POLICE ROLE IN CRIMINAL LAW ENFORCEMENT MOTORCYCLE THEFT UNDERTAKEN BY THE SYNDICATE IN BANDAR LAMPUNG (Case Study Kepolisian Sektor Kedaton)

POLICE ROLE IN CRIMINAL LAW ENFORCEMENT MOTORCYCLE THEFT UNDERTAKEN BY THE SYNDICATE IN BANDAR LAMPUNG (Case Study Kepolisian Sektor Kedaton)

by: Gagan Ghautama, Diah Gustiniati.SH.MH. and Dona Raisha.SH.MH email: [email protected].

ABSTRACT

Criminal Tim Polsekta Kedaton successfully dismantle a motorcycle theft syndicate that carried offender. Problems in this study yaitu.a) How Police Role in criminal law enforcement motorcycle theft committed by a syndicate at airports Lampung, b) What are the limiting factors in the Police law enforcement against criminal motorcycle theft committed by a syndicate in Bandar Lampung. This study uses the approach of normative issues and empirical juridical approach. Based on the results of research and discussion: a) Role of the Police in criminal law enforcement motorcycle theft committed by a syndicate at airports Lampung is the ideal role and the role it is supposed by the Police Sector kedaton in terms of protecting the public and maintaining security and public order with efforts which the duties are performed in accordance under the law even though there has not yet optimal.b) Police inhibiting factors in law enforcement against criminal acts motorcycle theft committed by a syndicate in Lampung airports, among others factors such as infrastructure support facilities patrol vehicles used police are still insufficient, factor quantity or law enforcement personnel are still inadequate number of members of the police in handling cases of theft syndicate, community factors such as habits of the people who are still reluctant to report and be a witness in the event of a crime. Suggestions can be submitted: a) the police should continue to pursue the creation of a security as people want to escape from it does not create a bad impression for the police force itself, b) the need to increase the quantity or number of personnel and infrastructure of tactical law enforcement (police) are still lacking, and continue to strive to provide guidance through community policing (community Police) to the public. Keywords: Roles Police, Law Enforcement, Theft Syndicate

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR YANG DILAKUKAN OLEH SINDIKAT DI BANDAR LAMPUNG (Studi Kasus Kepolisian Sektor Kedaton) Oleh: Gagan Ghautama, Diah Gustiniati.SH.MH. and Dona Raisha.SH.MH email: [email protected].

ABSTRAK

Tim Reskrim Polsekta Kedaton berhasil membongkar sindikat pencurian sepeda motor yang dilakukan pelaku. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu.a) Bagaimanakah Peran Kepolisian dalam penegakan hukum pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh sindikat di Bandar Lampung,b) Apakah yang menjadi faktor-faktor penghambat Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh sindikat di Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan:a) Peran Kepolisian dalam penegakan hukum pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh sindikat di Bandar Lampung adalah dengan peranan ideal dan peranan yang seharusnya oleh pihak Kepolisian Sektor kedaton dalam hal mengayomi masyarakat dan menjaga keamanan serta ketertiban umum dengan upaya yang dilakukan sesuai tugas yang diemban berdasarkan undang-undang meskipun selama ini belum optimal.b) Faktorfaktor penghambat Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh sindikat di Bandar Lampung antara lain faktor sarana pendukung seperti prasarana unit kendaraan patroli yang digunakan kepolisian yang masih kurang mencukupi, faktor penegak hukum kuantitas atau masih minimnya jumlah personil anggota Polri dalam penanganan kasus sindikat pencurian, faktor masyarakat berupa kebiasaan masyarakat yang masih enggan melapor dan menjadi saksi apabila terjadi suatu tindak pidana. Saran yang dapat disampaikan: a) sepatutnya kepolisian terus mengupayakan terciptanya suatu keamanan yang seperti diinginkan masyarakat agar terlepas dari itu tidak menciptakan kesan buruk bagi institusi Kepolisian itu sendiri, b) Perlu meningkatkan kuantitas atau jumlah personil dan sarana prasarana taktis dari penegak hukum (kepolisian) yang masih kurang serta terus mengupayakan melakukan pembinaan melalui polmas (Polisi Masyarakat) kepada masyarakat. Kata Kunci: Peranan Kepolisian, Penegakan Hukum, Sindikat Pencurian

I.

