Jejaring Kebijakan....(Uhsina Huda dan Marita Ahdiyana, M.Si.)1 JEJARING KEBIJAKAN DALAM PELAKSANAAN PENGEMBANGAN PASAR TRADISIONAL DI KABUPATEN BANTUL POLICY NETWORKS IN IMPLEMENTATION OF TRADITIONAL MARKET DEVELOPMENT IN BANTUL REGENCY Oleh: Uhsina Huda dan Marita Ahdiyana, M.Si., FIS, UNY,
[email protected] ABSTRAK Tujuan penelitian untuk mengetahui jejaring kebijakan dalam pelaksanaan pengembangan pasar tradisional di Kabupaten Bantul, beserta faktor pendorong dan penghambatnya. Penelitian ini penting karena dimensi relasi aktor dapat mencerminkan kesiapan aktor kebijakan mengelola jejaring untuk mencapai tujuan bersama dalam pelaksanaan kebijakan. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Bantul, informan penelitian yaitu Kepala dan Kasi Perencanaan KPP, Kepala Dinas PU, Sekretaris Dinas Perijinan, Sekretaris DPPKAD, Sekretaris Disperindagkop, Kepala Bappeda, Kepala APPSI, dan Pedagang pasar tradisional. Instrumen penelitian adalah peneliti, teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jejaring kebijakan dalam pelaksanaan pengembangan pasar tradisional di Kabupaten Bantul belum dikelola dengan optimal. Hal ini dapat dilihat dari: (1) pengelolaan relasi aktor belum memiliki wadah komunikasi yang tetap; (2) terdapat aktor yang belum berperan aktif dalam pelaksanaan kebijakan; (3) jejaring kebijakan kesulitan dalam mengkomunikasikan kebutuhan sumber dayanya kepada anggota; (4) jejaring kebijakan kurang dapat memanfaatkan potensi kerjasama stategis dan mengakomodir kepentingan seluruh aktor dalam pelaksanaan kebijakan. Faktor pedorong jejaring kebijakan yaitu adanya kebutuhan informasi setiap aktor dan penggunaan sumber daya secara bersama-sama. Faktor penghambat jejaring kebijakan yaitu kurangnya SDM pengelola jaringan dan belum adanya wadah komunikasi yang tetap. Kata Kunci: Jejaring kebijakan, aktor, kerjasama. ABSTRACT This aims of this research is to determine policy networks in implementation of traditional market development in Bantul Regency, including its supporting and inhibiting factors. This research is important because, could represent their readiness to manage the networks for the goal achievements in policy implementation. This research used descriptive and qualitative methods. Data collection has been done by using interview, observation and documentation technique. This research was held in Bantul Regency with some interviewees, there are Head of KPP planner, Head for Dinas PU, Secretary of Dinas Perijinan, Secretary of DPPKAD, Secretary of Disperindagkop, Head of Bappeda, Head of APPSI, and traditional market vendors. Research instruments consist of researcher, data validity are analyzed using triangulated-source technique. Data are processed by using interactive method analyzing. The Result shows that policy networks in implementation of traditional market development in Bantul Regency, wasn’t optimally managed yet. It can be seen from (1) actor management has no permanent communication media (2) there was an actor who wasn’t actively participated in
Jejaring Kebijakan....(Uhsina Huda dan Marita Ahdiyana, M.Si.)2 policy implementation (3) policy networks was distracted in presenting their resource needs to participants (4) policy networks not optimally utilize the potency from strategic cooperation and accommodating all the actor’s behalf in policy implementation. Supporting factor for this implementation are actor’s needs for information and being conjoined in resource utilization. Inhibiting factors for this implementation are lack of human resource for networks managing and has no permanent media communication yet. Keywords: Policy Network, actor, cooperation. PENDAHULUAN Dalam
pengembangan
mengembangkan
tradisional
di
daerahnya,
pasar
Pemerintah
Kabupaten Bantul menjalankan Kebijakan Pengembangan Pasar Tradisional. Kebijakan Pengembangan Pasar Tradisional didasari oleh Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar.
