“Poli&k Uang dan Rekayasa Poli&k Ancam Transisi Demokrasi”
Jalan Proklamasi No.65, Kecamatan Menteng, Pegangsaan, Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta www.spd-‐indonesia.com
METODOLOGI q q q
q q q
Survei dilaksanakan tanggal 9 Mei s/d 9 Juni 2012 di lima (5) Kotamadya di Provinsi DKI Jakarta Jumlah sampel sebesar 2000 responden. Diperoleh melalui teknik pencuplikan secara rambang berjenjang (mul$stage random sampling). Margin of error (MoE) ± 2.191 persen. Level Confidence 95 persen.
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara tatap muka dengan bantuan kuesioner. Penentuan responden dalam seNap KK dilakukan dengan bantuan kish grid. Uji kualitas dilakukan melalui telephone-‐check sebesar 20 persen dari total sampel.
GENDER & AGAMA
KATEGORI
SAMPEL (n=2000) MEI -‐ JUNI 2012
DATA BPS 2009
2008
JENIS KELAMIN (%) LAKI-‐LAKI
50.00
49.01
49.10
PEREMPUAN
50.00
50.99
50.90
HASIL SURVEI DKI JAKARTA
Q: Apakah Anda menerima atau menolak pemberian sejumlah uang atau sembako dari para calon gubernur dan wakil gubernur kepada pemilih? 52.4
35.1
Menerima
Menolak
Q: Mengapa menerima?
Terima asal tanpa syarat
47.9
Jumlahnya sedikit
1.0
PoliNk uang/suap
5.7 32.5
Nambah uang dapur/sembako
9.4 1.8
65.4
TT/Ndak menjawab
1.9
Rejeki Ndak boleh ditolak Untuk keperluan sehari-‐hari
TT/Ndak menjawab
Q: Mengapa menolak?
TT/Ndak menjawab Apresiasi terhadap yang memberikan Terima namun pendirian Ndak berubah
12.6
.1 11.2
Tidak yakin dengan janji mereka selama kampanye
1.5
Perbuatan dosa
1.8
Harga diri Ndak bisa diperjualbelikan
3.3
Tidak eNs/teladan/bermoral/jujur
16.9
Responden memilih/menolak pemberian sejumlah uang/ sembako dari para cagub dan cawagub kepada pemilih Laki-‐laki Perempuan
Menerima Menolak 49.3% 37.8% 55.6%
32.3%
TT/Ndak menjawab 13.0% 12.1%
Responden memilih/menolak pemberian sejumlah uang/sembako dari para cagub dan cawagub kepada pemilih 15 -‐ 19 th 20 -‐ 24 th 25 -‐ 29 th 30 -‐ 34 th 35 -‐ 39 th 40 -‐ 44 th 45 -‐ 49 th 50 -‐ 54 th 55 -‐ 59 th 60 -‐ 64 th 65 th <=
Menerima 56.5% 45.4% 48.3% 51.4% 59.9% 52.9% 52.7% 56.1% 51.6% 49.0% 42.2%
Menolak 32.3% 43.7% 39.2% 36.7% 28.9% 33.0% 33.2% 33.0% 38.5% 35.7% 43.1%
TT/Ndak menjawab 11.3% 10.9% 12.5% 11.9% 11.3% 14.1% 14.1% 10.9% 9.8% 15.4% 14.7%
Responden memilih/menolak pemberian sejumlah uang/sembako dari para cagub dan cawagub kepada pemilih Tidak pernah sekolah Pernah sekolah SD, tapi tidak tamat Tamat SD Pernah sekolah SLTP, tapi tidak tamat Tamat SLTP Pernah sekolah SLTA, tapi tidak tamat Tamat SLTA Pernah sekolah perguruan tinggi, tapi tidak tamat Tamat program diploma (sarjana muda) Tamat program S-1 Tamat program pascasarjana (S2/S3)
Menerima 71.4% 65.9% 64.3% 50.0% 59.1% 55.6% 50.6% 31.3% 44.8% 35.8% 14.3%
Menolak 28.6% 31.7% 23.6% 20.6% 28.5% 25.0% 37.5% 40.6% 40.5% 50.7% 76.2%
TT/tidak menjawab .0% 2.4% 12.1% 29.4% 12.4% 19.4% 11.9% 28.1% 14.7% 13.5% 9.5%
Responden memilih/menolak pemberian sejumlah uang/sembako dari para cagub dan cawagub kepada pemilih PNS Pensiunan (TNI/Polri/PNS) BUMN/BUMD Pegawai Swasta Petani Nelayan Pengusaha Wirausaha kecil (warung, kios) Pedagang (kecil,asongan,keliling, kaki lima), ojek, sopir angkot Ibu Rumah Tangga Pelajar/mahasiswa Tidak bekerja/menganggur Lainnya
Menerima Menolak TT/tidak menjawab 25.9% 58.0% 16.0% 40.3% 41.8% 17.9% 26.7% 60.0% 13.3% 50.6% 38.5% 10.9% .0% 50.0% 50.0% 66.7% 33.3% .0% 46.2% 50.0% 3.8% 54.0% 29.2% 16.8% 54.1% 34.9% 11.0% 57.6% 47.8% 61.4% 56.6%
30.2% 40.6% 31.3% 26.4%
12.2% 11.6% 7.2% 17.0%
MONEY POLITIC PoliVk uang atau poliVk perut adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang. Baik supaya orang itu Ndak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum.Pembelian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. PoliNk uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye. PoliNk uang umumnya dilakukan simpaNsan, kader atau bahkan pengurus partai poliNk menjelang hari H pemilihan umum. PrakNk poliNk uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpaN masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan.(wikipedia) Pasal 73 ayat 3 Undang Undang No. 3 tahun 1999 berbunyi: "Barang siapa pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum menurut undang-‐undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu Ndak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana hukuman penjara paling lama Nga tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu."
KESIMPULAN UMUM ü Potensi prakNk money poliNc terbuka lebar di masyarakat Jakarta ü Temuan ini tentu sangat membahayakan terutama bagi perkembangan demokrasi ü PoliNk sehat dan sehat poliNk serta poliNk eNka dan eNka poliNk harus mulai dikampanyekan sebagai gerakn moral ü KPU dan KPUD harus cerdas memilih teknik kampanye yang efekNf agar warga tahu dan mau menggunakan hak pilihnya ü Bawaslu dan Bawasda harus jeli dan teliN terhadap perilaku pegiat poliNk yang akan mencederai pelaksanaan hajatan demokrasi
11