PENDAHULUAN

Kepolisian dalam hal ini berkaitan dengan fungsinya sebagai pengayom masyarakat mempunyai peran yang sangat besar dalam upaya penegakan hukum terhadap kasus pencurian. Pihak kepolisian yang begitu dekat dengan masyarakat diharapkan mampu mengambil tindakan yang tepat dalam menyikapi fenomena fenomena kejahatan di masyarakat.1 Upaya memberantas kejahatan khususnya ditengah masyarakat maka seluruh jajaran Polri memiliki kewajiban untuk melakukan penegakan hukum dalam hal gangguan keamanan pencurian dan kejahatan guna meminimalisir kejahatan dan menciptakan situasi yang aman dan tenteram. Dengan berpedoman pada peraturan perundangundangan yang ada danberlaku serta pedoman pelaksanaan Polri yang telah diatur dalam undang-undangNomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pencurian menurut hukum beserta unsurunsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP, adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi: barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun, yang terdiri dari unsur-unsur objektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang melekat pada benda untuk dimiliki secara sebagian ataupun seluruhnya milik orang lain) dan unsur-unsur subjektif (adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum).

Sebagai contoh akhir-akhir ini di Provinsi Lampung khususnya di Wilayah Hukum Kedaton Bandar Lampung pada khususnya terdapat kecendrungan meningkatnya kasus terhadap pencurian kendaraan bermotor. Selain melukai korban kejahatannya, pelaku juga tega menghilangkan nyawa orang lain. Kejahatan pencurian sepeda motor dengan biasanya menimpa para pengemudi ojek seperti akhir-akhir ini.Meningkatnya kasus kejahatan pencurian sepeda motor memang tidak akan dapat tertekan akibat laju pertumbuhan kendaraan bermotor yang cukup tinggi di Bandar Lampung.2 Indikasi meningkatnya kejahatan pencurian kendaraan bermotor tidak saja disebabkan oleh laju pertumbuhan kendaraan bermotor semata, namun juga diperlihatkan dengan banyaknya laporan kehilangan kendaraan bermotor yang diterima oleh pihak berwajib dalam hal ini pihak kepolisian. Laporan yang diterima pihak kepolisian Polresta Bandar Lampung selama tahun 2013 – 2014 sekitar 1391 kasus untuk pencurian roda dua dan 328 kasus pencurian roda empat. Meskipun polresta Bandar Lampung berupaya menekan angka laju kejahatan pencurian kendaraan bermotor cenderung masih menunjukan angka kejahatan yang cukup tinggi. Keadaan ini cukup memprihatinkan, mengingat terjadi keresahan masyarakat korban kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Masyarakat yang menjadi korban kejahatan akan mempertanyakan kinerja aparat keamanan dalam hal ini pihak kepolisian dalam menjalankan tugasnya mencegah kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Seperti dikutip di beberapa harian dan surat kabar yang menjelaskan banyak terjadinya 2

1

Ari Santoso dkk, Hoegeng, Yogyakarta, Betang pustaka, 2009, hlm. 6.

Romi Rinando. Sindikat Pencurian Motor Diringkus. Harian Tribun 11 April 2013. http://www.tribunnews.com. 16-05-29014 (22:33)

kasus pencurian dengan beberapa modus dan dengan sindikat pencurian yang profesional dengan pelaku kejahatan orang dewasa hingga masih berstatus pelajar seperti beberapa kasus diantaranya, tertangkapanya pelajar SMP yang terlibat dalam sindikat pencurian oleh Kepolisian Sektor Kedaton, Kapolsekta Kedaton Kompol Yohanes Agustiandaru mengatakan, (11/02/2014) Tim Reskrim Polsekta Kedaton berhasil membongkar sindikat pencuri motor yang dilakukan oleh pelaku yang masih dibawah umur. Mereka yakni pelajar SMP di Bandarlampung. Polsek Kedaton berhasil membongkar sindikat pencurian kendaraan bermotor (curanmor), yang melibatkan pelajar SMP. Petugas meringkus dua pelajar SMP, sebagai pelaku dan pembeli, berikut barang bukti dua unit motor, dan kunci letter T.3 Wilayah Bandar Lampung lain juga tidak luput menjadi sasaran dari para sindikat pencurian kendaraan motor seperti di lansir berita yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu Kepolisian Unit reskrim Polsekta Teluk Betung Utara meringkus empat remaja yang diduga menjadi sindikat pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) di wilayah Teluk Betung dan Kedaton, penangkapan empat tersangka ini berdasarkan laporan tindak pidana pencurian sepeda motor di dua lokasi perkara yakni oleh korban Emmi Indriyani warga Jalan Gg. Aster kelurahan Kupang Teba dan korban Enjang Wawan warga Kupang Teba, barang bukti ada empat, tapi hanya tiga yang berhasil diamankan karena satu motor sudah dijual oleh tersangka ke penadah di wilayah Padang Cermin yang masih DPO seharga Rp2 juta, perbuatannya para tersangka akan dijerat pasal 363 KUHP dengan pencurian dengan pemberatan 3