Secara
umum
dimaksudkan
kebijakan
untuk
perekonomian
ini
meningkatkan
kerakyatan,
melalui
pemberdayaan dan memberikan perlidungan kepada
UMKM,
koperasi,
serta
pasar
Keberhasilan tradisional
pengembangan
tidak
pembangunan
bisa
fisik
meningkatkan
diukur saja.
efektifitas
pengembangan
pasar
tradisional
pasar dari Untuk dalam perlu
tindakan yang menyeluruh, pengembangan harus dilakukan pada segala aspek yang dan
berpengaruh
pada
berkembangnya pasar tradisional. Beberapa tindakan
pedagang,
dan
terhadap pasar tradisional.
pasar, proteksi
Keberhasilan
pengembangan pasar tradisional tidak dapat diperoleh hanya dengan memaksimalkan satu tindakan, melainkan harus dilakukan secara berimbang. Jumlah keseluruhan pasar tradisional di Kabupaten
Bantul
menurut
Kantor
Pengelolaan Pasar (KPP) saat ini 31 pasar tradisional, dengan rincian jumlah kios 634 unit, los 427 unit, dengan 12.023 jumlah pedagang
yang
terdaftar.
Dengan
keterangan, dari 31 pasar tradisional yang
tradisional.
berkaitan
perberdayaan
pengelolaan
dalam
pengembangan
pasar
tradisional antara lain revitalisasi fisik,
dikelola,
12
diantaranya
dengan
kondisi
baik
dan
dikategorikan 19
lainnya
dikategorikan dengan kondisi cukup baik (Data Pasar Tradisional se Kabupaten Bantul, 2015). Berdasarkan data tersebut, jumlah pasar tradisional dengan kondisi baik kurang dari setengah jumlah keseluruhan, menunjukkan bahwa pengembangan yang sudah dilakukan sampai saat ini belum maksimal. Permasalahan pasar tradisional di Kabupaten Bantul secara umum hampir
Jejaring Kebijakan....(Uhsina Huda dan Marita Ahdiyana, M.Si.)3 sama dengan pasar tradisional lainnya di
Selain belum adanya tim koordinasi,
Indonesia, seperti masalah tata bangunan
sistem pengawasan dan koordinasi antar
pasar, ketersediaan fasilitas, melemahnya
instansi
daya saing, serta pengelolaan pasar yang
disebabkan
kurang baik seperti kurang diperhatikannya
kurangnya kesadaran saling mengawasi
kebersihan dan pedagang yang kurang
antar instansi. Hal ini dapat dibuktikan
tertata (observasi, 2016). Pengembangan
dengan
yang dilakukan oleh pemerintah saat ini
modern yang baru beroprasi tidak sesuai
masih belum cukup berhasil, hal ini dapat
dengan peraturan zonasi penataan pasar
dilihat dari masih adanya beberapa masalah
modern, dan belum ada penindakan.
yang belum terselesaikan. Dalam
masih
penelitian
ego
adanya
penelitian
baik.
Hal
sektoral
beberapa
ini,
ini dan
pasar
peneliti
peneliti
menggunakan pendekatan jejaring kebijakan
implementasi
dari Pratikno (2007), dengan indikator: (1)
Kebijakan Pengembangan Pasar Tradisional
Mengelola relasi aktor yang otonom; (2)
di
Menjaga interdependensi dan kerjasama; (3)
menganalisis
ini,
adanya
masih
Dalam
kurang
bagaimana
Kabupaten
Bantul
menggunakan
pendekatan jejaring kebijakan, beserta faktor
Mengelola
pendorong dan penghambatnya. Penggunaan
Memaksimalkan kemanfaatan bersama.
pendekatan jejaring kebijakan dianggap
METODE PENELITIAN
sesuai
pasar
Desain Penelitian
yang
Penelitian menggunakan desain penelitian
karena
tradisional
pengembangan
merupakan
multistakeholder.
