MERANCANG POLICY BRIEF Tim Perancang Lesson Plan DIKLATPIM TINGKAT I (Dari berbagai sumber) Jakarta, 26 Agustus 2013
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA - RI 1
SASARAN Memahami dengan baik penggunaan, isi, struktur, dan desain policy brief. 2. Membuat outline policy brief yang sesuai dengan topik yang dipilih. 1.
2
OUTLINE PRESENTASI
Sebuah pengantar tentang policy briefs:
Apa itu Policy Brief? Mengapa policy brief dibuat? Untuk siapa policy brief dibuat?
Teknik Umum menyusun Policy Brief Membuat Outline Policy Brief Kesimpulan
3
APA ITU POLICY BRIEF??
Dokumen ringkas dan berdiri sendiri yang fokus pada isu tertentu yang membutuhkan perhatian kebijakan. Dokumen yang memaparkan alasan atau rasional pemilihan alternatif kebijakan tertentu yang ada pada tataran perdebatan kebijakan
Menjelaskan dan meyakinkan urgensi isu terkait Menyajikan rekomendasi kebijakan Memberikan bukti yang mendukung rekomendasi tsb Menunjukkan pembaca PB sumber-sumber lainnya tentang isu terkait 4
APA ITU POLICY BRIEF??
DUA TIPE POLICY BRIEF PB sebagai memo
PB sebagai publikasi
Fokus ke dalam (internal)
Fokus keluar (eksternal)
Demand-driven
Supply-driven
Sasaran terbatas
Sasaran luas
Pandangan umum tentang Fokus kepada penelitian yang subyek tertentu dari berbagai memperkuat argumen PB sudut Dapat menyajikan banyak solusi
Menyajikan rekomendasi yang kuat, jelas dan menyeluruh 5
MENGAPA POLICY BRIEF? ADA PEMBAGIAN ANTARA KEBIJAKAN DAN RISET/STUDI
Bukti berdasarkan penelitian/kajian dapat memberikan masukan bagi kebijakan yang secara dramatis berdampak positif. Menjembatani jurang antara komunitas peneliti dan pengambil kebijakan yang dikarenakan:
Kebutuhan dan tekanan yang berbeda mengenai penggunaan informasi Ekspertis penelitian yang spesifik vs pengetahuan umum Perbedaan ruang dan waktu antar komunitas Kompetisi pengaruh mempengaruhi terhadap keputusan kebijakan 6
Mengapa Policy Brief?
Ada pembagian antara kebijakan dan riset
ODI/ Sci-DevNet survey dengan para pembuat kebijakan dalam bidang Ilmu, Teknologi dan Inovasi menemukan bahwa:
50% pembuat kebijakan dan 65% peneliti beranggapan bahwa diseminasi temuan riset untuk pengambilan keputusan masih kurang 79% responden menempatkan policy brief sebagai alat komunikasi yang bermanfaat
Sumber: Jones, N and C Walsh (2008) „Policy briefs as a communication tool for development research‟. ODI Background Note. London: ODI.
7
Mengapa Policy Brief? “Saya sering membaca policy brief untuk keperluan resmi/kantor atau keperluan lainnya. Saya pikir saya tidak bisa memutuskan lebih lanjut sebelum saya menyimak PB. PB menambah dan memperluas wawasan tentang apa yang terjadi di sekeliling saya.” (Pembuat Kebijakan, India)
8
MENGAPA POLICY BRIEF?
9
TAHAPAN DALAM PROSES KEBIJAKAN Inisiasi kebijakan Formulasi kebijakan Pengambilan Kebijakan Implementasi Kebijakan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Feedback
10
UNTUK SIAPA POLICY BRIEF? Penulis
Pembaca
Peneliti
Non-academic/non-specialist
Lembaga Riset yang berorientasi pada kebijakan
Pengambil kebijakan dengan berbagai tingkat keahlian pada isu terkait
Think tanks Civil society organizations Advocacy organizations International NGOs Multilateral organizations
Pada kasus tertentu, dapat menyasar para praktisi pembangunan Tidak lazim menyasar kepada masyarakat umum
Institusi pemerintah Jaringan/koalisi 11
KONTEN DARI SEBUAH POLICY BRIEF BAGAIMANA MEMBANGUN ELEMEN KUNCI?
