POLICY BRIEF KAJIAN KESIAPAN SEKTOR PERTANIAN MENGHADAPI PASAR TUNGGAL ASEAN 2015 Dr. Sahat M. Pasaribu Pendahuluan 1.
Semua Negara anggota ASEAN semakin menginginkan terwujudnya kelompok masyarakat politik-keamanan, ekonomi dan sosio kultural budaya yang terintegrasi dan memengaruhi kehidupan seluruh penduduk di kawasan Asia Tenggara. Hal ini mengemuka pada KTT ASEAN ke-12 (Cebu, Filipina, 13 Januari 2007) dengan keinginan para pemimpin ASEAN untuk membentuk Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Kawasan pasar tunggal dan basis produksi ini memiliki 5 (lima) elemen utama, yaitu pergerakan barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan aliran modal yang bebas dengan 2 (dua) komponen penting, yaitu sektor-sektor untuk prioritas integrasi serta komponen pangan, pertanian dan kehutanan.
2.
Bagi Indonesia, pasar tunggal ASEAN 2015 adalah sebuah tantangan dan sekaligus peluang untuk mengembangkan produk dalam negeri bersaing di pasar ASEAN. Daya saing produk pertanian strategis Indonesia harus terus ditingkatkan agar mampu menghadapi serbuan berbagai produk sejenis. Salah satu target utama pembangunan sektor pertanian 2010-2014 adalah meningkatkan nilai tambah, daya saing, dan ekspor untuk menghadapi pasar global di kawasan Asia Tenggara pada waktu yang akan datang. Dalam konteks inilah, PSEKP mengambil inisiatif mengkaji dan menyusun strategi penyiapan sektor pertanian menghadapi pasar tunggal ASEAN 2015.
Permasalahan 3.
Secara umum, daya saing produk pertanian, khususnya komoditas hortikultura Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan negara produsen/eksportir produk hortikultura lainnya. Kualitas, potensi, dan kelemahan produk pertanian strategis Indonesia yang telah teridentifikasi pun tidak selalu dapat dimonitor ditengah upaya peningkatan produksi dan produktivitasnya.
4.
Standar mutu menjadi salah satu ukuran yang semakin penting dalam menghadapi persaingan perdagangan yang semakin ketat. Inilah tantangan paling serius yang dihadapi Indonesia pada saat MEA 2015 diberlakukan. Penyesuaian dan perubahan dalam berbagai aspek produksi, pengolahan da pemasaran harus dilakukan untuk meningkatkan kinerja produk pertanian strategis hingga dapat memenangkan persaingan dan memperoleh manfaat maksimal dari pasar tunggal ASEAN 2015.
5.
Bagaimana kondisi daya saing, infrastruktur pertanian, dan kelembagaan pendukung dalam rangka menyiapkan sektor pertanian menghadapi pasar tunggal ASEAN 2015 dengan memerhatikan kesiapan negara ASEAN lainnya adalah diantara permasalahan yang perlu dianalisis dalam kajian ini.
1
Temuan-temuan Pokok 6.
Komoditas pertanian strategis yang dinilai mampu bersaing di pasar regional/pasar tunggal ASEAN adalah komoditas hortikultura manggis, salak, mangga, melon, dan jeruk (buah-buahan) serta buncis, kubis, dan kentang (sayuran).
7.
Pada tingkat budidaya (petani/kelompok tani), usaha pertanian masih menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal yang tidak menguntungkan. Strategi perbaikan usaha perlu difokuskan pada bebagai permasalahan yang dihadapi oleh petani, diantaranya terkait dengan (a) ketersediaan benih unggul, (b) pengembangan kelembagaan pertanian, termasuk penyelenggaraannya, sarana dan pembiayaan maupun lembaga penyuluhnya, (c) penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi, (d) fasilitas pengembangan alsintan, (e) gangguan bencana dan adanya organisme pengganggu tumbuhan, dan (f) kurangnya pengembangan pelayanan informasi pasar.
8.
