(Policy options for the integration of the domestic timber market into the formal economy)

PRO-FORMAL: POLICY AND REGULATORY OPTIONS TO RECOGNISE AND BETTER INTEGRATE THE DOMESTIC TIMBER SECTOR IN TROPICAL COUNTRIES

WORKING PAPER SERIES No. 05

OPSI-OPSI KEBIJAKAN DALAM RANGKA MENGINTEGRASIKAN PASAR KAYU DOMESTIK KE DALAM EKONOMI FORMAL

(Policy options for the integration of the domestic timber market into the formal economy)

Oleh:

Dodik Ridho Nurrochmat Marwoto Frida Yulianti

Kerjasama Riset Antara Center for International Forestry Research (CIFOR) dan Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2012

1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Salah satu faktor terpenting yang menjamin tercapainya pengelolaan hutan lestari adalah praktik-praktik perdagangan hasil hutan, khususnya kayu, yang dapat dilacak asal usulnya dan terjamin legalitasnya sehingga dapat dipastikan kayu yang diperdagangkan berasal dari sumber yang memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian hutan. Walaupun sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur tertib peredaran kayu telah dikeluarkan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini di Indonesia masih banyak kayu ilegal yang beredar di pasaran (Nurrochmat dan Hasan 2012). Penertiban peredaran kayu ilegal hanya dapat dicapai apabila tersedia kerangka kebijakan yang diperlukan untuk implementasi pengelolaan hutan lestari dan perdagangan kayu “formal”, salah satunya melalui Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), SVLK berhubungan dengan dengan mekanisme, proses, dan kelembagaan tata kelola hutan dan perdagangan kayu yang terjamin legalitasnya, dalam kajian ini disebut sebagai perdagangan kayu “formal”. SVLK merupakan salah satu pilihan kebijakan penting dalam mengurangi peredaran kayu ilegal. Namun demikian, perlu digarisbawahi bahwa SVLK bukan merupakan satusatunya opsi kebijakan yang dapat dipergunakan untuk mengatur “formalisasi” perdagangan kayu yang diharapkan dapat menekan peredaran kayu ilegal. Dalam kajian ini SVLK ditempatkan sebagai salah satu opsi kebijakan yang dianalisis dan dikritisi kelayakannya, termasuk prasyarat yang diperlukan untuk menjamin keberhasilan implementasinya. SVLK merupakan opsi kebijakan “formalisasi” yang menekankan aspek legalitas kayu yang dianggap melengkapi dan perlu dievaluasi efektifitasya dibandingkan beberapa opsil kebijakan “formalisasi” perdagangan kayu lainnya seperti “Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat” (SKSKB), SKSKB Cap KR (Kayu Rakyat), “Surat Keterangan Asal Usul Kayu” (SKAU), dan sistem sertifikasi pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL) yang bersifat wajib (mandatory) maupun sertifikasi manajemen hutan lestari oleh pihak ketiga yang bersifat sukarela (voluntary) seperti sistem sertifikasi yang dikembangkan Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) atau Forest Stewardship Council (FSC). Opsi-opsi kebijakan dalam “formalisasi” perdagangan kayu harus selaras dengan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas dan ekuitas serta mampu bersinergi dengan tiga pilar pengelolaan hutan lestari, yaitu: kesesuaian ekologi, keberterimaan sosial, dan kelayakan ekonomi. Pembangunan kerangka kebijakan “formalisasi” perdagangan kayu yang sesuai akan sangat mendukung terciptanya perdagangan kayu yang transparan, akuntabel dan

1

sesuai aturan hukum. Kebijakan “formalisasi” perdagangan kayu, termasuk SVLK, harus mempertimbangkan prioritas politik dan sosial-ekonomi, termasuk memerhatikan suara kelompok yang termiskin (the poorest) dan termarginalkan. Kebijakan “formalisasi” perdagangan kayu yang tidak tepat bisa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi deforestasi dan degradasi hutan. Kekurangan dalam infrastruktur kebijakan seperti legislasi, sistem kepemilikan, struktur organisasi dan sikap apatis birokrasi, serta beberapa isu tingkat makro dapat mengancam kesinambungan sumber daya hutan. Untuk memberikan opsi-opsi “formalisasi” kebijakan perdagangan kayu, diperlukan adanya evaluasi kebijakan yang menyangkut adanya ambiguitas dan kesenjangan pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan dan peredaran kayu. 1.2 Tujuan dan Output Kajian Tujuan kajian terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus, sedangkan output kajian merupakan luaran yang dihasilkan dari kajian ini. 1.2.1 Tujuan Kajian Tujuan umum: Memberikan rekomendasi kebijakan perdagangan kayu “formal” yang implementatif, yang menjamin kelestarian hutan, legalitas produk kayu, kesejahteraan masyarakat, dan rasa keadilan bagi pelaku usaha kehutanan skala kecil. Tujuan Khusus: Merumuskan opsi-opsi kebijakan yang dapat diimplementasikan terkait isu-isu penting dalam praktik-praktik pengelolaan hutan skala kecil, pemanfaatan kayu untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha kehutanan skala kecil, dan pengembangan kelembagaan perdagangan kayu rakyat yang sesuai dengan lingkungan sosial-ekonomi dan politik. 1.2.2 Output Kajian Tersedianya rekomendasi kebijakan yang dapat menjamin kelestarian hutan, legalitas kayu, kesejahteraan dan rasa keadilan masyakakat.

2

1.3 Struktur Laporan Laporan ini terdiri dari lima bab; Bab-1 Pendahuluan, yang menjelaskan latar belakang, tujuan, dan output kajian. Bab-2 merupakan metodologi kajian, terdiri dari kerangka kajian dan metode yang digunakan, termasuk metode pengumpulan data, analisis kebijakan, dan pertanyaan penelitian. Bab-3 membahas kebijakan peredaran hasil hutan, khususnya kayu. Bab-4 berisi dialektika legalitas dan legitimasi dalam konteks “formalisasi” perdagangan kayu rakyat. Bab 5 mengevaluasi efektifitas kabijakan sertifikasi wajib SVLK dibandingkan dengan opsi-opsi kebijakan perdagangan kayu “formal” lainnya. Bab 6 yange merupakan penutup laporan ini berisi kesimpulan dan rekomendasi kajian terkait opsi-opsi kebijakan “formalisasi” perdagangan kayu rakyat dalam rangka menjamin kelestarian hutan, legalitas produk kayu, kesejahteraan masyarakat, dan rasa keadilan bagi pelaku usaha kehutanan skala kecil.

3

2

METODOLOGI

2.1 Kerangka Pemikiran Kajian opsi-opsi kebijakan dalam rangka mengintegrasikan pasar kayu domestik ke dalam ekonomi formal dilakukan dengan menggunakan kerangka pemikiran seperti terlihat pada Gambar 1. Gambar tersebut menunjukkan kerangka pemikiran kajian opsiopsi kebijakan dalam rangka mengintegrasikan pasar kayu domestik ke dalam ekonomi formal. Secara keseluruhan, ada dua analisis yang digunakan dalam kajian ini, yaitu: 1) Analisis Normatif Analisis yang ditujukan untuk menjawab pertanyaan “what should be” atau apa yang seharusnya dilakukan atau seharusnya ada menurut regulasi (Birner 2001). Analisis normatif digunakan memahami konsistensi kebijakan serta kesenjangan pelaksanaan dalam “formalisasi” perdagangan kayu domestik. 2) Analisis Positif Analisis positif adalah analisis yang dipergunakan untuk menjawab pertanyaan “what is” atau fakta apa yang terjadi (Birner 2001). Untuk melaksanakan analisis positif diperlukan survey untuk mengkonfirmasi apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan terkait dengan pelaksanaan “formalisasi perdagangan kayu domestik”, khususnya yang terkait dengan pengelolaan hutan rakyat dan perdagangan kayu rakyat. Analisis dilakukan terhadap konten maupun struktur dan hierarki regulasi, yang dibuat untuk melaksanakan suatu kebijakan. Sebuah kebijakan memiliki kekuatan yang besar dan akan efektif dilaksanakan jika mempunyai dasar legalitas yang sesuai, baik dari struktur maupun hierarki, dan pada saat yang bersamaan kebijakan tersebut juga memiliki legitimasi yang tinggi. SVLK merupakan opsi kebijakan sertifikasi yang lekat atau dilekatkan dengan aspek legalitas. Oleh karena itu, walaupun regulasi hanyalah merupakan satu dari empat instrumen kebijakan, yaitu: regulasi, administrasi, fiskal, dan informasi, namun dalam kajian SVLK instrumen regulasi mendapatkan perhatian terbesar.

Kajian ini merumuskan opsi-opsi kebijakan perdagangan kayu “formal”,

memberikan rekomendasi kebijakan perdagangan kayu “formal” (Gambar 1).

4

Rekomendasi Kebijakan Perdagangan Kayu “FORMAL” Administrasi Fiskal Informasi

Opsi-Opsi Kebijakan

Regulasi

Tujuan Umum

Tujuan Khusus

Tujuan aktivitas

Kebijakan

Legitimasi & Legalitas

Obyek kajian

Konten

Struktur and Hirarki

Analisis Normatif

Analisis Positif

Metode Analisis

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Kajian

Luaran kajian ini adalah tersedianya opsi-opsi kebijakan yang implementatif dalam rangka mengintegrasikan pasar kayu domestik ke dalam ekonomi formal. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan data dan informasi terkait tiga aspek yaitu: 1)

Praktik-praktik pengelolaan hutan rakyat dan perdagangan kayu rakyat,

2)

Manfaat hutan rakyat dan perdagangan kayu rakyat, dan

3)

Opsi-opsi strategi kelembagaan hutan rakyat dan perdagangan kayu rakyat.

2.2 Metode Kajian “opsi-opsi kebijakan dalam rangka mengintegrasikan pasar kayu domestik ke dalam ekonomi formal" dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: Tahap pertama yang dilakukan dalam kajian ini adalah pengumpulan data dan informasi tentang kebijakan dan peraturan yang terkait. Data tidak hanya berasal dari sumber resmi, tetapi juga yang tidak resmi untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik pada praktik kebijakan dan aspek hukum dari beberapa opsi kebijakan perdagangan kayu “formal”. Data tersebut terdiri dari berbagai peraturan, laporan, dan informasi yang relevan dari person kunci dan media.

5

Tahap kedua, melakukan serangkaian wawancara dan diskusi grup terfokus (Focus Group Discussion/FGD) dilakukan dengan petani hutan rakyat dan para pihak (stakeholders) di Provinsi Jawa Tengah, dengan fokus kajian di tiga kabupaten, yaitu: 1)

Kabupaten Wonosobo

2)

Kabupaten Blora

3)

Kabupaten Wonogiri

Wawancara dan FGD dengan para pihak yang terkait dengan perdagangan kayu dilakukan dalam rangka memperoleh informasi yang akurat tentang persepsi para pihak terhadap kebijakan, ide dan harapan, implementasi kebijakan, serta implikasi kebijakan dari perdagangan kayu formal, khususnya kebijakan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan kebijakan lainnya yang terkait.

Para pihak yang dikonfirmasi melalui

wawancara dan/atau FGD di kabupaten Wonosobo, Blora, dan Wonogiri dengan peserta yang mewakili kepentingan para pihak dalam pengelolaan sumberdaya hutan, yaitu: 1)

Rumah tangga petani hutan rakyat dan pedagang kayu rakyat;

2)

Rumah tangga petani hutan rakyat yang tergabung dalam PHBM Perum Perhutani; dan

3)

Para pihak yang terkait dengan pemanenan kayu skala besar (Perum Perhutani) dan industri pengolahan kayu di masing-masing lokasi.

6

3 Kebijakan Peredaran Hasil Hutan

3.1 Kebijakan Perdagangan Kayu Domestik Indonesia dikenal sebagai salah satu negara pengekspor produk perkayuan terbesar di dunia. Selain menghasilkan devisa, industri perkayuan juga memberikan kontribusi terhadap penciptaan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Industri perkayuan mempunyai value chain yang sangat panjang dan tidak dapat dipisahkan dengan pertumbuhan berbagai sektor lainnya. Multiplier effect atau efek pengganda output, pendapatan, dan tenaga kerja yang dihasilkan dari kegiatan pengelolaan hutan dan perdagangan kayu sangat besar (Nurrochmat dan Hasan 2012), Secara keseluruhan, kegiatan kehutanan termasuk pemanfaatan kayu lestari, memiliki keterkaitan ke depan (foreward linkages) yang kuat dan panjang, mulai dari petani hutan rakyat, pedagang kayu, pengusaha bahan-bahan pendukung sampai pada penyedia jasa transportasi, pemasok makanan, penginapan dan industri jasa lainnya yang berada di sepanjang titik-titik kegiatan dalam rantai produksi produk perkayuan. Kayu rakyat yang berasal dari Blora, Wonosobo, Wonogiri, dan daerah-daerah sentra hutan rakyat lainnya di pulau Jawa sebagian besar bermuara menjadi produk olahan mebel kayu di Jepara. Kabupaten Jepara merupakan daerah penghasil mebel terbesar di Indonesia yang mempunyai sejarah panjang industri mebel dan terutama dikenal dengan jenis mebel ukir jatinya.

Ketika banyak usaha skala besar tumbang diterpa krisis

ekonomi tahun 1998, usaha kecil mebel di Jepara masih dapat bertahan. Pengalaman menunjukkan, pemulihan kondisi yang terjadi akibat krisis ekonomi global relatif lebih cepat dilakukan oleh pengusaha pada skala kecil dibandingkan pada usaha-usaha besar yang bahkan membutuhkan suntikan dana yang besar dari lembaga keuangan maupun pemerintah. Walaupun fakta menunjukkan kemampuan usaha kecil untuk bertahan dalam krisis ekonomi dan mampu memulihkan penurunan kondisi usaha dengan cepat, tetapi usaha mikro, kecil dan menengah mengalami stagnasi dan sulit sekali untuk berkembang karena tidak dapat mengakumulasi modal untuk peningkatan skala usaha. Dengan kata lain, kondisi perekonomian global memang tidak mematikan usaha mikro dan kecil, tetapi keuntungan yang diperoleh pengusaha mikro dan kecil tidak cukup besar untuk dapat diinvestasikan kembali ke dalam bentuk-bentuk pengembangan usaha (Nurrochmat dan Hadijati 2010).