1 2
• Identifikasi tujuan dan lingkup pesan dari PB
• Tentukan 3 rekomendasi kunci kebijakan
3
• Bangun alur logika yang mendukung rekomendasirekomendasi tersebut
4
• Indentifikasi satu atau dua entry points pesan berdasarkan pemahaman terhadap konteks isu/persoalan 12
STRUKTUR POLICY BRIEF Judul Executive summary/Abstrak Konteks dan Pentingnya Masalah Kritik terhadap pilihan Kebijakan (Policy) Rekomendasi Kebijakan Apendiks Referensi rujukan
13
STRUKTUR POLICY BRIEF JUDUL Bertujuan untuk mencuri perhatian seseorang untuk membaca dan memahami descriptive, punchy, and relevant
14
STRUKTUR POLICY BRIEF EXECUTIVE SUMMARY/ABSTRAK
Untuk meyakinkan pembaca bahwa policy brief ini layak dibaca. 1 – 2 paragraf yang berisi:
Penjelasan masalah: pernyataan mengapa opsi kebijakan atau pendekatan harus diubah Rekomendasi kegiatan
15
CONTOH EXECUTIVE SUMMARY:
Perubahan yang terjadi secara internasional dan tantangan di dalam negeri perlu disikapi pemerintah dengan hati-hati, namun progresif, melalui penyediaan infrastruktur ke-PU-an yang mampu mengantisipasi dan menjawab berbagai peluang dan kebutuhan yang diperkirakan akan muncul. Kebutuhan peningkatan daya saing infrastruktur ke-PU-an memerlukan reformasi yang gradual dan terencana dari pemerintah, baik dalam bidang pembiayaan, kelembagaan, maupun sumber daya manusia. Studi yang berjudul “Kerangka Sistem Penyelenggaraan Infrastruktur KePU-an Menghadapi Globalisasi” yang disusun oleh Pusat Kajian Strategis Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2008 ini akan membahas hal ini secara mendalam.
16
STRUKTUR POLICY BRIEF KONTEKS DAN PENTINGNYA PERMASALAHAN
Untuk meyakinkan bahwa problem yang ada sekarang ini perlu ditangani Merupakan pendahuluan dari Policy Brief yang meliputi: Pernyataan singkat, fokus, dan merupakan akar permasalahan Pernyataan singkat mengenai implikasi kebijakan dari permasalahan yang menunjukkan pentingnya serta relevansi kebijakan terhadap isu yang diangkat 17
STRUKTUR POLICY BRIEF KRITIK TERHADAP OPSI KEBIJAKAN
Bagian ini bertujuan untuk memaparkan kekurangankekurangan dari pendekatan yang digunakan saat ini. Di bagian ini juga dijelaskan perlunya perubahan dan aspekaspek mana saja yang perlu diubah. Kritik terhadap opsi kebijakan umumnya meliputi hal-hal sebagai berikut:
pandangan singkat dari opsi kebijakan yang menjadi fokus sebuah argumen yang mengilustrasikan mengapa dan bagaimana pendekatan yang digunakan saat ini atau yang lalu gagal
Penting juga untuk mengenali pandangan/opini lainnya dalam perdebatan isu demi menjaga kredibilitas. 18
STRUKTUR POLICY BRIEF
REKOMENDASI KEBIJAKAN
Rekomendasi kebijakan bertujuan untuk menyajikan proposal yang detail dan meyakinkan tentang perlunya perubahan atas pendekatan kebijakan yang selama ini telah terbukti gagal. Untuk mencapai tujuan tersebut, upayakan mencantumkan hal-hal berikut: Breakdown dari langkah-langkah praktis dan spesifik yang perlu dilakukan. Seringkali juga dengan membuat paragraf penutup yang menegaskan kembali pentingnya aksi langkahlangkah tersebut. 19
CONTOH REKOMENDASI KEBIJAKAN: Kebutuhan pembiayaan infrastruktur ke-PU-an sebesar 2,7% dari GDP merupakan prasyarat maupun pendukung bagi sasaran tingkat pendapatan masyarakat sebesar USD (PPP) 8.000 – 12.000 yang ingin dicapai pada tahun 2025. Untuk itu, pemerintah harus mulai melakukan proses yang berjenjang dan bertahap dalam kebijakan berikut, yaitu : (1) Restrukturisasi dan konsolidasi kelembagaan pemerintah dalam bidang ke-PU-an; (2) Penyediaan infrastruktur yang tidak saja memenuhi standar pelayanan minimal tetapi memiliki kualitas yang dibutuhkan untuk pembangunan sosial dan ekonomi; (3) Peningkatan produktifitas SDM ke-PU-an yang progresif; (4) Pembiayaan infrastruktur yang kreatif disamping melakukan konsolidasi pembiayaan konvensional; dan (5) Reformasi birokrasi Departemen Pekerjaan Umum mengarah pada sistem korporat yang mengutamakan fungsi tanpa meninggalkan kompetensi teknisnya.
