POLICY BRIEF: KOLABORASI PENEGAKAN HUKUM DI WILAYAH KONSERVASI PERAIRAN
ADSF
©
Andie Wibianto/MPAG
Policy Brief: Kolaborasi Penegakan Hukum diwilayah Konservasi Perairan
Ketika membuka Lokakarya Perencanaan Kolaboratif untuk meningkatkan kepatuhan dan Penegakan Hukum di Kawasan Konservasi Perairan di IPB Intrnational Convention Center pada tanggal 12 Juni 2014, Direktur KKJI (Bp. Agus Darmawan) atas nama Dirjen KP3K, mengungkapkan pentingnya efektifitas pengelolaan kawasan konservasi perairan. Pernyataan Pak Direktur KKJI ini ingin menggaris bawahi pentingknya aspek kualitas pengelolaan kawasan konservasi perairan. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa pencapaian luasan kawasan konservasi perairan tidak dapat diabaikan, karena tetap menjadi salah satu prioritas target pencapaian. Komentar senada dikemukakan oleh Dirjen KP3K (Bp. Sudirman Saad) ketika menjadi Keynote Speaker pada acara yang sama. Dirjen KP3K memberikan ilustrasi dengan menceritakan pengalaman beliau di Spanyol. Pemerintah Spanyol ternyata telah menerapkan pemantauan lewat satelit terhadap seluruh pergerakan kapal mereka dihampir sebagian besar belahan dunia. Penggunaan teknologi satelit ternyata memberikan kemudahan dalam memantau pergerakan kapal Spanyol baik yang sedang bergerak ataupun yang mangkal pada satu wilayah. Model pemantauan yang dijalankan Spanyol menginspirasi Dirjen KP3K menerapkannya untuk memantau pergerakan kapal yang bergerak melintasi kawasan konservasi perairan Indonesia yang begitu luas. Persoalan luasnya kawasan konservasi perairan Indonesia disatu sisi menjadi target pencapaian disisi lain menjadi masalah yang kompleks, sementara sumber daya 1
manusia yang menjadi pengelola kawasan konservasi terbatas, itulah sebabnya penting untuk diupayakan solusi yang memberikan peluang untuk dapat dipantau secara lebih efektif dan efisien. Permasalahan luasan kawasan ini, diharapkan akan terjawab jika Indonesia menerapkan teknologi pemantauan yang canggih seperti yang diterapkan Spanyol, yaitu menggunakan teknologi satelit. Walaupun tetap perlu dipertimbangkan bahwa teknologi satelit membutuhkan pembiayaan yang cukup besar. Memahami berbagai permasalahan yang berkempang dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan, maka dipandang penting untuk mempertimbangkan langkah-langkah yang mendukung kearah peningkatan kualitas kawasan konservasi perairan di Indonesia. Salah satu langkah yang krusial yang perlu dipertimbangkan adalah adanya inisiasi kolaborasi penegakaan hukum pada kawasan konservasi perairan Indonesia. Keinginan ini dilatarbelakangi oleh begitu luasnya kawasan konservasi perairan yang harus dikelola dan diawasi, sementara jumlah pengelola dan pengawas yang terbatas. Maka langkah inisiasi penegakan hukum secara kolaboratif ini diharapkan akan mendukung pengembangan dan penguatan pengawasan konservasi perairan yang pada akhirnya meningkatkan kualitas pengelolaan kawasan konservasi perairan di Indonesia.
A. Kondisi Kawasan Konservasi Perairan Indonesia Saat ini.
Ada beberapa aspek yang perlu mendapatkan perhatian ketika mendalami pengelolaan kawasan konservasi perairan sebagai berikut:
Kejelasan objek (wilayah) pengawasan. Saat mendatangi wilayah konservasi perairan, sebagian besar masyarakat tidak tahu persis dimana wilayah kawasan konservasi perairan itu terbentang. Masyarakat tidak 2
melihat adanya rambu-rambu seperti; Gapura, plank, tugu, ataupun tanda-tanda lain yang memberikan isyarat bahwa suatu wilayah telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi perairan.
Kapasitas Sumber Daya Manusia pengelola kawasan konservasi. Pengelola kawasan konservasi diharapkan memiliki kapasitas yang baik dalam aspek managerial; baik itu aspek perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi program, keterampilan melakukan pendekatan terhadap stakeholders, kolaborasi dengan aparatur yang memiliki keperdulian yang sama dalam hal pengawasan kawasan. Kemampuan teknis dan non teknis ini menjadi perhatian penting dalam pengawasan kawasan konservsi perairan Indonesia yang begitu luas dan kompleks.