Prioritas perbaikan untuk meminimalkan masalah internal pada kelima provinsi tersebut adalah dengan melakukan (a) Peningkatan nilai tambah produk dengan cara perbaikan pengelolaan budidaya pertanian; dan (b) Pengembangan sumberdaya manusia dan teknologi serta pemanfaatan sumberdaya alam secara optimal. Dibutuhkan partisipasi lembaga pemerintah terkait (seperti litbang dan lembaga penelitian di perguruan tinggi) sebagai pendamping dan pengawal dalam pengembangan usaha ini.
9.
Pada tingkat pengolahan, pelaku usaha memiliki peluang dan kekuatan internal yang dapat memanfaatkan peluang yang tersedia. Namun, strategi operasional perlu terlebih dulu dirumuskan untuk mendukung kebijakan pertumbuhan dan perkembangan secara agresif.
10. Empat prioritas strategi perbaikan kinerja usaha pengolahan untuk komoditas pertanian strategis adalah: (a) Memelihara keberlanjutan produk dan peluang pasar melalui keunggulan kompetitif dan komparatif; (b) Meningkatkan kerjasama antar pelaku usaha untuk pengembangan usaha pengolahan produk pertanian; (c) Memberikan kesempatan investasi bagi pihak luar negeri untuk bekerjasama dengan pelaku usaha pengolahan di dalam negeri dengan mematuhi peraturan yang berlaku; dan (d) Memperbaiki kapasitas produk agar mampu memanfaatkan peluang pasar yang baru. 11. Pada tingkat pemasaran/perdagangan, pelaku usaha memiliki peluang dan kekuatan secara internal untuk memanfaatkan peluang yang ada dan untuk meningkatkan kinerja usaha. Dua upaya prioritas perbaikan pemasaran/ perdagangan yang cukup strategis dilakukan secara nasional adalah (a) Memberikan kesempatan bekerjasama antara pelaku usaha pemasaran dalam negeri dan luar negeri; dan (b) Melakukan peningkatan kerjasama pemasaran antar pelaku usaha yang saling menguntungkan. 12. Strategi pengembangan usaha pemasaran/perdagangan di Pulau Jawa relatif berbeda dengan penerapan strategi pengembangan usaha di luar Pulau Jawa. Strategi usaha di Pulau Jawa sudah mengedepankan kerjasama antar pelaku usaha dengan baik. Kerjasama antara pelaku usaha dalam negeri dengan 2
pelaku usaha luar negeri juga telah terjalin dan semakin baik dalam menyambut peluang pasar dan menghadapi berbagai ancaman yang mengganggu pengembangan pasar produk. 13. Kerjasama merupakan cara yang efektif untuk menekan kelemahan dalam menghadapi peluang basar yang cukup besar dan dinamis. Dalam konteks ini, peran usaha pemasaran di Pulau Jawa menjadi lokomotif (penghela) usaha pemasaran produk pertanian di luar Pulau Jawa. 14. Semua negara anggota ASEAN telah dan terus melakukan berbagai persiapan menjelang diberlakukannya pasar tunggal ASEAN 2015. Para pelaku usaha menyadari situasi perekonomian saat ini dan akan menanggung kerugian dan menjadi hanya pengikut negara lain jika mengalami kegagalan mengikuti perkembangan dan perubahan ekonomi kedepan. Setiap negara menyiapkan diri masing-masing dengan membuat rencana sendiri sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Permasalahan utama secara umum pada setiap negara adalah kelemahan dan keterbatasan dalam hal permodalan, bahan baku, teknik pengolahan, (pencapaian) mutu/kualitas standar, dan promosi. 15. Thailand telah melaksanakan persiapan-persiapan terlebih dahulu dan kini semakin matang dalam perencanaan memasuki pasar tunggal ASEAN 2015. Berbagai upaya yang telah dilakukan tampak terus ditingkatkan pada banyak sektor, seperti ekonomi, teknologi, pendidikan, kebudayaan, keuangan, dan lain-lain. Persiapan yang dilakukan negara ini cukup signifikan dibandingkan dengan persiapan yang dilakukan negara tetangganya, termasuk diseminasi informasi untuk menggugah kesadaran masyarakat dan pelaku usaha. Diantara bentuk/cara penyebarluasan informasi ini adalah dibukanya siaran pada saluran khusus TV. Lembaga negara seperti Badan Investasi dan Departemen Pengembangan Masyarakat terus mengembangkan koordinasi dan persiapan melalui berbagai program, termasuk Program OTOP yang telah mendunia. 