati diri seluruh jajaran Artha Graha Network,” demikian Kusmanto mengutip falsafah pendiri Artha Graha Peduli Tomy Winata. Selain daging, Artha Graha Peduli juga melakukan operasi pasar beras. Setiap truk masing-masing bermuatan 8 ton beras untuk dijual kepada masyarakat secara langsung atau melalui pengecer. Beras kualitas medium itu dikemas dalam paket 50 kg dan 10 kg dijual dengan harga Rp. 9000/kg. Kusmanto mengatakan Artha Graha Peduli terlibat dalam operasi pasar ini untuk membantu ketersediaan daging dan beras untuk menjaga stabilitas harga. “Kami selalu terpanggil untuk membantu pemerintah dan berbagi dengan masyarakat,” katanya.  Mulyawan

Menteri Perdagangan RI, Rahmat Gobel

Kepedulian Tommy Winata Kepada Bangsa Dan Negara Patut Kita Apresiasi Jakarta, Metropolitan Pos Hampir setiap tahun pada bulan Suci Ramadhan menjelang Hari Raya Iedul Fitri harga-harga pasti mengalami kenaikan, sehingga dirasakan masyarakat sangat berat dengan lonjakan harga yang tinggi, terutama sembilan bahan pokok, beras apalagi daging yang banyak permintaan di masyarakat, sehingga harga daging dipasaran hampir tembus Rp. 100,000,- perkilonya. Hal ini membuat Sebuah Perusahaan Nasional yang peduli dengan masalah yang menimpa masyarakat pada umumnya, sebut saja Atrha Graha Peduli (AGP) yang rutin setiap Jumat melakukan pengabdian menjual beras murah kepada karyawannya, dan sekarang pada bulan Suci Ramadhan AGP menjual daging dan beras murah dengan menggandeng Kementerian Perdagangan RI menggelar Pasar Murah di 60 titik Wilayah Jabodetabek yang dimulai pada 16 Juni 2015 lalu. Menteri Perdagangan Rahmat Gobel mengaku salut dan memberikan apresiasi yang setinggi-tinggi dengan pimpinan Artha Graha Bapak Tommy Winata yang peduli kepada bangsa dan negara terutama terhadap kebutuhan bahan pokok pada masa puasa dan jelang Ramadhan. “Komitmen Pak Tommy harus kita apresiasi, beliau mempunyai perhatian, diminta atau tidak diminta selalu siap membantu, dan saya memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pak Tommy Winata yang telah peduli kepada bangsa Indonesia, dan Operasi pasar bahan pokok beras dan daging ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” kata Menteri dalam sambutan peresmian Operasi Pasar Beras dan Daging murah di Kemendag RI, Minggu (21/6).

Lanjutnya, Pemerintah belum lama ini telah melepas Tirai Maritim pelepasan 9 bahan pokok ke wilayah Indonesia Timur untuk bisa menjaga dan mengurangi diskontek harga stok kebutuhan bahan pokokdi Indonesia wilayah Timur pada masa puasa ini sudah cukupdan harga-harga boleh dikatakan sudah stabil, dan stok relatif stabil, kalau ada kenaikan masih relatif stabil,” lanjutnya. Rahmat menambahkan ditambah denganmkepedulian ini dapat membantu kebutuhan masyarakat di DKI, dan lain daerah, sehingga masyarakat saya himbau untuk tidak perlu khawatir akan stok supply bahan pokok

tersebut, dalam waktu dekat naik bawang dan cabe sangat tersupply pada bulan Juni dan Juli, dan Pemerintah akan consern kepada bahan pokok selama bulan puasa dan lebaran, dan kami ucapkan terima kasih kepada Artha Graha dan patut kita hormati, dan semoga pahalanya akan bertambah besar dan kita juga melihat keihlasan beliau (Tommy Winata-red) dalam melakukan kegiatan ini, bukan sekedar mencari popularitas, dan saya mengenal beliau sejak lama dan semoga usahanya lancar,dan dimudahkan rezekinya lebih banyak,” pungkasnya  Mulyawan

9

Dibulan Puasa Harga Sembako Tinggi METROPOLITAN POS, KARIMUN, Harga beberapa jenis sayuran di pasar tradisional Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, mulai mengalami kenaikan, di bulan puasa. “Pagi ini,(24/06) harga beberapa jenis sayuran mengalami kenaikan, yakni cabai, tomat dan wortel,” kata pedagang sayuran Ajo di Pasar Puan Maimun, Tanjung Balai Karimun. Ajo menjelaskan, harga tomat yang sebelumnya Rp12.000 per kilogram kini menjadi Rp20.000/kg, wortel naik dari Rp14.000 menjadi Rp20.000/kg, cabai merah naik dari Rp34.000 menjadi Rp48.000/kg dan cabai hijau juga naik dari Rp30.000 menjadi R40.000/kg. “Kenaikan terjadi dari tingkat distributor. Kami pun tidak bisa berbuat apa-apa selain menyesuaikan harga jual,” kata dia. Beberapa jenis sayuran yang harganya mengalami kenaikan merupakan komoditas yang dipasok dari Jawa dan Sumatera. Ia memperkirakan kenaikan tersebut bagian dari hukum pasar, harga naik jika permintaan meningkat seiring datangnya Bulan Ramadhan 1436 Hijriyah. “Bisa-bisa terus naik sampai Bulan Puasa, kata Iin istri ajo. Pedagang lain, mengatakan, untuk harga lain, seperti bawang merah, bawang putih, kentang dan lainnya relatif normal. ucapnya. Menurut dia, harga sayuran yang dipasok dari luar Karimun, pada umumnya mengalami kenaikan setiap menjelang Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. “Kami hanya pedagang biasa, masalah harga ditentukan distributor yang juga bergantung pada pasokan dari luar,” tuturnya. Nilam seorang warga yang berbelanja mengaku terkejut dengan kenaikan harga beberapa jenis sayuran. “Padahal pekan lalu masih murah, sekarang sudah naik, terutama cabai merah yang naik cukup tinggi,” kata nilam. Ia berharap pemerintah mengontrol harga kebutuhan pokok, termasuk sayuran agar tidak memberatkan warga yang menyambut Bulan Puasa dan Lebaran. Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Disperindagkop UKM) Karimun Muhammad Hasbi ketika meninjau pasar pekan lalu mengatakan kenaikan harga sudah menjadi rutinitas setiap datang Bulan Puasa, sesuai hukum pasar, hanya saja ia mengingatkan pedagang atau distributor tidak menaikkan harga secara sepihak untuk mengambil keuntungan besar. “Kenaikan harga masih dalam batas wajar. Kami akan pantau terus pergerakan harga di pasar,” ucapnya. Ia mengimbau masyarakat tidak panik dengan memborong kebutuhan pokok karena khawatir terjadi kelangkaan. “Persediaan sembako cukup, bahkan sampai Lebaran, terutama beras, gula dan minyak goreng. Jadi, tidak usah khawatir, kepanikan hanya memicu kenaikan harga,” terang Hasb. Berdasarkan pantauan, harga ikan segar juga mengalami kenaikan meski tidak signi ikan, begitu juga dengan ayam potong yang naik sejak pekan lalu dari Rp27.000 menjadi Rp38.000/kg. harga sayur segar, seperti bayam dari Rp:7000,- menjadi Rp:16.000, dan sawi dari Rp:16.000,menjadi Rp:21.000,-. (Rahotan).

Spanduk Sadis Buang Sampah

isi tulisan spanduk yang terpasang di lahan tidur di Kelurahan Baran II Karimun.

METROPOLITAN POS, KARIMUN, Spanduk itu, menurut salah seorang warga yang berdomisili tidak jauh dari spanduk berdiri mengatakan,sudah lama terpasang. Upaya itu tentu merupakan ungkapan kekesalan pemilik lahan, terhadap orang yang sering membuang sampah di tempat itu.. Kemungkinan Kekesalan pemilik lahan terhadap pembuang sampah itu, memunculkan ide untuk memasang spanduk peringatan. Saya sebagai warga disini mengharapkan kepada pihak pemkab karimun agar memperhatiakan hal inilah.sediakan tempat pembuangan sampah(TPS),agar mesyarakat idak buang sampah sembarangan,harap warga.  Rahotan

10

NUSANTARA


Operasi Pasar Bupati Himbau Pedagang Tidak Menaikkan Harga Sembako Tinggi

METROPOLITAN POS, SIDOARJO, Menjelang Bulan Ramadhan dan untuk menekan harga kebutuhan pokok, Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah, SH, M. Hum bersama Wakil Bupati Sidoarjo H. MG. Hadi Sutjipto, SH, MM melakukan operasi pasar di pasar Larangan Sidoarjo. Dengan didampingi Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan dan ESDM (Diskoperindag dan ESDM) Kabupaten Sidoarjo Dr. Fenny Apridawati dan Kepala Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo Ir. Dian Wahyuningsih, M.Sc, bupati Sidoarjo memantau langsung harga sembako, seperti harga gula, beras dan minyak goreng. Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah dalam kesempatan tersebut juga membantu melayani pembeli yang sedang antri di mobil sembako operasi pasar milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Setelah memantau perkembangan operasi pasar Pemprop Jatim yang ada dihalaman parkir pasar Larangan, H. Saiful Ilah kemudian menuju ke dalam pasar menemui para pedagang sembako, daging dan telur. Bupati menghimbau kepada para pedagang untuk tidak menaikkan harga sembako tinggi. “Tidak ada kenaikan harga yang tinggi, kalaupun ada kenaikan harga masih dalam batas normal, seperti harga telor ayam perkilo Rp. 20 ribu sebelumnya harga telur ayam kisaran Rp. 17 ribu perkilonya, sudah saya himbau tadi pedagang”, ujar Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah, SH, M.Hum. Bupati akan memantau terus perkembangan harga kebutuhan pokok hingga memasuki idhul itri, hal ini dilakukan agar harga sembako tetap stabil. “ Kita akan pantau terus perkembangan harga sembako yang ada di pasar Sidoarjo ini, jangan sampai ada pedagang yang menaikkan harga tinggi melampaui batas wajar, pemerintah kabupaten akan terus memantau hingga menjelang idhul itri nanti”, jelas H. Saiful Ilah. Untuk beras dan minyak goreng mendapat subsidi masing-masing Rp 1.250/kg, gula pasir dan tepung terigu mendapat subsidi masing-masing Rp 500/kg. Harga empat komoditas dalam operasi pasar lebih murah dibanding yang ada di pasaran. Meski begitu, dalam operasi pasar nanti pembelian akan dibatasi. Harga dalam operasi pasar pasti lebih murah dibanding harga di pasaran, tapi jumlah pembelian juga akan dibatasi. Seperti pembelian beras maksimal 5 kg, gula pasir dan tepung terigu masing-masing 2 kg dan minyak goreng dua botol kemasan 900 ml atau kemasan botol 1 liter.  Ludϐiyanto