7

Salah satu kebijakan yang berpengaruh terhadap perkembangan industri perkayuan adalah kebijakan yang terkait dengan alokasi bahan baku kayu bulat (logs). Kebijakan terbaru yang mengatur alokasi bahan baku kayu bulat adalah Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 7/Menhut-II/2009 Tentang Pedoman Pemenuhan Bahan Baku Kayu Untuk Kebutuhan Lokal. Kebutuhan kayu lokal adalah usaha untuk memenuhi pasokan kayu bulat dan atau kayu olahan yang dibutuhkan Kabupaten/Kota dalam rangka untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan umum. Pelaksanaan Peraturan Menteri Kehutanan ini tidak dapat dipisahkan dengan peraturan-peraturan Menteri Kehutanan yang sudah ada sebelumnya, diantaranya adalah (Nurrochmat dan Hadijati 2010): 

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.382/Menhut-II/2004 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK);



Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Mehut-II/2007;



Peraturan

Menteri

Kehutanan

Nomor

P.55/Menhut-II/2006

tentang

Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.63/Menhut-II/2006; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2007 tentang Rencana Kerja dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem Pada Hutan Produksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2007; 

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Pemberian Izin dan Perluasan Areal Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Nomor P.11/MenhutII/2008;



Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Nomor P.12/Menhut-II/2008;



Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.23/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Nomor P.5/Menhut-II/2008;

8



Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2007 tentang Petunjuk Teknis Tata cara Pengenaan, Pemungutan, dan Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR);



Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan;



Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2008 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat.



Peraturan

Menteri

Kehutanan

Nomor

P.30/Manhut-II/2012

tentang

Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Hak. Permenhut No. 7/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Pemenuhan Bahan Baku Kayu Untuk Kebutuhan Lokal akan berimplikasi pada perkembangan dan peta persaingan industri perkayuan nasional. Dalam Permenhut tersebut disebutkan adanya alokasi bahan baku kayu yang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan lokal, dalam hal ini yang dimaksud dengan istilah lokal adalah kabupaten atau kota. Permenhut ini menggariskan bahwa dalam rangka pemenuhan bahan kayu untuk kebutuhan lokal diberlakukan dua jenis ketentuan sebagai berikut: 

Kewajiban untuk mengalokasikan seluruh hasil produksi untuk kebutuhan lokal, jika kebutuhan lokal sudah terpenuhi sisanya dapat dijual ke daerah lain. Ketentuan ini mengikat terhadap kayu bulat yang diperoleh dari Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK), Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm), Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK), Hutan Rakyat (HR), dan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR).



Kewajiban untuk menyisihkan kayu untuk kebutuhan lokal maksimal 5% dari volume produksi. Ketentuan ini berlaku terhadap kayu bulat yang berasal dari Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam (IUPHHK-HA/HPH), Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman (IUPHHK-HT/HTI), Kayu Hasil lelang (temuan, sitaan, rampasan, dsb.), Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi (HTHR).

9

3.2 Batasan Ekonomi Formal Sesungguhnya agak sulit memberikan batasan ekonomi formal, namun dalam kajian ini pengertian ekonomi formal adalah aktivitas ekonomi yang tercatat secara resmi dan mengikuti ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, ekonomi formal dalam kajian ini berkaitan dengan aktivitas-aktivitas yang memiliki dasar hukum atau acuan peraturan. Dengan demikian, batasan kajian ekonomi formal dalam perdagangan kayu rakyat yang diuraikan dalam kajian ini sebangun dengan kajian pengelolaan hutan rakyat dan perdagangan kayu rakyat yang dilakukan dengan pendekatan legalistik-formal. Selama bertahun-tahun pengelolaan hutan rakyat dan perdagangan kayu rakyat berada di luar kegiatan ekonomi formal sepanjang kegiatan yang dilakukan tidak tercatat secara resmi dan berada di luar sistem perdagangan kayu formal. Pemerintah melakukan beberapa upaya untuk memberikan baju legalitas terhadap kegiatan pengelolaan hutan rakyat dengan mendorong terbentuknya lembaga yang mewadahi kelompok tani hutan rakyat yang walaupun belum semuanya berbadan hukum namun setidaknya memiliki sistem administrasi. Demikian pula dengan perdagangan kayu rakyat, pemerintah mengeluarkan beberapa ketentuan yang mengatur dan mengadministrasikan perdagangan kayu rakyat dengan memberlakukan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) yang diterbitkan oleh Kepala Desa untuk kayu rakyat yang akan diperjualbelikan, terutama untuk jenis-jenis kayu rimba campuran (kayu kebun atau tegal) non-jati dan mahoni. Sampai dengan tahun 2012, untuk jenis kayu jati dan mahoni diterbitkan SKSKB-Cap KR (Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat – Cap Kayu Rakyat).

Hal ini dimaksudkan untuk

membedakan kayu yang berasal dari hutan negara (Perum Perhutani) dengan kayu rakyat. Namun demikian, pemberlakuan SKSKB Cap KR ini dirasakan masih menimbulkan ekonomi biaya tinggi sehingga dikhawatirkan menjadi disinsentif bagi petani dalam mengembangkan hutan rakyat dan memadamkan gairah usaha perdagangan kayu rakyat. Oleh karena itu, pada tanggal 20 Juli 2012 pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Manhut-II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Hak yang mengatur dan menyederhanakan dokumen tata usaha kayu rakyat. Dalam Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa surat keterangan asal usul hasil hutan yang berasal dari hutan hak berupa: 

Nota Angkutan;



Nota Angkutan Penggunaan Sendiri; atau



SKAU (surat keterangan asal usul).

10

Pada ayat (2) disebutkan “Setiap hasil hutan hak yang akan diangkut dari lokasi tebangan atau tempat pengumpulan di sekitar tebangan ke tujuan, wajib dilengkapi Nota Angkutan atau Nota Angkutan Penggunaan Sendiri atau SKAU, yang merupakan dokumen angkutan hasil hutan dari hutan hak yang berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.” Selanjutnya Pasal 5 Ayat (1) menguraikan bahwa Nota Angkutan digunakan untuk pengangkutan kayu jenis: Cempedak, Dadap, Duku, Jambu, Jengkol, Kelapa, Kecapi, Kenari, Mangga, Manggis, Melinjo, Nangka, Rambutan, Randu, Sawit, Sawo, Sukun, Trembesi, Waru, Karet, Jabon, Sengon dan Petai. Pengangkutan lanjutan yang digunakan untuk mengangkut semua jenis kayu hutan hak selain dari pelabuhan umum. Sedangkan Nota Angkutan Penggunaan Sendiri digunakan dalam peredaran kayu hutan hak semua jenis kayu untuk keperluan sendiri atau fasilitas umum dengan tujuan kecuali IUIPHHK, IPKL, IPKT dan TPT. Selain Nota Angkutan dan Nota Angkutan Penggunaan Sendiri, untuk pengangkutan kayu rakyat juga digunakan SKAU untuk setiap angkutan hasil hutan hak selain kriteria penggunaan Nota Angkutan dan Nota Angkutan Penggunaan Sendiri.

3.3 Masalah Informalitas Kendala yang pada umumnya dihadapi oleh usaha skala kecil, termasuk pengusahaan hutan rakyat dan perdagangan kayu rakyat adalah kesulitan dalam pengembangan skala usaha. Salah satu penyebab sulitnya usaha berkembang adalah sifat informalitasnya. Perlu digarisbawahi bahwa walaupun terkesan mirip pengertian usaha “informal” sesungguhnya berbeda dengan usaha “ilegal”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sektor “informal” adalah lingkungan usaha “tidak resmi” atau lapangan pekerjaan yg diciptakan dan diusahakan sendiri oleh pencari kerja. Pada umumnya sektor “informal” berkaitan dengan unit usaha kecil yg melakukan kegiatan produksi dan/atau distribusi barang dan jasa yang bekerja dengan keterbatasan, baik modal, fisik, tenaga, maupun keahlian (KBBI 2012). Dalam Oxford dictionary disebutkan bahwa “informal (of economic activity) carried on by self-employed or independent people on a small scale, especially unofficially or illegally.” (Oxford University Press 2013). Dalam konteks kajian ini, penekanan dari “informalitas” melekat dengan kondisi “small scale” dan “unofficially”, bukan dalam pengertian “illegally”. Berbeda dengan pengertian “informal” yang lekat dengan kondisi “keterbatasan”, aktiivitas “ilegal” berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang tidak legal atau tidak menurut hukum (KBBI 2012), terlepas dari apakah kegiatan “ilegal” tersebut berskala kecil maupun besar. Seseorang yang membuka usaha warung makanan di rumah, misalnya,

11

adalah usaha “legal” yang cenderung bersifat “informal”. Sementara, usaha perdagangan barang-barang terlarang jelas merupakan usaha “ilegal”, namun dalam banyak kasus dioperasikan oleh sebuah kartel atau mafia perdagangan yang beroperasi secara “formal” karena melibatkan struktur dan hierarki formal yang terorganisir. Berbeda dengan kegiatan ekonomi “formal” yang berskala cukup besar, usaha yang bersifat “informal” biasanya berjalan sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sulit berkembang menjadi usaha besar selama belum mampu menanggalkan sifat “informalitasnya”.

12

4 Dialektika Kebijakan Perdagangan Kayu: Legalitas vs Legitimasi

4.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Legalitas Kayu Rakyat Ada beberapa faktor yang mempengaruhi legalitas usaha hutan rakyat dan perdagangan kayu rakyat yang (dapat) terkait satu dengan lainnya, yaitu: 1) Legalitas tempat usaha Faktor pertama yang penting diperhatikan terkait legalitas usaha adalah legalitas status tempat usaha.

Dalam konteks pengelolaan hutan rakyat, legalitas tempat

usaha terkait dengan status lahan tempat tumbuh pohon.

Kayu yang dihasilkan

disebut sebagai kayu rakyat apabila dihasilkan dari hasil pemanenan hutan rakyat, yaitu hutan yang tumbuh di atas lahan yang dibebani hak. Apabila status kepemilikan lahan hutan rakyat kurang jelas, maka legalitas kayu yang dihasilkan juga menjadi lemah. Oleh karena itu, salah satu cara untuk meningkatkan kekuatan legalitas kayu adalah penguatan status kepemilikan lahan. Semakin kuat status kepemilikan lahan hutan rakyat, maka semakin kuat pula status legalitas asal usul kayu rakyat yang dihasilkan dari lahan hutan rakyat tersebut. 2) Legalitas badan usaha Selain legalitas status tempat usaha, faktor lain yang perlu diperhatikan adalah legalitas badan usaha. Dalam hal pengelolaan hutan rakyat legalitas badan usaha berkaitan dengan ada atau tidaknya organisasi atau lembaga pengelola hutan, misalnya kelompok tani hutan, gabungan kelompok tani hutan, lembaga masyarakat desa hutan, koperasi petani hutan rakyat, atau lembaga lain yang sejenis. Walaupun kayu dipanen dari hutan rakyat yang status kepemilikannya jelas, namun formalitas usaha tidak cukup kuat apabila tidak dikelola oleh suatu badan usaha atau lembaga pengelola hutan rakyat yang formal. 3) Legalitas sistem usaha Legalitas sistem usaha merupakan faktor yang harus diperhatikan terkait dengan aspek legalitas usaha. Dalam konteks pengelolaan hutan rakyat, sistem pengelolaan hutan rakyat dikatakan memiliki standar legalitas yang tinggi apabila sistem yang

13

dilaksanakan diakui dapat menjamin manajemen hutan lestari atau sustainable forest management (SFM).

Pengakuan yang diberikan untuk sistem manajemen hutan

rakyat lestari dapat diberikan oleh pihak ketiga setelah melakukan assessment dengan mengacu pada standar sertifikasi kelestarian hutan yang ditetapkan oleh lembaga tertentu seperti Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI), Forest Stewardship Council (FSC), atau standar pengelolaan hutan lainnya yang diterapkan di suatu negara. 4) Legalitas produk Selain legalitas tempat usaha, badan usaha, dan sistem usaha, legalitas usaha juga melekat dengan legalitas produk yang dihasilkan.

Kayu hutan rakyat dikatakan

memiliki legalitas yang tinggi apabila jenis kayu yang diperdagangkan bukan kayu langka yang dilarang atau dibatasi perdagangannya dan kayu tersebut dapat diverifikasi berasal dari sumber yang legal dan dapat dipertanggungjawabkan asal usulnya berasal dari hutan yang dikelola secara lestari. Sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) merupakan suatu upaya untuk memastikan bahwa kayu yang diperjualbelikan diperoleh dari sumber yang legal dan lestari. 5) Legalitas dokumen perdagangan Suatu produk dikatakan legal apabila produknya sendiri legal dan diperjualbelikan dengan menggunakan dokumen yang sah.

Kayu rakyat dikatakan legal apabila

berasal dari hutan yang jelas status lahannya, dikelola oleh lembaga pengelola hutan rakyat yang kompenen, sistem pengelolaan yang lestari, memiliki asal usul yang jelas dan dapat diverifikasi, dan dilengkap dengan dokumen-dokumen tata usaha kayu yang lengkap dan sah, misalnya: Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) atau Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat-Cap Kayu Rakyat (SKSKB-Cap KR). 4.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi legitimasi kayu rakyat Pada umumnya orang menganggap bahwa legalitas sebangun dengan legitimasi, namun pada kenyataannya tidak demikian karena legalitas tidak selalu berbanding lurus dengan legitimasi. Menurut pengertian bahasa, “legalitas” adalah sesuatu yang berkaitan perihal (keadaan) sah atau dengan kata lain legalitas adalah sinonim dari kata keabsahan. Sementara, “legitimasi” mengandung pengertian keterangan yang mengesahkan atau membenarkan bahwa pemegang keterangan adalah betul-betul orang (pihak) yang dimaksud (KBBI 2012).

Secara singkat dapat dikatakan bahwa legalitas adalah

keabsahan dari suatu keadaan, sedangkan legitimasi adalah pengakuan terhadap kebijakan atau pihak tertentu.

14

Suatu produk yang memiliki legalitas kuat belum tentu memiliki legitimasi yang tinggi, demikian pula sebaliknya. Kuat atau lemahnya legitimasi terhadap kayu rakyat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berkaitan dengan kepercayaan

(trust),

diantaranya: 1) Kepercayaan terhadap produsen Jika seseorang membeli kayu dari pohon yang ditebang dari kebun atau halaman rumah tetangganya, maka kayu tersebut pastilah memiliki legitimasi yang sangat tinggi walaupun kayu tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen apapun.