16. Vietnam juga secara cepat mengejar ketinggalan persiapan ini pada berbagai sektor, termasuk sektor jasa. Produksi pertanian diiringi dengan berbagai program dan kegiatan dalam instrumen kebijakan yang relevan dengan upaya peningkatan daya saing terkait dengan produksi, pengolahan, hingga pemasaran. 17. Negara-negara seperti Laos dan Kamboja tampaknya masih harus bekerja keras untuk memperbaiki kinerja usaha pertanian dan produk pertanian unggulan mereka. Persiapan yang dilakukan tidak terlalu signifikan karena berbagai alasan, termasuk keterbatasan teknologi dan finansial. Myanmar, Negara yang baru membuka diri dalam perdagangan regional dan global, juga menghadapi berbagai kendala dalam persiapan sektor pertanian mereka, termasuk permasalahan terkait dengan ketersediaan infrastruktur dan kelembagaan. Filipina tidak jauh berbeda, upaya persiapan yang dilakukan juga menghadapi kendala, termasuk dalam menetapkan cara yang baik dalam berbagai aspek produksi, pengolahan, dan pemasaran produk pertanian domestik, serta upaya meningkatkan kualitas produk pertanian mereka. 18. Program pemerintah terkait dengan peningkatan mutu produk didominasi oleh kegiatan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI). Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi 3
Nasional disebutkan bahwa SNI merupakan satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. SNI bertujuan untuk: (a) Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup; (b) Membantu kelancaran perdagangan; dan (c) Mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan. 19. Standardisasi bidang pertanian dimaksudkan sebagai acuan dalam mengukur mutu produk dan/atau jasa didalam perdagangan, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan pada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup, meningkatkan daya saing dan kelancaran perdagangan. 20. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan telah memberi kewenangan kepada Menteri Pertanian untuk mengatur, membina dan/atau mengawasi kegiatan atau proses produksi pangan dan peredaran pangan segar. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, Ditjen PPHP diberikan tugas sebagai otoritas yang berwenang menangani keamanan pangan produk segar pertanian di Indonesia atau Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKP-P). 21. Pedoman Budidaya Buah dan Sayur yang Baik (Good Agricultural Practices for Fruit and Vegetables) sebagai panduan budidaya dalam proses produksi untuk menghasilkan produk aman konsumsi, bermutu dan diproduksi secara ramah lingkungan dimana GAP ini telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/10/2009. 22. Dalam kerangka penyiapan kelembagaan yang kuat di tingkat petani/kelompok tani, pengolah dan pemasaran/perdagangan, pemerintah (pusat dan daerah) perlu melakukan berbagai program dan kegiatan yang mencakup: (a) perbaikan pengelolaan budidaya dan pertanaman, (b) pengembangan SDM dan teknologi dan (c) pemanfaatan SDA. 23. Selain itu, di tingkat pengolah, pemerintah diharapkan dapat memerhatikan: (a) kontinuitas produk olahan yang berdaya saing, (b) optimalisasi kerjasama usaha produk olahan, (c) kerjasama investasi luar negeri dengan pengolah dalam negeri, dan (d) peningkatan produk olahan yang berorientasi pasar. 