kebijakan
Pelaksanaan
kebijakan
sumberdaya
bersama;
(4)
deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
dilakukan oleh beberapa instansi dengan
Lokasi dan Waktu Penelitian
tugas masing-masing, tetapi belum dibentuk
Penelitian dilakukan di Kabupaten Bantul,
tim khusus antar instansi. Komunikasi antar
yaitu di: (1) Kantor Pengelolaan Pasar; (2)
aktor dilakukan dengan cara mengirimkan
Bappeda; (3) Disperindagkop; (4) Dinas
surat, sehingga apa yang disampaikan tidak
Perijinan; (5) Pasar Wonokromo; (6) Pasar
langsung mendapat respon dan rentan terjadi
Pleret; (7) Pasar Bantul; (8) Pasar Barongan;
perbedaan penafsiran (Observasi, 2016).
(9) Pasar Ngipik; (10) Pasar Piyungan.
Belum adanya tim koordinasi berpengaruh
Penelitian
pada proses komunikasi yang cenderung
hingga 20 September 2016.
kurang aktif dan responsif.
dilaksanakan 27 Juni 2016
Jejaring Kebijakan....(Uhsina Huda dan Marita Ahdiyana, M.Si.)4 Informan Penelitian
dilakukan
Subjek penelitian yaitu: (1)Ibu Nurul Kasi
pedoman wawancara, tetapi pertanyaan
Perencanaan KPP; (2)Bapak Santosa Kepala
dapat berkembang sesuai dengan alur
KPP; (3)Bapak Abani Sekretaris Dinas
kondisi..
Perizinan; (4)Bapak Hadi Kepala Dinas PU;
dengan
menggunakan
2. Observasi
(5)Bapak Isa Sekretaris Disperindagkop;
Pengamatan
dilakukan
(6)Bapak Joko Sekretaris DPPKAD; (7)Ibu
menggunakan
Tri Kepala Bappeda; (8)Bapak Yahya
memperoleh informasi yang diperlukan
Kepala APPSI; (9)Bapak Priharto anggota
dalam penelitian. Peneliti mengamati
APPSI; (10)Bapak Wahid pedagang pasar;
wujud jejaring kebijakan, yaitu kegiatan
(11)Ibu Santi pedagang pasar
komunikasi, kerjasama, dan keterlibatan
Instrumen Penelitian
masing-masing
Instrumen atau alat pengumpulan data utama
pengembangan
adalah peneliti sendiri.
Kabupaten Bantul.
Sumber Data
3. Dokumentasi
1. Data Primer
Perolehan
Diperoleh
langsung
dari
data
panca
dengan
indera
aktor pasar
yang
untuk
dalam
tradisional
berasal
di
dari
wawancara
dokumen-dokumen, baik tertulis atau
kepada seluruh informan penelitian yang
terekam, terkait dengan objek penelitian
sudah disebutkan di atas.
yang dapat mendukung peneliti dalam
2. Data Sekunder
memenuhi, melengkapi, dan mengolah
Data yang digunakan dalam penelitian
data penelitian, seperti gambar kegiatan
yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bantul
pengembangan pasar, Perda Pengelolaan
tentang
Pasar, Data Pasar Tradisional Kabupaten
Pengelolaan
Pasar,
Renstra
Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Bantul
2011-2015,
Tradisional
Kabupaten
Data Bantul
Pasar oleh
Bantul, dan Renstra KPP. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Untuk mengecek keabsahan dan kredibilitas
Kantor Pengelolaan Pasar.
data, penelitian ini menggunakan teknik
Teknik Pengumpulan Data
triangulasi sumber. Peneliti membandingkan
1. Wawancara
dan mengecek balik derajat kepercayaan
Penelitian
menggunakan
model
suatu informasi yang diperoleh melalui
wawancara semi terstruktur, wawancara
sumber informasi yang berbeda sehingga
Jejaring Kebijakan....(Uhsina Huda dan Marita Ahdiyana, M.Si.)5 peneliti
dapat
memperoleh
data
dan
Tradisional di Kabupaten Bantul, yaitu KPP,
informasi yang valid.