Satpol PP Gelar Razia Gepeng Dan Petasan

METROPOLITAN POS, BANGKALAN, Guna menjaga keamanan dan ketertiban selama Bulan Ramadhan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bekerja sama dengan aparat kepolisian Polres Bangkalan menggelar Razia Anjal dan Petasan. Namun razia yang dilaksanakan menjelang buka puasa itu, tidak menemukan anak jalanan di ruas jalan protokol kota Bangkalan dan petasan yang membahayakan masyarakat. “Alhamdulilllah, razia rutin yang kita lakukan, bisa mengurangi kegiatan anjal yang sering meresahkan masyarakat yang biasa nongkrong di ruas jalan protokol dan perempatan tra igh light,” kata Kasi Trantib Satpol PP Bangkalan, Hamzah Suryanto, di sela-sela melakukan razia di perempatan jalan Akses Suramadu, Selasa (23/06/2015). Menurutnya, razia anjal di bulan Ramadhan ini, untuk mengurangi akti itas anjal dan gepeng yang biasa mangkal di perempatan tra igh light. Baik itu di Kota Bangkalan maupun di Jalan Akses Suramadu. “Biasanya di bulan puasa banyak anjal dan gepeng yang mangkal. Namun sekarang mulai berkurang dan bahkan sudah tidak ada,” ungkapnya. Sementara itu, Kasat Sabhara, AKBP Bidaruddin, mengatakan setelah melakukan razia di sejumlah kios dan toko kembang api. Pihaknya tidak menemukan petasan yang membahayakan. “Dari hasil razia, kita belum menemukan kembang api yang membahayakan, semuanya masih sesuai dengan izin edar,” ucapnya. Dikatakan Bidaruddin, untuk kembang yang membahayakan adalah jenis petasan yang mengandung mesiu. “Kalau ditemukan petasan maka pihaknya akan melakukan penyitaan dan penahanan, karena melanggar UU darurat no 12 tahun 51 tentang bahan peledak,” ungkapnya.Bidarudin berharap, dengan razia ini masyarakat bisa mejalankan ibdah puasa dan sholat tarawih dengan khusuk dan hidmad.  Ludϐiyanto

Resepsi Hari Jadi, Walikota Ajak Masyarakat Cinta Kotanya METROPOLITAN POS,MOJOKERTO, Resepsi hari jadi Kota Mojokerto ke-97 tahun 2015 digelar Sabtu (20/6) malam. Bertempat di GOR Seni Mojopahit Kota Mojokerto, acara ini dihadiri Walikota Mas’ud Yunus, Sekretaris Daerah Mas Agoes Nirbito, segenap forpimda, staf ahli, kepala SKPD dan pejabat di lingkungan Pemkot Mojokerto memakai pakaian khas rakyat Kota Mojokerto. Masyarakat yang terdiri Ketua RW dan Ketua RT pun hadir dalam acara ini memakai pakaian batik motif rengkik buatan perajin batik Kota Mojokerto. Acara hiburan ditampilkan tari-tarian dari pelajar Kota Mojokerto dan penampilan al banjari dari grup sholawat Al Mahabah. Dalam acara seremonial, Yunus Suprayitno, Ketua DPRD Kota Mojokerto memberikan sambutan mewakili masyarakat. Tema hari jadi tahun ini adalah, 97 tahun Mojokerto service city, cinta kotaku, cinta produkku, sejahtera rakyatku, maju bangsaku. “Ini dikandung maksud bahwa peringatan hari jadi merupakan milik dan kewajiban seluruh masyarakat Kota Mojokerto,” kata Yunus Suprayitno. Ia menambahkan bahwa sebagai warga masyarakat Kota Mojokerto kita patut bersyukur karena masih dapat menikmati lingkungan yang aman, tentram dan damai. Terwujudnya Kota Mojokerto sebagai service city yang maju, sehat, cerdas, sejahtera dan bermoral, yang merupakan visi Kota Mojokerto selama lima tahun kedepan dapat dilihat dalam bentuk implementasi semangat masyarakat merayakan hari jadi Kota Mojokerto ke-97 ini. “Untuk mewujudkan tema hari jadi tersebut, perlu kita harapkan peran serta dari masyarakat agar selalu berupaya untuk menggali kreati itas, inovasi dan edukasi khususnya pelaku usaha agar mampu bersaing menghadapi masyarakat ekonomi asean,” tuturnya. Sementara itu, Walikota Mas’ud Yunus mengawali sambutan mengatakan bahwa semoga suasana keakraban, kebersamaan

dan kekeluargaan ini, dapat terus terjalin dengan baik dan semakin meningkat di masamasa yang akan datang. Walikota menerangkan bahwa acara resepsi hari jadi ini bukan sekedar acara silaturohim, makan bersama dan menyaksikan pentas hiburan. Namun terdapat makna yang lebih mendalam guna memperingati hari yang bersejarah bagi warga masyarakat Kota Mojokerto. Melalui acara resepsi hari jadi, diharapkan tumbuh kesadaran sejarah bahwa Kota Mojokerto yang sekarang ini adalah sebuah proses perjalanan sejarah panjang. Sehingga prestasi yang dicapai dalam membangun Kota Mojokerto saat ini adalah prestasi dari banyak pihak yang patut disyukuri. “Warga Kota Mojokerto perlu mewarisi nilai-nilai kejuangan dan kebaikan dari para pendahulu untuk diri pribadi dan generasi mendatang sehingga tanggung jawab itu menjadi tugas dan amanat bagi generasi sekarang,” jelas Walikota. Walikota juga menerangkan bahwa tema

hari jadi diangkat dengan tujuan agar masyarakat Kota Mojokerto cinta dan bangga terhadap Kota Mojokerto serta produk Kota Mojokerto. “Selain itu, agar masyarakat Kota Mojokerto siap menuju masyarakat ekonomi asean di akhir tahun 2015 ini,” lanjut Walikota. Walikota percaya bahwa Kota Mojokerto memiliki sumber daya manusia yang mumpuni, yang berdedikasi, dan memiliki komitmen untuk ikut mewujudkan kesejahteraan bersama. Untuk itu dalam sambutannya, Walikota mohon bantuan dan dukungan dari seluruh komponen masyarakat, dari para sesepuh, para alim ulama, tokoh masyarakat, ketua RT dan RW, para anggota organisasi sosial kemasyarakatan, dan keagamaan, dan juga para generasi muda, untuk dapat menggalang kebersamaan serta rasa memiliki atas program dan kebijakan pemerintah Kota Mojokerto. “Program pembangunan yang kita canangkan, tidak akan menuai hasil yang optimal tanpa adanya peran serta masyarakat,” harap Walikota.  Ariyanto

METROPOLITAN POS, MOJOKERTO, Dalam rangka mngisi kegiatan di Bulan Suci Ramadlan 1436 H, TP. PKK bersama dengan Dharma Wanita dan GOW Kabupaten Mojokerto menyelenggarakan kegiatan Tadarrus Al-Qur’an , yang dibuka oleh Ketua TP PKK Kabupaten Mojokerto, dr. Hj. Ik ina Mustofa Kamal Pasa , Masjid Arrahman Kabupaten Mojokerto, Senin 22 Juni 2015. Acara tersebut dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra, sekaligus Ketua Ta’mir Masjid Baiturahman, Staf Ahli , Kepala SKPD, Ketua TP PKK , Ketua Dharma wanita dan GOW Kabupaten Mojokerto, Ketua TP PKK dan Dharma Wanita Kecamatan beserta pengurus. Kegiatan ini didahului dengan pembacaan do’a Istighotsah yang dipimpin oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra, Dr. Akh. Jazuli, SH, Msi, dengan harapan semua do’a yang dipanjatkan dapat dikabulkan oleh Alloh SWT, karena do’a di Bulan Ramadlan mustajabah. Asisten Pemerintahan dan Kesra dalam sambutannya menyatakan Ibadah yang dilaksanakan di Bulan Suci Ramadlan mempunyai nilai pahala yang berlipatganda, seperti halnya kegiatan tadarrus Al-Qur’an yang dilaksanakan oleh ibu-ibu PKK dan Dharma.” Agar Kegiatan Tadarrus Al-Qur’an ini benar-benar mempunyai nilai ibadah dan pahala , kegiatan ini harus diniati sematamata hanya untuk beribadah kepada Alloh SWT, menaati pimpinan dan syiar Islam di Pemerintah Kabupaten Mojokerto,”. Ungkap Jazuli. Dalam kesempatan tersebut Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Mojokerto, Hj. Ik ina Mustofa Kamal Pasa menyampaikan, Tadarrus Alqu’an di Masjid Baiturrahman ini merupakan salah satu program rutin yang di-

laksanakan oleh PKK dan DharmaWanita Kabupaten Mojokerto selama Bulan Suci Ramadlan. Selain Tadarrus Al-Qur’an, dilaksanakan pula kegiatan tausiah pada tanggal 24, 26 dan 29 , yang merupakan kajian Alqur’an dan Hadist yang membahas masalah bagaimana kehidupan wanita muslimah menurut ajaran Al-qur’an dan hadist. Agar kegiatan ini dapat berjalan lancar,” Saya Mohon kepada Bapak/Ibu Kepala SKPD, jika tidak terlalu banyak pekerjaan , supaya memobilisasi para stafnya untuk ikut hadir mengikuti tausiah ini, walaupun bukan

jadwalnya untuk tadarrus,”. harap Ik ina. Ketua TP PKK berharap agar kegiatan ini dijadikan sebagai ladang amal bagi ibu-ibu PKK dan Dharma wanita di bulan Susci ramadlan ini, dilaksanakan dengan niat yang baik dan istiqomah sampai dengan kegiatan ini selesai. Semoga Alloh SWT senantiasa meridloi dan membalas dengan pahala yang berlipatganda. Selanjutnya Ibu Ketua TP PKK Kabupaten Mojokerto mengawali tadarrus ini dengan membaca Surat Albaqoroh , dan dilanjutkan oleh TP PKK dan Dharma Wanita yang hadir pada acara pembukaan.  Ariyanto