Pemetaan kebutuhan SDM pengelola kawasan. Kejelasan jumlah pengelola kawasan konservasi menjadi aspek yang perlu diperhatikan, agar kegiatan pengawasan kawasan konservasi dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Perlu dipertimbangkan berapa jumlah pengelola yang sesuai dengan suatu luasan kawasan konservasi perairan, sehingga aspek pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Kajian yang lebih mendalam dibutuhkan untuk dapat memetakan seberapa besar perbandingan antara luasan konservasi perairan dengan jumlah pengelola yang seharusnya melakukan pengawasan.
Institusi Pengawasan yang parsial Institusi yang bergerak dalam pengawasan masih bersifat parsial dan menjalankan program sesuai dengan SOP masing-masing. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya tumpang tindih kegiatan, yang mengakibatkan pengawasan tidak berjalan seperti yang diharapkan. Kalau masing-masing institusi bersikukuh mempertahankan guidelines nya sendiri-sendiri, maka sulit diharapkan peningkatan kualitas pengawasan kawasan konservasi perairan.
B. Kondisi kawasan konservasi perairan yang diharapkan
3
Dalam mendukung pengelolaan kawasan konservasi perairan yang efektif dan efisien diperlukan adanya peningkatan dan pengembangan diberbagai sector yang perlu diperhatikan sebagai berikut:
Object Pengawasan
Pemberian rambu atau tanda pembatas yang menunjukkan adanya suatu wilayah kawasan konservasi perairan menjadi hal yang penting. Rambu-rambu inilah yang memberikan gambaran adanya suatu kawasan yang perlu mendapatkan perhatian bagi seluruh masyarakat sekitar. Dimana setelah mendapatkan gambaran tentang peta luasan kawasan konservasi perairan dan mendapatkan persetujuan dari aparatur yang
berwenang,
pengelola
kawasan
konservasi
diharapkan
menginisiasi
disediakannya rambu/ tanda; baik berupa gapura, tugu, plank nama atau semacamnya yang memberikan informasi bahwa daerah sekitar merupakan kawasan konservasi perairan yang perlu diketahui dan dipahami keberadaannya. Sehingga masyarakat disekitar kawasan konservasi memahami adanya suatu kawasan yang perlu dijaga dan diperhatikan.
4
Sumber Daya Manusia yang mumpuni
Pengelola kawasan konservasi perairan diharapkan memiliki kapasitas tidak hanya dalam aspek teknis konservasi perikanan, tetapi perlu memiliki pemahaman tentang aspek non teknis, termasuk didalamnya kampanye, persuasi terhadap para pihak yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam hal pengawasan. Kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait seperti; Polisi Air, Penyuluh Perikanan, PPNS, Pengawas Perikanan dan lain-lain, menjadi keharusan. Kerjasama ini juga diharapkan menjadi solusi untuk menjawab terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang terlibat dalam pengawasan kawasan konservasi perairan.
Ketersedian Tenaga Pengelola Kawasan Konservasi.
Perkembangan jumlah kawasan konservasi perairan yang begitu besar, baik itu KKPN dan KKPD membutuhkan jumlah pengelola kawasan yang besar pula. Sementara penyiapan pengelola kawasan konservasi yang besar membutuhkan dukungan pendanaan yang besar pula. Terbatasnya sumber pendanaan yang ada menyebabkan pemerintah pusat mengharapkan dukungan pada pemerintah daerah untuk ikut serta mengambil bagian dalam pengelolaan kawasan konservasi perikanan terutama pada KKPD yang telah terbentuk di daerah.
Kolaborasi pengawasan kawasan konservasi perairan
Keterbatasan pengelola kawasan konservasi perairan, sementara luasan kawasan yang begitu luas, menuntut dilakukan kolaborasi dengan pihak lain yang memiliki kedekatan tugas dan fungsi dalam bidang pengawasan. Kolaborasi dalam pengawasan konservasi perairan merupakan suatu solusi penting untuk dapat mengejewantahkan pengawasan kawasan konservasi yang efektif dan efisien.