Dinas PU, Disperindagkop, Dinas Perizinan,
Teknik Analisis Data
DPPKAD, Bappeda, BLH, pengembang,
Penelitian menggunakan teknik analisis data
APPSI,
berupa pengumpulan data, reduksi data,
(TNI/Polri/Satpol PP dan SMEDC/Small
penyajian data dan penarikan kesimpulan.
and
PEMBAHASAN
Center).
Jejaring Kebijakan dalam Pelaksanaan
kebijakan yang terbentuk yaitu Bureaucratic
Pengembangan
Network, yaitu jenis jejaring yang terbentuk
Pasar
Tradisional
Di
dan
Medium
organisasi
Enterprises
Kecenderungan
lain
Development jenis
jejaring
dari koalisi advokasi. Bureaucratic Network
Kabupaten Bantul Jejaring kebijakan dalam pelaksanaan
berarti
pembentukan
pemerintah
di
diidentifikasikan
pelaksanaan kebijakan, baik swasta maupun
sebagai keterlibatan beberapa aktor baik
masyarakat didominasi oleh petunjuk dan
lembaga
intruksi pemerintah, dengan pemerintah
Bantul,
pemerintah
pemerintah
dalam
maupun kebijakan,
non yang
terhubung satu sama lain karena adanya ketergantungan
sumber
tindakan
kolektif.
yang
daya
melalui
Menggunakan
pihak
antara
Kebijakan Pengembangan Pasar Tradisional Kabupaten
dengan
hubungan lain
dalam
bertindak sebagai agensi. Kapasitas melakukan steering akan menjadi strukturasi
kekuatan
penting
perpektif
dalam
manajemen
jaringan
pendekatan jaringan dalam pelaksanaan
(Wahyudi dan Ambar, 2010:121). KPP
kebijakan berarti bahwa,
menjadi pusat komando berarti memiliki
bekerjasama
untuk
beberapa aktor
mencapai
tujuan
kemampuan untuk mengatur pelaksanaan
pelaksanaan kebijakan ini jauh lebih efektif,
kebijakan
dari pada organisasi secara mandiri. Selain
dalam
itu,
keterlibatan aktor lain dalam pelaksanaan
berbagai
kepentingan
aktor-aktor
kebijakan akan mudah terakomodir dalam pelaksanaan kebijakan.
maupun
bagaimana
kebijakan.
suatu persetujuan antara beberapa pihak
dalam
seperti suatu perjanjian kerjasama dan
pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Pasar
kontrak. Menyediakan wadah perantara
yang
aktor
kebijakan dilakukan dengan cara membuat
dengan
kewenangan
banyak
kebijakan
program-program
Pengikatan relasi dalam pelaksanaan
1.Pengelolaan relasi aktor yang otonom Terdapat
mengenai
berbeda-beda
Jejaring Kebijakan....(Uhsina Huda dan Marita Ahdiyana, M.Si.)6 dalam pengelolaan relasi bertujuan untuk
meningkatkan kualitas kontribusi aktor-aktor
memudahkan terjadinya komunikasi dan
dalam pelaksanaan kebijakan.
keutuhan
informasi
kebijakan.
Sangat
Pengelolaan
keunggulan
komparatif
disayangkan dalam pelaksanaan kebijakan
masing-masing aktor menunjukkan bahwa
ini belum memiliki suatu wadah perantara
sebagian besar aktor sudah berperan aktif
yang tetap, komunikasi sering dilakukan
sesuai
dengan cara membentuk forum tertentu
tanggungjawabnya.
sesuai kebutuhan dan bersifat situasional.
pelaksanaan kebijakan ini, masing-masing
Mengapresiasi
dan
menyikapi
aktor
dengan
belum
bidang
dan
Namun,
dapat
memaksimalkan
keberagaman dalam pelaksanaan kebijakan
penerapan
ini ditunjukkan dengan adanya komunikasi
dalam pengawasan pelaksanaan berdasarkan
timbal-balik antar aktor dan kerjasama
bidang masing-masing maupun pengawasan
saling
terhadap kinerja aktor lainnya dalam jejaring
melengkapi
dengan
bidang
spesialisasi masing-masing. 2.Menjaga
fungsi
dalam
pengawasannya,
baik
kebijakan.