Ketua TP PKK Kab.Mojokerto Buka Tadarrus AL- QUR AN

NUSANTARA


Tujuh Raperda Ditetapkan Jadi Perda Oleh DPRD Tulungagung METROPOLITAN POS, TULUNGAGUNG DPRD Tulungagung, Senin (15/6), menetapkan tujuh rancangan peraturan daerah (raperda) menjadi perda. Penetapan perda tersebut dilakukan dalam rapat paripurna dalam rangka penetapan dan penyerahan ranperda inisiatif DPRD dan Pemkab Tulungagung. Ketujuh ranperda yang sudah ditetapkan jadi perda itu masing-masing adalah Perda tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Perda tentang Kepala Desa, Perda tentang Pengelolaan Produk Unggulan Desa, Perda tentang Perubahan Perda No.27/2012 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, Perda tentang Badan Layanan Umum Daerah pada UPTD Puskesmas, Perda tentang Perubahan ketiga Perda No.10/2013 tentang PD BPR Bank Daerah Tulungagung dan Perda tentang Jalan Berkeselamatan. Delapan fraksi di DPRD Tulungagung menyetujui agar tujuh ranperda ditetapkan menjadi ranperda. Melalui juru bicaranya masing-masing mereka merekomendasikan tujuh ranperda untuk menjadi perda meski menyelipkan beberapa catatan. Fraksi PDI Perjuangan misalnya. Melalui juru bicaranya Sumarno memberi catatan agar bupati segera menindaklanjuti perda yang ditetapkan utamanya perda yang terkait dengan desa. “Hal ini berhubungan deangan penghasilan tetap kepala desa dan pemilihan kepala desa secara serentak,” katanya. Begitupun yang dikatakan Fendy Yanuar Marhendra, juru bicara Fraksi PAN. Ia mengingatkan bupati terkait pilkades serentak

yang melibatkan 13 desa pada tahun 2015 ini. Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono SE MSi. Selain dihadiri di antaranya oleh Bupati Tulungagung Syahri Mulyo SE MSi, Wakil Bupati Tulungagung Drs Maryoto Birowo MM, Sekda Tulungagung Ir Indra Fauzi MM dan para kepala SKPD lingkup Pemkab Tulungagung. Bupati Syahri Mulyo dalam sambuatannya mengapresiasi penetapan tujuh raperda menjadi perda oleh DPRD Tulungagung. Ia menyatakan dua perda terkait desa yang telah ditetapkan merupakan implementasi dari UU No.6/2014 tentang Desa. “Terimakasih atas ditetapkannya tujuh raperda. Penetapan perda tentu berdasarkan

azas teori hukum dan undang-undang yang berlaku,” katanya. Bupati Syahri Mulyo dalam kesempatan tersebut juga menyerahkan empat ranperda inisiatif Pemkab Tulungagung untuk dibahas bersama dewan dalam masa sidang ketiga tahun sidang pertama. Raperda tersebut masing-masing adalah Raperda tentang Perubahan Perda No.17/2012 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, Raperda tentang Dana Cadangan, Raperda tentang Perubahan ketiga Perda No. 5/2010 tentang Penyertaan Modal Pemkab Tulungagung pada PD Aneka Usaha dan Raperda Perubahan Perda No. 25/2012 tentang Bantuan Hukum pada Masyarakat Miskin.  Andi Suryana

METROPOLITAN POS, TRENGGALEK Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Model Pertanian Bioindustri Berwawasan Lingkungan Berbasis Casava di Jawa Timur. Tim BPTP Provinsi Jawa Timur mengadakan kunjungan kerja ke Kabupaten Trenggalek untuk menyelenggarakan Sosialisasi Model Pertanian Bioindustri Berwawasan Lingkungan Berbasis Casava di Jawa Timur, pada tanggal 17 Juni 2015 bertempat di rumah makan Mekar Sari. Sosialisasi kegiatan ini di hadiri oleh Bupati Trenggalek Dr. Ir. H. Mulyadi WR, MMT. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Dispertahutbun, Kepala Balai Dr. Tri Sudaryono, MS didampingi oleh Prof. Dr. Suyamto dan beberapa peneliti senior BPTP Jawa Timur, Dinas Koperindagtamben, Dinas Peternakan, Kepala Desa Gading, Penyuluh dan kelompok tani. Dalam laporannya Kepala BPTP Jawa Timur menggambarkan arah perubahan orientasi pembangunan ekonomi yang mengandalkan sektor pertanian dan sumberdaya alam yang dapat diperbaharui (green economy) dan ramah lingkungan (blue economy). Kedepan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan lebih didorong dari sektor ekonomi yang beroreintasi kepada e isiensi pemanfaatan sumberdaya pertanian agar dapat menghasilkan Food, Fuel and Feed dalam skala industri (Bioindustri). Ada 3 (tiga) pengkajian yang dilaksanakan oleh BPTP Jatim sebagai Model Usaha Pertanian dengan model Bioindustri,

yaitu kacang tanah di Kabupaten Tuban, tebu di Kabupaten Kediri dan ubikayu di desa Gading, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek. Sementara itu Bupati Trenggalek Dr. Ir. H. Mulyadi WR, MMT dalam sambutannya mengatakan bahwa pemanfaatan ubikayu sebagai salah satu penyangga sumber pangan dan hasil ikutan atau limbah ubi kayu dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Peranan ubi kayu cukup besar dalam memenuhi kebutuhan pangan maupun mengatasi ketimpangan ekonomi dan pengembangan industri. Pemerintah Kabupaten Trenggalek terus menggalakkan dan mengupayakan peningkatan produktivitas dan produksi ubi kayu. Dari

data yang ada perkembangan produksi dan produkti itas ubi kayu di Kabupaten Trenggalek menunjukan peningkatan produktivitas cukup baik, yakni tahun 2013 luas panen 16.446 ha dengan produksi 395.658 ton, pada tahun 2014 luas panen 16.485 ha dengan produksi 425.617 ton. Diakhir sambutannya Bupati mengharapkan kepada dinas terkait dan semua pihak yang terlibat untuk mendukung, membantu, dan mengawal program pertanian bioindustri berwawasan lingkungan berbasis cassava, guna mewujudkan dan meningkatkan perekonomian masyarakat agar lebih sejahtera.  Andi Suryana

Bupati Trenggalek Buka Sosialisasi Model Pertanian Bioindustri Berwawasan Lingkungan

11

DPRD Kabupaten Blitar Gelar Rapat Paripurna Pertanggungjawaban APBD 2014 Bersama Pemkab

METROPOLITAN BLITAR Rapat Paripurna Dewan Kabupaten Blitar bersama Pemda Kabupaten Blitar di gelar di ruang Paripurna kantor DPRD Kab.Bitar digelar, Selasa (23/6) membahas tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 2014, Digelarnya rapat paripurna menurut Ketua DPRD Kbupaten Blitar Marhenis Urip Widodo S.Sos merupakan agenda tetap atau rutin sesuai dengan mekanisme pelaksanaan penggunaan APBD setiap tahunya. Lebih jauh dalam penjelasanya Marhenis sebelum Bupati memberikan penjelasan pelaksanaan APBD 2014, Ketua DPC PDIP Kabupaten Blitar ini menjelaskan, bahwa agenda rapat ini di laksanakan sesuai dengan Undang Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah dalam Undang Undang nomor 9 tahun 2015 mengenai perubahan ke dua atas Undang Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Perda dan Peraturan pemerintah (PP) nomor 58 tahun 2005, yang menggenai Pengelolaan Keuangan Daerah. Sementara pada tanggal 3 Juni 2015 lalu, telah mengelar rapat Paripurna tentang Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanan Anggaran Pendapatan dan belanja daerah tahun 2014, di tempat yang sama. “Untuk itu Agenda rapat ini di gelar secara rutin, sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Daerah atas penggunaan APBD tahun anggaran 2014, sehingga diharapakan penggunaan anggaran Daerah bisa lebih transparan dan akuntable,” jelas Politikus dari PDI-P yang sebentar lagi akan macung mengikuti Pilkada mendatang. Sementara Bupati Blitar Hery Nugroho dalam rapat gelar Paripurna, menyampaikan bahwa rancangan Perda tentang pertanggunjawaban pelaksanaan APBD 2014, secara kuantita if akan menitik beratkan terhadap perbandingan antara pendapatan dan belanja daerah yang di sertai dengan realisasinya “ Selain itu akan menghitung selisih antara anggaran perndapatan dengan realisasinya .” papar Bupati Hery Nugroho. Selain itu Hery Nugroho juga menjelaskan dalam proses penyusunan Rancangan pertanggungjawaban Peolaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanaja Daerah tahun 2014 , telah mengalami pemeriksaan dua kali oleh pihak BPK –RI perwakilan Jawa Timur, dengan jelas Bupati Blitar yang di dampingi Wakilnya Drs. Riyanto saat gelar Paripurna, menerangkan bahwa pemeriksaan yang di lakukan pihak BPK pertama kali selama 21 hari kalender yang di mulai sejak 9 Pebruari sampai 1 Maret 2015, . “Untuk pemeriksaan yang ke dua kalinya selama 30 hari kalender, sejak tanggal 30 Maret sampai 28 April 2015 lalu, dengan jelas, , sedang hasil pemeriksaan telah di terima BPK, pada tanggal 27 Mei lalu.” terang Hery Nugroho yang akan mengakhiri tugasnya pada Desember 2015 mendatang. Masih penjelasan Hery Nugroho dalam laporanya di hadapan para Anggota Dewan yang mengikuti gelar rapat paripurna, bahwa Opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) telah di terima oleh Pemerintaha Kabupaten Blitar sebanyak 7 kali secara berturut turut, sejak tahun 2008 sampai dengan tahaun 2015 ini. Bersamaan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Blitar akan terus melakukan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan Daerah yang meliputi standarisasi akutansi pemerintahan, kepatuhan terhadap peraturan dan perundang undangan termasuk efekti itas sistem pengendalian Intern. “ Maka sejak tahaun 2015 pemerintah Daaerah Kabupaten Blitar wajib menerapkan system akuntansi berbasis akrual, yang sebelumnya masih berbasis menuju Kas akrual.” ujar Bupati lagi. Bertepatan dengan itu tentunya menjadi tantangan trsendiri bagi Pemkab Blitar, . “Dengan demikian komitmen dan sinergi yang lebih kuat baik pihak Eksekutif, Legislatif dan Stakeholder , di harapkan pemerintah Kabupaten Blitar bisa memperoleh opini yang lebih baik,” harap Hery Nugroho.  Andi Suryana

Bupati Tulungagung Blusukan ke Desa, Tinjau Janda Tua Sakit Tak Terurus METROPOLITAN POS,TULUNGAGUNG Mendapat laporan ada warganya, seorang janda tua, sakit dan tak terurus, Bupati Tulungagung mendadak blusukan ke kelurahan Ngunut tanpa sepengetahuan Lurah dan Camat setempat. Bupati ingin memastikan kebenaran berita bahwa ada janda miskin yang sakit stroke selama 2 tahun tak mendapatkan perhatian pemerintah desa. Janda tua itu diketahui bernama Ponirah (60) yang merupakan penduduk asli setempat. Kondisinya sangat memprihatinkan karena keseharianya seperti makan, minum, tidur dan BAB

(buang air besar) hanya bisa terbaring di tempat tidur. Parahnya lagi hidup Ponirah hanya bergantung pada tetangga dan salah satu saudaranya. “Iya benar, mbah Ponirah sudah tak punya siapa-siapa lagi. Makan dan perawatan hanya dari kami para tetangga dan saudara yang membantu. Mau diobatkan tak punya biaya, surat jaminan kesehatan pun tak punya karena tidak terdaftar sebagai peserta,” ungkap Suratun (45) tetangga Ponirah yang menyebarkan berita itu kepada Bupati. Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo yang meninjau dan berdialog langsung dengan Ponirah

menyayangkan nenek Ponirah yang tidak masuk dalam daftar masyarakat miskin. “Jelas kami akan bersama SKPD terkait segera mengambil langkah untuk melakukan pendataan ulang warga miskin di seluruh Kabupaten. Karena dikawatirkan data sudah tidak valid lagi, hal ini jelas merugikan warga yang seharusnya mendapatkan hak itu,” ungkap Bupati geram. Bahkan, Sriyati (50), adik ipar Ponirah, mengadu ke Bupati tentang kondisi yang dialami Ponirah di mana ia tidak diperhatikan pemerintah desa. Ia bercerita bahwa ia sempat meminta bantuan untuk

mengurus pengobatan gratis ke pemerintah desa, namun malah dikasih uang sebesar Rp 100.000. “Ini membuktikan bahwa staf desa kurang empatinya hingga terabaikan. Mulai hari ini biar diproses pihak terkait untuk disertakan pelayanan kesehatan miskin yang layak. Selanjutnya kami akan mengumpulkan camat di seluruh kabupaten untuk membicarakan persoalan ini,” tambah Bupati. Di akhir kunjungannya, Bupati sempat menyerahkan bantuan uang tunai kepada Ponirah. Bantuan itu diharapkan bisa meringankan beban sehari-hari.  Andi Suryana