Dari aspek

legalitas, kayu yang diperjualbelikan sesungguhnya memiliki legalitas rendah atau bahkan dapat dikatakan ilegal karena tidak dilengkapi dengan dokumen tata niaga kayu yang sah. Meskipun memiliki legalitas yang sangat lemah, namun legitimasi dari jual beli kayu tersebut sangat tinggi. Hal ini terjadi karena pembeli mengetahui secara pasti asal usul kayu yang dibelinya dan sebagai tetangga pembeli sangat mengenal pemilik kayunya. Dalam konteks ini legitimasi terbangun karena adanya kepercayaan (trust) yang tinggi konsumen terhadap produsen. 2) Kepercayaan terhadap sistem administrasi Menurut ketentuan kayu-kayu yang berasal dari Hak Pengusahaan Hutan (HPH) atau Hutan Tanaman Industri (HTI), termasuk kayu dari Perum Perhutani adalah kayu-kayu yang telah terjamin legalitasnya. Kayu HPH hanya boleh ditebang sesuai dengan ketentuan pengelolaan hutan TPTI (Tebang Pilih Tanam Indonesia) atau sistem lain yang sah. Demikian pula dengan kayu dari HTI yang diperdagangkan berasal dari sistem pengelolaan hutan tanaman THPB (Tebang Habis Permudaan Buatan) yang sah berlaku di Indonesia. Jenis dan jumlah kayu yang ditebangpun harus mengikuti batasan yang ditetapkan dalam RKT (Rencana Karya Tahunan) yang basis perhitungannya mengikuti konsep AAC (Annual Allowable Cut) yang sampai saat ini masih diakui sebagai salah satu konsep fundamental dalam pengelolaan hutan lestari. Saat ini, pemerintah Indonesia juga mewajibkan seluruh HPH dan HTI untuk diasses dalam rangka memastikan bahwa pengelolaan hutan yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari (mandatory certification). HPH dan HTI yang dinyatakan lolos dalam assessment memperoleh sertifikat Manajemen Hutan Lestari (MHL) yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan.

Artinya, kayu-kayu yang

dikeluarkan oleh HPH atau HTI sesungguhnya telah memenuhi unsur-unsur legalitas karena dihasilkan oleh suatu badan usaha yang sah, ditebang berdasarkan ketentuan jenis dan volume yang sah, dan dikelola berdasarkan prinsip manajemen hutan lestari yang diperoleh dari mandatory certification.

Namun demikian, faktanya walaupun

15

telah memenuhi unsur-unsur legalitas kayu-kayu tersebut memiliki legitimasi yang rendah, khususnya dalam perdagangan internasional. Dalam konteks ini, jelas bahwa lemahnya legitimasi kayu Indonesia di pasar internasional tidak disebabkan oleh ketidaklengkapan aspek legal melainkan rendahnya kepercayaan terhadap sistem administrasi tata niaga kayu di Indonesia, termasuk ketidakpercayaan terhadap otoritas yang menerbitkan dokumen tata niaga kayu, dalam hal ini Kementerian Kehutanan. Oleh karena itu, walaupun telah dilengkapi dengan setumpuk dokumen legal, pasar internasional masih sering menuntut dengan berbagai persyaratan yang lebih banyak, misalnya sertifikasi dari pihak ketiga (lembaga independen) yang diakui oleh pasar internasional. 3) Kepercayaan terhadap pelaku pemasaran Sering dijumpai dalam sebuah perdagangan produk yang sama tidak dapat dijual oleh seseorang atau suatu negara, tetapi dengan mudah dapat dijual oleh pelaku yang lain atau negara lain. Dalam konteks ini, keberhasilan penjualan tidak terkait dengan legalitas produk atau produsennya tetapi melekat pada legitimasi yang dimiliki oleh pelaku pemasaran atau perantara. Hal yang demikian ini juga dapat ditemui dalam perdagangan kayu. Pada perdagangan kayu, kepercayaan (trust) terhadap pelaku pemasaran seringkali bagi konsumen (industri pengolahan kayu) lebih penting daripada kelengkapan dokumen yang melekat pada kayu. 4.3 Mapping model-model “formalisasi” pengelolaan hutan rakyat dan perdagangan kayu rakyat Fokus kajian ini adalah praktik-praktik pengelolaan hutan rakyat dan kayu rakyat. Sesuai dengan batasan dalam Undang-Undang Kehutanan, seluruh hutan rakyat yang ada di lokasi Kabupaten Blora, Wonosobo, dan Wonogiri ditanam di atas lahan yang dibebani hak (hutan hak). Sebagai pembanding dilakukan pula kajian terhadap pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) yang merupakan kerjasama Perum Perhutani dengan masyarakat di beberapa desa yang memiliki hutan pangkuan di Kabupaten Blora. Status pengelolaan hutan rakyat di ketiga kabupaten kajian disajikan pada Tabel 1. Model perdagangan kayu rakyat di tiga kabupaten (Kabupaten Blora, Wonosobo, dan Wonogiri) secara umum serupa.

Waktu pemanenan pada umumnya sesuai dengan

kebutuhan petani (tebang butuh). Sistem pemanenan dapat dilakukan dengan dua cara yakni tebang pilih dan tebang habis.

16

Tabel 1. Status pengelolaan hutan rakyat di Blora, Wonosobo, dan Wonogiri Lokasi

Status Hutan

Model Pengelolaan

Pengelola

Kelembagaan

Sertifikasi

Kabupaten Blora - Kec. Blora

Hutan hak

Hutan rakyat

Mandiri dan kelompok

KTH/Gapoktan/ Koperasi Jati Mustika

SVLK

- Kec. Randublatung

Hutan negara

PHBM

Kelompok

LMDH

Tidak ada

- Desa Jonggolsari

Hutan hak

Hutan rakyat

Mandiri dan kelompok

KTH/Koperasi

SVLK

- Desa Besani

Hutan hak

Hutan rakyat

Mandiri dan kelompok

KTH/Koperasi

Tidak ada

- Kec. Giriwoyo

Hutan hak

Hutan rakyat

Mandiri dan kelompok

KTH/Koperasi

Tidak ada

- Kec. Batuwarno

Hutan hak

Hutan rakyat

Mandiri dan kelompok

KTH/Koperasi

LEI

Kabupaten Wonosobo

Kabupaten Wonogiri

Tebang pilih dilakukan pada sistem penjualan berbasis tegakan (batang pohon), sedangkan tebang habis dipraktikkan pada sistem penjualan “tebasan area”.

Pada

sistem penjualan dengan “tebasan area” pedagang membeli seluruh kayu yang ada di atas areal tertentu, tanpa dibatasi jeis dan ukuran kayu.

Satuan penjualan pada

umumnya adalah pohon berdiri, walaupun beberapa petani ada yang telah menjual dengan sistem taksiran kubikasi. Dokumen tata niaga kayu yang umum dipergunakan adalah SKSKB-Cap KR untuk kayu rakyat jenis jati dan mahoni sebagaimana diterapkan di Kabupaten Blora dan Wonogiri dan SKAU untuk kayu jenis lain seperti sengon di kabupaten Wonosobo (Tabel 2). Pada dasarnya “formalisasi” pengelolaan hutan rakyat dan perdagangan kayu rakyat dapat dibedakan berdasarkan: obyek, fokus, pelaksana, dasar pelaksanaan, dan motivasi dalam pelaksanaan suatu sistem. Formalisasi dapat dikategorikan ke dalam dua obyek besar, yaitu: “manajemen hutan” dan “kayu”. Penerapan kewajiban sertifikasi manajemen hutan lestari (MHL mandatory) oleh Kementerian Kehutanan di areal ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu baik di hutan alam (IUPHHK-HA atau HPH) maupun di hutan tanaman (IUPHHK-HT atau HTI), sistem sertifikasi sukarela berdasarkan standar Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) dan Forest Stewardship Council (FSC) yang dilaksanakan oleh pihak ketiga merupakan sistem “formalisasi” yang obyek utamanya adalah manajemen hutan, yang berfokus pada kelestarian hutan sebagai tujuan. Ketiga

17

sistem sertifikasi ini (MHL, LEI, dan FSC), memiliki kesamaan fokus yaitu kelestarian pengelolaan hutan yang lokusnya “on forest”. Tabel 2. Model perdagangan kayu rakyat di Blora, Wonosobo, dan Wonogiri Waktu Pemanenan

Sistem Pemanenan

Sistem Pembelian

Dokumen Tata Niaga

- Kec. Blora

Tebang butuh

Tebang pilih & tebang habis

Pohon berdiri

Beli pohon & tebasan areal.

SKSKBCap KR

- Kec. Randublatung

Tebang daur

Tebang habis

Kubikasi

Beli kayu

SKSKB

- Desa Jonggolsari

Tebang butuh

Tebang pilih & tebang habis

Pohon berdiri & kubikasi

Beli pohon & tebasan areal.

SKAU

- Desa Besani

Tebang butuh

Tebang pilih & tebang habis

Pohon berdiri & kubikasi

Beli pohon & tebasan areal.

SKAU

- Kec. Giriwoyo

Tebang butuh

Tebang pilih & tebang habis

Pohon berdiri & kubikasi

Beli pohon & tebasan areal.

SKSKBCap KR

- Kec. Batuwarno

Tebang butuh

Tebang pilih & tebang habis

Pohon berdiri & kubikasi

Beli pohon & tebasan areal.

SKSKBCap KR

Lokasi

Satuan

Kabupaten Blora

Kabupaten Wonosobo

Kabupaten Wonogiri

Sementara, Surat Keterangan Asal Usul (SKAU), Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB), SKSKB cap Kayu Rakyat (SKSKB cap KR), dan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) obyeknya lebih banyak terkait dengan hasil hutan kayu yang lokus kegiatannya sebagian besar di luar areal hutan “off forest” –walaupun SVLK juga terkait dengan beberapa aspek yang lokusnya “on forest” seperti legalitas lahan hutan dan manajemen hutan, khususnya sistem pengaturan pemanenan kayu.

Pengesahan

Rencana Karya Tahunan (RKT) yang menjadi dasar ijin kegiatan penebangan di hutan produksi berkaitan dengan penentuan jatah tebang (jenis pohon, jumlah pohon, dan volume pohon). Penentuan jenis pohon yang ditebang dalam RKT sejatinya tidak hanya terkait dengan kayu yang ditebang atau “off forest”, tetapi sekaligus juga berkaitan dengan manajemen untuk kelestarian hutan (“on forest”) karena penentuan jatah tebang dalam RKT berbasis AAC (Annual Allowable Cut) yang diakui sebagai salah satu metode pengaturan hasil lestari dalam ilmu manajemen hutan. Sejatinya, sistem kredit tunda tebang yang diterapkan di beberapa koperasi petani hutan rakyat sebangun dengan prinsip penerapan RKT di hutan negara. Namun demikian, berbeda dengan RKT yang

18

bersifat wajib diikuti pemegang konsesi di hutan negara, sistem kredit tunda tebang sifatnya sukarela. Sistem kredit tunda tebang bertujuan untuk kelestarian hutan dengan motivasi untuk meningkatkan kesejahteraan petani hutan rakyat (Tabel 3). Tabel 3. Sistem “formalisasi” pengelolaan hutan rakyat dan perdagangan kayu rakyat Sistem

Obyek

Fokus

Pelaksana

Dasar Pelaksanaan

Motivasi

MHLmandatory

Manajemen hutan

Kelestarian hutan

Pihak ketiga

Kewajiban

Pengaturan

RKT

Manajemen hutan dan kayu

Kelestarian hutan

Dinas kehutanan

Kewajiban.

Pengaturan

Sistem kredit tunda tebang

Manajemen hutan dan kayu

Kelestarian hutan dan kesejahteraan petani hutan rakyat

Pemilik hutan rakyat

Sukarela

Pemenuhan kebutuhan petani hutan rakyat

FSC

Manajemen hutan

Kelestarian hutan

Pihak ketiga

Sukarela

Pengakuan konsumen

LEI

Manajemen hutan

Kelestarian hutan

Pihak ketiga

Sukarela

Pengakuan konsumen

SKAU

Kayu

Legalitas kayu

Kepala Desa

Kewajiban

Pengaturan

SKSKB

Kayu

Legalitas kayu

Dinas kehutanan

Kewajiban

Pengaturan

SKSKB-Cap KR

Kayu

Legalitas kayu

Dinas kehutanan

Kewajiban

Pengaturan

SVLK

Kayu

Legalitas kayu

Pihak ketiga

Kewajiban

Pengaturan & Pengakuan konsumen

4.4 Akseptabilitas SVLK dalam Pandangan Para Pihak Sebagai sebuah sistem, SVLK akan dapat diimplementasikan dengan baik jika dan hanya jika memiliki tingkat keberterimaan (akseptabilitas) yang tinggi dari para pihak. Dalam hal ini, para pihak yang berkaitan erat dengan SVLK antara lain adalah Kementerian Kehutanan, Pemerintah Daerah, Petani Hutan Rakyat, Kelompok Tani Hutan, Pdagang Kayu, Industri Pengolahan Kayu, dan Lembaga Swadaya Masyarakat. 4.4.1 Kementerian Kehutanan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) merupakan upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan keberterimaan atau akseptabilitas produk perkayuan

19

Indonesia di pasar dunia, khususnya pasar Uni Eropa. Pada mulanya sistem ini diujicobakan di lapangan dengan dukungan pendanaan dari negara Uni Eropa. Pemerintah Indonesia, c.q. Kementerian Kehutanan, menganggap bahwa SVLK merupakan salah satu langkah terobosan yang dapat dilakukan untuk mengikis ketidakpercayaan konsumen terhadap legalitas produk perkayuan Indonesia yang masuk pasar Uni Eropa. Oleh karena itu, Kementerian Kehutanan menetapkan bahwa sertifikasi SVLK menjadi suatu prasyarat yang wajib diikuti oleh seluruh unit usaha pengelola hutan dan industri perkayuan (mandatory certification), termasuk hutan rakyat dan industri kayu rakyat.

Dalam konteks ini dapat dilihat bahwa posisi Kementerian Kehutanan

mendukung bahkan mewajibkan unit usaha kehutanan untuk memperoleh sertifikat SVLK dalam rangka memperkuat legalitas kayu Indonesia yang akan memasuki pasar internasional, khususnya pasar Uni Eropa. ditetapkan

menjadi

sertifikasi

wajib

Permasalahannya adalah ketika SVLK

(mandatory

certification)

oleh

Kementerian

Kehutanan, maka unit usaha pemanfaatan hutan atau industri pengolahan kayu yang lingkup usahanya hanya di pasar domestik atau tidak berorientasi ekspor ke negaranegara yang mewajibkan SVLK, juga terkena kewajiban untuk mengikuti sertifikasi SVLK. Tentu hal ini akan membawa konsekuensi terjadinya ekonomi biaya tinggi (high cost economy) yang akan berakibat pada penurunan efisiensi dan daya saing produk dan memaksa konsumen domestik untuk juga membayar lebih.

Efektifitas SVLK sebagai

sebuah skema sertifikasi wajib diduga sangat rendah karena sesuai dengan namanya SVLK ditujukan untuk melekatkan “simbol legalitas” terhadap produk kayu Indonesia. Padahal, sesungguhnya produk perkayuan Indonesia telah penuh dengan berbagai atribut “legalitas” mulai dari sertifikat manajemen hutan lestari (MHL) sampai dengan dokumen tata niaga kayu seperti SKSKB (Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat) yang telah secara terang benderang menjelaskan status “sahnya” produk kayu bulat yang diperjualbelikan.