20
STRUKTUR POLICY BRIEF APPENDICES
Meskipun Policy Brief adalah dokumen ringkas dan dengan target yang spesifik, penulis juga seringkali memerlukan dukungan-dukungan tambahan untuk memperkuat argumennya. Oleh karena itu, seringkali mencantumkan pula appendices. Appendices hanya dicantumkan jika benar-benar diperlukan.
21
STRUKTUR POLICY BRIEF SUMBER RUJUKAN DAN REFERENSI Masih banyak penulis yang tidak mencantumkan sumber temuan mereka dan kurang mengindahkan etika akademis. Jika anda memutuskan untuk mancantumkan daftar pustaka singkat, tempatkan di akhir dengan daftar bacaan-bacaan lebih lanjut lainnya
22
STRUKTUR POLICY BRIEF
Executive statement (10%)
Pendahuluan (10-15%)
Metodologi (5-10%)
Hasil-hasil dan kesimpulan (25%)
Rekomendasi (25%)
Referensi/rujukan dan sumber lainnya
Catatan: Policy Brief yang baik terdiri dari 2, 4 atau MAKSIMAL 8 panjang halaman (sekitar 1200, 2200, 4000 kata) 23
Susunan Outline
Judul Penulis Ringkasan Pernyataan tentang isu atau permasalahan Latar Belakang Situasi dan Kondisi Kebijakan Existing Opsi-opsi kebijakan yang diusulkan
Kelebihan dan kekurangan tiap opsi Temuan berdasarkan penelitian
Rekomendasi anda Referensi untuk bacaan lebih lanjut 24
DESAIN POLICY BRIEF Judul, lead, dan headings Foto Tabel dan grafik Text boxes Kutipan Side bars
Elemen-eleman ini dapat memperjelas pesan kunci, gagasan, fakta, maupun data statistik. Ini juga cara cerdas menceritakan halhal penting dan perlu perhatian lebih dibandingkan dengan memasukkannya dalam tulisan dalam teks. 25
KESIMPULAN Kandungan Kunci dari Policy Brief yang Efektif Argumen yang persuasif
Tujuan yang jelas; argumen yang kohesif, kualitas data/bukti ; kejelasan dan transparansi bukti/data yang menopang rekomendasi kebijakan (mis. studi tunggal, review thd buktibukti yang ada, dsb.)
Otoritas
Penyampai pesan (individu maupun organisasi) memiliki kredibilitas di mata para pembuat kebijakan
Konteks Kebijakan
Spesifikasi konteks audiens
PB dibuat untuk konteks yang jelas, spesifik dan sesuai dengan kebutuhan sasaran (audiens)
Rekomendasi yang bisa ditindaklanjuti (diimplementasikan)
Berhubungan dengan proses kebijakan tertentu, infromasi jelas, dan rekomendasi dapat ditindaklanjuti dengan pengambilan kebijakan
Keterkaitan
Presentasi Opini yang didasari dengan bukti dan temuan
Presentasi pandangan/opini penulis PB seputar implikasi kebijakan dari temuan riset; perjelas juga argumen yang merupakan pandangan pribadi
Bahasa/tulisan yang mudah dicerna
Dapat dipahami oleh orang yang berpendidikan meski bukan spesialisasinya
Tampilan/desain
Secara visual menarik, mendukung penyampaian argumen, dilengkapi dengan foto, tabel, grafik, kutipan, dll.
Bukti/Temuan (Evidence)
Sumber: Adapted from Jones, N and C Walsh (2008)
26
REFERENSI BAHAN AJAR DARI BERBAGAI SUMBER, ANTARA LAIN: 1. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemim pinan Tingkat I (Diklatpim Tingkat I) 2. Agenda Perubahan, Rekomendasi Kebijakan, dan Utilisasi Informasi, Agus Dwiyanto, Kepala LAN-RI, 2013 3. Grand Design Diklat Kepemimpinan Tingkat I dan Diklat Kepemimpinan Tingkat II, Adi Suryanto, LAN-RI, 2013 4.
Mengenal Alat Komunikasi: Policy Brief, Yuyu Komariah, B-Trust, Bandung, 2009
5.
How to Write a Policy Brief: Toolkit for Researchers, IDRC – CRDI, Canada, 2010
6.
Membuat Makalah Kebijakan (Policy Paper) dan Risalah Kebijakan (Policy Brief), Wahyudi Kumorotomo, LIPI, 2013
7.
Infrastruktur Ke-PU-an Indonesia Tahun 20125 Dalam Perubahan Global dan Tantangan Pembangunan Nasional, Policy Brief, Pusat Kajian Strategis, Kementerian Pekerjaan Umum RI, 2008 27