12

NUSANTARA


H. Aunur Rafiq Lakukan SafariI Ramadhan Didesa Kundur METROPOLITAN POS, KARIMUN, Wakil Bupati Karimun H Aunur Ra iq mengatakan, kegiatan safari Ramadhan yang dilaksanakan Pemeritah Daerah Kabupaten Karimun tentunya selain sebagai sarana bersilaturahmi juga merupakan ajang mendapatkan informasi. Terutama dalam hal pembangunan yang telah dilaksanakan sepanjang kepemimpinannya bersama Bupati Karimun Nurdin Basirun. “Sudah sejauh mana pembangunan yang dilaksanakan di suatu daerah atau pulau, dapat diketahui dengan safari Ramadhan ini. Tentu ada yang ingin disampaikan oleh masyarakat dan kita pun butuh informasi dilapangan, termasuk juga mengenai pengentasan kemiskinan,” ujar Ra iq saat safari ramadhandi Desa Kundur Kecamatan Kundur Barat Kab.Karimun (21/6). Aunur Ra iq selaku wakil Bupati juga meminta kepada masyarakat agar menyampaikan semua permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, terutama hambatan yang ditemui dalam proses pembangunan yang ada. Dengan begitu, maka pemerintah akan berusahan mencarikan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.tuturnya. Dalam kesempatan itu, Aunur Ra iq juga menyampaikan kepada masyarakat kalau tak lama lagi akan dilangsungkan pemilukada provinsi Kepri dan pemilukada Karimun. Untuk itulah, dirinya menghimbau agar tetap menjaga situasi Kabupaten Karimun yang tetap kondusif. Meski terjadi perbedaan pilihan namuan harus tetap menjaga keamanan dan kenyamanan bersama. Ikut dalam rombongan safari Ramadhan itu, Ketua Komisi B DPRD Karimun Anwar Hasyim, sejumlah kepala dinas, badan, kantor, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda serta unsur FKPD Kabupaten Karimun.  Rahotan

Camat Senen Masroni Apel Bersama 3 Pilar

Pengamanan Wilayah Di Bulan Suci Ramadhan

Kerja Sama JICA Dengan Pemkab.Taput

Olah Raga Sepakbola Perlu di Giatkan ke Taraf Internasional METROPOLITAN POS,TARUTUNG, Bupati Tapanuli Utara Drs. Nikson Nababan sambut baik apresiasi JICA (Japan International Coorporation Agency) terhadap antusias siswa/I di Kabupaten Tapanuli Utara terhadap olahraga sepakbola. Kerjasama antara Kabupaten Tapanuli Utara dengan JICA telah berlangsung sejak bulan Februari tahun 2014 lalu, namun ternyata kerjasama ini tidak hanya sebatas di bidang pertanian, tetapi juga telah mengalir ke bidang olahraga. Olah Raga Sepakbola perlu di giatkan ke taraf Internasional bukan nasional lagi, sejak merdeka tidak pernah masuk piala dunia persepakbolaan Indonesia, jadi perlu di seleksi bibit bibit baru dari Siswa SD sampai SMA. Hal ini diwujudkan dalam bentuk pemberian oleh-oleh berupa bantuan alat-alat olahraga kepada siswa/I tingkat SLTA sederajat se-Tapanuli Utara di Balai Data Kantor Bupati Taput sekaligus menyaksikan siswa/I tersebut bertanding sepakbola diLapangan Tangsi Tarutung, Senin (15/6). “Saya sangat berterimakasih dengan kepedulian JICA terhadap perkembangan olahraga sepakbola di Kabupaten Tapanuli Utara. Karena di samping kerjasama di bidang pertanian, rupanya JICA juga memberikan perhatian khusus di bidang pengembangan olahraga sepakbola. Kami sangat menghargai niat tulus dan niat baik dari JICA. Kita jadikan ini sebagai peluang emas dan kedepan kita amini JICA semakin serius membantu Kabupaten Tapanuli Utara. Tetapi kita harus tahu bahwa JICA akan membantu kita dengan serius jika kita serius,” ujar Bupati mengawali sambutan pada acara bantuan alat-alat olahraga dimaksud. Selanjutnya Bupati Taput menyampaikan bahwa bulan Agustus mendatang Kabupaten Tapanuli Utara akan memberangkatkan 4 (empat) orang atlit karateka ke Tokyo. “Kami sangat berharap, kerjasama yang selama ini kita jalin dengan JICA juga akan memberikan dampak yang positif dengan keberadaan keempat orang atlit tersebut di Tokyo, agar diperhatikan dan difasilitasi

Bupati Tapanuli Utara Drs. Nikson Nababan sambut baik apresiasi JICA terhadap antusias siswa/I di Kabupaten Tapanuli Utara

keamanannya selama disana,” ujar Bupati Taput menambahkan. Dalam kesempatan pertandingan sepakbola antar siswa tersebut, salah seorang dari JICA memberikan motivasi dan pengarahan kepada pemain sepakbola antar pelajar tersebut. Bagaimana teknik yang baik dan bagaimana mempertahankan stamina agar menjadi pemain yang handal. “Hal penting dari pemain bola adalah isik. Satu jam dalam sehari harus dilakukan latihan lari agar stamina pemain sepakbola prima. Hal pertama dan terutama adalah isik kemudian baru teknik,” ujar Mr. Kawassaki dari JICA. “Pemain Sepakbola antar siswa ini sudah bagus, teknik bagus, tetapi stamina dan strategi masih kurang. Pemainnya masih cepat capek, berarti latihan isik berupa lari dan lompat-lompat masih belum cukup. Untuk itu, kita akan menjalin kerjasama dalam memberikan latihan dan teknik-teknik yang

baik dalam bermain sepakbola,” ujar Kawasaki mengakhiri. JICA memberikan bantuan dalam bidang olahraga berupa sepatu soccer sebanyak 116 pasang, uniform sebanyak 266 potong dan bola soccer sebanyak 143 buah untuk 14 Kecamatan sekabupaten Tapanuli Utara yang diserahkan langsung diBalai Data Kantor Bupati Taput kepada siswa/I dan guru-guru utusan setiap kecamatan. Rombongan JICA, yakni Mr. Ito, Mr. Yamafuzi, Mr. Suzuki, Mr. Kawasaki, Mr. Shido, Mr. Suzuki dan Mr. Pajiro meninjau juga Rumah Sakit Umum Tarutung, Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Tapanuli Utara, dimana sekaligus mendapatkan oleh-oleh berupa pakaian dari bahan ulos dan dilanjutkan ke Perusahaan Daerah (Prusda) Pertanian, rombongan JICA didampingi Bupati Tapanuli Utara, Sekretaris Daerah Kabupaten Taput.  Nelson Malau

METROPOLITAN POS, TRENGGALEK DPRD Kabupaten Trenggalek menggelar sidang paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas pembahasan raperda tentang pertangung jawaban pelaksanaan APBD tahun angaran 2014. Rapat Paripurna PU ini berlangsung di ruang rapat gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek pada Selasa, (16/06) 2015. Rapat paripurna dihadiri Bupati Trenggalek Dr. Ir. H. Mulyadi WR. MMT, Wakil Bupati, unsur pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Trenggalek, Jajaran Forpimda, Ketua BUMN Kabupaten Trenggalek, Sekretaris Daerah, para Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Kepala SKPD dan Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek serta unsur Ketua Organisasi kemasyarakatan beserta undangan yang lainnya. Pemandangan Umum di lakukan oleh ke Lima Fraksi yakni Pemandangan umum fraksi Demokrat, fraksi Persatuan Indonesia Sejahtera, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), fraksi PDIP, dan juga fraksi dari partai Golongan Karya (GolKar) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (raperda) tentang Pertanggung jawaban pelaksanaan belanja daerah tahun 2014. Masih banyak penyimpangan yang di temukan BPK pada LKPJ anggaran pada tahun 2014, maupun LKP Akhir Masa Jabatan. Catatan Opini BPK tahun lalu untuk menyatakan wajar dengan pengecualian berarti masih adanya kekurangan-kekurangan, yang mana di bagian tertentu masih ada yang perlu di benahi. Adapun pemandangan umum dari fraksi Demokrat dengan Juru bicara yakni ada temuan-temuan dari BPK pada LKPJ Kabupaten Trenggalek tahun anggaran 2014 yang akirnya mendapat cacatan opini dari BPK yakni Wajar Dengan Pengecualian, ini merupakan sinyalemen bahwa tata kelola keuan-

gan pemerintah Kabupaten trenggalek belum sesuai dengan yang di harapkan. Masih perlu adanya pembenahan di berbagai sektor dan juga fraksi democrat mengajukan beberapa pertanyaan serta mengajukan pendapat untuk memajukan Kabupaten Trenggalek pada tahun-tahun berikutnya. Fraksi Persatuan Indonesia Sejahtera dengan juru bicara Jumakir S.pd mengemukakan pemandangan fraksinya terkait raperda yang telah di sampaikan oleh bupati dalam pidato pengantar pada 12 juni 2015 fraksi PAS mengapresiasi mengenai pencapaian Pendapatan Asli Daerah yang melampaui batas yang telah di tentukan yang mana PAD tersebut di peroleh dari pajak masyarakat Kabupaten Trenggalek sendiri. Namun tim dari fraksi PAS juga menemukan penururunan dimana ditemukan di bidang perikanan yang menurun 6,98%, di sektor SPTU yang mana mengalami penurunan presentase 46%, sektor perkebunan gunung wilis mengalami penurunan presentase 27%, dari subsector peternakan presentase 56,65%. Yang ke dua yakni anggaran pembelanjaan yang menunjukan penurunan dan memberikan dampak yang tidak baik. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan jubir Drs.Satam berharap supaya di pemerintahan yang akan datang harus ada evaluasi dan perbaikan –perbaikan sehingga di tahun mendatang opini yang di berikan dari BPK menjadi lebih baik lagi. Perlu perencanaan yang terarah, terpaku, terukur, dan berkesinambungan untuk proses pembangunan yang akan datang sehingga perubahan dapat terjadi maksimal. Pelaksanaan APBD dari tahun ke tahun mengalami keterlambatan dan dari tahun ke tahun selalu seperti itu. Ada masukan saran dari fraksi PKB diantaranya setiap penganggaran yang memerlukan perencanaan detail sebaiknya sudah di anggarkan

sebelumnya, jadi pada saat penganggaran ke depan, tidak lagi mengalami keterlambatan. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan jubir Ari in berharap ada transparansi pengeluaran anggaran yang di keluarkan oleh pemkab Trenggalek yang mana akan terciptanya keterbukaan, masih ada hal yang perlu mendapat perhatian dan jawaban secara kongkrit di mana di Dinas PU Bhina Marga, pengairan, pemukiman, perumahan dan kebersihan masih banyak terjadi penyimpangan antara sistim perencanaan dan pengawasan sehingga mempengaruhi penyerapan dana. Fraksi Partai GolKar dengan jubir Sukadji mengungkapkan harus meninjau kembali seluruh anggaran yang di keluarkan sehingga BPK akan lebih member apresiasi untuk pemerintah Kabupaten Trenggalek. Kesimpulan bagian bagian tertentu sudah di laksanakan dengan baik, namun di bagian-bagian tertentu masih belum maksimal, sehingga rencana belum sesuai dengan realisasi yang ada. Di dalam Rapat Paripurna kemarin di akhiri dengan penyerahan nota penjelasan pandangan umum dari Fraksi Fraksi DPRD kabupaten Trengalek kepada Bupati yang akan di bahas pada penjelasan Rapat Paripurna yang akan datang.  Andi Suryana