interdependensi
dan
Upaya menjaga interdependensi antar aktor dalam pelaksanaan pengembangan
kerjasama Menurut Jones, Hesterly, dan Borgatti
pasar tradisional, perlu adanya pengelolaan
(1997), kestabilan suatu struktur jaringan
kepentingan dalam bekerjasama. Secara
ditentukan oleh tingkat interdependensinya,
umum
yakni melalui mekanisme pertukaran sumber
kebijakan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu
daya yang relatif tetap dan tidak tergantikan
kepentingan yang dibawa dari masing-
(dalam Wahyudi dan Ambar, 2010:119).
masing aktor yang terlibat, dan kepentingan
Upaya
dan
kebijakan itu sendiri. Tentu saja jejaring
kerjasama dapat dilakukan dengan cara
kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan
mengelola
ditujukan
menjaga
interdependensi
keunggulan
komparatif
dari
kepentingan
untuk
dalam
mencapai
pelaksanaan
kepentingan
masing-masing aktor, aktif memperjuangkan
bersama, yaitu kepentingan pengembangan
kepentingan bersama, dan mewujudkan
pasar
iklim
kompetitif.
kepentingan bawaan dari masing-masing
Memaksimalkan kinerja aktor berdasarkan
aktor, jejaring kebijakan harus mampu
bidang masing-masing dilakukan dengan
mengontrol anggotanya untuk menekan
kerjasama
yang
tradisional.
kepentingan
Dalam
masing-masing,
menyikapi
kemudian
Jejaring Kebijakan....(Uhsina Huda dan Marita Ahdiyana, M.Si.)7 mengarahkannya
kepada
kepentingan
bersama.
daya bersama dalam pengembangan pasar tradisional
Interaksi kebijakan
horisontal dapat
menghambat
dalam
mendukung
proses
jejaring dan
pengelolaan
dilakukan
mengkomunikasikan
dengan
kebutuhan
sumber
daya kebijakan kepada aktor yang terlibat. Hambatan dalam pengelolaan sumber
kepentingan. Mendukung dapat diartikan
daya
bahwa horisontalisme dalam berinteraksi
pengembangan pasar tradisional yaitu KPP
memungkinkan adanya kesetaraan dalam
masih
berkomunikasi, sehingga antara aktor satu
kebutuhan sumber daya jejaring kebijakan
dan lainnya memungkinkan adanya tindakan
kepada anggotanya yang memiliki hak untuk
saling mengontrol. Yang dapat menghambat
mengelola sumber dayanya sendiri. Menurut
yaitu ketidak jelasan kekuatan dari aktor
Jones, Hesterley,dan Borgatti (1997), pada
utama dalam struktur jejaring kebijakan.
saat yang bersamaan tata aturan dan pola
Struktur dalam jejaring diperlukan untuk
distribusi sumber daya itu hanya bisa
memperjelas aktor utama yang memberikan
dikukuhkan dan diubah lewat interaksi dan
komando dalam menyampaikan kepentingan
proses negosiasi antar pelaku jaringan
bersama, dan untuk menangani hambatan
(dalam Wahyudi dan Ambar, 2010:115).
aktor utama dalam mengarahkan aktor lain.
Pengelolaan sumber daya bersama dapat
3.Mengelola sumber daya bersama
dikatakan
Dalam jejaring kebijakan, para aktor tidak
dapat
mencapai
dalam
kesulitan
baik
pelaksanaan
mengkomunikasikan
apabila
anggota
dapat
merespon dengan cepat kebutuhan sumber
tanpa
daya yang dibutuhkan sesuai negosiasi, tidak
menggunakan sumber daya aktor lain.
hanya KPP sebagai aktor utama yang
Menurut
dituntut
Rhodes
tujuan
bersama
(1997),
mekanisme
aktif
menyuarakan
kebutuhan
kesaling tergantungan ini berjalan memalui
jejaring, tetapi masing-masing aktor harus
adanya pertukaran sumberdaya antar aktor
menyadari betul bahwa sumber daya mereka
(dalam Wahyudi dan Ambar 2010: 115).