Agung.Terlibat Sindikat Curanmor Pelajar SMP Diamankan Polsek Kedaton, http://www.bandarlampungnews.com/16-05-2014 (22:33)

dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. 4 Kepolisian tidak pernah henti-hentinya dalam membongkar sindikat pencurian kendaraan motor, dengan berbagai modus dan cara, di kutip pernyataan Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung Kompol Takdir Matanette dalam penangkapan sindikat pencurian kendaraan motor di wilayah kota Bandar Lampung sindikat pencuri motor tersebut dalam beraksi modusnya mereka menggunakan kunci leter T, dengn cara merusak setang dan kontak motor, dengan pelaku dan penadah kebanyakan dari luar Bandar Lampung seperti Kotabumi dan Lampung timur.5 Pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana yang melalui proses penegakan hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual didalam masyarakat beradab. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapaihasil perundng-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu

4

Toni. Astaga Remaja jadi Sindikat Curanmor.http://www.kupastuntaslampung.com/1605-2014 (22:33) 5 Romi Rinando. Sindikat Pencurian Motor Diringkus. Harian Tribun 11 April 2013. http://www.tribunnews.com. 16-05-29014 (22:33)

waktu dan untuk masa-masa yang akan datang6.

Dilakukan oleh Sindikat di Bandar Lampung (Studi Kasus Kepolisian Sektor Kedaton)”.

Penegakan hukum terhadap kejahatan merupakan salah satu tujuan dalam satu sistem peradilan pidana yang terpadu. Sistem peradilan pidana yang terpadu adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan bertujuan agar kejahatan tetap berada dalam batas toleransi masyarakat7. Sistem ini akan dianggap berhasil apabila terjadi keterpaduan antara ketiga komponen penegakan hukum, dalam hal ini kepolisian, kejaksaan dan kehakiman. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan memang bukan tanggung jawab kepolisian semata, serta ketiga komponen penegak hukum lainya, melainkan dibutuhkan juga peran serta masyarakat dalam pihak kepolisian pada khususnya8.

Permasalahan dalam skripsi ini dirumuskan sebagai berikut :

Luasnya ruang lingkup tindak pidana oleh sindikat pencurian kendaraan bermotor dengan berbagai macam cara dan modus baik secara bersama dengan cara sembunyisembunyi maupun kekerasan sudah sangat meresahkan masyarakat Bandar Lampung pada umumnya sehingga sudah menjadi tugas dan tanggung jawab aparat penegak hukum khususnya Kepolisian untuk mengungkap kasus sindikat pencurian bermotor tersebut. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis memilih kasus pencurian dengan sindikat pencurian sebagai penelitian skripsi penulis, yaitu suatu “Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Pidana Pencurian Sepeda Motor yang

6

Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban dalam Hukum Pidana, Jakarta, Bina Aksara, 1993, hlm. 46. 7 Mardjono Reksodiputro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, 1994, hlm. 140. 8 Ibid, hlm. 6.

1) Bagaimanakah Peran Kepolisian dalam penegakan hukum pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh sindikat di bandar lampung (Studi Kasus Kepolisian Sektor Kedaton); 2) Apakah yang menjadi faktor-faktor

penghambat Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh sindikat di Bandar Lampung (Studi Kasus Kepolisian Sektor Kedaton). Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kaidah-kaidah, norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Data terdiri dari data langsung yang diperoleh dari lapangan dan data yang diperoleh dari studi pustaka. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi wawancara dan studi kepustakaan. Dalam menganalisis data diperlukan pendapat beberapa narasumber penelitian, yaitu 2 (dua) anggota polsek, 1 (satu) orang Dosen Hukum Pidana, 1 (satu) orang masyarakat. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, kemudian data dilanjutkan dengan pengambilan kesimpulan yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat umum untuk pengambilan kesimpulan secara khusus, selanjutnya dapat diajukan saran.