Oleh karena itu, permasalahan yang sesungguhnya dihadapi

pemerintah oleh produk perkayuan Indonesia sejatinya bukan kurangnya “atribut legalitas” tetapi justru lemahnya “legitimasi” atas atribut legalitas dari produk kayu Indonesia.

Artinya,

sebenarnya

masalah

utamanya

terletak pada

rendahnya

kepercayaan atau legitimasi pemerintah Indonesia yang menerbitkan surat keterangan legalitas kayu. Jika permasalahannya adalah rendahnya legitimasi, seharusnya untuk mengatasinya tidak dengan menambah panjang deretan surat “legalitas” kayu tetapi justru memperbaiki tata kelola pemerintahan sehingga ke depan dokumen-dokumen tata niaga kayu yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia tidak lagi dianggap sebagai “pepesan kosong” oleh pasar internasional.

20

4.4.2 Pemerintah Daerah Pemerintah daerah pada umumnya terkesan ambigu dalam menyikapi sertifikasi SVLK. Pada tahap uji coba pelaksanaan SVLK pemerintah daerah cenderung mendukung karena alasan kebanggaan daerah dan harapan terbukanya pasar yang lebih baik bagi hasil hutan kayu dan produk perkayuan di daerahnya. Pemerintah daerah juga merasa senang karena pada proyek uji coba SVLK biasanya juga disertai dengan programprogram pemberdayaan petani hutan rakyat. Dalam proyek uji coba SVLK, termasuk program-program pemberdayaan petani, assessment, dan proses sertifikasi semuanya dibiayai dana bantuan dari negara donor.

Kegiatan penyiapan kelembagaan,

pemberdayaan petani, dan kesiapan teknis sertifikasi biasanya dilakukan melalui Lembaga Swadaya Masyarakat yang ditunjuk oleh donor.

Kegiatan assessment dan

sertifikasi SVLK dilakukan oleh lembaga independen yang dibiayai dan disetujui oleh negara donor. Oleh karena itu, pada umumnya dalam proyek uji coba SVLK pemerintah daerah tidak keberatan karena tidak ada konsekuensi biaya bagi pemerintah daerah. Walaupun pada awalnya mendukung, namun pada umumnya pemerintah daerah merasa keberatan ketika mengetahui konsekuensi finansial yang harus dipenuhi dalam sertifikasi SVLK setelah proyek uji coba selesai. Ada wacana pemerintah daerah akan membantu mengalokasikan bantuan dana untuk sertifikasi SVLK setelah berakhir tanpa bantuan dana dari negara donor.

Namun demikian, pada kenyataannya pengalokasian dana

SVLK dalam APBD tersebut tidak mudah karena selain harus memperoleh persetujuan DPRD, pemerintah daerah juga harus mengorbankan alokasi dana untuk kepentingan yang lain. 4.4.3 Petani Hutan Rakyat Pada umumnya petani hutan rakyat tidak merasa keberatan mengikuti uji coba sertifikasi SVLK.

Mereka menerima proyek uji coba SVLK karena beberapa alasan. Pertama,

petani berharap dengan diperolehnya sertifikat SVLK harga jual kayu mereka akan lebih baik. Kedua, petani memperoleh pengetahuan dalam pengelolaan hutan

dan

berorganisasi yang lebih baik. Ketiga, dengan ikut berpartisipasi dalam proyek uji coba SVLK, petani merasa tidak ketinggalan informasi dan turut menjadi bagian dalam proses pembangunan desa. Petani merasa mendapatkan dampak positif dari keikutsertaannya proyek uji coba SVLK dengan adanya tambahan pengetahuan mengenai pengelolaan hutan dan pemasaran kayu yang benar, misalnya: pengetahuan menghitung diameter tegakan setinggi dada, informasi harga, keterampilan berorganisasi, dan kemampuan berjejaring khususnya melalui penguatan gabungan kelompok tani hutan (Gapoktan). Namun demikian, pada umumnya petani keberatan jika ada konsekuensi finansial yang

21

cukup besar yang harus ditanggung petani dalam sertifikasi SVLK.

Selain itu, tidak

semua petani sepakat dengan sistem pengelolaan hutan termasuk pengaturan volume dan waktu tebang yang harus dikoordinasikan dan ditentukan oleh kelompok yang menjadi salah satu prasyarat tata kelola dalam manajemen hutan rakyat lestari, termasuk sertifikasi SVLK.

Pengaturan volume dan waktu tebang sulit dilaksanakan karena

pengelolaan hutan rakyat sepenuhnya menjadi hak petani pemilik hutan rakyat. Peran hutan rakyat bagi sebagian besar petani adalah sebagai fungsi tabungan (saving function) sehingga petani akan memanen atau menebang hutan rakyat yang dimilikinya pada saat membutuhkan (tebang butuh). Waktu penebangan dan banyak atau sedikitnya pohon yang ditebang tergantung pada besar atau kecilnya biaya yang dibutuhkan oleh petan, bukan ditentukan oleh keputusan kelompok tani. Jika petani membutuhkan biaya yang mendesak petani akan segera menjual pohon-pohon yang dimilikinya, walaupun ukuran pohonnya masih kecil dan kurang menguntungkan jika dijual. 4.4.4 Kelompok Tani Hutan Bagi kelompok tani hutan, adanya proyek uji coba SVLK diterima dengan senang hati karena proyek tersebut memberikan pencerahan bagi mereka untuk menghidupkan kembali semangat kebersamaan dan menguatkan organisasi petani hutan.

Dengan

adanya kegiatan SVLK, Kelompok Tani Hutan memiliki banyak aktivitas dan dapat turut serta memberikan tambahan pengetahuan bagi petani anggotanya melalui berbagai program pelatihan dan penguatan kapasitas yang diberikan oleh lembaga swadaya masyarakat yang mendampingi mereka selama persiapan SVLK.

Namun demikian,

kelompok tani hutan juga mengalami kesulitan ketika dihadapkan pada permasalahan pengaturan waktu dan volume tebang bagi para anggotanya. Ketika ada anggota yang ingin menjual kayu yang sebenarnya masih belum layak tebang karena sedang membutuhkan biaya yang mendesak, kelompok tani hutan tidak dapat berbuat apa-apa. Beberapa kelompok tani hutan berinisiatif membentuk Koperasi dan berupaya memberikan “dana talangan” dengan cara membeli pohon-pohon petani yang membutuhkan biaya mendesak dan menjualnya ketika pohon-pohon tesebut telah layak tebang dengan memberikan bagi hasil keuntungan bagi petani pemilik. Skema ini cukup menarik dan tidak memberatkan petani.

Namun demikian, tidak mudah untuk

merealisasikan gagasan tersebut karena beberapa hal.

Pertama, koperasi kesulitan

memperoleh dana talangan yang jumlahnya cukup besar. Kedua, perlu ada perhitungan yang cermat tingkat kenaikan harga dan volume kayu yang baru akan dijual beberapa tahun kemudian dibandingkan dengan laju inflasi. Ketiga, seberapa jauh kekuatan yang

22

dimiliki oleh koperasi untuk memperoleh konsumen yang mampu dan mau membeli kayu dengan harga yang lebih baik. 4.4.5 Pedagang Kayu Pada umumnya pedagang kayu yang beroperasi di Kabupaten Blora, Wonosobo, dan Wonogiri adalah pedagang kayu lokal yang menjual kayu dagangannya di pasar domestik. Para pedagang kayu tidak mempermasalahkan ada atau tidaknya sertifikat SVLK karena dalam pasar kayu lokal yang lebih menentukan tinggi-rendahnya harga kayu adalah volume dan kualitas kayu, bukan sertifikat. Oleh karena itu, para pedagang kayu lokal menerima kayu bersertifikat SVLK tetapi mereka tidak mau membayar lebih terhadap kayu bersertifikat SVLK dengan volume dan kualitas yang sama.

Dalam

konteks ini jelas bahwa sertifikat SVLK hampir atau bahkan sama sekali tidak mempengaruhi peningkatan harga jual kayu di pasar lokal. 4.4.6 Industri Pengolahan Kayu Sebagian besar industri pengolahan kayu, khususnya industri pengolahan kayu yang berorientasi pada pasar lokal tidak peduli dengan ada atau tidaknya sertifikat SVLK. Menurut informasi responden di lokasi penelitian, sampai dengan saat ini baru ada satu industri pengolahan kayu di Wonosobo yang menginginkan kayu-kayu bersertifikat SVLK dan berupaya menjalin kerjasama dengan koperasi petani hutan yang bersertifikat SVLK. Industri pengolahan kayu tersebut berorientasi ekspor dan mau membeli kayu bersertifikat SVLK dengan harga yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan kayu nonsertifikat.

Namun demikian, tidak semua petani hutan rakyat di Wonosobo sepakat

dengan kerjasama tersebut karena beberapa alasan. Pertama, biaya untuk persiapan, assessment, dan surveilance sertifikasi SVLK yang harus dikeluarkan oleh petani mungkin lebih besar dibandingkan dengan kenaikan harga yang diterima petani. Kedua, dengan adanya kewajiban sertifikasi SVLK dan hanya ada beberapa industri pengolahan kayu yang mau membeli dengan harga lebih tinggi berarti mempersempit pasar kayu rakyat. Struktur pasar kayu rakyat bersertifikasi SVLK cenderung akan mengarah pada oligopsoni, bahkan monopsoni. Dalam struktur pasar oligopsoni atau monopsoni, posisi tawar petani hutan rakyat sebagai penjual sangat lemah. 4.4.7 Lembaga Swadaya Masyarakat Lembaga swadaya masyarakat (LSM) pendamping berada dalam posisi yang cukup sulit dalam menyikapi rencana sertifikasi wajib (mandatory certification) SVLK. Di satu sisi, LSM pendamping menyetujui proyek uji coba SVLK karena mereka menerima dana dari

23

negara donor untuk melaksanakan pendampingan, pengembangan kapasitas, dan pelatihan-pelatihan kepada para petani dalam rangka mempersiapkan diri untuk memperoleh sertifikat SVLK. Di sisi lain, LSM pendamping juga gamang karena pasar kayu bersertifikat SVLK hingga sekarang masih lebih banyak pasar hipotetik. Demikian juga harga premium (premium price) untuk kayu bersertifikat SVLK yang kerap didengar oleh petani ternyata kenyataannya hampir tidak ada. Kalaupun ada perusahaan yang mau membeli dengan harga sedikit lebih tinggi, biasanya meminta persyaratan yang cukup sulit dipenuhi atau segmen pasarnya sangat kecil sehingga kurang ekonomis. Dalam beberapa kasus, LSM pendamping justru tidak menyampaikan kepada para anggota kelompok tani hutan yang hutan rakyatnya sebenarnya telah tersertifikasi karena khawatir dengan tidak adanya harga premium untuk kayu bersertifikat sebagaimana yang ada di dalam benak petani.

24

5 Evaluasi Kebijakan Sertifikasi Wajib SVLK

5.1 Menakar Manfaat dan Biaya SVLK Apakah sistem verifikasi legalitas kayu bermanfaat? Pada umumnya petani hutan rakyat menyatakan bahwa keikutsertaan mereka dalam proyek uji coba SVLK memberikan dampak positif untuk peningkatan pengetahuan, pemahaman, pengalaman, dan kemampuan berjejaring.

Apakah petani hutan rakyat bersedia melakukan sertifikasi

SVLK dengan biaya sendiri? Walaupun sebagian besar petani sepakat bahwa SVLK bermanfaat, namun untuk melakukan sertifikasi SVLK dengan mengeluarkan biaya sendiri mereka menyatakan keberatan. Demikian pula dengan stakeholders yang lain (pemerintah daerah, pedagang kayu, industri pengolahan kayu, dan LSM pendamping) pada umumnya juga khawatir dengan diberlakukannya kebijakan sertifikasi wajib (mandatory certification) SVLK. Beberapa argumen yang melandasi keberatan dari para pihak terhadap kebijakan sertifikasi wajib SVLK antara lain sebagai berikut: 1)

Biaya penyiapan, pemeliharaan, assessment, dan surveilance dalam skema sertifikasi SVLK cukup besar sehingga memberatkan petani. Penerapan sertifikasi SVLK tidak hanya berkaitan dengan seberapa besar potensi keuntungan yang diterima petani, tetapi pada saat yang bersamaan juga berkaitan dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk rangkaian proses sertifikasi. Pada saat ini hampir semua kelompok tani yang telah memperoleh sertifikat SVLK atau sedang dalam proses sertifikasi SVLK pembiayaannya didukung oleh pihak ketiga (lembaga internasional yang berkepentingan) yang pelaksanaannya pada umumnya dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat nasional atau lokal.

Pada konteks persiapan sertifikasi

“bersubsidi” seperti ini, biasanya para petani dan kelompok tani hutan rakyat tidak keberatan mengikuti skema sertifikasi yang ditawarkan karena mereka tidak perlu mengeluarkan biaya untuk proses sertifikasi SVLK. 2)

Permasalahan biaya sertifikasi untuk skema sertifikasi “non-subsidi” perlu dicarikan solusi karena petani harus mengeluarkan biaya sertifikasi yang cukup besar. Tanpa adanya subsidi biaya dan bantuan pembinaan, pada umumnya petani merasa keberatan

mengikuti skema sertifikasi.

Bantuan

pembiayaan dari lembaga

25

internasional sifatnya hanya sementara dan bersifat “pilot project” sehingga untuk penerapan skema SVLK dalam skala luas perlu dicari opsi-opsi untuk solusi pembiayaannya. Salah satu opsi pembiayaan sertifikasi SVLK adalah membebankan pada APBD.

Hal ini tidak mudah dilakukan karena pembiayaan sertifikasi SVLK

dalam APBD memerlukan persetujuan DPRD dan pada saat yang sama, pemerintah daerah harus menggeser kebutuhan sektor lain untuk pembiayaan sertifikasi SVLK. 3)

Pada umumnya harga premium yang ditawarkan untuk kayu bersertifikat SVLK kurang menarik, sementara persyaratan yang diminta cukup rumit. Kenaikan harga premium sampai dengan tingkat harga yang rasional sejatinya adalah salah satu solusi yang harus terus diupayakan. SVLK sebagaimana sistem sertifikasi lainnya dapat berjalan dengan baik tanpa dibebani subsidi jika keuntungan yang diperoleh dari kenaikan harga premium lebih tinggi dari seluruh biaya yang dikeluarkan untuk sertifikasi.

Dengan adanya harga premium yang profitable, setiap pelaku usaha

perdagangan kayu rakyat akan terdorong untuk melakukan sertifikasi SVLK melalui mekanisme bisnis yang lebih “alamiah dan adil” sehingga tidak perlu terjerat skema subsidi.