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Trenggalek

Apel 3 Pilar di halaman Kecamatan Senen

METROPOLITAN POS, Jakarta. Kecamatan Senen Jakarta Pusat gelar Apel bersama yang diikuti oleh 3 Pilar , dalam Apel bersama yang diikuti ± 250 orang yang terdiri dari : Camat Senen Masroni, Wakil Camat Prasetyo, Sekretaris Camat Ishran, Lurah - lurah, Danramil Mayor Infantri Muhammad Akbar, Kapolsek Senen Komisaris Kasmono, Rt dan Rw se Kecamatan Senen, LMK se Kecamatan Senen, Karang Taruna se-Kecamatan Senen, Karang Taruna , Laskar Merah Putih Dll. Dalam Apel yang diikuti 3 Pilar ini Camat Masroni, Danramil M. Akbar, Kapolsek Kasmono ketiganya memberi pengarahan untuk siaga menjaga bersama agar tidak terjadi tawuran, petasan atau pencurian yang sedang marak terjadi di beberapa wilayah lainnya, Di bulan Suci Ramadhan ini mari kita bersama untuk rutin ronda agar terciptanya wilayah atau lingkungan yang aman.  Sani Pangaribuan

NUSANTARA


Pisah Sambut Dandim 0612 Tasikmalaya METROPOLITAN POS, TASIKMALAYA, Bupati Tasikmalaya yang diwakili oleh Wakil Bupati Tasikmalaya, Ade Sugianto, S.IP menghadiri acara Pisah Sambut Dandim 0612 Tasikmalaya, bertempat di Hotel Asri Plasa Asia Kota Tasikmalaya, Jum’at, 5 Juni 2015. Turut hadir pada kesempatan tersebut Walikota Tasikmalaya H. Budi Budiman, Muspida Kota-Kabupaten Tasikmalaya, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Tasikmalaya, para tokoh ulama, tokoh masyarakat, serta tamu udangan lainnya. Wakil Bupati mengatakan, peran TNI dalam hal ini adalah Kodim 0612 selama Kepemimpinan Letkol. Inf. Eden Chandra Hayat sangat terasa bagi Kabupaten Tasikmalaya. Banyak yang sudah dilakukan diantaranya TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), serta dalam kerjasama-kerjasama lainnya. Sebagai orang Tasikmalaya saya sangat bangga karena Eden merupakan putra Tasikmalaya, kebanggaan masayarakat Tasikmalaya. “Meskipun saat ini berpindah tugas, rasa bangga itu akan tetap bertambah”, ucap Ade. Sekarang, lanjut Ade, Komandan Kodim 0612 sudah berganti kepemimpinan kepada Letkol. Kav. Puji Santoso, yang sama-sama merupakan putra terbaik seperti Dandim 0612 sebelumnya. Kami sangat berharap, semoga dibawah Kepemimpinan yang sekarang akan sama berperan bahkan lebih bagi masyarakat dan juga Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. “Saya yakin Pak Puji Santoso akan mengikuti jejak Pak Eden dalam memimpin Dandin 0612 Tasikmalaya, semoga betah di Tasikmalaya dan untuk Letkol Eden, semoga tersemat bintang-bintang di pundaknya dan akan selalu

Safari Ramadhan

menjadi kebanggaan Tasikmalaya. Letkol Inf. Eden Candra Hayat dalam sambutannya mengatakan, ketika dua tahun lalu saya bertugas di Tasikmalaya, adalah hal yang sangat membahagiakan baik bagi saya pribadi juga keluarga. Memimpin di Tasikmalaya memiliki rasa tersendiri. Dalam kepemimpinan selama dua tahun banyak sekali kenangan indah yang tak akan saya lupakan, dan tentu akan menjadi pelajaran hidup bagi saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bupati Tasikmalaya, Walikota Tasikmalaya, Muspida, serta seluruh anggota TNI di Tasikmalaya yang terlah berkerjasama selama kepemimpinan saya, semoga segala kebaikan yang telah diberikan di beri pahala yang berlipat oleh Tuhan yang

maha kuasa. “saya yakin Letkol. Kav. Puji Santoso akan lebih baik dari saya dalam memimpin Kodim 0612 Tasikmalaya”, ucap Eden. Pada kesempatan itu pula Dandim 0612 Tasikmalaya Letkol Kav. Puji Santoso menyampaikan sambutan antara lain, sebagai pendatang, tentu harus bisa menyesuaikan dengan kondisi di Tasikmalaya, baik dengan masyarakat maupun dengan adat serta kebiasaan-kebiasaan lainnya. Saya berharap dukungan dari semua pihak dalam kepemimpinan sebagai Dandim 0612 Tasikmalaya. “Semoga hasil yang baik dalam Kepemimpinan Letko. Inf. Eden Candara Hayat, bisa saya teruskan demi kemajuan Tasikmalaya”, ucap Puji.  Asep Darman S

Tingkat Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015 Metropolitan Pos Tasikmalaya. Bupati Tasikmalaya melaksanakan agenda Safari Ramadhan Tingkat Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015 di Kecamatan Cikatomas pada Jum’at (12/6) lalu. Bupati beserta rombongan yang terdiri dari anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya dan unsur SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tiba di lokasi sekitar pukul 09.00 WIB, dan langsung di sambut oleh warga sekitar. “Salah satu substansi dari Safari Ramadhan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya adalah membangun komunikasi yang harmonis antara Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dengan masyarakat”, kata Bupati saat menyampaikan sambutannya. Menurutnya, komunikasi yang harmonis adalah sebuah keniscayaan bagi kelancaran dan kesuksesan tugas dan kinerja pemerintah sebagai regulator dan eksekutor dalam melaksanakan pemban-

gunan di daerahnya. Tanpa terbangun komunikasi harmonis antara pemerintah dan masyarakat dikhawatirkan akan terjadi ketimpangan informasi. Selanjutnya, menurut Bupati ketimpangan

informasi yang diterima masyarakat akan berakibat hilangnya sense of belonging dari rakyat terhadap berbagai akti itas pembangunan. Hal

tersebut sangat merugikan dari sisi aspek partisipasi publik sebagai salah satu syarat pembangunan yang partisipatif dalam berbagai kebijakan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh pemerintah yang berimbas pada kurang maksimalnya out put kebijakan yang dibuat. “Misi dari Tim Safari Ramadhan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya adalah menyemarakan syiar ramadhan, menyampaikan informasi pembangunan dan menyerap serta menampung aspirasi masyarakat terkait kesinambungan pembangun”, ungkap Bupati. Dengan demikian, dari berbagai informasi yang diperoleh Tim Safari Ramadhan di lapangan akan di tindaklanjuti dan dicarikan solusi konstruktif oleh SKPD terkait. Di tempat yang sama, Bupati juga menyerahkan bantuan kepada Masjid Kecamatan serta santunan untuk anak-anak yatim.  Asep Darman S

13

Safari Ramadhan Tingkat Kabupaten Tasikmalaya Tahun 1436 H/ 2015 M di Kecamatan Ciawi

Metropolitan Pos Tasikmalaya. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Tasikmalaya H.Cece Suryaman, M.K, S.Pd., mewakili Bupati Tasikmalaya menghadiri acara Safari Ramadhan Tingkat Kabupaten Tasikmalaya yang berlangsung di Pesantren Strahtajurningrahayu Kampung Kiarakuda Desa Pakemitan Kecamatan Ciawi, Selasa (23/6/2015). Acara tersebut dihadiri pula oleh para Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, sejumlah Pimpinan BUMD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, unsur Muspika, Tokoh masyarakat, tokoh ulama, serta perwakilan masyarakat dari 5 Kecamatan di wilayah eks Kewadanaan Ciawi. Dalam kesempatan tersebut Perekonomian dan Pembangunan memberikan bantuan antara lain berupa sarana keagamaan, bantuan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI), bantuan untuk DKM lokasi penyelenggaraan safari ramadhan, penyerahan buku himpunan fatwa MUI untuk Ketua MUI Kecamatan dan Ketua MUI Desa, dan santunan kepada yatim piatu yang diterima oleh 60 orang yatim piatu. Perekonomian dan Pembangunan menyampaikan sambutan Bupati Tasikmalaya yang antara lain mengatakan, salah satu dari substansi Safari Ramadhan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya adalah membangun komunikasi yang harmonis antara Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dengan rakyat sebagai pemilik kedaulatan sekaligus pemberi amanah. Komuikasi yang harmonis adalah sebuah keniscayaan bagi kelancaran dan kesuksesan tugas dan kinerja Pemerintah Kabupaten sebagai regulator dan eksekutor dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya, tanpa terbangun komunikasi harmonis antara pemerintah dan masyarakat dikhawatirkan akan terjadi ketimpangan informasi yang dapat mengakibatkan hilangnya sense of belonging dari rakyat terhadap akti itas pembangunan, hal ini tentu akan merugikan dari aspek partisifasi publik sebagai sebuah syarat pembangunan yang partisipatif. Bupati menambahkan berbagai kebijakan dan pembangunan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya akan melahirkan out put yang maksimal bila informasi dari kinerja pemerintah diterima secara utuh dan seindah warna aslinya oleh masyarakat di berbagai pelosok Kabupaten Tasikmalaya, dengan memahami, mengetahui secara baik dan benar berbagai kebijakan pembangunan, maka secara otomatis masyarakat akan merasa memiliki, berpartisipasi dan mendukung berbagai kebijakan pemerintah dalam pembangunan, baik bidang ekonomi, infrstruktur, pendidikan dan kesehatan, agama, sosial dan budaya. Berbagai informasi dari masyarakat yang diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya akan ditindak lanjuti dan dicarikan solusi konstruktif oleh SKPD terkait  Asep Darman S