II. PEMBAHASAN A. Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Pidana Pencurian Sepeda Motor Yang Dilakukan Oleh Sindikat Di Bandar Lampung Peran dan wewenang kepolisian yang lebih berorientasi pada aspek sosial atau aspek kemasyarakatan (yang bersifat pelayanan dan pengabdian) sebenarnya lebih banyak daripada tugas yuridisnya sebagai penegak hukum dibidang peradilan pidana. Dengan demikian dalam menjalankan tugas dan wewenangya, kepolisian sebenarnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial untuk menggambarkan kedua tugas peran ganda ini. Kongres PBB ke-5 (mengenai Prevention of crime and the treatment of offenders) pernah menggunakan istilah ”service oriented task” dan “law 9 enforcement duties” Perihal perananan kepolisian dengan tugas dan wewenangnya, ada diatur dalam UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa, kepolisian adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan perundang-undangan. Berkaitan dengan penegakan hukum, peranan ideal dan peranan yang seharusnya adalah memegang peranan yang dikehendaki dan diharapkan oleh hukum dan telah ditetapkan oleh undang-undang, sedangkan peran yang dianggap oleh diri sendiri dan peran yang sebenarnya dilakukan adalah peran yang telah mempertimbangkan antara kehendak hukum yang tertulis dengan kenyataan-kenyataan, dalam kehendak 9

Ari Santoso dkk, Hoegeng, Yogyakarta, Betang pustaka, 2009, hlm. 4.

hukum harus menentukan kemampuannya berdasarkan kenyataan yang ada. Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa peran merupakan seperangkat norma atau aturan yang berisi kewajiban yang dimiliki oleh seseorang dalam menjalankan dan melaksanakan tugas serta kedudukannya pada tingkat sosial masyarakat. Dalam hal ini peran kepolisisan dalam penegakan hukum terhadap sindikat pencurian kendaran bermotor adalah peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap harta kekayaan orang. Tindak pidana pencurian ini diatur dalam BAB XXII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ” yang dirumuskan sebagai tindakan mengambil barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum”. 10 ”R Soesilo mengatakan bahwa pencurian dapat dikatakan selesai jika barang yang dicuri sudah pindah tempat”.11 Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsurunsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi: “Barang siapa mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 10

Wirdjono Prodjodikoro, Tindak –Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, (Bandung : Refika aditama,2003), hlm. 10. 11 R Soesilo, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, ( Bogor : Politeia, 1991 ), hlm. 15.

tahun atau denda paling banyak Rp. 900; (sembilan ratus rupiah)”. Berdasarkan hasil wawancara dengan Hepi Hasasi selaku kapolsek Kedaton, di wilayah hukum Polsek Kedaton sendiri relatif aman, biasanya curanmor terjadi terhadap pengendara yang parkir di pinggir jalan atau keramaian di sepanjang jalan, tetapi fenomena kejahatan curanmor akan menunjukkan peningkatan yang cukup berarti apabila dilihat dari setiap bulannya apalagi mendekati bulan ramadhan. Menurut penuturan Hepi Hasasi pada periode bulan mei hingga juni tercatat 7 kasus pencurian dengan berbagai modus operandi, angka kasus kejahatan curanmor di wilayah hukum Polsek Kedaton mencapai 15 kasus kejahatan curanmor untuk jenis kendaraan roda dua setiap bulannya. Data tersebut merupakan data kejahatan yang masuk kepada pihak Polsek Kedaton Pada 2 bulan terakhir dengan melibatkan 10 tersangka yang berhasil ditangkap Seperti jumlah kasus di atas, data angka kejahatan merupakan data yang diterima pihak Polsek Kedaton berdasarkan laporan yang masuk kepada pihak Polsek Kedaton Bandar Lampung. Hasil wawancara penulis dengan Erna Dewi selaku Dosen Fakultas Hukum Unila, menyatakan bahwa peran kepolisian dalam hal ini yang paling penting adalah peranan ideal dan peranan yang seharusnya adalah memegang peranan yang dikehendaki dan diharapkan oleh hukum dan telah ditetapkan oleh undang-undang, hal tersebut berkaitan dengan tugas dan wewenang kepolisian sehingga melahirkan sebuah peranan di tengah masyarakat. Erna Dewi juga menyatakan dalam kasus sindikat pencurian merupakan kejahatan yang terorganisir dengan baik, biasanya para pelaku memiliki beberapa tugas dan modus