Hal semacam ini sering disuarakan oleh kelompok tani hutan rakyat di

Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Blora, dan Kabupeten Wonogiri terkait harga kayu sertifikasi yang dianggap masih terlalu rendah, tidak hanya kayu bersertifikat SVLK, namun juga kayu bersertifikat FSC maupun LEI. 4)

Tidak banyak industri pengolahan kayu yang bersedia membeli kayu bersertifikat SVLK dengan harga premium. Namun, jika nantinya ada industri yang bersedia membeli kayu bersertifikat dengan harga premium bukan berarti masalah teratasi. Potensi masalah baru akan muncul karena kesediaan industri tertentu membeli dengan harga premium kayu bersertifikat SVLK cenderung mengarahkan struktur pasar kayu menjadi oligopsoni atau bahkan monopsoni. Pada kondisi yang demikian, posisi tawar petani hutan rakyat terhadap industri pengolahan kayu selaku pembeli kayu bersertifikat SVLK cenderung semakin melemah. Jika tidak dapat diantisipasi dengan baik, pergerakan menuju struktur pasar monopsoni akan terjadi di beberapa daerah, misalnya di Kabupaten Wonosobo, dimana beberapa kelompok tani hutan bersertifikasi menjalin kerjasama penjualan kayu dengan industri kayu tertentu. Dengan adanya perjanjian kerjasama ini, para petani hutan rakyat memiliki kepastian tempat penjualan kayu sehingga petani dapat lebih mudah memprediksi hasil yang akan diperoleh dari kayu yang dipanen.

Namun demikian, terpangkasnya rantai

pemasaran kayu ini juga berdampak terhadap hilangnya beberapa usaha pedesaan yang terkait dengan rantai pemasaran kayu seperti pedagang pengumpul,

26

penyewaan transportasi kayu, dan pekerjaan lainnya yang terkait dengan aktivitas ekonomi di sepanjang saluran pemasaran (misalnya: pedagang makanan, pekerja UKM penggergajian, dsb.). Selain itu, sistem pembayaran “konsinyasi” yang biasa diterapkan dalam perdagangan skala besar juga menyimpan masalah karena pada umumnya petani hutan rakyat menginginkan pembayaran kontan pada saat pohon ditebang. Oleh karena itu, penjualan dengan skema kerjasama penjualan “koperasi – industri besar” dapat berjalan jika koperasi atau kelompok tani hutan rakyat memiliki sistem “dana talangan” (misalnya melalui kredit tunda tebang) yang dapat memberikan talangan dana pembelian kontan bagi petani yang menjual kayu untuk memenuhi kebutuhan mendesak (tebang butuh). Hal ini telah diupayakan dilakukan oleh koperasi petani hutan di Kabupaten Wonosobo, Blora, dan Wonogiri, namun masih menghadapi kendala karena keterbatasan modal yang dimiliki oleh koperasi. 5)

Kayu hanya menyumbang 17-30 persen total pendapatan dalam sistem nafkah rumahtangga petani hutan rakyat.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa

sesungguhnya kayu bukanlah sumber nafkah utama rumahtangga petani hutan rakyat sehingga upaya-upaya yang dikeluarkan (waktu, tenaga, dan dana) untuk sertifikasi SVLK semestinya tidak lebih besar daripada perhatian petani untuk pendapatan utama.

Para petani di Wonogiri, misalnya, cenderung membiarkan

pohon yang ditanam tanpa pemeliharaan yang memadai karena waktunya tercurah untuk mengejar pendapatan dari sumber lain. Sebagian besar petani mengandalkan pendapatan utama dari pekerjaannya di luar hutan rakyat atau kiriman anggota keluarga yang merantau ke kota.

Sementara di Kabupaten Wonosobo dan

Kabupaten Blora, waktu para petani hutan rakyat juga harus dibagi untuk pekerjaan pertanian yang lain seperti bekerja di sawah, kebun, atau menjadi tukang. 6)

Sertifikasi SVLK untuk hutan rakyat tidak diberikan kepada petani secara perseorangan,

melainkan

kepada

kelompok.

Oleh

karena

itu

sistem

ini

mempersyaratkan pengelolaan hutan secara bersama-sama melalui kelompok tani hutan atau koperasi petani hutan rakyat. Tidak semua petani hutan rakyat sepakat dengan sistem pengelolaan kolektif, terutama yang berkaitan dengan waktu tebang dan volume kayu yang boleh ditebang karena mereka memanen pohon pada saat membutuhkan biaya untuk keperluan tertentu (tebang butuh). Untuk mengatasi terjadinya penebangan pohon sebelum waktunya (pohon belum layak tebang) karena desakan kebutuhan petani, beberapa koperasi petani hutan rakyat berinisiatif untuk

memberikan

“dana

talangan”

terhadap

kebutuhan

mendesak petani

anggotanya dan mempertahankan pohon untuk dijual beberapa tahun kemudian

27

setelah dinilai lebih layak secara ekonomi. Namun demikian, hal ini tidak mudah dilakukan karena keterbatasan modal koperasi dalam penyediaan dana talangan, serta resiko dan ketidakpastian yang harus dihadapi koperasi terhadap pohon-pohon yang telah “dibeli” terutama dalam hal kepastian harga ke depan dibandingkan dengan laju inflasi. Selain eanam argumen diatas, perlu pula diperhatikan bahwa pemberlakuan SVLK dengan skema sertifikasi wajib terhadap hutan rakyat diduga tidak akan efektif dan melenceng dari sasaran SVLK itu sendiri. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa SVLK sejatinya ditujukan untuk mengeliminir beredarnya kayu-kayu ilegal.

Pada

umumnya pencurian kayu terjadi di kawasan hutan negara, sementara pencurian kayu di lahan milik atau hutan rakyat sangat kecil jumlahnya, bahkan mungkin tidak tercatat. Dengan demikian, sertifikasi SVLK untuk kayu-kayu yang berasal dari hutan rakyat diragukan efektifitasnya karena tidak sesuai dengan sasaran diberlakukannya sertifikasi SVLK. Pemberlakuan sertifikasi wajib SVLK juga melenceng secara konseptual karena kayu bukan sumber nafkah utama bagi petani. Oleh karena itu, maka akan menyesatkan apabila pengembangan hutan rakyat menggunakan asumsi formal-business-ethics, dimana petani diandaikan layaknya businessman yang akan selalu responsif terhadap insentif ekonomi. Oleh karena sertifikasi SVLK menggunakan basis etika bisnis formal, dimana sertifikasi dianggap sebagai dasar untuk merangsang kinerja bisnis kayu, maka pendekatan ini kurang cocok diterapkan untuk desa-desa di ketiga kabupaten lokasi kajian (Blora, Wonosobo, dan Wonogiri). Terlebih lagi, secara tradisi, kayu hanyalah dipandang sebagai "saving account" yang akan ditebang manakala ada kebutuhan ekonomi mendesak ("tebang butuh"). Dengan demikian, kebijakan sertifikasi wajib SVLK untuk hutan rakyat tidak sesuai diterapkan karena konsep SVLK memandang logika bisnis hutan rakyat sebangun dengan bisnis pada umumnya (business as usual). Formalisasi bisnis kayu rakyat, termasuk skema sertifikasi wajib SVLK, menghadaphadapkan para petani hutan rakyat dengan persoalan baru berupa pengadaan dana sertifikasi (self financing). Di tiga lokasi yang diteliti (Blora, Wonosobo, dan Wonogiri), ternyata para petani tidak siap untuk self-financing untuk proses dan maintenance sertifikasi SVLK (sertifikasi dan surveillance) tanpa bantuan dana dari pihak ketiga (lembaga donor). Alasan keterbatasan ekonomi dan kemiskinan, menghadang proses sertifikasi selanjutnya. Artinya, dari perspektif livelihood, sebenarnya skema sertifikasi tidak kompatibel dengan derajat atau status sosial-ekonomi petani hutan rakyat. Dengan kata lain, memaksakan sertifikasi bagi petani hutan rakyat, akan membuat ekonomi rumahtangga mereka harus berkompromi lebih dalam. Artinya, livelihood mereka menjadi

28

"tidak aman" bila harus mengeluarkan biaya sertifikasi, sementara manfaat ekonomi dari sertifikat yang mereka punyai selama ini tidak memberikan tambahan pendapatan apapun ke dalam "sistem pendapatan rumahtangga" (sistem nafkah) mereka. Permasalahan pendanaan untuk sertifikasi wajib hutan rakyat ini bukan hal yang mudah diatasi. Intervensi negara, misalnya melalui Pemerintah Daerah, untuk menolong rumahtangga petani hutan rakyat (melalui penyediaan "dana talangan" atau apapun namaya melalui APBD) utk biaya sertifikasi dan surveillance, ternyata tidak mudah. Pemerintah Daerah di tiga lokasi kajian menghadapi keterbatasan dana publik (APBD) untuk bisa membantu Gabungan Kelompok Tani Hutan (Gapoktan) dalam pembiayaan sertifikasi. Secara ekonomi, sertifikasi SVLK untuk hutan rakyat juga menghadapi logika yang ganjil. Sertifikasi atau formalisasi pasar kayu ala SVLK diarahkan untuk "memperpendek" rantai tata-niaga kayu. Asumsinya, dengan melalui SVLK, petani hutan rakyat bersertifikasi akan dimitrakan secara langsung dengan pihak industri. Keduanya dijalin dalam mekanisme rantai-pasok kemitraan usaha antara industri pengolahan kayu dengan petani hutan rakyat. Konsekuensi dari pemendekan rantai tata-niaga ini adalah hilangnya sejumlah mata-rantai yang selama ini menghubungkan industri dan petani hutan rakyat. Idealnya, marjin tata-niaga dari sejumlah mata-rantai yang hilang itu bisa diberikan kepada dua belah pihak (industri dan petani) secara adil. Persoalannya, biasanya yang terjadi adalah akumulasi marjin tataniaga ke satu sisi saja. Diperkirakan, industri akan menikmati harga kayu yang lebih murah, karena suplai kayu setelah sertifikasi, diperoleh langsung dari petani. Sementara petani tidak mendapatkan tambahan harga. Artinya, pihak industri yang akan menikmati "efisiensi pasar" akibat formalisasi via sertifikasi. Pemendekan rantai tata-niaga kayu akan menimbulkan beberapa permasalahan sosialekonomi. Pertama, dengan adanya sertifikasi SVLK proses jual beli kemungkinan akan bergeser dari petani-pedagang pengumpul menjadi petani-industri. Hal ini berpotensi merugikan petani karena proses jual beli petani-pedagang pengumpul berlangsung secara tunai dan seketika, sementara proses dengan industri biasanya menggunakan cara konsinyasi sehingga memerlukan waktu yang lebih lama karena pembayaran dilakukan di belakang. Pemendekan rantai tata-niaga sebagai akibat sertifikasi, akan berimbas pada

tutupnya sejumlah

industri penggergajian

skala

kecil.

Artinya,

kemungkinan akan terbentuk pengangguran dan hilangnya lapangan usaha yang perlu diantisipasi oleh semua pihak agar tidak menimbulkan gejolak sosial seiring dengan berjalannya skema sertifikasi wajib SVLK.

29

Sertifikasi wajib SVLK juga akan berdampak terhadap timbulnya ekonomi biaya tinggi (high cost economy). Hal ini akan berakibat pada merosotnya daya tarik usaha hutan rakyat karena margin usaha yang cenderung semakin rendah dibandingkan dengan alternatif penggunaan lahan untuk tanaman non-kayu.

Apabila kondisi ini dibiarkan,

maka akan terjadi potensi hilangnya hutan rakyat akibat petani (kasus Wonosobo) yang tidak lagi memperoleh insentif yang memadai untuk tanaman sengon, karena struktur pasar (pendapatan) kayu yang tidak lebih menarik dibandingkan struktur pasar buah salak. Salak yang awalnya diperkenalkan di kabupaten Wonosobo sebagai tanaman tumpang sari di bawah tanaman pokok sengon, perlahan tetapi pasti saat ini telah menggeser posisi pohon sengon sebagai tanaman utama. Hal ini disebabkan secara teknis, salak lebih cepat mendatangkan cash-income tanpa peraturan yang berbelit dibandingkan sengon. Oleh karena itu tidak mengherankan jika di beberapa tempat di kabupaten Wonosobo, petani mulai mengkonversi lahannya dari hutan tanaman sengon menjadi kebun salak. 5.2 Opsi-Opsi Kebijakan Pengelolaan Hutan dan Peredaran Kayu “Formal” Opsi-opsi kebijakan pengelolaan hutan rakyat dan peredaran kayu “formal” yang dikembangkan dalam kajian ini berbasis pada realitas yang dipotret di lapangan (Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Blora, dan Kabupaten Wonosobo), keluhan dan harapan para pihak, hukum positif yang berlaku saat ini, dan kondisi ideal yang ingin dicapai secara normatif. 5.2.1 Opsi kelembagaan pengelolaan hutan rakyat Kelembagaan pengelolaan hutan rakyat mencakup dua aspek, yaitu: 1)

Kelembagaan Sistem Produksi Kelembagaan sistem produksi mencakup aspek permodalan, penyediaan input, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan. Ada beberapa opsi untuk setiap aspek dalam sistem produksi yang mungkin dapat diimplementasikan (Tabel 4):

30

Tabel 4. Opsi-opsi dalam kelembagaan sistem produksi kayu rakyat Aspek

Permodalan

Penyedian input

Opsi 1) Mandiri

Petani memiliki cukup modal

2) Industri kayu

Ada kerjasama produksi & pemasaran hasil

3) Kelompok

Kelompok memiliki cukup modal

1) Mandiri

Petani memiliki pengetahuan dan input mudah diperoleh di pasar.

2) Kelompok

Petani tidak memiliki cukup pengetahuan dan input lebih mudah diperoleh secara kolektif.

3) Dishut

Petani dan kelompok tani tidak memiliki akses terhadap input.

1) Mandiri

Petani memiliki pengetahuan dan tenaga kerja keluarga tersedia.

2) Kelompok

Petani tidak memiliki cukup pengetahuan dan/atau tenaga kerja keluarga tidak tersedia.

1) Individu

Petani memiliki akses informasi terhadap pasar.