Kegiatan Coffe Morning, Bupati Tulungagung Menuai Kritikan Dari Rekan-Rekan Media METROPOLITAN POS,TULUNGAGUNG Coffe Morning yang di selenggarakan di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso Tulungagung Jum’at 12/6 dengan acara santai bareng Bupati dan Wartawan Tulungagung dalam membahas perkembangan dan kemajuan pemerintahan Tulungagung selama 2 tahun 2 bulan di pimpin oleh SAHTO masih banyak yang perlu di benahi dan di perbaiki. Dalam acara ini di hadiri oleh Bupati Tulungagung Sahry Mulyo, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, SKPD dan rekan-rekan Wartawan. Dalam sambutannya Bupati menyampaikan tentang keefektifan kinerja SAHTO yang mulai akan memaksimalkan kinerja masih 1 tahun dari 2 tahun 2 bulan berjalannya kepemimpinan SAHTO. Bupati tidak anti kritik dan akan menerima kritik dan saran dari teman-teman wartawan tulungagung, nantinya akan di koordinasikan dengan SKPD terkait jika ada suatu permasalahan di Kabupaten Tulungagung.”ungkapnya. Atok dari Lentera Indonesia menanyakan kaitan dengan kerjasama antara SKPD dengan media

selalu diarahkan ke Humas Pemkab Tulungagung, saat menanyakan ke Sekda, jawaban Sekda selalu di arahkan ke Humas. Selama ini kerjasama dengan humas untuk ganti cetak perlu waktu yang lama, untuk system penganggaran masih jauh dan sangat bagus system dari secretariat DPRD. Dan Humas sering mempersulit hingga menjadikan perdebatan dengan Staf Humas.”ungkapnya. Jawaban dari Bupati bahwa kerjasama dengan media intinya masih ribet dan untuk Bappeda juga Sekda untuk mewadahi dan mengalokasikan dana untuk kegiatan kerjasama dengan wartawan,” tuturnya. Sedangkan untuk masyarakat miskin yang sakit dan melakukan pengobatan di RSUD harus mempunyai JAMKESMAS atau keterangan miskin dari Desa maka akan di gratiskan, karena RSUD Dr. Iskak mempunyai anggaran 3 millyar dan masih digunakan sekitar 400 juta jadi masih banyak sisa anggaran yang belum di gunakan”tambahnya. Sedangkan Bambang Wilaga dari Madu TV menyampaikan apresiasinya tentang pemerintahan Tulungagung dari ujung utara sampai ujung selatan. Untuk Dinsosnakertrans yang di kepalai

oleh Yumar agar terus melanjutkan program sosialnya dan tidak di hentikan, agar masyarakat bisa merasakan program social tersebut, sedangkan di dinas Peternakan ada beberapa alat yang dibangun dengan dana ratusan juta dalam bentuk RPU yang tidak jelas keperuntukannya di angkrakkan dan tidak difungsikan. Untuk Dinas Pengairan bahwa dalam pengerjaan proyek, konsultan harus jeli mengawasi “banyak proyek yang ambrol, hari ini di kerjakan lusa ambrol, hari ini di kerjakan minggu depan ambrol, karena smua itu uang dari masyarakat yang di gunakan dan dimanfaatkan demi kepentingan masyarakat Tulungagung itu sendiri” ungkapnya dengan senyum simpul. Dan terkait Dinas Pendidikan Tulungagung, Bambang juga berharap agar Bupati tidak mencabut Perbub Pendidikan karena sangat membantu masyarakat miskin di Tulungagung, sebab sampai saat ini banyak ijasah yang siswa lulusan tahun- tahun kemarin masih mengendon di SMP atau SMA karena tidak bisa melunasi apa yang menjadi tanggungan wali murid kepada sekolah, dan untuk iuran-iuran tetap ada yang dilakukan

oleh sekolah dengan contoh penarikan untuk pembangunan WC yang ada hingga 20 WC di salah satu SD.” Tambahnya dengan sambutan tepuk tangan para tamu yang hadir. Dari beberapa pertanyaan para awak Media, Bupati menginsturksikan kepada beberapa SKPD terkait untuk segera menindaklanjuti dan melaksanakan apa yang menjadi kritik dan saran yang telah di sampaikan oleh awak media dalam forum kegiatan Coffe Morning di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso.  Andi Suryana

14

NUSANTARA


Peninjauan Rumah Tidak Layak Huni dan Jabarku

Metropolitan Pos Tasikmalaya. Bupati Tasikmalaya H. Uu Ruzhanul Ulum meninjau rumah tidak layak huni di Kecamatan Bojongasih pada Minggu (7/6) lalu. Dengan di damping oleh Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Tasikmalaya, serta unsur lainnya Bupati menyerahkan bantuan uang untuk perbaikan rumah, dengan syarat warga serta aparat sekitar harus turut membantu perbaikan rumah tersebut, sehingga bisa cepat terselesaikan. Usai meninjau rumah, Bupati menyempatkan diri untuk bersilaturahmi dengan warga sekitar serta saling berinteraksi untuk saling memberikan masukan antara pihak Pemerintah dengan masyarakat. Acara dilanjutkan dengan pelepasan peserta gerak jalan “Jabarku” yang diikuti oleh warga se Kecamatan Bojongasih yang menempuh jarak sekitar 3 KM.  Adang Suparman

Gubernur Ahok Segera Panggil Kasudin Sosial Suzana

Jakarta Pusat Marak PMKS Di Malam Hari

METROPOLITAN POS, Jakarta. Gubernur Ahok diminta segera panggil Kasudin Sosial Jakarta Pusat Suzana, pasalnya Jakarta Pusat marak PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) seperti pengemis, dan pengamen di malam hari. Apalagi di bulan Suci Ramadhan ini, PMKS tampaknya menjadi-jadi. Hasil Investigasi Metropolitan Pos, beberapa titik banyak terdapat PMKS (Pengemis dan Pengamen) di malam hari seperti yang di seputaran Taman Pramuka (yang dikenal Taman Genjing) di sini mereka bergantian 4-6 orang mendatangi para pengunjung yang sedang makan minum. Begitu juga di sepanjang Jalan Kramat Raya mulai dari Seven 7 depan Salemba UI - Jalan Percetakan Negara - arah Cempaka Putih, mereka umumnya mendatangi tempat-tempat santai seperti Lawson, Rumah-rumah makan, warung tenda. Restu seorang pengunjung yang sedang duduk makan dan minum di Lawson depan Rumah Sakit Thamrin Salemba mengatakan,” baru satu jam lebih saya duduk di sini pengamen dan pengemis yang datang udah 5 0rang mbak. Terus terang saya merasa terganggu dan tidak nyaman” ujarnya. Tak usah jauh-jauh memandang bahkan di seputaran rumah makan yang menuju kantor Walikota Jakarta Pusat pun masih ada Pengamen yang berkeliaran. Begitu juga PMKS di terminal-terminal yang ada di Jakarta Pusat. Kasudin Sosial Suzana hingga berita ini diturunkan belum bisa ditemui terkait maraknya PMKS di Jakarta Pusat pada malam hari. Bukankah seorang Pejabat harus bekerja berdasarkan Tupoksi (Tugas Pokok Dan Fungsinya) nya? Apa hanya rapat saja, tidak kan? Harus sidak PMKS di malam hari untuk memimalisir segala bentuk kejahatan yang tidak diinginkan terlebih di bulan Suci Ramadhan ini. Kalau tidak sanggup bekerja pada Tupoksinya dan kinerjanya juga kurang, layak untuk dista kan. Mari Kita Wujudkan Jakarta Pusat yang Bebas PMKS.  Yessie M. Sani Pangaribuan

Pelantikan Pejabat Kepala Desa

Metropolitan Pos Tasikmalaya. Bupati Tasikmalaya melantik penjabat Kepala Desa Cayur Kecamatan Cikatomas dan penjabat Kepala Desa Sukabakti Kecamatan Sodonghilir yang dilaksanakan di Aula Desa Cayur Kecamatan Cikatomas pada Jum’at (12/6) lalu. Turut hadir pada kesempatan tersebut Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya, para Kepala SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, Ketua TP PKK dan Dharma Wanita Persatuan Kab. Tasikmalaya, tokoh agama, tokoh masyarakat serta unsur terkait lainnya. Acara yang dimulai sekitar pukul 08.00 WIB tersebut diawali dengan pengambilan sumpah dan pelantikan dua Penjabat Kepala Desa oleh Bupati, yang dilanjutkan dengan laporan dari Asisten Pemerintahan dan Kesra

drh. H. Budi Utarma. W, MM., dalam laporannya disampaikan, pelantikan dan pengambilan sumpah penjabat kepala desa didasarkan pada Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. “Selamat semoga saudara dapat mengemban amanah, tugas dan tanggungjawab dengan sebaik-baiknya, sehingga lembaga yang saudara pimpin maju, lebih baik dari kondisi dan prestasi sebelumnya”, Kata Bupati. Selanjutnya menurut Bupati, jabatan harus dimaknai sebagai sebuah amanah yang akan dipertanggungjawabkan, tidak hanya dihadapan sistem kenegaraan yang berlaku, tetapi juga akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT. Sehingga ia berharap para penjabat

kepala desa yang baru dilantik mampu menjalankan amanahnya sesuai dengan ketentuan normatif perundang-undangan maupun norma-norma agama yang berlaku. Pada kesempatan tersebut, kepada para penjabat kepala desa Bupati juga menekankan 7 (tujuh) hal yang harus diperhatikan yaitu : Tetap menjaga dan mempertahankan integritas, loyalitas, dan komitmen terhadap tugas dan tanggungjawab; Dapat menjadi motivator dan teladan tentang pentingnya disiplin kerja kepada perangkatnya; Selalu melakukan identi ikasi permasalahan serta dapat mengembangkan alternatif pemecahannya serta menentukan alternatif terbaik berdasarkan asumsi-asumsi yang objektif dan logis; Selalu meningkatkan kerja pribadi, unit kerja termasuk didalamnya tugas-tugas atau dorongan suatu cara kerja baru yang inovatif dan kreatif; Menciptakan dan mendorong terjadinya interaksi, keselarasan/sinergi dan kerjasama yang kondusif; Konsisten menunjukan perilaku sebagai seorang pimpinan yang beretika dan berintegrasi; Dapat menjaga netralitas sebagai aparatur untuk menjamin terselenggaranya tugastugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih baik. Diakhir acara dilaksanakan sesi poto bersama antara Bupati, Ibu Bupati dengan para penjabat kepala desa yang baru dilaktik.  Asep Darman S