sangat dibutuhkan oleh jejaring kebijakan
Terlibat dalam pelaksanaan pengembangan
untuk mencapai tujuan bersama.
pasar tradisional berarti masing-masing
4.Memaksimalkan kemanfaatan bersama
aktor sudah menggunakan sumber dayanya untuk
memenuhi
kebutuhan
Dalam
jejaring kebijakan,
menurut
jejaring
Ostrom (1990) upaya sistematis untuk
kebijakan. Koordinasi pengelolaan sumber
merumuskan bagaimana tindakan bersama
Jejaring Kebijakan....(Uhsina Huda dan Marita Ahdiyana, M.Si.)8 (collective action) bisa dilakukan, bahkan
aktor sebagai partisipan, melainkan juga
bisa dipostulasikan menjadi mekanisme
hubungan saling menguntungkan diantara
pengelolaan (dalam Wahyudi dan Ambar,
partisipan, dalam kerangka good governance
2010:116). Masing-masing aktor dalam
terdiri
pengembangan pasar tradisional memahami
masyarakat (Sri Suwitri, 2011:8). Untuk
bahwa tindakan yang dilakukan bersama
mencapai kemanfaatan bersama, tindakan
atas dasar saling melengkapi antara satu
yang perlu dilakukan jejaring kebijakan
dengan yang lainnya. Kepentingan dari
yaitu melibatkan semua stakeholders dalam
beberapa aktor dalam pengembangan pasar
setiap pengambilan keputusan pelaksanaan
tradisional dirumuskan secara rasional untuk
pengembangan pasar tradisional. Hal ini
mencapai suatu kepentingan yang sama.
diperlukan untuk menunjang hubungan yang
Pengelolaan kepentingan bersama dapat dilihat
dari
tingkat
kepentingan
dan
pengaruh aktor kebijakan dalam pelaksanaan pengembangan
pasar
tradisional
di
atas
pemerintah,
swasta,
dan
saling menguntungkan antar aktor dalam pelaksanaan kebijakan. APPSI dan pedagang pasar tradisional yang memiliki kepentingan tinggi dalam
Kabupaten Bantul. Aktor yang memiliki
pengembangan
tingkat pengaruh dan kepentingan yang
memiliki tingkat pengaruh yang tinggi untuk
tinggi dalam pelaksanaan pengembangan
mempengaruhi
pasar tradisional adalah KPP, DPU, dan
pelaksanaan kebijakan. Akibatnya, dalam
Dinas Perizinan. Aktor-aktor yang memiliki
perencanaan
tingkat pengaruh tinggi dengan tingkat
pelaksanaan kebijakan, pemerintah kurang
kepentingan
Bappeda,
dapat membaca dan mendapatkan informasi
Disperindagkop, dan DPPKAD. APPSI
mengenai kebutuhan dan kondisi rill di
sebagai asosiasi yang mewakili pedagang
lapangan. Oleh karena itu, hasil dari
pasar
pelaksanaan kebijakan akhirnya menjadi
rendah
tradisional
adalah
memiliki
kepentingan
pasar
tradisional,
keputusan
dan
dalam
penyusunan
kurang
rendah.
tingkat
mementingkan kepentingan pemerintah saja,
kepentingan dan pengaruh rendah adalah
dan kurang bisa mengakomodir kepentingan
BLH dan organisasi lain.
APPSI dan pedagang pasar tradisional.
Jejaring
yang
kebijakan
memiliki
bukan
hanya
menuntut peran serta atau keterlibatan para
Upaya
karena
teknis
tinggi, tetapi dengan tingkat pengaruh yang Aktor
tepat
tidak
memperoleh
cenderung
kemanfaatan
bersama dalam pelaksanaan pengembangan
Jejaring Kebijakan....(Uhsina Huda dan Marita Ahdiyana, M.Si.)9 pasar tradsional di Kabupaten Bantul belum
Network.
maksimal.