dalam menjalankan aksinya, sehingga sudah menjadi tugas kepolisian dalam hal ini wajib menciptakan suatu rasa aman bagi masyarakat seperti yang dikehendaki berdasarkan peran yang seharusnya dilakukan. Berdasarkan uraian dari beberapa responden diatas maka dapat penulis analisis bahwa berkaitan dengan penegakan hukum, peranan ideal dan peranan yang seharusnya oleh pihak Kepolisian Sektor kedaton seperti yang dikehendaki dan diharapkan oleh hukum dan telah ditetapkan oleh undangundang adalah untuk menciptakan rasa aman dan tentram serta Kepolisian Kedaton memegang peranan dalam hal mengayomi masyarakat dan menjaga keamanan serta ketertiban umum. Peranan ideal memiliki fungsi yang sangat strategis dalam hal kepolisian menjalankan tugas dan kewenangannya dengan demikian tingkat kepercayaan masyarakat terhadap jajaran Kepolisian dalam mengayomi masyarakat itu sendiri akan tercipta. B. Faktor-Faktor Penghambat Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pidana Pencurian Sepeda Motor Yang Dilakukan Oleh Sindikat Di Bandar Lampung Komponen struktur adalah bagian-bagian yang bergerak dalam mekanisme misalnya pengadilan. Komponen substansi merupakan hasil actual yang diterbitkan oleh system hukum dan meliputi pula kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis. Sedangkan komponen struktur nilai dan sikap yang mengikat system hukum itu secara bersamaan dan menghasilkan suatu bentuk penyelenggaraan hukum dalam budaya masyarakat secara keseluruhan yang menganut sistem keadilan, kepastian hukum serta segi kemanfaatan. Penegakan hukum bukan semata-mata perundang-undangan

saja, terdapat mempengaruhinya.

faktor-faktor

yang

Hasil wawancara dengan Kapolsek Kedaton Hepi Hasasi menyatakan bahwa upaya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh sindikat di Bandar lampung sebenarnya telah dioptimalkan oleh pihak polsek kedaton Bandar lampung, tetapi terjadi beberapa kendala yang berpengaruh akan keberhasilan terciptanya keamanan yang diinginkan apabila tidak didukung oleh faktor-faktor yang menunjang baik secara internal maupun eksternal. Bustomi berpendapat bahwa hambatan kepolisian yang paling utama untuk upaya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh sindikat di Bandar Lampung adalah masih jarangnya unit kepolisian yang melakukan patroli rutin dikarenakan mungkin dari jumlah personil polsek kedaton yang jumlahnya kurang banyak dari yang diharapkan masyarakat sehingga intensitas patrol ke wilayah-wilayah tertentu tidak dapat dilaksanakan. Budhi Permana menyatakan hambatan yang nyata terhadap kepolisian dalam upaya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh sindikat di Bandar lampung adalah mengenai kesiapan dari sarana dan prasarana sekaligus kualitas dari aparat penegak hukum itu sendiri karena menyangkut peranan ditengah masyarakat sehingga dapat dilihat cara kerja dari pihak kepolisian oleh masyarakat yang cukup optimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Erna Dewi menyatakan bahwa untuk faktor-faktor penghambat dari kepolisian dalam hal menuntasakan permasalahan sindikat pencurian adalah kurangnya koordinasi dari

pihak kepolisian dengan masyarakat sehingga perlu adanya penguatan fungsi dari Polmas (Polisi Masyarakat) untuk memberikan pengarahan dalam hal keamanan dan ketertiban masyarakat. Erna Dewi juga menyatakan bahwa terkadang kepolisian dalam menjalankan tugas kurang sesuai dengan peranananya untuk mengayomi masyarakat hal tersebut karena adanya oknum-oknum yang sengaja melindungi kepentingan dari pelaku tindak sindikat pencurian. Analisis penulis berdasarkan uraian dari para responden diatas maka bahwa faktor-faktor yang menjadi penghambat kepolisian dalam upaya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh sindikat di Bandar Lampung pada dasarnya adalah: 1. Faktor Sarana dan Prasarana Pendukung Kepolisian Hal ini berkaitan dengan sarana dan prasarana pendukung Kepolisian dalam upaya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh sindikat di Bandar lampung hal ini berkaitan dengan masih minimnya anggaran yang dikeluarkan pembiayaan sarana yang diperlukan untuk membeli unit kendaraan taktis patroli kepolisian. 2. Faktor Penegak Hukum Faktor penegak hukum juga menjadi kendala yang amat besar karena para anggota kepolisian yang masih kurang dalam jumlah dari personil anggota kepolisian yang siap dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh sindikat di Bandar Lampung. 3. Faktor Masyarakat dan SDM masyarakat Kesadaran hukum masyarakat juga berkaitan erat dalam hal ini masyarakat dianggap kurang