2) Kelompok

Petani kurang memiliki akses informasi terhadap pasar dan/atau kelompok memiliki dana talangan yang memadai

Penanaman

Pemanenan

Kondisi Pemungkin

Aspek pertama dalam sistem produksi yang perlu diperhatikan adalah permodalan. Untuk membangun hutan rakyat yang baik diperlukan modal yang memadai untuk penyiapan lahan, pengadaan input dan pengerjaan tanaman. Untuk permodalan ada tiga opsi yang mungkin dilakukan, yaitu: 1) Penyediaan modal secara mandiri atau swadaya. Opsi penyediaan modal secara swadaya sesuai pada kondisi petani yang secara ekonomi cukup kuat, atau hutan rakyat yang dibangun adalah hutan rakyat campuran, dimana penanaman pohon dapat dilakukan secara bertahap atau hutan rakyat tipe pematang yang tidak memerlukan terlalu banyak modal. 2) Modal disediakan oleh calon pembeli (industri kayu terkait). Opsi kedua, modal pembangunan hutan rakyat disediakan oleh calon pembeli dalam hal ini industri kayu mitra atau mitra usaha petani. Opsi ini dimungkinkan apabila ada perjanjian kemitraan jangka panjang antara petani pemilik lahan dan mitra usaha. Dalam kasus di lokasi penelitian, opsi ini tidak ditemukan. Namun, peran serta aktif masyarakat dalam program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang dilaksanakan bersama dengan Perum Perhutani di Kabupaten Blora sesungguhnya secara konsep cukup dekat dengan opsi kedua

31

ini. Dalam kasus PHBM, pohon ditanam di lahan Perum Perhutani dan semua biaya pembangunan hutan ditanggung oleh Perum Perhutani. Masyarakat berperan aktif dalam penanaman, pemeliharaan, dan pengamanan di hutan pangkuan yang menjadi tanggungjawab bersama.

Pada saat pohon dipanen,

masyarakat memperoleh bagi hasil (sharing benefit) sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dengan Perum Perhutani. 3) Modal diperoleh dari pinjaman kelompok tani hutan atau koperasi Opsi pendanaan yang ketiga, modal untuk pembangunan hutan diperoleh dari pinjaman bergulir dari kelompok tani hutan atau koperasi petani hutan.

Opsi

ketiga ini dapat dilaksanakan apabila petani bergabung dalam kelompok dan kelompok tani atau koperasi memiliki cukup dana dan mekanisme untuk menyalurkan pinjaman bergulir atau skema lain yang berkelanjutan untuk membantu penyediaan modal pembangunan hutan bagi petani anggotanya. Aspek kedua yang perlu diperhatikan dalam sistem produksi adalah penyediaan input (bibit, pupuk, obat-obatan, dan sarana produksi pertanian lainnya). Ada tiga opsi dalam penyediaan input, yaitu: 1) Petani mengadakan input secara swadaya. Opsi ini dapat dipilih apabila petani memiliki pengetahuan yang baik tentang bibit, pupuk, dan obat-obatan yang sesuai dan input yang dibutuhkan tersebut dapat diperoleh dengan mudah di pasar. 2) Petani mengadakan input melalui kelompok tani. Opsi ini disarankan apabila petani tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang kualitas input dan input yang dibutuhkan tidak dapat diperoleh secara mudah

di

pasar

bebas,

atau

pengadaannya

secara

ekonomis

lebih

menguntungkan apabila dilakukan secara bersama-sama melalui kelompok tani atau koperasi. 3) Petani memperoleh input dari Dinas Kehutanan atau instansi lain yang berwenang. Opsi ini menjadi pilihan terbaik apabila input tertentu dengan standar kualitas yang diinginkan, misalnya bibit unggul, hanya dapat disediakan oleh lembaga tertentu misalnya Dinas Kehutanan atau Perum Perhutani. Demikian pula dengan input yang lain, seperti pupuk atau obat-obatan diperlukan spesifikasi tertentu yang sulit diperoleh di pasar bebas.

Walaupun tidak sepenuhnya sebangun

32

dengan opsi ketiga ini, kegiatan PHBM di Kabupaten Blora dalam praktiknya mengikuti opsi ini karena standar input semuanya mengikuti ketentuan Perum Perhutani dan masyarakat hanya melaksanakan sesuai dengan pedoman yang digariskan. Aspek ketiga dalam sistem produksi adalah penanaman. Ada dua opsi dalam melakukan penanaman hutan rakyat, yaitu: 1) Penanaman dilakukan secara swadaya. Opsi ini adalah yang paling banyak dilakukan dalam praktik pembangunan hutan rakyat yang ada saat ini. Bagi sebagian besar masyarakat desa yang berprofesi petani, menanam bukanlah hal yang sulit sehingga pada umumnya mereka menanam pohon sendiri atau melibatkan anggota keluarganya. Apabila hutan rakyat yang ingin ditanam cukup luas, petani yang mampu dapat mempekerjakan buruh tanam. 2) Penanaman dilakukan dan diatur oleh kelompok tani. Opsi ini tidak lazim dilakukan, namun merupakan pilihan

yang layak

dipertimbangkan pada kondisi tertentu. Misalnya, petani belum memiliki cukup pengetahuan dalam menanam jenis-jenis pohon tertentu yang memiliki nilai komersial namun belum biasa dibudidayakan di daerah tertentu. Opsi ini juga menjadi pilihan yang logis pada kondisi sebagian besar pemilik lahan bekerja di kota, sehingga tidak memiliki waktu dan tenaga untuk melakukan penanaman seperti kasus yang banyak dijumpai di Kabupaten Wonogiri.

Saat ini,

penanaman hutan rakyat di Wonogiri banyak dilakukan oleh anggota keluarga yang tinggal di desa –kebanyakan diantara mereka telah lanjut usia- karena banyak tenaga kerja produkif dari keluarga pemilik lahan bekerja di kota. Pemanenan adalah aspek terakhir yang perlu diperhatikan dalam sistem produksi. Ada dua opsi dalam pemanenan yang mungkin diterapkan oleh petani hutan rakyat, yaitu: 1) Pemanenan berdasarkan preferensi individu. Opsi ini adalah yang paling banyak dilakukan saat ini. Hampir semua petani hutan

rakyat

melakukan

pemanenan

berdasarkan

preferensi

individu

berdasarkan kebutuhan dana (tebang butuh). 2) Pemanenan atas dasar rekomendasi atau ketentuan kelompok tani. Opsi kedua, pemanenan atas dasar rekomendasi atau ketentuan kelompok tani hutan sampai dengan saat ini masih sangat jarang dipraktikkan.

Opsi ini

33

sebenarnya dipersyaraktkan untuk hutan-hutan yang bersertifikasi manajemen hutan rakyat lestari, baik yang dikeluarkan oleh Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI), Forest Stewardship Council (FSC), maupun lembaga sertifikasi lainnya. Sertifikasi SVLK juga memberikan sertifikat kepada kelompok, bukan individu sehingga sesungguhnya opsi ini merupakan suatu keniscayaan.

Namun

demikian, mekanisme ini tidak mudah dilakukan sepanjang kelompok tani atau koperasi tidak memiliki dana talangan dalam jumlah yang memadai untuk menutup

kebutuhan

anggotanya

yang

memerlukan

dana

mendesak

(menghindari tebang butuh). 2)

Kelembagaan Sistem Pemasaran Kayu Rakyat Ada empat aspek penting dalam kelembagaan sistem pemasaran kayu rakyat, yaitu: pertama, tata waktu penjuala; kedua, satuan penjualan; ketiga, sistem penjualan; dan keempat, tujuan penjualan (Tabel 5).

Tabel 5. Opsi-opsi dalam kelembagaan sistem pemasaran kayu rakyat Aspek

Tata waktu penjualan

Satuan penjualan

Sistem penjualan

Tujuan penjualan

Opsi

Kondisi Pemungkin

1) Tebang butuh

Petani memerlukan dana mendesak

2) Tebang daur

Petani memiliki sumber penghasilan lain yang memadai dan tidak ada kebutuhan mendesak

3) Tunda tebang

Koperasi memiliki dana talangan yang memadai untuk petani yang membutuhkan dan mau menunda penebangan (kredit tunda tebang)

1) Batang pohon berdiri

Petani tidak memiliki cukup pengetahuan tentang kubikasi kayu dan/atau ukuran pohon rata-rata sama.

2) Taksiran kubikasi pohon berdiri

Petani memiliki cukup pengetahuan mengestimasi kubikasi kayu dan ukuran pohon berbeda-beda.

3) Taksiran kubikasi kayu bulat

Petanii memiliki cukup modal dan keterampilan untuk menebang dan mengangkut kayu bulat ke tempat penjualan kayu, serta memiliki jejaring dengan para pengumpul atau industri kayu.

1) Tebasan batang

Petani membutuhkan dana yang tidak terlalu besar, sehingga menjual pohon dalam jumlah tertentu saja sesuai dengan kebutuhan.

2) Tebasan areal

Petani membutuhkan dana sekaligus dalam jumlah yang besar.

1) Pengumpul

Petani tidak memiliki akses ke industri kayu.

2) Industri kayu

Petani memiliki akses ke industri kayu dan lokasinya dalam jangkauan.

3) Koperasi

Koperasi memiliki cukup dana untuk membeli kayu dari petani dengan harga sama atau lebih tinggi dari harga pasar.

34

Tata waktu penjualan adalah aspek pertama dalam sistem pemasaran kayu rakyat yang perlu diperhatikan.

Opsi-opsi yang terkait dengan tata waktu penjualan kayu rakyat

adalah: 1)

Waktu penjualan kayu sesuai dengan kebutuhan (tebang butuh). Skema ini secara faktual paling banyak dipraktikkan oleh petani hutan rakyat saat ini. Petani hanya menebang kayu pada saat mereka membutuhkan dana, sehingga waktu penjualan kayu menyesuaikan dengan kebutuhan dana petani. Hal ini dilakukan karena kayu bagi kebanyakan rumah tangga petani berfungsi sebagai tabungan, sehingga mereka akan mengambil pada saat membutuhkan. Kelemahan dari sistem ini adalah harga jual kayu di tingkat petani yang cenderung rendah karena petani didesak oleh kebutuhan (tebang butuh), sehingga petani cenderung menerima harga yang ditawarkan oleh pembeli (pengumpul) karena pada saat membutuhkan dana posisi tawar petani selaku penjual berada pada posisi lemah.

2)

Waktu penjualan kayu sesuai dengan daur ekonomis pohon Skema ini hanya dilakukan oleh petani yang tidak memiliki ketergantungan finansial terhadap kayu atau perusahaan kehutanan, seperti Perum Perhutani, yang melakukan usaha kehutanan secara profesional dan berorientasi profit jangka panjang.

3)

Waktu penjualan kayu disesuaikan dengan harga yang lebih baik dengan skema tunda tebang. Opsi ini dapat dilaksanakan apabila kelompok tani atau koperasi memiliki dana talangan yang memadai untuk membeli kayu dari petani yang membutuhkan dana (menunda penebangan) dan menjualnya beberapa tahun kemudian ketika pohon sudah lebih besar sehingga memperoleh harga yang lebih baik.

Aspek kedua yang perlu diperhatikan dalam sistem pemasaran adalah satuan atau unit penjualan. Ada tiga opsi dalam satuan penjualan yang dapat dipilih petani hutan rakyat, yaitu: 1) Satuan penjualan berdasarkan pohon berdiri. Penjualan berdasarkan satuan pohon berdiri sesuai dilakukan pada kondisi petani tidak memiliki cukup pengetahuan tentang kubikasi kayu dan/atau ukuran pohon rata-rata sama.

35

2) Satuan penjualan berdasarkan taksiran kubikasi pohon berdiri. Satuan penjualan berdasarkan taksiran kubikasi pohon berdiri dapat dilakukan apabila petani memiliki cukup pengetahuan mengestimasi kubikasi kayu dan ukuran pohon berbeda-beda. 3) Satuan penjualan berdasarkan taksiran kubikasi kayu bulat. Penjualan dapat dilakukan berdasarkan taksiran kubikasi kayu bulat apabila petani memiliki cukup modal dan keterampilan untuk menebang dan mengangkut kayu bulat ke tempat penjualan kayu, serta memiliki jejaring dengan para pengumpul atau industri kayu. Aspek ketiga dalam kelembagaan pemasaran adalah sistem penjualan. Ada dua opsi dalam sistem penjualan yang biasa dipraktikkan petani, yaitu: 1)

Sistem penjualan kayu dengan tebasan batang Opsi tebasan batang biasanya dipilih pada saat petani membutuhkan dana yang tidak terlalu besar, sehingga menjual pohon dalam jumlah tertentu saja sesuai dengan kebutuhan.

2)

Sistem penjualan kayu dengan tebasan areal Opsi tebasan areal merupakan pilihan yang pada umumnya dilakukan pada saat petani membutuhkan dana sekaligus dalam jumlah yang besar.

Aspek keempat dalam kelembagaan pemasaran adalah tujuan penjualan, dimana petani memiliki opsi-opsi kepada siapa akan menjual kayunya, yaitu: 1)

Kayu dijual kepada pengumpul Opsi ini paling banyak dipraktikkan oleh para petani hutan rakyat karena mereka tidak memiliki akses ke industri kayu.

2)

Kayu dijual ke industri pengolahan Opsi ini dipilih ketika petani memiliki akses ke industri kayu dan lokasi industri berada dalam jangkauan, dimana kayu dapat diangkut secara perhitungan ekonomis.

3)

Kayu dijual kepada Koperasi Opsi ini merupakan pilihan terbaik jika dan hanya jika koperasi memiliki cukup dana untuk membeli kayu dari petani dengan harga sama atau lebih tinggi dari harga pasar.

36

5.2.2 Opsi Kelembagaan Tata Niaga dan Legalitas Kayu Rakyat Kelembagaan tata niaga dan legalitas kayu rakyat berkaitan dengan tiga aspek, yaitu (Tabel 6): 1)

Manajemen hutan rakyat lestari

2)

Ijin penebangan dan pengangkutan kayu rakyat

3)

Legalitas kayu rakyat

Tabel 6. Opsi-opsi dalam kelembagaan tata niaga dan legalitas kayu rakyat Aspek

Manajemen hutan rakyat lestari

Ijin penebangan dan pengangkutan kayu rakyat

Legalitas kayu rakyat

Opsi

Kondisi Pemungkin

1) Sertifikasi wajib manajemen hutan rakyat lestari.

Petani hutan rakyat memiliki pengetahuan dan dana yang memadai untuk melakukan seluruh tahapan sertifikasi.

2) Sertifikasi sukarela manajemen hutan rakyat lestari.

Petani hutan rakyat memiliki peluang memperoleh harga premium dari produk yang dihasilkan dari pengelolaan hutan lestari.

3) Praktik manajemen hutan rakyat lestari.

Petani hutan rakyat memiliki pengetahuan dan kemauan untuk menerapkan manajemen hutan lestari tanpa sertifikasi.

1) Diberikan oleh Dinas Kehutanan

Apabila jenis kayu rakyat memiliki kesamaan dengan jenis kayu yang dihasilkan dari kawasan hutan negara.

2) Diberikan oleh Kepala Desa

Apabila jenis kayu rakyat tidak memiliki kesamaan dengan jenis kayu yang dihasilkan dari kawasan hutan negara.

3) Diberikan oleh Ketua Kelompok Tani Hutan

Apabila kelompok tani hutan telah berbadan hukum dan memiliki data yang lengkap tentang seluruh potensi kayu dan mutasi kayu yang dilakukan anggotanya.