Pencanangan Gerakan Aksi Daerah Pangan dan Gizi

Tingkatkan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015 Metropolitan Pos Tasikmalaya. Bertempat di Desa Sukamantri Kecamatan Ciawi, diselenggarakan acara Pencanangan Gerakan Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tingkat Kabupaten Tasikmalaya tahun 2015 yang langsung dihadiri oleh Bupati Tasikmalaya H. Uu Ruzhanul Ulum, pada Rabu (10/6) lalu. Turut hadir pada kesempatan tersebut Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya, para Kepala SKPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, Camat Bojongasih, Kepala Desa, tokoh agama, tokoh masyarakat serta unsur terkait lainnya. “Masalah ketahanan pangan, tidak hanya sekedar masalah produksi dan penyediaan pangan, melainkan jauh lebih luas yaitu mencakup pula masalah akses dan konsumsi pangan serta dampaknya pada keadaan gizi individu dan rumah tangga”, kata Bupati. Menurutnya, upaya

untuk mencukupi kebutuhan gizi terutama bagi anak balita dan wanita mengandung (BUMIL), merupakan suatu investasi kemanusiaan yang akan menghasilkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan

produktif di masa depan. Aksebilitas sebagian rumah tangga di

daerah kita terhadap pangan, menurut Bupati masih belum memuaskan, yang diindikasikan dengan masih cukup tingginya prevalensi rumah tangga de isit energi. “Fenomena tersebut terjadi terutama karena kemiskinan yang berdampak pada cukup tingginya masalah kurang gizi pada anak balita, anak usia sekolah dan wanita usia subur”, terangnya. Pada kesempatan tersebut, Bupati juga berharap agar gerakan aksi daerah pangan dan gizi yang akan dilaksanakan, tidak hanya ditujukan untuk mengatasi gizi kurang tetapi juga harus diarahkan untuk mencegah dan mengatasi gizi dengan menekankan akan pentingnya pola konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA). “Saya berharap dapat dimulai dengan memanfaatkan sumbar daya lahan yang ada di sekitar rumah kita, sebagai kebun gizi dan sumber konsumsi pangan keluarga”, pungkas Bupati.  Asep Darman S

Pembekalan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Raihlah Gerbang Desa di Kabupaten Tasikmalaya Metropolitan Pos Tasikmalaya. Bupati Tasikmalaya menghadiri acara Pembekalan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Rihlah Gerbang Desa di Kabupaten Tasikmalaya yang diselengarakan pada hari Rabu (3/6) bertempat di lapangan Lodaya Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya. turut hadir pada kesempatan tersebut Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, para Kepala SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, para Camat se-Kabupaten Tasikmalaya, para Kepala Desa se-Kecamatan Cisayong, tokoh masyarakat, tokoh agama serta unsur terkait lainnya. Sekitar pukul 10.00 WIB, Bupati tiba dilokasi kegiatan dan disambut dengan kesenian tradisional kemudian H. Uu Ruzhanul Ulum ditandu menuju tempat duduknya. Sebelum acara seremonial dimulai, sambil menunggu isti-

rahat sejenak tamu yang hadir disuguhi dengan pentas kesenian tradisional pencak silat. “Dengan rihlah Gerbang Desa ini, saya ingin melihat sejauhmana perjalanan Gerbang Desa dan penerapannya di desa-desa.”, ungkap Bupati saat memberikan sambutannya. Menurutnya, program Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan konsep Pemerintah Pusat, sasarannya selaras dengan konsep Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yaitu Gerbang Desa yang dikaitkan dengan visi Kabupaten Tasikmalaya yakni “Kabupaten Tasikmalaya yang religius islami, unggul di bidang agribisnis dan berbasis pedesaan”, maksudnya adalah untuk mendorong desa berkembang sehingga dapat maju dan mandiri serta diharapkan “betah” tinggal di desa dan bersama sama membangun desa.

Dengan demikian, program ini dapat menjadi solusi untuk pengentasan kemiskinan dan mengurangi tingkat urbanisasi masyarakat. Untuk memberdayakan masyarakat desa sangat diperlukan tingkat kesada-

ran dan swadaya masyarakat sehingga pelaksanaan pembangunan itu bukan semata-mata hanya kewajiban pemerintah saja tetapi juga adanya partisipasi masyarakat. “dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyara-

kat.”, kata Bupati. Menurutnya, pelaksanaan program tersebut menggunakan konsep pendekatan pemberdayaan masyarakat, yang didalamnya terdiri dari; 1. Pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (community based development); 2. Perencanaan dari bawah (bottom up planning) dengan menggunakan skala prioritas kegiatan. Ditempat yang sama, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Tasikmalaya Drs. Eddy Nurmana, M.Si., menyampaikan laporannya. Program ADD yang akan disalurkan ke desa-desa mengacu pada Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa dan Peraturan Bupati nomor 6 tahun 2012 tentang pedoman alokasi dana desa, dimana peruntukannya ditentukan dan disamakan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.  Asep Darman S

SAMBUNGAN


Dari halaman 1................................... PKS Ngotot Minta Disahkan

Ketua DPRD DKI, Prasetyo

“Jatuhin Ahok Pakai Cara Instan, Enggak Bisa, Bos”

Metropolitanpos, Jakarta Wacana hak menyatakan pendapat (HMP) terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama belum juga digulirkan oleh DPRD DKI Jakarta. Penyebab utamanya ialah karena PDI Perjuangan sebagai fraksi partai dengan jumlah kursi terbanyak di DPRD DKI menolak untuk menjalankan HMP. Di sisi lain, Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi mengaku berulang kali coba dirayu oleh pimpinan lain yang menghendaki pengguliran HMP. Salah satunya adalah Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Tau ik. “Gue bilang aja ke dia (Tau ik), ‘Fik, sorry sikap fraksi sama dengan sikap DPP (PDI-P), enggak ada HMP’. Gue lepas tuh rapat Bamus (Badan Musyawarah) DPRD, enggak pernah datang gue,” kata Prasetio, Rabu (24/6/2015) malam lalu. Prasetio menjelaskan, HMP bukanlah keputusan dari pelaksanaan angket, melainkan berbeda kesatuan dengan angket maupun interpelasi. Karena itu, sebagai Ketua DPRD, ia mengaku tidak akan gegabah untuk mengambil kebijakan terhadap kepemimpinan Gubernur DKI. Selama rapat Bamus DPRD pembahasan HMP, lanjut dia, Tau ik-lah yang sering memimpin rapat. “Tetapi, ya enggak bisa, akhirnya mental juga. Mereka (fraksi pendukung HMP) juga harus pakai hitung-hitungan pasti buat HMP karena harus kuorum. Gue bilang saja, ‘Kalau lu mau jatuhin Ahok (Basuki) pakai cara instan, ya enggak akan bisa, Bos’,” kata anggota Fraksi PDI-P itu. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), Pasal 336 ayat 1 huruf b, butuh kehadiran minimal tiga perempat atau sekurangnya 80 anggota untuk hadir saat paripurna, dari jumlah total anggota DPRD DKI sebanyak 106 orang.

menjadi prioritas pembangunan-pembangunan, dari sisi pembangunan manusia dan pembangunan wilayah. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro enggan berkomentar mengenai UP2DP pasca DPR mengesahkan peraturan DPR tentang tata cara pengusulan program pembangunan daerah pemilihan dalam rapat paripurna Selasa (22/6) lalu. Bambang mengatakan dirinya belum bisa berkomentar banyak karena belum menerima proposal dari DPR tentang UP2DP. Kendati demikian, ia mengatakan sikap yang diambil oleh Kementerian Keuangan akan sejalan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo.

Kemudian, butuh dua pertiga dukungan dari jumlah anggota yang hadir. Untuk diketahui, Fraksi PDI-P di DPRD DKI memiliki anggota terbanyak, yakni 28 orang. Selain PDI-P, Fraksi Hanura dan Nasdem juga menolak menggulirkan HMP untuk Basuki. Jika dijumlahkan, total anggota Dewan yang tidak mendukung HMP adalah 38 anggota sehingga sisa anggota fraksi yang mendukung HMP adalah 68 orang dan tidak kuorum.

Syarat Kalahkan Ahok di 2017 Peneliti Central for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes memprediksi Gubernur DKI Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama masih menjadi calon terkuat dalam perhelatan Pemilihan Gubernur 2017. Kendati demikian, hal ini tak berarti Ahok tak dapat dikalahkan. Ia menyebut beberapa kriteria khusus yang harus dimiliki seorang calon gubernur yang hendak mengalahkan Ahok. Menurut Arya, orang tersebut harus memiliki kriteria yang sama persis dengan Ahok, yakni bersih, jujur, dan memiliki popularitas yang kuat di kalangan masyarakat menengah ke atas dan media massa. “Orang itu harus punya karakteristik sama dengan Ahok, yakni jujur, bersih, populer di masyarakat menengah ke atas, dan disukai media,” kata Arya dalam diskusi publik “Menakar Peluang Ahok Maju sebagai Calon Independen”, di Jakarta, Jumat (26/6/2015). Arya mengaku belum tahu mengenai orang yang ia maksud. Namun, bila orang dengan kriteria tersebut memang ada, ia yakin perhelatan Pilgub DKI 2017 akan berlangsung sengit. “Tinggal kita tunggu aja siapa orangnya ini. Kalau ada, pertarungannya akan seimbang. Kalau tidak, kemungkinan Ahok akan kembali menduduki jabatan gubernur,” ujar dia.  Jenri

Jangan Pilih Sementara Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi for President (Bara JP) Sihol Manulang meminta masyarakat tidak lagi memilih partai politik yang mendukung disahkannya Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau dikenal sebagai dana aspirasi. “Jangan pilih partai pendukung dana aspirasi. Bukan hanya dalam Pileg 2009, dalam Pilkada serentak 2015 ini pun jangan dipilih,” ujar Sihol di Jakarta, Kamis (25/6/2015). Dana aspirasi sebesar Rp 20 miliar per anggota DPR setiap tahun dinilai sebagai bentuk lain dari aksi perampokan terhadap uang rakyat demi kepentingan partai dan pribadi semata. Sihol melanjutkan, anggota DPR RI memakai uang

negara untuk meraih simpati rakyat atas tameng membawa kesejahteraan. Menurut Sihol, pendapatpendapat politisi yang menyatakan dana aspirasi untuk membawa kesejahteraan dan meratakan pembangunan adalah menyesatkan. “Kucing dalam karung sudah kelihatan kan? Sekarang saatnya rakyat bersikap. Jangan lagi pilih mereka dalam pemilihan apa pun,” ujar Sihol. Ia yakin, pemanfaatan dana aspirasi tidak akan berimbas positif terhadap kesejahteraan dan pembangunan. Ia menduga, akan banyak anggota DPR yang terjerat kasus hukum karena dana aspirasi. Pada rapat paripurna, Selasa (23/6) lalu, DPR mengesahkan peraturan UP2DP atau dana aspirasi. Hanya tiga fraksi yang menyatakan menolak, yakni PDI-P, Nasdem dan Hanura. Wakil Ketua KPK Zulkarnain mengingatkan DPR agar berhati-hati dengan usulannya. Jika ada kesalahan dalam perumusan program dengan total nilai Rp 11,2 triliun per tahun tersebut, hal itu berpotensi terjadinya korupsi. Presiden Jokowi sudah bersikap dan menyatakan menolak usulan dana aspirasi. Pertimbangannya karena kondisi perekonomian yang tengah terpuruk. PKS Ngotot Disahkan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jazuli Juwaini menyatakan, pihaknya bersikeras pemerintah meninjau

balan lantaran hakim MK memenangkannya dalam sidang sengketa tersebut. “Untuk nilai suap bisa dilihat dalam putusan sidang Akil Mochtar. Di situ lebih jelas angkanya,” tandasnya. Dalam dakwaan Akil disebut meminta duit untuk menyetujui keberatan hasil Pilkada tahun 2011 di Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara. Akil menerima Rp 2,989 miliar dari jumlah duit Rp 6 miliar yang diminta. Di sengketa Pilkada Pulau Morotai yang diikuti 6 pasang calon pada 16 Mei 2011 dimenangkan oleh pasangan Arsad Sardan dan