kooperatif dan kurangnya rasa empati masyarakat. Berdasarkan analisis penulis faktor-faktor penghambat tersebut merupakan faktor dimana para pihak Kepolisian dalam implementasinya terhadap upaya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh sindikat di Bandar Lampung kerap menemukan suatu hambatan-hambatan sekaligus hal-hal yang diluar dari kendali kepolisian, misalkan dalam kasus upaya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh sindikat di Bandar Lampung kepolisian beranggapan bahwa kasus tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh sindikat di Bandar Lampung. III. SIMPULAN

melakukan penangkapan, serta terus mengupayakan penuyuluhan hukum dengan menggelar spanduk di tempat keramaian yang rawan pencurian. 2. Faktor-faktor penghambat Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh sindikat di Bandar Lampung antara lain faktor sarana pendukung seperti prasarana unit kendaraan patroli yang digunakan kepolisian yang masih kurang mencukupi, faktor penegak hukum kuantitas atau masih minimnya jumlah personil anggota Polri dalam penanganan kasus sindikat pencurian, faktor masyarakat berupa kebiasaan masyarakat yang masih enggan melapor dan menjadi saksi apabila terjadi suatu tindak pidana. Saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka sebagai penutup dari pembahasan atas permasalahan skripsi ini, penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : 1. Peran Kepolisian dalam penegakan hukum pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh sindikat di Bandar Lampung adalah dengan a) peranan ideal, b) peranan yang seharusnya, c) peranan yang dianggap diri sendiri, d) peranan yang sebenarnya oleh pihak Kepolisian Sektor kedaton dengan memegang peranan yang dikehendaki dan diharapkan oleh hukum dan telah ditetapkan oleh undang-undang kepolisian dalam hal mengayomi masyarakat dan menjaga keamanan serta ketertiban umum dengan cara melakukan operasi dan patroli rutin secara berkala, menerima laporan masyarakat apabila ada tindak pidana pencurian kendaraan,

1. Dalam rangka mengoptimalkan peranan kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh sindikat di Bandar Lampung, sudah sepatutnya kepolisian terus mengupayakan terciptanya suatu keamanan yang seperti diinginkan masyarakat agar terlepas dari itu tidak menciptakan kesan buruk bagi institusi Kepolisian itu sendiri. 2. Perlu meningkatkan kuantitas atau jumlah personil dan sarana prasarana taktis dari penegak hukum (kepolisian) yang masih kurang serta terus mengupayakan melakukan pembinaan melalui polmas (Polisi Masyarakat) kepada masyarakat apabila terjadi suatu tindak pidana pencurian oleh sindikat pencurian yang ada di Bandar Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

Santoso Ari. dkk, 2009. Hoegeng. Betang pustaka, Yogyakarta.

Bariah Mozasa, Chairul. 2005. Aturanaturan hukum Trafficking, USU: Press

Singarimbun, Masri. 1989 Metode Penelitian survei, LP3ES, Jakarta.

Hamzah, Andi. 2005. KUHP dan KUHAP. Rineka Cipta: Jakarta. Husin, Sanusi. 1991. Penuntun Praktis Penulisan Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Lampung: Bandar Lampung. Kanter,E.Y. dan S.R. Sianturi. 1982. Asasasas hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni. Jakarta Lamintang. P.A.F. 1984.Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Citra Aditya Bhakti. Bandung Moeljatno. 1993. Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta. Moeljatno, 2002. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Cetakan Keduapuluh Dua, Bumi Aksara , Jakarta. Reksodiputro, Mardjono . 1994. Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta. Saleh, Roeslan. 1981. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Angkasa. Jakarta ----------.1981. Beberapa Asas-asas Hukum Pidana dalam Perspektif'. Aksara Baru, Jakarta.

Soekanto, Soerjano. 1986. Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, Rajawali: Jakarta. ---------- 2002. Sosiologi Suatau Pengantar. Raja Grafindo, Jakarat. Sudarto. 1990. Hukum Pidana 1. Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universites Diponegoro, Semarang. ----------.2007.Pengantar Penelitian Hukum Cetakan 3. Universitas Indonesia pres: Jakarta Universitas Lampung. 2005. Format Penulisan Karya Ilmiah. Universitas Lampung: Bandar Lampung.