24. Terkait dengan pemasaran, perhatian pemerintah diarahkan pada (a) penguatan kerjasama pelaku usaha pemasaran dalam dan luar negeri; dan (b) penguatan kerjasama antar pelaku usaha pemasaran dalam negeri. Implikasi Kebijakan 25. Produk pertanian harus memiliki daya saing yang tinggi di pasar ASEAN dan global, dan oleh karena itu pemerintah perlu segera membenahi industri berbasis pertanian lokal secara terencana, konsisten, dan berkesinambungan. Kebijakan yang diambil harus mampu meningkatkan daya saing produk-produk pertanian strategis untuk menguasai pasar domestik dan sekaligus mampu menembus pasar ASEAN dan global. 4
26. Dengan bebasnya arus barang keluar dan masuk ke pasar di kawasan Asia Tenggara, maka kekuatan daya saing harus cukup lentur untuk bertahan dan atau meningkatkan kekuatan di pasar. Dalam konteks inilah produk strategis sektor pertanian dipersiapkan menghadapi pasar tunggal ASEAN tahun 2015. 27. Persiapan sektor pertanian Indonesia harus dilakukan secara terus-menerus, termasuk setelah MEA 2015 diberlakukan, dengan orientasi yang semakin tinggi terhadap penguasaan pasar komoditas/produk strategis pertanian. Beberapa aspek terkait dengan penyiapan sektor pertanian diantaranya mencakup (a) perbaikan sistem agribisnis dengan kegiatan pengolahan untuk meningkatkan daya saing produk; (b) instrumen kebijakan yang didasarkan atas harmonisasi, sinkronisasi, dan konsistensi kebijakan pembangunan ekonomi antara pemerintah pusat dan daerah; (c) ketersediaan infrastruktur pertanian (produksi, pengolahan, dan pemasaran); dan (d) penguatan kelembagaan ekonomi yang membuka peluang pasar produk pertanian strategis. 28. Hasil-hasil kajian yang diarahkan membantu strategi pengembangan produk berkualitas diantaranya mencakup: (a) Penyediaan inovasi teknologi dan kelembagaan untuk optimalisasi pemanfaatan sumberdaya pertanian; (b) Pengembangan industri hilir pertanian/agro-industri berbasis kelompok tani untuk meningkatkan nilai tambah, daya saing dan ekspor produk pertanian (segar dan olahan); (c) Peningkatan jaringan kemitraan ekonomi (publicprivate partnership) produk pertanian; dan (d) Perbaikan data dan informasi (real-time, complete, reliable) atas produk pangan dan pertanian. 29. Kegiatan pelatihan/pengawalan kepada produsen/pelaku usaha (penerapan teknologi dan inovasi perlu dirancang dan dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan. Pelatihan dan pendampingan dalam berbagai uji coba peningkatan mutu produk pertanian (segar dan olahan) oleh Desk Pertanian ASEAN 2015 harus dilakukan secara terkoordinasi melalui kerjasama kegiatan dengan instansi/dinas terkait, khususnya untuk mengembangkan komoditas strategis manggis, salak, mangga, melon, dan jeruk (buah-buahan) serta buncis, kubis, dan kentang (sayuran). 30. Perlu dibentuk Desk Pertanian MEA 2015 di Kementerian Pertanian dengan agenda kegiatan yang relevan dan langsung terkait dengan penyiapan dan pengendalian kinerja sektor pertanian di pasar tunggal ASEAN. Kebijakan dan strategi harus dilengkapi dengan berbagai langkah operasional yang dapat diterapkan, khususnya di berbagai sentra produksi di daerah. 31. Kebijakan strategis perlu segera disiapkan, mencakup kegiatan budidaya, pengolahan, dan pemasaran/perdagangan dengan implementasi aksi untuk meningkatkan daya saing dan penerapan standar produk, sebagai pedoman membangun instrumen kebijakan dan sekaligus berupaya meningkatkan scorecard value menghadapi pasar tunggal ASEAN 2015. Instrumen kebijakan juga mencakup penyiapan peta jalan (road map) MEA 2015 produk pertanian Indonesia yang didiseminasikan secara terprogram kepada berbagai kalangan (stakeholders) terkait di pusat dan daerah.
5