Disebabkan
jejaring
pelaksanaan pengembangan pasar tradisional
kebijakan
dalam
pengembangan
pasar
di Kabupaten Bantul belum dikelola dengan
tradisional
belum
dapat
mengakomodir
optimal. Hal ini dapat dilihat dari: (1)
kepentingan
karena
seluruh
aktor
Jejaring
kebijakan
dalam
kebijakan,
pengelolaan relasi aktor belum memiliki
ditunjukkan dengan adanya aktor yang
wadah komunikasi yang tetap; (2) terdapat
memiliki tingkat kepentingan tinggi tetapi
aktor yang belum berperan aktif dalam
dengan tingkat pengaruh yang justru rendah.
pelaksanaan
Selain itu, jejaring kebijakan belum dapat
kebijakan
memanfaatkan kerjasama strategis yang
mengkomunikasikan
potensial,
ditunjukkan
dayanya
aktifnya
BLH
dengan
dalam
kurang
pelaksanaan
pengembangan pasar tradisional. 5.Faktor
Pendorong
dan
Faktor
kebijakan;
(3)
jejaring
kesulitan
kepada
dalam
kebutuhan
anggota;
kebijakan
kurang
dapat
potensi
kerjasama
(4)
sumber jejaring
memanfaatkan stategis
dan
mengakomodir kepentingan seluruh aktor dalam pelaksanaan kebijakan.
Penghambat Jejaring Kebijakan Faktor pedorong jejaring kebijakan
Faktor pedorong jejaring kebijakan
dalam pelaksanaan pengembangan pasar
yaitu adanya kebutuhan informasi setiap
tradisional
yaitu
aktor dan penggunaan sumber daya secara
penggunaan sumber daya secara bersama
bersama-sama. Faktor penghambat jejaring
dan
kebijakan yaitu kurangnya SDM pengelola
di
Kabupaten Bantul
kebutuhan
informasi.
Faktor
penghambat berjalannya jejaring kebijakan
jaringan
dalam pelaksanaan pengembangan pasar
komunikasi yang tetap.
tradisional
2.Implikasi
adalah
kurangnya
SDM
pengelola jaringan dan belum adanya wadah
dan
belum
adanya
wadah
Keberadaan jejaring kebijakan sangat
perantara komunikasi yang tetap.
diperlukan untuk menghadapi keterbatasan
KESIMPULAN DAN SARAN
dan meningkatkan pencapaian kebijakan
1.Kesimpulan
melalui
Hasil penelitian menunjukkan bahwa
kebijakan
tindakan
bersama.
berangkat
dari
Jejaring pendekatan
jenis jejaring kebijakan dalam pelaksanaan
governance, yang menekankan pada peran
pengembangan
beragam
Kabupaten
pasar
Bantul
tradisional
yaitu
di
Bureaucratic
aktor
dalam
jejaring,
untuk
meningkatkan kepentingan publik lebih
Jejaring Kebijakan....(Uhsina Huda dan Marita Ahdiyana, M.Si.)10 merata,
adil,
berdasarkan
realita
kemajemukan kepentingan. Implikasi dari hal
tersebut
yaitu
pemerintah
dapat
meningkatkan kapasitas jejaring kebijakan dalam
berbagai
kebijakan
pemerintah
khususnya pengembangan pasar tradisional, untuk menangani keterbatasan sumber daya, serta mencapai suatu keadilan bagi semua aktor yang terlibat.
APPSI
meningkatkan
kapasitasnya
dalam proses commanding dan steering terhadap anggota dalam pengelolaan jejaring kebijakan. b.
Pembentukan wadah komunikasi yang tetap dan penetapan jadwal pertemuan yang berkelanjutan.
c.
Meningkatkan kapasitas APPSI dalam mempengaruhi keputusan pelaksanaan kebijakan.
d.
Memperbaiki sistem pengawasan antar aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan.
e.
Memanfaatkan
potensi
kerjasama
strategis, untuk meningkatkan peran dan kontribusi
Buku: Budi Winarno. (2012). Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS Erwan Agus Purwanto & Dyah Ratih Sulistyastuti. (2012). Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Gava Media Haris
3.Saran a.