Pelibatan masyarakat
Masyarakat sekitar kawasan konservasi perairan merupakan stakeholder utama yang perlu mendapatkan perhatian penting dalam ikut berpartisipasi pada pengawasan konservasi perairan. Pelibatan masyarakat sekaligus memberikan peluang untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan bagi masyarakat sekitar kawasan tentang pentingnya kawasan konservasi perairan. Diharapkan juga, pelibatan masyarakat ini akan memberikan kemudahan bagi pengelola kawasan dalam mengakses berbagai permasalahan yang terjadi disekitar kawasan konservasi. Masyarakat sekitar kawasan 5
akan menjadi informan penting yang memberikan informasi dalam pengelolaan dan pengawasan kawasan konservasi.
Penerapan teknologi pengawasan yang canggih
Penggunaan teknologi pengawasan yang canggih akan memberikan peluang bagi para pengelola kawasan untuk memantau kawasan konservasi yang begitu luas, dikontrol dari satu tempat pemantauan. Pola pemantauan model ini akan memberikan kemudahan bagi para pengelola kawasan dalam mengendalikan dan memantau kawasan konservasi perairan. Model ini juga akan mempengaruhi jumlah aparatur yang terlibat, sekaligus mempengaruhi model perencanaan program kerja yang akan dijalankan.
Program kerja pengelola kawasan konservasi perairan
Efektifitas pengawasan kawasan konservasi akan dapat berjalan dengan baik, jika pengelola kawasan mempersiapkan program kerja yang pragmatis. Dalam artian program kerja yang disusun didasarkan pada hasil pengkajian kebutuhan, dan program kerja yang didasari pada kebutuhan lapangan inilah yang harus dijalankan. Dimana program kerja yang disiapkan merupakan program kerja yang membumi, yang akan dijalankan sesuai dengan jumlah personil, dukungan pendanaan, termasuk pelibatan stakeholders terkait.
C. Solusi dan Rekomendasi
Dalam rangka menunjang peningkatan efektifitas pengawasan konservasi perairan di Indonesia, perlu diupayakan aktivitas yang mendukung kearah pengembangan kolaborasi pengawasan kawasan konservasi perairan sebagai berikut:
Sinkronisasi regulasi dari masing-masing institusi yang terkait dengan pengawasan konservasi perairan. Tidak dapat dipungkiri bahwa masing-masing institusi yang terlibat dalam pengawasan telah memiliki regulasi sendiri-sendiri. Sehingga masing-masing institusi memiliki kecendrungan untuk menjalankan aturannya secara parsial. Kecendrungan ini akan dapat diminimalisir dengan
6
melakukan sinkronisasi atau melakukan penyesuaian langkah dalam menjalankan tugas pengawasan pada wilayah konservasi perairan.
Lahirnya institusi yang memayungi pengawasan konservasi perikanan, sehingga setiap institusi yang terlibat bergerak dalam satu langkah yang sama. Kalau upaya kebijakan ini dapat terealisir akan memberikan kemudahan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pengawasan. Hal ini juga akan meminimalisir ego sektoral masing-msing pihak yang terlibat dalam pengawasan kawasan konservasi.
Disepakati dan diterapkanya SOP dan Program Kerja Pengawasan kolaboratif yang memungkinkan seluruh pihak bergerak bersama dalam satu guidelines. Pengelola kawasan konservasi akan selalu berusaha untuk melibatkan seluruh stakeholders yang berkepentingan dalam pengawasan konservasi, sehingga langkah yang perlu diambil adalah merencanakan, menyepakati dan menetapkan SOP yang harus dijalankan secara bersama-sama.
Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM pengawas konservasi perairan terkait materi pengawasan, regulasi, dan aspek non teknis lain yang mendukung pengawasan konservasi. Kebutuhan peningkatan kapasitas pengelola kawasan konservasi akan tetap menjadi prioritas utama, agar pengelolaan kawasan konservasi berjalan secara baik dan berkualitas.
Pelibatan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan konservasi perikanan. Kesadaran tentang pentingnya melibatkan masyarakat sekitar kawasan dalam pengawasan kawasan konservasi perikanan merupakan aspek penting yang tetap dijaga dan dipelihara oleh pengelola kawasan konservasi. Itulah sebabnya penting untuk menempatkan masyarakat pada porsi yang sesuai dalam pengawasan kawasan konservasi.
Teknologi pengawasan dan dukungan pendanaan yang memadai bagi pengelola kawasan konservasi perairan. Teknologi pengawasan yang mutakhir dan dukungan pendanaan yang memadai akan memberikan sumbangan yang berharga bagi para pengelola kawasan dalam menjalankan tugas pengawasan secara lebih berkualitas.
7