1) Legalitas kayu melekat dengan dokumen yang menyertai.

Apabila untuk memperoleh dokumen telah memenuhi sebagian besar persyaratan legalitas kayu.

2) Legalitas kayu harus dibuktikan dengan sertifikat legalitas kayu tersendiri.

Apabila dokumen yang ada belum memenuhi sebagian besar persyaratan legalitas kayu.

Manajemen hutan rakyat lestari merupakan salah satu aspek yang terkait atau sering dikaitkan dengan sistem tata niaga dan legalitas kayu rakyat. Ada tiga opsi yang dapat dilakukan dalam rangka mewwujudkan manajemen hutan rakyat yang lestari, yaitu:

37

1)

Sertifikasi wajib manajemen hutan rakyat lestari. Skema sertifikasi wajib (mandatory certification) untuk manajemen hutan rakyat lestari dapat dilakukan apabila petani hutan rakyat memiliki pengetahuan dan dana yang memadai untuk melakukan seluruh tahapan sertifikasi.

2)

Sertifikasi sukarela manajemen hutan rakyat lestari. Skema sertifikasi sukarela (voluntary certification) sesuai pada kondisi petani hutan rakyat memiliki peluang memperoleh harga premium dari produk yang dihasilkan dari pengelolaan hutan lestari.

3)

Praktik manajemen hutan rakyat lestari. Praktik manajemen hutan rakyat lestari sesungguhnya dapat diwujudkan walaupun tanpa menggunakan instrumen sertifikasi. Hal ini dapat dilakukan apabila petani hutan rakyat memiliki pengetahuan dan kemauan untuk menerapkan manajemen hutan lestari.

Aspek regulasi yang berhubungan dengan tata niaga dan legalitas kayu rakyat adalah ijin penebangan dan pengangkutan kayu rakyat. Ada beberapa opsi, lembaga yang dapat memberikan surat ijin penebangan dan pengangkutan kayu rakyat, yaitu: 1)

Ijin diberikan oleh Dinas Kehutanan Ijin penebangan dan pengangkutan kayu rakyat diberikan oleh Dinas Kehutanan atau instansi yang menangani urusan kehutanan di kabupaten apabila jenis kayu rakyat memiliki kesamaan dengan jenis kayu yang dihasilkan dari kawasan hutan negara. Sistem ini saat ini telah berjalan untuk kayu rakyat terutama untuk kayu jati dan mahoni.

Untuk perdagangan kayu-kayu rakyat dari jenis jati dan mahoni harus

dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat-Cap Kayu Rakyat (SKSKBCap KR) yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan setempat. 2)

Ijin diberikan oleh Kepala Desa Ijin penebangan dan pengangkutan kayu cukup dikeluarkan oleh Kepala Desa, apabila jenis kayu rakyat tidak memiliki kesamaan dengan jenis kayu yang dihasilkan dari kawasan hutan negara.

Misalnya, dokumen untuk jual beli kayu sengon di

Kabupaten Wonosobo tidak memerlukan SKSKB dari Dinas Kehutanan, melainkan cukup dengan dokumen Surat Keterangan Asal Usul kayu (SKAU) yang diberikan oleh kepala desa. 3)

Ijin diberikan oleh Ketua Kelompok Tani Hutan

38

Skema ini sampai dengan sekarang masih belum diterapkan, tetapi sudah menjadi wacana yang disuarakan di beberapa forum.

Ijin penebangan dan/atau

pengangkutan kayu rakyat semestinya dapat dipertimbangkan untuk diberikan oleh Ketua Kelompok Tani Hutan yang telah berbadan hukum dan memiliki data yang lengkap tentang seluruh potensi kayu dan mutasi kayu yang dilakukan anggotanya. Ada dua opsi terkait batasan dokumen yang diperlukan untuk menentukan legalitas kayu rakyat, yaitu: 1)

Legalitas kayu melekat dengan dokumen yang menyertai. Legalitas kayu seharusnya melekat dengan dokumen yang menyertai.

SKSKB,

misalnya, sesuai dengan namanya memiliki makna bahwa kayu yang diterangkan adalah kayu yang diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan kata lain kayu yang berdokumen SKSKB adalah kayu yang legal. Hal ini menyiratkan bahwa kayu yang telah mengantongi SKSKB tidak memerlukan lagi tambahan dokumen yang menyatakan legalitas kayu dimaksud. Secara konseptual, hal yang demikian ini dimungkinkan apabila persyaratan untuk memperoleh dokumen

SKSKB

tersebut

telah

memenuhi

sebagian

besar

unsur

yang

dipersyaratkan dalam sistem verifikasi “legalitas kayu”. 2)

Legalitas kayu harus dibuktikan dengan sertifikat legalitas kayu tersendiri. Legalitas kayu perlu dibuktikan dengan menerbitkan sertifikat kayu tersendiri diluar sistem yang telah ada, apabila persyaratan untuk memperoleh dokumen tata niaga yang berlaku saat ini dianggap belum memenuhi sebagian besar unsur yang dipersyaratkan dalam sistem verifikasi “legalitas kayu”. Apabila ternyata persyaratan untuk memperoleh jatah tebang (RKT), manajemen hutan lestari (MHL), dan surat keterangan sahnya kayu bulat (SKSKB) telah memenuhi sebagian besar dari unsurunsur yang dipersyaratkan oleh SVLK, maka sesungguhnya sertifikasi mandatory SVLK tidak diperlukan.

5.3 Arahan Strategi Kebijakan Pengembangan Hutan Rakyat Secara umum arahan strategi kebijakan pengembangan hutan rakyat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu: 1) Opsi strategi kelembagaan hutan rakyat 2) Opsi strategi regulasi dan tata niaga kayu rakyat

39

Opsi strategi kelembagaan hutan rakyat didekati dengan melakukan pemetaan kekuatan petani dan kelompok tani dalam satu matriks silang (Gambar 2).

KUAT

Kolaborasi Pemasaran

Pendampingan

Kendali Kelompok

PETANI

Penguatan Jejaring Informasi

KUAT

LEMAH KELOMPOK

Gambar 2. Matriks opsi strategi kelembagaan hutan rakyat

Dari matriks pada Gambar 2 terlihat bahwa opsi strategi untuk kelembagaan hutan rakyat berbeda-beda tergantung pada kekuatan petani hutan rakyat dan kelompok tani hutan di suatu daerah, yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 1)

Strategi kendali kelompok adalah opsi terbaik jika organisasi kelompok tani hutan kuat, sementara rata-rata petani anggotanya lemah. Pada situasi ini, peran aktif organisasi kelompok tani mulai dari aspek produksi sampai dengan pemasaran sangat diharapkan. Peran aktif kelompok tani tidak akan menghadapi resistensi dari anggota,

bahkan disambut

baik karena

lemahnya

akses petani terhadap

perkembangan pengetahuan, pasar, maupun modal. Biasanya pada kasus seperti ini, kendali kelompok akan efektif jika dipimpin oleh seorang motivator lokal yang disegani oleh masyarakat, sekaligus memiliki kemampuan berjejaring dengan pasar maupun otoritas pengambil keputusan. Sosok guru desa yang sekaligus juga petani, misalnya, dalam banyak kasus di pedesaan merupakan salah satu figur lokal yang dapat menjadi pemimpin kelompok tani dan motivator yang efektif bagi anggotanya (Nurrochmat 2005). 2)

Strategi kolaborasi pemasaran adalah opsi terbaik pada kondisi petani kuat dan kelompok tani juga kuat.

Pada beberapa kasus pengelolaan hutan rakyat yang

berhasil, dimana petani hutan rakyat tidak memiliki ketergantungan finansial dalam aspek produksi terhadap pihak lain, maka peran yang paling memungkinkan

40

dimainkan oleh kelompok tani atau koperasi adalah berkolaborasi dalam pemasaran kayu rakyat.

Hal ini sangat beralasan karena pemasaran akan lebih efektif dan

efisien apabila dilakukan secara kolektif.

Petani dapat lebih efektif memantau

informasi pasar melalui koperasi dan dapat menjual atau mengangkut kayu secara terkoordinir melalui kelompok tani sehingga lebih efisien. 3)

Strategi penguatan jejaring informasi merupakan opsi yang disarankan pada kondisi petani hutan rakyat kuat, sementara organisasi kelompok tani lemah. Hal ini pada umumnya terjadi

daerah sub-urban, dimana masyarakat memiliki tingkat

kemandirian yang tinggi dan tidak ada sosok pemimpin yang disegani. Pada kondisi yang demikian, masing-masing petani hutan rakyat akan mencari pasar sendiri dan jika tidak diatur bukan tidak mungkin terjadi kompetisi harga diantara petani hutan rakyat. Hal ini terjadi karena adanya informasi yang asimetris antara petani hutan rakyat selaku penjual kayu dan pengumpul selaku pembeli kayu. Pengumpul dapat mengetahui dimana saja pohon-pohon yang potensial untuk dibeli, namun petani kurang mengetahui siapa saja calon pembeli yang membutuhkan kayu dari petani. Oleh karena itu, strategi terbaik pada kondisi ini adalah penguatan jejaring informasi diantara petani hutan rakyat terkait nama dan alamat para pembeli kayu potensial, serta sharing informasi harga kayu di industri pengolahan. Jika hal ini dilakukan maka posisi tawar petani secara keseluruhan akan menguat.

Sebagai contoh

pembelajaran, strategi ini pernah sukses diterapkan di Kalimantan Timur dalam meningkatkan nilai jual tumbuhan obat (rimpang-rimpangan) di tingkat petani dengan cara membagikan buku saku yang berisi informasi nama, kontak, jenis kebutuhan, dan kisaran harga yang ditawarkan oleh para pedagang di pasar-pasar tradisional, rumah makan, dan industri jamu rumahan kepada para petani. 4)

Strategi pendampingan adalah opsi yang harus dilakukan pada kondisi petani maupun kelompok tani semuanya lemah.

Pendampingan dapat dilakukan oleh

penyuluh lapang yang ditugaskan secara khusus untuk melakukan pendampingan atau pendampingan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga, misalnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Dalam hal ini, para pendamping harus bekerja keras untuk meningkatkan kapasitas individu petani maupun melakukan berbagai upaya untuk penguatan kapasitas organisasi kelompok tani. Tanpa adanya pendampingan, pada situasi yang demikian petani hanya akan menjadi pelengkap penderita dari suatu sistem perdagangan kayu. Sementara, opsi strategi regulasi dan tata niaga kayu rakyat dapat didekati dengan membuat cross-cutting matrix antara legalitas dan legitimasi (Gambar 3).

41

LEGITIMASI LEGITIMASI

KUAT

Pembenahan Sistem Hukum

Sertifikasi Wajib

Sertifikasi Sukarela

Pembenahan Tata Kelola

LEMAH LEMAH

LEGALITAS

KUAT KUAT

Gambar 3. Matriks opsi strategi regulasi dan tata niaga kayu rakyat

Berdasarkan matriks pada Gambar 3, secara umum ada empat opsi strategi regulasi dan tata niaga kayu rakyat apabila dipandang dari aspek legalitas dan legitimasinya, sebagaimana diuraikan sebagai berikut: 1)

Pembenahan tata kelola (improving governance) adalah opsi terbaik yang seharusnya dilakukan pada suatu keadaan yang sejatinya memiliki dasar legalitas yang kuat, namun legitimasinya rendah.

Misalnya, kayu yang telah dilengkapi

dengan dokumen SKSKB sebenarnya telah memiliki dasar legalitas yang sangat kuat sebagai kayu legal karena SKSKB sendiri tidak lain adalah “Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat”. Walaupun sejatinya SKSKB per definisi adalah surat keterangan legalitas kayu, namun faktanya legitimasi SKSKB bagi konsumen, khususnya konsumen di Uni Eropa sangat rendah. Oleh karena itu mereka menuntut adanya surat yang meyakinkan konsumen atas legalitas kayu yang diperjualbelikan, maka dirilis apa yang sekarang dikenal sebagai Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).

Mengingat permasalahan sebenarnya adalah legitimasi, maka sertifikasi

wajib SVLK menjadi kurang efektif karena berpotensi mengulang ketidakpercayaan konsumen sebagaimana terjadi pada SKSKB karena masalahnya tidak terletak pada “suratnya” tetapi pada rendahnya kepercayaan atau legitimasi terhadap lembaga atau otoritas yang mengeluarkan atau meregulasi ketentuan tersebut. Oleh karena itu, pembenahan tata kelola pemerintahan, misalnya melalui upaya keras untuk meningkatkan good governance indicators merupakan opsi strategi yang lebih rasional untuk meningkatkan legitimasi dibandingkan dengan membuat beleid baru yang menambahkan dokumen legalitas.

42

2)

Sertifikasi wajib atau mandatory certification adalah opsi regulasi yang dapat diterapkan pada kondisi legalitas kuat dan legitimasi juga kuat. Kayu yang telah memperoleh sertifikat SVLK, misalnya, akan “berbeda” dengan kayu-kayu tanpa sertifikat SVLK jika dan hanya jika: “legalitas” dari sertifikat SVLK dalam sistem hukum nasional kuat dan memiliki “legitimasi” yang tinggi dari pasar kayu. Dengan kata lain, sertifikat tersebut tidak hanya merupakan pemenuhan kewajiban di atas kertas, tetapi juga sertifikat tersebut memiliki nilai lebih dan/atau salah faktor penentu bagi konsumen untuk membeli produk. Dalam konteks ini, sertifikasi wajib SVLK untuk kayu rakyat diduga berdampak pada ekonomi biaya tinggi yang kurang efektif. Hal ini disebabkan sebagian besar kayu rakyat dipasarkan untuk memenuhi permintaan pasar domestik yang tidak menganggap sertifiikat SVLK sebagai faktor penentu dalam pembelian. Selain itu, pasar ekspor produk kayu bersertifikat SVLK masih sangat terbatas dengan harga premium yang rendah sehingga regulasi yang berlaku secara masal diduga akan mengakibatkan over supply kayu bersertifikat SVLK. Regulasi yang sebangun dengan “sertifikasi wajib” atau “formalisasi” yang masih dianggap sesuai untuk perdagangan kayu rakyat pada kondisi saat ini adalah kewajiban kayu rakyat jati dan mahoni untuk melengkapi dokumen SKSKB-Cap KR dengan memperbaiki catatan proses sehingga dapat lebih menjamin sumber dan legaliitas kayu.

3)

Pembenahan sistem hukum diperlukan pada kondisi legitimasi kuat tetapi legalitas lemah.

SKAU adalah salah satu contoh dokumen yang memiliki legitimasi kuat

sebagai dokumen yang diakui dalam aktivitas jual beli kayu rakyat, tetapi legalitasnya sebagai sebuah dokumen yang sah acap dipertanyakan oleh aparat keamanan dalam transportasi kayu rakyat.