Demianus Ice. KPU menetapkan pasangan tersebut sebagai bupati/wakil bupati periode 2011-2016 dengan menerbitkan SK KPU pada tanggal 21 Mei 2011. Penetapan hasil Pilkada tersebut diajukan permohonan keberatan ke Mahkamah Konstitusi antara lain oleh pasangan Rusli Sibua dan Weni R Paraisu dengan menunjuk Sahrin Hamid sebagai penasihat hukum. Saat permohonan keberatan hasil Pilkada sedang diperiksa panel hakim, Sahrin Hamid, pengacara Rusli Sibua menghubungi Akil melalui SMS. Akil menelepon Sahrin Hamid agar menyam-

ulang sinyal menolak pelaksanaan Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau biasa disebut Dana Aspirasi. Menurut Jazuli, UP2DP sudah diputuskan di rapat paripurna DPR dan niatnya berangkat dari amanat UU MD3. Dan anggota dewan takkan pernah mendapatkan uang, namun hanya kesempatan mengajukan program. “Jadi seorang anggota DPR reses di dapilnya, kan ada aspirasi. Tentu harus disampaikan ke Pemerintah. Memang harus di-match-kan dengan program nasional. Kalau sejalan dengan RPJMN, tentu Pemerintah berhak mengakomodasi. Kalau tidak ya berhak, ya menolak,” kata Jazuli, Kamis (25/6). “Kalau belum apa-apa sudah ditolak, itu sudah politis. Seharusnya dilihat dulu apakah sesuai RPJMN atau tidak. Orang yang mengatakan penolakan dengan berapi-api, itu sebenarnya cari panggung politik dan tiba-tiba dia ngambil lagi,” tambahnya. Buat PKS, lanjut Jazuli, UP2DP hanya aspirasi program. Oleh karenanya, PKS tak menolak maupun tak menerimakannya. “Bayangkan anda dipilih rakyat, tapi tidak bawa apa-apa ke rakyat, bagaimana?” Imbuhnya. Dia menyarankan Pemerintah melihat kembali UP2DP, apakah cocok dengan program yang diajukan DPR. “Kalau tak ada uangnya, ya tak apa (menolak),” tandasnya.  TIm

Dari halaman 1................................... Kasus Korupsi Dahlan Iskan akibatnya. “Sejauh mana, kan gitu. Realisasi di lapangan, hubungannya ada nggak? Dengan saksi, vendor yang disuruh melaksanakan itu. Itu yang sedang kita dalami. Kita harus penuh hatihati dan tidak sembarangan,” lanjutnya. Seperti diberitakan dalam kasus PLN Dahlan diduga mengetahui terjadi ketidakberesan dalam penunjukan PT TPPI untuk memasok high speed diesel atau solar industri ke sejumlah pembangkit listrik PLN pada 2010 lalu. Sedangkan kasus kedua yang disidik Bareskrim terkait korupsi sawah iktif di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Hal ini terjadi saat Dahlan menjabat sebagai Meneg BUMN. Dibagian lagi Dahlan juga telah berstatus tersangka di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dalam kasus gardu listrik. Dia juga dibidik Kejaksaan Agung dalam kasus mobil listrik. Kasus Korupsi Triliunan Terpisah Kabareskrim Komjen Budi Waseso mengaku jika penyelidikan yang dilakukan pi-

Dari halaman 1............................................................................. KPK Tetapkan Bupati Pulau Morotai Johan menambahkan, penetapan tersangka terhadap Rusli merupakan hasil dari pengembangan perkara dugaan tindak pidana korupsi di Mahkamah Konstitusi (MK) yang menjerat Akil Mochtar. “Ini pengembangan perkara dugaan tindak pidana korupsi di dalam MK, dalam sengketa Pilkada, yang salah satunya sudah divonis adalah Akil Mochtar (Mantan Ketua MK),” ungkap Johan. Dia menuturkan, terkait nilai suap yang diberikan Rusli kepada hakim MK sebesar Rp 2,989 miliar. Uang itu merupakan im-

15

paikan kepada Rusli Sibua untuk menyiapkan uang Rp 6 miliar. Permintaan ini diteruskan Sahrin ke Rusli Sibua di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Akan tetapi Rusli Sibua hanya menyanggupi Rp 3 miliar. Rusli Sibua lalu mengirim uang sebesar Rp 2,989 miliar melalui 3 setoran tunai ke rekening CV Ratu Samagat dengan menulis ‘angkutan kelapa sawit’ sebagaimana diminta Akil. Duit dikirim bertahap yakni Rp 500 juta (16 Juni 2011), Rp 500 juta (16 Juni 2011) dan Rp 1,989 miliar pada 20 Juni 2011. Setelah uang terkirim, pada persi-

dangan 20 Juni 2011 MK memutuskan mengabulkan permohonan Rusli Sibua dan Weni R Paraisu. Dalam amarnya, MK membatalkan berita acara tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilkada oleh KPU Kabupaten Pulau Morotai tanggal 21 Mei 2011. Atas perbuatannya, Rusli disangkakan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Jenri

haknya pada kasus BP Migas dengan PT TPPI membuka banyak tabir kasus korupsi baru. “Jadi kalau boleh informasikan, ada 9 lagi kasus yang ditangani Tipikor yang nilai (kerugiannya) triliunan, lalu 23 kasus nilainya ratusan miliar, dan 35 kasus nilainya puluhan miliar,” kata jenderal yang akrab disapa Buwas itu di Mabes Polri Jumat (26/6). Namun jenderal bintang tiga itu enggan membuka kasus-kasus baru yang jadi PR-nya itu dengan alasan masih diselidiki. “Kalau nanti sudah disidik, baru kelihatan. Kalau sudah penyidikan berarti bahan bukti sudah sangat cukup. Ini kasus ada yang baru ada yang pengembangan kasus termasuk TPPI. Banyak,” tegasnya. Buwas juga menampik spekulasi jika ada kasus-kasus itu merupakan limpahan KPK karena menurutnya KPK jago dalam menangani kasus korupsi. “Jadi saya sibuk mengurusi para koruptorkoruptor itu. Saya malah sibuk nih bulan puasa karena koruptor-koruptor itu,” sambung Buwas. Seperti diberitakan ada beberapa kasus besar yang ditangani Bareskrim Polri. Misalnya kasus BP Migas-TPPI yang diduga merugikan negara 2 juta USD, lalu ada kasus penunjukan PT TPPI untuk memasok high speed diese oleh PLN pada 2010 lalu, dan kasus korupsi sawah iktif di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.  Red

Dari halaman 1............ Korupsi

peragakan cara pembuatan dan pembayaran paspor secara elektronik. Video ini yang kemudian diputar juga di acara peluncuran payment gateway oleh Kemenkumham,» jelas Bima. Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini beralasan dirinya bersedia turut serta dalam sosialisasi program tersebut karena menganggap salah satu terobosan dalam meningkatkan layanan publik. “Saya saat itu bersedia karena melihat program ini adalah terobosan yang baik untuk meningkatkan kualitas layanan publik di bidang keimigrasian,» ucap Arya Bima. Jenri / Restu

Surat Kabar Umum

16

nEDISI 101 n THN V n SENIN 29 JUNI - 12 JULI 2015

Informasi Aspirasi Rakyat nEDISI 101 n THN V n

E-mail: [email protected]

SENIN 29 JUNI - 12 JULI 2015

16

PARA peserta MercedesTrophy Indonesian Final 2015 di Karawaci berfoto bersama jajaran management Mercedes-Benz Indonesia

Roelof Lamberts, Sales and Marketing Director for Passenger Cars MercedesBenz Indonesia, (depan) melakukan ‘swing’ dalam penutupan MercedesTrophy Indonesian Final 2015 di Karawaci pada hari Kamis (4/6) disaksikan oleh para finalis turnamen beserta kendaraan terbaru Mercedes-Benz C-Class.

7 Pemenang Indonesian Final MercedesTrophy 2015

Siap Berlaga dalam Turnamen Regional di Australia

METROPOLITAN POS, Jakarta, Mercedes-Benz Indonesia akan memberangkatkan tujuh pegolf ke Asian Final Mercedes Trophy di Sanctuary Cove Resort, Gold Coast, Australia pada 11-14 Agustus 2015 mendatang. Para pegolf tersebut adalah pemenang dari turnamen MercedesTrophy Indonesian Final 2015 yang digelar di Imperial Klub Golf, Karawaci, pada 4 Juni, 2015 lalu. Dari 70 (tujuh puluh) finalis tercatat lolos ke final MercedesTrophy Indonesian Final 2015, terpilih tujuh pegolf yang berhasil mewakili Indonesia, yaitu: Erick Ridwan, Gani Lauw, Heru Yanriko, Nur Ali, Sandi Wibowo, Soei Han, Dewi Affatia Affandi. Para pegolf Indonesia tersebut akan bertanding melawan pegolf dari Hongkong, Malaysia, Filipina, Singapura, Sri Lanka, Taiwan, Thailand dan Vietnam untuk memperebutkan tiket ke turnamen MercedesTrophy World Final yang akan digelar di Stuttgart, Jerman pada 1 – 6 Oktober 2015. MercedesTrophy adalah Turnamen Golf Amatir Bergengsi dengan sistem Stableford, yang diselenggarakan setiap tahun khusus bagi pemilik kendaraan Mercedes-Benz. Sejak pertama kali diadakan, ajang berskala global ini telah diikuti oleh lebih dari 60.000 peserta. Turnamen golf bergengsi yang telah diadakan di Indonesia sejak 1992 ini adalah wujud apresiasi Mercedes-Benz kepada pelanggannya, sekaligus memberi kesempatan bagi pegolf terbaik untuk berprestasi pada turnamen serupa di tingkat regional dan dunia. m Jenri

Ttd Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jaktim

Ttd Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT INVESTIGASI FAKTA HUKUM KO M I T M E N M E M B E R A N TA S KO R U P S I

Ketua Perwakilan Daerah Kab Samosir: Jaman Malau, SH; Sekretaris: Binsar Manihuruk, SH; Bendahara: Tatar P. Pasaribu; Kepala Bidang Hukum & Promosi: Juanto Simarmata, SH; Kepala Bidang Perencanaan & Anggaran: Tangkar Aritonang; Kepala Bidang Humas & Dokumentasi: Edi Purba. Alamat Kantor Pusat: Jln. Kramat Raya No. 1, Gedung Paseban Lt 1, Jakarta Pusat. Telp/Fax: 021 - 3190 2301, E-mail: [email protected]

“Hati Hati Wartawan Gadungan Marak di Pemda Tangerang, Informasi Ini Segera Ditindaklanjuti Humas Pemda Setempat” Wartawan Tangerang Terdaftar di Metropolitan Pos, Erwin Sinaga dan Sihol Sitanggang, bila ada mengaku di luar nama tersebut segera laporkan ke Polisi terdekat.

Polisi Cecar Bima Arya 18 Pertanyaan. Pemerintah Tolak Dana Aspirasi

Recommend Documents