DAFTAR PUSTAKA
aktor
yang
berkontribsi dengan maksimal.
belum
Herdiansyah. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial. Jakarta: Salemba Humanika
Hoogerwerf. (1983). Ilmu Pemerintahan. Jakarta Pusat: Erlangga Howlett, Michael, & M. Ramesh. (1995). Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystem. Oxford: Oxford University Press Kloter & Philip. (2002). Manajemen Pemasaran. Jakarta: PT Prenhalindo Moleong Lexy J. (2010). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Parsons & Wayne. (1997). Public Policy: An introduction to the theory and practice of policy analysis. Cheltenham: Edward Edgar Publishing Pratikno. (2010). Peningkatan Kapasitas Berjejaring Dalam Tata Pemerintahan Yang Demokratis dalam Wahyudi Kumorotomo & Ambar Widaningrum. Reformasi Aparatur Negara Ditinjau Kembali. Yogyakarta: Penerbit Gava Media Rhodes, R.A.W. (1984). PowerDependence: Policy Communities and
Jejaring Kebijakan....(Uhsina Huda dan Marita Ahdiyana, M.Si.)11 Intergovernmental Networks. -: Public Administration Bulletin
Banjarmasin, Terakreditasi KepDirjen Dikti No. 56/Dikti/Kep/2005.
Rondinelli, D.A,J.R. Nellis and G.S. Cheema. (1983). Decentralization in Developping Countries: A Review of Recent Experience. Washington, D.C.: World Bank Staff Working Papers
Taufik. (2015). Jaringan Kebijakan Publik (Studi Kasus Implementasi Kebijakan Syari’at Islam di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh). Makasar: Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makasar
Scott, Richard. (2008). Institutions and Organization: Ideas and Interest. USA: Sage Publication Sri Suwitri. (2011). Jejaring Kebijakan Publik: Kerangka Baru Penyelenggaraan Pemerintahan. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta Taliziduhu Ndraha. (2003). Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru. Jakarta: PT Rineka Cipta Wahyudi & Ambar. (2010). Reformasi Aparatur Negara Ditinjau Kembali. Yogyakarta: Penerbit Gava Media Jurnal: Pratikno. (2015). Manajemen Jaringan dalam Perpektif Strukturasi. Yogyakarta: Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik Sri Suwitri. (2008). Jejaring Kebijakan Dalam Perumusan Kebijakan Publik (Suatu Kajian Tentang Perumusan Kebijakan Penanggulangan Banjir dan Rob Pemerintah Kota Semarang). Semarang: Dimuat Di Jurnal Delegasi, Jurnal Ilmu Administrasi, STIA
Internet: http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2015/ 10/11/179041/pemerintah-anggarkandana-pembangunan-pasar-tradisional, diakses pada tanggal 20 April 2016 http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2015/ 02/04/353613/dpr-memintapembangunan-pasar-tradisional-harusmerata, diakses pada tanggal 21 April 2016 http://jogja.antaranews.com/berita/330305/s ultan-apresiasi-pemkab-bantulrevitalisasi-pasar-tradisional, diakses pada tanggal 22 April 2016 http://m.harianjogja.com/baca/2016/05/11pe mbangunan-pasar-revitalisasi-pasartradisional-di-diy-tergantung-usulankabupaten-71816, diakses 24 Mei 2016 http://pasar.bantulkab.go.id/data/hal/0/2/27/3 8-data-pasar-tradisional-kabupatenbantul, diakses pada tanggal 19 April 2016 http://www.kompasiana.com/sekarwijayanti. n/revitalisasi-pasar-tradisional-untukkesejahteraanbersama_54f92028a33311fc078b46ae, diakses pada tanggal 18 April 2016
Jejaring Kebijakan....(Uhsina Huda dan Marita Ahdiyana, M.Si.)12 http://www.antaranews.com/berita/553721/b antul-tingkatkan-daya-saing-pasartradisional, diakses pada tanggal 20 April 2016 Landasan Hukum: Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar
Peraturan Bupati Bantul Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemanfaatan Fasilitas Pasar Tradisional di Kabupaten Bantul. Peraturan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penataan Toko Modern di Kabupaten Bantul.