Dalam kasus seperti ini, perlu adanya payung

hukum yang lebih kuat untuk dokumen SKAU atau memperbaiki form SKAU dengan atribut yang lebih dapat menjamin legalitasnya seperti hologram keaslian dokumen, kutipan dasar hukum yang menyatu dengan dokumen SKAU, atau cara-cara lain yang dapat menguatkan “atribut legalitas dokumen”. 4)

Sertifikasi sukarela merupakan opsi yang patut dipertimbangkan dalam tata niaga kayu pada kondisi legalitas dan legitimasi yang rendah. Kondisi ini biasanya terjadi pada pasar kayu internasional, khususnya pasar Uni Eropa, yang tidak menganggap surat-surat yang dikeluarkan pemerintah sebagai sebuah dokumen yang menjamin legalitas kayu karena tingkat kepercayaan atau legitimasi konsumen yang rendah terhadap regulator, dalam hal ini pemerintah Indonesia. Dalam kondisi seperti ini, satu-satunya cara untuk menembus pasar adalah melengkapi produk dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga independen dengan mengikuti standar

43

tertentu yang diakui oleh pasar. Pada umumnya pasar produk ini jumlahnya tidak terlalu besar sehingga lebih tepat jika menggunakan pendekatan sertifikasi sukarela (voluntary certification).

Sertifikasi sukarela sejatinya merupakan salah satu

instrumen ekonomi, sehingga pada sertifikasi sukarela, perlu atau tidaknya suatu produk disertifikasi hendaknya didasarkan pada kalkulasi bisnis.

44

6 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

6.1 Kesimpulan Pada umumnya kayu bukan merupakan sumber penghasilan utama bagi rumah tangga petani.

Namun demikian, hutan rakyat memegang peranan penting sebagai fungsi

tabungan bagi petani. Petani hutan rakyat akan menjual pohon apabila membutukan dana untuk keperluan tertentu (tebang butuh).

Kayu rakyat juga berperan penting

sebagai penyuplai bahan baku industri pengolahan kayu di Jawa.

Isu regulasi yang

sangat mempengaruhi keberlangsungan industri kayu di Jawa adalah peraturan alokasi kayu untuk pemenuhan kebutuhan lokal. Pemberlakuan kebijakan alokasi kayu untuk kebutuhan lokal di daerah penghasil kayu bulat, dikhawatirkan secara langsung akan memukul daerah-daerah yang menjadi sentra industri pengolahan kayu. Sementara isu sertifikasi, baik sertifikasi manajemen hutan lestari (MHL) maupun sertifikasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) kurang memperoleh perhatian dari petani hutan rakyat, pedagang kayu, maupun industri pengolahan kayu lokal. Sertifikat bukan merupakan faktor penentu dalam perdagangan kayu lokal. Harga kayu lokal tidak ditentukan oleh ada atau tidaknya sertifikat melainkan ditentukan oleh kualitas dan volume kayu. Oleh karena itu harga premium untuk kayu bersertifikat di pasar lokal (hampir) tidak ada, kecuali beberapa industri pengolahan kayu yang berorientasi ekspor yang mau membeli kayu bersertifikat SVLK dengan harga sedikit lebih tinggi dibandingkan kayu non-sertifikat. Pada umumnya masyarakat menyambut baik proyek uji coba sertifikasi SVLK karena tidak ada konsekuensi biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat. Lebih dari itu, masyarakat juga merasakan manfaat dari adanya proyek uji coba sertifikasi SVLK, terutama berupa pengetahuan dalam pengelolaan hutan, penguatan organisasi, kemampuan berjejaring, dan manfaat non-materi lainnya. Namun demikian, sebagian besar petani hutan rakyat merasa keberatan jika nantinya diterapkan sertifikasi wajib SVLK yang biayanya dibebankan pada petani.

Biaya penyiapan, pemeliharaan,

sertifikasi, dan surveilance SVLK cukup besar, sementara harga premium yang diharapkan tidak kunjung ada atau nilainya sangat rendah dan tidak sesuai dengan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk sertifikasi.

45

Manajemen hutan rakyat lestari merupakan salah satu aspek yang terkait atau sering dikaitkan dengan sistem tata niaga dan legalitas kayu rakyat. Ada tiga mekanisme yang mungkin dilakukan dalam rangka mewujudkan manajemen hutan rakyat yang lestari, yaitu: Pertama, sertifikasi wajib manajemen hutan rakyat lestari. Skema sertifikasi wajib (mandatory certification) untuk manajemen hutan rakyat lestari dapat dilakukan apabila petani hutan rakyat memiliki pengetahuan dan dana yang memadai untuk melakukan seluruh tahapan sertifikasi. Kedua, sertifikasi sukarela manajemen hutan rakyat lestari. Skema sertifikasi sukarela (voluntary certification) sesuai pada kondisi petani hutan rakyat memiliki peluang memperoleh harga premium dari produk yang dihasilkan dari pengelolaan hutan lestari. Ketiga, praktik manajemen hutan rakyat lestari. Praktik manajemen hutan rakyat lestari sesungguhnya dapat diwujudkan walaupun tanpa menggunakan instrumen sertifikasi. Hal ini dapat dilakukan apabila petani hutan rakyat memiliki pengetahuan dan kemauan untuk menerapkan manajemen hutan lestari. Aspek regulasi yang berhubungan dengan tata niaga dan legalitas kayu rakyat adalah ijin penebangan dan pengangkutan kayu rakyat.

Ada beberapa lembaga yang dapat

dipertimbangkan untuk memberikan surat ijin penebangan dan pengangkutan kayu rakyat, yaitu: Dinas Kehutanan. Ijin penebangan dan pengangkutan kayu rakyat diberikan oleh Dinas Kehutanan atau instansi yang menangani urusan kehutanan di kabupaten apabila jenis kayu rakyat memiliki kesamaan dengan jenis kayu yang dihasilkan dari kawasan hutan negara. Sistem ini saat ini telah berjalan untuk kayu rakyat terutama untuk kayu jati dan mahoni. Untuk perdagangan kayu-kayu rakyat dari jenis jati dan mahoni harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat-Cap Kayu Rakyat (SKSKB-Cap KR) yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan setempat. SKSKB Cap KR tidak berlaku sejak dikeluarkan Permenhut 30/Manhut-II/2012 pada bulan Juli 2012 yang menggariskan bahwa kayu rakyat tidak perlu menggunakan SKSKB tetapi cukup menggunakan SKAU atau nota angkutan. Namun demikian, sebagai sebuah opsi kebijakan SKSKB cap KR atau dokumen lain yang sejenis mungkin masih dapat dipertimbangkan untuk kondisi tertentu di daerah-daerah yang kapasitas aparat desa yang berwenang mengeluarkan SKAU masih rendah atau di daerah-daerah yang tingkat kerawanan peredaran kayu ilegal dari hutan negara sangat tinggi.

46

Kepala Desa. Ijin penebangan dan pengangkutan kayu cukup dikeluarkan oleh Kepala Desa, apabila jenis kayu rakyat tidak memiliki kesamaan dengan jenis kayu yang dihasilkan dari kawasan hutan negara. Misalnya, dokumen untuk jual beli kayu sengon di Kabupaten Wonosobo tidak memerlukan SKSKB dari Dinas Kehutanan, melainkan cukup dengan dokumen Nota Angkutan atau Surat Keterangan Asal Usul kayu (SKAU) yang diberikan oleh kepala desa, sebagaimana yang berlaku saat ini. Ketua Kelompok Tani Hutan.

Skema ini sampai dengan sekarang masih belum

diterapkan, tetapi sudah menjadi wacana yang disuarakan di beberapa forum.

Ijin

penebangan dan/atau pengangkutan kayu rakyat semestinya dapat dipertimbangkan untuk diberikan oleh Ketua Kelompok Tani Hutan yang telah berbadan hukum dan memiliki data yang lengkap tentang seluruh potensi kayu dan mutasi kayu yang dilakukan anggotanya. Dalam kelompok yang bersertifikat SVLK, kelompok tani memiliki kewenangan mengatur jumlah pohon yang ditebang dan waktu penebangan. Namun demikian, sampai dengan saat ini Ketua Kelompok Tani Hutan belum dapat mengeluarkan SKAU atau semacamnya yang memiliki legalitas (dan legitimasi) sebagai dokumen angkutan kayu rakyat. Batasan dokumen yang diperlukan untuk menentukan “formalisasi” kayu rakyat dapat didekati melalui dua sudut pandang, yaitu: Pertama, legalitas kayu melekat dengan dokumen yang menyertai. Legalitas kayu seharusnya melekat dengan dokumen yang menyertai.

SKSKB, misalnya, sesuai

dengan namanya memiliki makna bahwa kayu yang diterangkan adalah kayu yang diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan kata lain kayu yang berdokumen SKSKB adalah kayu yang legal. Hal ini menyiratkan bahwa kayu yang telah mengantongi SKSKB tidak memerlukan lagi tambahan dokumen yang menyatakan legalitas kayu dimaksud. Secara konseptual, hal yang demikian ini dimungkinkan apabila persyaratan untuk memperoleh dokumen SKSKB tersebut telah memenuhi sebagian besar unsur yang dipersyaratkan dalam sistem verifikasi “legalitas kayu”. Kedua, legalitas kayu harus dibuktikan dengan sertifikat legalitas kayu tersendiri. Legalitas kayu perlu dibuktikan dengan menerbitkan sertifikat kayu tersendiri diluar sistem yang telah ada, apabila persyaratan untuk memperoleh dokumen tata niaga yang berlaku saat ini dianggap belum memenuhi sebagian besar unsur yang dipersyaratkan dalam sistem verifikasi “legalitas kayu”. Apabila ternyata persyaratan untuk memperoleh jatah tebang (RKT), manajemen hutan lestari (MHL), dan surat keterangan sahnya kayu bulat (SKSKB) telah memenuhi sebagian besar dari unsur-unsur yang dipersyaratkan oleh SVLK, maka sesungguhnya sertifikasi mandatory SVLK tidak diperlukan.

47

6.2 Rekomendasi Kebijakan Rekomendasi opsi strategi untuk kelembagaan hutan rakyat berbeda-beda tergantung pada kondisi petani hutan rakyat kelompok tani hutan di suatu daerah, sebagai berikut: Pertama, pada kondisi oganisasi kelompok tani hutan kuat, namun petani anggotanya lemah, maka opsi strategi yang direkomendasikan adalah “kendali kelompok”.

Pada

situasi ini, peran aktif organisasi kelompok tani mulai dari aspek produksi sampai dengan pemasaran sangat diharapkan. Kedua, pada kondisi petani kuat dan kelompok tani juga kuat, maka opsi strategi kelembagaan yang direkomendasikan adalah “kolaborasi pemasaran”. Pada beberapa kasus pengelolaan hutan rakyat yang berhasil, peran yang paling memungkinkan dimainkan oleh kelompok tani atau koperasi adalah berkolaborasi dalam pemasaran kayu rakyat. Ketiga, pada kondisi petani hutan rakyat kuat, sementara organisasi kelompok tani lemah maka opsi strategi kelembagaan yang direkomendasikan adalah “penguatan jejaring informasi”. Strategi terbaik pada kondisi ini adalah penguatan jejaring informasi diantara petani hutan rakyat terkait nama dan alamat para pembeli kayu potensial, serta sharing informasi harga kayu di industri pengolahan. Jika hal ini dilakukan maka posisi tawar petani secara keseluruhan akan menguat. Keempat, pada kondisi petani maupun kelompok tani kedua-duanya lemah maka strategi “pendampingan” adalah opsi strategi penguatan kelembagaan yang direkomendasikan. Pendampingan dapat dilakukan oleh penyuluh lapang yang ditugaskan secara khusus untuk melakukan pendampingan atau pendampingan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga. Opsi strategi regulasi dan tata niaga kayu rakyat dapat didekati dengan membuat crosscutting matrix antara legalitas dan legitimasi. Ada empat opsi strategi regulasi dan tata niaga kayu rakyat apabila dipandang dari aspek legalitas dan legitimasinya sebagai berikut: Pertama, pada kondisi legalitas kuat, namun legitimasi rendah maka opsi strategi yang direkomendasikan Pembenahan

tata

adalah

“pembenahan

tata

kelola

kelola

pemerintahan,

misalnya

(improving

melalui

upaya

governance)”. keras

untuk

meningkatkan good governance indicators merupakan opsi strategi untuk meningkatkan legitimasi.

48

Kedua, pada kondisi legalitas kuat dan legitimasi juga kuat maka opsi “sertifikasi wajib atau mandatory certification” merupakan strategi yang dapat dilakukan untuk mendorong “formalisasi” pengelolaan hutan rakyat dan perdagangan kayu rakyat. Regulasi yang sebangun dengan “sertifikasi wajib” atau “formalisasi” yang dianggap (masih) sesuai untuk perdagangan kayu rakyat pada kondisi saat ini adalah dokumen SKSKB-Cap KR untuk kayu rakyat (jati dan mahoni), dengan memperbaiki catatan proses sehingga dapat lebih menjamin sumber dan legaliitas kayu. Ketiga, pada kondisi legitimasi kuat tetapi legalitas lemah maka “pembenahan sistem hukum” adalah opsi strategi “formalisasi” yang direkomendasikan untuk penguatan pengelolaan hutan rakyat dan perdagangan kayu rakyat. SKAU adalah salah satu contoh dokumen yang memiliki legitimasi kuat, tetapi legalitasnya acap dipertanyakan sehingga diperlukan adanya payung hukum yang lebih kuat untuk dokumen SKAU. Keempat, pada kondisi legalitas dan legitimasi yang rendah maka “sertifikasi sukarela” merupakan opsi strategi “formalisasi” yang patut dipertimbangkan. Perlu ditekankan bahwa sertifikasi sukarela sejatinya merupakan salah satu instrumen ekonomi, sehingga pada sertifikasi sukarela, perlu atau tidaknya suatu produk disertifikasi hendaknya didasarkan pada kalkulasi bisnis.

49

DAFTAR PUSTAKA

Birner R, 2001. Analytical Methods in the Social Sciences.

Institute of Rural

Development. Georg-August University, Goettingen. [KBBI] Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2012. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Pusat Nurrochmat DR. 2005. Strategi Pengelolaan Hutan. Upaya Menyelamatkan Rimba yang Tersisa. Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Nurrochmat DR, Hadijati O. 2010. Policy Impacts on Jepara Wooden Furniture. Policy Brief, May 2010. IPB-FORDA-CIFOR. Nurrochmat DR, Hasan MF (Ed.). 2012. Ekonomi Politing Kehutanan. Mengurai Mitos dan Fakta Pengelolaan Hutan. INDEF, Jakarta. Oxford University Press. 2013. Oxford Dictionaries. http://oxforddictionaries.com/

50